batampos.co.id – Rencana reekspor puluhan kontainer berisi material plastik impor yang terkontaminasi limbah berbahaya dan beracun (B3) serta bercampur sampah yang diimpor beberapa perusahaan pengolahan plastik di Batam, hingga saat ini belum dilakukan.
Sebab dari Bea Cukai Batam sendiri belum bisa memberikan jawaban yang pasti kapan limbah B3 itu akan dikembalikan ke negara asal.
Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) BC Batam, Sumarna, menegaskan, saat ini pihak masih melakukan berkoordinasi dengan importir maupun beberapa instansi terkait.
“Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi hal yang substantif yang dilanggar atau semua biar clear,” ujarnya melalui pesan singkat di whatsapp yang dikirimkan, Selasa (8/10/2019) siang.
Soal berapa pastinya jumlah kontainer berisi material plastik yang mengandung limbah B3 dan tercampur sampah, Sumarna tak menyebutkan angka pastinya.
Petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Bea Cukai Batam memeriksa sampah plastik bercampur limbah B3 sebelum dikirim ulang ke negara asalnya di Pelabuhan Batuampar, Batam, Senin (29/7/2019) lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Intinya kami berharap reekspor scrap plastik yang terkontaminasi limbah B3 dan bercampur sampah itu segera bisa dieksekusi, dalam artian segera bisa dikeluarkan dari Batam untuk direekspor ke negara asal,” jelasnya.
Mengenai jumlah material plastik impor yang positif mengandung B3 dan bercampur sampah, pihaknya belum bisa memastikan.
“Kenapa, karena data di kami masih terus bergerak. Jumlah itu nanti baru bisa dipastikan atau diinfokan ke publik setelah semuanya fix atau pemeriksaan tuntas,” terangnya.
Dalam aturan KLHK telah jelas bahwa Presiden Joko Widodo melalui keputusannya menegaskan bahwa bahan baku scrap plastik dan kertas yang diimpor dan masuk ke Indonesia, wajib bersih dari sampah dan limbah B3.
Hal tersebut ditegaskan Dirjen Pengelolaan limbah, sampah, dan bahan beracun dan berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati saat rapat terbatas dengan presiden Jokowi belum lama ini.(gas)
batampos.co.id – Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus berterima kasih atas informasi yang diberikan masyarakat.
Menurutnya, setiap pelanggan PT ATB wajib memiliki meter air. Namun, meter air yang ada di pelanggan tingkat akurasinya juga harus berfungsi dengan baik.
Secara berkala, meter air di pelanggan dilakukan pemeliharaan atau perawatan.
Selain pemeliharaan, ATB juga melakukan penggantian meter air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penggantian meter air dilakukan ATB disesuaikan dengan kondisi meter air di tempat pelanggan.
Penggantian meter air yang dilakukan ATB mempertimbangkan beberapa hal, yakni usia meter yang tidak akurat dalam membaca kubikasi air dan kondisi teknis dari meter air.
Karyawan PT ATB memperlihatkan meteran air. Pengantian meteran air ATB tidak dipungut biaya alias gratis. Foto: Dokumentasi ATB untuk batampos.co.id
”Kalau memang sudah seharusnya diganti, maka akan diganti oleh petugas. Bukan berdasarkan permintaan pelanggan. Penggantian juga tak dikenakan biaya,” kata Maria.
Karena itu, sambung dia, meter air sebisa mungkin tidak ditempatkan di dalam bangunan, di rumah yang berpagar tinggi, tertimbun tanah, terendam air, atau di tempat yang kotor.
Ini menyebabkan rentannya meter air rusak.
ATB juga mengimbau agar meter air dijaga dengan baik, posisi meter air harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses oleh petugas ATB untuk dilakukan pembacaan meter air setiap bulannya.
Untuk petugas di lapangan dipastikan memakai seragam dan identitas diri. Jika tak terlihat identitas, pelanggan bisa meminta petugas menunjukannya.
Atau jika masih ragu, pelanggan bisa menghubungi call center ATB 0778-467111.
batampos.co.id – Jajaran Polsek Lubukbaja mengamankan pencuri sepeda motor yang beraksi di kawasan pertokoan Bisnis Center, Nagoya.
Adalah S alias A, 36, pelaku yang terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas saat hendak diamankan di Jodoh, Minggu (6/10/2019) lalu.
