batampos.co.id – Razia Badan Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah (BP2RD) yang dilaksanakan oleh UPT Samsat Batuaji bersama Satlantas Polresta Barelang berhasil amankan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat.
Di antara kendaraan yang berhasil diamankan tersebut terdapat hal yang cukup menarik, yakni adanya pengemudi mobil sewaan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ia rental.
Mengetahui hal ini, Kasubnit I Turjawali Satlantas Polresta Barelang, Sofrinal, menuturkan hal ini harus menjadi perhatian khusus para pemilik rental mobil di kota Batam.
Ia mengimbau agar asal jangan merentalkan kendaraan, sementara perental tidak memiliki SIM. Hal ini justru menyalahi aturan utama dalam berkendaraan.
“Kita imbau kembali khususnya kepada pemilik mobil rental, karena pas kita lakukan kegiatan razia di Top-100 Tembesi, ada salah satu pengedara yang menggunakan mobil
Petugas BP2RD dan UPT Samsat Batuaji bersama Satlantas Polresta Barelang mengamankan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat saat mengelar razia di depan Top 100 Tembesi. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
rental namun dia tidak memiliki SIM,” ujarnya, Senin (14/10/2019) di lokasi Razia, Top-100 Tembesi.
“Saat kita hentikan dan tanyakan STNK mobil rental itu juga tidak bisa ia kasih, dan yang mengendarai kendaraan tidak ada SIM, jadi terpaksa kita tahan terlebih dahulu kendaraanya,” tambahnya lagi.
Karena itu kata Sofrinal, ia mengimbau dengan tegas kepada pemilik rental agar bisa menyerahkan STNK kepada penewa kendaraanya.
Selain itu pihaknya meinta agar pemilik mobil rental teliti sebelum memberikan kendaraannya.
“Jangan merentalkan kendaraan jika perental tidak memiliki SIM,” jelasnya.
“Nanti kita cari juga pemilik rentalnya dan mendatanginya dan memberi imbauan langsung,” paparnya.
Sementara itu pengemudi mobil rental, saat diwawancara mengakui memang tidak membawa SIM dan STNK.
Ia katakan bahwa niatnya hanya ingin pergi ke water boom Top 100, Tembesi untuk berenang dan tidak menyangka akan berakhir seperti ini.
“Iya gak ada SIM. Tadi ke sini niatnya mau berenang bareng teman-teman,” ujar perempuan yang merental mobil tersebut singkat, dan tidak ingin menyebutkan namanya.(cr1)
batampos.co.id – Pelarangan jual-beli Handphone Balc Market (HP BM) sudah banyak diketahui oleh masyarakat serta para pedagang HP di Lucky Plaza di Kota Batam.
Hal itu terlihat dari sepinya pengunjung di komplek pertokoan Lucy Plaza, Nagoya. Andre penjual HP BM menjelaskan, dirinya sudah mendapatkan surat dari dinas terkait mengenai pelarangan tersebut.
“Tidak apa-apa misal HP BM ngak diperbolehkan,” ujarnya, Senin (14/10/2019).
Namun lanjutnya, saat pihaknya hendak mengambil HP di PT Satnusa sesuai pesanan pelanggannya akan jauh lebih lama.
Karena itu pula para pedagang HP di Lucky Plaza lebih memilih mengambil barnag dari dari luar.
Menurutnya, spefikasi HP BM jauh lebih unggul dibanding HP pada umumnya. Mulai dari RAM internal hingga fitur yang lebih banyak.
Setelah edaran mengenai pelarnagan penjualan HP BM beredar aktivitas jual beli di Lucky Plaza, Nagoya kian sepi. Andre salah satu pedagang di Lucky Plaza hanya bisa menjual satu uni HP. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
“HP BM merupakan produk asli dari brand yang sudah ada, seperti Oppo, Samsung, Apple dan Xiaomi,” jelasnaya.
Hanya saja, lanjutnya, ponsel BM tidak memiliki garansi seperti yang disediakan pada HP resmi.
“Memang Handphone BM enggak punya garansi, istilahnya barang BM itu jual putus. Itu kelemahan barang BM jadi kalau rusak ya jangan dipakai lagi”, sambungnya.
Kata dia, saat ini penjualan HP sudah tidak seperti dulu.
“Sekarang sudah sepi seminggu hanya laku 5 unit HP, bahkan kadang sehari cuma laku 1 HP,” ujarnya.
