batampos.co.id – Di tengah merebaknya penyebaran virus corona sejak awal tahun, pengembang di Batam memasang target agar kuota rumah murah subsidi ditambah.
Bagi milenial berkantong pas-pasan, rumah murah memang menjadi pilihan utama.
“Hingga saat ini, kami masih terus kuota rumah subsidi ditambah. Tahun ini, secara nasional kuotanya 102 ribu saja dibanding tahun lalu yang dapat 160 ribu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Real Estate Indonesia (REI) khusus Batam, Achyar Arfan, baru-baru ini.
Rumah murah menjadi pilihan menarik karena skema pembeliannya dianggap kompetitif dan bersahabat.
Keuntungan membeli rumah murah antara lain suku bunga rendah 5 persen tetap per tahun, tenor panjang selama 20 tahun, angsuran terjangkau, uang muka ringan, bebas premi asuransi dan bebas pajak pertambahan nilai (PPN).
Untuk tahun 2020, harga rumah murah sudah ditetapkan sebesar Rp 156,5 juta, naik dari Rp 146 juta pada 2019.
Achyar menyebut, penurunan kuota rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi perhatian serius dari REI Batam.
Kebutuhan rumah di Batam masih sangat tinggi. Berdasarkan data BPS Batam, jumlah penduduk Batam pada 2019 sudah mencapai 1.421.961 orang atau tumbuh 9 persen dari 2018.
Sebanyak 40,76 persen di antaranya adalah generasi milenial berusia 20 hingga 39 tahun atau dalam angka mencapai 579.591 orang.
Kebutuhan terhadap rumah akan semakin tinggi mengingat pertumbuhan penduduk Batam yang terus bertambah dalam rentang 5 hingga 9 persen dalam lima tahun terakhir ini.
Menurut Achyar, idealnya kuota rumah murah terus bertambah sebanyak 2.500 per tahun. Tapi sayangnya, angan-angan tersebut sulit untuk terealisasi.
“2019, pemerintah kasih kuota 160 ribu. Dan tahun depan diintip dari APBN, maka kuota hanya 100 ribu. Nah ini yang saya bilang,
masyarakat harus disadarkan bahwa sekarang fasilitas untuk
mendapatkan rumah layak huni terus berkurang,” ucapnya.
Di Batam, target pembangunan rumah FLPP tahun ini diperkirakan akan berkurang.
Padahal, tiga tahun terakhir ini, kuotanya terus meningkat. Pada tahun 2017, ada 800 unit, tahun 2018 ada 1.200 unit, tahun 2019 ada 1.500 unit.
Dan untuk tahun ini, Achyar belum mendapat jumlah pastinya.
“Untuk 2019 lalu, realisasi sudah 600,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi rumah FLPP di Kepri mencapai 970 unit dengan total kredit sebesar Rp 93,8 miliar.
“90 persen dibiayai oleh BTN yang memang fokus pada bisnis properti,” tegasnya.
Mendengar pengurangan kuota tersebut, bukan hanya target yang akan turun, tapi juga jumlah pengembang yang membangun rumah FLPP.
“Di daftar kita, ada 18 dari 90 pengembang di Batam yang bangun rumah FLPP di Tanjunguncang, Marina, Piayu dan Nongsa,” ungkapnya.(leo)
batampos.co.id – Kapolresta Barelang, AKBP Purwadi Wahyu Anggoro, menegaskan sudah melakukan sosialiasi dan imbauan kepada seluruh pemilik lokasi hiburan untuk menutup usahanya.
Hal ini untuk mencegah kerumunan dan penularan Covid-19.
“Harus tutup, dan setiap hari kita lakukan imbauan (tutup).
Kalau tetap buka bisa ditutup paksa, tapi itu wewenang pemerintah,” kata Purwadi, Minggu (29/3/2020).
Ilustrasi tempat hiburan. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Purwadi menjelaskan, untuk pencegahan penularan virus ini, pihaknya melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah dengan menggunakan kendaraan dan pengeras suara.
Namun, sambungnya, hingga saat ini, pihaknya belum emberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang kedapatan berkumpul.
“Hanya kita lakukan imbauan saja. Kalau masih (berkumpul)
tidak mau pergi, akan kita semprot juga orangnya,” katanya.(opi)
batampos.co.id – Perkumpulan gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Kepri menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Kota Batam.
