Minggu, 26 April 2026
Beranda blog Halaman 10064

Warga Batam, Segini Jumlah Paket Sembako Tahap Keempat yang Akan Dibagikan Pemko dan BP Batam

0

batampos.co.id – Pembagian sembako tahap keempat untuk masyarakat terdampak Covid-19 akan dilakukan oleh Pemko dan BP Batam pada akhir Juli mendatang jumlahnya mencapai 284.223 paket.

Rencananya bahan pokok gratis ini mulai dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 pada Rabu (29/7/2020).

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, meminta, dalam pendistribusian ini jangan sampai terkenda dan harus dipastikan tepat sasaran.

Ia menegaskan, dalam tahapan sebelumnya, penyaluran dan pertanggungjawaban sudah sangat bagus sesuai dengan aturan yang ada.

“Ini perlu dievaluasi sehingga pendistribusian bahan pokok keempat ini terlaksana dengan baik, tepat dan sesuai aturan,” ujar saat memimpin rapat Persiapan Pendistribusian Sembako di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Jumat (24/7/2020).

Jefridin mengaku, dalam pendistribusian bahan pokok tahap keempat ini tak ingin terdapat cacat atau bahkan menyimpang.

Karena itu, dalam rapat tersebut ia meminta pelaksana di lapangan dalam hal ini Camat dan Lurah untuk teliti dan mengedepankan aturan yang ada.

“Ini sangat penting. Dan Alhamdulillah, dalam rapat bersama BP Batam dan Camat Lurah tadi semua sudah siap dan rencana yang akan dilakukan sudah dimatangkan,” ujarnya.

Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) perihal pendistribusian sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (22/7/2020). Foto: Media Center Pemko Batam

Sementara itu, Deputi I BP Batam bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Kuncoro, pemberian bahan pokok tersebut semata-mata untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

Ia berharap, dengan sinergi antara BP Batam dan Pemko Batam tersebut, memperlancar pendistribusian bahan pokok tersebut.

“Tolong bantu kami, agar penyaluran ini aman, lancar, hingga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, perlu sinergi antara BP dan Pemko,” kata dia.

Secara teknis, Wahjoe menyampaikan, penyaluran bahan pokok dimulai 29 Juli 2020 hingga pertengahan Agustus ke 12 kecamatan di Batam.

Totalnya kata dia, ada 284.223 bahan pokok yang terbagi dua bungkusan, karung beras dan karton.

“Ini akan diserahkan berdasarkan data yang ada, by name dan by address,” katanya.

Sesuai data yang ada, isi bahan pokok yang akan dibagikan berupa beras 10 kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 1 kilogram, ikan dalam kaleng 425 gram, teh, sirup, dan biskuit.

Untuk jadwal per kecamatan, dalam rapat tersebut masih dibahas dan belum ditentukan tanggal setiap kecamatannya.

“Penyaluran dibagi tiga tahap per tiga kecamatan,” katanya.

Meski begitu, ia berharap, di lapangan tak terdapat masalah berarti. Ia bersyukur adanya kerja sama tersebut sehingga penyaluran bahan pokok ini bisa lebih mudah dan tepat sasaran.

“Teman-teman di Pemko sudah familiar dengan cara serah terima hingga dokumen dalam penyaluran nanti,” tuturnya.

“Kita juga menggandeng pihak Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP dalam pendistribusian ini agar tidak terdapat permasalahan nantinya,” kata dia lagi.(*/esa)

Wali Kota Batam Berencana Gunakan Dana Insentif Daerah Tambahan Rp 14,9 Miliar untuk Bangkitkan UMKM

0

batampos.co.id -Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berencana menggunakan dana insentif daerah (DID) tambahan Rp 14,9 miliar untuk menyokong usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Batam.

“DID ini sudah ada ketentuannya untuk apa saja. Tapi kalau boleh, saya ingin lebih mengarahkannya ke UMKM yang ada masalah,” tutur Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (23/7/2020).

Ia mengatakan, selama masa pandemi covid-19 ini, UMKM termasuk sektor yang terdampak secara ekonomi.

Oleh karena itu, DID tambahan ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat yang terdampak tersebut.

Rudi berharap dengan adanya bantuan ini, sektor UMKM Kota Batam dapat bangkit kembali.

