Kamis, 16 April 2026
Beranda blog Halaman 8972

Mendagri Lantik 1.120 Muda Praja 2021, 1 Wakil Kepri Mundur

0

batampos.co.id – Sebanyak 1.120 calon praja (capra) resmi dikukuhkan menjadi Muda Praja Angkatan XXXII oleh Mendagri RI yang diwakili oleh Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo MM, Rabu (29/9/2021), di kampus IPDN Jatinangor, Jabar.

Rektor IPDN saat membacakan sambutan Mendagri menguraikan, antusiasme tamatan SMA/SMK untuk mendaftar di sekolah kedinasan seperti IPDN naik dari tahun ke tahun.

“Yang mendaftar tahun 2021 berjumlah 42.882 orang, sementara kuota hanya 1.164. Semua harus melewati proses panjang dan ketat,” kata Mendagri.

Sebanyak 1.120 calon praja (capra) resmi dikukuhkan menjadi Muda Praja Angkatan XXXII oleh Mendagri RI. Foto tangkapan layar kanal Youtube Humas IPDN

Dari yang mendaftar secara online tanggal 9 hingga 30 April tersebut, yang mengupload dokumen sebanyak 36.570 dan yang memenuhi syarat setelah diverifikasi adalah 33.903 atau 93 persen. Sementara 2.657 tidak verified atau sebesar 7 persen.

Berikutnya, peserta harus mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis komputer (CAT, computer assisted test) di BKN Pusat, regional, dan kantor-kantor BKN daerah (UPT), serta tempat pelaksana SKD mandiri di Sumbar dan NTT.

SKD dilaksanakan pada 3-28 Juni 2021 secara bertahap. Yang mengikuti SKD tinggal 30.513 orang, tidak hadir 1.951, dan yang lulus hanya 2.918 setelah dilakukan perankingan sesuai quota daerah masing-masing.

Selanjutnya test kesehatan tahap I, dilakukan Pusdokkes Mabes Polri dan Bidokkes Polda, 22-23 Juli 2021. Di sini pun peserta kembali menyusut karena hanya diikuti 2.701 orang (tidak hadir 217), dan yang memenuhi syarat (MS) hanya 1.626 orang. Untuk Kepri, pada tahap ini peserta tinggal 18 orang dari 400 yang mengikuti SKD. Kepri hanya diambil 45 orang dari ranking SKD.

Test berikutnya adalah psikologi, integritas dan kejujuran pada 12 Agustus 2021. Dari 1.626 peserta, yang hadir tinggal 1.603, sementara 23 tidak hadir, dan yang memenuhi syarat tinggal 1.379 peserta.

Terakhir adalah tes pantukhir (penentuan tes terakhir), 23-26 Agustus 2021, masih dilaksanakan di 34 Polda se-Indonesia. Dari 1.379 peserta, gugur lagi 6 orang, maka tinggal 1.123 yang memenuhi syarat.

“Dari jumlah tersebut, tidak mencapai quota yang diberikan Kemenpan RB yakni 1.164 orang. Di tahap registrasi 7 sampai 12 September 2021, tiga orang mengundurkan diri, yakni 1 dari Kepri, 1 dari Kalteng, dan 1 dari Maluku,” kata Mendagri. Sehingga tersisa 723 pria dan 397 wanita atai total 1.120.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepri meloloskan 15 peserta dari 18 kuota yang diberikan. Ke-15 capra itu adalah Alif Fajar Melpa Wijaya (Batam), Annisa Altis Safitri (Bintan), Arbi Yuliano (Batam), Bintana Putera Casandra (Batam), Corry Valencia Tindaon (Batam), dan Donny Gabriel Hutagalung (Batam), Gilang Cahyo Santoso (Batam), Hana Fathiya (Natuna).

Kemudian, Muhammad Fauzan (Batam), Ramadhoni Dwianto (Batam), Refaldo Ramadhan (Batam), Said Fathurrahman Muhazib (Tanjungpinang), Silva Wira Wangsa (Batam), TF Alviano Sinaga (Batam), dan Wanda Wulandari (Batam). Dua nama dari jalur afirmasi nasional yang masuk ke Kepri adalah Mellya Ginta dan Siti Nurhaliza.

Berdasarkan penelusuran media, 1 dari Kepri yang mengundurkan diri setelah pantukhir adalah Annisa Altis Safitri dari Bintan. Padahal Annisa ikut berangkat bersama rombongan pada 7 September dan sudah menginap di hotel bareng rombongan sebelum rencananya masuk ke kampus.

