Bidadari Putri bungsu almarhum Rekaveny dengan mata sembab di depan almarhum ibu tercinta saat berada di rumah duka di Perumahan DutaMas Batam Center, Kamis (26/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Seluruh anggota Komisi II DPRD Batam merasa kehilangan dengan berpulangnya Rekaveny Soerya. Di hari pemakaman, raut sedih masih membekas di wajah sejumlah anggota Komisi II yang melayat di rumah duka.
“Saya tak kuat lagi melihat bu Veny. Bisa pingsan saya kalau lihat beliau lagi,” kata Anggota Komisi II DPRD Batam, Idawati Pasaribu.
Sepasang mata Idawati memerah. Begitu halnya dengan mata Ketua Komisi II DPRD Batam Yudi Kurnain dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam Sallon Simatupang.
Sallon mengaku tak berani menginjakkan kaki ke ruang komisi. Sebab, ketika berada di sana, ia hanya akan teringat sosok Rekaveny. Mejanya tepat berdampingan dengan meja Rekaveny.
“Selama dua minggu ini juga saya merasa kehilangan sekali setiap melihat jasnya. Jasnya itu tergantung di kursinya,” tuturnya.
Jas itu berwarna hitam. Setiap kali memasuki ruangan, jas itulah yang mencuri perhatiannya. Ia sesekali melirik jas itu dan seketika itu merasa kehilangan.
“Selama dua minggu itu sampai sekarang juga mata kanan saya ini berkedut-kedut tidak mau berhenti,” tambahnya.
Sallon mengaku sangat dekat dengan mendiang Sekretaris Komisi II DPRD Batam itu. Sebab, mereka berada dalam satu komisi selama dua periode dan selalu menjadi alat kelengkapan komisi.
“Soal kerjaan dia sering tanya saya atau saya yang tanya dia. Soal undang-undang ataupun cara penyelesaian masalah,” ujarnya.
Rekaveny Soerya meninggal dalam usia 52 tahun di RS National University Singapura, Rabu (25/1) pagi. Kematiannya mengagetkan banyak orang karena ia tidak pernah terlihat sakit. Rupanya selama dua bulan ini, ia berjuang melawan sel kanker yang menjalar ke paru-paru dan getah beningnya.
Mendiang istri mantan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo itu dimakamkan kemarin di kebun keluarga Sasono Punggowo di Nongsa. Kebun itu berhadapan dengan Taman Pemakaman Umum (TPU) Sambau Nongsa. (ceu)
batampos.co.id – Pantai pasir putih dan laut yang jernih pulau Sekeiling desa Batu Belubang jadi sajian bagi peserta Sail Naptune Regatta ke 7 di kepulauan Lingga. Sedikitnya 30 kapal Yatch (kapal layar red) akan ramaikan kegiatan kali ini.
Marina Manager Nongsa Point, Prakash Reddy membenarkan hal ini. Pihaknya bersama penyelenggara yakni Neptune Regatta akan membawa 120 wisatawan asing menikmati indahnya laut sebelah barat kecamatan Senayang tersebut dengan 30 buah Yatch.
“Nanti ada 30 kapal yatch. Sekitar 120 wisatawan akan hadir,” kata Prakash kepada Batam Pos, Kamis (26/1).
Kegiatan yang akan berlangsung pada 29 Januari 2016 mendatang, menjadi event ke 7 kegiatan tersebut diperairan Lingga. Alasan jelas kata Prakash, penduduk yang ramah dan menerima tamu menjadi alasan kuat kegiatan serupa digelar setiap tahun. Di pulau perawan Sekeiling yang tidak berpenghuni tersebut, para wisatawan akan menginap selama 4 hari dengan berbagai kegiatan. Salah satunya Race Equator dimana para yatcher akan berlayar dari Sekeiling menuju titik nol khatulistiwa Lingga Tanjung Teludas, desa Mentuda, kecamatan Lingga.
“Sekeiling miliki pantai putih, laut bersih, pemandangan yang luas dan catik. Penduduknya juga ramah dan mesra. Nanti 4 hari kami disana,” jelasnya.
