batampos.co.id – Kecelakaan kerja yang memakan korban jiwa kembali terjadi di Tanjunguncang. Nahas kali ini dialami empat pekerja PT National Industrial Gases
Indonesia yang berada di dalam kawasan Bintang Industri II, Tanjunguncang.
Tabung gas meledak mengakibatkan satu dari empat pekerja tersebut tewas setelah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah.
Tiga lainnya harus dirawat intensif sebab mengalami luka bakar yang cukup serius di sekujur tubuhnya.
Informasi yang didapat, kejadian nahas ini terjadi Selasa (5/5/2020) sekitar pukul 11.30 WIB. Korban yang meninggal dunia atas nama Frans Siregar yang disebut sebagai head safety di perusahaan tersebut.
Ilustrasi. Foto: Dalil Harahap
Kasus ini tengah didalami jajaran Polsek Batuaji. Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut.
Pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan sebab masih fokus menangani korban yang meninggal ataupun yang selamat.
”Untuk kronologis pastinya besok (Rabu, 6/5) ya. Ini masih sibuk sekali kami. Yang pastinya ada kejadian itu dan sedang kami tangani. Korban empat orang, satu meninggal
dan tiga lainnya dirawat. Karena ledakan gas,” ujarnya.
Menurutnya, perusahan tersebut merupakan perusahaan gas juga makanya masih simpang siur penyebab kecelakaan kerja di perusahaan tersebut ini.
”Orang perusahaan juga terlambat lapor. Kejadian sekitar pukul 11.30 WIB, laporan ke kami baru pukul 15.00 WIB tadi,” ungkap Dalimunthe.(eja)
batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto, meminta kepada camat dan lurah
bekerja lebih keras dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang akan menerima bantuan sembako.
Ia berharap, dalam pembagian sembako itu bisa dilakukan secara merata.
”Informasi dari Komisi I yang melakukan pendataan dari kecamatan, melalui lurah dibantu dengan RT/RW. Untuk yang mengetahui orang yang berhak tidak mendapatkan sembako itu kan para ketua RT/RW, di sanalah digunakan nurani dan objektivitas,” ujarnya.
Dikatakannya, Pemko Batam telah menganggarkan sebesar Rp 180 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam untuk bantuan sembako kepada 300
ribu Kepala Keluarga (KK).
Perangkat RT/RWmembawa bantuan sembako dari Pemko batam yang diambil dari kantor Lurah Tanjunguncang, Batuaji, Rabu (22/4/2020). Saat ini Camat sedang mendata ulang daftar penerima bantuan sembako tahap dua. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Dimana, dalam setiap paket sembako itu bernilai sebesar Rp 300 ribu.
”Berarti 300 ribu (KK) kali Rp 300 ribu berarti Rp 90 miliar untuk bulan Mei dan kemudian bulan Juni dibagikan lagi 300 ribu paket lagi. Jadi total Rp 180 miliar,” tuturnya.
Selain Pemko Batam, pengusaha di Kota Batam juga mengumpulkan sebanyak 120 ribu paket sembako yang akan mulai diserahkan pada Jumat (8/5/2020) besok.
Pria yang akrab disapa Cak Nur ini mengungkapkan bahwa pembagian paket sembako dari pengusaha itu melalui Pemko Batam.
”Nanti Pemerintah Kota Batam yang akan membagi ke masyarakat itu. Jadi totalnya 420 ribu paket,” katanya.
Untuk itu, jika pembagian sembako ini berjalan dengan baik dan merata ke warga Batam yang membutuhkan maka akan cukup.
Sehingga perlu dilakukan koordinasi yang baik dalam penyaluran sembako tersebut.