Total 100 set APD yang diserahkan oleh pengurus PGPI dan diterima Direktur RSUD, Ani Dewiyana, Senin (30/3/2020).
Ketua PGPI Kepri, Pendeta Timbul Silalahi, mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk dukungan dari seluruh jemaat dibawah naungan PGPI Kepri untuk melawan penyebaran virus corona.
Dengan bantuan tersebut, mereka berharap tenaga medis dapat lebih maksimal dalam menangani pasien suspect ataupun positif corona yang sedang menjalani perawatan di RSUD.
Pengurus PGPI Kepri menyerahkan bantuan 100 set APD kepada RSUD Embung Fatimah. Foto: Eusebius Sara/batampos.co.id
“Ya kami tidak bisa berbuat banyak untuk melawan wabah ini. Kami hanya bisa beri sedikit bantuan ini agar tenaga medis sebagai garda terdepan melawan Covid-19 bisa bekerja dengan baik,” jelasnya.
“Baik dalam merawat pasien dan juga baik dalam menjaga kesehatan diri mereka sendiri. Semoga pendemik ini segera berakhir. Kami akan terus berdoa dari tempat kami masing-masing,” ujar Timbul.
Timbul mengatakan, APD yang diserahkan merupakan paket komplit dari alat pengaman petugas medis.
Mulai dari, alat pengamanan wajah dan kepala, baju pengaman sampai sepatu boat dan pelindungnya.
“Total ada 100 set,” kata Timbul.
Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, Ani Dewiyana, sangat berterimakasih atas niat dan dukungan yang baik dari PGPI tersebut.
Pihaknya bertekad akan memaksimalkan layanan medis pasien Covid-19 sehingga semuanya selamat dan kembali sehat seperti semula.
“Ini tanggungjawab kita semua bapak ibu. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari bapak ibu. Kita akan kerahkan semua kemampuan yang ada agar wabah ini segera berakhir,” ujar Ani.(eja)
batampos.co.id – Tenaga medis telah ditetapkan sebagai garda terdepan untuk menangani virus Corona atau Covid-19 yang sedang mewabah di Kota Batam.
Profesi ini tentu berisiko khususnya mereka yang bekerja di rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.
Setiap saat mereka berhubungan dengan pasien yang bisa saja menularkan virus tersebut kepada mereka.
Merekapun meminta jaminan dari pemerintah jika suatu waktu mereka terjangkit penyakit yang telah menggegerkan dunia tersebut.
Inilah yang jadi permintaan utama dari paravhonorer tenaga medis di rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah, saat dikunjungi anggota DPRD Kota Batam, Senin (30/3/2020).
Mereka berharap ada kepastian jaminan jika hal buruk terjadi selama menangani pasien Covid-19 ini.
“Semua kita berharap yang terbaik pak, tapi hal buruk bisa saja terjadi pak. Oke lah kalau PNS jelas jaminan tapi bagaimana nasib kami yang honorer ini,” ujar seorang tenaga medis wanita saat berdiskusi dengan anggota DPRD Kota Batam.
Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Embung Fatimah, Nono, saat menyampaikan keluh kesah tenaga medis yang melayani pasien Covid-19 di rumah sakit tersebut. Foto: Eusebius Sara/batampos.co.id
“Terus terang di rumah sakit ini lebih banyak yang honor daripada PNS. Ini tolong diperhatikan karena kami juga manusia dan punya keluarga di rumah,” katanya lagi.
Curhatan dan harapan petugas medis perempuan itu benar-benar menyita perhatian para wakil rakyat.
Sebab dia menyampaikan keluhannya dengan nada terbata-bata dan berlinangan air mata.
“Coba bapak-bapak ke belakang (ruangan khusus untuk menangani pasien Covid-19), lihat dan tanya petugas medis di sana, bagaiman perjuangan mereka selama ini,” tuturnya.
“Sedih pak sampai tak ingat keluarga di rumah. Mohon ini diperhatikan betul. Apa yang diusulkan oleh manajemen juga segera diperhatikan karena ini untuk kita bersama,” ujarnya lagi.
Wakil Direktur pelayanan medis, Nono, juga tak mampu menahan air matanya. Diapun menyampaikan hal yang sama.
