batampso.co.id – Rencana Dishub Batam hasil kesepakatan bersama pengusaha parkir khusus yang mengusulkan tarif parkir dinaikkan 100 persen pada 2020, mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPRD Batam, Udin P Sihaloho.
“Tak bisa dipungkiri memang tarif parkir di Batam saat ini yang termurah se-Indonesia baik roda dua maupun roda empat,” ujar Udin, Rabu (6/11/2019).
Menurutnya, sah-sah saja Dishub Batam tahun depan menaikkan tarif parkir sebesar 100 persen baik parkir tepi jalan maupun parkir khusus.
“Tapi harus lakukan dulu pembenahan kalau ingin tarif parkir dinaikkan tahun depan,”
Dinaikkannya tarif parkir, lanjutnya, otomatis akan mendongkrak PAD Batam dari sektor retribusi parkir.
“Bagaimana kenaikan itu nanti bisa terealisasi kalau ternyata kebocoran-kebocoran PAD parkir yang kami khawatirkan dan terjadi selama ini belum bisa dibenahi,” ujarnya.
Seorang juru parkir sedang mengarahkan pengendara kendaraan roda empat saat hendak parkir. Foto: Cecep Mulyana /batampos.co.id
“Percuma saja dinaikkan berapa persenpun, kalau penyakit kebocoran itu tak dibenahi, tak diberantas, mustahil PAD ikut terdongkrak dari sektor perparkiran,” katnaya lagi.
Masih kata Udin, saat ini banyak jukir yang beroperasi di luar, khususnya yang mengutip parkir tepi jalan, tak memberikan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir.
Kalau untuk diawasi oleh Pemko Batam semua titik parkir tepi jalan, ditegaskan Udin, tak akan mampu untuk dikontrol.
“Kalau memang mau dinaikkan, silakan saja, asalkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang puas dengan retribusi yang dibayarkannya,” ujarnya.
“Kami dari Komisi II DPRD Batam mengusulkan, harus dibuat aturan dan komitmen yang kuat. Kalau jukir tak memberikan karcis parkir ke pengguna parkir, maka masyarakat pengguna jasa parkir tepi jalan, berhak untuk tak membayar retribusi parkir alias gratis,” tegasnya.(gas)
batampos.co.id – Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Rabu (6/11/2019) pagi sekitar pukul 10.00 WIB kembali menggelar sidang praperadilan dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2019/PN Tbk yang dipimpin oleh hakim tunggal Antoni Travolta dengan dihadiri kuasa hukum pemohon Andry Ermawan dari Indra Gunawan mantan Dirut dan M Yusuf mantan Direktur PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH).
Serta kuasa hukum termohon dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri wilayah Hukum kabupaten Karimun Ria Isweti dan Mujarab.
Dalam pembukaan sidang tersebut, hakim tunggal Antoni Travolta langsung menyampaikan putusan menggugurkan praperadilan yang diajukan oleh pemohon atas nama Indra Gunawan mantan Dirut dan M Yusuf mantan Direktur PT KDH kepada termohon kepala Disnakertrans Provinsi Kepri wilayah hukum kabupaten Karimun. Dan dibebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 5 ribu.
”Demikian, keputusan ini. Karena, sidang perkara pokok sudah dilimpahkan di pengadilan negeri Karimun pada Selasa (6/11),” tegasnya.
Sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Antoni Travolta, berlangsung dengan dihadiri termohon Ria Iswedi dan Mujarab dari Disnaskertrans Kepri wilayah hukum kabupaten karimun. Serta kuasa hukum dari kedua tersangka Dirut dan Diretur PT KDH Andry Ermawan. Foto: Tri Haryono/batampos.co.id
Sedangkan, kuasa hukum pemohon Andry Ermawan dari Indra Gunawan mantan Dirut dan M Yusuf mantan Direktur PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) sudah menduga sidang praperadilan tersebut gugur disaat sidang pertama ditunda, Selasa (29/10/2019).
Dimana, pihaknya sudah berusaha kepada majelis hakim agar sidang bisa dilanjutkan esok hari.