Kapolsek Lubukbaja, Kompol Yunita Stevani, mengatakan, Anto awalnya keluar dari rumahnya menuju ke Pasar Tos 3000 untuk mencari pekerjaan.
Namun, saat dalam perjalanan, ia melihat satu unit sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkir di lorong pertokoan Bisnis Center, Nagoya.
”Kemudian, timbul niat pelaku untuk mencuri dengan membobol kunci kontak motor menggunakan gunting yang dibawanya,” ujar Yunita.
Usai berhasil membobol kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor berwarna abu-abu itu ia bawa ke kosannya di belakang BCA Jodoh.
ilustrasi
Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
”Karena tidak punya pekerjaan, pelaku akan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari dan mengubahnya menjadi warna hitam yang sebelumnya berwarna abu-abu,” tuturnya.
Dari hasil pemeriksaan terhadap Anto, ia mengaku baru satu kali mencuri sepeda motor. Namun, Polsek Lubukbaja akan tetap mendalami keterangan dari Anto dengan berkoordinasi dengan polsek jajaran Polresta Barelang.
”Pelaku kita kenakan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal selama 7 tahun,” imbuhnya.
Sementara itu, Anto mengaku awalnya tidak ada niat untuk mencuri saat keluar dari tempat kosnya.
Niat itu baru muncul setelah Anto melihat sepeda motor yang tidak terkunci stang.
”Pada saat itu mengantongi gunting di dalam saku celana. Itu gunting rambut yang rencananya mau dikembalikan sama teman di Jodoh,” akunya.(gie)
batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, pemerintah daerah terus mengembangkan pariwisata, agar dapat menggantikan posisi dana bagi hasil (DBH) migas dari sektor pendapatan.
Pariwisata, kata Hamid, tidak hanya impian dari daerah. Namun, sudah masuk dalam program percepatan pembangunan Natuna di perbatasan. Yakni membangun sektor pariwisata di pinggiran negeri sebagai beranda NKRI.
”Apalagi Natuna adalah beranda Utara NKRI, berbatasan langsung beberapa negara tetangga, Malaysia, Vietnam, Thailand yang semuanya adalah destinasi wisata dunia,” kata Hamid Rizal dalam seminar geopark Natuna digedung Sri Serindit Ranai, Selasa (8/10).
foto: disparbud natuna
Pemerintah daerah terus memberikan motivasi kepada penggiat pariwisata, agar lebih memberikan kontribusi untuk pariwisata Natuna. Geopark Natuna adalah bagian dari modal wisata Natuna.
”Kita bersyukur, karena Natuna punya potensi wisata alam yang sangat menjanjikan, kalau menurut para traveler, Natuna Bali kedua,” ujarnya.
Bahkan instruksi Presiden, yang menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara di dalam kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) dan destinasi pariwisata nasional (DPN). (arn)
batampos.co.id – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri menangkap empat orang yang terlibat aksi begal dan pencurian kendaraan bermotor. Empat orang tersebut yakni U, R, K dan A.
Keempat orang ini memiliki peranan berbeda-beda. U dan K merupakan pencuri kendaraan bermotor.
Sedangkan A dan R merupakan penadah barang curian. Namun, R selain penadah, juga seorang begal.
Dari pengakuan R, membegal jadi rutinitasnya hampir setiap hari. Bahkan, dia membegal satu hingga dua kali sehari.
”Sasaran saya orang-orang yang bermain ponsel di jalan,” katanya, Selasa (8/10/2019).
Ia mengatakan, korbannya rata-rata adalah perempuan dan anak-anak sekolah. Ia merampas harta benda korbannya tersebut saat lengah.
”Begitu dapat, langsung dijual. Hanya untuk makan saja,” kilahnya.
Para pelaku begal yang diamankan Ditreskrim Polda Kepri. Pelaku begal ini bisa melakukan aksinya dua kali dalam sehari. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Korban R cukup banyak. Dari penelusuran polisi, Rahmat beraksi di Seraya, sekitar BCS Lubukbaja, Windsor dan Pelita.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum AKBP, Ari Dharmanto, membenarkan bahwa incaran begal tersebut adalah perempuan dan anak sekolah.
Terkadang, R juga mengambil barang milik orang lain disertai dengan kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan barang bukti yang diamankan polisi, yakni pisau sepanjang 60 sentimeter (cm).
