Kamis, 16 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 8972

Bocah 12 Tahun yang Dihamili Oknum Pegawai Pertamina Mengandung 5 Bulan

Ahmadi Sultan
-
0
Bocah 12 Tahun yang Dihamili Oknum Pegawai Pertamina Mengandung 5 Bulan

batampos.co.id – Seorang oknum pejabat Pertamina diduga mencabuli A, bocah berusia 12 tahun. Pria berinisial TNM itu kini diamankan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Barelang setelah ibu korban melaporkan hal ini ke polisi karena A kini hamil berusia 5 bulan.

TNM, oknum pejabat Pertamina yang mencabuli anak di bawah umur, sempat berupaya menggugurkan kandungan korban. Pria 44 tahun tersebut membeli obat untuk menggugurkan kandungan tersebut melalui toko daring atau online shop.

”Sempat digugurkan, pelaku yang membeli obatnya dan diserahkan ke korban,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandy Tarigan, Selasa (28/9) sore.

TNM diketahui menjabat sebagai Manager Port Pertamina Sambu. Ia menjalani hubungan asmara dengan korban yang duduk di bangku kelas 1 SMP tersebut sejak bulan Februari lalu.

”Keduanya berkenalan saat korban mengikuti kegiatan fashion show di salah satu mal. Kandungan korban sendiri saat diperiksa sudah 5 bulan,” kata Reza.

Dari pengakuan pelaku, pencabulan tersebut sudah dilakukan berulang kali. Lokasinya, di beberapa hotel hingga mobil milik pelaku.

”Pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban. Dari pengakuan pelaku, hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka,” ungkapnya.

Reza mengaku, pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Sebab, di dalam ponsel pelaku terdapat banyak foto anak di bawah umur. ”Sampai saat ini hanya satu korban. Dan tidak ada laporan korban lainnya,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pencabulan yang dilakukan pelaku terkuak dari kecurigaan ibu korban pada Kamis (23/8) pagi. Saat itu, ibu korban melihat perut korban yang membesar. (*/)

Program Pesantrenpreneur Gerakkan Ekonomi Kerakyatan

Ahmadi Sultan
-
0
Program Pesantrenpreneur Gerakkan Ekonomi Kerakyatan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (istimewa)

batampos.co.id – Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi syariah.

Indonesia menduduki posisi ke-6 terbesar industri halal pada tahun 2020 dan menduduki urutan ke-7 total asset keuangan syariah terbesar didunia dengan nilai US$ 99 miliar pada tahun 2019. Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan kemandirian pesantren, pembangunan industri halal, kerja sama perdagangan produk halal, dan harmonisasi standar dan akreditasi halal global.

Program Pesantrenpreneur menjadi upaya yang dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan keterampilan santri. Seorang santri dalam generasi saat ini haruslah memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki keterampilan atau skill tertentu yang dibutuhkan masyarakat, pintar dan dapat memanfaatkan peluang, memanfaatkan jaringan untuk berkolaborasi, dan mampu menggunakan teknologi.

“Selain itu, Program Pesantrenpreneur juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi pondok pesantren dan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekitar lingkungan pesantren,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Launching Bulan Pemuda dan Kick-Off Pesantrenpreneur 2021 yang dilakukan secara langsung di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Selasa (28/9).

Sebagai institusi yang berasal dari masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat, keberadaan pesantren selain memberikan pendidikan keislaman, pesantren juga harus menjadi institusi yang dapat memberdayakan masyarakat, terutama di bidang ekonomi.

Pesantrenpreneur dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada seperti memasarkan produknya melalui UKM Mart, menawarkan jasa seperti membuka Mini Pom Bensin, serta Pesantren juga dapat menggunakan kelembagaan usaha melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang saat ini proses pendiriannya dipermudah sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diimplementasikan untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong terjadinya reformasi struktural dan meningkatkan kualitas SDM.

