Senin, 11 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9190

Begini Tata Cara Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di Batam

0

batampos.co.id – Pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tingkat Kota
Batam akan dimulai 2-18 September 2021 mendatang.

Pelaksanaan ujian akan digelar di Gedung Bersama atau Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Batam di Batam Center.

Kepala UPT BKN Batam, Delpa Nopri Kasmi, mengatakan, untuk persyaratan ujian, peserta wajib mengikuti swab test RT-PCR yang berlaku dalam kurun waktu 2×24 jam atau rapid test antigen kurun waktu 1×24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif.

Peserta juga wajib menggunakan masker ganda atau dua lapis (masker medis dan masker kain), menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Melihat banyaknya peserta yang akan mengikuti tes SKD, pelaksanaan ujian akan digelar dalam empat sif. Masing-masing sesi ujian berisikan 95 peserta.

Jumlah peserta ini sesuai ketentuan dari pusat yaitu kapasitas 30 persen dari total kapasitas ruangan.

”Jumlah itu sesuai dengan ketentuan tim Gugus Tugas Covid-19. Makanya, pelaksanaan diatur menjadi bebe-
rapa sesi,” katanya, Kamis (26/8/2021).

Saat ini, pihaknya masih mempersiapkan ruangan hingga fasilitas pendukung lainnya. Rencananya, ruang
tunggu akan dipindahkan ke lantai dasar. Hal ini guna menghindari kerumunan di tempat pelaksanaan ujian.

”Lebih detailnya nanti Pemko Batam yang akan mengumumkan ketentuan ujian ini. Intinya, sebagai penyelenggara ujian tidak ada masalah. Tinggal nanti kesiapan peserta dalam ujian saja,” terangnya.

Ia juga mengimbau kepada peserta ujian untuk mempersiapkan diri dengan baik. Peserta diminta untuk datang sebelum ujian dimulai, dan mengantisipasi agar tidak terlambat datang ke lokasi ujian.

Sebab, ada pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum memasuki ruang ujian nantinya.

”Paling tidak 60 menit sebelum ujian digelar peserta sudah ada di lokasi ujian,” sebutnya.

Untuk kelancaran ujian, pihaknya juga menyurati PLN
untuk membantu kelancaran aliran listrik. Karena, ketika
ujian semua menggunakan komputerisasi. Pelaksanaan
ujian diharapkan bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan listrik atau pemadaman.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kota Batam, Hasnah, mengatakan, total pendaftar untuk CPNS sebanyak 7.983 pelamar, 5.610 memenuhi syarat, ditambah hasil verifikasi sanggahan sebanyak 103 orang.

Sementara itu, untuk total pendaftar PPPK non guru sebanyak 324 orang. Sementara untuk tenaga PPPK guru jumlah yang mendaftar sebanyak 2.718 orang.

Sedangkan formasi CPNS sebanyak 295
kuota. Data dari BKPSDM, sejak dibuka pada 14 Juli lalu, total pendaftar CPNS maupun PPPK di Kota Batam mencapai 11.656 pelamar.

Namun, sebanyak 2.612 pendaftar CPNS dinyatakan gugur dalam tahap seleksi administrasi tahap pertama.
Hasnah merinci, total pendaftar untuk CPNS sebanyak 7.983 pelamar, 5.610 memenuhi syarat, dan 2.373 pelamar tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi, sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap
berikutnya.

Namun, setelah fase sanggahan, ada 103 sanggahan lolos seleksi administrasi, sehingga menambah jumlah pendaftar CPNS yang lolos dan akan mengikui ujian
SKD.(jpg)

Kala Bocah 4 Tahun Bermain Boneka, Gunting, dan Uang, Ini Hasilnya

0

batampos.co.id – Tak lama sebenarnya Victoria Ingham meninggalkan putrinya, Esme, bermain boneka di lantai 2 kediaman mereka. Tapi, itu sudah cukup bagi Esme untuk ’’berkreasi”.

