Kamis, 30 April 2026
Beranda blog Halaman 10708

Ini Janji Menteri ATR/BPN Kepada Warga yang Menetap di 34 Kampung Tua di Kota Batam

0

batampos.co.id – Sebanyak 1.456 bidang tanah di tiga kampung tua yakni Tanjunggundap, Seibinti, dan Tanjungriau diterbitkan sertifikatnya dan dibagikan ke warga di aula Universitas Batam (Uniba), Jumat (20/12/2019).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengatakan, tuntasnya tiga titik kampung tua ini menyisakan tugas penerbitan sertifikat untuk 34 kampung tua lainnya. Untuk diketahui, Batam memiliki 37 kampung tua.

”Yang di kampung tua, kami akan selesaikan. Dengan bantuan pemerintah daerah atau wali kota, dalam satu atau dua tahun ke depan akan tuntas semua,” kata Sofyan.

Ia mengaku, yang diterbitkan sertifikatnya kini masih sedikit. Pihaknya akan menyisir dan mengindentifikasi segala persoalan yang terkait dengan kampung tua.

Seperti masih berkaitan dengan hutan lindung maupun masih berkaitan dengan Hak Pengalokasian Lahan (HPL) dari BP Batam.

”Ini bagian pertama, bagian kedua kita akan selesaikan semua. Akan lebih mudah karena Pak Wali (Wali Kota Batam, Muhammad Rudi) juga Kepala BP. Tak ada lagi masalah. Insya Allah akan mudah diselesaikan,” imbuhnya.

Dengan adanya sertifikat, selain untuk kepastian hukum akan tanah, juga akses masya-rakat mendapatkan pinjaman.

Sofyan meminta masyarakat tak gegabah menjadikan sertifikatnya untuk jaminan pinjaman keuangan.

Seorang warga menerima sertifikat tanah kampung tua dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di aula Uniba, Batam Centre, Jumat (20/12/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Menurut dia, menjaminkan sertifikat harus untuk kegiatan yang produktif, bukan konsumtif.

Ia mengingatkan nilai tanah tidak akan menyusut, dan sangat disayangkan jika harus dikorbankan karena dijadikan jaminan untuk barang yang nilainya akan menyusut.

”Jangan jaminkan sertifikat untuk beli handphone (ponsel) baru atau motor. Takutnya barangnya sudah rusak, tanahnya hilang,” jelasnya.

“Kalau untuk modal tidak apa-apa, tapi jangan di rentenir yang mencekik. Sekarang ada kredit usaha rakyat (KUR), bunganya rendah,” papar dia lagi.

Ia mengatakan, tahun ini, bunga KUR sebesar 7 persen dan tahun depan akan turun menjadi 6 persen.

Menurutnya, bunga ini jauh mengalami penurunan dibanding awal Presiden Joko Widodo menjabat yakni sebesar 22 persen.

”Kami akan senang jika kelak mendapat kabar kehidupan masyarakat semakin baik bahkan kaya karena program ini,” jelasnya.

“Sebaliknya, akan sangat sedih kalau mendengar tanah hilang,” katanya lagi.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku memiliki harapan yang sama bahwa sertifikasi lahan di kampung tua secepatnya tuntas.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta kepada warga yang belum mendapatkan sertifikat, agar sabar menunggu proses yang terus dilakukan pemerintah.

”Yang belum, sabar pasti akan kita selesaikan, karena kita tidak mau di kemudian hari ada masalah hukum terkait lahan,” pungkasnya.(iza)

Natal dan Tahun Baru, Pelayanan RSUD Embung Fatimah Tetap Buka

0

batampos.co.id – Saat libur Natal mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji tetap memberikan layanan.

Meski poliklinik rawat jalan RSUD Embung Fatimah tutup, namun warga yang hendak berobat tidak perlu khawatir.

Pasalnya, pelayanan kesehatan akan dibuka melalui satu pintu yaitu dari Instalagi Gawat Darurat (IGD).

”IGD buka 24 jam,” ujar Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dewiyana, Jumat (20/12/2019).

Pasien antre di bagian pendaftaran RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji, beberapa waktu lalu. Saat libur Natal dan Tahun baru pelayanan di rumah sakit tersebut tetap buka. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Dia mengatakan, penutupan tersebut hanya berlaku untuk pelayanan poli rawat jalan. Sementara untuk pelayanan emergency atau darurat di Intalasi Gawat Darurat (IGD) dan pelayanan rawat inap, tetap buka seperti biasa.

