batampos.co.id – Syarat penerbangan dalam jangka beberapa pekan terus berubah-ubah membuat masyarakat resah. Menyikapi kondisi ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengeluarkan aturan turunan. Sebab, aturan yang berubah setiap hari atau pekannya membingungkan masyarakat.
”Pemerintah harus membuat kajian komprehensif dulu, barulah dikeluarkan aturan turunannya,” ujar Lagat.
Lagat mengatakan, masyarakat akan menerima harga pemeriksaan PCR, jika harganya terjangkau. Namun, dengan kondisi pandemi, pendapatan masyarakat menurun. Ditambah lagi ada syarat-syarat perjalanan yang cukup memberatkan, tentunya akan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
”Lagian ada yang bilang naik pesawat itu paling aman dan waktunya singkat,” ucap Lagat.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyurati seluruh rumah sakit dan klinik di Kota Batam untuk menyesuaikan tarif PCR sesuai edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes. ”Sudah, kami sudah buatkan edarannya hari ini,” ujar Didi, Kamis (28/10).
Terkait masih adanya rumah sakit dan klinik yang belum menjalankan instruksi tersebut dan tetap pakai tarif Rp 500 ribu untuk RT-PCR, kata Didi, seharusnya rumah sakit dan klinik patuh pada apa yang sudah diputuskan pemerintah. Apalagi hal ini juga sudah diperkuat oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.
”Jangan pura-pura tak tahu. Padahal saat ini sudah ada instruksi serta surat edaran dari Dinkes Batam,” tegasnya.
Diketahui, pemerintah resmi menurunkan harga tes Covid-19 dengan metode PCR. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, mengatakan, tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali kini menjadi Rp 275 ribu. Sementara untuk di wilayah luar Jawa-Bali, harga tertinggi tes PCR sebesar Rp 300 ribu. Di
Batam sendiri, sejumlah penyedia layanan PCR sudah menurunkan tarifnya.
Salah satunya, Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam yang telah menerapkan harga PCR Rp 300 ribu sesuai kebijakan Kemenkes. ”Sudah. Untuk harga PCR saat ini kita sudah sesuai edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,” ujar Direktur RSBP, Dr Afdhalun Hakim, kemarin.
Afdhalun menyebutkan, dengan adanya penurunan batas tarif RT-PCR tentu saja akan memberikan kemudahan dan keringan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin melakukan pemeriksaan RT-PCR.
Saat ini, lanjutnya, semua sampel yang masuk di RSBP bisa dilayani dengan baik tanpa harus harus mengantre lama. ”Hasilnya 5-6 jam sudah keluar,” ujarnya.(*/jpg)
Proses pembangunan ruang sidang yang akan dipakai sidang khusus online di rutan Batam
batampos.co.id- Pemerintah kota Batam mulai bangun aula sidang online di rumah tahanan negara (Rutan) Batam. Aula ini dibangun diatas lahan seluas 10×10 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 7×7 meter. Aula ini nantinya akan dilengkapi dengan peralatan sidang online dan toilet.
Karutan Batam Yan Patmos menuturkan, pembangunan sudah dimulai sejak awal pekan lalu dengan target pembangunan selama satu bulan. Itu artinya pembangunan aula sidang online ini akan rampung sebelum akhir November. “Dari Pemko langsung yang bangun. Hanya sebulan waktu pengerjaannya,” ujar Yan Patmos, Jumat (29/10).
Atas terbangunnya gedung aula sidang online ini, Yan apresiasi kepada Pemko Batam yang sudah mengalokasikan anggaran daerah untuk kelancaran proses persidangan di Rutan Batam. Diapun bertekad akan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok Rutan.
“Kalau sudah jadi nanti, ini gedung sidang online perdana di lingkungan pemasyarakatan di Tanah Air. Kita sangat apresiasi dengan perhatian Pemko Batam ini. Kita akan pergunakan sebaik mungkin demi kelancaran layanan di dalam lingkungan Rutan ini,” ujar Yan.
