batampos.co.id – Sebagai lembaga yang sudah 22 tahun berkomitmen memberdayakan Indonesia melalui dana ZIS dan WAKAF, bukanlah perjalanan mudah untuk mensosialisasikan wakaf produktif di Indonesia.
Di awal perjalanannya Rumah Zakat mulai memperkenalkan wakaf lewat program-program charity seperti wakaf jembatan, wakaf sumur air, mesjid, dan penyediaan berbagai fasilitas umum.
Pada tahap selanjutnya, Rumah Zakat mulai beralih menawarkan wakaf untuk dikelola sebagai aset produktif.
Di mana dana wakaf dialokasikan untuk pengelolaan kebun produktif, sekolah, dan juga klinik. Dan kini Rumah zakat mulai bergerak untuk mengelola wakaf saham.
Selasa (21/1/2020) di Ballroom Bursa Efek Indonesia Rumah Zakat bersama MNC Sekuritas didukung oleh Bursa Efek Indonesia Pasar Modal Syariah telah meluncurkan wakaf saham.
Wakaf saham adalah salah satu jenis wakaf produktif dan termasuk ke dalam aset bergerak.
Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, namun harta yang diwakafkan berbentuk saham.
Wakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf.
Rumah zakat bersama MNC sekuritas meluncurkan wakaf saham. Foto: Rumah Zakat untuk batampos.co.id
Pemanfaatan saham akan disesuaikan dengan akad wakaf. Dengan adanya wakaf saham, investor akan melakukan dua hal bersamaan yaitu investasi sekaligus kegiatan sosial.
Peluncuran Wakaf saham ini ditandai dengan Penandatanganan nota kesepahaman kemitraan wakaf saham yang dilakukan oleh CEO Rumah Zakat Nur Efendi dan Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, didampingi oleh Chief Wakaf Officer Rumah Zakat Indonesia Soleh Hidayat dan Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria.
Seremoni ini juga disaksikan oleh Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia Risa E. Rustam.
CEO Rumah Zakat Nur Efendi dalam sambutannya menyampaikan bahwa hakikatnya wakaf hanya dipergunakan untuk kemaslahatan umat.
Harta wakaf yang dititipkan kepada lembaga wakaf atau yang disebut nadzir harus diproduktifkan, sehingga menghasilkan manfaat bagi orang yang membutuhkan.
“Oleh karena itu kami meyakini bahwa wakaf merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat Indonesia” ujarnya
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyambut positif kerja sama yang baru terjalin ini.
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini juga berbanding lurus dengan pertumbuhan investor syariah MNC Sekuritas, jelasnya.
Tidak tanggung-tanggung, peningkatan jumlah investor syariah MNC Sekuritas per Desember 2019 mencapai 78% dibandingkan dengan tahun 2018.
“Sebagai sekuritas yang memiliki wakaf digital pertama di Indonesia, MNC Sekuritas berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi di berbagai wilayah Indonesia,” katanya.
“Melalui 134 point of sales, kami optimis peningkatan investor syariah, termasuk wakif yang berwakaf melalui MNC Wakafku, akan semakin signifikan pada tahun ini. Dengan sistem yang canggih dan praktis, berwakaf saham dan uang yang ada di Rekening Dana Nasabah (RDN) dapat lebih mudah dan fleksibel,” jelas Susy.
Nur Efendi pun berharap dengan program ini, pemahaman umat muslim pada wakaf dapat semakin meningkat.
Dan wakaf bisa menjadi salah satu jalan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia
“Pemanfataan wakaf saham akan mendukung pergerakan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Masyarakat (Bummas) yang menaungi potensial untuk tumbuh besar di 2.814 titik desa berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia” tambah Nur Efendi.(*)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam merespon keluhan masyarakat dan pelaku usaha terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang dinilai merugikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Batam.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan sebagai pejabat yang ditunjuk mengurus investasi wajib untuk membicarakan hal ini. Pihaknya, kemarin, langsung merapatkan perihal tersebut di internal BP Batam.
“Kami akan cari formula baru. Kami akan laporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), supaya PMK tersebut bisa ditinjau ulang,” ujar Rudi, Senin (20/1).
Ia juga menyampaikan, pihaknya akan ke Kemenkeu secara resmi karena sumber aturan itu dari kementerian pimpinan Sri Mulyani tersebut.
“Tugas kami laporkan kembali (adanya keluhan). Apa solusi dari Ibu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, kita tunggu,” kata dia.
