batampos.co.id – Hari ini, Sabtu (18/1/2020), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
“Untuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kepri dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Batam ini kita membutuhkan 60 PPK. Tiap kecamatan 5 anggota PPK,” kata Komisioner KPU Batam, William Seipattiratu, Jumat (17/1/2020).
Syarat bagi pendaftar adalah warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun. Calon pendaftar harus berdomisili di wilayah kerja PPK. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
“Pelamar harus melampirkan surat keterangan dari puskesmas. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Komisioner KPU Kota Batam, William Seipattiratu. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
Pendidikan pendaftar minimal setingkat Sekolah Menengah Atas. Pelamar harus menguasai Microsoft Excel karena dibutuhkan saat input hasil penghitungan suara.
Calon PPK juga harus mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Ia berharap proses tahapan hingga pemilihan nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu diperlukan anggota PPK yang memahami setiap tahapan.
“Nanti mereka akan diberi bimtek (bimbingan teknis). Tahun ini harus lebih fokus. Kami sangat ingin Pilkada ini sukses, jadi bimteknya harus serius. Kalau semua paham tugasnya, proses akan berjalan sesuai jadwal,” kata Willi.(rng)
batampos.co.id – Keterlambatan penetapan kuota induk oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam belum berdampak pada pelaku industri.
Hal tersebut hanya berpengaruh kepada importir yang merupakan pedagang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Saya sudah tanya kepada anggota Himpunan Kawasan Industri yang mendapat izin Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) tapi tidak ada jawaban. Artinya tidak ada dampak sama sekali,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, Jumat (17/1/2020).
Tjaw mengatakan, dampaknya hanya terasa bagi importir yang memegang izin Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) yang menggunakan barang impornya untuk kemudian diperdagangkan kembali ke pelaku industri.
Sedangkan pemegang API-P itu biasanya pelaku industri yang mengimpor langsung barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk mendukung proses produksi.
Proses bongkar muat kontainer di Pelabuhan Batuampar, Rabu (19/6/2019). Keterlambatan penetapan kuota induk oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam belum berdampak pada pelaku industri. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Sedangkan, ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menjelaskan, barang-barang impor tak bisa diproses karena keterlambatan kuota ini.
Makanya banyak pengusaha sangat berharap dengan kebijakan diskresi yang bisa diterbitkan BP Batam.
“Ada bahan chemical, kabel solder, dan solder bar. Barang-barang pembersih ruangan seperti Finger coats yang merupakan bahan baku penolong industri,” jelasnya.
Sebelumnya, pada November lalu, BP Batam telah menetapkan kuota induk barang konsumsi sebanyak 2.826 HS Code yang merupakan proyeksi kebutuhan selama satu tahun.
Saat ini teridentifikasi adanya kekurangan Kuota Induk untuk beberapa HS Code, yaitu 19 HS code yang habis kuotanya, 280 Hs code yang tidak mencukupi, dan 23 Hs code baru untuk jenis barang baru yang merupakan kebutuhan umum dan industri di Batam.
Berdasar hasil identifikasi ini, maka BP Batam membuka penetapan kuota tambahan secara terbuka dan transparan dengan mengundang langsung para pelaku usaha.
Kuota Induk Barang Konsumsi yang dilakukan secara online sesuai dengan Perka BP Batam terbaru dan merupakan bentuk evaluasi dan kontrol terhadap kegiatan lalu lintas barang konsumsi di Batam, khususnya kegiatan impor.
Pembatasan kuotanya dilakukan agar kuota konsumsi dapat tepat dinikmati masyarakat Batam.(leo)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, enggan menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Hasil survei tersebut menempatkan nama Rudi sebagai pilihan dengan persentase keterpilihan paling tinggi untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Batam maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri.
Namun, Rudi memilih kalem menanggapi hasil survei tersebut. Bahkan ia enggan banyak bicara.
”Saya tak ingin komentar soal hasil survei itu” kata Rudi singkat, Jumat (17/1/2020).
Hasil survei ini menyebutkan, jika pemilihan langsung Gubernur Kepri dilaksanakan sekarang, Rudi mendapat dukungan paling tinggi dengan persentase sebanyak 28,8 persen.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Di bawahnya ada Soerya Respationo yang mendapat dukungan 16,6 persen. Isdianto berada di peringkat ketiga dengan persentase 15,2 persen.