Hasilnya, sang ibu jadi shock. Ada wajah Ratu Elizabeth II di boneka milik Esme. Dilansir mirror.co.uk, ternyata upik 4 tahun itu menggunting wajah ratu yang sudah berusia 95 tahun tersebut dari uang kertas milik ibunya. Masing-masing dari uang dengan nominal 20 pound sterling dan 5 pound sterling.

Jika dikurskan ke rupiah, nominalnya total mencapai Rp 495 ribu. Itu pun menurut Esme masih kurang karena dia punya tiga boneka. ’’Saya tidak tahu harus marah atau tertawa,’’ tulisnya di akun Facebook sembari mengunggah boneka karya putrinya.

Salah satu temannya akhirnya membuka donasi untuk mengembalikan uang Ingham di situs GoFundMe. Hasilnya jauh di atas jumlah uang yang digunting Esme: GBP 125 atau Rp 2,5 juta.

Uang itu bakal didonasikan ke bangsal anak di The James Cook University Hospital. Semoga tak ada yang meninggalkan gunting sembarangan di dekat anak-anak di sana. (jpg)

Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 440,69 Triliun

0

batampos.co.id – Pemerintah menyiapkan dana Rp 440,69 triliun untuk program pengentasan kemiskinan untuk tahun anggaran 2021. Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua TNP2K menyampaikan pemerintah tengah melakukan perbaikan sistem pensasaran nasional (national targeting system). Langkah ini ditempuh dengan memperbaiki penargetan berdasarkan wilayah.

’’Terutama wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem,’’ kata Wapres.

Dia meminta sekretariat TNP2K mengidentifikasi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi yang menjadi kantong kemiskinan. Di daerah tersebut mewakili 75 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.

Dari total anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 440,69 triliun, sebesar Rp 272,12 triliun dialokasikan untuk kelompok program pengurangan beban pengeluaran. Bentuknya berupa bantuan sosial dan subsidi. Kemudian untuk program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas mencapai Rp 188,57 triliun. Harus dipastikan setiap rumah tangga miskin ekstrem menerima bantuan tersebut.

Dia juga meminta ke depan tata kelola data perlindungan sosial terus disempurnakan. Pengalaman dalam pengucuran bantuan selama pandemi Covid-19, pemerintah kesulitan untuk menyalurkan kepada masyarakat yang tiba-tiba jatuh miskin. Untuk data penerima manfaat perlindungan sosial harus berisi data rumah tangga dan data usaha mikro kecil (UMK).

Perbaikan strategi pengentasan kemiskinan dilakukan dengan memfokuskan ke kantong-kantong kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Pemerintah memulainya dengan fokus di tujuh provinsi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. (jpg)

 

5 Waduk di Batam Dipasangi Alat Monitoring Teknologi Terbaru

0

batampos.co.id – Lima bendungan atau waduk di Batam dipasangi alat monitoring dengan teknologi terbaru yang bisa dimonitor secara digital tanpa harus cek manual ke lapangan.

Dengan alat ini kondisi bendungan bisa diketahui secara realtime dan bisa segera dilakukan perbaikan secara cepat jika ditemukan kerusakan sehingga pasokan air warga Batam tidak terganggu.

Pemasangan alat yang ditujukan untuk keamanan dan
peningkatan kualitas bendungan ini dikerjakan PT Intan
Sarana Teknik (IST) Jakarta dan dipasang di bendungan Seiharapan, Seiladi, Mukakuning, Duriangkang, dan Nongsa.

Project Manager PT Intan Sarana Teknik, Suprijanto,
mengatakan, pihaknya dipercaya Balai Wilayah Sungai
Sumatera IV di Batam untuk proyek pengerjaan remedial ini senilai Rp 69 miliar.

Pengerjaan remedial instrumentasi waduk ini untuk memenuhi sertifikasi kelengkapan waduk dari Balai Teknik Bendungan di Jakarta.

Jadi data bendungan seluruh Indonesia bisa dipantau langsung di Balai Teknik Bendungan ini. Instrumen bendungan yang dipasang meliputi piezometer untuk mengetahui tekanan pori.