Sebelumnya, kalangan pengusaha menilai, PMK 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, merugikan pelaku UMKM di Batam.
Karyawan PT Pos Indonesia cabang Batam, Batam Center, sedang menyusun barang-barang paket sebelum dikirim, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Khususnya yang berdagang melalui media daring (online) untuk pasar luar Batam. Terutama reseller barang-barang impor dari berbagai negara yang masuk ke Batam tanpa kena pajak.
“Meski tujuan sebenarnya dari PMK tersebut untuk melindungi produsen dalam negeri, namun kebijakan tersebut berdampak langsung kepada pelaku UMKM yang bergerak dalam bisnis penjualan online, khususnya di Batam,” kata ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, Sabtu (18/1/2020) lalu.
Rafki menjelaskan, selama ini, para pengrajin dalam negeri banyak yang gulung tikar karena kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri, terutama dari Tiongkok.
“Jadi untuk melindungi mereka, pemerintah mengeluarkan kebijakan itu,” terangnya.
Sebenarnya, dalam PMK 199 tersebut pemerintah juga melakukan rasionalisasi pembayaran pajak dan bea masuk dari 27,5 persen menjadi 17,5 persen.
Jadi, biaya pajaknya menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya.
“Namun, bagi pengusaha online shop yang ada di Batam, tetap menjadi berat dan menyebabkan produknya menurun daya saingnya karena harganya akan menjadi mahal. Kemungkinan ada penurunan penjualan dibandingkan sebelumnya,” jelasnya.
Selain itu, juga akan berefek pada penyedia usaha jasa pengiriman. Jika biasanya pengiriman banyak karena banyaknya warga Batam yang menjual beragam produk lewat jejaring sosial, setelah diberlakukan aturan itu, dipastikan akan turun drastis.
Rafki mengimbau agar sosialisasi PMK ini dilakukan terlebih dahulu sebelum berlaku 30 Januari nanti.
“Supaya menyamakan persepsi antara pemerintah dan pengusaha serta untuk meredam keresahan pengusaha online shop akibat PMK tersebut. Tentunya masyarakat dan dunia usaha perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai PMK tersebut,” paparnya.(iza)
batampos.co.id – Tersiar kabar perusahaan Amerika, McDermott, mengalami kolaps di negara asalnya, ditanggapi santai Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Ia menilai kondisi McDermott di Batam masih aman-aman saja. McDermott merupakan salah satu perusahaan multinasional yang pertama kali beroperasi di Batam.
Ada ribuan warga Batam yang menggantungkan kehidupannya dari proyek di sana.
Dikhawatirkan persoalan yang mendera McDermott di negara asalnya, berdampak pada proyek mereka yang ada di Batam.
Ilustrasi. Security PT Mc Dermott Indonesia, Batuampar-Batam. Foto: Yusuf Hidayat/Batam Pos
“Saya tidak bicara masalah internal (Mc Dermott). Tapi kalau investasi mereka terganggu karena peraturan daerah, maka ini harus saya sikapi dan carikan solusinya,” kata Rudi, Senin (20/1/2020).
Ia menjelaskan, dirinya akan menaruh perhatian jika perusahaan asing tidak bisa melanjutkan investasinya karena adanya hambatan yang datangnya dari daerah.
“Sekarang saya akan tandatangan peraturan kepala (Perka) mengenai lalu lintas barang dan UWTO untuk memudahkan para investor,” jelasnya.
Rudi mengungkapkan, untuk menggaet investasi, maka BP harus menyiapkan lahannya dan mempermudah perizinannya.
“Saya harap lahan jangan dijadikan investasi tapi menjadi bagian dari investasi,” tutupnya.(leo/iza)
batampos.co.id – Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang akan menindak tegas sopir angkutan umum yang tidak mematuhi aturan.
Kapolresta Barelang, Kombes Pol Prasetyo Rachmat Purboyo, menyatakan, dirinya sudah memerintahkan personel Satlantas Polresta Barelang untuk menilang angkutan umum yang menyakhi aturan.
“Saya sudah perintahkan anggota untuk langsung tilang. Bagi masyarakat yang melihat juga bisa videokan dan lapor ke kita. Pasti langsung ditindak,” katanya.
Prasetyo menjelaskan, selain melanggar aturan, dari laporan masyarakat,angkutann umum tersebut juga kerap ugal-ugalan. Bahkan terlibat kecelakaan.