Ada banyak kekurangan yang terjadi di gedung perawatan pasien Covid-19 ini.
Diapun menyampaikan harapan yang sama agar jaminan bagi tenaga honorer diperjelas.
Serta semua kebutuhan rumah sakit yang sudah diajukan manajemen segera dipenuhi.
“Kita tidak tutup-tutupi pak, memang masih banyak kekurangan, termasuk dokter yang bertugas di sana. Ini juga perlu diperhatikan kalau bisa dokter dari Puskesmas yang bisa dialihkan ke sini segera dialihkan,” tuturnya.
Direktur RSUD, Ani Dewiyana, tak menampik keluhan dan harapan petugas medisnya itu.
Diapun mengakui masih banyak kekurangan khusus untuk menangani pasien Covid-19 ini.
Dia berharap agar semua kebutuhan dan harapan tenaga medisnya segera dipenuhi pemerintah.
“Ya seperti inilah pak kami di sini. Harapan kami supaya bapak-ibu Dewan bisa meneruskan harapan kami ini dan secepatnya dipenuhi,” ujar Ani.(eja)
Imbauan pemerintah agar jaga jarak antar-individu (physical distancing) dan di rumah saja (stay at home) dinilai kurang maksimal untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) karena hanya bersifat imbauan dan tak ada sanksi. Lockdown atau karantina wilayah secara terukur dan terbatas bisa jadi jalan keluar.
Hasil rapid test terhadap orang yang dicurigai terinfeksi virus corona di hari pertama, baik itu pasien dalam pengawasan (PDP) maupun orang dalam pemantauan (ODP) yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (29/3/2020) sore,
benar-benar mengejutkan.
Ada delapan orang yang positif Covid-19. Dua dari Batam dan enam dari Tanjungpinang. Jumlah ini masih bisa bertambah karena data dari Karimun belum masuk.
Jika ditambah dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Balitbang Kemenkes sebelumnya yang menggunakan sistem PCR
(polymerase chain reaction) dengan enam orang positif, maka hingga kemarin, jumlah pasien positif Covid-19 di Kepri menjadi 14 orang.
Rinciannya, lima di Batam (3 metode PCR + 2 rapid test), 8 Tanjungpinang (2 PCR + 6 rapid test), dan satu Karimun (PCR).
Meninggal masih tetap enam orang dengan rincian satu pasien positif di Batam, dua PDP yang uji labnya masih dalam proses di Karimun, dan Tanjungpinang, dan 3 PDP di Batam karena penyakit bawaan.
Tidak menutup kemungkinan jumlah pasien positif Covid-19 di Kepri akan terus bertambah beberapa hari ke depan setelah PCR maupun rapid test masif digunakan.
Pergerakan penyebaran Covid-19 sedari awal memang diprediksi lebih kencang.
Apalagi imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah (stay at home), menjaga jarak (physcal distancing), serta memakai masker, semakin hari semakin diabaikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajuddin Nur, menilai stay at home, social distancing atau physical distancing, semuanya bersifat imbauan.
Tidak ada ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Paling kencang hanya membubarkan keramaian.
Tak hanya itu, masyarakat yang berkumpul di suatu tempat asalkan bisa mengatur jarak masih tetap dianggap tak melanggar.
Belum lagi memang kedisiplinan masyarakat yang rendah. Itu terlihat masih banyak yang terang-terangan berkumpul dan berkeliaran.
“Kalau kita bertahan terus dengan stay at home, social
atau physical distancing, serta anjuran pakai masker dan hand sanitizer, tetap berbahaya,” ujarnya, Minggu (29/3/2020).
“Sebab, sumber pembawa Covid-19 ini masih terus masuk ke Kepri, khususnya Batam, hingga saat ini,” ujar Sirajuddin.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan, arus orang masuk ke Kepri, khususnya Batam dari jalur udara saja masih ribuan orang setiap harinya.
Calon penumpang di Bandara Hang Nadim Batam harus disemprot disinfektan melalui bilik yang sudah disediakan di pintu keberangkatan, untuk mencegah penyebaran virus corona, Minggu (29/3/2020). Foto: Cecp Mulyana/batampos.co.id
Bahkan di Bandara Hang Nadim Batam saja, masih berkisar 2.000 hingga 4.000 orang lebih setiap harinya.