Sementara, sebanyak 39,3 persen tidak memberikan pilihan pada tokoh yang dicalonkan.
Sedangkan jika pemilihan Wali Kota Batam dilakukan sekarang, Rudi juga memimpin dengan hasil survei paling tinggi, yakni sebesar 72,8 persen. Lukita Dinarsyah Tuwo berada di peringkat kedua dengan 4,6 persen.
Imam Sutiawan di posisi ketiga dengan dukungan 2,8 persen. Sedangankan Ruslan M Ali Wasyim hanya 0,9 persen dan sebanyak 19 persen tidak memberikan jawaban.
Terpisah, saat menghadiri kegiatan Posyandu di Bilangan Tanjunguncang, Rudi dengan tegas mengatakan akan berlaga dalam Pilwako Batam, bukan Pilgub Kepri.
”Saya titip diri saya, kalau berkenan, saya mohon dukungannya mumpung ketemu. Hampir semua melarang saya untuk maju dalam ikut gubernur, saya tak maju gubernur (pilgub), maka saya akan maju wali kota,” tegasnya.
Pernyataan Rudi tersebut disambut tepuk tangan yang hadir.
”Karena bapak ibu tepuk semua, maka pemilihan nanti mudah-mudahan bisa meraih suara 90 persen,” ujarnya.(iza)
batampos.co.id – Andi Muhammad Asrun, pengacara Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun, mengatakan, kliennya dibantarkan sepekan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat.
Namun, sekarang sudah kembali ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hari ini (kemarin, red) Nurdin Basirun kembali ke Rutan KPK di Gedung Merah Putih, setelah dirawat di RS Abdi Waluyo sejak 11 Januari karena serangan vertigo dan maag,” ujar Andi dalam siaran persnya, Jumat (17/1/2020).
Mantan pengacara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tersebut menjelaskan, Nurdin, awalnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) oleh petugas rutan KPK pada Jumat (10/1/2020) pagi karena sakit.
Lantaran kamar perawatan penuh di RSCM, mantan Bupati Karimun itu dirujuk ke RS Abdi Waluyo di bilangan Jakarta Pusat.
Ditegaskannya, melalui siaran pers ini, pihaknya membantah adanya pemberitaan yang menyebutkan Nurdin Basirun mengalami stroke.
“Itu tidak benar (terserang stroke, red). Jaksa KPK pun memberi saran agar Nurdin dibantarkan dari penahanan KPK,” tegasnya.
Dia menyampaikan bahwa pada Senin (13/1/2020) lalu, tim hukum Nurdin mengajukan permohonan pembantaran.
Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020) lalu. Foto: Lukman Maulana/batampos.co.id
Majelis hakim yang diketuai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Yanto, mengabulkan permohonan tersebut, yakni terhitung 11 sampai 17 Januari 2020.
Andi mengatakan, selama perawatan di RS Abdi Waluyo, Nurdin ditangani tim dokter yang dipimpin dr Sutrisno, dokter senior di RS Abdi Waluyo.
Nurdin mendapatkan tindakan medis mulai MRI sampai pemeriksaan laboratorium lengkap.
Untuk memulihkan kesehatannya, tim dokter memberikan Nurdin obat-obatan dan infus di tangan.
Atas kesungguhan tim medis kesehatan tersebut, Nurdin berangsur pulih dan dibolehkan kembali ke Rutan KPK walau Gubernur Kepri nonaktif itu masih merasakan pusing akibat vertigo.
“Namun demikian, Nurdin memberi isyarat bisa mengikuti sidang pada Rabu depan (22/1/2020) dengan agenda keterangan saksi-saksi dari kalangan pengusaha,” jelasnya.
Ditambahkannya, selama masa perawatan di RS Abdi Waluyo, Nurdin didampingi dua orang anaknya dari Singapura dan adiknya dari Tanjungbalai Karimun.
Nurdin mengharapkan doa dari masyarakat Kepri agar bisa melalui proses hukumnya secara cepat dan berkeadilan.
“Kami mohon doa, supaya proses hukum Pak Nurdin segera berlalu,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Bekerja sebagai kuli bangunan tidak membuat SK merasa cukup. Pria 32 tahun itu memutuskan nyambi menjadi kurir sabu-sabu dengan upah Rp 2 juta.