“Semoga saudara kita yang mengalami gangguan pendapatan kemarin bisa terbantu,” ujarnya.

Ilustrasi

Pemko Batam menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang mendapatkan DID tambahan ini. Dari 514 kabupaten/kota serta 34 provinsi, DID tambahan ini hanya diberikan pada 171 daerah.

Informasi ini disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti dalam Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Daerah, Rabu (22/7/2020).

Astera mengatakan penggunaan DID tambahan ini diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah.

Termasuk mendukung industri kecil, UMKM, koperasi, dan pasar tradisional. Serta untuk penanganan covid-19 di bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan untuk penanganan covid-19 bidang kesehatan, Pemko Batam sangat terbantu dengan sumbangan dari berbagai pihak termasuk pengusaha.

Sedangkan bantuan sosial, Pemko Batam dibantu Pemprov Kepri dan BP Batam juga telah menyalurkan bantuan bahan pokok untuk warga terdampak. Di samping bantuan-bantuan yang diberikan oleh organisasi non pemerintah lainnya.

“Karena itu yang perlu difokuskan sekarang adalah pemulihan ekonomi Batam,” kata Jefridin usai webinar.(*/esa)

Begini Penjelasan WHO Terkait Jenazah Pasien Covid-19 yang Dibakar

0

batampos.co.id – Memakamkan jenazah berkaitan erat dengan agama, ritual, dan adat istiadat suatu wilayah. Termasuk jenazah pasien Covid-19. Berbagai negara punya tata caranya sendiri. Lalu sebetulnya seperti apa memakamkan jenazah pasien Covid-19 yang baik dan benar?

Mayoritas populasi di seluruh dunia lebih memilih untuk menguburkan jenazah. Dilansir dari India Today, Kamis (23/7), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan, dalam kasus Covid-19, SARS-Cov-2, patogen mentransmisikan dari satu orang ke orang lain melalui tetesan. Ini berarti membutuhkan cairan tubuh agar bisa menginfeksi orang lain.

Covid-19 adalah penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus dan dominan menyerang paru-paru. Berdasarkan bukti saat ini, virus Covid-19 ditularkan di antara orang-orang melalui tetesan, dan kontak dekat, dengan kemungkinan penyebaran melalui kotoran. Karena ini adalah virus baru yang sumber dan pengembangan penyakitnya belum sepenuhnya jelas, lebih banyak tindakan pencegahan dapat digunakan sampai informasi lebih lanjut tersedia.

“Sudah menjadi mitos umum bahwa orang yang meninggal karena penyakit menular harus dikremasi, tetapi ini tidak benar. Kremasi adalah masalah pilihan budaya dan sumber daya yang tersedia,” tegas WHO dalam pernyataannya.

Artinya tata cara pemakaman atau kremasi adalah tergantung pada budaya tradisi dan sumber daya. Martabat, tradisi budaya dan agama pasien, dan keluarga mereka harus dihormati serta dilindungi.

Sehingga, aturan WHO menyebutkan pemakaman jenazah pasien Covid-19 diserahkan kepada tradisi budaya dan agama masing-masing keluarga. Paling penting adalah wajib dengan protokol tata cara yang tepat.

Bagaimana Aturan WHO?

Dalam laman WHO, mempersiapkan dan mengemas jenazah untuk dipindahkan dari ruang pasien ke unit otopsi, kamar mayat, krematorium, atau situs pemakaman harus menaati protokol kesehatan yang ketat.

1. Pastikan bahwa personel (staf perawatan kesehatan atau kamar mayat, atau tim pemakaman) yang berinteraksi dengan jenazah menerapkan tindakan pencegahan standar. Termasuk kebersihan tangan sebelum dan setelah interaksi dengan tubuh, dan lingkungan.

2. Gunakan APD yang sesuai dengan tingkat interaksi dengan jenazah, termasuk sarung tangan. Jika ada risiko percikan dari cairan atau sekresi tubuh, personel harus menggunakan perlindungan wajah, termasuk penggunaan pelindung wajah atau kacamata dan masker medis.