Seperti diketahui, selama pandemi Covid-19 ini mewabah, layanan persidangan bagi warga binaan Rutan dilakukan secara online. Dalam sehari bisa sampai 40 warga binaan yang menjalani persidangan, dan sidang online ini dilakukan di salah satu ruangan gedung operasional Rutan. Ini cukup mengkuatirkan sebab pelaksanan sidang online ini tidak di gedung atau aula tersendiri yang mudah diawasi. “Ada juga kekuatiran dengan pelaksana sidang online selama ini. Kita tetap melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal namun karena masih bergabung dengan gedung operasional jadi tetap ada kekuatiran. Semoga gedung untuk sidang online ini segera rampung sehingga bisa segera dipergunakan. Ini akan lebih efektif karena terkontrol penuh nantinya,” ujar Yan. (*)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima penghargaan dalam Stakeholders Award dengan kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kelompok Koordinator Wilayah peringkat Terbaik II, Rabu (27/10/2021).
Penghargaan ini diterima oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro didampingi oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo, di Ruang Rapat Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam.
Kegiatan dihelat atas inisiasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam (KPKNL Batam), melalui virtual zoom dengan tema “Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh”.
Adapun Penghargaan kategori Pengelolaan BMN Kelompok Koordinator Wilayah Terbaik I diterima oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Terbaik II diterima oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Terbaik III diterima oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
Stakeholders Award dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-75 dan Hari Ulang Tahun ke-15 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
BP) Batam menerima penghargaan dalam Stakeholders Award dengan kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kelompok Koordinator Wilayah peringkat Terbaik II. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Adapun rangkaian kegiatan tersebut meliputi, Penganugerahan Stakeholder Award (BMN Award, Valuation Award, dan Auction Award) dan Open House lelang produk-produk UMKM Batam.
Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengungkapkan apresiasinya atas penghargaan yang telah diraih oleh BP Batam.
“Terimakasih kepada KPKNL Batam yang telah membina BP Batam menjadi lebih baik lagi. Ini semua tidak lepas dari kerja keras dari seluruh karyawan BP Batam.” Ujar Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Wahjoe berharap, KPKNL Batam mampu memberikan dorongan kepada BP Batam untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
“Komitmen kita untuk mengelola BMN juga harus ditingkatkan untuk menghasilkan pengelolaan yang baik.” kata Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Ia juga berharap agar BP Batam mendorong peningkatan pengelolaan aset sehingga mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder.
Adapun Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.(*)
batampos.co.id – Kehadiran Menteri Sosial RI Tri Rismaharini membawa makna tersendiri bagi masyarakat, pemuda, dan para tokoh adat di Kesultanan Bulungan, Kalimantan Timur. Penyambutan kehadiran Mensos di tengah-tengah masyarakat adat Bulungan terasa istimewa.
Mensos hadir disambut lima orang gadis penari lengkap dengan pakaian adat. Mereka menyuguhkan Tari Belundi yang merupakan tarian jenaka sambil menari. Tari ini diketahui nyaris punah, dan untuk pertama kali dihidupkan lagi saat perayaan HUT ke-61 Bulungan dan ke-231 Tanjung Selor.
Tari Belundi adalah tari kebersamaan, persatuan yang kokoh dalam satu kesatuan suku di Bulungan. Setiap langkah kaki dan gerakan tangan penari membentuk satu lingkaran menggambarkan berkesinambungan atau tidak pernah putus antara satu dengan yang lainnya.
Setelah itu, Mensos diterima di Situs Rumah Raya Kesultanan Bulungan, salah satu situs bersejarah di Tanjung Palas, Bulungan, Kamis. Rumah Raya adalah kediaman almarhum Datu Perdana, yang sarat dengan nilai sejarah karena merupakan bagian tak terpisahkan dari berdirinya Kesultanan Bulungan.