“Tentunya hal ini (ugal-ugalan) ini tidak hanya membahayakan sopir. Tapi juga membahayakan penumpang dan pengendara lain,” katanya.
Mengantisipasi kecelakaan tersebut, pihaknya rutin menggelar razia kadar alkohol kepada sopir angkutan umum, taksi, truk, hingga Trans Batam.
Razia kadar alkohol tersebut dengan menggunakan alat Alkometer. Alat Alkometer ini memiliki tingkat keakuratan hampir mencapai 100 persen.
Orang yang kadar alkoholnya hendak dicek, cukup meniupkan nafasnya pada alat tersebut.
Secara otomatis, jika orang tersebut menenggak minuman keras maka akan ketahuan.
“Razia ini rutin kita jalankan, dengan mengambil titik lokasi acak, tanpa diketahui para sopir. Jadi, jangan sampai kecelakaan disebabkan human error, tapi karena pengaruh alkohol,” tegasnya.(opi)
batampos.co.id – Perusahaan asal Jepang yang terkenal dengan printernya, Epson Indonesia, bertandang ke redaksi Batam Pos, Senin (20/1/2020).
Tujuan dari kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi dengan media terbesar dan terpercaya di Kepri itu.
”Kami ingin silaturahim. Kebetulan saya merupakan barisan awal dari Epson Indonesia. Epson Indonesia ini berdiri di Jakarta, 1 Oktober 2000,” kata Manager Marketing Communication Department Sales and Marketing Division Epson Indonesia, Nolly Dhanurendra.
Nolly mengatakan, Epson sudah banyak berkembang dari awal terbentuknya di Indonesia. Dulu, Epson hanya memproduksi satu tipe produk saja, yakni printer.
Direktur Batam Pos Guntur Marchista Sunan, Manager Iklan Batam Pos Tri Agus, dan Pemimpin Redaksi Batam Pos Muhammad Iqbal, berfoto dengan Manager Marketing Communicator Departement Sales and Marketing Division Epson Indonesia, Nolly Dhanurendra dan jajaran saat kunjungan ke kantor Batam Pos, Senin (20/1/2020). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
”Tapi sekarang bisa ratusan. Dan produk utama kami yakni printer dan proyektor,” jelasnya.
Saat ini, Epson mengembangkan robot untuk line production. Selain itu, perusahaan yang pada awalnya merupakan anak perusahaan pembuat jam, Seiko, ini masih fokus dalam mengembangkan komputer, laptop dan kamera.
”Tapi ini masih belum dijual di Indonesia,” imbuh dia.
Epson juga banyak merekrut karyawan di Indonesia. Di pabrik utamanya yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, Epson merekrut 15 ribu tenaga kerja.
Sedangkan di dua pabriknya yang ada di Batam, Epson merekrut sekitar enam ribu pekerja.
”Sekarang Epson kuat di retail dan proyek-proyek tender,” ungkapnya.
Meski sempat mengalami pasang surut saat banyak pe-ngusaha tinta infus muncul, Epson mengembangan printer bertangki yang sekarang laris manis di pasaran.
”Malah sekarang tinta kami lebih banyak dibeli daripada printernya yang memang awet,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Selama 25 tahun mengabdi untuk Kota Batam, PT Adhya Tirta Batam (ATB) telah banyak berkontribusi mendukung pembangunan Batam.
Mulai dari memberikan pelayanan air bersih yang profesional hingga program tanggung jawab sosial perusahaan melalui ATB Peduli Lingkungan, ATB Peduli Kesehatan, ATB Peduli Pendidikan, ATB Peduli Olahraga dan ATB Peduli Sosial Kemanusiaan.
Kegiatan ATB Peduli ini pernah meraih penghargaan Anugerah Batam Madani 2018, yakni Sinergitas dengan Pemko Batam dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Pembangunan Batam, serta Presiden Direktur ATB Benny Andrianto Antonius diberikan penghargaan kategori CSR Pendidikan dan Sosial.
Khusus untuk program ATB Peduli Pendidikan saja, ATB memiliki sederet kegiatan positif untuk masyarakat khususnya bagi siswa sekolah dan mahasiswa.
Mulai dari Beasiswa Prestasi, Cerdas Cermat dan Lomba Kreasi Jingle, School Campaign dan Wisata Edukasi Air.
Tidak hanya itu saja, ATB juga memfasilitasi generasi muda yang memiliki talenta luar biasa melalui program Duta Air Anak.