Umumnya dari Jakarta dan kota-kota lain yang sudah dikategorikan daerah terinfeksi.
Belum termasuk orang masuk melalui bandara lainnya di Kepri seperti di RHF Tanjungpinang, dan pelabuhan laut, baik menggunakan kapal Pelni maupun angkutan roll on roll off (roro).
Parahnya lagi, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia sejak negara itu melakukan kebijakan lockdown yang masuk melalui pelabuhan laut di Batam, Tanjungpinang, dan Karimun mencapai puluhan ribu.
Yang melalui dua pelabuhan laut di Batam (Harbour Bay dan Batam Center) saja, beberapa hari terakhir sudah di atas 18 ribu
orang.
Belum termasuk orang yang keluar masuk ke Kepri sebelum Singapura melakukan pembatasan dan Malaysia lockdown.
“Artinya, Kepri ini sangat rawan, jadi tidak bisa lagi bertahan hanya sebatas imbauan untuk tetap di rumah, menjaga jarak, dan menggunakan hand santizer, serta masker. Harus ada upaya lebih,” tegasnya.
Ia menilai, langkah paling tepat, segera lakukan Shelter in Place (SIP) atau bahasa lainnya Smart Lockdown (karantina wilayah secara terbatas) di Kepri, khususnya Batam.
SIP ini bukan hal baru di dunia kebencanaan. Rata-rata negara yang rawan, biasa menggunakan SIP atau smart lockdown, untuk menghindari dampak yang lebih buruk.
“SIP ini perpaduan social distancing dengan lockdown atau antara social distancing dengan lockdown,” sebutnya.
Smart lockdown ini berbeda dengan lockdown total. Jika kebijakan lockdown total pasti berat, sebab benar-benar arus orang dan barang benar-benar terhenti.
Masyarakat harus tetap di rumah dan semua kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah.
“Uangnya dari mana, ini berat,” katanya.
Berbeda dengan SIP atau smart lockdown, pemerintah hanya menyiapkan dana jaring pengaman buat masyarakat yang benar-
benar terdampak langsung.
Seperti ojek online yang dihentikan total, cukup pemerintah membantu mereka.
Dengan SIP atau smart lockdown, aktivitas ekonomi di bidang pangan masih bisa beroperasi. Selebihnya, aktivitas ekonomi di bidang non pangan harus dihentikan.
Termasuk arus pergerakan orang dari daerah yang terinfeksi ke Kepri juga wajib dihentikan.
Penerbangan dan pelabuhan angkutan penumpang ditutup.
Juga aktivitas di ruang publik seperti olahraga juga harus
ditutup.
“Toh, orang Jakarta atau daerah lain tak ke Batam juga tak apa-apa. Apalagi cuma 14 hari,” ujarnya.
Dengan SIP, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing bisa menyiapkan regulasinya yang disertai sanksi tegas.
Ia mencontohkan, tempat makan atau tempat kuliner, masih
boleh beroperasi tapi tidak boleh melayani layanan makan
di tempat.
“Harus bungkus, kalau ada yang melanggar, cabut izinnya, polisi bisa beri garis police line,” tegasnya.
Sirajuddin menilai, SIP alias smart lockdown pilihan terbaik yang bisa dilakukan di berbagai daerah di Indonesia daripada lockdown total.
“Lagian SIP ini tak melanggar UU tentang Karantina,” tuturnya.
Hasilnya juga mudah dievaluasi.
“Jika SIP ini tak efektif juga, mau tak mau ya lockdown. Itu pilihan berat karena semua kebutuhan rakyat ditanggung pemerintah, tapi demi keselamatan rakyat ya harus dipilih,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Kota Batam, Aman. Ia juga mendorong Pemko Batam melakukan langkah lebih dari yang ada saat ini.
Sebab, masih banyak warga Batam yang tak disiplin menjalankan imbauan tetap di rumah dan menjaga jarak.
“Masih banyak warga yang masih berkumpul-kumpul dan sebagainya. Jadi belum maksimal. Jadi jika ini terus menerus begini, maka dikhawatirkan penyebaran virus bisa menjadi tidak terkendali,” katanya, Minggu (29/3/2020).