Di Situs Rumah Raya Kesultanan Bulungan, menjadi pusat kegiatan budaya setiap tahunnya termasuk ritual adat asli Bulungan. Situs ini juga menjadi wahana bagi kegiatan silahturahmi dan pemberian gelar adat. Hadir di sini, Mensos Risma dianugerahi gelar Adji Nasyrah Maliha yang disampaikan Ketua Pemangku Adat Bulungan, Datu Buyung Perkasa pada Mensos Risma.
Gelar adat ini bermakna pemimpin yang berwibawa, pengayom, pelindung dan bijaksana dari Kesultanan Bulungan, Kalimantan Utara. Mensos mengaku terkejut dan terharu dengan gelar adat ini.
“Saya baru tahu akan mendapatkan gelar adat ini setelah datang ke sini. Saya sempat kaget. Tapi saya sampaikan terima kasih dan hormat saya kepada para tokoh adat Kesultanan Bulungan, tokoh masyarakat, dan para alim ulama. Semoga saya bisa menjaga nama baik Kesultanan Bulungan,” kata Mensos saat menerima gelar adat di Situs Rumah Raya Kesultanan Bulungan, Tanjung Palas, Bulungan (28/10).
Mensos menyampaikan rasa hormat kepada semua tokoh adat di berbagai kesultanan di tanah air, termasuk Kesultanan Bulungan. Karena kemerdekaan Indonesia dari pejajahan tidak lepas dari kontribusi luar dan perjuangan di titik darah penghabisan dari para tokoh adat dan kesultanan di tanah air.
“Sebagai sebuah bagian dari aset nasional dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kemerdekaan bangsa, harus dipelihara dan dijaga,” kata Risma. Gelar adat juga disampaikan kepada anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
“Pemberian gelar merupakan kesepakatan lembaga adat atas prestasi dan jasa Ibu Risma pusat dinilai banyak berbuat untuk Kaltara,” kata Datu Buyung. Selain itu gelar tersebut adalah doa, agar Mensos Risma berbuat lebih baik serta bisa menjalankan tugas dengan amanah.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyampaikan pantun yang bunyinya: dedur belungon beselimpung, tak lapuk karena hujan, tak lekang karna panas. Zaman boleh berputar tapi adat budaya harus lestari . Selain dianugerahi gelar oleh Kesultanan Bulungan, Mensos Risma juga sempat ikut melenggang Tari Belundi. Selain tarian jenaka, Tari Belundi juga diwarnai dengan berbalas pantun menggunakan bahasa Bulungan dan bahasa Kayan.
Tari Belundi sarat dengan makna kebaikan, keberhasilan dan kegembiraan.
“Kita adalah satu kesatuan yang bersama-sama dalam berbuat kebaikan, meraih keberhasilan bersama dalam kegembiraan tanpa adanya perbedaan,” kata Ainun salah satu penari yang menyampaikan falsafah Belundi. (*)
batampos.co.id- Ujian seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Karimun tahap satu untuk guru honorer yang bertugas di sekolah negeri telah selesai. Untuk tahap dua guru honorer yang bertugas di sekolah swasta baru akan di mulai pada Rabu (10/11). Namun, sebelum pelaksanaan, calon peserta ujian P3K harus memilih formasi terlebih dulu.
”Jadwal terbaru untuk tahapan sudah ada. Besok (Jumat, red) baru akan diumumkan hasil sanggahan ujian kompetensi tahap satu. Setelah itu, pada Senin (1/11) baru dibuka pemilihan formasi untuk peserta calon P3K yang dari guru honorer sekolah swasta,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Fajar Horison Abidin, Kamis (28/10).
Pemilihan formasi ini, katanya, akan berakhir pada Kamis (4/11). Dan seperti diketahui formasi yang tersedia masih 50 persen lebih. Rinciannya, formasi P3K untuk Kabupaten Karimun sebanyak 595. Yang sudah lulus untuk menjadi P3K tahap satu 235 orang. Sehingga, sisa formasi yang tersedia masih 360. Hanya saja, dia belum mengetahui berapa orang peserta ujian kompetensi tahap dua yang akan ikut.