Informasi data soal tekanan pori bendungan dan kondisi bendungan bisa dimonitor secara langsung secara digital.

”Kita pakai yang sistem sudah matic,” ujarnya.

Kemudian sumur observasi untuk mengetahui rembesan di dalam tanah. Ada juga alat untuk memonitor rembesan di permukaan.

”Kita pasang juga inclinometer untuk mengetahui sudut kemiringan dan gerakan badan bendungan. Dipasang juga alat untuk pantau level air,” ujarnya.

Instrumen ini mulai dipasang April dan Mei Juni sudah connect. Untuk mengoperasikan peralatan terbaru ini, juga sudah digelar pelatihan untuk para operator di Hotel Vista.

Selain pemasangan alat monitoring, PT IST juga mengerjakan pengerukan endapan tanah di waduk Seiharapan, Sekupang dengan teknik terbaru. Dilakukan juga penguatan di badan bendungan.

Teknik pengerukan terbaru ini tak memerlukan tempat
pembuangan material besar, jadi lebih efisien dan efektif dibanding cara lama. Material yang dikeruk dimasukkan ke kantong geotube dan diletakkan dekat bendungan.

Dengan teknologi ini, tirisan air material hasil pengerukan masuk kembali ke waduk.(jpg)

Rumah Murah di Batam Tidak Naik Harga

0

batampos.co.id – Progres pembangunan rumah murah bersubsidi di Batam terus berjalan. Hingga saat ini, sudah 900 unit rumah tipe tersebut dibangun dari target 1.200 unit.

”Pembangunan rumah murah jalan terus. Rumah ini bagus untuk rumah pertama, karena konsumen hanya bayar bunga 5 persen, dan sisanya ditanggung pemerintah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Kamis (26/8), di Batam Center.

Achyar mengatakan, Batam mendapat target membangun 1.200 rumah murah subsidi. ”Hingga Agustus, sudah terealisasi sekitar 900 unit. Fokus pembangunan rumah tipe tersebut yakni di Marina, Piayu, dan Batubesar,” ujarnya.

Salah satu contoh perumahan yang memiliki rumah yang dilengkapi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, yakni Perumahan Edova Gardenia di Marina, Sekupang. Harganya sesuai dengan regulasi FLPP dari pemerintah yakni Rp 156,5 juta per unitnya. ”Harga ini tidak naik dari tahun 2020.”

Tidak adanya kenaikan harga memang membuat pengembang rumah murah mendapatkan keuntungan pas-pasan karena harga besi terus naik. ”Kalau besi sudah naik, maka material lainnya yang juga dari besi ikut naik, seperti engsel pintu, kunci, dan lain-lain,” jelasnya.

Achyar mengatakan, kenaikan harga besi itu persentasenya mencapai 10 persen. Misalnya untuk besi 10 inchi, harga sebelumnya Rp 900 ribu per ton. Namun tahun ini, sudah menjadi Rp 1,1 juta per ton.

”Kenaikan ini agak aneh. Karena untuk infrastruktur, hanya pemerintah yang giat membangun dan memang menggunakan semen yang sangat banyak. Sementara swasta itu urung membangun,” tuturnya.

Selain itu, pasokan besi juga tidak terkendala, namun tetap saja harganya naik. ”Untuk sementara, saya perkirakan karena inflasi dan juga perubahan kurs rupiah,” ujarnya.

Achyar mengakui, pengembangan rumah murah memang tengah digesa karena didukung pemerintah. Achyar menyebut, anggaran pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun rumah murah ini mencapai Rp 18 triliun. Peningkatannya dibanding tahun lalu sekitar 50 persen.

”Pasarnya ini sangat cocok untuk kalangan pekerja di Batam,” katanya.

Sebelumnya, pengusaha properti Batam, Robinson Tan, mengungkapkan bahwa pengembang properti di Batam optimistis tahun ini pasar properti akan rebound. ”Menteri Keuangan sudah sampaikan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh lima persen. Sektor properti jadi salah satu prioritasnya,” kata Robinson.