”Kita sudah berusaha. Tapi, keputusan hakim kita hormati. Lanjut, dalam sidang pokok perkaranya nanti,” terangnya.
Pantauan dilapangan, suasana sidang praperadilan banyak pengunjung diruang cakra pengadilan negeri Karimun.
Baik itu warga masyarakat yang melihat langsung, maupun dari kedua keluarga pihak tersangka yang sejak awal terus memantau persidangan.
Sebelumnya, Selasa (5/11/2019) sore sidang pidana dengan nomor perkara 270/Pid.Sus/2019/PN Tbk dengan terdakwa Indra Gunawan dan Muhammad Yusuf.(tri)
batampos.co.id – Di penghujung tahun 2019, PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) mendapatkan penghargaan dari BUMN Track, BUMN Branding And Marketing Award 2019.
Sebagai Sub-holding gas bumi di Indonesia, PGN sukses meraih tiga penghargaan sekaligus.
1. The Best Indicator Global Anak Perusahaan BUMN, Tbk
2. Creative Competition Strategy Terbaik (Corporate Marketing) Anak Perusahaan.
3. The Best CMO Anak Perusahaan, Dilo Seno Widagdo, Direktur Komersial PGN
BUMN Branding And Marketing Award 2019 diselenggarakan oleh BUMN Track yang didukung oleh Arrbey Consulting dengan mengambil tema “Beyond Innovation”.
Kegiatan yang sudah memasuki tahun ke-7 ini bertujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan berkinerja unggul dan berkompetisi di pasar global melalui inovasi di bidang branding dan marketing.
Jumlah peserta pada tahun ini ada 92 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN di Indonesia. Kemudian dikerucutkan menjadi 77 perusahaan setelah melalui tahap seleksi kedua berupa wawancara dan presentasi di depan juri.
Ketegori Indikator Global merupakan kategori tambahan tahun ini. Menurut Ketua Dewan Juri, Prof Rhenald Kasali, kekuatan branding di era Industri 4.0 memicu persaingan tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga lingkup global.
Digital marketing digital telah membuat BUMN mampu bersaing di luar batas dan memiliki kualitas dengan global mindset.
Sesuai pendapat juri, sebagai The Best CMO, dengan mendapatkan pernghargaan ini, Dilo Seno Widagdo menunjukkan kemampuan menerapkan mindset dan menggiring perusahaan menjadi wolrd class company.
“Tentunya ada rasa bangga atas pencapaian ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga dapat menyukseskan upaya PGN untuk berkomitmen menjalankan perannya sehingga dapat diakui secara global,” ujar Dilo Seno Widagdo, Jakarta (5/11/19) melalui rilis yang dikirimkan ke batampos.co.id.
Rachmat Hutama, sekretaris perusahaan PGN (memegang piala). PGN meraih 3 penghargaan dari BUMN Branding And Marketing Award. Foto: PGN untuk batampos.co.id
Berkaitan dengan wolrd class company, PGN bersinergi dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan entitas anak usahanya. Saat ini PGN merupakan salah satu perusahaan energi gas bumi terbesar di ASEAN.
Panjang pipa gas PGN saat ini hampir dua kali lipat dari jaringan gas milik Malaysia dan Thailand, serta 4 kali lipat lebih panjang daripada jaringan gas di Singapura.
Upaya pemenuhan pasokan gas berbagai sumber dan dukungan infrastruktur yang dibangun, diharapkan bisa semakin menuntun PGN menjadi perusahaan energi kelas dunia yang mampu memenuhi kebutuhan energi secara efisien.
PGN berkomitmen untuk selalu mengembangkan infraskrutur gas bumi yang mampu menjangkau semua segmen pasar. Selama proses itu, tentu terdapat banyak kendala dan tantangan.
PGN telah memiliki 10.000 KM sambungan pipa dan mampu melayani lebih dari 350.000 pelanggan di semua sektor. Mulai dari kelistrikan, industri, komersial, UMKM, transportasi, dan rumah tangga.