3. Tidak perlu mendisinfeksi tubuh sebelum dipindahkan ke kamar mayat. Kantong mayat tidak diperlukan, meskipun dapat digunakan karena alasan lain (misalnya kebocoran cairan tubuh yang berlebihan). Tidak ada peralatan atau kendaraan transportasi khusus yang dibutuhkan.

Sebelumnya soal jenazah pasien Covid-19 dibakar ramai setelah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapatkan sorotan. Dikatakan jenazah pasien Covid-19 sebenarnya yang paling tepat adalah dibakar.

Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, penyataan Mendagri soal teori terbaik jenazah Covid-19 untuk dibakar, dikutip tak utuh. Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar.

“Pernyataan Pak Menteri dipotong-potong, dikutip tak utuh oleh sebagian media massa. Sehingga jadinya salah tafsir di masyarakat,” kata Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (23/7).

Bahtiar menjelaskan, Mendagri Tito Karnavian dalam Webinar Nasional Asosiasi FKUB Nasional yang diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom, Selasa (21/07) menjelaskan, jenazah yang terinfeksi Covid-19 dapat dibakar untuk mematikan virusnya. Namun, keadaan itu disesuaikan dengan keyakinan ataupun aqidah masing-masing.(jpg)

Pemerintah akan Buka Akses Masuk Indonesia

0

batampos.co.id – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mulai membahas rencana pembukaan lintas batas negara secara terbatas (travel corridor). Namun, kebijakan itu hanya diperuntukkan kepentingan khusus, bukan wisatawan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, pembahasan travel corridor dilakukan dengan beberapa negara. Salah satunya Uni Emirat Arab. Saat ini pembahasan memasuki fase akhir untuk menyepakati pengaturannya. ’’Khusus untuk memfasilitasi bisnis esensial dan kunjungan dinas atau diplomatik,’’ tuturnya pada temu media secara daring di Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan, essential business travel dan kunjungan diplomatik diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai perjanjian dan kerja sama ekonomi yang disepakati sebelumnya. Tepatnya saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Uni Emirat Arab pada Januari lalu.

Dalam pembahasan travel corridor itu, dikemukakan skenario-skenario pengaturan protokol kesehatan. Dengan begitu, keamanan dan kesehatan pelaku perjalanan dapat dipastikan tanpa harus menjalani karantina selama dua minggu. ’’Perlu saya garis bawahi bahwa penerapan protokol kesehatan pada saat keberangkatan dan ketibaan selalu menjadi prioritas Indonesia dalam setiap pembahasan,’’ tegasnya.

Pada waktu yang sama, lanjut dia, Kemenlu melakukan pembahasan serupa dengan beberapa negara lain.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto memaparkan, hingga saat ini Indonesia memang belum dibuka bebas untuk wisatawan asing. Warga negara asing yang boleh masuk hanya pejabat diplomatik dan perjalanan bisnis esensial sesuai yang disyaratkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

’’Penerbangan internasional juga tidak ditutup. Dibuka, tapi khusus tertentu. Sesuai dengan pembatasan kedatangan warga negara asing yang ada dalam aturan Kemenkum HAM,’’ jelasnya.

Disinggung mengenai travel corridor, Novie membenarkan ada pembahasan tersebut. Termasuk untuk kepentingan wisata. Rencananya, ada jalur-jalur penerbangan khusus yang dibuka. Dia mengumpamakan Denpasar–Seoul. Kendati demikian, hingga kemarin belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai hal tersebut. ’’Kemenlu masih fokus terkait perjalanan bisnis penting dan diplomatik,’’ paparnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio akan mencari potensi kunjungan negara lain ke Indonesia. Menurut dia, dari segi konektivitas, Indonesia masih tertinggal. Wishnu mencontohkan, seat capacity menuju Thailand lebih dari 55 juta per tahun. Sementara itu, seat capacity negara tetangga lainnya, Singapura, lebih dari 45 juta.