”Belum lagi bantuan dari LSM atau yayasan yang langsung diserahkan ke masyarakat. Jadi kalau kita koordinasikan dengan baik, insya Allah Batam tidak akan kekurangan,”
imbuhnya.(gie)
batampos.co.id – Pasien positif Covid-19 yang sembuh terus bertambah. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri Isdianto menyampaikan, sudah 33 pasien positif di Kepri yang sembuh sampai Selasa (5/5) petang. Data terakhir, tiga warga Tanjungpinang dan satu warga Batam.
“Alhamdulillah, kita harap jumlah yang sembuh terus meningkat. Kita doakan selalu ada pasien yang sembuh setiap harinya. Dengan begitu Kepri terbebas dari wabah ini,” ujar Isdianto di Gedung Daerah Tanjungpinang.
Pasin covid-19 yang sembuh di Batam adalah pasien 07 dalam cacatan Gugus Tugas Batam, atas nama Diah Sri Purwanti. Seorang Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam (klaster ASN).
“Pasien adalah seorang perempuan bernama Diah Sri Purwanti berusia 57 tahun merupakan ASN Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Batam,” ujar Wali Kota Batam M Rudi.
Diah terkonfirmasi positif pada 9 April lalu. Setelah perawatan hampir satu bulan, Diah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil dua kali uji swab terakhir yang negatif.Dua pemeriksaan swab ini adalah swab kelima dan keenam. Sementara swab pertama hingga keempat selalu positif.(iza/jpg)
batampos.co.id – Sidang lanjutan kasus penyiramam air keras dengan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (6/5). Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggil empat orang saksi, namun dua di antaranya dikabarkan absen.
“Benar hari ini ada sidang lanjutan perkara penyerang Novel Baswedan. Kami meminta empat saksi hadir. Tapi hanya dua yang datang,” kata JPU Fredik Adhar Syaripuddin dikonfirmasi, Rabu (6/5).
Fredik menyampaikan, keempat saksi itu merupakan tetangga Novel Baswedan. Mereka yakni Nursalim, Haryono, Eko, dan Iman sukirman. “Tapi Eko dan Imam berhalangan hadir,” ucap Fredrik.
Dua oknum Brimob Polri Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis didakwa melakukan perbuatan penganiayaan secara terencana terhadap Novel yang mengakibatkan luka berat. Mata Novel Baswedan mengalami luka sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.
Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.
Akibat ulah kedua terdakwa, cedera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar di bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.
Bahkan, akibat perbuatan kedua terdakwa, mata kanan dan kiri Novel berpotensi mengalami kebutaan. Hal ini pun berdampak pada kinerja Novel sebagai penyidik KPK.
Atas perbuatannya, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(jpg)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Suhardi Alius.
Pelantikan Boy Rafli Amar itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 86/TPA tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama BNPT.
“Bahwa saya akan menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalagunakan kewenangan,” ujar Boy Rafli Amar saat membacakan sumpah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/5).
Diketahui, Suhardi Alius dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri. Sementara posisi jabatan yang diisi Boy sebelumnya, yakni Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri, ditempati oleh Irjen Pol Luki Hermawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.
Boy Rafli Amar memulai karir kepolisiannya pada tahun 1988 sebagai Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat dengan pangkat Ipda. Karir pria kelahiran 25 Maret 1965 itu mulai merangkak naik usai menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK pada tahun 1997.
Setelah beberapa kali berpindah-pindah jabatan, pada 2009, Boy ditunjuk sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Namanya kian dikenal masyarakat luas selama menjabat posisi tersebut sekitar satu tahun.
Dia kerap tampil di berbagai media sebagai juru bicara Polda Metro Jaya dalam menyampaikan informasi pengungkapan berbagai kasus kriminal di Ibu Kota.
Pada 2010, dia ditarik ke Mabes Polri dan diangkat menjadi Kabagpenum Ropenmas Polri. Dua tahun berselang, dia dipromosikan menjadi Karopenmas Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.
Boy kemudian ditunjuk sebagai Kapolda Banten pada 2014, sebelum akhirnya ditarik kembali ke Mabes Polri sebagai Kadiv Humas Polri pada 2016, dengan pangkat jenderal bintang dua.