”Sekalipun ada cuti bersama, namun untuk pelayanan IGD tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Warga yang hendak berobat tidak perlu khawatir sebab ada dokter, bidan dan perawat yang tetap berjaga untuk melayani masyarakat.

Ini bertujuan untuk melayani pasien emergency yang mungkin saja akan masuk selama masa cuti bersama tersebut.

”Hanya poliklinik saja yang tutup. Petugas medis yang berjaga juga tetap dimaksimalkan, karena bagaimanapun bagian pelayanan medis yang tetap buka itu harus terlayani dengan baik,” jelasnya.

Ani menambahkan, IGD juga akan tetap buka saat libur tahun baru mendatang. ”Liburnya sesuai dengan tanggal merah. Tapi kalau IGD tetap dibuka,” tutupnya.(une)

Janji Rudi Hapus UWTO Belum Terwujud

0

batampos.co.id – Janji pembebasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk permukiman dengan luasan 200 meter persegi, gagal terealisasi di 2019 ini.

Pasalnya, untuk menghapus atau menolkan UWTO ini, butuh persetujuan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi, orang yang pertama kali menjanjikan akan menghapus UWTO untuk permukiman dengan luasan lahan 200 meter persegi, saat kampanye pemilihan wali kota Batam 2015 lalu.

Harapan warga akan terwujudnya janji penghapusan UWTO tersebut kian membesar setelah Rudi dilantik jadi kepala BP Batam, September lalu.

Ditanya soal janji penghapusan UWTO ini, Rudi mengatakan masih terus berproses. Namun, ia mengaku tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena yang menentukan adalah Menko Perekonomian dan Menkeu.

“Ini memang tidak terkait saya sendiri, tapi harus minta izin ke Menko dan Menkeu. Dalam proses,” ujar Ru­di, Jumat (20/12/2019), usai pe­nyerahan sertifikat untuk rak­yat di Aula Universitas Batam.

Ilustrasi perumahan.Janji pembebasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk permukiman dengan luasan 200 meter persegi, gagal terealisasi di 2019 ini. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

“Jika selesai kami akan sampaikan ke media. Tunggu perintah Men­ko dan Menkeu,” katanya lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua BP Batam, Purwiyanto, mengatakan UWTO tidak semata-mata berkaitan dengan kementerian, namun juga dengan Presiden Joko Widodo.

Sebab, pendapatan UWTO dari sektor perumahan mencapai Rp 300 miliar. Jika dihapus, pendapatan tersebut tentu akan hilang.

Seandainya rencana penghapusan direalisasaikan, kata dia, pihaknya harus mencari celah untuk menutupi pendapatan yang hilang tersebut.

“Pendapatan dari sana (UWTO, red) cukup besar, Rp 300 miliar. Kalau kecil tak masalah, tapi kalau besar begitu harus cari gantinya, kalau tidak begitu pegawai tak dapat gaji dong,” terangnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengatakan usul penghapusan UWTO sesuatu yang dilematis.

Di satu sisi, masyarakat kelas bawah dengan luasan tanah 200 meter perlu dipertimbangkan untuk bebas dari UWTO.

Di sisi lain, BP Batam akan kehilangan pendapatan.

“Tapi saya tak bisa buat keputusan, karena itu sumber pendapatan BP Batam,” ujarnya.(iza)

219 Kasus Kebakaran Selama 2019, Ini Rinciannya

0

batampos.co.id – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Batam mencatat ada 219 kasus kebakaran yang terjadi di Batam sepanjang 2019.

Kepala Bidang (Kabid) Pemadam dan Penanggulangan Bencana Damkar Batam, Tongam Reigianto, mengatakan, jumlah ini menurun dibandingkan 2018, dengan total kejadian sebanyak 273 kasus.

Pada 2019, kejadian kebakaran lanjutnya paling banyak terjadi di Maret.

Petugas pemadam kebakaran menyemprot lahan yang terbakar di area hutan KSOP Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kamis (7/11/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

“Ini artinya sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya pencegahan berjalan cukup efektif,” ucapnya, Jumat (20/12/2019).