”Barang yang didapatnya dijual ke orang lain. Dan A inilah yang membeli, Rp 1 jutaan,” jelasnya.
“Padahal ponsel itu kalau dijual secara normal dalam kondisi seken, harganya masih di atas Rp 2 jutaan,” kata Ari lagi.
Sementara kasus yang membelit R dengan U dan K berbeda, tapi memiliki keterkaitan.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Erlangga, mengatakan, saat beraksi, R menggunakan sepeda motor curian yang dibeli seharga Rp 350 ribu dari U.
Kemudian, polisi mengembangkan temuan ini. Akhirnya berhasil menangkap U dan K. Dari pengakuan keduanya, mereka telah beraksi beberapa kali di tempat yang berbeda-beda.
”Kebanyakan di kawasan Baloi,” ungkap Erlangga.
Erlangga mengatakan, kasus ini dalam pengembangan jajaran Subdit III Ditreskrimum Polda Kepri.
”Masih dikembangkan, ada berapa korban dari para tersangka ini,” katanya.
Kepada masyarakat, Erlangga berharap segera melaporkan apabila melihat atau menjadi korban tindak kejahatan.
”Laporkan ke kantor polisi terdekat,” imbauanya.(ska)
batampos.co.id – Mobil jenis minivan merk Toyota Lite Ace terperosok ke dalam dam Mukakuning, Rabu (9/10/2019).
Informasi yang didapat batampos.co.id di lapangan mobil tersebut melintas dari arah Mukakuning menuju Batuaji dan diduga hilang kendali saat berada di Jalan R Suprapto tepatnya di tanjakan Bukit Daeng.
Mobil minivan yang terperosok ke dalam Dam Mukakuning. Sopir mobil tersebut diperkirakan hilang kendali sehingga terperosok ke dalam Dam Mukakuning. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id, Kini,
Mobil tersebut keluar jalur pembatas dan terperosok ke dalam Dam Mukakuning.
Peristiwa itu sempat membuat arus lalu lintas macet. Dikarenakan para pengendara yang melintas di ruas jalan terebut menghentikan kendaraanya dan melihat mobil silver tersebut.
“Supirnya sudah diamankan tadi, tapi mobil belum diangkut,” ujar Dandi, salah seorang warga di lokasi kejadian.(cr1)
batampos.co.id – Beberapa hari terakhir, antrean kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Batam.
Penyebabnya, beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) langka. Kalaupun ada, jumlahnya terbatas sehingga warga harus antre panjang.
BBM jenis premium dan solar sudah beberapa hari ini langka di hampir semua SPBU di Kota Batam.
Bahkan, untuk mendapatkan BBM jenis pertalite, warga yang menggunakan kendaraan roda dua, empat ataupun lebih harus antre panjang.
Di Batuaji dan Sagulung contohnya. SPBU di sana sudah beberapa hari tak lagi menjual BBM jenis solar dan premium.
Hampir semua SPBU memasang pengumuman ”Maaf Solar Habis” dan ”Premium Dalam Pengiriman”.
Akibatnya, pengguna premium beralih ke pertalite, itupun harus antre lama.
”Dari semalam (kemarin malam, red) hingga sore ini (kemarin) antrean panjang di jalur pertalite, sebab premium langsung habis dalam setengah hari,” ujar Pengawas SPBU Sagulung, Codo, Selasa (8/10/2019).
Situasi ini membuat masyarakat di Sagulung dan Batuaji kesal lantaran seringkali solar dan premium habis dan harus mengantre panjang. Bahkan, banyak yang tak kebagian pertalite.
”Persoalan ini sebenarnya sudah berlarut-larut dan terkesan disengaja,” kata Agung, warga Batuaji, kemarin.
“Wajar BBM habis SPBU di Tanjunguncang dan Sagulung ini karena pihak SPBU lebih mementingkan pengisian jeriken (menggunakan kartu rekomendasi untuk nelayan, red),” ujarnya lagi.
Antrean kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Regata, Batam Center, Selasa (8/10/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Ia juga mengatakan, sering kali mobil sedan sedang parkir di pom bensin dengan muatan jeriken dalam bagasi.
Pembelian menggunakan wadah dengan dalih untuk aktivitas nelayan dan masyarakat pulau.