“Kami bersyukur bahwa PGN kembali mampu membuktikan perannya sebagai Sub-Holding gas bumi di Indonesia,” ujar Rachmat Hutama, sekretaris perusahaan PGN.
“Dalam setiap langkah untuk menjalankan peran strategisnya, PGN diiringi dengan berbagai pertimbangan seluruh aspek,” kata dia lagi.
“Serta terobosan yang inovasi dan kreativitas juga sangat perlu dilakukan. Tanpa hal itu, langkah kami tidak akan sampai pada tahap ini,” tuturnya.
Sebagai contoh, program PGN 360 Degree Integrated Solution. Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam mendapatkan layanan secara menyeluruh.
Mulai dari penyediaan gas hingga layanan pendukung lainnya dari hulu sampai hilir. PGN 360 degree juga merupakan langkah pembaruan PGN untuk mendukung pembangunan smart city di Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan penyediaan energi gas bumi, program pembangunan infrastruktur yang akan dibangun diantaranya membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 KM, 5 FSRU, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 3,59 juta sambungan rumah tangga, dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan berbagai segmen konsumen.
“Infrastruktur gas bumi merupakan investasi jangka panjang dengan risiko pasokan dan pasar yang belum terjamin. Namun risiko itu diambil PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi agar ketahanan energi nasional semakin kokoh.” tutup Rachmat.(*)
batampos.co.id – Dinas Perhubungan Kota Batam gelar razia kelengkapan kendaraan angkutan penumpang dan barang di depan Sentosa Perdana (SP) Plaza Mall, Rabu (6/11/2019) pagi.
Razia dengan sasaran pengujian kendaraan bermotor atau KIR ini menyebabkan banyak angkutan kota (angkot) jenis Bimbar dan Keri yang mendadak mogok di sepanjang jalan R Suprapto, Batuaji.
Pantauan di lapangan, angkot-angkot yang mendadak mogok ini berjejer di sepanjang jalan dua jalur baik yang ke arah Batuaji ataupun sebaliknya.
Angkot-angkot ini diparkirkan bergitu saja di pinggir jalan dan ditinggalkan oleh masing-masing sopir.
Situasi yang tak lazim ini berlangsung hingga pukul 11.00 WIB saat petugas menyudahi proses pemeriksaan kelangkapan dan kelayakan kendaraan tersebut.
Selesai operasi angkot-angkot tadi kembali normal dan beroperasi seperti biasa. Angkot yang mendadak mogok ini umumnya tidak laik beroperasi.
Seperti bemper bercopotan, pintu diikat pakai tali hingga mengeluarkan asap yang berlebihan.
Mereka lolos dari operasi ini dengan cara mendadak mogok tadi untuk menghindari pemeriksaan petugas.
Kasi pengawasan dan ketertiban berlalulintas Dishub Batam, Ade Candra, tidak menampik banyak angkot yang tak layak jalan di Kota Batam.
Angkutan umum dengan badan kendaraan terlihat rusak melintas di Jalan R Suprapto, Sagulung, beberapa waktu lalu. Dishub Batam akan menertibkan angkutan umum tak laik jalan. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Namun demikian dia dan timnya tetap berpikir positif mungkin saja benar-benar mogok atau sang sopir sedang istrahat siang.
“Tapi untuk penertiban dan pemeriksaan KIR ini tetap kami lakukan secara rutin. Minimal sekali seminggu,” jelasnya.
“Kalau cuaca bagus bisa dua sampai tiga kali seminggu. Boleh hindar hari ini, besok atau lusa pasti kena juga,” kata Ade lagi.
Penertiban ini untuk meningkatkan kepatuhan pengendara khususnya kendaraan angkutan penumpang dan barang terhadap kelayakan kendaraan mereka.
Ini juga untuk menekan angka kecelakaan lalulintas di jalan raya sebab kondisi nyata angkutan penumpang dan barang di Batam banyak yang bermasalah.
Banyak yang tak laik beroperasi sehingga penertiban KIR ini terus dimaksimalkan kedepannya.
“Yang bermasalah dengan KIR, mobilnya kami bawa. Pemilik kendaraan harus urus sampai hidup KIRnya,” tegas Ade.