Berikut rinciannya:

  1. Januari 17 kali.
  2. Februari 41 kali.
  3. Maret 44 kali.
  4. April 13 kali.
  5. Mei 3 kali.
  6. Juni 5 kali.
  7. Juli 11 kali.
  8. Agustus 35 kali.
  9. September 32 kali.
  10. Oktober 2 kali.
  11. November 12 kali.
  12. Desember hingga 19 Desember, 4 kali.

Dari 219 kasus itu terdiri dari bangunan umum sebanyak 11 kejadian kebakaran, bangunan perumahan 25 kasus, sedangkan kendaraan bermotor 2 kasus, kapal 6 kebakaran, paling banyak terjadi pada hutan atau semak, yakni sebanyak 128 kasus, dan sebanyak 44 kejadian pada bencana lainnya.(mib)

PGN Rangkul SDM Penyandang Disabilitas

0

batampos.co.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membuka kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Semangat ini merupakan komitmen PGN dalam menyalurkan energi baik kepada setiap insan di seluruh negeri.

Kali ini, PGN membuka kesempatan bagi kaum disabilitas untuk bisa bekerja di lingkungan kerja PGN.

Selama masih memiliki kemampuan dan keahlian yang kompeten dibidangnya, kekurangan secara fisik bukan menjadi hambatan untuk bekerja di PGN.

“Selama berkiprah sebagai Subholding gas, PGN berkomitmen untuk menyalurkan energi baik melalui berbagai sektor,” ujar Desima Siahaan selaku Direktur SDM dan Umum PGN.

Oleh karena itu kata dia, PGN mengajak seluruh insan PGN dalam menjalankan komitmen tersebut.

Setiap insan PGN lanjutnya, siapapun itu asalkan memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, berhak mendapatkan kesempatan untuk bisa berdedikasi pada PGN.

“Dengan spirit energi baik yang tiada henti, tidak ada alasan untuk menghalagi semangat penyandang disabilitas bisa bergabung bersama PGN,” kata dia.

Dalam memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas, PGN mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Khususnya terkait Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi.

“Kinerja, kemajuan dan pertumbuhan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh para pekerjanya,” jelasnya.

Dian Lestari Anggaraini (kanan), penyandang tuna rungu ringan yang tergabung dalam Divisi Human Capital Management (HCM) PGN. Dalam menjalankan perannya sebagai Subolding Gas, PGN merangkul siapa saja yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik, termasuk penyandang disabilitas. Foto: PGN untuk batampos.co.id

Untuk itu lanjutnya, PGN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

“Di samping memberikan kesempatan bagi seluruh insan PGN untuk mencapai potensi mereka yang tertinggi,” imbuh Desima.

Dukungan penuh PGN dalam membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkarya merupakan semangat PGN dalam menjalani penghormatan Hak Asasi Manusia.

Hal ini selaras dengan penghargaan “Perusahaan dengan Kinerja Penghormatan HAM Terbaik” yang diraih PGN beberapa waktu lalu dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).

PGN berhasil menempati posisi 5 besar perusahaan yang secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam menjalankan bisnisnya.

Kriteria penilaian dalam penghargaan ini meliputi pelaksanaan penghormatan HAM oleh perusahaan publik melalui penyusunan kebijakan, prosedur, sistem manajemen penghormatan HAM di masing-masing perusahaan dan kinerja ketaatan atas HAM terkait kegiatan perusahaan.

Studi dari FIHRRST merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP) yang disahkan oleh PBB sejak 6 Juni 2011.

UNGP menjadi standar yang diakui secara internasional tentang bisnis dan HAM bagi negara dan perusahaan.

“Dari 100 perusahaan, dipilih 10 besar perusahaan di mana PGN masuk menjadi salah satu perusahaan publik yang mendapat award atas implementasi prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam menjalankan bisnisnya,” tuturnya.

“Kami bangga dan akan terus berkomitmen dalam penegakan HAM dalam setiap operasi perusahaan,” ujar Desima lagi.

Persiapan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus) juga terus dipersiapkan oleh PGN untuk menghadirkan lingkungan kerja yang ramah disabilitas.

Saat ini terdapat beberapa pegawai penyandang berkebutuhan khusus di dalam lingkungan kerja PGN.

Salah satunya adalah Dian Lestari Anggaraini, penyandang tuna rungu ringan yang tergabung dalam Divisi Human Capital Management (HCM) PGN.

