batampos.co.id – Laporan dua jurnalis korban kekerasaan saat unjuk rasa ke Bareskrim Polri tidak berjalan mulus.

Kemarin (9/10/2019), laporan yang rencananya mereka masukkan ke Direktorat Tipidter ternyata ditolak.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pun berinisiatif untuk mengadukan terkait laporan tersebut ke Komnas HAM hari ini.

AJI Jakarta didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mewakili sejumlah jurnalis yang menerima perlakuan kekerasan dalam aksi unjuk rasa 24 dan 30 September lalu.

Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, Erick Tanjung, menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah melapor ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak diterima.

Mereka pun membawa kasus tersebut ke Bareskrim Polri, namun ternyata hasilnya tidak sesuai harapan.

“Ternyata setelah diskusi di SPKT, petugas masih bingung dan belum bisa menerima laporan kasus kekerasan ini,” ungkap Erick ditemui usai menyampaikan laporan kemarin.

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, yang menjadi perwakilan kuasa hukum menyayangkan alasan dibalik ditolaknya laporan tersebut.

Dia menjelaskan, petugas harus mengarahkan ke bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) karena laporan dinilai menyangkut aparat kepolisian.

“Padahal kita tidak langsung melihat pelakunya siapa. Baik publik maupun polisi, sebenarnya ini bisa berjalan karena ada pidananya,” papar Ade.

Dua jurnalis yang melapor itu merupakan jurnalis dari Katadata dan Kompas.com. Pasal yang dibawa berbeda.

Untuk jurnalis Katadata, karena murni penganiayaan, LBH Pers menggunakan Pasal 352 KUHP junto UU Pers.

Sementara untuk Kompas.com, karena hanya berupa menghalang-halangi kerja jurnalistik, hanya dikaitkan dengan UU Pers.

Ade menerangkan, mereka sekaligus mencoba seberapa kuat UU Pers bisa melindungi kerja media.

Melihat laporan yang tidak langsung diterima itu, AJI Jakarta dan LBH Pers berencana untuk melapor ke Komnas HAM.

Mereka menuntut agar ada dorongan bagi penyelesaian kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut.

Selain Komnas HAM, mereka juga akan melapor ke Ombudsman RI terkait prosedur pelaporan ke Bareskrim yang dinilai berbelit-belit.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, menjelaskan belum ada informasi lebih lanjut mengenai laporan tersebut.

“Nanti saya konfirmasi lagi, karena itu laporannya baru tadi,” ungkapnya, kemarin.

Namun, menurut Asep, memang sesuai prosedur apabila ada laporan ke Propam apabila pelakunya ditengarai personel aktif kepolisian.(deb/jpg)

batampos.co.id – Dewan Pers mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengkaji ulang segala bentuk kerja sama dengan media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

Pelanggaran terhadap hal itu, akan ada sanksi tersendiri bagi pemerintah daerah antara lain, mengembalikan dana yang telah dikeluarkan sekaligus memberikan teguran kepada media yang bersangkutan.

“Ada beberapa kasus, pasang iklan di media yang tidak berbadan hukum, tidak punya NPWP, terbit tidak teratur, jadi temuan. Artinya, pemda harus mengembalikan uangnya,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, dikutip dari RRI.co.id.

Wartawan Harian Kompas Jakarta ini mengaku, akan membuat surat edaran yang kira-kira bunyinya: media yang terverifikasi administrasi sudah memenuhi ketentuan tentang perusahaan pers sebaimana dimaksud dalam UU Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Perusahaan Pers, Standar Kompetensi, sehingga layak atau dapat dijadikan mitra kerja.

“Dalam waktu dekat edaran akan kami sebar ke seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Bisa Jadi Temuan Hukum

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengingatkan media, terutama yang sering kerja sama dengan pemda, mendaftar dan memverifikasi perusahaannya, agar tidak tersangkut masalah hukum.

“Pelanggaran kerja sama pemda dan pers cukup tinggi. Sejumlah perkara di antaranya membuat media terkait mengembalikan revenue dan bisa terjerat dalam masalah hukum,” kata mantan Menteri Pendidikan era Susilo Bambang Yudhoyono di Bandarlampung, saat briefing verifikasi faktual sejumlah media di Lampung, yang terdiri dari televisi, cetak, dan media siber, Senin (6/10/2019) lalu.