Penertiban yang berlangsung hingga tiga jam kemarin ada puluhan kendaraan angkutan umum (penumpang dan barang) yang diamankan petugas.
Kendaraan-kendaraan ini bermasalah dengan KIR sehingga harus diproses sampai tuntas.
“Untuk kendaraan roda dua dan roda empat lainnya tetap diperiksa oleh kepolisian. Ini gabungan polisi dan PM juga,” ujar Ade.
Upaya penertiban kelaiakan kendaraan angkutan umum terutama angkot ini disambut baik masyarakat pengguna jalan di Batuaji.
Masyarakat berharap agar seluruh angkot yang ada diperiksa satu persatu sebab umumnya sudah tak laik beroperasi.
Ini sangat membahayakan penumpang dan pengendara lain sebab angkot yang ada umumnya ugal-ugalan di jalan raya.
“Kalau dapat yang memang tak laik beroperasi sebaiknya jangan dilepas lagi karena sangat berbahaya bagi penumpang dan pengandara lain,” harap Jordi, pengendara sepeda motor di lokasi razia.(eja)
Cygnus NG-12 punya muatan spesial. Pesawat angkasa luar yang diluncurkan menuju Stasiun Antariksa Internasional (ISS) Sabtu (2/11/2019) tersebut membawa oven dan bahan-bahan membuat kue.
Rencananya para astronot membuat chocolate chip cookies di ISS. Itu adalah uji coba untuk melihat dampak pemanasan tinggi dan non-gravitasi pada bentuk dan konsistensi kue.
Adonan kue disediakan jaringan Hotel Hilton, Double Tree.Ovennya dibuat Zero G Kitchen dan Nano Racks.
CYGNUS NG-21 meluncur ke luar angkasa dengan membawa kru dan oven dan adonan kue. Rencanya, para kru akan membuat kue panggang di luar angkasa. Foto: shoredailynews.com
Itu adalah oven khusus yang didesain agar bisa bekerja di lingkungan nol gravitasi di ISS.
Kue tersebut akan menjadi makanan pertama yang benar-benar dimasak di angkasa luar.
Space mengungkapkan bahwa selama ini makanan di ISS hanya dipanaskan dengan air panas.
Nah, kini dalam hitungan hari, ISS bakal dipenuhi bau roti yang baru dipanggang. Yummy.…(sha/c10/fal/jpg)
batampos.co.id – Komisi III DPR RI berkomitmen segera menuntaskan pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP).
Ditargetkan peraturan baru itu akan tuntas bulan depan. Pasal-pasal yang kontroversial akan mendapat perhatian khusus dalam pembahasan.
Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pembahasan RKHUP sudah selesai di tingkat I. Jadi, pasal-pasal yang sudah dibahas tidak boleh dibongkar atau diotak-atik lagi.
“Kalau dibongkar, akan mundur lagi,” ung-kap dia saat ditemui di Gedung DPR, Senin (4/11/2019).
Setelah ini Komisi III akan mengadakan rapat de-ngan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), dan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Rapat itu untuk membahas perencanaan rapat pembahasan RKUHP. Namun, dia belum bisa memastikan kapan rapat digelar.
Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Mereka menolak RUU KUHP dan KPK. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penyelesaikan RKUHP bukan hanya tanggung jawab Komisi III, tapi juga pemerintah.
Pihaknya akan bertanya apa yang diinginkan pemerintah dan menuntaskan peraturan baru itu.
“Nanti kalau ketemu pemerintah akan kami tanyakan,” terang dia.
Yang jelas, terang dia, pihaknya menargetkan pembahasan RKUHP selesai bulan depan.
“Kami harap 2019 sudah rampung,” katanya lagi.
Komisinya siap bekerja keras untuk menyelesaikan undang-undang baru tersebut. Dia juga berharap pemerintah bisa aktif datang untuk membahas.
Arteria Dahlan, anggota Komisi III mengatakan, komisinya sekarang mempunyai semangat menggebu-gebu untuk membahas undang-undang.
Menurut dia, anggota komisi yang membidangi hukum itu selalu kompak mengadakan rapat.