Seleksi Duta Air Anak ATB dilakukan dengan cukup ketat. Sebanyak 36 sekolah tingkat dasar yang aktif mengikuti kegiatan Cerdas Cermat dan Lomba Kreasi Jingle diseleksi dalam dua tahapan yakni tes tertulis dan wawancara.
Duta Air Anak ATB, Muhammad Altaf Manhaju Al Fikri Rahman aktif melakukan sosialisasi kepada anak-anak di ATB Festival Hijau. Ini merupakan upaya ATB untuk menciptakan generasi peduli lingkungan. Foto: ATB untuk batampos.co.id
Setelah proses seleksi, ATB memilih Muhammad Altaf Manhaju Al Fikri Rahman dari Sekolah Islam Nabilah sebagai Duta Air Anak ATB dan Cut Athaya Najla Ruhuma sebagai Runner Up dari SD Al Kaffah.
Sebagai Duta Air Anak ATB, tentunya harus berperan aktif mengkampanyekan program edukasi hemat air untuk anak usia dini.
“Mulai dari diri sendiri dulu sih. Sejak awal ikut seleksi sampai terpilih jadi Duta Air Anak ATB, banyak sekali informasi dari ATB tentang lingkungan dan air. Jadi tahu gimana susahnya ngolah air. Nggak mau buang-buang air lagi,” ujar Muhammad Altaf Manhaju Al Fikri Rahman, Duta Air Anak ATB yang merupakan siswa Sekolah Islam Nabilah Batam.
Siswa yang akrab disapa Altaf ini mengungkapkan bahwa menjadi Duta Air Anak membawa banyak dampak positif bagi dirinya.
Mulai dari mendapatkan beragam ilmu pengetahuan hingga mengubah pola penggunaan air dalam kesehariannya. Altaf mengaku jadi lebih peduli dalam menghemat air.
“Sekarang kalau wudhu atau mandi, pakai air seperlunya aja. Nggak pernah main-main air lagi. Kalau mau main air, mending ke kolam renang atau ke pantai,” lanjut Altaf.
ATB meluncurkan program Duta Air Anak dengan harapan menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk lebih peduli pada kelestarian lingkungan dan air sebagai sumber kehidupan.
Aksi edukasi yang diterapkan oleh Duta Air Anak baik di lingkungan sekolah maupun dalam berbagai event ATB, dapat memberikan kontribusi untuk masa depan Batam yang lebih baik.
Komitmen ATB dalam upaya melestarikan lingkungan dan sumber air baku, membuat Pemerintah Kota Batam memasukkan event ATB Festival Hijau sebagai salah satu agenda kegiatan dalam Calender of Events (CoE) 2020.
ATB Festival Hijau telah terbukti mampu menarik perhatian masyarakat baik lokal, nasional hingga mancanegara setiap tahunnya.
Bersepeda menuju daerah tangkapan air, kemudian melakukan penanaman bibit pohon, menjadi daya tarik tersendiri bagi seluruh peserta.
“Konservasi lingkungan tidak bisa dipisahkan dari operasional bisnis ATB. Program berkelanjutan seperti CSR ATB Festival Hijau, harus didukung dengan gerakan peduli lingkungan lainnya termasuk dari sisi edukasi. Jadi selain aksi nyata, kampanye juga digaungkan kepada masyarakat luas melalui Duta Air Anak, Brand Ambassador dan seluruh insan ATB,” jelas Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB.
ATB berharap Duta Air Anak kelak bisa menjadi agen perubahan dalam hal konservasi lingkungan dan air serta membantu mengubah paradigma generasi muda untuk memanfaatkan air secara berkelanjutan.
Serangkaian program ATB Peduli Lingkungan menjadi warisan percontohan bagi masyarakat yang dapat menjadi gaya hidup untuk kelestarian lingkungan di tanah air.(*)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, sepakat bahwa tempat hiburan tidak berizin harus ditindak.
Hal ini menanggapi adanya tempat hiburan tak berizin yang jumlahnya menjamur di kawasan Pusat Rehabilitasi Sosial Nonpanti (PRSN) Teluk Pandan, Batuaji atau yang lebih dikenal dengan kawasan Sintai.
Bahkan, kawasan Sintai kini menyimpang sebagai area prostitusi dan lebih dikenal sebagai lokasisasi yang menampung para Pekerja Seks Komersial (PSK) ketimbang kawasan rehabilitasi sosial.
”Kalau tidak berizin, ya kita tindak lah ya,” ujar Rudi, Senin (20/1/2020).