Peningkatan kualitas dan kompetensi santri dapat dilakukan untuk mendorong aktivitas kewirausahaan. Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah yakni sebesar 3,47 persen dari total populasi. Selain itu, wirausahawan Indonesia juga didominasi oleh pelaku usaha di usia 25-34 tahun. Pemuda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting sebagai game changer sehingga dapat mendorong aktivitas kewirausahaan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mengembangkan ekosistem syariah berbasis pondok pesantren. Komitmen ini akan membantu dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kesempatan yang diberikan. Semoga acara ini dapat menjadi langkah awal untuk menjadikan Pondok Pesantren menjadi pusat penggerak ekonomi kerakyatan,” pungkas Airlangga.(*/)

Remaja Racuni Pacarnya Karena Hamil Hingga Tewas

Ahmadi Sultan
-
0
Remaja Racuni Pacarnya Karena Hamil Hingga Tewas

batampos.co.id – Seorang remaja di bawah umur berinisial N, yang membunuh kekasihnya ditangkap aparat Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur. Sang kekasih, Q adalah remaja 14 tahun yang sedang hamil.

“Pelaku pembunuhan berencana ini dapat terlacak dari percakapan ponsel antara tersangka dengan korban Q. Sebab, dari chatting terakhir, memang korban telah melakukan komunikasi dengan si pelaku N,” kata Kepala Polres Kediri AKBP Lukman Cahyono di Kediri, Selasa (28/9), dikutip dari Antara.

Lukman mengatakan bahwa pelaku mengakui dirinya berkomunikasi dengan Q. Yang bersangkutan mengaku bingung setelah Q mengaku hamil.

“N pun mengakui bahwa perbuatannya tersebut karena perasaan kalut. Dia masih anak-anak tapi kekasihnya justru mengaku dalam kondisi hamil,” kata dia.

Kepada polisi, pelaku mengakui berhubungan suami istri dengan korban. Saat komunikasi terakhir, korban mengaku hamil. Keduanya lalu bertemu di lapangan bola voli, di Dusun Bolorejo, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, pada Jumat (24/9).

Pelaku kemudian memberikan minuman yang diklaim sebagai jamu untuk diberikan kepada korban. Namun, ternyata minuman itu berisi racun ikan. Korban meminumnya hingga ia meninggal dunia.

“Untuk menentukan penyebab kematian, kami menunggu hasil autopsi korban. Termasuk apakah benar kematian korban karena diracun oleh pelaku,” katanya.

Polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya telepon seluler korban dan pelaku, baju korban, serta sepeda yang digunakan pelaku untuk bertemu korban.

Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas kepolisian menemukan bukti berupa sisa racun ikan yang diduga digunakan sebagai bahan tambahan dalam racikan jamu.

Yang bersangkutan akan dijerat dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana subsider 338 untuk pembunuhan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Tersangka, Taufiq Dwi Kusuma mengatakan pelaku sebetulnya bukan kategori anak nakal. Ia justru anak biasa dan rajin mengaji.

“Kemarin saya sempat ketemu pelaku, kondisi psikisnya baik dan sempat menangis karena ia sangat menyesali perbuatannya. Bahkan ia sudah bertemu dengan kedua orang tua dan meminta maaf. Ia sama sekali tidak ada niat membunuh, tapi karena kondisinya bingung, sebab kekasihnya mengaku hamil,” katanya.

Taufik mengatakan awalnya niat pelaku membawa racun ikan untuk menangkap ikan sungai di desanya. Namun karena adanya pengakuan hamil dari kekasihnya, pelaku mengalihkan dan meminumkan kepada korban.

Ia mengatakan pelaku masih di bawah umur. Untuk itu, ia dengan rekan akan berupaya agar yang bersangkutan bisa ditempatkan di lembaga penitipan anak.

“Nanti kami uji di pengadilan, sebab pelaku di bawah umur. Apalagi idealnya, pelaku bisa ditempatkan di lembaga penitipan anak. Di sisi lain, di Polres Kediri belum mempunyai (lokasi untuk menahan pelaku di bawah umur). Kami harapkan ke depan ada pendampingan dari Bapas dan psikolog,” kata dia.(jpg)

Warga Malaysia Ogah Divaksin, tapi Minta Sertifikat Vaksinasi

Ahmadi Sultan
-
0
Warga Malaysia Ogah Divaksin, tapi Minta Sertifikat Vaksinasi

batampos.co.id – Target Malaysia untuk menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada semua penduduknya mendekati keberhasilan. Sekitar 83,1 persen penduduk dewasa telah divaksin lengkap. Untuk anak-anak usia 12–17 tahun, baru 0,8 persen yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19.