Keyakinan tersebut ditunjukkan dari pagu anggaran untuk pembangunan rumah subsidi yang naik dari Rp 12 triliun menjadi Rp 18 triliun tahun ini.

Di Batam sendiri, industri properti sangat bergantung sekali dengan tiga sektor utama, yakni sektor industri pengolahan, industri konstruksi, dan kegiatan pariwisata. (*/jpg)

Yahya Waloni Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Penodaan Agama

0

batampos.co.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan pendakwah Yahya Waloni sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Naiknya status hukum ini setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mengantongi alat bukti yang cukup.

“Sudah (jadi tersangka). Itu kan prosesnya sejak bulan April, bulan Mei sudah naik penyidikan, sudah jadi tersangka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/8).

Yahya dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) Juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Kendati demikian, belum ada kepastian pengenaan penahanan kepada Yahya. Saat ini, dia masih dalam proses pemeriksaan intensif penyidik.

“Ini kan masih proses. Ditangkap jam 17.00, artinya Polri memiliki waktu 1×24 jam, masih ada waktu sampai jam 17.00,” jelas Rusdi.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pendakwah Yahya Waloni di kediamannya di Cibubur, Jakarta Timur pada sore tadi. Penangkapan ini terkait kasus dugaan ujaran kebencian berdasar SARA terhadap agama Kristen.

“Ditangkap di rumahnya di Cibubur,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (26/8).

Penangkapan kepada Yahya Waloni buntut dari laporan polisi yang dibuat oleh Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/4) lalu. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor: LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM.

Laporan polisi ini dibuat karena pelapor menilai Yahya Waloni telah melakukan penghinaan kepada agama Kristen. Yakni dengan menyebut kitab suci injil palsu atau fiktif dalam salah satu ceramahnya.(jpg)

Wali Kota Batam Lelang Dua Jabatan Ini..

0

batampos.co.id – Pemko Batam mulai membahas penyederhanaan atau perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Seperti diketahui, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, akan melakukan perombakan besar-besaran pejabatnya mulai dari eselon II hingga IV.

Kepala Bagian Organisasi Sekretriat Daerah Kota (Setdako) Batam, Rudi Panjaita mengatakan, saat ini bagian organisasi sedang menyiapkan konsep untuk
transformasi jabatan struktur fungsional serta penyederhanaan struktur OPD.

Sehingga, menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat
proses, dan tepat ukuran. Setdako Batam tengah menyesuaikan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemko menindaklanjuti surat Sekjen Kemendagri Nomor: 061/4315/SJ Tanggal 12 Agustus 2021 terkait evaluasi kelembagaan Sekretariat Daerah seluruh Indonesia.

”Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran,” katanya.

Hal itu juga sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2019 tentangTugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku hingga kini tidak mengantongi satu nama khusus untuk mengisi jabatan eselon II yang akan dilelang dalam waktu dekat ini.

”Tak ada nama. Siapa pun yang mau ikut lelang, silakan
saja. Semua sistemnya sudah transparan. Ikuti saja prosesnya. Rencana ada dua yang akan saya lelang, karena masih dijabat penjabat sementara (Pelaksana Tugas/Plt),” sebutnya.

Rudi menambahkan untuk aturan teknis tengah disiapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM). Dua jabatan yang akan dilelang adalah jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, dan Sekretaris DPRD
(Sekwan) Batam.

Sejauh ini, baru dua itu yang rencananya akan dilelang.
Sedangkan kepala dinas yang lain, bersiap dirotasi atau
mutasi karena itu merupakan hal yang biasa dilakukan
dalam struktur organisasi perangkat daerah.

”Tunggu saja tanggal mainnya, karena ini skala besar,”
imbuhnya. Tidak hanya eselon II seperti dinas dan badan, pejabat eselon III juga akan dirampingkan. Bahkan, untuk pejabat eselon IV, akan dihapus. Kecuali, untuk pejabat eselon IV yang memiliki kewenangan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

”OPD di Kabag (Kepala Bagian) diperkecil. Eselon IV dihilangkan kecuali di bawah camat dan lurah. Ini
lagi kami persiapkan. Nanti tidak ada lagi pejabat eselon IV di dinas-dinas dan di Sekretariat (Daerah),” beber Rudi.