Selain event yang dinikmati para yatcher, seperti tahun-tahun sebelumnya kegiatan juga akan berlangsung dikampung nelayan desa Batu Belubang. Wisatawan diajak berkeliling kampung melihat langsung aktifitas nelayan desa Batu Belubang, menikmati kuliner dan sejumlah agenda permainan rakyat yang melibatkan wisatawan seperti sampan layar tradisional. (mhb)
batampos.co.id – Sejak moratorium larangan ekspor ikan napoleon diberlakukan sekitar dua tahun lalu, nelayan budidaya napoleon di Natuna mati suri. Meski ekspor ikan kerapu sebagai pengganti, primadona napoleon belum tergantikan.
Napoleon menjadi mata pencaharian sekitar 30 persen masyarakat nelayan. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Natuna saat ini masih menggantungkan nasibnya atas kebijakan Pemerintah Pusat.
Hingga saat ini Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, terus mengupayakan kuota ekspor ikan napoleon kembali dibuka. Sebelumnya hanya dibatasi 2.000 ekor per tahun, agar ditambah menjadi 30.000 ekor per tahun. Kebijakan moratorium dan kuota napoleon ini pun masih dibahas di Kementerian Kehutanan, mengingat hingga saat ini, nepoleon hanya bisa berkembang secara alami.
Anggota DPRD Natuna dari wilayah pemilihan pulau Sedanau, Marzuki mengatakan, pulau Sedanau adalah wilayah budidaya ikan napoleon terbesar di Natuna. Namun sejak dua tahun terakhir nelayan budidaya napoleon gulung tikar. Karena harus terus memberikan makan, tanpa bisa dijual.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 70 persen masyarakat Natuna adalah nelayan dan 30 persennya adalah nelayan budidaya napoleon. Meski sekarang beralih ke budidaya kerapu, masyarakat tetap berharap, primadona napoleon kembali bergairan di Natuna.
“Masyarakat nelayan budidaya jelas sangat menantikan kebijakan Pemerintah, membuka kembali ekspor napoleon. Karena tidak hanya berdampak pada ekonomi nelayan budidaya. Namun sangat berpengaruh pada nelayan tangkap, karena saling bergantungan,” ujar Marzuki.
Diakuinya, keluhan nelayan budidaya napoleon sudah setiap hari disampaikan. Banyak harapan nelayan, kuota napoleon dapat terus dibuka dan mendapat izin dari Pemerintah Pusat. Dan saat ini, napoleon yang dulunya sempat dibudidaya tidak bisa diuangkan. Hanya untuk konsumsi sendiri.
“Kalau di Natuna, napoleon itu harganya mahal ketika masih hidup. Kalau sudah mati, harganya sama seperti ikan lainnya,” ujar Marzuki.
Sementara Wan Sofian, anggota DPRD Natuna dapil Sedanau menambahkan, menurutnya Pemerintah tidak membatasi ekspor napoleon dengan penentuan kuota. Asal eskpor tersebut mendapat penambahan penerimaan pajak untuk negara.
“Menurut saya lebih bagus tak diterapkan kuota pembatasan eskpornya. Yang penting bayar pajak. Masyarakat untung, negara juga untung,” ujar Sofian.(arn)
KM Berkah Utama, Yang Karam di perairan Pulau Sebayur, F : Lantamal IV Tanjungpinang untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Kapal motor (KM) Berkah Utama, yang membawa muatan hasil kebun, karam dihantam angin ribut di perairan Pulau Sebayur, Kabupaten Lingga, Rabu (25/1) sekitar pukul 23.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut.
Informasi yang dihimpun, kapal kayu betonase 22 GT tersebut berlayar dari pulau Nipah Panjang dengan tujuan Tanjungpinang membawa muatan 29 ton hasil kebun diantaranya Pisang, Kelapa, Jengkol dan Jagung. Diperjalanan, tepatnya di perairan Tanjung Buku, nahkoda menjalankan kapal dengan kecepatan rendah karena diterjang angin ribut.
“Dengan berjalan pelan, akhirnya kapal dapat melepaskan diri dari terjangan angin ribut dan melanjutkan perjalanan,”ujar Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama (Laksamana) TNI S Irawan, Kamis (26/1).
Ditengah perjalanan, kata Irawan, diperairan Pulau Sebayur. Kapal kayu tersebut kehabisan bahan bakar untuk menjalankan mesin robin yang berfungsi memompa air laut yang masuk ke kapal.