Menyikapi kondisi ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Rustam Mansur, memanggil pihak Pertamina dan Disperindag Kota Batam.
Rustam meminta dua instansi ini menjelaskan persoalan yang terjadi, sehingga terjadi kelangkaan BBM di Batam yang meresahkan masyarakat. Khususnya jenis premium dan solar.
”Kami merespons keluhan masyarakat. Makanya kami minta pihak terkait menjelaskan bagaimana kondisinya,” ujar Kombes Rustam Mansur.
Jika memang ada penyelewengan penggunaan BBM, Rustam berjanji akan menindak tegas pelakunya dan orang-orang yang berkompromi melakukan penyalahgunaan BBM.
”Laporkan saja ke kami, pasti akan kami telusuri dan tindak,” tegasnya.
Marketing Branch Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Kepri, Awan Raharjo, mengklaim pasokan premium dan solar melebihi kuota yang telah ditetapkan.
”Solar itu lebih 15 persen dari kuota yang kami kucurkan. Begitu juga dengan premium, 4 persen lebih banyak dari kuota yang ada,” kata Awan di Mapolda Kepri, Selasa (8/10/2019).
Ia menjelaskan, secara garis besar kuota BBM jenis premium berjumlah 211.210 kiloliter dari Januari hingga Agutus 2019.
Sementara solar dari Januari hingga September 170.225 kiloliter.
”Tambahkan saja kelebihan 4 persen premium, dan 15 persen solar,” ujarnya.
Saat ditanyakan mengenai berapa kuota harian? Awan meminta wartawan membagi sendiri kuota dari Januari hingga September tersebut.
Awan juga enggan menjelaskan secara detail kuota jenis BBM dan untuk masing-masing SPBU di Batam dan waktu pengirimannya.
Bahkan setelah ditanya beberapa kali, ia mengklaim pengiriman dilakukan setiap hari, kecuali hari libur.
Namun, dari beberapa laporan masyarakat menyebutkan setiap SPBU tidak setiap hari mendapatkan pasokan BBM. Terkait hal ini, Awan tak dapat menerangkan detailnya.
”Selalu ada pasokannya kok,” ucapnya.
Ia mengklaim kelangkaan BBM di Batam bukan disebabkan pasokan yang kurang. Tapi karena tidak tepat sasaran penggunaannya.
Dicontohkannya, BBM jenis solar dan premium sering digunakan kendaraan yang tergolong mewah.
Peruntukan yang tidak sesuai ini dinilainya salah satu penyebab kelangkaan BBM di masyarakat.
”Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait membahas hal ini. Sore ini saja, sudah ada janji bertemu dengan Pemko Batam,” tuturnya.
Ia mengaku, pengendalian penyaluran BBM jenis solar telah dilakukan jajarannya. Salah satunya pemberlakuan fuel card.
Ke depan, fuel card juga sedang dikaji untuk BBM jenis lainnya, seperti premium.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, mengaku sudah beberapa kali melakukan rapat dengan Pertamina, dalam rangka evaluasi kuota BBM.
”Kami selalu hitung-hitung, berapa kuota untuk Batam,” ungkapnya.
Saat ditanyakan penyebab kelangkaan ini apakah karena terlalu diobralnya rekomendasi pembelian BBM untuk nelayan dan instansi lain?
Gustian menuturkan hal itu tak lagi menjadi kewenangannya, sebab kartu rekomendasi dikeluarkan masing-masing dinas terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, maupun dinas lainnya.
Kendati begitu, ia akan membicarakan hal ini lagi dengan Pertamina agar kartu rekomendasi ini tak disalahgunakan. ”Kami akan cari solusi dan penyebabnya,” ujarnya.(ska/cr1)
batampos.co.id – Balai Latihan Kerja (BLK) bakal dibangun di Batam pada 2020 mendatang.
Setelah beberapa kali rencana lokasi bergeser karena persoalan lahan, BLK akhirnya akan dibangun di atas lahan seluas 4 hektare yang didapatkan dari hibah Kabil Industrial Estate (KIE) di Kabil, Nongsa.
”Kementerian Tenaga Kerja mau MoU dengan KIE dalam waktu dekat. Kementerian sudah cocok dengan tanah yang dihibahkan ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam Rudi Sak-yakirti, Selasa (8/10/2019).