Pengukuhan tahun ini adalah kali kedua tidak mengundang para orangtua praja. Karena situasi pandemi, para orang tua hanya dapat mengikuti prosesi melalui live streaming di kanal youtube Humas IPDN.(*)

Hamili Pacar, Remaja di Batam Terancam 10 Tahun Penjara

0

batampos.co.id – DN, remaja yang baru saja menamatkan bangku sekolah menengah atas, terancam pidana 10 tahun penjara. Hal itu dikarenakan DN kerap mencabuli MT, pacarnya yang masih berusia 14 tahun. Bahkan, saat ini MT yang masih duduk di bangku SMP tengah berbadan dua alias hamil.

Kemarin, DN menjalani sidang yang berlangsung virtual dan dipimpin majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Agenda sidang yang berlangsung tertutup itu dengan agenda mendengar keterangan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yan Elhas mengatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya. Antara terdakwa dan korban kenal melalui media sosial. Beberapa bulan pacaran, DN nekat membujuk MT untuk melakukan persetubuhan.

Awalnya, korban menolak, namun karena janji dan bujuk rayu terdakwa, korban pun luluh. Perbuataan terdakwa kepada MT, diketahui orangtua MT dan melaporkannya ke polisi.

”Jadi, antara terdakwa dan korban ini berpacaran. Terdakwa membujuk korban untuk disetubuhi. Usia korban masih 14 tahun,” terang JPU Yan.

Karena perbuataan terdakwa, saat ini korban tengah berbadan dua. Saat proses persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji menikahi korban.

”Mereka memang sudah damai, terdakwa mau menikahi korban yang tengah hamil,” imbuh Yan.

Meski sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa, tidak menggugurkan unsur pidana terhadap terdakwa. Perdamaian tersebut nantinya akan jadi pertimbangan yang mungkin akan meringankan tuntutan terdakwa.

”Proses hukum tetap lanjut. Dua minggu ke depan direncanakan pembacaan tuntutan,” tegas Yan.

Perbuataan DN sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak Tahun 2002, yang mana memaksa, membujuk serta melakukan persetubuhan terhadap anak dengan ancaman pidana 10 tahun. (*/jpg)

Menkeu Waspadai Gejolak Ekonomi Global

0

batampos.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menyoroti berbagai gejolak perekonomian di dunia, khususnya yang sedang terjadi di Tiongkok dan Amerika Serikat. Sebab, hal itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, saat ini dirinya tengah memantau dan mewaspadai dampak dari efek evergrande yang terlilit utang, tapering, hingga, utang Amerika Serikat (AS).

“Ini semuanya menjadi faktor yang harus kita terus waspadai, juga kemungkinan terjadinya tapering dari kebijakan moneter di Amerika Serikat,” ujarnya secara virtual, Rabu (29/9).

Selain itu, dunia usaha global yang juga mulai pulih sehingga membuat harga komoditas mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh krisis energi di beberapa tempat.

“Kita melihat harga-harga dari minyak, oil dan gas maupun batubara melonjak luar biasa sangat tinggi,” tututnya.

Sri Mulyani mengaku, kenaikan harga komoditas itu memang memberikan dampak positif. Namun juga dapat memberikan konsekuensi terhadap postur APBN di tahun 2021 maupun 2022 mendatang.

“Kita melihat dan menjaga pemulihan ekonomi domestik kita kita tidak lengah terhadap perubahan Global yang begitu sangat dinamis,” pungkasnya.(jpg)

Tenggelam di Perairan Nongsa, Jasadnya Ditemukan di Bintan

0

batampos.co.id – Tim SAR gabungan akhirnya dapat mengevakuasi korban terakhir yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah insiden kecelakaan laut antara kapal pompong dengan kapal kargo di perairan Nongsa, Kota Batam, Minggu (26/9) dini hari lalu. Korban bernama Tendi Fauzan Bahri, ditemukan cukup jauh dari lokasi kecelakaan, yakni di Perairan Lobam, Kabupaten Bintan, Selasa (28/9).

”Ada tiga korban, satu selamat dan dua meninggal dunia. Semuanya sudah ditemukan, korban terakhir ditemukan hari ini (kemarin),” kata Plh Kepala Basarnas Tanjungpinang sekaligus Kepala Seksi Ops dan Siaga, Miswadi, Selasa (28/9).