“Nahkoda kapal pun memerintahkan ABK untuk membuang muatan kapal ke laut, karena air laut terus masuk memenuhi kapal. Harapannya dengan membuang muatan dapat mengurangi beban. Tapi usaha tersebut sia-sia karena air terus masuk memenuhi bagian dalam kapal hingga akhirnya kapal karam diperairan Sebayur dan pulau Cukas,”kata Irawan.
Dijelaskan Irawan, pihaknya dalam hal ini tim WFQR Lantamal IV Tanjungpinang yang mendapat informasi pun langsung melakukan proses evakuasi terhadap nahkoda beserta lima orang ABK dan muatannya.
“Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Nahkoda dan ABK sudah diamankan menggunakan Patkamla Kuala Cenaku,”ucap Irawan.
Dalam kesempatan ini, Danlantamal mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan aktifitas dilaut agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap kondisi cuaca. Hal ini, mengingat musim Utara dimana gelombang laut cukup tinggi dibarengi dengan angin kencang dan hujan lebat.
“Jangan memaksakan diri untuk berlayar. Utamakan faktor keselamatan jiwa dan materil. Siapkan segala sesuatunya sebelum memulai pelayaran,”pungkas Irawan.(ias)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta polemik soal tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk lahan di Rempang-Galang (Relang) tidak diperpanjang.
Sebab meski tarifnya sudah diatur dalam Perka Nomor 1 Tahun 2017, BP Batam tetap saja belum bisa mengalokasikan lahan di wilayah tersebut karena masih status quo.
“Kalau mengenai alokasi, ya kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah pusat,” kata Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Kamis (26/1).
Andi menjelaskan, tarif UWTO Relang itu dibuat mengacu Surat Keputusan (SK) Dewan Kawasan (DK). “Di SK lama ada tarif Rempang dan Galang,” tambahnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Ampuan Situmeang, menyampaikan hal serupa. Menurut dia, tarif UWTO untuk lahan Rempang-Galang seharusnya tak diributkan.
“Yang ditetapkan itu tarifnya kan. Apakah dalam Perka yang lama itu juga diatur, kalau sudah diatur mengapa (baru) sekarang diributkan,” ujar Ampuan, kemarin.
Ampuan mengaku sudah menggali informasi dan menyadari banyak keanehan yang muncul di Perka Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. Menurut BP Batam, mereka hanya melaksanakan perintah Dewan Kawasan (DK) yang meminta BP Batam untuk menerapkan tarif berdasarkan konsep lama.
“Muncul pertanyaan. Wali Kota kan anggota DK yang ikut juga memberi arahan. Tim teknis juga ada kalau tidak keliru. Kok bisa unsur tersebut dimasukkan,” jelasnya.
Seharusnya sebelum diterbitkan perlu dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu. Selain tarif UWTO Rempang dan Galang, dalam Perka tersebut juga masih memakai pertimbangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional (Denas) Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam. Padahal Denas sudah dibubarkan pemerintah akhir tahun lalu.
“Kalau begini, Pemko Batam seperti sudah tidak berdaya lagi menjalankan kewenangan pemerintahannya di wilayah sendiri. Lalu dimana fungsi otonomi daerah di Batam,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Batam, Bustamin, juga meminta persoalan ini tak terlalu dibesar-besarkan. Menurut dia, sebenarnya tak masalah jika BP Batam melakukan pengembangan kawasan ke arah Rempang dan Galang. Hanya saja, diperlukan legalitas yang jelas supaya tak muncul persoalan baru di kemudian hari.
“Karena setahu saya belum ada aturan menyebutkan Rempang Galang bisa dikelola BP Batam,” sebut Bustamin.
Anggota Komisi I DPRD Batam Musofa menammbahkan, polemik ini menjadi peringatan bagi semua pihak, termasuk pemerintah pusat. Bahwa legalitas Rempang Galang harus dipertegas. Termasuk siapa yang berhak mengelolanya, apakah BP Batam atau Pemko Batam.
“Sebelumnya kami (Komisi I) sudah pernah ketemu Darmin Nasution, Ketua Dewan Kawasan. Saat itu Darmin mengaku akan mengajak Pemko bersama-sama membangun Rempang Galang,” kata Musofa.
