batampos.co.id – Kantor PT . Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan digeledah oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung.
Tim tersebut mendalami kasus dugaan korupsi pada Pengelolan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT BPJS Ketenagakerjaan. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan pada Senin (18/1/2021).
Kepala Pusat Penerangan Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengungkapkan, tim penyidik Kejagung menyita dokumen usai menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan.
Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pada pengelolan keuangan dan dana investasi oleh PT. BPJS Ketenagakerjaan.
“Pada Senin (18/1/2021), Tim Jaksa penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan dan menyita data serta dokumen,” kata Leonard dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Foto: JawaPos.com
Menurutnya, hari ini pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Kemudian pada Rabu (20/1/2021) esok pihaknya akan memeriksa 10 orang saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Adapun 20 orang saksi merupakan pejabat dan karyawan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta,” tegas Leonard.
Kegiatan Tim Jaksa Penyidik sejak 18 Januari 2021–20 Januari 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Febri Ardiansyah menyatakan, pihaknya sedang menelusuri dugaan korupsi pada pengelolan keuangan dan dana investasi oleh PT. BPJS Ketenagakerjaan.
Bahkan diduga nilai kasus korupsi yang terjadi mencapai triliunan rupiah.
“BPJS itu sampai sekarang masih kita lihat karena seperti Jiwasraya, transaksi banyak. Nilainya sampai Rp 43 triliun sekian di reksadana dan saham,” ujar Febri di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2020).
Febri menjelaskan, saat ini Kejagung masih melakukan penelusuran apakah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan melanggar hukum atau tidak. Sehingga mengakibatkan kerugian negara.
Jik nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam proses investasi melainkan hanya risiko bisnis, penyidik tidak akan melanjutkan tindak pidana dalam peristiwa tersebut.
“Mungkin ada kerugian tapi dalam kapasitas risiko bisnis, ya tidak ada pidananya,” tandas Febri.(jpg)
batampos.co.id – Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 46 kilogram (kg) dari 3 orang tersangka.
Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Darmawan, mengatakan, pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu tersbeut berhasil diungkap berawal dari informasi masyarakat
“Berdasarkan informasi tersebut, pada (17/1/2021) sekitar pukul 13.30 WIB tim Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka,” ujar Wakapolda Kepri, Selasa (19/1/2021).
Kedua tersangka tersebut lanjutnya berinisial N dan MD diamankan di parkiran foodcourt daerah Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam.
“Dari dua orang tersangka, berhasil diamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg,” jelasnya.
Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Darmawan (tengah) saat memberikan keterangan terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu. Tim Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamanlan tiga orang pelaku dengan barang bukti 46 kilogram narkotika jenis sabu. Foto: Angga/batampso.co.id
Wakapolda mengatakan, dari pengakuan kedua tersangka tersebut pihaknya langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan tersangka lainnya berinisial MY di pinggir jalan di sekitar Pelabuhan Sagulung.
“Dari tersangka MY kita mengamankan sabu seberat 2 kilogram,” tuturnya.
Berdasarkan pengakuan MY, pihaknya mendapatkan informasi jika masih ada narkotika jenis sabu lainnya yang disimpannya.
“Pukul 10.30 WIB tim bergerak ke TKP kedua di gudang musholla Teluk Bakau Pulau Terong, Belakang Padang dan ditemukan sabu 8 kilogram,” katanya.
Tim Ditresnarkoba Polda Kepri juga melakukan penggledahan di rumah tersangka MY. Hasilnya ditemukan barang bukti sabu yang disimpan di gudang rumahnya seberat 35 kilogram.
“Total narkotika yang berhasil diamankan oleh tim Ditresnarkoba Polda Kepri seberat 46 kilogram sabu,” jelasnya.
Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut.
“Dari hasil pengembangan, barang bukti narkotika ini didapatkan para tersangka dari Malaysia dan yang mengirimkan barang dari pengakuan tersangka juga berada di Malaysia,” ucapnya.(*)
batampos.co.id – Pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahap dua yang berada di Dreamland, Batuaji, akan segera diisi oleh 205 pedagang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan, pedagang yang menempati pasar tersebut merupakan binaan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Koperasi, UMKM dan lainnya.