Namun, keberhasilan itu bukan tanpa kendala. Masih ada golongan penduduk yang antivaksin. Sebagian warga datang ke tempat vaksinasi. Namun, mereka tidak mau mendapatkan suntikan dan hanya meminta sertifikat vaksinasi. Permintaan itu tentu ditolak.

Sertifikat vaksinasi menjadi penting karena sebagian sektor ekonomi mulai buka. Misalnya, salon kecantikan dan restoran. Untuk bisa masuk dan mendapatkan layanan, mereka harus menunjukkan sertifikat vaksinasi. Mereka yang sudah mendapatkan vaksin lengkap juga boleh berwisata ke Langkawi maupun datang ke tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja.

Pentingnya sertifikat vaksinasi membuat sebagian orang ingin memilikinya tanpa perlu lebih dulu disuntik. Polisi mengungkapkan bahwa ada beberapa kartu vaksinasi palsu yang beredar.

’’Kami diberi tahu oleh beberapa dokter umum bahwa ada orang-orang yang datang dan bersedia membayar agar bisa mendapatkan kartu vaksinasi (tanpa disuntik),’’ tegas Presiden Asosiasi Medis Malaysia (MMA) Koh Kar Chai seperti dikutip The Straits Times.

Situasi kian mengkhawatirkan karena saat ini ada pihak tidak bertanggung jawab yang menjual sertifikat vaksinasi palsu via online. Ada tiga jenis sertifikat yang dijual. Harganya berkisar MYR 200 hingga MYR 1.500 atau setara Rp 680 ribu–Rp 5,1 juta.

Si penjual mengklaim bahwa yang termahal berbentuk sertifikat digital. Di dalamnya akan terpampang nama dan identitas kartu si pembeli. Kartu itu bisa dipakai di semua tempat. Untuk harga MYR 400 (Rp 1,4 juta), pembeli bisa mendapat sertifikat vaksinasi digital, tetapi dengan nama dan kartu identitas orang lain. Harga termurah adalah kartu vaksinasi nondigital.

Polisi memperingatkan, aktivitas apa pun yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat vaksinasi digital adalah kejahatan berat. Pelaku bisa dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda MYR 100 ribu atau setara Rp 340,4 juta. Pada pertengahan bulan ini, setidaknya 10 orang ditangkap dan dijerat dengan pemalsuan sertifikat vaksinasi.(jpg)

Kepri Siap Gelar PTM

Ahmadi Sultan
-
0
Kepri Siap Gelar PTM

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhammad Dali mengatakan progres vaksin terhadap guru dan pelajar di Provinsi Kepri sudah di atas 60 persen. Menurutnya, vaksinasi menjadi salah satu parameter kesiapan Provinsi Kepri menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Menindaklajuti Surat Edaran (SE) Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level 3. Kita juga sudah menyiapkan SE yang akan ditujukan ke sekolah-sekolah,” ujar Muhammad Dali, Selasa (28/9) di Tanjungpinang.

Ditegaskan Dali, Provinsi Kepri sudah siap menggelar PTM terbatas di tengah pandemi Covid-19 ini. Dijelaskannya, untuk guru maupun pelajar yang terlibat dalam PTM itu nanti, diutamakan yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Selain itu tentunya, pelajar yang ikut dalam PTM sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua.

“Untuk PTM tidak boleh lebih dari 50 persen dan menggunakan shif belajar (masuk bergiliran). Bagi orang tua yang keberatan, proses pembelajaran tetap akan dilayani dengan Pembelajaran Jajak Jauh (PJJ),” jelas Muhammad Dali.

Lebih lanjut katanya, pihaknya tidak ingin ada kontroversi dalam penerapan kebijakan PTM terbatas ini. Maka dari itu, pilihan diberikan kepada orang tua. Ditegaskannya lagi, menyikapi persoalan ini, pihaknya sudah meminta sekolah untuk menyiapkan skema pembelajaran yang fleksibel.

“Pada hari pertama nanti, pengawas-pengawas sekolah akan standby di sekolah-sekolah yang menjadi tanggung-jawab binaannya,” tegas Dali.