”Pendaftaran peserta calon P3K sejak awal kita memang tidak tahu berapa jumlahnya. Karena, terpusat di Kemendikbud RI. Kita hanya diberikan lampiran saja. Seperti peserta tahap satu lalu beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian baru dikirimkan. Begitu juga untuk ujian tahap dua ini, berapa jumlah guru honorer yang bertugas di sekolah swasta kita tidak tahu. Baru akan kita ketahui pada saat akan ujian nanti,” ungkapnya. (*)
Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung Balai Karimun Rusli ketika melakukan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada para petani yang ada di pulau Karimun besar didampingi Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Karimun Sukriyanto. f,TRI HARYONO
batampos.co.id- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) cabang Tanjung Balai Karimun, Kamis (28/10) melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok tani dipulau Karimun besar. Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung Balai Karimun Rusli menjelaskan, tujuan dari sosialisasi tersebut tidak lain untuk memberikan kenyamanan saat bekerja dan ada jaminan ketika terjadi kecelakaan kerja.
” Secara garis besar program pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia. Dimana, disini ada dua kelompok yang mendapatkan perlindungan yaitu pekerja formal dan pekerja non formal,” terangnya.
Dan, bagi saudara-saudara petani masuk dalam kategori pekerja non formal yang memiliki penghasilan secara pribadi. Sehingga, para petani ini juga memiliki hak untuk turut serta menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan para petani sudah terjamin oleh pemerintah untuk mendapatkan jaminan keselamatan yang sama dengan pekerja formal.
” Paling penting kami dari BPJS Ketenagakerjaan, siap membantu bapak dan ibu sebagai petani yang tergabung dalam kelompok tani untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Karimun Sukriyanto peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut ada 103 orang petani yang ada dipulau Karimun besar. Sedangkan, jumlah kelompok tani (Poktan) yang ada di kabupaten Karimun mencapai 380 poktan. Melalui sosialisasi ini, bisa diberikan pemahaman apa itu manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
” Alhamdulillah, saat diskusi para petani sangat merespon apa saja manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi petani itu sendiri. Nah, paling penting keselamatan kerja petani itu yang harus kita utamakan. Melalui, peserta BPJS Ketenagakerjaanlah bisa membantu para petani untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja,” tuturnya.
Dengan ikut serta menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para petani nantinya sudah tidak khawatir lagi ketika terkena musibah untuk pengobatan sudah ada jaminannya. Sehingga, secara otomatis bisa meningkatkan produksi hasil pertanian yang lebih melimpah lagi nantinya. Untuk itu, kedepannya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk akan dilakukan sosialisasi kepada petani yang ada di pulau Kundur dan Moro, Durai, Buru.
” BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai perpanjangan pemerintah yang memberikan perlindungan sosial, bagi pelaku usaha dan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan sebagainya. Yang sangat bermanfaat bagi para pekerja, termasuk para petani juga bisa turut serta,” katanya. (*)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo pagi ini, Jumat, 29 Oktober 2021, bertolak menuju Roma, Italia, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20). Kepala negara bersama rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) pada pukul 09.15 WIB.
Dalam keterangannya sebelum lepas landas, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kunjungan ke Italia merupakan rangkaian awal kunjungan kerjanya ke tiga negara, yaitu Italia, Britania Raya, dan Persatuan Emirat Arab.
Di Roma, Italia, Presiden Jokowi akan berpartisipasi pada KTT G20 yang digelar pada 30-31 Oktober 2021. Sedangkan di Glasgow, Britania Raya, Presiden akan berpartisipasi dalam KTT Pemimpin Dunia COP26, pada tanggal 1-2 November 2021. Selain itu, Presiden juga akan melakukan kunjungan bilateral ke Persatuan Emirat Arab.