Namun, usaha sampingan itu berujung petaka. SK ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri.
SK pun dijerat undang-undang narkotika oleh jaksa penuntut umum (JPU). Ia dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 20019, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu JPU.
“Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun,” tuntut tegas JPU, Samuel Pangaribuan, di hadapan majelis hakim pimpinan Jasael didampingi Efrida Yanti dan Muhammad Chandra, Kamis (16/1/2020) di PN Batam.
JPU juga mengajukan denda masing-masing Rp 1 miliar subsider satu tahun penjara. SK dianggap bersalah melakukan tindak pidana sebagai kurir dan memiliki sabu-sabu seberat 10.394 gram (10,394 Kg) yang didapatkan dari mantan mandornya, Iw.
SK (depan) kuli bangunan yang nyambi sebagai kurir narkoba jenis sabu digiring petugas PN Batam sesaat setelah menjalani sidang. Foto; Eggie/batampos.co.id
Terhadap tuntutan jaksa, terdakwa yang tidak bisa berbuat banyak itu langsung mengajukan pembelaan secara lisan kepada majelis hakim dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman.
“Saya mohon keringanan hukuman yang mulia. Saya hanya seorang buruh bangunan serta masih memiliki tanggungan keluarga. Sekali lagi saya mohon yang mulia,” ujar terdakwa.
Sebagaimana diungkap dalam dakwaan JPU, penangkapan ini bermula dari Sabtu 28 September 2019, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu di Kampung Tua Tembesi Lestari, Sagulung.
Dari informasi tersebut kemudian anggota BNNP Kepri melihat seseorang yang sesuai dengan informasi tersebut dan kemudian SK diamankan oleh anggota BNNP Kepri.
Dari penangkapan itu, kemudian anggota BNNP meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan sabu yang dimilikinya.
Dimana sabu sebanyak delapan bungkus disimpan terdakwa di dalam timbunan pasir dan dua bungkus lainnya di atas pelafon rumah yang dalam tahap renovasi depan rumah terdakwa.
Terdakwa Sayed hanya bekerja sendiri atas perintah dari Iwan dengan upah Rp 2 juta.
Dimana, semua pergerakan Sayed dibawah kendali Iwan melalui telepon, termasuk tujuan dari sabu tersebut.(gie)
batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji masih disoroti karena kerap kehabisan stok obat-obatan.
Masyarakat atau pasien yang berobat, masih dibuat repot dengan instruksi untuk mencari obat di luar rumah sakit.
Meskipun tidak semua jenis obat harus beli diluar, namun situasi layanan medis yang kurang maksimal ini tetap menjadi keluhan serius masyarakat.
Pasien BPJS misalkan merasa sia-sia sebagai peserta BPJS. Sebab, biaya pengobatan tidak semua diakomodir karena harus membeli obat di luar rumah sakit dengan uang sendiri.
Padahal seharusnya semua obat ditanggung rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.
Ilustrasi obat. Foto: Pixabay
“Masih (kokosongan stok obat-obatan) kok. Tidak semuanya. Dalam satu resep ada saja jenis obat-obat tertentu yang harus beli di luar,” kata Hendro, pasien yang dijumpai di RSUD.
Petugas medis rumah sakit tak menampik keluhan dan kekecewaan pasien tersebut. Kekosongan stok sebagian jenis obat ini terjadi hampir setiap saat.
Namun semakin bertambah parah pada akhir hingga awal tahun ini. Penyebabnya bisa saja karena sistem order ke vendor yang tersendat.
Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dewiyana, juga tak menampik adanya persoalan itu. Ada banyak faktor termasuk keterlambatan pasokan dari vendor.
Namun Ani enggan berkomentar lebih banyak lagi dengan alasan semua persoalan kekurangan ataupun kekosongan stok obat-obatan itu sedang diatasi.
“Sudah kok. Jangan ribut-ribut lagi. Semua sedang berusaha yang terbaik untuk rumah sakit ini. Kamipun ingin semuanya berjalan lancar untuk kebaikan bersama,” ujar Ani.(eja)
batampos.co.id – Perayaan tahun baru Imlek menjadi momen spesial sejumlah masyarakat Thionghoa.
Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk berkumpul dan menikmati makan malam bersama keluarga.