Karenyanya, menurut dia Pemko harus diajak duduk bersama BP Batam. Sehingga pengelolaan kawasan Rempang Galang ke depannya akan lebih maksimal untuk kepentingan yang lebih luas.
Sementara Asisten Bidang Pemerintahan Pemko Batam, Syuzairi, meminta BP Batam menahan diri untuk mengklaim lebih berhak atas pengelolaan kawasan Relang. Menurut dia, PP 46 dan Keppres Nomor 28 Tahun 1992 tidak bisa dijadikan payung hukum dan pedoman untuk mengelola lahan di Relang.
Sebab keduanya tidak menyebutkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) lahan Rempang Galang secara otomatis menjadi milik BP Batam.
Bahkan apabila mengacu kepada keputusan atau Surat Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, maka posisi Pemerintah Kota Batam juga memiliki HPL.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan, UU 23 tahun 2014 pasal 11 ayat 2 menyebutkan pertanahan menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 .
Pembagian urusan bidang Pertanahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kab/Kota meliputi; pemberian izin lokasi dalam satu daerah kabupaten/kota, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pemerintah daerah Kabupaten/ kota, penetapan subyek dan obyek redistrisbusi tanah,ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dan sebagainya.
“Sekarang kami sudah ada Dinas Perumahan dan Dinas Pertanahan dan ini adalah amanat dari undang-undang itu,” ujar Syuzairi. (leo/rng/ian)
Petugas pemadam mengecek aliran listrik di Wisma Tanjungpinang yang nyaris terbakar, kamis (26/1). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Wisma Tanjung, yang terletak di Jalan Ir Sutami, Sukaberenang, Kamis (26/1) sekitar pukul 11.15 WIB nyaris terbakar. Diduga penyebabnya karena mengalami konsleting listrik pada AC di kamar nomor 204 yang terletak dilantai tiga wisma tersebut.
Informasi yang dihimpun, nyaris terbakarnya wisma yang terletak bersebelahan dengan toko roti Morning Bakery tersebut diketahui ketika sang manager penginapan tersebut mencium bau hangus kabel yang keluar dari bangunan berlantai tiga tersebut.
Pantauan di lapangan, tiga unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Padahal api yang melahap kabel itu tidak sampai merambat keluar bangunan dan sudah dipadamkan dengan racun api. Selain itu, terlihat warga yang kebetulan melintas di jalan tepat di depan Swalayan Pasaraya Bintan 21 itu menyaksikan peristiwa hingga menyebabkan kemacetan disekitar lokasi. Petugas Kepolisian pun terlihat berada di lokasi dan mengatur arus lalu lintas.
“Saya datang ke wisma dan tercium bau kabel terbakar dari bagian atas. Makanya saya langsung minta penjaga wisma untuk ngecek ke atas,”ujar manage Wisma Tanjung, Welli Suryawan, kepada wartawan.
Dikatakan Welly, saat dicek ternyata bau kabel terbakar tersebut berasal dari kamar 204 yang terletak dilantai tiga wisma tersebut.
“Waktu itu tidak ada api, hanya asap tebal. Saya tidak berani buka pintu kamar itu. Makanya saya langsung menghubungi pemadam kebakaran,”kata Welly.
Terpisah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Pemko Tanjungpinang, Nanang Heri Kuswanto, mengatakan saat mendapat laporan tersebut. Pihaknya langsung turun ke liat dan mengecek di kamar yg mengeluarkan asap banyak tersebut.
“Asapnya berasal dari kabel AC kamar itu. Yang terbakar pun hanya bagian kabel AC itu. Tadi langsung kami padamkan pakai racun api,”ujar Nanang.
Dikatakan Nanang, pihaknya belum dapat memastikan berapa kerugian pemilik wisma atas peristiwa tersebut. Sebab, akan melakukan pemeriksaan lebih dulu.
“Untuk korban jiwa tidak ada dalam kejadian tersebut. Sedangkan kerugian belum bisa dipastikan,”pungkas Nanang.(ias)
Pelabuhan kargo dan penumpang yang akan direlokasi. Foto : Tri/batampos.
batampos.co.id – General Manager PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Tanjungbalai Karimun Syahri Ramadhana, mengaku pihaknya sedang mempersiapkan administrasi untuk melakukan nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan Pemerintah Kabupaten Karimun. Hal ini menindaklanjuti pertemuan Pemkab Karimun di kantor pusat PT Pelindo Pusat di Medan beberapa waktu lalu.