Baca Juga: batampos.co.id Terima Sertifikat Terverifikasi dari Dewan Pers

Dia mengatakan, Dewan Pers memiliki landasan hukum untuk mewajibkan media mendaftar. Lembaga ini juga bisa berfungsi melindungi wartawan dan perusahaannya jika tercatat di lembaga tersebut.

Dewan Pers, lanjut Nuh, menargetkan 300 media terverifikasi faktual pada tahun 2019.

Lembaga ini mulai membenahi sistem pendaftaran menjadi online dan melibatkan perguruan tinggi dalam verifikasi.

Di kesempatan lain, Nuh juga pernah menyatakan, sangat penting bagi sebuah perusahaan media untuk mendapatkan verifikasi, baik administratif maupun faktual.

Sebab setelah terverifikasi, media tersebut akan menjadi legal dan diharapkan bekerja secara profesional.

Dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), yang tidak kalah pentingnya adalah menjamin kepercayaan baik kepada masyarakat sebagai konsumen media, maupun kepada instansi dan lembaga lain yang akan mengadakan kerja sama dengan media bersangkutan.

Nuh menyebutkan, banyak manfaat yang akan diterima oleh media yang telah terverifikasi.

Dia menyebut setidaknya ada tiga fungsi dari sertifikasi yang dilakukan Dewan Pers untuk perusahaan media. Yang pertama tentu untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun perusahaan pers itu sendiri.

Dia menjelaskan, sesuai dengan amanah yang diemban Dewan Pers terkait pertanggungjawaban berita-berita yang diterbitkan oleh media, jika suatu saat ada berita yang dikeluarkan oleh media tersebut menimbulkan persengkataan, maka Dewan Pers bisa menjadi payung agar tidak dibawa ke ranah pidana.

“Kami bisa memberikan perlindungan kepada wartawan yang menulis berita tersebut. Karena medianya sudah bersertifikat, kami sudah mengakui. Tetapi kalau seandainya media tersebut belum terdaftar, belum legal, kemudian menerbitkan sebuah berita yang menimbulkan persengketaan, mereka bisa dibawa ke ranah hukum. Dewan Pers tidak bisa apa-apa,” paparnya.

Sebab Dewan Pers bertanggung jawab untuk membina dan melindungi perusahaan pers termasuk wartawan.

Jika perusahaan pers dan wartawan sudah terverifikasi, maka diharapkan berita dan informasi yang dihasilkan bersumber dari kerja-kerja profesional dan bisa dipertanggungjawabkan.

Jika perusahaan persnya belum terverifikasi, maka produk berita dan informasi yang dihasilkan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Nuh berharap dengan sertifikasi ini maka perusahaan pers bisa meningkat dari sekadar menghasilkan atau memproduksi berita menjadi informasi atau bahkan knowledge (ilmu pengetahuan) bagi pembaca.

“Agar berita ini bisa menjadi informasi dan knowledge, maka berita itu harus berbasis data dan fakta yang dibutuhkan masyarakat. Ini sangat penting mengingat peran pers yang berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Sehingga, kata dia, yang masuk ke masyarakat minimal memiliki informasi dan knowledge.

“Karena kita ingin masyarakat kita semakin cerdas sesuai dengan tujuan negara,” sambungnya.

Sedangkan fungsi terakhir, jika media terverifikasi maka sangat dimungkinkan bisa menjalin kerja sama dengan lembaga resmi lainnya seperti pemda, pemprov dan instansi swasta dengan lebih mudah karena medianya sudah legal dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Logikanya jika lembaga resmi pasti kerja samanya dengan lembaga resmi, tidak mungkin lembaga resmi bekerja sama dengan lembaga tidak resmi. Ini rawan dari sisi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dengan terbitnya sertifikat tersebut, lembaga sudah resmi dan bisa menjalin kerja sama dengan lembaga resmi lainnya,” imbuhnya. (gun)