Nah, Harris Hotel Batam Center menawarkan paket-paket yang membuat perayaan Imlek lebih spesial lagi.
Dengan tema Chinese New Year Celebration, Harris Hotel Batam Center menyuguhkan puluhan menu spesial khas Imlek.
Markom Harris Batam Center, Muhammad Herdianyah, mengatakan, Harris Hotel Batamcenter, tengah mempersiapkan perayaan tahun baru Imlek 2020.
Bahkan, sejumlah ruang hotel sudah dihiasi pernak-pernik Imlek.
”Kami sediakan paket dinner Rp 288.000 per pack. Kemudian paket kamar plus dinner Rp 1.888.000 per room, untuk tanggal 24 Januari, pas dengan perayaan malam Imlek,” ujar pria yang akrab disapa Oki ini di Restoran Harris Batam Center, Jumat (17/1/2020).
Menurut dia, puncak perayaan Imlek juga dimeriahkan dengan tarian barongsai dan alunan musik khas Imlek.
Beragam menu yang disajikan sempena perayaan Imlek di Harris Hotel Batam Center. Foto: Harris Hotel Batam Center untuk batampos.co.id
Sehingga membuat para tamu yang tengah menikmati hindangan lebih merasakan suasana Imlek.
”Sampai saat ini sudah ada beberapa yang booking. Khusus member MTP ada diskon 15 persen dari harga per pack. Kemudian, diskon 50 persen untuk anak usia 4-11 tahun,” terang Oki.
Sementara, Executive Chef Harris Batam Center, Apriwan Usman, mengatakan, salah satu menu yang disajikan adalah Yu Shang dengan varian isi lengkap.
Kemudian menu Mongolian dan steamboat yang dimasak secara langsung.
”Pilihan menu untuk Mongolian dan steamboat ada banyak jenis, mulai sayuran, ayam, daging, telur, seafood. Dengan beberapa varian kuah,” imbuhnya.
Dijelaskan Apriawan, semua menu yang disajikan di Harris 100 persen halal. Sehingga menu dimakan pada malam perayaan Imlek bisa dinikmati siapa saja, termasuk masyarakat muslim.
”Kami jamin kehalalan menu di sini. Kami juga sudah terverifikasi oleh MUI,” pungkas Apriwan.
Barbeque di Malam Minggu
Apakah Anda belum punya rencana menghabiskan malam minggu besok? Hang out sambil barbeque di Harris Hotel Batam Center bisa menjadi pilihan.
Hotel yang bersebelahan langsung dengan Pelabuhan Internasional Batam Center ini menyediakan ”all you can eat: BBQ All Around The World” mulai dari pukul 18.00-21.30 WIB setiap malam minggu.
“Paket BBQ dibanderol dengan harga Rp 188.000 per orang dan potongan harga 15 persen untuk member My Tauzia Privilege Loyalty Program,” ujar Marketing & Branding Shared Service Harris Hotels Batam Center dan Harris Resort Waterfront Batam, Dila Bachmid, kepada koran ini kemarin.
Dila mengatakan, para pengunjung akan disajikan berbagai jenis makanan mulai dari Mongolian BBQ, daging sapi carving dan BBQ makanan laut yang bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing.
Selain BBQ, menu buffet baik menu lokal dan internasional tersedia seperti spring roll Vietnam, udang saus Thailand, nasi goreng nanas, oven baked parisienne potato, lasagna sayur, sayur angsio, pasta untuk dinikmati selain menikmati lantunan musik yang dipersembahkan oleh homeband dengan lagu pilihan kekinian atau Top 40.
Tamu yang memilki hobi bernyanyi juga bisa ikut berpartisipasi bernyanyi dengan diiringi oleh homeband.
Tidak lupa pertunjukan Harris Move (Tarian Harris) akan menghibur tamu yang sedang menikmati malam minggu di Harris Hotel Batam Center.
”Malam minggu belum berakhir, sambil menikmati BBQ All Around The World tamu juga berkesempatan memenangkan undian lucky draw, souvenir dari Harris Boutique,” ujar Erika Tarigan, selaku Food & Beverage Manager Harris Hotel Batam Center.