“Yang pasti kita (Pelindo-red) mendukung perkembangan pelabuhan penumpang maupun kargo yang lebih baik. Demi kemajuan Kabupaten Karimun ke depan,” jelas GM Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun Syahri Ramadhana, kemarin (26/1).
Relokasi kedua pelabuhan tersebut, sudah sangat tepat mengingat perkembangan kota Karimun saat ini sudah berkembang dengan pesat. Dan dipastikan tahun-tahun kedepan, terus berkembang dengan meningkatnya mobilitas pelabuhan baik kargo maupun penumpang International dan Domestik.
“Anda bisa lihat sendiri, saat ini saja sudah padat aktivitas di pelabuhan tersebut. Dan relokasi tersebut dipastikan, terealisasi di tahun ini. Namun, secara bertahap dilakukan ketika semua infrastruktur sudah siap baik di pelabuhan penumpang yang baru maupun pelabuhan Parit Rampak,” ungkapnya.
Dan ketika sudah dilaksanakan MoU kedua belah pihak, maka akan dilanjutkan dengan melakukan survei lokasi oleh konsultan secara independen. Dalam hal ini, pelabuhan penumpang yang akan dibuat di wilayah Coastal Area maupun di Parit Rampak harus benar-benar memenuhi standar yang berlaku. Sehingga, dapat dilakukan relokasi dengan ketetapan hukum.
“Khusus pelabuhan penumpang baik domestik maupun international, nanti kita desain lebih modern lagi. Dan bekas pelabuhan lama, akan dimanfaatkan untuk keperluan lainnya yang akan didudukan bersama Bupati,” tuturnya.
Pantauan di lapangan, aktivitas bongkar muat dipelabuhan taman bunga tetap berjalan
seperti biasa. Yang berdampingan dengan pelabuhan penumpang, sehingga terkesan kurang enak dipandang. Namun demikian, pelabuhan penumpang saat ini sudah tertib walaupun dengan kondisi wilayah yang sempit.
“Lumayanlah bang. Sekarang sudah tertib dan teratur, kemana penumpang akan berangkat dan datang ada petunjuk arahnya,” singkat Rani salah seorang warga yang akan berangkat ke luar daerah. (tri)
Kondisi Waduk Duriangkang saat mengalami kemarau panjang (Elnino) pada tahun 2015 silam. DOK/ATB
Sumber air yang tersedia di waduk di Kota Batam, Diperkirakan hanya akan bertahan hingga tahun 2020. Hal ini akan terjadi jika tidak ada usaha dan upaya serta kerjasama antara pihak yang berwenang (BP Batam) dalam mengelola dan menjaga sumber air yang ada saat ini.
Mengatasi persoalan krisis air bersih di Pulau Batam, kiranya harus menjadi perhatian serius semua elemen. Mengingat kebutuhan air bersih yang terus meningkat setiap tahunnya membuat BP Batam sebagai pemilik waduk di Batam terus mengembangkan sumber-sumber air baku baru untuk bisa diolah.
“Salah satunya mengembangkan waduk Tembesi. Waduk ini waduk ke enam yang disiapkan oleh BP Batam. Selain itu, Batam sudah tidak memiliki lagi area untuk dijadikan waduk,” jelas Enriqo Moreno, Corporate Communication Manager ATB.
Sumber air di Batam diketahui bersama, berasal dari waduk yang tersebar dibeberapa lokasi. Diantaranya waduk yang sedang digunakan ATB untuk pengelolaan air baku yakni waduk Sei Harapan, waduk Sei Ladi, waduk Nongsa, waduk Mukakuning dan waduk Duriangkang.
Oleh karena itu, BP Batam harus segera menyiapkan waduk Tembesi untuk menyediakan air baku yang kemudian diolah menjadi air bersih oleh ATB. Waduk Tembesi dengan kapasitas produksi air bersih sekitar 600 liter per detik ini juga dihadapkan dengan persoalan daerah tangkapan air.
Waduk Tembesi saat diabadikan dari udara beberapa waktu lalu. ATB/Benny Andrianto
Kondisi saat ini di beberapa titik daerah tangkapan air di lingkungan waduk Tembesi sudah beralih fungsi sehingga kurang dapat berfungsi dengan baik.