Miswadi mengatakan, prosedur pencarian korban pada hari kedua ini tetap menggunakan dua tim. Tim pertam melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kecelakaan dari arah barat ke barat laut. Lalu, ada tim kedua bersama masyarakat setempat, melakukan pencarian di bibir pantai Nongsa.

”Saat melakukan pencarian, tim rescue mendapatkan informasi dari Polair Polres Bintan, Pak Rizal. Bapak ini mengabari ada nelayan Lobam, Tanjunguban, menemukan jenazah mengapung,” ungkap Miswadi.

Tim SAR kemudian menuju ke Perairan Lobam untuk mengecek jenazah temuan nelayan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, jenazah tersebut ciri-cirinya sama dengan korban kecelakaan laut di Perairan Batubesar, Tendi Fauzan Bahri.

”Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Engku Haji Daud Tanjunguban untuk diserahkan oleh pihak Kepolisian Ditpolair Polda Kepri ke pihak medis Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, Batam,” ujar Miswadi.

Dengan ditemukannya korban terakhir dari kecelakaan laut ini, Miswadi mengatakan Operasi SAR dinyatakan ditutup.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan laut ini terjadi, Minggu pukul 02.00 dinihari. Saat itu Adam, Imran, dan Tendi sedang memancing di Perairan Batubesar, Nongsa. Saat sedang asik memancing ini, ada kapal kargo yang lewat dan diduga menabrak pompong milik Adam.

Pompong tersebut terbalik. Namun, karena Adam adalah nelayan dan bisa berenang sehingga dapat menyelamatkan diri hingga ke Terumbu Gelang, Batubesar. Sedangkan Imran dan Tendi tidak bisa berenang, hingga akhirnya tenggelam. Jenazah Imran ditemukan, Senin (27/9) lalu di bibir Pantai Nuvasa Bay, Palm Spring, Nongsa. (*/jpg)

Tinjau Sekolah di Batam, Marlin Ingatkan Disiplin Prokes

0
Wakil Gubernur Marlin Agustin saat meninjau sekolah di Batam. (F.HumasPemprov)

batampos.co.id – Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustin mengingatkan para pelajar, guru, dan orang tua untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan. Karena ini merupakan ikhtiar bersama agar pembelajaran tatap muka terus berlangsung dan sekolah tidak menjadi klaster sebaran pandemi yang mulai melandai ini.

“Kita bersyukur pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Tapi saya akan selalu mengingatkan kepada semuanya untuk disiplin dengan protokol kesehatan. Kitalah yang menjaga agar tak ada kasus sebaran pandemi ini dari sekolah-sekolah,” kata Wagub Marlin, di Hotel Pasifik Batam, Rabu (29/9).

Menurut Ketua TP PKK Kota Batam ini, awal pekan ini, ketika pembelajaran tatap muka di Batam mulai dilaksanakan, dia meninjau SD Negeri 007 Kapling Lama Subgai Daun, Tanjungpiayu. Di sekolah tersebut, Marlin tampak berbincangan dan bertanya-tanya dengan akan-anak.

Marlin paham banyak kerinduan yang ingin dilepaskan para pelajar baik dengan guru maupun teman-teman. Karena sudah hampir dua tahun semuanya sekolah secara online.Tapi Ketua Pikori BP Batam ini mengingatkan bahwa fokus utama pembelajaran tatap muka supaya semua bisa maksimal dalam proses pembelajaran.

“Kita jaga kesempatan ini agar proses belajar di sekolah bisa berlangsung terus. Tidak terganggu dengan munculkan kasus-kasus tertular dari sekolah. Kuncinya protokol kesehatan dan ikut vaksinasi untuk usia yang sudah ditetapkan,” kata Wagub Marlin.

Perempuan kelahiran Karimun ini mengingatkan pada guru dan orang tua agar anak-anak mereka yang berusia 12-17 tahun untuk bersegera mengikuti vaksinasi. Ini merupakan ikhtiar dalam penanganan pandemi, dan agar Kepri lepas dari jerat pandemi ini.

Wagub Marlin bersyukur capaian vaksinasi untuk anak usia 12 – 17 tahun sudah mencapai 80,65 persen untuk dosis satu. Sudah ada 167.489 anak-anak yang divaksin dosis pertama. Sementara untuk yabg kedua sudah mencapai 104.388 orang atau 50,27. Sementara, untuk Kota Batam, dosis pertamanya sudah disuntikkan kepada 92.456 orang dan dosis kedua kepada 57.955 orang.