Setelah menyatakan hal tersebut, Rudi sempat sangsi apakah ada tempat hiburan tak berizin di Batam.
Ketika disebut bahwa bar di kawasan PRSN Teluk Pandan tak berizin, Rudi memerintahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam untuk melakukan peninjauan.
”Kan kita sudah tahu fungsi awalnya apa sih, kenapa terbelok ke arah sana (prostitusi),” ucap Rudi, kemarin.
Ia mengatakan, pihaknya dalam menangani masalah tertentu tidak ingin gegabah, perlu rencana yang matang agar tidak ada masalah baru yang timbul. Apalagi, sekarang adalah tahun politik.
”Artinya kita mau yang baik, tidak ujug-ujug ditindak, bagaimana untuk mereka yang di sana, sudah siapkan pun masih ada yang mengeluh, apalagi suasana kayak gini, politik, begitulah,” papar dia.
Deretan bar berdiri di kawasan Teluk Pandan atau yang dikenal dengan nama kawasan Sintai, Tanjunguncang, Batuaji, Sabtu (28/9/2019) lalu. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Menurut dia, pengawasan tempat hiburan adalah tugas Disbudpar. Dirinya menunggu laporan dari dinas yang dipimpin Ardiwinata itu.
”Disbudpar harus tahu, supaya Satpol PP juga punya dasar (untuk bertindak),” katanya.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata, mengatakan, Batam memang tidak mengenal lokalisasi prostitusi. Namun, soal bar di Sintai, pihaknya akan melakukan pendalaman.
”Poinnya pada periizinannya, kita fokusnya di sana. Kami kedepankan pembinaan dan pengawasan. Keputusannya secara tim,” ujar Ardi.
Desakan mengembalikan fungsi Pusat Rehabilitasi Sosial Nonpanti di Teluk Pandan atau kawasan Sintai terus disuarakan berbagai kalangan.
Hal ini karena bertahun-tahun lokasi tersebut justru disulap menjadi lokasi prostitusi.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan, pemanfaatan lokasi ini sudah jelas berlawanan dengan peruntukan awal.
Menurut dia, hal ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) sehingga Pemko Batam berkewajiban menegakkan aturan.
“Sekarang lokasi itu malfungsi. Lokasi pusat rehabilitasi yang dibuat untuk pembinaan, malah sekarang ada prostitusi, bagaimana bisa baik,” ucap Lagat, Rabu (15/1/2020) lalu.
Ia menyampaikan, pelanggaran aturan lokasi ini cukup kentara. Namun, ia mengaku heran Pemko Batam seolah membiarkan dan tidak melakukan penindakan.
Aktivitas prostitusi, lanjut Lagat, muncul karena bar-bar banyak dibangun setelah bangunan rehabilitasi berdiri.
“Awalnya tak ada bar, tapi kini sudah ada 20-an bar. Kenapa dibiarkan, bar itu muncul belakangan, ada di situ dua bangunan rehabilitasi. Ratakan bar-bar itu, biarkan bangunan rehabilitasi yang berdiri, kan ini fungsinya,” papar dia.
Pembiaran lokasi ini sebagai kawasan prostitusi, seolah melegitimasi kawasan ini adalah kawasan lokalisasi prostitusi yang berizin, padahal tidak.(iza)
batampos.co.id – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Batam membantah jika pihaknya menolak segala bentuk program Pemko Batam terkait revitalisasi pasar Induk Jodoh.
Ketua APKLI Kota Batam, Farizal, mengatakan, beberapa waktu lalu ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan APKLI dan menyatakan menolak revitalisasi pasar Induk Jodoh.
“Dengan adanya hal seperti ini, kami tidak ingin terjadinya keributan, dan pernyataan tidak mendukung program pemerintah yang sudah beredar saat ini, itu tidak benar,” jelasnya, Senin (20/1/2020).
Ia menjelaskan, APKLI yang sah berada di bawah naungan Disperindag dan sangat mendukung semua program Pemko Batam.
Para pengurus APKLI Kota Batam memperlihatkan surat pernyataan merekan yang mendukung penuh program Pemko Batam dalam penataan Pasar Induk Jodoh. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
Farizal mengatakan, program pemerintah itu sangat bermanfaat untuk semua pihak. Terutama para pedagang menengah ke bawah.
“Pemerintah sudah membuat program yang bagus, untuk pedagang-pedagang kaki lima yang mencari hidup di pasar. Kami sangat menyayangkan sekali mereka tidak mendukung program ini,”tuturnya.