Keberadaan waduk pun terancam mengingat waduk sudah mulai mengalami pendangkalan akibat aktivitas tambang pasir di sekitarnya.
Selain itu, disekitar kawasan tersebut juga sudah dijadikan tempat berkebun ataupun berternak dengan alasan untuk mencari sumber kehidupan. Seperti beternak, budidaya ikan, keramba hingga jaring apung.
Dari total kapasitas produksi waduk di Batam saat ini sebesar 3.610 liter/detik. Sementara total kapasitas waduk yang ada sebesar 3.820 liter/detik. Kemudian rata-rata pertambahan jumlah penduduk di Batam sebesar 10 persen setiap tahunnya.
“Sehingga diperkirakan kebutuhan air baku di dalam waduk yang terdapat di Batam dari jumlah produksi 3.610 hanya akan bertahan selama dua tahun kedepan (2018). Ini dapat diketahui dari kapasitas produksi dan kapasitas waduk yang tidak bertambah secara signifikan,” lanjut Enriqo.
Dengan hadirnya waduk Tembesi nantinya, sebenarnya merupakan angin segar bagi kebutuhan air baku di Batam hanya saja penambahan kapasitas 600 liter perdetik juga tidak akan mampu bertahan lama.
Mengingat tambahan suplai dari Tembesi hanya akan menambah kapasitas produksi sebesar 4.210 liter/perdetik.
“Dari tambahan tadi apabila di perhitungkan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat sebesar 10 persen setiap tahunnya, bisa di prediksi stok air baku yang ada hanya akan bertahan hingga tahun 2020 saja,” lanjut Enriqo.
Lalu bagaimana ketersediaan air baku di pulau Batam untuk jangka panjang, setidaknya hingga 50 tahun kedepan? tentunya kondisi ini akan membutuhkan pasokan air yang lebih banyak.
“Setiap tahun kebutuhan konsumsi air Batam meningkat antara 150 hingga 200 liter per detik untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk Batam yang berkisar 8 hingga 10 %,” ujar Enriqo. Jika asumsi tersebut berjalan dengan konstan maka 50 tahun lagi dibutuhkan tambahan sumber air baku sebesar 10.000 liter per detik.
Sumber air baku inilah yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah di Batam di masa mendatang, apabila dibandingkan dengan waduk yang ada saja seperti waduk Duriangkang yang hanya memiliki kapasitas produksi saat ini sebesar 2200 liter per detik tentunya kebutuhan air baku sebesar 10.000 liter perdetik akan sulit untuk di siapkan.
Permasalahan lainnya pada sumber air baku adalah pulau Batam sudah tidak memiliki lagi waduk atau bendungan yang akan di kelola sebagai sumber air baku.
Setiap sisi perairan wilayah Batam boleh dikatakan tidak lagi memungkinkan untuk dijadikan bendungan air baku.
Selain masalah ketersediaan sumber air baku, hal lain yang harus di pikirkan adalah proses persiapan pembangunan infrastrukturnya. Karena hal ini pasti harus dipertimbangkan dengan matang baik dari sisi persyaratan maupun biaya.
Sebagai contoh proses pembuatan waduk Tembesi, waduk yang dimulai pembangunannya pada tahun 2008 hingga saat ini masih belum bisa dimanfaatkan padahal sudah 9 tahun berlalu.
Padahan waduk Tembesi kapasitasnya hanya 600 liter per detik, bagaimana jika air baku yang disiapkan untuk 50 tahun mendatang berkisar 10.000 liter per detik.
Namun demikian, hal ini kembali lagi kepada Pemerintah untuk menyikapinya secara bijak, cermat dan tepat demi keberlangsungan masyarakat di Kota Batam.(*)
Suasana Focus Group Discussion Indonesia Raya Incorporated (IRI), di Hotel Horison, Batam, Senin (23/1). F. Panitia FGC IRI.
batampos.co.id – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, menegaskan dukungan pihaknya terhadap konsep tata kelola baru sumber ekonomi dan energi di Indonesia versi Indonesia Raya Incorporated (IRI), Batam, Senin (23/1). Oleh karena itu jika sudah siap PPAD akan membawa konsep kemakmuran versi IRI kepada pemerintah.