Pada 2017, Boy diangkat sebagai Kapolda Papua. Setahun kemudian, dia dimutasi sebagai Wakalemdiklat Polri, hingga akhirnya kini menjabat sebagai Kepala BNPT.
Selain Boy Rafli Amar, Presiden Jokowi juga melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang telah meninggal dunia pada 14 Maret lalu.
Pelantikan Dien Ediana Rae itu teruang dalam Keputusan Presiden Nomor 37/M tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala dan wakil PPATK.
“Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian,” kata Dian saat membacakan sumpahnya.
“Saya bersumpah akan melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Saya bersumpah akan setia terhadap negara, konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.(jpg)
batampos.co.id – Ada 43 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal di Batam per 5 Mei 2020. Rinciannya; PDP meninggal disertai penyakit penyerta sebanyak 36 orang, PDP meninggal reaktif rapid test satu orang, dan enam meninggal terkonfirmasi positif Covid-19. Usianya berkisar 5-65 tahun.
“Penyakit penyertanya, ada yang jantung, hipertensi, dan diabetes,” ujar Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, kemarin.
Didi menyebutkan, penyelenggaraan semua pasien dengan status PDP meninggal dilaksanakan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19. “Konsekuensinya, kalau meninggal dilaksanakan sebagai pasien Covid-19,” tambah Didi.
Terkait penanganan Covid-19, ia mengimbau masyarakat agar mematuhi imbauan pemerintah maupun pemuka agama. Imbauan merupakan hal penting memutus penyebaran Covid-19.
“Tetap lakukan social dan physical distancing, kalau bisa stay at home. Lalu tingkatkan Germas (gerakan budaya hidup sehat,red),” ujarnya. (yui)
batampos.co.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa mulai besok, Kamis (7/5) akan ada pelonggaran aktivitas transportasi di tengah pandemi Covid-19.
“Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus dan lain-lain untuk kembali operasi,” kata dia dalam rapat bersama Komisi V melalui video conference, Rabu (6/5).
Akan tetapi, dengan catatan harus mentaati protokol kesehatan yang akan ditentukan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Bukan hanya untuk menunjang perekonomian nasional, melainkan juga untuk memberikan fasilitas kepada anggota DPR untuk melakukan perjalanan dinas.
“Jika memang dibutuhkan untuk tugas secara spesifik, bapak-bapak adalah pejabat negara, berhak melakukan movement (pergerakan) sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.
Akan tetapi, kebijakan yang akan berlaku besok ini tidak akan melayani penerbangan yang bertujuan untuk mudik. Untuk logistik, akan berjalan seperti biasanya karena memang dari awal tidak ada larangan.
“Rencananya, operasinya mulai besok 7 Mei, pesawat dan lain-lain, tapi nggak boleh mudik sekali lagi. Kalau kerja harus ke Kalimantan, boleh kalau mau kerja, kalau pulang kampung ya nggak boleh ya,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Polri mulai mendistribusikan bantuan Program Keselamatan bagi para sopir yang terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 26 ribu sopir tercatat telah mengikuti pelatihan sebagai syarat pencairan bantuan tersebut.
“Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp 15,6 miliar kepada 26 ribu pengemudi yang telah menjalani pelatihan,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Rabu (6/5).
Target Polda Metro Jaya sendiri di DKI Jakarta ada 40 ribu sopir yang akan menerima bantuan ini. Untuk 14 ribu sopir yang belum mendapat bantuan saat ini tengah menunggu jadwal pelatihan.
Sambodo menjelaskan, pelatihan kepada para sopir ini dilakukan secara online. Pendataan kepada para sopir sudah dilakukan di 51 titik di seluruh Jakarta.
Pelatihan ini terdiri dari 3 jenis yang diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Pada bulan pertama pelatihan meliputi protokol kesehatan pandemi Covid-19, terutama terkait SOP saat melayani penumpang.