“Ini adalah kunjungan bilateral pertama saya di masa pandemi. Saya akan pergunakan kunjungan ini untuk memperkuat kerjasama, terutama di bidang perdagangan dan investasi,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Roma selama kurang lebih 13 jam. Presiden diperkirakan akan tiba di Fiumicino Airport, Roma, pada pukul 17.25 Waktu Setempat (WS) dan akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Roma, Italia.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Roma, Italia, adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Kemudian, Sekretaris Militer Marsda TNI M. Tonny Harjono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Tampak melepas keberangkatan Presiden di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kaporlri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. (jpg)
batampos.co.id-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) mengatakan menyusutnya kekuatan APBD Kepri TA 2022 bukan disebabkan oleh berkurangnya pendapatan. Namun disebabkan oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Jika pada tahun 2021 ini dana BOS untuk Kabupaten/Kota yang menghandle SD/SMP melintas di Pemprov Kepri, maka di tahun 2022 mendatang sudah tidak lagi. Karena adanya perubahan nomenklatur, BOS untuk SD/SMP langsung ke kas daerah Kabupaten/Kota,” ujar Teddy, Jumat (29/10).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kepri tersebut menegaskan, dana BOS untuk SD dan SMP berkisar pada angka Rp400 miliar. Artinya, jika anggaran tersebut masuk dalam struktur APBD Kepri TA 2022, jumlah APBD Kepri pada tahun depan tembus pada angka Rp4,1 triliun.
“Yang jelas, rencana pendapatan daerah setiap tahun terjadi peningkatan. Apalagi ada beberapa potensi yang sedang dikejar oleh Gubernur, seperti labuh jangkar, dan reklamasi, dan pertambangan mineral pasir laut yang sudah ditetapkan dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri,” jelasnya.
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri priode 2014-2019 tersebut mengaku optimis, apabila rencana-rencana pendapatan daerah kedepan tercapai sesuai dengan target, maka kondisi APBD Kepri akan semakin membaik. Tentunya, perlu waktu untuk atau proses.
“Gubernur sejauh ini sudah melakukan berbagai lobi-lobi untuk mendapatkan tambahan pendapatan daerah. Namun karena regulasi di pusat, tentunya butuh waktu. Karena kalau di daerah, tentu sudah langsung bergerak. Contoh masalah tambang pasir laut, Kepri punya potensi yang sangat besar. Namun belum terlaksana, bukan karena daerah yang lambat. Tapi karena kebijakan di Pemerintah Pusat,” tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepri di ruang sidang utama DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/10) lalu.
Gubernur menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30, tertanggal 30 Juni 2021 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri tahun 2021-2026.
“Pembangunan daerah yang kita prioritaskan antara lain pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal” papar Gubernur dalam kesempatan ini.
Semua prioritas pembangunan daerah tersebut, kata Ansar, akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan dalam KUA dan PPAS dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp3.772 triliun.
“Pemprov Kepri telah menyusun rencana kebutuhan belanja daerah dalam APBD tahun 2022. Dialamnya terdpat alokasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat, pencapaian Standar Pelayanan Minimal, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah,” ungkapnya.
Adapun proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepri pada APBD 2022, masing-masing, untuk 2022 Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan sebesar Rp3.412 triliun, untuk Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp3.772 triliun. sedangkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepri tahun 2022 diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp180 miliar dan penerimaan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) diproyeksikan sebesar Rp180 miliar.
Gubernur berharap Rancangan KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022 ini dapat segera dibahas dan disetujui oleh DPRD Kepri, sehingga pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. (*)
batampos.co.id– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya menjanjikan akan menawarkan potensi perikanan Lingga kepada para investor. Untuk itu, KKP meminta Pemerintah Kabupaten Lingga memberikan berbagai kemudahan kepada investor untuk berinvestasi. KKP juga mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkab Lingga dalam hal pendirian Politeknik Lingga dan keberadaan mesin pengolahan pakan ikan.