“Mari kita perkuat ikhtiar ini agar upaya menangani pandemi bisa sukses. Kasus melandai, vaksinasi terus meningkat dan terbentuk kekebalan komunal,” kata Wagub Marlin. (*/uma)

Kasus Pencabulan Marak di Batam, Korban Kebanyakan Remaja

0

batampos.co.id – Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali marak terjadi di Batam. Dalam empat bulan belakangan ini, polisi mengungkap lima kasus pencabulan dengan pelaku yang didominasi orang terdekat korban.

Kasus terbaru, seorang oknum pejabat Pertamina diduga mencabuli A, bocah berusia 12 tahun. Pria berinisial TNM itu kini diamankan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Barelang setelah ibu korban melaporkan hal ini ke polisi karena A kini hamil berusia 5 bulan.

Kasus pencabulan lain yakni Polsek Batam Kota menangkap pria berinisial MG pada Jumat (24/9) siang. Pria 38 tahun ini nekat mencabuli keponakannya yang berusia 15 tahun. Aksi bejat pelaku terkuak saat korban menceritakan kepada orangtuanya.

”Pelaku sudah kita amankan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Ipda Yustinus Halawa, kemarin.

Dari pengakuan pelaku, pencabulan itu dilakukannya di pos siskamling di perumahan. Akibatnya, korban mengalami robek pada alat vitalnya.

Sebelumnya, polisi juga menangkap JY, Kamis (5/8) siang. Pria 21 tahun ini diamankan usai melakukan pencabulan terhadap sepupunya, B, 15 tahun. Aksi bejat JY terungkap setelah dipergoki adik korban. Saat itu, pria yang bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Mukakuning ini, menyetubuhi anak perempuan yang duduk di bangku SMA di rumah korban di wilayah Batuaji.

”Untuk kasus-kasus ini, sebagian sudah selesai pemeriksaan. Bahkan sudah ada yang masuk ke persidangan,” kata Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandy Tarigan.

Kemudian kasus lainnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Barelang mengamankan R, warga Tanjunguncang, Senin (31/5) malam. Pria 16 tahun ini dilaporkan karena mencabuli P, 17 tahun.

Beberapa waktu sebelumnya, Psikolog Anak dari RS Awal Bros Batam, Mariyana, mengatakan, tingginya kasus pencabulan pada anak dinilai cukup memprihatinkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain pergaulan anak maupun lemahnya pengawasan orangtua.

”Karena itu, orangtua semestinya terus mendampingi dan memberikan pengarahan, mana batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang anak. Selain itu, anak juga diajari agar lebih waspada dalam pergaulannya,” katanya. (*/jpg)

DPD Perempuan Tani HKTI Kepri Dilantik

0

batampos.co.id – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kepri diharapkan dapat menjadi agen perubahan di daerahnya.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto, saat menghadiri pelantikan DPD Perempuan Tani HKTI Provinsi Kepri secara virtual, Rabu (29/9/2021).

Ia menjelaskan, salah satu produk pertanian yang diunggulkan di Kepri khususnya di Kota Batam adalah kepala dan

“Saat ini kita sedang mengembangkan kelapa pandan wangi dan jambu madu di Kota Batam,” ujarnya.

Namun lanjutnya yang menjadi catatan pihaknya adalah sektor sayur mayur. Saat ini kata dia, petani sayur di Kota Batam masih sangat kurang.

Pihaknya berharap Perempuan Tani HKTI Kepri kedepannya mendapatkan dukung dari pemerintah untuk mengembangkan sektor tersebut.

“Saya yakin Perempuan Tani Provinsi Kepri bisa menjadi agen perubahan dan para pengurus bisa melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak. Karena pertanian ini adalah ilmu multidisipliner,” jelasnya.

Ketua HKTI Provinsi Kepri, Erwan Bachrani, memberikan pataka kepada Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Provinsi Kepri, Rina Sriatun Safitri. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Provinsi Kepri, Rina Sriatun Safitri, mengatakan, tugas sebagai ketua DPD tidaklah ringan.

Namun lanjutnya, dengan dorongan dan motivasi yg diberikan para pengurus akan melaksanakan tugas sebaik mungkin.

“Saya berharap pengurus bisa memberikan dampak positif dan lebih maju serta dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Ketua HKTI Provinsi Kepri, Erwan Bachrani, mengatakan, HKTI merupakan wadah organisasi yang memiliki tugas serta visi dan misi mengenai pertanian di Indonesia.

