batampos.co.id – Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol Marthinus Hukom mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan sekadar organisasi separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Tapi sudah masuk dalam kategori sebagai terorisme.

“KKB OPM dikategorikan sebagai terorisme karena mereka melakukan kekerasan, intimidasi, dan menyebarkan rasa takut yang menyasar masyarakat yang tidak bersalah, dan selalu memaksakan kehendaknya terhadap orang lain,” ujar Marthinus saat menjadi pembicara seminar mengenai HAM dan Penanggulangan Terorisme yang diadakan Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme (PRIK KT) dan Revera Institute.

Bahkan setelah penyerangan terhadap para tenaga kesehatan (nakes) KKB juga terus melancarkan teror di Bumi Cenderawasih tanpa henti, paling terbaru kelompok tersebut menembak seorang anggota Brimob atas nama Bharada Muhammad Kurniadi di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Sabtu, (25/9).

Selain KKB Papua, kata Marthinus, diketahui terdapat 12 teroris Uighur yang masuk ke Indonesia dari sekitar tahun 2011. Gerakan Uighur di Xinjiang adalah gerakan separatis, tapi ketika Uighur keluar dan mencoba masuk ke Indonesia sudah bersentuhan dengan kelompok teroris Indonesia termasuk JAD dan MIT.

“Tujuan teroris Uighur masuk ke Indonesia awalnya karena kesulitan untuk ke Syria dan memilih konflik terdekat di Asia Tenggara yaitu Poso,” ujarnya.

Informasi intelijen yang didapatnya adalah, sebanyak 12 orang Uighur yang masuk adalah bentuk watertest atau percobaan untuk para teroris Uighur lainnya yang berjumlah ribuan untuk masuk ke Indonesia.

Menurutnya, aksi terorisme Uighur juga mempengaruhi tindakan teror di negara lain, karena setelah penangkapan salah satu anggota mereka di Indonesia, lalu selang beberapa hari terjadi pengeboman kuil di Thailand. Hal ini yang diantisipasi oleh detasemen khusus 88 agar tidak terjadi teror berkelanjutan di Indonesia.

Karena itu, diperlukan program deradikalisasi yang secara khusus diberikan kepada kelompok KKB agar dapat memutus tensi antara pelaku dan aparat keamanan. Terakhir, langkah-langkah politik di level internasional juga perlu terus digalakkan khususnya dalam upaya komunikasi politik agar Indonesia mendapat dukungan dari internasional untuk penyelesaian masalah di Papua yang lebih komprehensif.

“Butuh dukungan semua kalangan dan dunia internasional,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Plt Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Ronny Franky Sompie, mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA yang melintas masuk dan membahayakan kedaulatan negara dengan menjagai pintu gerbang (perbatasan secara keseluruhan) NKRI. Perbatasan yang diawasi oleh imigrasi melingkupi, udara (bandar udara), laut (pelabuhan), dan darat (pos lintas batas negara).

“Menteri Hukum dan HAM juga telah membuat tim pengawasan orang asing yang tugasnya berkoordinasi di lapangan untuk melakukan pengawasan dari mulai level wilayah terkecil (desa). Tugas dari tim ini adalah melakukan pertukaran informasi satu sama lain dan melakukan penyelesaian terkait masalah orang asing melalui berbagai mekanisme,” ungkapnya.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, imigrasi juga melakukan kerja sama dengan BNPT dan Polri terkait pemberian informasi mengenai daftar pencarian orang (DPO) agar dapat dimasukkan ke dalam sistem imigrasi yang secara online sudah terintegrasi di seluruh Indonesia.

“Sehingga jika ada orang asing yang masuk ke dalam DPI, akan ada sistem peringatan yang akan menolak atau menangkap DPO tersebut dengan sebelumnya berkoordinasi dengan BNPT dan Polri,” ujarnya. (jpg)