“Permudahan perizinan, jangan ada preman. Jangan ada pungli. Pak bupatinya mendukung, DPRD mendukung. Insyallah para investor bakal melirik potensi perikanan yang ditawarkan,”kata Dirjen Perikanan Budaya, KKP RI, TB Haeru Rahayu dalam pertemuan dengan Bupati Lingga, M Nizar dan rombongan di Kantor KKP RI di Jakarta, Rabu (27/10). Dijelaskan, dalam pengembangan perikanan mengawinkan dua aspek, yakni menjaga ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Menurutnya kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan.
Pemkab Lingga dalam program di bidang perikanan, juga harus mengacu pada program nasional. Ada tiga program terobosan KKP pada periode 2021-2024 yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional yakni meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis
kearifan lokal.
“Kami pesan boleh pemerintah daerah menggarap sungguh-sungguh potensi perikanan, tapi jangan lupakan aspek ekologi. Itu yang harus dijaga” ujarnya. Dia juga memaparkan ada sejumlah target dalam perikanan budidaya 2024, salah satunya produksi udang. Pihaknya telah menyiapkan strategi peningkatan produksi budidaya udang hingga
mencapai 2 juta ton pada tahun 2024. Saat ini produksi per tahunnya belum mencapai 1 juta ton. Sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang bisa menggesa agar target secara nasional bisa tercapai.
“Dalam database kami memang data-data tentang budidaya udang dan lainnya di Lingga belum terlihat. Kami yakin ada, namun mungkin skalanya belum besar,” jelas dia. Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengatakan, dengan keterbatasan APBD Lingga, pihaknya harus pandai-pandai berkreasi untuk menjemput program atau anggaran ke pusat. Harapannya anggaran dari APBN melalui kementerian bisa mengucur ke Lingga.
“Makanya kami rajin jemput bola. Kali ini kami datang ke KKP. Alhamdulillah kami diterima Dirjen Perikanan Budidaya dan tim. Banyak pencerahan yang kami dapat kata Nizar. Nizar juga memaparkan sejumlah potensi perikanan di Kabupaten Lingga dengan harapan agar mendapatkan perhatian yang lebih dari KKP Sebab Kabupaten Lingga katanya telah membuat terobosan, diantaranya membeli mesin pengolahan pakan ikan yang dioperasikan BUMD Kabupaten Lingga. Dalam operasional mesin ini, pihak BUMD Lingga terkendala dana operasional. Dalam dua tahun ini alokasi anggaran banyak yang dialihkan ke penanganan Covid 19.
Bupati Lingga dan wakil memberi cenderamata kepada perwakilan KKP
“Kami berharap KKP bisa membantu agar mesin bagus yang dibeli ini tidak mangkrak,” pintanya. Terkait dana alokasi khusus (DAK), Nizar menyebutkan, Kabupaten Lingga tidak mendapatkan DAK untuk bidang perikanan dan kelautan. Pihaknya berharap ke depannya Lingga dapat alokasi anggaran. Nantinya, Pemkab Lingga akan lebih giat lagi berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri, Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam upaya mendapatkan DAK. Dia turut mengharapkan adanya dukungan dari KKP RI dalam pengembangan Politeknik Lingga yang telah dibuka dengan tiga jurusan di dalamnya.
Harapannya ke depan, Politeknik Lingga menjadi tulang punggung dalam penyediaan SDM bidang perikanan pertanian dan peternakan di Lingga. “Politeknik Lingga telah dibuka. Target kedepannya, mahasiswanya tidak hanya dari Lingga atau Kepulauan Riau, tapi juga menarik perhatian orang luar, untuk kuliah ke Lingga. Kami berharap sangat adanya dukungan dan bimbingan agar Politeknik Lingga bisa berjalan baik dan berproses layaknya sebuah kampus. KKP yang memiliki banyak politeknik sudah berpengalaman dan teruji,” jelas Nizar.