Kata dia, ada lima hal yang menjadi kendala utama para petani. Yakni lahan, modal, teknologi, managerial dan paska panen.

“Ini menjadi hal yang sangat subtansi,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya para petani di Provinsi Kepri akan lebih sukses dan harus melihat potensi pasar internasional.

“Dengan segala macam fasilitas yang ada Kepri akan menjadi basis ekspor terbaik di Indonesia,” tuturnya.

Pihaknya akan mendorong para petani di Kepri untuk bercocok tanam dengan cara hidroponik.

Hal itu lanjutnya menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan, pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Maka ia bersyukur jika Perempuan Tani HKTI Kepri dapat mengambil peran dalam konteks ini.

“Batam memang tata ruangnya bukan untuk pertanian. Tapi saya berterimakasih, jika HKTI memikirkan, ada daerah lain di Kepri ini (dikembangkan sebagai penghasil pangan), maka Batam tak perlu lagi datangkan pangan dari daerah lain,” ucap Rudi.

Terkait tata ruang, Rudi berharap Perempuan Tani HKTI juga dapat menyampaikan gagasan yang kemudian dibicarakan dengan pemerintah. Menurutnya, hendaknya pengembangan sektor ini seiring dengan tata ruang, aturan dan pembangunan lainnya.

“Ambil bagian ikut memikirkan ini. Dudukkan dengan pemerintah apa perencanaan bapak ibu di HKTI. Sehingga dalam proses (penyusunan) tataruang dapat diselipkan. Sehingga ada khusus difungsikan sebagai pertanian,” imbuhnya.(esa)

IP Kesejahteraan Indonesia 2021 Turun, tapi Lebih Baik dari Singapura

0

batampos.co.id – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia hampir dua tahun terakhir tidak hanya membuat ekonomi global terpuruk, tetapi juga membuat tingkat kesejahteraan masyarakat dunia, termasuk Indonesia melemah. Hal itu nampak dari hasil survei skor kesejahteraan 360 Cigna yang dilakukan di 21 negara.

Di antaranya Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Australia, Jepang, Singapura, Thailand, dan Indonesia dengan responden lebih dari 18.000 jiwa. Survei itu menilai persepsi kesejahteraan responden di setiap negara dalam lima aspek, yakni kesehatan fisik, hubungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan.

Berdasarkan hasil survei, pelemahan indeks persepsi kesejahteraan telah terjadi di 21 negara yang disurvei akibat dampak pandemi Covid-19. Khusus Indonesia, pada kuartal kedua 2021 menunjukkan indeks persepsi kesejahteraan tercatat sebesar 63,8 poin atau lebih rendah dari 2019 yakni 65,4 poin dan 66,3 poin di 2020. Kendati demikian, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia pada tahun 2021 masih lebih baik dari negara tetangga seperti Singapura 59,2 dan Thailand 62,5.

President Director & CEO Cigna Indonesia, Phil Reynolds mengatakan pihaknya telah menjalankan survei tersebut secara rutin selama tujuh tahun terakhir dengan tujuan memahami persepsi orang-orang tentang kesejahteraan.

“Dengan demikian, kami dapat terus berinovasi menyediakan solusi yang relevan untuk membantu orang-orang yang kami layani buat meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan ketenangan mereka,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (29/9)

Lebih lanjut Phil Reynolds menyebutkan, sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret 2020 lalu mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi pandemi global, hal tersebut sontak berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk “persepsi kesejahteraan.”

Dikatakannya, kondisi pandemi itu memaksa seluruh dunia beradaptasi dengan tantangan yang ada. Hal tersebut tercermin dari hasil survei di mana pandemi memberikan dampak sistemik terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat.

Hasil survei ini mengonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, naiknya jumlah penduduk miskin setahun terakhir ini karena pandemi. BPS mencatat jumlah penduduk miskin secara nasional pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa atau naik 1,12 juta orang (meningkat 0,36 persen) dibanding Maret 2020.

Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan, hingga Maret 2021, ada 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah, hingga pengurangan jam kerja dan upah.

Pandemi juga membuat ekonomi mengalami tekanan berat. Pada kuartal kedua hingga empat 2020 lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di teritori negatif yakni 15,32 persen di kuartal II, -3,49 persen di kuartal III, dan -2,19 persen di kuartal IV. Pelemahan masih berlanjut pada kuartal I 2021 yakni -0,74 persen, namun pada kuartal II 2021 membaik menjadi 7,07% secara tahunan (year on year/yoy).