Ditambahkannya, untuk guru yang terlibat pada pembelajaran tatap muka nanti satu hari harus menjalani tes antigen. Hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, masing-masing guru disarankan mendapatkan layanan tersebut di Pusat Kesehatan (Puskesmas) terdekat.

“Selain itu kami juga meminta pihak sekolah membentuk Gugus Tugas Sekolah dan Gugus Tugas Kelas dengan melibatkan Osis dan Pramuka,” tutupnya. (*/jpg)

Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak Rp 1.510 Triliun

Ahmadi Sultan
-
0
Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak Rp 1.510 Triliun

batampos.co.id – Penerimaan pajak untuk 2022 dipatok tinggi. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.510 triliun. Angka tersebut lebih tinggi daripada usulan pemerintah sebesar Rp 1.506 triliun.

’’Atau lebih tinggi Rp 3,08 triliun dari target perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2022,’’ ujar anggota Banggar DPR Bobby Adhityo Rizaldi dalam raker dengan pemerintah kemarin (28/9).

Dia melanjutkan, kenaikan penerimaan itu terjadi baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai. Target penerimaan pajak 2022 naik 0,16 persen dari usulan pemerintah Rp 1.262 triliun menjadi Rp 1.265 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai naik 0,4 persen, yakni dari Rp 244 triliun menjadi Rp 245 triliun.

’’Kenaikan target penerimaan perpajakan itu didapatkan dari hasil optimalisasi penerimaan pajak sebesar Rp 2,07 triliun dan hasil optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 1 triliun,’’ jelas Bobby.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui kenaikan target penerimaan perpajakan itu. Dia pun setuju RUU APBN dibawa ke pembahasan tingkat II, yakni dalam sidang paripurna DPR. ’’Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU APBN tahun anggaran 2022 pada sidang paripurna,’’ jelas perempuan yang akrab disapa Ani itu.

Pada raker tersebut juga disepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2022. Dari hasil pembahasan panitia kerja (panja) asumsi pendapatan, defisit, dan pembiayaan, pemerintah menyusun postur sementara RUU APBN TA 2022. Kemudian dibahas dan ditetapkan dalam raker badan anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia pada 14 September 2021.

’’Berdasar raker itu, terdapat perubahan asumsi dasar yang menyebabkan hasil pembahasan panja asumsi berubah (update),’’ ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

Asumsi makro yang disepakati, pertumbuhan ekonomi 2022 diproyeksi 5,2 persen year-on-year (YoY). Proyeksi itu dinilai cukup realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Baik dari dalam maupun luar negeri. Angka proyeksi tersebut turun ketimbang target yang disampaikan pada nota keuangan RAPBN 2022 yang ditetapkan 5–5,5 persen. Selain itu, tingkat inflasi sebesar 3 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 14.350.

Ada pula tingkat suku bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun diperkirakan 6,80 persen pada 2022. Selanjutnya, asumsi harga minyak mentah atau Indonesian crude price (ICP) diperkirakan USD 63 per barel. Sedangkan lifting minyak diperkirakan 703.000 per barel per hari dan lifting gas sebesar 1.036.000 per barel setara minyak per hari.

Panja meminta pemerintah melakukan extra effort untuk meningkatkan lifting minyak. Itu dilakukan melalui pengaturan regulasi yang memberikan ketenangan berusaha bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. ’’Sehingga mampu meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi beban impor minyak,’’ imbuh Said.

Sementara itu, target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) akan berada di kisaran 5,6–6,3 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan ada di kisaran 8,5–9 persen. Sedangkan gini ratio ada di kisaran indeks 0,376–0,378.

Lalu, indeks pembangunan manusia disepakati 73,41–73,46. Serta, nilai tukar petani (NTP) disepakati 103–105 dan nilai tukar nelayan (NTN) di kisaran 104–106.

Terkait pembiayaan utang 2022, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati sebesar Rp 973,58 triliun. Menyikapi hal itu, anggota DPR Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo memberikan catatan kritis. Dia meminta pemerintah bijak dan transparan dalam mengelola utang. Juga serius dalam menjaga risiko utang.