“Jadi lebih komplit nanti di sana (Pasar TPID tahap 2,red),” katanya, Selasa (19/1/2021).
Pasar TPID Batam tahap dua akan mengakomodir tiga kecamatan. Di antaranya Batu Aji, Sekupang, dan Sagulung.
“Ada tiga kecamatan yang diakomodir. Kami sudah membicarakan hal ini sama tim lurah dan camatnya terkait dengan dengan Pasar TPID Batam ini,” tuturnya.
Rencananya Pasar TPID tahap 2 akan diresmikan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, pada Sabtu (23/1/2021).
Pasar TPID Tahap Dua ini memiliki luas 3.316 M2. Terdiri dari 109 kios dengan ukuran 3×6 meter dan 3×4 meter. Sehingga, cukup luas dengan menampung 205 kios.(***)
batampos.co.id – Polda Kepri menindaklanjuti laporan Keluarga Haji Permata, pengusaha yang tewas dengan luka tembak di perairan Tembilahan, Jumat pekan lalu. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 9 orang saksi pelapor. Para saksi melihat dan berada di tempat kejadian.
”Kami terima laporan polisi dari perwakilan pihak keluarga korban,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Arie Dharmanto, Senin (18/1).
Ia mengatakan, sejauh ini informasi terkait kronologis peristiwa masih simpang siur. Polisi masih terus mengumpulkan informasi dan barang bukti. ”Hal ini demi memastikan secara substansi permasalahan,” tuturnya.
Terkait sembilan orang saksi, Arie mengatakan, ada dua orang yang berada di tempat kejadian perkara. Sedangkan tujuh orang saksi dari pihak keluarga. Arie mengatakan, rencana ke depan, akan berkoordinasi dengan Polda Riau.
Seluruh keterangan dan barang bukti didapat Polda Kepri, nantinya akan diserahkan ke Polda Riau. ”TKP-nya ada di Tembilahan, wilayah Polda Riau,” tuturnya.
Sementara itu, Bahar, tekong speedboat yang tertembak bersama Haji Permata, kondisinya kritis. Bahkan, sempat beredar kabar kalau Bahar menghembuskan napas terakhir, namun ternyata dalam kondisi kritis di salah satu rumah sakit di Jambi.
Bahar tertembak di bagian kepala oleh petugas Bea Cukai (BC) pada insiden di Selat Bela, Inhil, Riau itu. ”Sempat tidak sadarkan diri, kini kondisinya koma. Namun, setelah menjalani operasi sudah ada pergerakan,” ujar Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Masrur Armin, Senin (18/1) malam.
Masrur menjelaskan, saat kejadian tersebut, Bahar tengah berada di samping Haji Permata. Usai tertembak, Bahar kemudian dievakuasi ke RS di Tembilahan. ”Rumah sakit sana (Tembilahan) tidak mampu menanganinya, kemudian dirujuk ke Jambi. Dan ada satu lagi yang tertembak di kaki, tapi kondisinya tidak apa-apa dan sudah balik ke Batam,” kata Masrur.
Dia berharap dengan kejadian ini, pihak BC memberikan perhatian khusus terhadap Bahar. ”Paling tidak ada perhatian. Sekarang ada keluarganya yang menemani di rumah sakit,” imbuhnya.
Terkait persoalan ini, sejak Sabtu (16/1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Karimun
sudah dijaga ketat TNI-Polri. Ini sebagai antisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Pantauan Batam Pos, di halaman depan kantor, berdiri tenda penjagaan.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, membenarkan pihaknya telah mengirimkan personel pengamanan. “Kita sudah memberikan pengamanan di Kantor DJBC. Pengamanan dilakukan Polres Karimun, Polda, dan di-backup oleh TNI,” kata Harry, kemarin.