’’Indonesia hanya 25 juta per tahun,’’ ungkapnya. Kemenparekraf tengah memetakan potensi kunjungan dari negara lain ke Indonesia. ’’Beberapa daerah kami lihat sudah mempersiapkan protokol kesehatan dengan sangat baik, salah satunya Provinsi Bali,’’ tuturnya.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan, saat ini Bali melakukan tahapan dimulainya aktivitas kepariwisataan. ’’Tentu saja, kami harus bekerja lebih keras terlebih dahulu dalam penanganan Covid-19,’’ jelasnya. Koster mengatakan bahwa tingkat kesembuhan di Bali saat ini mencapai 74 persen. Pihaknya menargetkan tingkat kesembuhan mencapai 80 persen pada akhir minggu ini.(jpg)

Tempuh Jalur Laut dengan Pompong, BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN di Belakang Padang

0

batampos.co.id – Belakang Padang merupakan salah satu kecamatan di Batam.
Berbeda dengan wilayah lain yang bisa ditempuh dengan jalur darat. Belakang Padang harus ditempuh melalui jalur laut dengan menggunakan kapal kayu yang biasa disebut pompong.

Memang jaraknya tidak terlalu jauh dan lama namun cukup membatasi akses masyarakat
karena berada di pulau yang berbeda.

Masih dalam rangka BPJS Goes to Customer, kali ini tim BPJS Kesehatan memilih kelurahan Tanjung Sari sebagai salah satu kelurahan di Belakang Padang untuk berbagi informasi kepada warga pada Selasa (21/7/2020).

Petugas BPJS Kesehatan, Riama Lam Ida, mengucapkan terima kasih atas sambutan dan antusias warga yang sudah hadir dalam kegiatan tersebut.

Riama mengatakan, penting bagi BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh peserta mengetahui informasi tentang prosedur pelayanan program JKN-KIS. Khususnya warga Belakang Padang yang aksesnya cukup jauh dari kantor cabang.

Petugas BPJS Kesehatan saat menuju Pulau Belakang padang dengan menggunakan pompong. Foto: BPJS Kesehatan utnuk batampos.co.id

“Bapak Ibu di sini mungkin masih ada yang bingung dengan prosedur pelayanan di program JKN-KIS, untuk itu kami datang, sekalian nanti kami minta untuk download aplikasi Mobile JKN yang bisa mempermudah,” kata Riama.

Biasanya, untuk mempermudah warga mendapatkan akses untuk pelayanan administrasi
BPJS Kesehatan melakukan kegiatan Mobile Customer Service (MCS) yang dalam waktu
tertentu akan menyambangi warga Belakang Padang.

Namun menurut Riama, untuk meminimalisir penyebaran virus Covid 19 kegiatan tersebut dihentikan untuk sementara.

Oleh sebab itu di akhir kegiatan, Riama meminta warga untuk download Mobile JKN untuk
memudahkan warga yang membutuhkan pelayanan administrasi dan memberikan souvenir bagi 3 (tiga) orang pertama yang melakukannya.

“Silahkan download aplikasi Mobile JKN, di sana Bapak Ibu bisa memperoleh layanan
administrasi seperti pindah faskes, pindah kelas, atau melihat tagihan iuran,” kata Riama.

Lurah Tanjung Sari, Amir Kasim,  mengapresiasi kegiatan BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi kepada warga di Belakang Padang.

Menurutnya kegiatan ini cukup menjawab kekhawatiran warga yang memiliki banyak pertanyaan terkait program JKN-KIS.

“Biasanya ada MCS, tapi karena kegiatan tersebut masih dihentikan, kebetulan ini ada tim
BPJS Kesehatan datang ke Belakang Padang jadi silahkan bagi yang mau bertanya,” kata
Amir.

Menurut Amir, mayoritas warganya adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia
mengatakan bagi yang belum menjadi peserta, pihaknya selalu meminta kepada RT setempat untuk mendata agar semuanya bisa jadi peserta JKN.

“Nah tapi kalau untuk peserta mandiri kami berharap di Belakang Padang sini juga dapat
dibantu untuk swadaya. Jadi pembayaran peserta dapat dikelola oleh kelurahan,” kata Amir.(*)

HKI Kepri Berharap KEK dan FTZ Bisa Dikolaborasikan

0

batampos.co.id – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Provinsi Kepri berharap agar dua fasilitas ekonomi yang didapatkan Kota Batam yaitu Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat dikolaborasikan menjadi satu, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada para investor.

Wakil Ketua HKI Provinsi Kepri, Tjaw Hoeing, mengatakan, kedua fasilitas tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Namun lanjutnya jika digabungkan dapat menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi para investor.