Menurut Eko, risiko utang pemerintah menurun jika utang yang digunakan produktif. Mengingat rasio utang terhadap pendapatan negara sudah mencapai 27 persen. Atau melebihi batas aman sebesar 20 persen.

Dia mendorong pemerintah menetapkan target penurunan rasio bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat. Dengan begitu, APBN bisa lebih berpihak untuk kepentingan masyarakat melalui belanja modal dan belanja subsidi. ’’Fraksi PAN meminta pemerintah dapat memperbaiki manajemen cash flow dalam pengelolaan pembiayaan utang, mengingat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa masih mencatatkan angka yang tinggi, yaitu Rp 145,6 triliun per Agustus,” bebernya.

Dia menjelaskan, besarnya silpa menggambarkan APBN yang tidak efisien karena harus menanggung beban bunga SBN yang cukup tinggi. Makanya, penting untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan pembiayaan serta menargetkan batas maksimum atas silpa tersebut.

’’Fraksi PAN tetap mengingatkan pemerintah berhati-hati terhadap berbagai risiko yang dapat menyebabkan melesetnya penerimaan negara. Hal itu, jika terjadi, berpotensi menambah defisit fiskal tahun depan,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur dan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, target penerimaan negara melalui perpajakan cukup ambisius. Sebab, ada revisi ketentuan umum perpajakan yang mungkin akan diterapkan pada 2022.

Selain itu, target penerimaan pajak yang terlalu tinggi malah mengganggu pemulihan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah. Misalnya, terkait rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan.

”Ini mesti hati-hati. Jangan sampai dalam situasi saat ini, pemulihan daya belinya tidak merata,” katanya.

”Kalau dikenakan pajak baru, khawatir malah bisa menggerus daya beli dan kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi 2022,” lanjut Bhima.

Asumsi pertumbuhan ekonomi 2022 yang ditargetkan 5,2 persen, menurut dia, relatif masih banyak tantangan. Bisa jadi juga meleset. Sebab, jika targetnya terlalu tinggi, penerimaan pajak dikhawatirkan tidak terpenuhi. Di sisi lain, petugas pajak di daerah akan lebih agresif mengejar pajak pengusaha. Khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih dalam tahap pemulihan.

’’Ya ini terlalu ambisius. Jangan nafsu tanpa dasar. Kasihan petugas pajak di bawah stres targetnya tinggi dan pengusaha tidak bisa ekspansi,” ujar lulusan University of Bradford, Inggris, itu.

Bhima menyarankan, pemerintah bisa lebih realistis. Fokus dulu untuk memperbaiki skema insentif perpajakan agar lebih tepat sasaran. Begitu pula reformasi data dan administrasi serta penegakan aturan perpajakan. Termasuk untuk kelompok high net worth individual.

Terkait utang, menurut Bhima, yang perlu diperhatikan adalah risiko terhadap kemampuan bayar pemerintah yang semakin menurun. Karena rasio utangnya meningkat, itu praktis akan berkorelasi terhadap beban bunga pinjaman. ’’Nah, bunga pinjaman itu bisa meningkat ke depan karena dua faktor. Yaitu, tren kenaikan suku bunga acuan dan inflasi,” jelasnya.(jpg)

Tarif Bus Trans Batam Naik 50 Persen

Ahmadi Sultan
-
0
Tarif Bus Trans Batam Naik 50 Persen

batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) memberikan keringanan kepada penumpang bus trans Batam yang menggunakan pembayaran non tunai. Keringanan ini merupakan upaya mendorong penggunaan uang non tunai dalam transaksi pembayaran bus trans Batam.

”Non tunai tarifnya lebih murah jika dibandingkan membayar tunai,” ujar Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam, Bambang Sucipto, Selasa (28/9).

Ia menyebutkan, tarif bus trans Batam pembayaran tunai untuk umum Rp 6.000, sedangkan non tunai Rp 5.000. Kenaikan tarif mencapai 50 persen ini merupakan kebijakan yang diambil. Penyesuaian tarif sudah mengalami beberapa kali penundaan, namun karena melihat kondisi saat ini, kenaikan ini tetap mempertimbangkan keadaan yang masih pandemi.