Ia mengklaim tingkat kehadiran komisi III mencapai 90 persen. Dengan tingkat kehadiran yang begitu tinggi, dia pun yakin pembahasan RKUHP akan segera selesai.
Pada akhir Desember, lanjutnya, pembahasan akan rampung dan peraturan baru itu akan disahkan.(lum/jpg)
batampos.co.id – Pengelolaan Pulau Batam haruslah dikembalikan kepada cita-cita awal pendiriannya, sebagai kawasan industri, perdagangan dan alih kapal.
Sulitnya lapangan kerja, rendahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi harus segera diatasi dengan cara luar biasa, yaitu efektif dan kreatif.
”Batam harus dikelola sesuai dengan cita-cita awal pendiriannya, yaitu sebagai kawasan industri,” kata Surya Makmur Nasution ketika menyampikan visi dan misi sebagai bakal calon wali kota atau wakil wali kota di Partai NasDem Kota Batam, Selasa (5/11/2019).
Menurut SMN, panggilan akrab Surya Makmur Nasution, dengan menjadikan wali kota sebagai ex offficio, pengelolaan Batam di masa depan akan lebih terkoordinasi dan terkonsolidasi.
Surya Makmur Nasution ketika menyampaikan visi dan misi sebagai bakal calon wali kota atau wakil wali kota di Partai NasDem Kota Batam, Selasa (5/11/2019). Foto: Istimewa
”Hanya saja, regulasi pengaturan kewenangan ex officio haruslah mencerminkan dua kapal satu nakhoda secara efektif. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing Batam,” jelas anggota DPRD Kepri dua periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Ditanya Dewi Suciwati, Sekretaris NasDem Batam, tentang pariwisata, SMN mengatakan, pariwisata adalah salah satu industri yang layak dan patut dikembangkan. Potensi pariwisata Batam memang ada, seperti menjadi kota MICE.
”Industri pariwisata harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan menggerakkan semua stakeholder. Apa yang digagas Wali Kota Batam patut untuk diteruskan dan dikembangkan,” jawab SMN yang hadir didampingi oleh tim SMN2020.(jpg)
batampos.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak pendapatan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Salah satunya dengan mendorong lembaga jasa keuangan berkontribusi untuk memberikan kredit kepada para pelaku UMKM.
Tidak hanya melalui Kredit Usaha Rakyat, OJK juga mengesa Kredit Usaha Mikro (Umi). Sehingga dapat dimanfaatkan pelaku UMKM yang tidak mendapatkan KUR.
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Iwan M Ridwan, mengatakan, hingga pada 2019 pihaknya melakukan beberapa kali business matching salah satunya dengan pegadaian.
Pegadaian kata dia, ditunjuk untuk menyalurkan kredit ultra mikro (UMi). UMi lanjutnya merupakan bantuan modal yang dapat digunakan pelaku UMKM. Terlebih pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Perbankan.
“Jumlah pinjaman UMi maksimum Rp 10 juta dan itu disalurkan melalui Pegadaian,” jelasnya, Rabu (6/11/2019).
Iwan menyatakan, dengan UMi para pelaku UMKM sangat terbantu dan dapat dengan cepat mengembangkan usaha yang dimilikinya.
Dana UMi lanjutnya berasal dari pusat investasi pemerintah tepatnya Kementerian Keuangan.
Selain itu, agar masyarakat Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam dapat menggunakan uangnya dengan maksimal, pihaknya membangun Kampung Inklusi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Pembangunan Kampung Inklusi dilakukan pihaknya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kepri.
“Daerah menjadi pilot project dan kita telah melakukan edukasi 41 kali dengan jumlah peserta 3.031 orang,” jelasnya.
Kepala OJK Kepri, Iwan M Ridwan (kiri) beserta jajaran tamu undangan meresmikan Kampung Inklusi di Sagulung, Kamis (24/10/2019). Foto: Febby Anggieta Pratiwi/batampso.co.id
Kata diam jika Kampung Inklusi di kawasan Sagulung berhasil, pihaknya akan membangun hal serupa di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepri.