Demikian pula data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan selalu berada di atas tiga persen sejak Mei 2020, sedangkan nilai kredit perbankan mengalami penurunan. NPL perbankan pada April 2021 sebesar Rp 176,48 triliun atau 3,22 persen dari total kredit yang dikucurkan, yakni Rp 5.482,17 triliun.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Kerja Sama Strategis Cigna Indonesia, Akhiz Nasution menyebutkan, penurunan skor kesejahteraan tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun seluruh negara yang disurvei. Dikatakan, yang paling terdampak adalah pilar kesejahteraan dengan skor penurunan sebesar 1,5 poin. Hal ini terjadi karena pembatasan (lockdown) yang diterapkan di negara-negara dunia sebagai dampak pandemi.

”Masyarakat tidak bisa menjalin hubungan sosial seperti layaknya sebelum pandemi,” tukasnya.

Akhiz menjelaskan, untuk Indonesia, skor persepsi kesejateraan sosial turun dari 68,5 pada tahun sebelumnya menjadi 66,5 pada tahun 2021. Penurunan terbanyak terjadi pada item “waktu bersama teman” yang anjlok dari 31 menjadi 24. Ini menjadi penurunan terbesar dibanding negara tetangga karena kebiasaan orang Indonesia yang senang berkumpul bersama teman dan keluarga.

Di sisi lain, persepsi kesejaheraan keuangan juga mengalami penurunan skor dari 59,1 pada tahun sebelumnya menjadi 53,6 pada 2021. Salah satu diantaranya adalah anjloknya kemampuan membayar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 36 ke 24 atau turun 12 poin. Angka ini lebih rendah dari Thailand yang tidak mengalami penurunan.

Kemampuan menyiapkan biaya kesehatan dan pendidikan juga menurun. Demikian pula kemampuan finansial untuk dapat melakukan hobi atau liburan bersama keluarga anjlok delapan poin dari 26 menjadi 18. Khusus untuk kelompok usia menengah, mereka merasa tidak nyaman dengan keamanan keuangan jika terjadi hal darurat, seperti membiayai kesehatan yang tak terprediksi terutama bila terpapar Covid-19.(jpg)

batampos.co.id – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia hampir dua tahun terakhir tidak hanya membuat ekonomi global terpuruk, tetapi juga membuat tingkat kesejahteraan masyarakat dunia, termasuk Indonesia melemah. Hal itu nampak dari hasil survei skor kesejahteraan 360 Cigna yang dilakukan di 21 negara.

Di antaranya Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Australia, Jepang, Singapura, Thailand, dan Indonesia dengan responden lebih dari 18.000 jiwa. Survei itu menilai persepsi kesejahteraan responden di setiap negara dalam lima aspek, yakni kesehatan fisik, hubungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan.

Berdasarkan hasil survei, pelemahan indeks persepsi kesejahteraan telah terjadi di 21 negara yang disurvei akibat dampak pandemi Covid-19. Khusus Indonesia, pada kuartal kedua 2021 menunjukkan indeks persepsi kesejahteraan tercatat sebesar 63,8 poin atau lebih rendah dari 2019 yakni 65,4 poin dan 66,3 poin di 2020. Kendati demikian, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia pada tahun 2021 masih lebih baik dari negara tetangga seperti Singapura 59,2 dan Thailand 62,5.

President Director & CEO Cigna Indonesia, Phil Reynolds mengatakan pihaknya telah menjalankan survei tersebut secara rutin selama tujuh tahun terakhir dengan tujuan memahami persepsi orang-orang tentang kesejahteraan.

“Dengan demikian, kami dapat terus berinovasi menyediakan solusi yang relevan untuk membantu orang-orang yang kami layani buat meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan ketenangan mereka,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (29/9)

Lebih lanjut Phil Reynolds menyebutkan, sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret 2020 lalu mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi pandemi global, hal tersebut sontak berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk “persepsi kesejahteraan.”

Dikatakannya, kondisi pandemi itu memaksa seluruh dunia beradaptasi dengan tantangan yang ada. Hal tersebut tercermin dari hasil survei di mana pandemi memberikan dampak sistemik terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat.

Hasil survei ini mengonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, naiknya jumlah penduduk miskin setahun terakhir ini karena pandemi. BPS mencatat jumlah penduduk miskin secara nasional pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa atau naik 1,12 juta orang (meningkat 0,36 persen) dibanding Maret 2020.

Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan, hingga Maret 2021, ada 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah, hingga pengurangan jam kerja dan upah.

Pandemi juga membuat ekonomi mengalami tekanan berat. Pada kuartal kedua hingga empat 2020 lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di teritori negatif yakni 15,32 persen di kuartal II, -3,49 persen di kuartal III, dan -2,19 persen di kuartal IV. Pelemahan masih berlanjut pada kuartal I 2021 yakni -0,74 persen, namun pada kuartal II 2021 membaik menjadi 7,07% secara tahunan (year on year/yoy).

Demikian pula data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan selalu berada di atas tiga persen sejak Mei 2020, sedangkan nilai kredit perbankan mengalami penurunan. NPL perbankan pada April 2021 sebesar Rp 176,48 triliun atau 3,22 persen dari total kredit yang dikucurkan, yakni Rp 5.482,17 triliun.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Kerja Sama Strategis Cigna Indonesia, Akhiz Nasution menyebutkan, penurunan skor kesejahteraan tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun seluruh negara yang disurvei. Dikatakan, yang paling terdampak adalah pilar kesejahteraan dengan skor penurunan sebesar 1,5 poin. Hal ini terjadi karena pembatasan (lockdown) yang diterapkan di negara-negara dunia sebagai dampak pandemi.

”Masyarakat tidak bisa menjalin hubungan sosial seperti layaknya sebelum pandemi,” tukasnya.

Akhiz menjelaskan, untuk Indonesia, skor persepsi kesejateraan sosial turun dari 68,5 pada tahun sebelumnya menjadi 66,5 pada tahun 2021. Penurunan terbanyak terjadi pada item “waktu bersama teman” yang anjlok dari 31 menjadi 24. Ini menjadi penurunan terbesar dibanding negara tetangga karena kebiasaan orang Indonesia yang senang berkumpul bersama teman dan keluarga.

Di sisi lain, persepsi kesejaheraan keuangan juga mengalami penurunan skor dari 59,1 pada tahun sebelumnya menjadi 53,6 pada 2021. Salah satu diantaranya adalah anjloknya kemampuan membayar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 36 ke 24 atau turun 12 poin. Angka ini lebih rendah dari Thailand yang tidak mengalami penurunan.

Kemampuan menyiapkan biaya kesehatan dan pendidikan juga menurun. Demikian pula kemampuan finansial untuk dapat melakukan hobi atau liburan bersama keluarga anjlok delapan poin dari 26 menjadi 18. Khusus untuk kelompok usia menengah, mereka merasa tidak nyaman dengan keamanan keuangan jika terjadi hal darurat, seperti membiayai kesehatan yang tak terprediksi terutama bila terpapar Covid-19.(jpg)

Daya Lindung Vaksin 2 Dosis Berkurang, Butuh Dosis 3

0

batampos.co.id – Masyarakat bakal membutuhkan vaksin dosis ketiga (booster) Covid-19 cepat atau lambat. Hal tersebut dikarenakan daya perlindungan vaksin dua dosis yang sejauh ini diterima bakal memudar seiring waktu.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkmann, Prof Amin Subandrio, mengungkapkan penurunan daya lindung vaksin ini sudah alamiah dan pasti terjadi. Hanya saja, ia menyebut kecepatannya berbeda-beda tergantung berbagai faktor. “Ada yang cepat turun, ada yang bertahan cukup lama,” jelas Amin kepada Jawa Pos, kemarin.

Ia menambahkan, sudah disepakati bahwa dosis ketiga tetap dibutuhkan. Namun sejauh ini belum disepakati kapan rentang waktu yang tepat untuk memberikan dosis ketiga setelah penyuntikan dosis kedua. “Mungkin bisa 6 bulan, 12 bulan, atau bahkan lebih,” katanya.

Sejauh ini pemerintah belum menegaskan kebijakan pemberian vaksin dosis ketiga pada masyarakat umum. Dalam pernyataan terakhirnya, Jubir pemerintah yakni Menkominfo Johnny G. Plate menyebut bahwa pemberian vaksin dosis ketiga atau booster tetap khusus bagi tenaga kesehatan (nakes) sebagai populasi yang berisiko.

”Pemerintah belum melakukan perubahan kebijakan terkait hal ini, sehingga vaksin booster belum boleh diberikan untuk masyarakat umum, jelas Johnny.