Pada tahap pembangunan awal, pemerintah menyiapkan dana Rp 17 miliar. Menurut dia, pembangunan awal dapat diarahkan untuk menyiapkan tenaga welder yang andal.
”Sebelum ke hal lain. Arahnya ke welder dulu, yang kekurangan di Batam masalah welder,” jelasnya.
“Juga menunjang MRO (Maintenance Repair and Overhaul) yang akan dibangun di Batam, arahnya ke sana,” katanya lagi.
Untuk diketahui, BLK ini awalnya direncanakan di bilangan Nongsa, namun Kemenaker tidak menyetujui karena lokasi tidak dekat dengan laut.
ilustrasi
Selanjutnya, Pemko Batam menawarkan lahan di Tanjungundap, Sagulung, belakangan lokasi ini terkendala status lahan.
”Tidak diproses karena persoalan lahan. Di Tanjungundap, kalau dibangun bakal ada beberapa rumah penduduk yang terdampak,” kata dia.
Sementara itu, masalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dikeluhkan perusahaan yang akan merekrut pekerja baru.
Keadaan ini memaksa pihak perusahaan merekrut pekerja dari luar Batam, salah satunya yang kini dilakukan McDermott.
”Terpaksa kami cari orang di Jawa maupun Sumatera untuk posisi welder dan fitter,” kata perwakilan PT McDermott Indonesia Batam, Syahrial, saat diskusi bersama pimpinan BP Batam dengan pelaku usaha, Kamis (4/10/2019) lalu.
Menurut dia, pihaknya akan mencari ribuan pekerja. Untuk itu, pihaknya sejatinya tidak ingin calon pekerja yang di Batam menjadi penonton karena terkendala kemampuan yang kurang.
”Sementara satu sisi kami butuh tenaga yang skilled (terampil) dan untuk melatih itu sendiri butuh waktu,” katanya.
Solusi terkait ini, lanjut dia, hendaknya pemerintah menyegerakan realisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi pusat pelatihan bagi calon pekerja sehingga lebih andal.
”BLK kami pikir menjadi salah satu tulang punggung. Agar kita semakin bisa bersaing dengan Singapura bahkan Asia Pasifik,” imbuh dia.
Secara khusus, kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga sudah dipercaya sebagai Kepala BP Batam, agar dapat menyelesaikan persoalan ini.
”Pak Rudi dulu pernah bilang kendalanya ketersediaan lahan, kami berpendapat dengan sekarang jabatan sudah dua, persoalan dulu ini akan selesai,” harap dia.
Merespons hal ini, Rudi mengatakan, di lingkungan Pemko Batam sudah menawarkan lahan di Nongsa atas rencana pemerintah pusat membangun BLK di daerah Nongsa, lahan tersebut Pemko Batam dapat dari alokasi yang diberikan BP Batam.
”Tapi waktu itu pusat sepertinya tak mau, karena yang dibangun adalah BLK Kemaritiman jadi harus dekat laut.”
Hal ini, kemudian, membuat pihaknya mencari lahan lain dan akhirnya ditetapkan di Kampung Tua Tanjungundap, Sagulung dengan luas sekitar 5 hektare.
”Mudah-mudahan karena saya sudah jadi kepala BP Batam, kita akan buka dan kalau boleh PL akan kami keluarkan dan serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja,” ujarnya.
Rudi mengaku kehadiran BLK cukup penting, apalagi pemerintah pusat menyiapkan dana puluhan miliar untuk membangun BLK Kemaritiman ini.
”Kalau terbangun uang hasil retribusi IMTA di Pemko Batam, bisa langsung digunakan kegiatan di sana,” imbuhnya.(iza)
batampos.co.id – Kepala Bagian Penerimaan Berkas Kendaraan Bidang Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepulauan Riau, Dicky Wijaya, menyebut setiap tahun terjadi loss potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3 miliar dari pajak kendaraan bermotor di Belakangpadang.
Dicky mengatakan, dari data BP2RD Kepri, terdata ada sekitar 15 ribu unit sepeda motor yang ada di Belakang Padang. Sebagian besarnya tidak membayarkan pajak sepeda motornya.
“Dari 15 ribu unit sepeda motor itu kalikan saja Rp 200 ribu (biaya pokok pajak) maka sekitar Rp 3 miliar berpotensi lewat setiap tahunnya,” terang Dicky, Selasa (8/10/2019).