Pilihan untuk berkumpul malam minggu bersama teman atau pun keluarga untuk sekadar hang out atau alternatif untuk merayakan pesta ulang tahun bisa dilakukan di BBQ All Around The World Harris Hotel Batam Center.(she/cha)
batampos.co.id – Perbankan syariah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam mengimbau agar masyarakat jangan terpedaya penawaran kredit pemilikan rumah (KPR) yang menjual nama syariah.
Ketua DPD REI Batam, Achyar Arfan, mengatakan, meski belum ada korban, tapi indikasinya sudah mulai terlihat di Batam.
“Modusnya ini dari semacam developer yang menawarkan KPR tanpa riba dengan cicilan bertahap,” Jumat (17/1) pagi di Batamcentre.
Kata dia, modus yang dilakukan yaitu antara konsumen dan developer tidak terikat janji, denda, bahkan tidak dilakukan proses BI Checking.
“Dan tak berhubungan dengan perbankan,” katanya lagi.
Kata dia, di luar Batam, penipuan seperti itu sudah marak terjadi dan korbannya mencapai 3.500 orang.
“Jadi saya imbau kepada konsumen agar membeli ke pengembang yang terdaftar di REI,” paparnya.
Sehingga saat ada cacat dalam perjanjian, ada asosiasi yang bisa mengingatkan.
Geliat pembangunan perumahan di Batam. DPD REI Batam mengingatkan warga Batam untuk waspada terhadap penipuan KPR berkedok syariah. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Sekarang banyak penipuan berkedok syariah. Ada yang memberikan harga murah, tapi proyek tak jadi-jadi,” tuturnya.
Masyarakat Batam kata dia, harus menyikapi hal ini dengan serius. Jangan sampai tertipu di kemudian hari.
Apalagi saat ini tingkat daya beli rumah oleh masyarakat tidak baik, sehingga penawaran menarik KPR berkedok syariah akan sangat menggiurkan.
“Cicilan bertahap secara syariah itu tidak ada. Tapi karena menyikapi rendahnya tingkat penjualan properti imbas dari daya beli yang menurun, maka gimmick ini menarik. Masyarakat musti teliti,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Pimpinan BNI Syariah cabang Batam, Rusdi mengatakan, tren penipuan KPR berkedok syariah ini menyusul masifnya kemunculan komunitas anti riba beberapa tahun lalu.
“Iya, ada tren penipuan berkedok syariah. Kedoknya itu tak melibatkan bank,” ujarnya.
Menurutnya, indikasi tersebut sudah tumbuh di Batam. Di mana ada beberapa komunitas yang tidak mau utang piutang ke bank.
Padahal, bank syariah, kata dia, tidak mengenal istilah pinjam meminjam seperti bank konvensional.
Istilahnya, katad ia, bank syariah hanya mengambil perhitungan secara margin. Artinya jika nasabah menginginkan rumah seharga Rp 100 juta, maka bank syariah membelikannya dari developer. Kemudian menjualnya kembali ke nasabah dengan harga Rp 200 juta.
“Cicilan per bulannya tetap sesuai akad di awal sampai cicilannya habis,” jelasnya.
Sedangkan Pimpinan BTN Syariah cabang Batam, Atta Nasrullah, mengatakan, konsep pembelian rumah dengan jargon syariah itu sama sekali tidak syariah.
“Karena tanpa BI Checking dan kemudahan tak masuk akal lainnya sehingga menafikan kehadiran bank syariah,” ungkapnya.
“Kami memberikan layanan pembiayaan ke masyarakat. Kami pastikan semua terverfikasi. Jadi kami pastikan masyarakat harus waspada,” tutupnya.(leo)
batampos.co.id – Aktivitas hiburan tanpa izin yang digelar oleh bar-bar di Kawasan Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti (PRSNP) Teluk Pandan atau kawasan Sintai, disebut sebagai pemantik kegiatan prostitusi.
Namun, hal itu tetap tak membuat Pemerintah Kota (Pemko) Batam menindak tegas.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batam, Salim, menyebutkan, perlu ada rapat koordinasi dengan semua pemangku kebijakan.
Seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tentang apa tindak lanjut terkait bar-bar tersebut.
”Kami harus mengkoordinasikan ini. Tentu perlu arahan lebih lanjut instansi-instansi terkait penindakan di lapangan seperti apa,” kata Salim, Jumat (17/1/2020).