“Politeknik Lingga telah dibuka. Target kedepannya, mahasiswanya tidak hanya dari Lingga atau Kepulauan Riau, tapi juga menarik perhatian orang luar, untuk kuliah ke Lingga. Kami berharap sangat adanya dukungan dan bimbingan agar Politeknik Lingga bisa berjalan baik dan berproses layaknya sebuah kampus. KKP yang memiliki banyak politeknik sudah berpengalaman dan teruji,” jelas Nizar.
Terkait Politik ini, KKP meminta Pemerintah Kabupaten Lingga atau pengelola Politeknik Lingga bisa belajar dan bertukar pikiran dengan Politeknik KKP yang ada di Dumai. Dari koordinasi ini akan diketahui strategi dalam peningkatan akreditasi, penyiapan insfrasruktur SDM, dan insfrastruktur. Bahkan pihak KKP juga menawarkan jasa pendampingan, penyediaan tenaga pengajar dan lain-lainnya, setelah aemua kebutuhan Politik diinventarisir oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.
Mantan Bupati Lingga, Alias Wello yang juga hadir dalam pertemuan memaparkan, sejumlah potensi sektor perikanan dan kelautan yang ada di Lingga. la mencontohkan rumput laut telah dikembangkan di daerah Kecamatan Singkep Pesisir namun terkendala masalah pemasaran. Budidaya teripang telah dilakukan investor asing di daerah Kecamatan Katang Bidare dan hasilnya cukup bagus. Sementara, tambak udang telah banyak diusahakan disejumlah desa. Selain Bupati Lingga, M Nizar dan mantan Bupati
Lingga, Alias Wello, rombongan lain yang hadir, yaitu Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, Staf Khusus Bupati Lingga, Ady Indra Pawennari, Plt Kepala Barenlitbang Lingga, Nela dan Kabid Perencanaan, M Hanif. Disisi lain, Dirjen Perikanan Budaya, TB Haeru Rahayu didampingi tiga direkturnya. Menariknya, ketiga orang direktur tersebut pernah bertugas di Balai Budidaya Laut Batam. Mereka adalah Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Tinggal Hermawan, Direktur Perbenihan, Nono Hartanto dan Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, A Hari Wibowo. (*)
batampos.co.id– Kepala SAR Tanjungpinang kini resmi dijabat oleh Riyadi, yang sebelumnya menjabat Kepala SAR Banjarmasin. Pejabat lama yakni Mu’min Maulana dimutasi ke Badan SAR Nasional (Basarnas). Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas Nur Isrodin M, mengatakan rotasi atau perpindahan jabatan dalam organisasi merupakan hal yang wajar. Perlu dilakukan mengingat tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.
Menurutnya, tugas yang telah dilaksanakan pejabat lama, harus terus ditingkatkan. Tugas yang belum selesai, harus diselesaikan dengan baik oleh pejabat yang baru. “Semangat Profesional, Sinergi dan Militan Quick Response SAR yang dimiliki, semua pekerjaan dan tuntutan akan dapat dilaksanakan dengan baik,” tegas Nur, Kamis (28/10).
Terpisah, Riyadi berjanji akan terus meningkatkan akan meningkatkan sinergitas antar instansi dalam pelaksanaan operasi SAR di wilayah kerjanya. Pihaknya segera melaksanakan koordinasi dan peningkatan kerjasama antar lembaga dan instansi di bidang pelayanan SAR, baik dalam bentuk perjanjian kerja sama atau pelatihan-pelatihan lainnya. “Yang utama menjalin komunikasi dengan stakeholder untuk memperlancar tugas dalam operasi pencarian dan pertolongan di wilayah kerja,” katanya.
Sekedar informasi, sejak Januari hingga Oktober 2021, sebanyak 32 Operasi SAR di wilayah kerja SAR Tanjungpinang dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama dan informasi yang diperoleh secara cepat dari stakeholder atau instansi di wilayah kerja SAR Tanjungpinang. (*)