Bulan kedua yakni sopir diajarkan melayani penumpang warga negara asing (WNA). Dan di bulan terakhir terkait keselamatan berkendara. Setiap selesai menjalani pelatihan, maka sopir akan mendapat bantuan Rp 600 ribu.
“Sopir bisa mengambil secara tunai atau ditukarkan di toko-toko yang sudah bekerja sama sehingga bisa dibelikan sembako atau kebutuhan lainnya,” jelas Sambodo.
Sebelumnya, Program Keselamatan Tahun 2020 resmi diluncurkan polri. Program ini akam menyasar mitra lalu lintas yang terdampak Covid-19, seperti pengemudi bus, taxi, truk, angkot, ojek konvensional, andong, becak, kernet, bajaj atau bemo dan rental. Mereka akan menerima bantuan sosial yang dipadukan dengan pelatihan penanganan pencegahan Covid-19 serta pelatihan tertib berlalu lintas.
Peluncuran program ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Polri yang diwakili oleh Kakorlantas Irjen Pol Istiono bersama Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI, Agus Noorsanto. Acara dilangsungkan di gedung NTMC Polri, Jakarta, Rabu (15/4).
“Ada 197.256 orang yang sudah terdata oleh kepolisian di seluruh Polda untuk mendapat bantuan Program Keselamatan. Nantinya ada bantuan yang kami berikan berupa uang sebesar 600 ribu perbulan selama tiga bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” ucap Istiono.(jpg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam merespons keluhan pengusaha dan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, agar diberikan relaksasi dalam pembayaran perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT) atau yang dulu dikenal uang wajib tahun otorita (UWTO).
“BP Batam juga menerima surat permohonan keringanan UWT, salah satunya dari Kadin Kepri yang memohon agar UWT bisa dicicil,” kata Deputi III BP Batam, Sudirman Saad, kepada Batam Pos, Selasa (5/5/2020).
Setelah itu, BP telah membahas di internal dan memutuskan, pembayaran UWT dapat dicicil.
“BP juga telah memutuskan untuk membebaskan denda keterlambatan perpanjangan
UWT bagi lahan yang luasnya kurang dari 200 meter persegi,” lanjutnya.
Secara parsial, BP juga memberikan penundaan pelunasan UWT kepada pengusaha yang mengalami kesulitan membayar karena tersangkut persoalan perbankan.
Dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 3/2020 tentang penyelenggaraan alokasi lahan, BP juga telah memangkas sejumlah birokrasi lahan.
“Jadi, tidak ada lagi rekomendasi pengurusan hak atas tanah dan izin peralihan hak atas tanah. Seluruh dokumen itu sudah mandatori di dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan
Lahan (SPPL),” ungkapnya.
Secara teknis, UWT bisa dicicil sebanyak 10 kali. Dengan kata lain, dalam sekali cicilan,
masyarakat dapat membayar sekitar 10 persen dari total UWT lahan yang telah dialokasikan. Mengenai batas waktu cicilan, BP masih merencanakan formatnya.
Sedangkan untuk penundaan pelunasan UWT, BP Batam memberikan waktu selama tiga bulan.
Di tempat terpisah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam juga memberikan keringanan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang pengurusan seritifikat Hak Guna Bangunan (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 31 Desember 2020 mendatang.
Kepala Kantor BPN/ATR Batam, Memby Untung Pratama, mengatakan, sesuai dengan surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 88.1/SK-HR.01/IV/2020 tentang perpanjangan jangka waktu berlakunya hak atas tanah dan jangka waktu pendaftaran surat keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah.
“Karena kondisi tengah pandemi Covid-19, jadi Pak menteri memberikan kelonggaran bagi masyarakat biasa maupun pengusaha untuk segera memperpanjang sertifikatnya,” ujar Memby, kemarin.