Harry juga menegaskan, Polda Kepri tidak mengeluarkan izin keramaian, terkait rencana aksi yang akan dilakukan pihak KKSS se-Batam di Tanjungbalai Karimun, Rabu (20/1) mendatang. ”Tak ada izin, karena masih pandemi Covid-19,” tegasnya. (*/jpg)
batampos.co.id – Pfizer dan BioNTech merespons peristiwa meninggalnya 33 lansia di Norwegia yang sempat dikaitkan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pihak produsen obat yang juga vaksin Covid-19 itu mengatakan bahwa mereka siap bekerja sama dengan otoritas kesehatan Norwegia untuk menyelidiki peristiwa tersebut.
Sebuah pernyataan dari Pfizer mengatakan bahwa insiden sejauh ini tidak mengkhawatirkan, dan sesuai dengan harapan. “Kami tertuju pada keluarga yang berduka,” kata pihak produsen seperti dilansir dari Mothership, Selasa (19/1).
Pejabat Norwegia mengatakan bahwa otopsi telah dilakukan pada 13 orang yang meninggal dalam waktu singkat setelah menerima dosis pertama vaksin. “16 kematian lainnya saat ini sedang dinilai,” kata Badan Obat Norwegia.
Norwegia menyatakan para lansia yang lemah meninggal setelah inokulasi. Bloomberg melaporkan bahwa 42.000 orang telah menerima suntikan pertama vaksin di negara itu sejauh ini. Norwegia berfokus pada kelompok-kelompok yang dianggap paling berisiko tertular virus, termasuk warga lanjut usia.
Dengan demikian, Badan Obat Norwegia telah menyarankan bahwa vaksin Covid-19 mungkin memiliki risiko tinggi bagi orang tua dan sakit parah. Semua kematian ternyata terkait dengan pasien lanjut usia yang sakit parah.
Badan Obat Norwegia mengatakan bahwa semua kematian sejauh ini terkait dengan orang tua dengan kelainan dasar yang serius. Usia rata-rata dari kelompok yang dilaporkan terpengaruh adalah sekitar 75 tahun.
Otoritas tersebut lebih lanjut menyoroti dalam siaran persnya bahwa studi besar tentang vaksin tidak mencakup pasien dengan penyakit tidak stabil atau akut, dan termasuk beberapa peserta yang berusia di atas 85 tahun.
Norwegia memastikan kematian itu tak ada kaitannya dengan efek vaksin. Otoritas setempat memastikan vaksin itu aman, dan kematian diyakini tidak terkait vaksin.
Mereka yang meninggal memang sakit parah, termasuk beberapa yang merupakan pasien dengan komorbid. Sehingga pernyataan itu menegaskan bahwa hal umum terjadi pada kondisi lansia yang lemah.
“Pada pasien seperti itu (lansia) bahkan efek samping rutin dari vaksin dapat menyebabkan komplikasi serius,” kata Direktur medis dari Badan Obat Norwegia Dr. Steinar Madsen, mengatakan dalam sebuah wawancara. “Namun Covid-19 memiliki risiko yang lebih besar,” ungkap Madsen seperti dilansir New York Times.(jpg)
batampos.co.id – Proses evakuasi dan identifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 telah memasuki hari ke-11. Sampai dengan sekarang, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah menerima 310 kantong jenazah untuk proses rekonsiliasi.
“Jumlah kantong yang kami terima dari fase satu di Tanjung Priok sebanyak 310 kantong sehingga ada penambahan,” kata Komandan DVI Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri Kombes Pol Hery Wijatmoko di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (19/1).
Hery mengatakan, potongan tubuh dari 310 kantong jenazah ini sekarang masih terus diidentifikasi untuk mengungkap identitas korban. Potongan tubuh ini akan dicocokkan dengan 438 sampel DNA dari keluarga yang sudah diterima.
“Total sampel DNA yang sudah kami lakukan pemeriksaan sudah sampai 438 sampel. 293 terdiri dari sampel post mortem dan 145 dari keluarga,” jelas Hery.
Diketahui, pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ-182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.
Pesawat take off dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca.
Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang, 6 kru aktif, dan 6 ekstra kru sebagai penumpang. Sebanyak 50 penumpang terdiri dari 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, dan tiga bayi.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah pusat akan memberikan bantuan hingga Rp 50 juta untuk warga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang terkena dampak gempa.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo, saat meninjau posko pengungsian di Stadion Manakarra.
“Untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta,” ujarnya, Selasa (19/1/2021).
Dilansir dari setkab.go.id, selepas meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang rusak karena gempa dan mengakibatkan berhentinya pelayanan pemerintahan daerah, Presiden Joko Widodo tiba di Stadion Manakarra, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Di lokasi tersebut, Kepala Negara ingin memastikan langsung bahwa evakuasi dan pertolongan yang diberikan kepada warga terdampak gempa telah berjalan dengan baik.
“Saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, bantuan kepada masyarakat, logistik untuk pengungsi, dan tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan dengan datang ke sini,” ujarnya di Stadion Manakarra.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Mamuju ini, Presiden menyaksikan sendiri dampak besar yang diakibatkan gempa berkekuatan magnitudo 6,2 pada Jumat (15/1/2021) yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene.
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi pengungsian di stadion Stadion Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat. Foto: Setkab.go.id
Presiden memastikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan dengan membangun kembali gedung-gedung pemerintahan yang roboh agar pelayanan publik dapat kembali berjalan.
“Tadi saya sudah sampaikan ke Gubernur, untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh, setelah diaudit, nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali,” tutur Presiden.
Kepala Negara juga menyampaikan dukacita mendalam bagi para korban bencana gempa. Presiden mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.
“Saya ingin menyampaikan dukacita mendalam atas korban kurang lebih 80 orang yang meninggal yang telah ditemukan. Semoga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran,” tandasnya.
Stadion Manakarra saat ini dialihfungsikan sebagai tempat pengungsian bagi para warga terdampak bencana gempa.
Sejumlah tenda didirikan untuk menampung warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Selepas meninjau posko pengungsian tersebut, Presiden juga singgah di sebuah lokasi perumahan tak jauh dari Stadion Manakarra di mana banyak rumah warga yang ambruk akibat bencana gempa. Kepala Negara sempat berbincang dengan seorang warga yang rumahnya turut mengalami kerusakan berat.(***)
batampos.co.id – Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2020 resmi ditutup pada 31 Desember. Meski begitu, ada kebijakan khusus bagi penerima BSU gelombang I yang belum menerima transfer dana tersebut. Hak mereka diberikan pada Januari ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan kebijakan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (18/1). ”Mudah-mudahan dalam Januari ini yang memang sudah menerima pada program gelombang I dan datanya betul-betul sudah klir. Kami akan mintakan untuk perbendaharaan negara kembali menyalurkan bantuan,” jelasnya.
Dalam raker tersebut, Ida memaparkan evaluasi penyaluran bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk jangka waktu empat bulan.
Penyaluran BSU kepada 12.403.896 sasaran penerima dilakukan dalam dua gelombang. Di setiap gelombang, penerima menerima Rp 1,2 juta.
Realisasi penyaluran gelombang I pada periode Agustus–Oktober 2020 mencapai 99,11 persen. Di antara 12.403.896 target penerima, dana berhasil tersalurkan kepada 12.293.134 penerima. Artinya, ada 110.762 pekerja yang tidak menerima BSU di gelombang I.
Kondisi yang sama terjadi saat penyaluran gelombang II pada November 2020. BSU tidak tersalur sempurna. Bahkan, realisasi lebih rendah jika dibandingkan dengan gelombang I, yakni 98,71 persen. Di antara 12.403.896 target penerima, hanya 12.244.169 peserta yang dananya berhasil dicairkan bank penyalur.
”Secara total, realisasi mencapai 98,91 persen dengan anggaran yang tersalurkan Rp 29,4 triliun,” ujarnya.
Ida mengungkapkan, ada sejumlah persoalan yang mengakibatkan BSU tidak terserap seluruhnya. Di antaranya, duplikasi atau rekening ganda, nama yang terdaftar tidak valid, dan kasus rekening yang ternyata sudah ditutup, baik oleh pemilik rekening maupun pihak bank.
Ada pula rekening yang tidak terdaftar di kliring, rekening pasif karena tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu, rekening dibekukan, NIK di bank tidak sesuai dengan NIK di data subsidi, hingga cutoff akhir tahun yang mengharuskan seluruh dana kembali ke kas negara.