Selain itu kata dia, pihaknya memiliki program PELAKU. Program tersebut diyakini dapat membantu pengembangan sektor UMKM di tanah air.
“PELAKU itu adalah Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Pegadaian Batuaji, Kota Batam, Firdaus, menjelaskan UMi merupakan program pemerintah tentang pembiayaan.
Pegadaian lanjutnya ditunjuk sebagai lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan produk UMi kepada kalangan nasabah yang mempunyai usaha menengah ke bawah.
“Pinjamannnya Rp 1 juta sampai Rp 10 juta,” jelasnya.
Persyarannya untuk mendapatkan UMi sama seperti melakukan pinjaman pada umumnya. Calon nasabah wajib memberikan fotocopi KTP, KK dan surat keterangan usaha.
“Tetapi untuk pinjaman ini tidak bisa kita berikan kepada masyarakat yang telah medapatkan dana KUR,” paparnya.
Menurutnya, penyaluran dana UMi untuk area Batam hingga Oktober 2019 mencapai Rp 1,5 miliar. Dengan jumlah nasabah sekitar 190 orang. “Untuk mendapatkan dana pembiayan UMi, tetap harus ada jaminan salah satunya surat kendaraan,” jelasnya. Namun kata dia keunggulan dari UMi adalah dari sisi sewa modal yang lebih rendah dibandingkan produk lain yang ada di pegadaian.
“Bunga UMi sangat kecil hanya 1,12 persen, sementara pinjaman biasa bunganya 1,15 persen per 15 hari,” paparnya.(Messa Haris)
batampos.co.id – Rencana penggunaan rekapitulasi elektronik atau e-rekap di pilkada 2020 makin terlihat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sistem dan keamanannya masih terus dikembangkan untuk mencapai kondisi terbaik.
Meskipun demikian, secara garis besar publik sudah mulai bisa membayangkan bentuknya.
Yang paling utama dari e-rekap adalah penggunaan teknologi informasi.
’’Ini pengembangan dari Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara),’’ terang Komisioner KPU Viryan Azis saat paparan di KPu kemarin (5/11).
Pengembangannya terbilang cukup signifikan dibandingkan Situng yang digunakan untuk pemilu 2019.
Sebagai gambaran, data Situng berasal dari formulir C1 yang discan di KPU kabupaten/kota kemudian dienkripsi menjadi angka.
Keluarlah hasil real count. Sementara, data e-rekap berasal dari formulir C1 yang dipotret oleh KPPS di TPS.
Foto tersebut kemudian dikirimkan ke pusat data KPU untuk dienkripsi menjadi angka dan terjumlahkan.
’’Pusat datanya di sini (Jakarta),’’ lanjut mantan Komisioner KPU Kalimantan Barat itu.
Cara tersebut adalah opsi standar yang disiapkan KPU. Pihaknya juga mengantisipasi bila tidak tersedia jaringan data untuk mengirim foto di area sekitar TPS.
’’Proses foto tetap dilakukan, tapi pengiriman dilakukan ketika mendapatkan akses jaringan,’’ tutur Viryan.
Atas dasar itu pula, pihaknya dalam waktu dekat segera berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.
Petugas melakukan simulasi pemungutan suara secara elektronik (e-voting) di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Jumat (3/5) lalu. Selain e-voting, KPU juga berencana mengunakan e-rekap pada pilkada 2020 nanti. Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA
Dari 270 daerah penyelenggara pilkada, akan dipetakan wilayah mana saja yang infrastruktur dan koneksi internetnya baik serta mana yang tidak.
KPU tutur Viryan, memang menargetkan seluruh daerah bisa menggunakan e-rekap. Hanya saja, bila jaringannya tidak mendukung, tidak bisa dipaksakan.
PKPU 15/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal pilkada mengatur bahwa rekapitulasi pilbup dan pilwako berlangsung selama delapan hari.
Sementara untuk pilgub berlangsung 12 hari, rentang waktu tersebut bisa dipangkas menjadi 1-2 hari dengan menggunakan e-rekap.