Ia menjelaskan, kondisi saat ini cukup sulit, sehingga ada pengusaha yang datang ke kantor untuk minta dispensasi untuk perpanjangan sertifikat mereka.
Karena untuk pengurusan ini, pemilik sertifikat harus terlebih dahulu membayar UWT di Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Setelah itu dikeluarkanlah surat rekomendasi, sehingga perpanjangan bisa diproses.
“Sektor industri itu paling banyak butuh biaya, sebab nilai UWTO-nya tidak sedikit,
begitu juga pengurusan di sini. Meskipun besar biaya sudah diatur, tapi saat kondisi sekarang, perekonomian cukup sulit, sehingga ada juga pengusaha yang meminta dispensasi, dan pusat sudah mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19,” bebernya.
Memby mengaku, sudah berkoordinasi dengan BP Batam dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait hal ini.
Karena pengurusan perpanjangan ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah ke BP Batam.
“Biar sejalan semua. Jadi, masyarakat yang sudah jatuh tempo tidak buru-buru datang
ke kantor untuk mengurus, sembari menunggu kondisi pulih dan mereka sanggup untuk membayar perpanjangan,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, kelonggaran diberikan dan berlaku kepada pelaku ekonomi agar dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
Ia tidak menampik saat ini banyak informasi yang menyebutkan jumlah pekerja yang harus dirumahkan bahkan PHK karena kondisi perusahaan.
“Kebijakan ini berlaku bagi semua, jadi tidak untuk sektor tertentu saja. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini masyarakat bisa terbantu. Sebab kalau mereka telat memperpanjang hak tanah mereka akan kembali menjadi milik BP Batam. Makanya Pak Menteri mengambil kebijakan ini untuk membantu masyarakat yang sertifikatnya sudah mati,” tambahnya.
Kebijakan ini mulai berlaku 31 Maret lalu. Jadi, sertifikat yang sudah jatuh tempo setelah tanggal tersebut bisa menunda pengurusan perpanjangan hingga 31 Desember mendatang.
“Setiap hari biasanya kami terima 10-20 permohonan untuk perpanjangan ini. Kalau data
cukup banyak pasti yang jatuh tempo setelah 31 Maret ini. Semoga persoalan Covid-19 cepat berlalu dan pelayanan untuk masyarakat semuanya kembali normal,” tutupnya.(leo)
batampos.co.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) selama periode Januari – Maret 2020 berhasil mempertahankan penyalurkan gas bumi sebesar 882 BBTUD.
“Pada triwulan I 2020, jumlah pelanggan tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri, kelistrikan dan pembangunan jargas. PGN saat ini sebagai sub holding gas mengelola lebih dari 390 ribu pelanggan,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama di Jakarta.
Rachmat menjelaskan sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional di berbagai sektor bisnis dalam kondisi prihatin saat menghadapi pandemic COVID-19, PGN akan terus membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi.
Tingginya kebutuhan energi di dalam negeri merupakan peluang bagi PGN untuk mengoptimalkan penggunaan gas bumi.
“Ditengah perlambatan perekonomian global dampak dari pandemi Covid-19, PGN senantiasa berperan aktif dalam menopang ketahanan ekonomi dengan tetap melaksanakan penyaluran gas bumi guna memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri bumi, serta menjalankan proyek-proyek strategis efisiensi energi dan mengurangi beban subsidi seperti gasifikasi kilang pertamina dan program-program penugasan seperti gasifikasi pembangkit listrik dan pembangunan jargas rumah tangga, sektor UMKM dan transportasi,” jelas Rachmat.
Faktor melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada akhir Maret 2020 yang juga berdampak pada penurunan volume niaga gas bumi, penurunan harga ICP sebagai imbas dari adanya pandemi COVID-19 harus diantisipasi dengan tepat.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) selama periode Januari – Maret 2020 berhasil mempertahankan penyalurkan gas bumi sebesar 882 BBTUD. Foto: PGN untuk batampos.co.id
PGN mengambil kebijakan optimasi melalui efisiensi biaya yang tidak terkait langsung dengan pendapatan dan kehandalan jaringan pipa serta optimasi arus kas melalui prioritisasi anggaran investasi.