Ia mengaku, setelah menyambangi bar di Sintai, pihaknya menyatakan memang tidak seperti bar pada umumnya.
Deretan bar berdiri di kawasan Teluk Pandan atau yang dikenal dengan nama kawasan Sintai, Tanjunguncang, Batuaji, Sabtu (28/9/2019) lalu. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Namun, ia mengatakan, dalam kunjungan bersama Dinsos ini, tidak semua pengunjung bermaksud untuk melakukan aktivitas prostitusi.
”Yang kita lihat, tak semua yang berkunjung itu bermaksud untuk melakukan itu, hanya sekadar minum dan santai, ada juga,” kata dia.
Lanjut Salim, koordinasi dengan pihak lain dimaksudkan apakah penindakan kelak terkait bar atau lokasinya tersebut.
”Sekarang kami sedang koordinasikan dengan instansi terkait, apakah lebih ke barnya atau lokasinya, sebenarnya itu kan sebagai tempat rehabilitasi non panti sebetulnya kan,” ujar dia.
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, mengatakan, seharusnya Pemko Batam lebih mudah menertibkan bar yang tak berizin.
Menurut dia, Surabaya dengan kawasan prostitusi terbesar se-Asia Tenggara mampu ditangani pemerintah daerah setempat, apalagi Batam dengan kawasan yang jelas sudah beralih fungsi dari pusat rehabilitasi menjadi kawasan prostitusi.
”Yang pinggir jalan bahkan belum disiapkan kompensasi atau tempat pengganti berjualan, pemerintah bisa menertibkan dengan tegas,” katanya.
“Ini (bar tak berizin sarang prostitusi) yang negatif dan tidak ada izin kenapa mesti dibiarkan. Kenapa tidak dihancurkan saja,” papar dia lagi.(iza)
batampos.co.id – DPRD Batam menilai kekosongan obat yang terjadi di RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji disebabkan perencanaan yang tidak matang.
Apalagi, kekosongan obat ini terjadi hampir setiap tahun. Selain itu, belanja anggaran juga disinyalir menjadi penyebab kekosongan, mengingat belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru bisa turun dan digunakan pada pertengahan Januari ini.
”Kekosongan obat di RSUD, berarti dari sisi perencanaannya yang kurang bagus,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, Jumat (17/1/2020).
Menurut Aman, seharusnya masalah kekosongan obat ini bisa diantisipasi dari awal. RSUD sebagai pihak pengelola rumah sakit, mestinya sudah bisa memperkirakan kebutuhan obat setiap bulan.
Berapa jumlah stok dan persediaan obat, serta berapa jumlah obat yang sudah keluar dari RSUD.
”Sudah berapa tahun RSUD beoperasi, seharusnya mereka punya data kebutuhan ini,” jelasnya.
Suasana pelayanan pasien di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
“Sehingga ke depan, bisa menjadi acuan guna mengantisipasi kekosongan obat. Kita berharap ini tidak terulang lagi,” tuturnya lagi.
Selanjutnya, dari sisi anggaran, dimana Januari baru memulai anggaran. Mestinya di sanalah dibutuhkan percepatan eksekusi anggaran dari APBD, sehingga belanja langsung obat bisa didahulukan.
”Maksudnya agar untuk pembelian obat ini di awal Januari sudah bisa dibelanjakan,” ucap Aman.
Masalah anggaran di awal tahun ini, lanjutnya, bukan hanya di RSUD. Tapi juga hampir terjadi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam.
”Hanya saja ini rumah sakit. Ketika obat enggak tersedia, berbahaya bagi pasien. Artinya ini tak boleh terjadi lagi di RSUD,” tambahnya.
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri, menyayangkan kekosongan obat ini. Menurutnya, sistem pesan obat dengan sistem e-Katalog di RSUD seharunya bisa disinkronkan dengan jumlah pasien yang terjadwal.
”Misalnya seminggu ke depan akan ada berapa pasien yang dioperasi. Obat apa yang dibutuhkan yang belum ada, itu harusnya sudah diantisipasi dengan order yang dipercepat,” paparnya.
“Bukan seperti yang sudah terjadi ini, pasien butuh operasi hari ini juga jadwalnya, terpaksa ditunda karena tak ada-nya obat. Ini namanya sistemnya tak sinkron,” ujarnya lagi.(rng)