“Segala bentuk kawasan ekonomi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena diatur dalam aturan yang berbeda,” paparnya, Jumat (24/7/2020).

“Jadi menurut saya, jika kedua fasilitas ini diramu menjadi satu dan diambil poin-poin terbaiknya, dipastikan akan sangat menguntungkan bagi investor,” tuturnya.

Ia menjelaskan, di KEK setiap barang yang akan keluar dari daerah tersebut harus dilakukan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai.

Sementara FTZ, tidak ada pemeriksaan sama sekali. Perusahaan yang berada di kawasan FTZ akan lebih mudah untuk membawa barangnya keluar kawasan industri karena fasilitas FTZ di Kota Batam dilakukan secara menyeluruh.

Daftar nama start up yang ada di Nongsa Digital Park, Kota Batam. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Kata dia, alasan Nongsa Digital Park dan MRO Lion masuk area KEK kemungkinan besar menguntungkan bagi keduanya.

Namun lanjutnnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan kawasan industri. Ia mencontohkan, apabila ada perusahaan di kawasan industri masuk dalam KEK dan hendak membawa keluar barang hasil produksinya keluar kawasan harus melalui pemeriksaan oleh Bea dan Cukai.

“Pemeriksaan ini memakan waktu, tapi kalau FTZ tidak ada pemeriksaan bisa langsung jalan,” tuturnya.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu. Dua KEK di Kota Batam telah disetujui oleh pemerintah pusat yaitu KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan Maintenance, Repair and Overhaul Batam Aero Technic (BAT).

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan KEK NDP dikelola oleh PT Taman Resor Internet (Tamarin) memiliki luas lahan 166,45 hektar.

Sedangkan KEK MRO BAT dikelola oleh PT Batam Aero Teknik dengan luas lahan sekitar 30 hektar di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Dua KEK yang berada di Kecamatan Nongsa tersebut diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Batam.

Ditargetkan untuk KEK NDP ditargetkan bisa menyerap 16.500 tenaga kerja, saat ini sudah terserap 1.395 tenaga kerja.

Sedangkan untuk KEK MRO BAT ditargetkan bisa menyerap 9.976 tenaga kerja hingga tahun 2025 mendatang.

Sehingga total tenaga kerja yang bisa terserap dari kedua KEK tersebut sebanyak 26.476 orang.

“Nilai investasinya untuk KEK NDP sekitar Rp 16 triliun. Sedangkan untuk investasi KEK MRO BAT sekitar Rp 6,2 triliun,” katanya.(esa)

Muncul Polemik, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Kehilangan Legitimasi Moral

0

batampos.co.id – Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memunculkan polemik. Desakan agar Kemendikbud transparan dan mengevaluasi aliran dana semakin menguat.

Dari wakil rakyat di Senayan misalnya. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mempersoalkan anggaran besar untuk program organisasi penggerak (POP). Apalagi, ada perusahaan besar yang akan mendapatkan dana kategori gajah sebesar Rp 20 miliar untuk pelatihan guru itu. Hal itu sangat ironis. Sebab, sebelumnya para guru banyak yang memprotes terhadap penghentian tunjangan.

“Sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” terangnya Kamis (23/7).

Fikri mengatakan, kekisruhan itu berpotensi memicu protes para guru lebih besar lagi, karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik. Jadi, belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian disusul penghapusan tunjangan guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), sekarang malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar.

Menurut politikus PKS itu, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspon dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat. Bukan malah terus menambah kontraversi baru. Dengan alasan pandemi, efisiensi anggaran Rp 3,3 triliun diarahkan untuk memangkas tunjangan guru. “Tapi kita lihat isu kartu pra kerja Rp 5,4 triliun buat siapa? Lalu ada pelatihan guru yang juga dikasih ke perusahaan,” kritiknya.

Dia menegaskan, tidak pantas dana APBN diberikan kepada CSR perusahaan besar yang sudah berlimpah dana. Mereka harus melaksanakan kewajiban undang-undang, yakni menyisihkan pendapatan untuk tanggung jawab sosial. “Artinya memberi, bukan malah diberi, jangan jadi akal-akalan,” terangnya.