Sehingga ke depan, yang menjadi fokus di lingkungan
Pemko Batam adalah penghapusan eselon IV karena
merupakan perampingan yang diarahkan pemerintah
pusat.

”Karena pusat maunya semua bekerja, jadi perlu perampingan (pejabat). Biar semua kerja, jadi hal ini harus kami lakukan ke depannya,” terang Rudi.(jpg)

SKD CPNS Dilaksanakan September

0

batampos.co.id – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang rencanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk peserta yang lulus administrasi pada September 2021 mendatang.

”Insya Allah September, tapi tanggal belum fix,” kata Kepala Bidang (Kabid) Administrasi, Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian BKPSDM Kota Tanjungpinang S. Eka Yuniarsih, Kamis (26/8).

Eka menjelaskan peserta yang akan mengikuti SKD itu wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan satuan tugas (Satgas) Covid-19 pusat, peserta wajib memiliki keterangan bukti negatif Covid-19, seperti hasil PCR atau Test Rapid Antigen.

”Rekomendasi dari ketua Satgas Covid-19, wajib melaksanakan protkes secara ketat, salah satunya melakukan swab tes PCR untuk H-2 dan antigen H-1,” ujarnya.

Dijelaskan Eka, untuk persiapan seperti sarana dan perangkat komputer hingga internet untuk ujian SKD bagi peserta CPNS tahun 2021 berbasis Computer Assisted Test (CAT) sudah dipersiapkan dengan lengkap.

”Sarana prasarana kita siap. Komputer untuk CAT, Pemko sudah memiliki 50 komputer sejak tahun 2014 lalu,” jelasnya.

Sedangkan untuk lokasi ujian SKD dilaksanakan di Gedung 5 Lantai Kantor BKPSDM Tanjungpinang, Senggarang. Eka menambahkan, setidaknya ada 2.897 pelamar CPNS yang akan mengikuti SKD Tahun 2021.

”Nanti kita akan sampaikan lagi pengumuman kepada peserta terkait jadwal pastinya, diharapkan peserta dapat membaca pengumuman dengan teliti jangan sampai ada informasi yang terlewatkan,” tambahnya.(*/jpg)

Covid-19 Varian Lambada Muncul, Masyarakat Diminta Bersiap

0

batampos.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk terbiasa hidup dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini menyusul adanya analisis para ahli bahwa kekebalan komunal (herd immunity) dari virus Covid-19 akan sulit tercapai akibat mutasi virus korona.

“Saya berharap masyarakat akan terus terbiasa hidup bersama protokol kesehatan dalam menghadapi virus Covid-19 yang diprediksi akan ada di tengah-tengah kita untuk waktu lama,” kata Puan di Jakarta, Kamis (26/8)

Sejumlah guru besar epidemiologi menyebut herd immunity tak akan terjadi, sekalipun vaksinasi terus dikejar sesuai target. Hal tersebut lantaran terus terjadinya mutasi-mutasi virus korona yang menyebabkan tingkat kemanjuran vaksin (efikasi) tidak optimal.

Munculnya varian delta bahkan disebut menurunkan efikasi vaksin Pfizer dan Moderna yang nilainya cukup besar, yakni dari angka 90-an persen menjadi sekitar 60-70 persen. Padahal, kata Puan, terjadinya herd immunity dipengaruhi oleh efikasi vaksin dan jumlah penduduk yang telah divaksin secara lengkap.

“Apalagi mutasi-mutasi virus Covid terus terjadi, termasuk yang baru saja teridentifikasi munculnya varian baru Corona, yakni varian lambda,” tutur mantan Menko PMK ini.

Meski begitu, Puan menyebut bukan berarti vaksinasi Covid tidak efektif untuk dilakukan. Hanya saja, ia meminta masyarakat menyiapkan diri apabila Covid-19 berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi.