Diakuinya, berbagai upaya juga telah dilakukan pihaknya, termasuk sosialisasi hingga razia dengan menggandeng Polsek Belakang Padang.
Sejumlah warga melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor BP2RD Kepri beberapa waktu lalu. BP2RD menyatakan setiap tahun kehilanagn Rp 3 miliar setiap tahun dikarenakan kendaraan di Belakangpadang tidak membayar pajak. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Setiap minggu kita jemput bola juga ke sana, karena mereka menyebut ada kendala biaya transportasi. Bahkan kita datangkan juga petugas cek fisik,” ulas Dicky.
“Tapi nggak juga (bayar pajak). Alasan mereka motor tu cuma dipakai jalan-jalan, dari rumah ke kedai kopi, ke pasar, ke pelabuhan. Bukan untuk dijual belikan,” katanya lagi.
Namun, saat ini pemerintah sudah mempermudah masyarakat untuk membayar pajak lewat aplikasi ESamsat Kepri.
“Masuk ke aplikasi, daftarkan nomor kendaraan, terus bayar lewat bank yang sudah bekerjasama. Ngak perlu lagi ke Samsat,” ucapnya.
Sementara itu Camat Belakang Padang, Yudi, mengaku, siap bekerjasama dengan BP2RD dalam sosialisasi dan pembayaran, misalnya di kantor Lurah, Camat atau Polsek Belakang Padang.
“Karena kendala masyarakat di sini harus bayar ke Samsat memerlukan biaya transportasi laut dan darat,” jelas Yudi.
Selanjutnya, sambung Yudi, hampir setahun belum ada petugas Samsat ke Belakang Padang.
“Juga mungkin belum pernah dilakukan upaya penegakan melalui razia sehingga yang tidak bayar ada sanksi dan sebagainya,” tutup Yudi.(rng)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan Natamukti atas upaya mendorong peningkatan kualitas produk UKM lokal.
Penghargaan ini diterima langsung Asisten Administrasi Umum Setdako Batam, Zarefriadi.
Kepala Dinas KUKM Batam, Suleman Nababan, mengatakan, saat ini terdapat sedikitnya 1.500 pelaku usaha yang terdata, namun hanya 400 pelaku usaha yang memiliki izin usaha mikro.
“Selama ini mereka (Kementerian, red) menilai Batam cukup baik pertumbuhan dan perkembangan UKM,” kata Suleman, Selasa (10/8/2019).
“Ditambah lagi Pemko menyediakan layanan pinjaman untuk modal usaha mereka melalui dana bergulir,” ujarnya lagi.
Ia menyebutkan, saat ini ada lima pendamping untuk membantu pelaku UKM. Para pendamping kata dia mendorong pelaku UMKM untuk lebih maju dan mengantongi ijin usaha.
Deretan lapak pedagang UMKM yang berjualan di depan kawasan sign board Welcome to Batam di Batam Centre, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
Beberapa poin yang akan dikembangkan diantaranya usaha go digital, kemasan dan memfasilitasi pelaku mendapatkan ijin usaha.
“Pencapaian ini tentu harus ditingkatkan. Tentu masih banyak PR yang harus dikerjakan agar pelaku usaha lebih maju lagi ke depannya,” terangnya.
Suleman mengungkapkan, masih ada kurang lebih seribu pelaku usaha lagi yang masih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan ijin usaha.
Keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang sudah selesai dibangun akan menjadi tempat pelaku usaha mendapatkan pembinaan.
Ia menambahkan, saat ini beberapa fasilitasi yang sudah dilakukan antara lain fasilitasi pembiayaan oleh APBD/BLUD Dana Bergulir, fasilitas KUR, fasiltasi IUMK, Merk/HAKI, dukungan pembuatan Badan Hukum, sertifikasi halal.
Kemudian fasilitasi kerjasama dengan Kementerian. Di antaranya KUKM RI, BEKRAF, Kementerian Kominfo, Kemenlu, hingga Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
“Kita juga memfasilitasi pertemuan pelaku KUKM Batam dengan Johor/Malasya untuk akses pasar,” ujarnya.
“Termasuk kegiatan yang dilakukan oleh komunitas UKM sendiri. Tentu ini semua bisa berjalan berkat arahan dan kebijakan Walikota Batam,” kata dia.(yui)