Tidak ada lagi proses rekapitulasi di level kecamatan yang biasa dilakukan oleh PPK. Bahkan, untuk pilgub, tidak perlu ada proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Dengan teknologi, rekapitulasi bisa langsung dilakukan tepat waktu.
Saat ini, yang masih terus dibahas adalah bentuk pengem-bangan akhir dari sistem tersebut.
Juga bagaimana keamanan sistem tersebut nantinya. Berdasarkan pengalaman pemilu 2019, sistem Situng tergolong aman.
Bukan tidak mungkin, sistem keamanan situng hanya akan diperkuat saja dari yang sudah ada saat ini.
Viryan menuturkan, pihaknya sudah bertemu dengan rektor Institut teknologi Bandung (ITB) untuk membahas berbagai hal terkait Situng.
Nantinya, sistem tersebut akan dioptimalkan sebelum diubah namanya menjadi e-rekap. Pekan ini pihaknya juga akan bertemu tim e-rekap ITB yang akan mengintegrasikan Situng dengan Sidalih dan Silon.
Yang jelas, tambah Viryan, sistem e-rekap didesain untuk memudahkan publik mengetahui hasil pemilihan dengan cepat.
’’Menjamin lebih transparan dan meminimalisir potensi kecurangan,’’ tambahnya.
Tudingan di beberapa tempat bahwa penyelenggara adhoc khususnya di kecamatan bermain curang dijawab dengan penghapusan rekap di level tersebut.
Penggunaan e-rekap dengan model tersebut nanti juga akan berdampak pada formulir. Penggunaan formulir nantinya akan sangat minim.
Karena para saksi peserta pilkada dan Bawaslu akan diberikan salinan dalam bentuk digital.
Pihaknya juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi persoalan hukum yang bersumber dari penggunaan e-rekap.
Salah satunya mepertahankan sistem penghitungan suara secara manual dan terbuka di TPS. Dokumen tersebut adalah sumber data utama e-rekap.
Atas dasar itu pula, dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR Senin (4/11/2019) lalu, Ketua KPU Arief Budiman juga menyinggung kedua hal tersebut. Yakni penggunaan e-rekap dan salinan digital.
’’C1 Plano difoto kemudian itu disebar ke seluruh peserta pemilu,’’ terangnya.
Ia berharap kedua klausul itu bisa menjadi norma dalam revisi UU Pilkada.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tetap mewanti-wanti KPU soal keamanan dan jangkauan e-rekap.
’’Pilihan teknologi yang akan digunakan mau seperti apa, dan daya jangkaunya apakah nasional atau parsial di beberapa daerah saja,’’ terangnya.
Kedua hal itu harus segera diputuskan KPU. Sehingga ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan e-rekap sebelum benar-benar digunakan pada September tahun depan.
Saat itu, KPU sudah tidak bisa lagi berdalih ketika ada kesalahan hasil yang ditampilkan dalam e-rekap. Sebab, e-rekap akan menjadi basis resmi penetapan hasil pilkada.(byu/jpg)
batampos.co.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menegaskan tetap berkomitmen terhadap pengembangan infrastruktur gas dan utilisasi domestik di tengah tantangan bisnis hilir gas bumi, kondisi perekonomian nasional dan global, khususnya di sektor regulasi dan peningkatan peran gas bumi di dalam ketahanan energi nasional.
Terkait dengan surat Menteri ESDM mengenai penundaan penyesuaian harga gas PGN untuk pelanggan komersial dan industri, PGN meyakini gas bumi masih menjadi salah satu sumber energi yang paling efisien di Indonesia.
Di kawasan Asia, harga gas yang disalurkan PGN juga masih sangat kompetitif dan sesuai dengan koridor regulasi yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 58 Tahun 2017 yang telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2019.
Rencana penyesuaian harga gas bumi sudah dipertimbangkan secara matang sejak tujuh tahun terakhir, dan demi mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun PGN memutuskan tidak melakukan penyesuaian dalam rentang waktu tersebut untuk mendukung penuh kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah dan peningkatan pemanfaatan gas bumi nasional.