Aman menambahkan, untuk meminimalisir dan mencegah
penyebaran Covid-19 ini, maka Pemko Batam harus membuat langkah baru yang sangat strategis, yang harus diikuti seluruh masyarakat Batam.
Dan kebijakan ini juga diiringi dengan sanksi tegas.
“Bisa dengan cara karantina wilayah atau lokal lockdown atau lockdown terbatas. Hal ini guna untuk meminimalisir pergerakan masyarakat di lokal Batam dan membatasi masyarakat luar yang akan berkunjung ke Kota Batam,” kata Aman.
Terkait sanksi ini, Aman menilai harus ada landasan hukum yang jelas. Karena itu perlu adanya kesepahaman dengan seluruh instansi terkait seperti aparat penegak hukum, Pemko, BP Batam, DPRD Batam, dan lainnya.
“Artinya kita sangat mendukung jika ini dijalankan. Tidak apa-apa kita susah 14 hari tapi untuk kemaslahatan ke depan,” jelasnya.
“Daripada kita mengabaikan ini tanpa mau susah tapi efeknya
merugikan itu semua. Saya pikir ini langkah yang harus segera diambil Pemko,” tegas politisi PKB itu.
Selain lockdown terbatas, hal lain yang perlu dipersiapkan
pemerintah daerah adalah dari sisi anggaran.
Sebab jika ini dilakukan Pemko harus mampu memastikan ketersediaan sembako, bagaimana distribusinya, dan berapa kebutuhan anggaran sepanjang ini dilakukan.
Selanjutnya, di sejumlah rumah sakit juga masih kekurangan alat lindung diri (ADP). Hal ini tentu juga harus menjadi bagian dari sisi anggaran tersebut.
Aman mengakui, sampai saat ini belum ada pembicaraan secara khusus, meskipun DPRD melalui ketua DPRD Batam sudah berkomitmen untuk menyetujui pengalokasian anggaran untuk Covid-19.
Termasuk anggaran APD medis dan anggaran pengamanan
masyarakat jika dilakukan lockdown terbatas tersebut.
DPRD lanjutnya, mengajak Pemko Batam untuk secepatnya
melakukan alokasi anggaran APBD.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk tenaga medis dan untuk masyarakat dalam menghambat penyebaran Covid-19 tercukupi.
“Pemko bersama DPRD harus memastikan seluruh APD dan
kebutuhan lain bisa segera dibeli melalui APBD Batam,” jelasnya.
“Anggaran ini bisa dialokasikan melalui APBD dengan cara alokasi anggaran tersebut,” bebernya.
Aman mengingatkan, jangan sampai pemerintah daerah lalai,
sehingga efek ke depan tidak bisa ditangani secara menyeluruh. Hal ini membahayakan masyarakat.
“Dua langkah ini, lockdown terbatas dan pengalokasian anggaran Covid-19 harus cepat diambil Pemko dan DPRD Batam menganjurkan agar segera dilakukan alokasi anggaran,”
ujarnya.
Karena merupakan instruksi Presiden, Aman menilai, alokasi anggaran dari beberapa anggaran yang ada di APBD yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, bisa dilakukan untuk penanganan Covid-19 ini.
“Berapa proyeksi anggaran dan berapa kira-kira anggaran yang dibutuhkan tentu sudah harus dilakukan penghitungan dan penanganan serius oleh Pemko,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, mengatakan saat ini langkah yang sudah dilakukan Pemko Batam dengan mengajak masyarakat tetap berada di rumah sudah tepat.
Namun begitu, tentu perlu adanya ketegasan lebih lanjut untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Ketegasan itu bisa berupa lockdown secara utuh baik secara terbuka atau lockdown secara terbatas.
Meski di satu sisi akan memberikan dampak ekonomi yang sangat serius bagi masyarakat Batam.
“Bila melihat info medis saat ini, maka kita sangat setuju apabila dilakukan lockdown secara terbuka. Artinya baik keluar maupun masuk ke Batam serta lockdown terbatas yang membatasi masyarakat beraktivitas keluar rumah,” sebut Utusan.
Dalam hal ini, pemerintah juga harus membuka skema pengganggaran untuk membantu masyarakat.