”Tarif lama itu sebelumnya juga sudah disubsidi pemerintah. Tarif lama itu sebenarnya Rp 8.000, namun disubsidi pemerintah sehingga tarifnya menjadi lebih murah Rp 4.000,” ujarnya.

Pembayaran non tunai bisa menggunakan barcode, link-aja, ovo, gopay, shopee, Qris, Brizzi dan lainnya. Ia berharap, masyarakat bisa memilih pembayaran non tunai.

Penyesuaian tarif Bus Trans Batam sudah diterapkan mulai 27 September 2021 untuk semua rute. Saat ini ada 8 koridor dengan total bus 60 layak jalan.

Penerapan tarif baru ini mulai berlaku, Senin (27/9). Sebelumnya, Dishub juga sudah melakukan sosialisasi sejak Juli lalu. Operasional bus trans Batam dikelola oleh BLUD. Tarif ini sudah berlaku dari 2013 belum ada penyesuaian dan peninjauan.

”Kami berharap penyesuaian ini bisa diterima. Karena menurut kami tarif ini masih cukup terjangkau bagi penumpang. Karena kenaikan juga mempertimbangkan keadaan perekonomian masyarakat saat ini,” bebernya.

Ia menambahkan, dengan kenaikan tarif, juga akan dibarengi dengan peningkatan kualitas kendaraan. Menurutnya, kondisi bus akan segera dilakukan peremajaan dalam waktu dua tahun ke depan.

Saat ini, fasilitas di bus trans cukup baik. Setiap bus dilengkapi fasilitas pendingin atau AC, guna memberikan kenyamanan bagi penumpang.

”Dari Kementerian tak ada lagi bantuan bus. Terakhir 2019 lalu kita dapat bantuan bus. Jadi untuk yang ada saat ini perawatan bus sangat diperlukan,” imbuhnya.

Bambang menambahkan, pengajuan permintaan bus ke pusat selalu dilakukan. Namun, hingga kini belum ada proposal yang diterima, sehingga tidak ada tambahan armada.

”Yang ada saat ini yang kami rawat. Agar kondisi armada tetap layak beroperasi dalam melayani penumpang. Jangan sampai naik tarif namun fasilitas dan kondisi kendaraan tidak layak,” tutupnya. (*/jpg)

Gubernur Ansar Minta FTZ Bintan dan Karimun Seperti Batam

Ahmadi Sultan
-
0
Gubernur Ansar Minta FTZ Bintan dan Karimun Seperti Batam
Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Presiden Joko Widodo saat di VIP Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (28/9). (F.HumasPemprov)

batampos.co.id – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan usulan kepada Presiden RI Joko Widodo agar FTZ di Bintan dan Karimun diberlakukan menyeluruh seperti Batam. Gubernur Ansar bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga meminta dukungan presiden untuk berbagai rencana pembangunan Batam dan Tanjungpinang.

“Alhamdulillah, semua rencana pembangunan yang kita sampaikan, direspon baik oleh Pak Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan arahan-arahan kepada kita,” ungkap Gubernur Ansar, di VIP Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (28/9).

Di Hang Nadim, Gubernur Ansar mengantar kepulangan Presiden Jokowi setelah kunjungannya ke Batam. Di Batam, Presiden Jokowi melakukan penanaman mangrove di Pulau Setokok bersama masyarakat.

Setelah kunjungan dari Bengkalis, Riau, ketibaan Presiden Jokowi sekitar pukul 14.37 di Hang Nadim Batam. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia, disambut Pangkogabwilhan 1 Laksdya TNI Muhammad Ali, Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dan Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu.

Presiden Jokowi bersama Menteri LHK Siti Nurbaya dan Mensesneg Pratikno bersama Forkompinda Kepri langsung bergerak menuju Pulau Setokok. Di Setokok ketibaan Presiden Jokowi langsung disambut Wakil Gubernur Marlin Agustina dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Pj Sekdaprov Lamidi.

Sebelum pulang, Gubernur Ansar sempat berbincang denga Presiden Jokowi di VIP Hang Nadim. Dalam perbincangan itu, kata Gubernur Ansar,  dia mengajak Presiden Jokowi melihat Kabupaten Karimun secara langsung. Karimun juga merupakan lumbung investasi dengan potensi yang besar dan merespon baik ajakan tersebut.