“Vaksin memang tidak akan membuat tubuh kebal dari virus. Tapi dengan mendapatkan vaksin, tingkat risiko menjadi lebih kecil saat kita terpapar Covid-19. Sama dengan jenis penyakit-penyakit virus lain yang hingga saat ini tidak bisa hilang,” ungkapnya.

Puan menambahkan, vaksin sebagai bentuk perlindungan komunal (herd protection), mulai dari keluarga sampai komunitas, termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki komorbid dan tidak bisa mendapat vaksin. Puan mengingatkan, virus Covid-19 sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta.

“Dengan mendapatkan vaksin, harapannya tubuh memiliki antibodi untuk melawan virus ini sehingga semakin sedikit orang yang terpapar Covid, yang artinya semakin sedikit pula kemungkinan penularan terjadi kepada mereka yang berada dalam kategori rentan,” katanya.

Terlepas dari itu, upaya pencegahan penularan dinilai menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Puan mengatakan, pencegahan penyebaran virus Covid-19 membutuhkan peran dari masyarakat itu sendiri.

“Karena seberapa pun keras upaya pemerintah menangani keberadaan Covid-19 dengan berbagai kebijakan, tidak akan bisa maksimal tanpa dibarengi kesadaran dari masyarakat untuk hidup dengan pola yang dibutuhkan di era Corona,” tuturnya.

Puan mengajak rakyat Indonesia agar selalu optmistis dan tak perlu takut walau Covid-19 akan terus ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena itu menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun adalah mutlak untuk dilakukan.(jpg)

Ansar-Marlin Cari Sekda Defenitif lewat Lelang

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, mencari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri defenitif lewat lelang jabatan. Pendaftaran sudah dimulai sejak Kamis (26/8) kemarin dan berakhir 1 September 2021 mendatang.

Lewat Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Nomor 03/PANSEL-JPTM/KEPRI/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 disebutkan beberapa poin penting dalam lelang jabatan untuk posisi jabatan eselon Ib tersebut.

Salah satu poinnya, peserta maksimal berumur 58 tahun pada 30 November 2021 mendatang. Menurut ketua Pansel, Hamdani, dalam SK Pansel tersebut, sudah memuat syarat atau ketentuan umum dan khusus. ”Pendaftar dimulai 26 Agustus sampai 1 September 2021. Terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan,” jelasnya.

Selain itu, saat ini Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) juga menunda pengumuman hasil adminsitrasi untuk seleksi enam posisi eselon II. Dari pengumuman pansel, keenam posisi yang dilelang tersebut sedang dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Adapun enam JPT Pratama yang akan ditawarkan tersebut adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKPPK), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung.

Kemudian untuk yang dibawah kendali Sekretariat Daerah (Sekda) ada posisi Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan, dan Kepala Biro Umum.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BPK-SDM) Provinsi Kepri, Firdaus, mengatakan, belum ada pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang mendapatkan instruksi untuk mengikuti Diklat Pimpinan 1 (Diklatpim 1) dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

“Belum ada pejabat yang mendapatkan perintah dari gubernur untuk mengikuti Diklatpim 1. Karena memang salah satu syaratnya adalah mengikuti Diklatpim 1,” ujar Firdaus, Kamis (10/6) lalu di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, syarat lainnya yang harus diperhatikan adalah usia pejabat. Menurutnya, usia maksimal ketika ditunjuk menjadi Sekda Provinsi adalah 57 tahun dengan pangkat golongan IVC. Artinya, pejabat yang punya peluang adalah yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Ditanya berapa banyak pejabat eselon II Pemprov Kepri saat ini yang memenuhi syarat? Firdaus mengatakan belum mengetahui secara pasti. Namun demikian, pada 2022 mendatang banyak pejabat eselon II Pemprov Kepri yang Masuk Masa Pensiun (MPP), termasuk dirinya.

“Kalau untuk tahun ini berapa jumlah eselon II Pemprov Kepri yang pensiun belum kami data. Nanti kami informasikan lebih lanjut,” jelasnya. (*/jpg)