Dengan begitu diharapkan PGN tetap mampu memberikan kinerja positif ditengah perlambatan ekonomi nasional dan global sehingga PGN tetap dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Kami sangat memahami bahwa Covid-19 akan berdampak secara signifikan terhadap performa PGN termasuk juga kepada pelanggan. Oleh karena itu, kami melakukan beberapa antisipasi atas potensi dampak termaksud di antaranya melalui penerapan kebijakan relaksasi atau keringanan kepada pelanggan terdampak, serta penyesuaian batas pemakaian minimum pada pelanggan, sehingga akan menstimulus konsumsi gas bumi Pelanggan,” imbuh Rachmat.
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa hal ini bertujuan agar pelanggan gas bumi terutama sektor industri tetap kompetitif dan mampu berproduksi ditengah pandemi sehingga tetap dapat menggerakkan roda perekonomian dalam negeri.
Dengan demikian, maka pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam Negeri yang dilakukan PGN secara langsung berkontribusi pada perekonomian nasional.
Dalam menghadapi Pandemi Covid-19 PGN telah membuat beberapa skenario dan simulasi awal atas dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 dan telah pula melakukan koordinasi dan audiensi dengan Pertamina dan Kementerian BUMN mengenai hal termaksud.
Adapun mitigasi risiko yang dilakukan saat ini sudah mencakup atas bisnis proses yang terdampak signifikan, meliputi perlindungan pekerja, kehandalan infrastruktur, manajemen supply and demand, serta optimasi instrumen keuangan.
Beberapa antisipasi atas dampak kinerja keuangan diantaranya adalah menerapkan melakukan efisiensi Opex & Capex, melakukan evaluasi keekonomian rencana investasi, exercise liability Management, dan improvement business plan niaga gas bumi.
“Pada prinsipnya PGN akan tetap berusaha agar PGN tetap menjaga kinerja operasional yang baik dan kinerja keuangan yang sehat dan positif agar senantiasa dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan bangsa dan negara,” tegas Rachmat.
Ditengah kondisi pandemi COVID-19, PGN tengah menyelesaikan proyek pembangunan terminal LNG Teluk Lamong. Saat ini progressnya sudah sekitar 90 persen dan siap diuji coba tak lama lagi.
Nantinya, gas akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Jawa Timur, baik yang disalurkan melalui gas pipa maupun dalam bentuk retail LNG.
Saat ini PGN menjalankan berbagai Peran Strategis BUMN sebagai revenue generator sekaligus agent of development dalam pengelolaan gas bumi.
Peran-peran yang dijalankan diantaranya pembangunan dan pengoperasian infrastruktur hilir, jaringan pipa ±10.000 KM jaringan pipa, termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3800 km, 3 Receiving Terminal, dan SPBG yang menjangkau 17 Provinsi & 59 Kabupaten/ kota.
PGN juga melakukan integrasi pengelolaan infrastruktur dan komoditas sehingga mampu menjadi energi yang kompetitif dan efisien.
Pada tahun 2024, PGN menargetkan pemenuhan energi bagi 4 juta sambungan rumah tangga dan volume 1800 BBTUD Niaga Domestik dapat diwujudkan untuk menyokong kebutuhan gas bumi domestik.
Adapun penambahan infrastruktur gas untuk menunjang target tersebut yaitu 500 KM pipa distribusi untuk eksisting dan perluasan wilayah, 528 KM pipa transmisi, 7 LNG Filling Station untuk truk maupun kapal, 5 FSRU, dan 34 Mini LNG untuk seluruh sektor pengguna gas bumi.(*)