Berbicara sebagai keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) di hadapan 14 profesor dan doktor dari 14 perguruan tinggi di Indonesia, dikatakan IRI merupakan terobosan atas perwujudan nilai dalam sila kelima Pancasila yang menggaungkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara merata di wilayah Indonesia.
Bertemakan, “Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa” di Batam, FGD antara lain dihadiri Prof Dr Ir Darsono MSi (Universitas Negeri Sebelas Maret), Dr Syamsudin (Universitas Muhammadiyah), Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D (Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr Munawar Ismail, DEA (Universitas Brawijaya), Prof. Dr Tulus Tambunan (Universitas Trisakti), Sari Wahyuni, Ph.D (Universitas Indonesia), Winata Wira SE, M.Ec (Universitas Maritim Raja Ali Haji); Dr. Ir. Bernaulus Saragih M.Sc. (Universitas Mulawarman), DR. Y Tri Susilo, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), DR. Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Prof Dr Werry Darta Taifur SE Ma (Universitas Andalas), Prof Dr Syafir Akhlus MSc (Universitas Maritim Raja Ali Haji), dan perwakilan Persatuan Purnawiran Angkatan Darat (PPAD) serta AM Putut Prabantoro, selaku Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa.
Indonesia, demikian Kiki Syahnakri menjelaskan kini berhadapan dengan kepungan dua kekuatan besar negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina.
“IRI saya yakin mampu menjadi sebuah breakthrough untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman asing yang masuk secara soft power,” kata Kiki Syahnakri.
Mantan Wa KSAD itu menjelaskan, penetrasi hegomoni dua kekuatan dunia itu masuk secara halus melalui instrumen sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
“Kalau dulu, penguasaan sebuah negara menggunakan hard power, kekuatan militer. kini mereka masuk dengan kulo nuwun, cara halus,” katanya.
Kiki juga menyiratkan, perang tanpa wujud (proxy war) itu bertujuan agar Indonesia terus berada dalam instabilitas.
Ia meyakini ada desain besar atas terjadinya konflik horizontal yang terjadi belakangan dalam masyarakat. Ia khawatir, situasi ini akan berujung pada perpecahan dan disintegritas jika dibiarkan.
“Ada indikasi by design yang bertujuan agar Indonesia tak menjadi besar dan terus tidak stabil. Situasi seperti ini jadi ancaman nyata yang ditandai melunturnya nilai Pancasila serta menipisnya toleransi.,” papar Kiki.
Tujuan akhir dari proxy war tersebut, lanjut Kiki, adalah penguasaan sumber daya dan energi yang ada di Indonesia. Satu di antara cara yang digunakan adalah melalui jalur politik.
“Konon katanya, sudah ada lebih dari 100 UU yang lahir sebagai turunan dari amendemen UUD 1945 yang terpengaruh kepentingan asing,” tuturnya.
Tapi Kiki mengisyaratkan sebuah optimisme, serangan asing tersebut bisa ditangkal apabila kemakmuran terjadi secara merata di Indonesia. Oleh karena itu, konsep kemakmuran versi IRI ini jika sudah siap akan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan (stake holder) terutama pemerintah.
Dengan demikian, dijelaskan lebih lanjut, bisa jadi konsep dasar bagaimana sumber ekonomi dan energi dapat tersalurkan secara merata dalam skema wawasan nusantara. Jika kemakmuran terjadi secara merata, maka tiap wilayah di Indonesia akan terikat bukan hanya kesatuan teritorial, tetapi juga sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
“Pada aspek itu, PPAD berada di belakang IRI. Kami akan terus mendorong konsep ini,” ujarnya.
Selain pimpinan PPAD itu, sebanyak 14 akademisi secara bergantian memaparkan pandangan mereka dari berbagai tinjauan terkait IRI dalam FGD yang dipandu dosen ekonomi Universitas Indonesia Sari Wahyuni dan Redaktur Senior Batam Pos Yosh Suchari, tersebut.
Konsep Perekonomian IRI
IRI (Indonesia Raya Incorporated) diinisiasi AM Putut Prabantoro, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia). Menurut Putut Prabantoro, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia diusulkan dengan menerapkan konsep perekonomian IRI. Dalam IRI, konsep dasar ekonomi mesyaratkan adanya perkawinan antara BUMN dan BUMD di sebuah sumber ekonomi dengan melibatkan penyertaan modal dari BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten seluruh Indonesia.