Baik berupa penyediaan sembako murah atau sembako gratis bagi masyarakat yang mudah didapat, sehingga masyarakat dan kemudahan dalam pelayanan publik secara online kepada
masyarakat.
“Apalagi pemerintah pusat telah mendistribusikan kaidah yang
memprioritaskan penganggaran untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.
“Sehingga pemerintah daerah bisa lebih inovatif dalam penggunaan anggaran yang tersedia untuk kemaslahatan masyarakat Kota Batam,” lanjutnya.(nur,gie,rng,iza,opi)
batampos.co.id – Beberapa waktu lalu, beredar kabar bahwa Pemko Batam sudah menyediakan dana darurat untuk mengatasi pandemik Covid-19 yang masih merebak di Kota Batam.
Tak tanggung-tanggung, menurut seorang sumber, dana yang dapat dipakai cukup besar.
“Saya dengar, jumlahnya cukup besar. Saya tak berani sebutkan angkanya, namun dari sebuah pertemuan dengan Pak Wali beberapa waktu lalu, beliau mengatakan sudah merencanakan alokasinya,” kata sumber yang wanti-wanti minta tidak dituliskan namanya, kepada Batam Pos Online (batampos.co.id.), Minggu (29/3/2020).
Sumber itu menyebutkan, rencana itu sudah disampaikan secara informal oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada pimpinan DPRD Batam.
Benarkah? Ketua DPRD Batam, Nuryanto, saat dikonfirmasi melalui WA, mengakui, hingga saat ini masih menunggu pengajuan dari Pemko Batam.
Teknisnya nanti bisa dibahas pada APBD Perubahan Kota Batam.
Ilustrasi. batampos.co.id
“Pada prinsipnya DPRD Batam mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemko Batam dalam penanggulangan penyebaran covid-19,” ujar Nuryanto, kepada batampos.co.id, Senin (30/3/2020).
Namun disampaikannya, hingga saat ini, Pemko Batam belum mengajukan perubahan alokasi anggaran tersebut.
“Berapa saja anggaran penanganan covid-19, demi rakyat Batam kami siap mengalokasikannya, tapi sampai sekarang kita masih menunggu permohonan dari pemko,” sebutnya lagi.
Dijelaskan Nuryanto, perubahan atau realokasi anggaran APBD Batam bisa terjadi dan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Kami sudah menerima arahan dan petunjuk dari Mendagri (Surat Edaran Mendagri), kami harap Pemko bisa lebih cepat mengajukannya,” harap pria yang akrab disapa Cak Nur ini.
Dilanjutkannya, sesuai tupoksi DPRD Kota Batam terkait penanganan Covid-19, pihaknya mempercayakan kepada Pemko Batam, dalam hal ini, Wako Batam sebagai Ketua Gugusnya, sesuai SE terbaru Mendagri tanggal 30 Maret 2020.
“Dewan, terkait penanganan covid-19, kami percaya dengan eksekutif. Langkah-langkah yang diambil sudah sesuai SOP dan arahan pemerintah pusat, pelaksanaaan juga melibatkan seluruh FKPD dan seluruh komponen masyarakat, bersatu padu untuk melawan corona,” tegas Cak Nur, sapaan Nuryanto.
Sementara itu, Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim, mengatakan, Pemko Batam harus lebih cepat mengajukan permohonan realokasi anggaran untuk penanganan corona ini.
“Mesti harus lebih cepat, karena saat ini banyak petugas kesehatan dan yang terlibat dalam penanganan ini, masih mengeluhkan kurangnya alat pelindung diri (APD),” katanya.
“Ini sesuai janji Pak Wali yang pernah mengatakan biarlah tahun 2020 tidak ada pembangunan di Batam, asalkan masalah (corona) ini teratasi. Kita apresiasi perhatian serius Pak Wali ini,” ujar Candra lagi.
Dengan anggaran tersebut, kata Candra, diharapkan pemutusan mata rantai penyebaran corona dapat dilakukan dengan maksimal.
“Tapi juga dalam penggunannya, Pemko Batam diharapkan lebih berhati-hati, karena rawan dengan kebocoran. Untuk itu, harus berbasi data yang akurat, berapa yang disisir, berapa OPD, PDP, dan belanja APD, dan lain sebagainya. Semua anggota Gugus Tugas harus membantu Pak Wali Kota,” pinta Ketua PWI Kepri itu.(cdi)
batampos.co.id – Harga bawang merah di pasaran Batam mulai merangkak naik.