Mengapa realisasi gelombang I dan II tidak sama? Ida menjelaskan, setelah penyaluran gelombang I, pihaknya mendapat pendampingan dari KPK dan BPK untuk pencairan tahap selanjutnya.
Dari sana, ada masukan bahwa sebaiknya data penerima lebih dulu dipadankan dengan milik Ditjen Pajak. Tujuannya, mengetahui penerima benar-benar memiliki upah di bawah Rp 5 juta seperti yang dipersyaratkan atau tidak.
Saat pemadanan data dimulai, menurut Ida, ada perbedaan data yang dilaporkan. Yang digunakan Ditjen Pajak merupakan jumlah penghasilan, sedangkan data BPJamsostek yang menjadi acuan data BSU adalah upah yang diterima pekerja.
”Jadi, saat di-tracking penghasilannya Rp 5 juta, di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, Red) upahnya tidak segitu,” paparnya.
Kondisi itu lantas didiskusikan dengan KPK. Sebab, ada sekitar 1,1 juta pekerja yang terdeteksi memiliki pendapatan di atas Rp 5 juta. Di sisi lain, pihaknya punya keterbatasan waktu sampai 31 Desember 2020. Akhirnya, diputuskan bahwa BSU tetap disalurkan mengingat perbedaan data yang digunakan tersebut.
Di bagian lain, ada kabar baik bagi para guru non-PNS di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Sebab, ada rencana perpanjangan penyaluran BSU bagi para guru non-PNS. ”Diusulkan kembali pencairan BSU enam bulan lagi,” ungkap Menag Yaqut Cholil Qoumas saat rapat bersama Komisi VIII DPR kemarin.
Bahkan, Kemenag akan memperluas cakupan penerima BSU. Yaitu, untuk para dosen non-PNS dan guru atau ustad di pesantren.(jpg)
batampos.co.id – Sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK). Bergulirnya perkara ini ke meja pengadilan, setelah MK menyatakan permohonan gugatan yang dilayangkan pasangan Isdianto Suryani (Insani) dapat diregistrasi, Senin (18/1). Sementara itu, pasangan peraih suara tertinggi Ansar Ahmad-Marlin Agustina (Aman) siap mematahkan gugatan Insani.
Lewat Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 131/PAN.MK/ ARPK/01/2021, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Tahun 2020 yang di ajukan Isdianto Suryani, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 2.
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Jawa Pos
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada Karli dan kawan-kawan.
“Maka, berdasarkan regristrasi tersebut, KPU Provinsi Kepri telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi sidang PHP tersebut. Besok (hari ini, red) MK akan memberitahukan jadwal sidang para pihak,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Widiyono Agung, Senin (18/1) di Tanjungpinang.
Pria yang menggawangi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, pihaknya telah me lakukan empat kali rapat koordinasi virtual dengan KPU ka bupaten/kota. Selain itu, juga melakukan supervisi-monitoring ke KPU kabupaten/kota yang terdapat sengketa untuk menyiapkan segala sesuatunya (jawaban dan alat bukti).
Menurutnya, secara umum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 baik kualitas dan kuantitas meningkat. “Secara kualitas yaitu pemilihan di seluruh Provinsi Kepulauan Riau berjalan tertib, terkendali, dan selesai sesuai tahapan; serta PSU (pemilihan suara ulang) terjadi hanya satu TPS untuk Pilgub di Kota Batam, dan dua PSU untuk Pilwako di Kota Batam saja, daerah lain tidak ada sama sekali,” jelas Agung.
Masih kata Agung, secara kuantitas, terjadi peningkatan yang tinggi untuk partisipasi pemilih untuk Pilgub Kepri naik 12 persen. Yaitu, untuk partisipasi Pilgub Kepri pada tahun 2015 (56,74 persen), sedangkan 2020 (68,56 persen). Ditegaskannya, perkara ini diharapkan tuntas dalam waktu 45 hari. Apapun yang menjadi keputusan MK, tentu KPU akan melaksanakannya.