Selain itu, pembangunan jembatan Batam-Bintan tetap disinggung dalam perbincangan dengan Presiden. Pengendalian Covid-19 dan berbagai pembangunan lainnya seperti rencana pembangunan Rumah Sakit RSBP Batam yang sedang direncanakan maupun pembangunan yang sedang berjalanan lainnya.

“Untuk Covid-19 , meski sudah terjadi penurunan, Pak Presiden mengingatkan kita semua untuk tetap waspada terhadap tiga varian baru yang sedang mengintai. Terutama di pintu-pintu masuk PMI (pekerja migran Indonesia),” jelas Gubernur Ansar.

Semua rencana pembangunan yang disampaikan, menurut Gubernur Ansar direspon baik oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut, menurut Gubernur Ansar, barangkali karena Kepri bisa mengendalikan Covid-19. (*/uma)

Jadi ASN Polri, 56 Pegawai KPK Tidak Bertugas sebagai Penyidik

Ahmadi Sultan
-
0
Jadi ASN Polri, 56 Pegawai KPK Tidak Bertugas sebagai Penyidik

batampos.co.id – Polri “menyelamatkan” 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di korps Bhayangkara tersebut. Meski begitu, para ASN dari KPK itu dipastikan tidak ditugaskan sebagai penyidik.

Ketentuan itu berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, kendati 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri, tetapi mereka tidak ditugaskan sebagai penyidik.

“Kalau mendasari Undang-Undang Kepolisian sih enggak (jadi penyidik) ya, karena penyidik, penyidik pembantu maupun penyelidik itu anggota Polri bukan ASN Polri,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (29/9).

Saat ini Polri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB); serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih membahas teknis alih status 56 pegawai KPK tersebut. “Ikuti saja prosesnya,” jelas Agus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran itu merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya para pegawai KPK itu sebagai ASN di lembaga antirasuah tersebut.

“Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri,” kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).

Sigit mengaku usulan itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Presiden Jokowi sudah membalas suratnya melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.

“Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” imbuhnya.

Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN. Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dibahas bersama.(jpg)

439 Warga Batam Terjangkit Demam Berdarah

Haris
-
0
439 Warga Batam Terjangkit Demam Berdarah

batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan, jumlah penderita demam berdarah (DBD) di Kota Batam hingga akhir September 2021 mencapai 439 orang.

Jumlah ini sedikit lebih rendah dibanding periode yang
sama tahun lalu.

“Kalau tahun lalu periode yang sama itu sebanyak 463
kasus,” ujar Didi, Selasa (28/9).

Tahun lalu, sambung dia, ada empat kasus kematian akibat DBD. Namun, di tahun ini belum ada kasus kematian akibat penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti tersebut.

Namun begitu, bila dirinci per wilayah, hampir seluruh kecamatan di Batam memiliki kasus DBD. Sementara bila melihat data tahun sebelumnya, Kecamatan Batam Kota masih menjadi kecamatan dengan jumlah kasus DBD tertinggi yakni sebanyak 66 kasus.

“Data ini yang masuk perwilayah, dan belum ada kasus
kematian,” tambah Didi.

Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar masyarakat tetap waspada serta peduli terhadap lingkungan. Hal ini lantaran DBD merupakan masalah kesehatan masyarakat di Batam, dengan jumlah penderita yang
fluktuatif.

Jumlah kasus ini biasanya meningkat seiring terjadinya musim hujan. Penyakit ini juga dapat menular pada suatu kawasan, jika nyamuk yang menggigit satu orang dan membawa virus tersebut menggigit orang lain lagi.

“Karena menular (melalui gigitan nyamuk), kita harus tetap waspada,” imbuhnya.

Didi juga mengimbau masyarakat berperan aktif mencegah DBD dengan menggalakkan program 3M plus, yakni menguras bak air dan tempat-tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tak terpakai, kemudian menutup wadah yang berpotensi jadi sarang nyamuk.

“Termasuk membersihkan tempat-tempat kotor dan ku-
muh yang berpotensi menjadi sarang nyamuk,” pungkas Didi.(jpg)

1...8,9718,9728,973...14,157Halaman 8,972 dari 14,157

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000