Kini, harga bawang merah sudah mencapai Rp 40 ribu per kilogram (kg), Minggu (29/3/2020).
Naiknya harga bawang merah diduga karena tingginya permintaan, sementara pasokan terbatas dari daerah asal.
Agus, pedagang sayur mayur di Pasar Botania 1 Batam Center mengatakan, harga bawang merah naik sekitar 4 hari belakangan ini.
Saat ini harga bawang sekitar Rp 40 ribu per kilogram. Kenaikan disebabkan permintaan yang tinggi sementara stok menipis. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Dari sebelumnya Rp 28 ribu per kg, kemudian terus merangkak
naik Rp 36 ribu hingga Rp 40 ribu per kg.
”Kalau bawang merah bersih Rp 40 ribu per kg, yang sedang Rp 36 ribu,” terang Agus.
Disinggung penyebab kenaikan bawang merah, Agus mengaku tak tahu persis.
Namun menurutnya, sejak dua minggu belakangan, permintaan bawang merah cukup tinggi.
Sedangkan untuk pasokan dari daerah penghasil terbatas.
”Infonya memang susah dari daerah penghasil, makanya pasokan dibatasi, ” terang Agus.
Sedangkan untuk harga bawang putih berkisar Rp 38-45 ribu per kg. Harga bawang putih cukup mahal, terutama untuk yang kondisinya bagus dan ukurannya besar.
”Kalau yang agak kecil memang agak murah. Ini sudah turun, ke-
marin sempat Rp 60 ribu per kg,” ujar Agus.
Tingginya harga bawang merah juga terpantau di Pasar Mustafa, Batam Center. Hampir semua pedagang menjual bawang merah di kisaran Rp 36-40 ribu per kg.
”Iya, bawang merah memang lagi naik,” terang Rini, salah satu pedagang sayur.
Disinggung terkait kondisi pasar sejak merebaknya Covid-19, menurut dia, pasar lumayan sepi.
Ada pun yang berbelanja, kebanyakan seperti orang terburu-buru.
”Agak sepi sih dibanding biasa. Banyak yang belanja pengen cepat aja,” terangnya.(she)
batampos.co.id – Masyarakat Kota Batam diminta untuk menjaga jarak saat melakukan aktivitas di pasar sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.
”Tetap perhatikan jarak. Pedagang maupun pengunjung harus memakai masker,” kata Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrianb dan Peridagangan (Disperindag) Batam, Zulkarnain, Minggu (29/3/2020).
Tidak hanya itu, setiap orang yang keluar masuk pasar wajib mencuci tangan pada area yang telah di siapkan oleh pengelola pasar.
”Ini demi kebaikan bersama, pasar tetap buka karena kebutuhan dan di pasar harus wajib menerapkan pencegahan ini,” kata dia.
Lalu, bagaimana dengan pasar yang tidak menyediakan cuci tangan, ia menyebutkan, pihaknya telah bersurat kepada pengelola pasar untuk menyediakan ini.
”Besok (hari ini) juga ada pertemuan dengan Asosiasi Pasar Batam, kami akan imbau juga,” ucapnya.
Aktivitas berbelanja di tos 3000, Jodoh, Batam Kepri. Pemko Batam mengingatkan kepada warga dan pedagang untuk menjaga jarak sleama beraktivitas di pasar untuk mencegah penularan virus corona. Foto: batamposco.id / putut ariyotejo
Ia menyebutkan, hal ini seiring penegasan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, bahwa pasar tidak ada yang tutup.
Namun di lapangan harus menerapkan jaga jarak. Bahkan, Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, telah mengarahkan bidang kerja di bawahnya untuk melakukan imbauan ke pasar-pasar, baik secara lisan melalui pengeras suara maupun menyebar span-
duk atau selebaran.
Imbaun langsung salah satunya merespons informasi yang tidak benar terkait pasar akan tutup.
”Sudah dimulai kemarin (Sabtu), besok (hari ini) kami lanjutkan lagi. Pada rapat itu juga akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana evaluasi penyelenggaran kegiatan di pasar di tengah kasus wabah
ini,” papar dia.
Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meluruskan sejumlah isu yang beredar salah satunya perihal pasar. Rudi menegaskan informasi ini merupakan informasi palsu alias hoax.
”Mau pasar, mau mal, mau rumah makan boleh buka, yang kami larang adalah kalau dia berkerumun,” imbuhnya.
Maka dari itu, pihaknya menerapakan kebijakan tetap di rumah jika tidak ada hal yang penting di luar.
Menerapkan belajar maupun bekerja dari rumah hingga mengimbau masyarakat menarapkan jaga jarak satu sama lain.
”Silahkan belanja, tak saya larang, yang penting jaga jarak.
Terapkan sosial distancing,” kata dia.
Ia mengingatkan, jika tidak ada antiseptik, maka lebih baik
sering mencuci tangan dan ini lebih efektif.
”Di sejumlah titik kami siapkan juga tempat cuci tangan. Awasi diri kita supaya tidak terkena virus ini,” tambahnya.(iza)
batampos.co.id – Warga Desa Tiangau, Kabupaten Kepulauan Anambas, membuat inovasi portal penjagaaan Covid-19.
Kepala Desa Tiangau, Hermansyah, mengatakan, pembuatan portal tersebut bertujuan sebagai langkah antisipasi covid-19 di tempat mereka menetap.
“Inisiatif ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama masyarakat Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan. Minggu (29/3/2020).
“Portal ini nantinya akan mengidentifikasi pendatang dari luar dan dari dalam juga kita antisipasi,” sebutnya.
Warga Desa Tiangau, Kabupaten Kepulauan Anambas, saat berjaga di sekitar portal. Portal tersebut dibangun untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di desa tersebut. Foto: Faidil/batampos.co.id
Selain menanyakan kepentingan warga yang akan masuk dan keluar, pihaknya menyediakan penyemprotan disinfektan dan juga tempat cuci tangan.
“Warga kita yang mau keluar, akan kita tanya terlebih dahulu, kalau tidak ada kepentingan, tidak kita kasih keluar,” tegasnya.
Penjagaan portal akan dilaksanakan hingga pukul 23.00 WIB. Pihak desa lanjutnya, akan melakukan musyawarah untuk pemberian insentif kepada warga atau pun petugas yang menjaga portal.
“Kita juga akan minta petugas dari satpol pp, Dishub, Babinsa, dan masyarakat untuk bekerja sama,” tuturnya.
Kata dia, penanganan terhadap penyebaran Covid-19 ini, menggunakan dana penanggulanan desa tidak terduga.(fai)
batampos.co.id – ME, remaja 17 tahun melompat ke laut saat akan ditangkap tim Reskrim Polsek Lubukbaja. Warga
Tanjunguma itu diketahui mencuri sepeda motor di parkiran City Food Court atau tepatnya di samping Grand i Hotel.
Pria 26 tahun yang bekerja di City Food Court tersebut kehilangan motor Honda Beat BP 3705 IF.
“Dari laporan itu kita lakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas pelaku,” kata Arya, Minggu (29/3/2020).
Arya menjelaskan, saat diamankan, pelaku berada di Pelantar Tanjunguma. Bahkan, pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berusaha kabur dengan melompat dan berenang ke laut.
ME, saat diamankan Tim Macan Lubukbaja di Pelantar, Tanjunguma. Ia sempat lari dan menceburkan diri ke laut. Foto: Kapolsek Lubukbaja, Kompol Arya Tesa Brahmana untuk batampos.co.id
“Anggota yang melakukan penangkapan juga terpaksa berenang untuk mengejar pelaku,” katanya.
Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita barang bukti 2 unit sepeda motor. Yakni, Honda Beat dan Yamaha Vega R.
“Pelaku ini sudah beberapa kali melakukan pencurian. Barang curiannya digunakan untuk sehari-hari, dan ada yang dijual,” kat Arya.
Dari pengakuan ME, ia kerap melakukan pencurian di parkiran beberapa food court. Sasarannya, sepeda motor yang tidak dikunci stang.
“Terpaksa mencuri juga untuk biaya sehari-hari. Cari kerjaan susah,” ujar pria tamatan Sekolah Dasar (SD) ini.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 tentang
pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara.(opi)