Fikri juga mendesak agar hasil evaluasi penilaian dalam POP ditarik Kembali. Kisruh itu sudah melukai banyak elemen masyarakat, diantaranya, NU dan Muhammadiyah. Dua ormas terbesar di negeri ini sudah mundur dari penerima program.

Hal ini juga diamini oleh Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. Dia menilai program POP Kemendikbud telah kehilangan legitimasi moral. Terlihat dari mundurnya dua organisasi terbesar Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui, keduanya merupakan organisasi massa Islam terbesar Indonesia ini menjadi tiang pancang, penjaga moralitas bangsa Indonesia. Aktivitas pendidikan yang mereka lakukan pun telah teruji masa sampai detik ini.

”Mundurnya NU dan Muhammadiyah dari POP ini sebagai pertanda 2 organisasi Islam ini punya marwah. Sebab, tentulah tak sembarangan dan tak asal-asalan, kenapa mereka memutuskan tak jadi ikut POP,” jelasnya.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril menjelaskan, pembiayaan POP dapat dilakukan secara mandiri atau berbarengan dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Ada tiga skema pembiayaan. Selain murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund). Sejumlah organisasi penggerak akan menggunakan pembiayaan mandiri dan matching fund.

“Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan,” katanya.

Meski begitu, Kemendikbud tetap melakukan pengukuran keberhasilan program melalui asesmen dengan tiga instrumen. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (SD/SMP). Kedua, instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak (PAUD). Ketiga, pengukuran peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah.

Tak hanya itu, proses seleksi yayasan atau organisasi yang memilih skema pembiayaan mandiri dan matching fund juga dilakukan dengan kriteria yang sama dengan para peserta lain yang menerima anggaran negara. “Dengan menggandeng organisasi atau yayasan yang fokus di bidang pendidikan, Kemendikbud ingin meningkatkan kontribusi finansial di bidang yang menyentuh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Iwan.

Direktur Komunikasi Tanoto Foundation Haviez Gautama menyatakan, mereka merupakan salah satu organisasi penggerak yang menggunakan pembiayaan mandiri. Tanoto Foundation memiliki Program Pintar Penggerak yang diajukan dalam POP dan akan didanai mandiri oleh yayasan dengan nilai investasi lebih dari Rp 50 miliar untuk periode dua tahun (2020-2022).

“Salah satu misi Tanoto Foundation bekerja sama dengan pemerintah melalui POP Kemendikbud adalah mendorong percepatan peringkat global pendidikan Indonesia,” kata Haviez. Mengingat saat ini peringkat pendidikan Indonesia masih rendah. Berdasarkan skor PISA, dari 72 negara, Indonesia berada di ranking tiga terbawah.(jpg)

Pecah Kaca Beraksi, Tas Gucci dan Uang Rp 200 Juta pun Melayang

0

batampos.co.id – Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang warga berinisial A. Saat itu korban tengah memarkir mobilnya dengan Nomor Polisi A 1629 KQ di wilayah Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (22/7).

Korban kemudian baru sadar menjadi korban pencurian setelah kembali ke mobil. Dia mendapati kaca mobilnya sudah pecah dan barang-barang berharga di dalamnya sudah raib.

“Korban inisial A sudah melapor,” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Sartono saat dikonfirmasi, Jumat (24/7).

Budi menyampaikan, laporan polisi korban teregister dengan nomor LP/1365/VII/2020/PMJ/RJS. Akibat peristiwa ini, korban menderita kerugian cukup besar. Sebab, banyak barang berharga hilang.

“Di antaranya tas merek Gucci, uang tunai Rp 200 juta dan sejumlah cek dari beberapa bank,” jelasnya.

Korban juga kehilangan handphone merk Iphone, Samsung, pulpen berbahan emas, KTP, SIM A, NPWP, Passport, kartu kredit, dan kartu ATM. Adapun sejumlah dokumen lainnya yang hilang yaitu surat kontrak kerja, dokumen CV, dan kartu anggota Ormas.

Atas laporan ini, Polisi telah bergerak guna melakukan penyelidikan. Petugas telah mengecek lokasi pencurian. Rekaman CCTV disekitar lokasi pun telah diamankan.