Kata dia, pemerintah sudah memikirkan dari jauh-jauh hari untuk kelayakan Pasar Induk.
Sekretaris APKLI Batam, Jafrizal Sofyandi, menambahkan, dirinya tidak ingin ada yang mengatasnamakan APKLI yang bergerak untuk melawan Pemko Batam.
“Kami dari APKLI yang sah, dan mempunyai legalitas, tidak ada sedikitpun menolak segala bentuk program pemerintah,” ucapnya.
Kata dia, dengan adanya pembangunan yang dibuat pemerintah saat ini, sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pedagang saat ini.(iwa)
batampso.co.id – Komisi 1 DPRD Batam menuding ada dugaan permainan Imigrasi disejumlah pelabuhan Batam.
Hal itu disimpulkan dari aturan yang berubah tiba-tiba sehingga melarang sejumlah WNI ke Malaysia pada Minggu (19/1/2020).
Wakil Komisi 1 DPRD Batam, Harmidi Umar Husein, mengaku kecewa dengan aturan Imigrasi yang tiba-tiba berubah sehingga menghambat pelayanan.
Sebab, dari perubahan aturan itu, banyak warga Batam yang punya keperluan penting ke Malaysia harus menunda keinginan tersebut.
“Harusnya, Kepala Imigrasi yang baru memberi kemudahan pelayanan. Bukannya membuat aturan tiba-tiba, sehingga orang yang ingin melihat anaknya sakit ke Malaysia saja harus batal berangkat,” ujar Harmidi di lobi keberangkatan Pelabuhan Batamcenter, Senin (20/1/2020).
“Apalagi (Kepala Imigrasi, red) baru di Batam. Ini laporan dari warga, dan kami pastinya kecewa,” katanya lagi.
Jika ada perubahan aturan harusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga, tidak menyulitkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.
Sebab, dengan adanya aturan yang berubah tiba-tiba, sekitar 120 orang WNI batal berangkat ke Malaysia pada Minggu (19/1/2020).
Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, sedang melakukan wawancara kepada salah seorang warga yang hendak membuat paspor. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Ini kota maju, pelayanan harusnya bagus. Jangan membuat aturan semena-mena, sehingga menyusahkan masyarakat. Kalau memang butuh uang, minta ke saya. Datang saja ke komisi 1,” terang Harmidi.
Menurut dia, keluhan tak hanya datang dari warga, namun juga hampir semua pengelola pelabuhan di Batam.
Sebab, aturan yang melarang 120 orang WNI ke Malaysia merugikan pelabuhan.
“Bukan tugas imigrasi yang mencekal. Kalau memang ada dugaan mereka jadi TKI, harusnya ditanya jelas, lalu diserahkan ke badan yang memang menangani. Bukannya langsung meng-cut mereka tak boleh berangkat,” jelas Harmidi lagi.
Di lain hal, ia berharap kedepannya Imigrasi dapat segera berbenah. Memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak lagi ada kejadian yang sama.
“Langkah kedepan seperti apa belum bisa tentukan. Yang jelas lihat beberapa hari kedepan, semoga tak terjadi hal serupa,” imbuhnya.’
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pemeriksaan 4 Imigrasi Batam, Anton Sembiring menjelaskan, kejadian kemarin bukanlah pencekalan.
Namun lebih kepenundaan keberangkatan, karena yang WNI tersebut tak bisa menunjukan dokumen yang diminta petugas.
“Memang ada aturan dari pimpinan untuk meningkatan pelayanan. Salah satunya peningkatan pengawasan dari TKI non prosedural. Kemarin yang berangkat sempat tertunda karena mereka tak bisa menunjukan berkas,” ujar Anton.
Menurut dia, saat ini ke 120 WNI yang sempat ditunda berangkat, sudah berangkat menggunakan kapal Feri. Pihaknya sudah selesai mengevaluasi berkas dan dokumen WNI tersebut.
“Aturan memang lebih diperketat, terkait TPPO dan pekerja ilegal. Karena itu pengawasan lebih diperketat. Namun saat ini mereka sudah berangkat,” jelas Anton.
Sementara, Manajer Pengelola Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter, Nika Astaga tak bisa memberi komentar mengaku ditanyai DPRD Batam terkait keluhan warga. Namun mereka tak punya wewenang untuk menjawab.
“Kami tak tahu, yang bisa menjawab Imigrasi,” pungkas Nika.(she)