“Dalam perkara, ada empat pihak yang akan terlibat, yakni pemohon (pengaju gugatan), termohon (KPU Provinsi Kepri), Bawaslu Kepri (pemberi keterangan). Selain itu pihak terkait (peraih suara terbanyak) dengan syarat mengajukan permohonan menjadi pihak terkait dari 18-20 Januari 2021,” ungkap Agung.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo, mengatakan, dengan diregistrasinya permohonan gugatan Pilkada Kepri oleh MK, maka Bawaslu Provinsi Kepri kapasitasnya sebagai pihak pemberi keterangan. Pria yang membidangi Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kepri tersebut menegaskan, pihaknya juga sudah mempelajari materi- materi gugatan pihak pemohon.
“Pada prinsipnya, Bawaslu siap untuk memberikan keterangan. Kami sudah mempelajari pokok gugatan dan sudah memetakan substansi-substansi sebagai dalam perkara ini nanti,” ujar Indrawan.(*/jpg)
batampos.co.id – Terapi plasma konvalesen mempunyai efikasi yang cukup tinggi untuk pengobatan pasien Covid-19 kategori berat atau kritis. Angkanya bahkan bisa mencapai 85-100 persen. Ironisnya, belum banyak penyintas Covid-19 yang bersedia menjadi pendonor plasma darah.
Fakta itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen di Jakarta, Senin (18/1). Ma’ruf menyatakan, sudah banyak negara yang menerapkan terapi plasma konvalesen. Antara lain, Tiongkok, Argentina, dan Amerika Serikat. Sejak Agusus tahun lalu, otoritas di AS memberikan izin terapi plasma konvalesen bagi penderita Covid-19.
’’Dalam kondisi seperti sekarang ini, solidaritas yang tinggi sangat diperlukan. Khoirunnas anfa’uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain,’’ katanya. Untuk itu, dia mengajak masyarakat bahu-membahu dan tolong-menolong sesuai kemampuan masing-masing.
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai salah satu pendonor plasma konvaselen di markas PMI, Jakarta, kemarin (18/1). (ADE DANHURI/TIM MEDIA JK)
Dia mengatakan, gerakan nasional itu perlu dijalankan dengan strategi yang tepat. Kemudian, perlu dukungan sistem data yang terintegrasi dari rumah sakit dan PMI. Dengan begitu, bisa diketahui data penyintas Covid-19 yang berpotensi sebagai calon pendonor. Selain itu, perlu penambahan peralatan atau mesin pengolahan darah di unit donor darah yang menerima pelayanan donor plasma konvalesen.
Para gubernur, bupati, dan wali kota diharapkan berperan aktif dalam sosialisasi donor plasma di wilayah masing-masing. Kemudian, para direktur rumah sakit, organisasi profesi, dan mitra pemerintah diimbau ikut memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi yang baik kepada pasien Covid-19. Dengan demikian, ketika sudah sembuh, mereka bersedia melakukan donor plasma konvalesen.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam laporannya mengungkapkan, gerakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong para penyintas Covid-19 agar bersedia mendonorkan plasma konvalesen.
Muhadjir mengatakan, berdasar hasil penelitian awal di RS Saiful Anwar Malang, pemanfaatan plasma konvalesen sangat tinggi. Bagi mereka yang menderita sakit berat, ketika diintervensi dengan plasma konvalesen, ternyata tingkat kesembuhan mencapai 100 persen. Untuk pasien berstatus kritis, angka kesembuhannya mencapai 85 persen.
”Dengan demikian, penelitian awal ini bisa jadi alat penduga bahwa penggunaan plasma konvalesen untuk penyembuhan pasien sangat bermakna,” jelasnya.
Lebih lanjut dia menyebut, potensi donor plasma konvalesen hingga tiga bulan ke depan dapat dilihat dari jumlah pasien rumah sakit yang telah sembuh dari Covid-19 pada periode November–Desember 2020. Adapun jumlah penyintas pada periode November 2020 mencapai 37.837 orang. Sementara itu, yang sembuh pada periode Desember 2020 sebanyak 48.272 orang.