Dian lolos rekrutment bersama BUMN dan bergabung dengan PGN sejak bulan Agustus 2019 lalu.

Menurut Dian, rekrutmen bersama BUMN yang bekerja sama dengan FHCI (Forum Human Capital Indonesia) merupakan salah satu program yang sangat bagus.

FHCI membuka kesempatan yang sama untuk berbagai kalangan baik reguler maupun disabilitas dari seluruh Indonesia.

FHCI merupakan forum komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pemikiran strategis dan kebijakan dalam bentuk saran, kajian, masukan, pendapat serta rekomendasi terkait dengan pengembangan Human Capital kepada Kementerian Negara BUMN dan masing-masing BUMN.

Dalam memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta meluaskan jaringan perusahaan, PGN sudah terdaftar dalam organisasi tersebut.

The work-life balance yang sangat terasa. Selain itu, lingkungan kerja yang kekeluargaan dan teamwork yang baik membuat suasana kerja sangat nyaman,” jelasnya.

“PGN juga selalu terbuka dengan ide-ide baru dari seluruh pekerja yang membuat perusahaan terus berkembang dan berinovasi,” ucap Dian.(*)

Dari Rp 8 Ribu Menjadi Rp 30 Ribu

0

batampos.co.id – Beberapa hari jelang hari raya Natal, harga sejumlah sayuran melonjak drastis. Pedagang beralasan, harga sayuran naik karena jumlahnya langka akibat pasokan terbatas.

Harga sayuran yang melonjak drastis adalah bayam. Harga sayur bayam biasanya dijual Rp 8 ribu per kilogram (kg), saat ini dijual antara Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kg.

Asnah, pedagang sayur di Pasar Botania 1, Batam Kota, mengatakan harga sayuran terus merangkak naik. Hampir setiap hari ada kenaikan harga sayuran.

”Bayam saja Rp 30 ribu per kg, memang naik drastis,” terangnya.

Karena tingginya harga ba-yam, ia tak berani menjual dengan jumlah banyak. Sebab, peminat sayur bayam pun berkurang seiring harga yang memang mahal.

”Paling ambil dua sampai tiga kg. Tak berani banyak, karena yang beli juga sedikit-sedikit,” jelas Asnah.

Menurut dia, naiknya harga sayuran diindikasi karena kondisi curah hujan yang tinggi. Sehingga, banyak petani yang tak memanen sayur.

”Katanya banyak sayur yang busuk karena hujan terus, makanya sayur langka dan mahal,” imbuhnya.

Sementara di Pasar Mustafa, Batam Center, harga bayam dijual Rp 22 ribu hingga 26 ribu per kg.

Tak hanya bayam, sayuran jenis lain juga turut naik seperti kangkung Rp 22 per kg, sawi Rp 25 ribu per kg dan kacang panjang Rp 30 ribu per kg.

”Untuk harga tomat naik lagi, dari Rp 20 ribu, naik Rp 23 ribu per kg,” kata Agung, penjual sayur di pasar tersebut.

Sejumlah warga memilih sayuran saat belanja di pasar Mega Legenda. Saat ini harga bayam mencapai Rp 30 ribu per kilogram. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Lonjakan harga sayur bayam juga terjadi di Pasar Tos 3000 Jodoh. Sayur hijau itu dijual hingga Rp 30 ribu per kg.

”Bayam harganya kayak ayam potong,” kata Siti, pedagang sayur di pasar tersebut.

Selain harga sayuran, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya bawang merah dijual antara Rp 28 ribu hingga Rp 30 ribu per kg, kini harganya naik jadi Rp 34 ribu per kg.

”Itu bawang Jawa, kalau bawang Birma masih bisa Rp 20 ribu per kg,” kata Nani, pedagang bawang.

Hal serupa juga terjadi di Pasar Fanindo, Batuaji. Harga sayur segar melonjak sejak tiga hari belakangan ini.

Kenaikan mencapai tiga kali lipat, sebab stok sayur segar dari petani atau grosir berkurang jauh.

Sayur bayam yang semula Rp 12 ribu per kg naik jadi Rp 23 ribu per kg, sawi dari Rp 12 ribu jadi Rp 18 ribu per kg, dan kangkung dari Rp 10 ribu jadi Rp 16 ribu per kg.