Namun di sisi lain, PGN menyadari bahwa insentif kepada konsumen di seluruh sektor ini tidak dapat dipertahankan terus menerus.
Sebab PGN mempunyai tanggung jawab untuk memperluas pemanfaatan gas bumi yang membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif dan berupaya keras untuk membangun infrasruktur-infrastruktur gas bumi yang menjangkau wilayah-wilayah ekonomi baru untuk pertumbuhan ekonomi nasional khususnya tantangan di wilayah timur Indonesia dan kondisi geografis Indonesia.
Sejalan juga dengan potensi cadangan minyak dan gas ke depan yang didominasi oleh cadangan gas bumi, untuk itu perlu pembangunan infrastruktur jaringan pipa dan infrastruktur non pipa agar utilisasi gas domestik dapat terjadi dan dapat menekan secara signifikan defisit neraca migas.
Ditambah dengan tanggung jawab sebagai agen development dalam peningkatan akses gas bumi melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) yang ditargetkan tumbuh sampai angka 4,7 juta sambungan rumah tangga dari kondisi eksisting yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.
PT PGN terus berupaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik, termasuk bagi kalangan rumah tangga. Foto: PGN untuk Batam Pos
Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, menegaskan sejak tahun 2013 PGN tidak pernah menaikkan harga gas kepada pelanggan industri.
Sementara biaya pengadaan gas yang merupakan harga pokok pembelian, biaya operasional dan kurs USD terus meningkat.
Selain itu, juga terdapat beberapa hal terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang juga terus meningkat, seperti inflasi dan Upah Minimum Regional (UMR).
“PGN juga berkomitmen untuk tidak membebani keuangan negara yang terwujud dengan kegiatan bisnis hilir yang dilakoni PGN adalah kegiatan bisnis migas bebas subsidi,” ujar Rachmat.
Dengan beban biaya yang terus meningkat, tentunya ruang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi menjadi makin terbatas dikarenakan sebagian besar pembangunannya adalah menggunakan dana internal.
Sementara banyak sentra-sentra industri baru, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan di kawasan-kawasan ekonomi baru banyak yang belum terjamah gas bumi.
Hingga saat ini, sebagai subholding gas bumi, PGN telah membangun jaringan gas hingga lebih dari 10 ribu kilometer.
Panjang pipa gas PGN ini hampir dua sampai empat kali lipat dibandingkan jaringan gas di wilayah Asia Tenggara.
Menurut Rachmat, semakin panjang jaringan pipa yang dikelola oleh suatu badan usaha, maka biaya pengelolaan dan perawatannya menjadi besar. Setiap tahun, biaya komponen itu juga terus naik.
Rencana penyesuaian harga gas yang akan dilakukan oleh PGN, lanjutnya, juga sudah dikaji secara matang dengan memperhitungkan banyak aspek, termasuk dari sisi kemampuan konsumen industri sendiri.(leo)
Sebagai pionir pemanfaatan gas dan pembangunan infrastruktur gas bumi, PGN selama ini juga telah mengambil banyak risiko, seperti pasokan maupun pasar yang cenderung fluktuatif dan tidak pasti. Untuk memitigasinya, PGN sebagai agregator, untuk memastikan ketersediaan gas, PGN juga telah membangun terminal LNG di beberapa lokasi untuk meregasifikasi LNG yang berasal dari berbagai sumber.Selain itu, pengembangan infrastruktur gas bumi juga akan diarahkan untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang industri untuk menunjang pengembangan kawasan-kawasan industri sesuai dengan road map nasional.
Pengembangan industri hilir ke depan tentunya akan menaruh prioritas pada keberlangsung investasi hilir gas bumi serta mempertimbangkan daya beli industri nasional. Hal ini sejalan dengan paradigma Pemerintah yang menempatkan gas bumi dapat menjadi driver pertumbuhan ekonomi. (*)
batampso.co.id – Rencana Dishub Batam hasil kesepakatan bersama pengusaha parkir khusus yang mengusulkan tarif parkir dinaikkan 100 persen pada 2020, mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPRD Batam, Udin P Sihaloho.