Konsep ekonomi bertumbuh dari daerah dan bukan dari pusat. Oleh karena itu, BUMN akan bertindak sebagai lokomotif perekonomian dan akan menarik gerbong-gerbong perekonomian dari daerah. BUMN-BUMN yang sehat dan kuat akan menjadi lokomotif perekonomian bagi BUMD.
Untuk menegaskan soal “Dikuasai Negara” yang termaksud dalam pasal 33 UUD 1945 diwujudkan dalam bentuk penguasaan minimal oleh pemerintah (pusat, provinsi atau kabupaten) atas badan usaha masing-masing.
“Momentum IRI ini sangat tepat ketika kita juga melihat bahwa BUMN selama ini menjadi sapi perahan atau diselewengkan oleh manajemennya. Dengan perkawinan antara BUMN dan BUMD serta menjual sahamnya kepada seluruh BUMD di Indonesia, pengawasan akan terjadi oleh stake holder seluruh Indonesia karena ada participating interest yang ada di sumber ekonomi tersebut,” tegas Putut Prabantoro. (suc)
batampos.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu menilai perombakan kabinet yang dilakukan Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah sarat dengan kepentingan politis untuk persiapan Pilwako Tanjungpinang 2018 mendatang. Atas dasar itu, Maskur meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungpinang untuk bekerja secara profesional.
“Soal pelantikan merupakan hak prerogatif Walikota. Apalagi mutasi sekarang ini, adalah kesempatan terakhir untuk menyusun strategi dalam menghadapi Pilwako nanti,” ujar Maskur Tilawahyu menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (26/1) di Tanjungpinang.
Legislator Partai Demokrat tersebut juga mengatakan, promosi dan pergeseran posisi yang sudah dilakukan Walikota kemarin, tidak bisa dipungkiri arah penilaian masyarakat adalah untuk menyusun kekuatan. Sehingga punya kesiapan yang matang dalam menatap Pemilihan Walikota (Pilwako) 2018 mendatang. Menurut Maskur, pada tahun terakhir, calon incumben juga sudah menyiapkan berbagai siasat.
“Pada persoalan ini, kami memang tidak bisa melakukan intervensi. Karena memang persoalan pelantikan merupakan kewenangan Walikota,” papar pria yang akrab disapa Maskur tersebut.
Masih kata Maskur, pihaknya sudah mengingatkan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja harus pandai. Begitu juga dengan kinerja harus bagus. Pada penilaiannya, untuk mendapatkan satu posisi atau jabatan sekarang ini, kepandaian atau kinerja yang bagus tidak menjadi tolak ukur. Karena faktor pembedanya adalah soal kedekatan.
“Banyak pegawai yang dipromosikan, bahkan senior yang tergeser posisinya. Mari sama-sama kita awasi, sehingga PNS di lingkungan Pemko Tanjungpinang bisa bekerja secara profesional, bukan untuk kepentingan politik,” harap Maskur.
Ditambahkannya, Tanjungpinang merupakan kota yang kecil, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat, bukan merupakan sesuatu yang sukar untuk ditebak masyarakat. Sama halnya dengan pelantikan sekarang ini. Ditegaskan Maskur, aturan sudah jelas bagi PNS yang terlibat politik praktis akan diberikan sanksi. Dan sanksi terberat adalah pemecatan.
“Semua ada konsekuensinya, apabila kita bekerja secara profesional tentu konsekuensinya akan baik bagi kita. Sebaliknya juga begitu, jangan karena kepentingan politik, jabatan jadi taruhan,” tutup Maskur.
Dari informasi yang didapat di lapangan, Lis sudah menempatkan orang-orang kepercayaanya disejumlah posisi strategis. Mulai dari jabatan eselon II, III maupun IV. Bahkan juga untuk jabatan camat dan lurah yang ada di Tanjungpinang. Bahkan seorang Kabag Humas diplot sebagai salah satu camat. Strategi tersebut tidak lepas bagian dari persiapan menuju Pilwako 2018 mendatang.(jpg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta polemik soal tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk lahan di Rempang-Galang (Relang) tidak diperpanjang.