Kenaikan paling siginifikan terjadi pada sayur kacang panjang yang mencapai Rp 32 ribu per kg. Padahal sebelumnya, hanya Rp 7 ribu hingga Rp 10 ribu per kg.

Sejumlah pedagang sayur di pasar tersebut menyebutkan, kenaikan ini karena pasokan sayur dari petani ataupun grosir berkurang drastis sejak sepekan yang lalu.

”Pasokan sedikit, makanya mahal sekarang,” kata Irma, seorang pedagang, Jumat (20/12/2019).

Sementara dari petani sayur di Batam menuturkan, kenaikan harga sayur ini dipicu karena gagal panen.

Selama musim hujan ini, sayur tak bisa tumbuh dengan baik, termasuk kangkung.

”Air berlebihan makanya tak bagus buat perkembangan sayur. Jadi sih jadi, cuma tak banyak karena banyak yang rusak. Sawi sama bayam yang paling terdampak,” ujar Andi, petani sayur di Marina.

Lonjakan harga sayur menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi keluhan serius para ibu rumah tangga.

Mereka merasa keberatan dan harus putar otak untuk tetap menjaga isi dompet. Jumlah sayuran segar yang dibeli dibatasi.

”Padahal sebentar lagi Natal dan Tahun Baru, mau tak mau tetap beli karena pasti dibutuhkan. Semoga ada solusi dari pemerintah,” harap Erni, seorang warga.(she/eja)

Dua Hari PNS Batam Libur

0

batampos.co.id – Pegawai negeri sipil (PNS) Pemko Batam hanya boleh libur dua hari di hari raya natal.

Yakni tanggal 24 dan 25 Desember 2019. Pemko juga telah menyiapkan sanksi bagi PNS yang melanggar.

Kabag Humas Pemko Batam, Efrius, mengatakan, hari raya natal jatuh pada Rabu (25/12/2019).

Artinya, seluruh PNS hanya dapat tambahan libur di cuti bersama Selasa (24/12/2019).

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Bata. Pemko Batam hanya memberikan libur dua hari untuk para PNS di kota Batam pada hari raya Natal. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

“Hari Senin (23/12) tetap masuk seperti biasa, karena tak masuk cuti bersama,” terang Efrius.

Diakuinya, hari Senin memang hari terjepit diantara hari Minggu dan cuti bersama hari Selasa. Meski begitu, PNS dilarang libur dan tetap beraktifitas seperti biasa.

“Tak boleh libur, tetap masuk. Kan sudah dikasih cuti bersama. Kalau melanggar, sudah ada sanksi bagi mereka,” ujar Efrius.

Menurut dia, aktivitas Pemko Batam hanya non aktif selama dua hari, Selasa dan Rabu. Pada hari Kamis, aktifitas sudah mulai normal lagi.

“Tak boleh ada yang tambah cuti, kecuali memang kondisi darurat,” pungkas Efrius.(she)

Begal Divonis 18 Bulan Penjara

0

batampos.co.id – Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis pidana 18 bulan penjara kepada terdakwa pelaku begal SM.

Terdakwa diketahui membawa kabur satu unit ponsel dan uang tunai Rp 2,5 juta milik korbannya Harno alias Atak.

Menurut Ketua Majelis Hakim, terdakwa terbukti melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan divonis 1 tahun 6 bulan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), dimana terdakwa semula dituntut dua tahun penjara.

“Saya menerima (vonis ini) yang mulia,” ujar Sahat Martumbur.

Dalam persidangan, majelis hakim menilai terdakwa mengakui perbuatannya di depan majelis hakim dan terdakwa bersikap sopan selama sidang.

Kemudian terdakwa masih mempunyai tanggungan yakni anak dan istri serta belum pernah dihukum.

Ilustrasi. JawaPos

Sementara jaksa pengganti Rizky juga menerima putusan dari majelis hakim.

Sementara dalam dakwaan JPU, terdakwa melakukan aksi perampokan terhadap Harno alias Atak yang saat itu tengah memarkirkan sepeda motornya dan hendak masuk ke rumahnya di Perumahan Nusa Jaya, Batamkota.

Melihat korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan menodongkan pisau. Pisau tersebut ditodongkan terdakwa tepat didepan wajah korban sambil meminta korban untuk tidak bergerak dan berteriak.