Hingga kemarin, pemberian vaksin dosis ketiga bagi nakes sudah mencapai 917.545 suntikan. Meski demikian, Johnny menyebut bahwa pemerintah masih terus mengkaji rencana program vaksin ketiga untuk masyarakat umum pada tahun depan.
Kebijakan tersebut masih memerlukan pertimbangan dan pembahasan yang lebih dalam. Apalagi saat ini, jumlah penerima vaksin Covid-19 untuk dosis pertama belum mencapai 50 persen dari total penduduk Indonesia.

Untuk mengantisipasi risiko lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi di negara-negara tetangga, pemerintah bakal terus menggencarkan vaksinasi untuk lansia. Hal ini belajar dari lonjakan kasus di beberapa negara tetangga dimana kematian terjadi paling banyak pada kelompok lansia.

Pemerintah menyebut kematian pertama yang dilaporkan adalah seorang wanita Singapura berusia 97 tahun yang dites positif terinfeksi Covid-19 pada 18 September 2021 dan meninggal karena komplikasi akibat penyakit tersebut pada 25 September 2021.

Kematian kedua adalah seorang wanita Singapura berusia 69 tahun yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 pada hari 24 September 2021 dan meninggal karena komplikasi akibat penyakit pada hari yang sama.

Menkominfo Johnny menjelaskan pelajaran dari kasus ini bahwa lansia menjadi kelompok dengan tingkat risiko kematian paling tinggi akibat Covid-19. Oleh karena itu, Johnny mengajak semua kelompok lansia untuk segera melakukan vaksinasi.

Dia juga meminta pihak keluarga untuk membantu dan mendorong para lansia untuk segera divaksinasi. ”Mari kita antar dan kawal orangtua atau saudara kita yang sudah lanjut usia ke tempat vaksinasi,” ujarnya. (*/jpg)

BP Batam Bentuk Tim Admin dan Pejabat Penghubung Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Tahun 2021, Selasa (28/9/2021).

Kegiatan yang digelar di Conference Room IT Center BP Batam ini menghadirkan Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yanuar Ahmad dan Analis Kebijakan Pertama Kementerian PAN-RB, Indra Setiawan sebagai narasumber.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh 69 peserta yang terdiri dari 23 unit kerja di lingkungan BP Batam.

Adapun fokus pada FGD ini adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang telah diterapkan di BP Batam.

SP4N-LAPOR! sendiri merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik.

SP4N-LAPOR! dapat diakses melalui website, media sosial, SMS, dan mengunduh aplikasi di Google Play Store bagi pengguna Android.

BP Batam melalui Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Tahun 2021, Selasa (28/9/2021). Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja BP Batam, Endry Abzan, menyampaikan, pengelolaan pengaduan masyarakat BP Batam telah terintegrasi dengan sistem SP4N-LAPOR! yang dikoordinasikan bersama Kementerian PAN-RB.

“BP Batam telah terintegrasi SP4N-LAPOR! ini penting sekali untuk kepentingan publik,” jelasnya.

Karena ‌lanjutnya, sistem tersebut sangat membantu BP Batam untuk mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.

“Sistem ini tentunya sangat memudahkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan,” ujar Endry.

Dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BP Batam Tahun 2021, momentum ini dioptimalkan BP Batam untuk membentuk tim pengaduan yang terdiri dari tim administrasi dan pejabat penghubung.

“Tim ini nantinya akan membantu koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di tiap-tiap unit kerja BP Batam, agar tata kelola good governance dapat kita capai bersama,” jelasnya.

Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Yanuar Ahmad, memaparkan, mengenai Kebijakan SP4N-LAPOR!.

Ia menyampaikan, terdapat lebih dari 73.500 laporan di sepanjang Tahun 2021 dengan rata-rata 406 laporan per harinya.

“Berdasarkan data pengelolaan SP4N-LAPOR! yang kami himpun di lingkungan BP Batam, terdapat 15 laporan pengaduan, dimana 10 pengaduan diantaranya sudah selesai ditindaklanjuti dan 5 pengaduan sisanya masih proses ditindaklanjuti,” jelas Yanuar.

Melalui FGD ini, Yanuar juga mengharapkan tindak lanjut yang baik dari BP Batam agar sasaran strategis SP4N pada tahun 2024, yaitu terwujudnya pengelolaan pengaduan yang responsif, solutif, cepat dan terpercaya dapat tercapai.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis berupa simulasi/tutorial pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR! oleh Analis Kebijakan Pertama Kementerian PAN-RB, Indra Setiawan kepada para peserta FGD.(*)