”Potensi tersebut, khususnya pria, perlu digerakkan untuk mendonorkan plasmanya sehingga pasien yang sedang dalam perawatan di rumah sakit memiliki peluang selamat lebih besar,” ungkap mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Lebih detail, dia menjelaskan bahwa plasma pasien yang telah sembuh dari Covid-19 diduga memiliki efek terapeutik. Sebab, terdapat antibodi terhadap SARS-CoV-2. Nah, plasma konvalesen itu diambil dari pasien yang dinyatakan sembuh dari infeksi Covid-19. Kemudian, bebas gejala-gejala Covid-19 (demam/batuk/sesak napas/diare) sekurang-kurangnya 14 hari setelah dinyatakan negatif.
Itu ditandai dua kali pemeriksaan swab dengan menggunakan RT-PCR yang hasilnya negatif. Lalu, usia 18–60 tahun, laki-laki maupun perempuan, belum pernah hamil, berat badan minimal 55 kilogram, tidak memiliki penyakit penyerta yang bersifat kronis seperti gagal ginjal, jantung, kanker, kencing manis, diabetes, dan darah tinggi tidak terkontrol.
Menurut dia, seseorang dapat mendonorkan plasmanya 3–4 kali selama 3 bulan. Namun, untuk dapat menjadi pendonor, seseorang harus memenuhi kadar titer antibodi dan berbagai syarat lain sebagai pendonor darah biasa.
”Untuk menghindari adanya pihak yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan donor plasma konvalesen ini, kami mengimbau agar penyintas Covid-19 yang akan melakukan donor langsung berhubungan dengan PMI atau RS yang ditunjuk,” tegasnya.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla mengungkapkan, plasma konvalesen terbukti sangat membantu pasien yang terpapar Covid-19. Bahkan, mereka yang baru menerima donor, meski belum seluruhnya masuk ke badan, sudah menunjukkan tanda-tanda membaik.
Sayangnya, pendonor plasma konvalesen masih rendah. Sejak Mei, baru 7 ribu plasma konvalesen yang didonorkan. ”Sekitar 40–50 per hari. Padahal, setiap hari permintaan mencapai 200,” katanya. Artinya, dibutuhkan pendonor sebanyak lima kali lipat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kebutuhan itu sebenarnya sangat mungkin terpenuhi. Sebab, jumlah pasien sembuh hingga hari ini mencapai sekitar 736 ribu. Cukup 10–20 persen dari jumlah tersebut, maka kebutuhan satu tahun dapat terpenuhi. Angka kematian akibat Covid-19 pun bisa berkurang.
”Karena satu orang bisa diambil 400–600 cc. Ini menjadi dua kantong darah dan membantu dua sampai tiga orang,” ungkap mantan wakil presiden RI tersebut.
Karena itu, dia berharap para penyintas Covid-19 bersedia menyumbangkan plasma darah konvalesennya untuk membantu mereka yang masih berjuang untuk sembuh. Menurut dia, kerelaan dari penyintas Covid-19 sangat dibutuhkan karena plasma darah tidak bisa dibuat oleh manusia. Tapi, dihasilkan sendiri oleh tubuh manusia. Upaya itu juga dimaksudkan sebagai tanda syukur telah diberi kesembuhan dari Covid-19.
”Tidak ada satu pun manusia yang bisa menciptakan darah dan plasma, kecuali tubuh kita menciptakannya dengan jalan Allah. Hari ini kita patut bergembira karena pemerintah mencanangkan gerakan nasional, artinya semua pihak bersama-sama,” paparnya.
Bagi yang ingin menjadi pendonor, lanjut dia, saat ini 31 di antara 236 UDD (unit donor darah) PMI telah memiliki alat pengelolaan plasma konvalesen yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Dia mengimbau calon pendonor tak perlu ragu karena donor plasma konvalesen sudah diuji bersama dengan Lembaga Eijkman. Selain itu, prosesnya diawasi langsung oleh BPOM.
”Petugasnya juga sangat terlatih. Jadi, orang kena dibantu orang yang sudah pernah kena (Covid-19, Red). Tinggal duduk saja,” tuturnya.(jpg)