Terdakwa kemudian meminta korban untuk menyerahkan tas dan dompet, akan tetapi korban sempat berusaha melawan dengan menahan pisau itu hingga membuat tangannya luka.

Tidak berhasil merebut pisau, kemudian terdakwa kembali mengarahkan pisau itu ke perut korban sehingga korban tidak bisa melawan lagi.

Merasa terpojok dan tidak bisa melawan lagi, korban kemudian menyerahkan ponsel merek OPPO F9 dan tas berisi uang Rp 2,1 juta sambil meminta terdakwa untuk tidak mengambil surat penting.

“Akan tetapi terdakwa saat itu tetap meminta korban untuk tidak berteriak dan mengejarnya sambil lari membawa barang-barang milik korban,” ujar Jaksa Rizky.

Adapun barang korban berupa ponsel OPPO milik korban digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Sementara uang tunai sebesar Rp 2,1 juta digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7 juta.(gie)

Terkait UWT, Menteri ATR/BPN: Itu Sumber Pendapatan BP Batam 

0

batampos.co.id – Wacana pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) untuk pemukiman dengan luas tanah maksimal 200 meter persegi belum ada perkembangan.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih akan merumuskan kebijakan terkait rencana tersebut.

“Nanti kami bicarakan. UWT ini kan kewajiban yang harus dibayar kepada otorita (BP Batam), itu tergantung kebijakan otorita,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil usai penyerahan sertifikat untuk rakyat di Aula Universitas Batam, Jumat (20/12/2019).

Ia mengaku, bahwa masyarakat kelas bawah dengan luasan tanah tersebut perlu dipertimbangkan untuk bebas dari UWT. Dalam hal ini perlu perumusan kebijakan.

“Tapi saya tak bisa buat keputusan, karena itu sumber pendapatan BP Batam,” katanya.

Perihal ini sejatinya berbeda dengan pernyataannya dalam lawatannya ke Batam Jumat (21/6/2019) lalu.

Saat itu Sofyan mengatakan, keputusan pembebasan UWT untuk lahan rumah dengan luas 200 meter ke bawah akan diambil tahun 2019 ini.

Ilustrasi perumahan. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Hanya saja, lahan-lahan tersebut tidak menjadi hak milik melainkan hanya Hak Guna Bangunan (HGB).

“Enggak hak milik, itu (lahan untuk rumah 200 meter persegi) Hak Guna Bangunan (HGB),” katanya.

Bahkan, sejumlah rumah yang pernah diberikan hak milik, dengan berdasar pada persyaratan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam akan diturunkan statusnya jadi HGB seandainya dijual.

“Akan turun jadi HGB, cuma UWT-nya nol (bebas UWT),” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengaku perihal ini terus berproses.

Namun ia mengaku, dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri perlu ada restu dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

“Ini memang tidak terkait saya sendiri tapi harus minta izin ke Menko dan Menkeu. Dalam proses, jika selesai kami akan sampaikan ke media. Tunggu perintah Menko dan Menkeu,” pungkas Rudi.(iza)

Pemesanan Kamar Hotel Hampir Penuh

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Ardiwinata, mengatakan, jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), jumlah pemesanan kamar hotel di Batam hampir sudah mulai padat.

“Alhamdulillah, semalam baru dapat informasi, kamar hotel sudah mulai penuh dipesan wisatawan yang akan berlibur di sini,” ujarnya, Jumat (20/12/2019).

Ardi memperkirakan ribuan wisatawan mancanegara (wisman) akan masuk ke Batam untuk menghabiskan waktu liburnya.

Wisatawan asal Singapura berfoto bersama dengan latar belakang landmark Welcome To Batam. Dinas Pariwisata Kota Batma menyatakan tingkat hunian hotel jelang perayaan Natal dan Tahun Baru mulai padat. Foto: Dalil Harahap/ batampos.co.id

Tidak saja hotel, restoran bahkan pusat perbelanjaan akan dipenuhi para wisman.

“Kami berharap ada perputaran ekonomi yang terjadi hingga akhir tahun ini,” katanya.

kata dia, semakin lama para wisman berada di Batam akan semakin baik. Terutama dari sisi ekonomi.

“Untuk itu pelaku usaha kita harap siap menyambut kedatangan wisman,” bebernya.(yui)