“Keterangan dari korban sudah diambil. Dan memeriksa keterangan saksi-saksi,” pungkas Budi.(jpg)

Syarat Menyewa Rusun BP Batam Pada New Normal

0
Infografis aliibenk/batampos.co.id

Pengelola Rumah Susun (rusun) Badan Pengusahaan (BP) Batam menerapkan protokol kesehatan ketat bagi para calon penghuni ataupun yang hendak menginap.

Hal ini dilakukan agar Rusun tersebut terhindar dari penyebaran Covid-19.

Manager Komersial Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman BP Batam, Soetarno Dwi Karaya, mengatakan, calon penyewa wajib melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.

“Masyarakat yang ingin menyewa di rusun BP Batam wajib membawa surat keterangan sehat yang telah dilampirkan hasil rapid tes/PCR negatif (Covid-19) resmi dengan kurun waktu paling lama 7 hari sebelum kedatangan di rusun,” ujarnya, Jumat (16/4/2020).

Tidak hanya itu, calon penghuni juga diharuskan untuk mengisi semua formulir yang disediakan dan wajib menaati prosedur kesehatan.(esa/adv)

Evaluasi Kendala Penanganan Kasus Lakalantas, BPJS Kesehatan Gandeng Satlantas dan Jasa Raharja Lakukan Sosialisasi Bersama

0

batampos.co.id – Demi meningkatkan pelayanan kasus kecelakaan lalu lintas bagi
peserta JKN, BPJS Kesehatan Cabang Batam, melaksanakan sosialisasi bersama PT Jasa
Raharja dan Satlantas Polresta Barelang dengan mengundang tim JKN rumah sakit pada Rabu (22/7/2020) di Batam Centre.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Batam, Andi Marisah Hijriyyah Lestari, mengatakan, forum tersebut dilaksanakan untuk membahas permasalahan yang terjadi terkait penjaminan peserta JKN-KIS yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (KLL).

Menurutnya kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat dalam penjaminan KLL, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan banyak pihak.

“Dalam penjaminan KLL, BPJS Kesehatan tidak berdiri sendiri. Kami bekerjasama dengan
para pihak dan sejauh ini kami sudah melaksanakan proses koordinasi. Ketika ada update, kami akan informasikan,” katanya.

Kata dia, dalam proses koordinasi manfaat, RS akan membuatkan SEP yang merupakan bukti eligibilitas peserta. SEP merupakan surat keabsahan peserta tapi bukan
bukti penjaminan peserta.

BPJS Kesehatan Cabang Batam, melaksanakan sosialisasi bersama PT Jasa Raharja dan Satlantas Polresta Barelang dengan mengundang tim JKN rumah sakit pada Rabu (22/7/2020) di Batam Centre. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

“Misalnya nih, peserta merupakan peserta JKN, tapi setelah verifikasi ternyata yang
bersangkutan mengalami kecelakaan kerja. Tentu penjaminnya berbeda,”  tuturnya.

Kanit Operasional dan Humas PT Jasa Raharja Cabang Provinsi Kepulauan Riau, Masna Firles, mengatakan, bahwa SEP itu menjadi penting agar data menjadi update sehingga RS harus memperhatikan hal ini.

Kini lanjutnya, untuk mengoptimalkan koordinasi manfaat tersebut Jasa Raharja telah melakukan pembaharuan dengan menambahkan fitur surat jaminan atau Guarantee Letter (GL) elektronik yang dapat di download oleh RS melalui sistem V-Klaim BPJS Kesehatan.

Hal ini memudahkan RS untuk memperoleh GL tanpa menunggu dari peserta.

“Sekarang GL tidak dicetak lagi, biasanya peserta yang bawa surat dari kantor Jasa Raharja baru kemudian diberikan ke RS. Sekarang RS bisa download kalau surat itu sudah
dikeluarkan,” kata Masna.

Masna menambahkan, selain GL elektronik, BPJS Kesehatan juga lebih mudah mengakses
data Jasa Raharja misalnya tampilan sisa plafon.

“Dari Mou terbaru, BPJS Kesehhatan lebih mudah mengakses data kami, itu kenapa sekarang ada yang namanya sinkronisasi,” kata Masna.(*)