Andre mengatakan, apabila larangan HP BM sudah berjalan penuh, ia memperkirakan usahanya tidak akan berjalan lagi.
“Ya nanti bisa-bisa bangkrut,” katanya.
Lisa salah satu pengguna HP BM mengatakan, lebih senang menggunakan HP BM. Alasan utamanya adalah harganya yang terjangkau.
“Sebenarnya tidak setuju kalau HP BM dilarang, tapi mau gimana lagi kalau pemerintah sudah membuat peraturan,” jelasnya.(nto)
batampos.co.id – Krisis air bersih di Batam memang sudah di depan mata. Meski status konsesi masih belum terang benderang, tapi BP Batam sudah mengantisipasi krisis air di masa depan dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Bengkong Sadai.
IPAL ini akan segera beroperasi pada Januari 2021 dan berfungsi untuk mengolah air limbah rumah tangga agar bisa digunakan kembali.
“Hingga September, progres pengerjaannya sudah 60 persen. Dan target kami akan selesai pada Desember mendatang,” kata Kabid Pengelolaan Limbah BP Batam, Iyus Rusmana, Senin (14/10/2019) di Megamall Batamcentre.
Struktur fisik IPAL ini dibagi atas tiga proyek fisik yakni jaringan pipa, stasiun pompa dan waste water treatment plant (WWTP).
Jaringan pipa memiliki bobot pekerjaan 44,3 persen dan hingga September sudah rampung 26,4 persen.
“Jaringan pipa utama dan sekunder sudah terpasang 92 kilometer dari target 114 kilometer. Sedangkan sambungan utk rumah baru sudah ada di 200 rumah di Perumahan Hang Tuah, Legenda Malaka,” kata Iyus lagi.
Ilustrasi. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
Tapi sambungan pipa ke Perumahan Hang Tuah baru sekadar pipa utama, sedangkan pipa sambungan menuju septic tank masing-masing rumah belum terpasang.
“Kami akan pasang, tapi ini masih menunggu selesainya stasiun pompa,” paparnya.
Sedangkan untuk progres pengerjaan stasiun pompa, bobot pekerjaannya mencapai 12,3 persen dan realisasinya sudah rampung 9,9 persen.
“Stasiun pompa yang sudah siap itu yakni di depan Kawasan Industri Tunas dan di IPAL Batamcentre,” imbuhnya.
Terakhir, bobot pekerjaan WWTP mencapai 38,6 persen dan saat ini sudah rampung 20,4 persen.
Proyek IPAL ini ditargetkan selesai pada Desember 2019 mendatang dan bisa beroperasi pada Januari 2021.
Adapun kapasitas produksinya mencapai 230 liter per detik dan akan melayani kawasan Batamcentre dan sekitarnya.
Air bersih hasil olahan dari proyek senilai Rp 600 miliar ini rencananya akan disuplai ke industri-industri di Batam.
Makanya ada kemungkinan bahwa air suplai dam ke industri akan dialihkan ke rumah tangga, mengingat suplai air ATB ke rumah tangga khususnya di Batuaji dan Tanjunguncang tersendat-sendat karena terbatasnya ketersediaan air bersih.
Iyus hanya menanggapi bahwa teknisnya masih akan dibahas lebih lanjut lagi.
“Pak Kepala BP sudah mengarahkan agar proyek ini jalan terus. Ya sekalian komplain-komplain dari masyarakat akan kami akomodir tentunya,” harapnya.(leo)
batampos.co.id – Pertemuan-pertemuan politik jelang pelantikan presiden dan wakil presiden akhir pekan ini makin sering dilakukan.
Minggu (13/10/2019) tadi malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Permata Hijau Jakarta Selatan, kediaman Paloh.
Pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan yang diberi judul Silaturahmi Kebangsaan.
Yakni, perbaikan citra partai politik, mencegah dan melawan radikalisme, serta mengusulkan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.
Meskipun enggan memastikan soal kehadiran Gerindra di kabinet, namun isyarat koalisi itu semakin terang.
’’Mana ada masalah sama saya,’’ ujar Paloh saat ditanya soal pendapat dia bila Gerindra masuk ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Menurut dia, ketika semua sudah sama-sama memikirkan kepentingan nasional, maka semua akan berjalan dengan baik.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Permata Hijau Jakarta Selatan di kediaman Surya Paloh. Foto: Jawa Pos
Paloh juga menyatakan tidak ada pembicaraan soal kabinet dalam pertemuan tersebut. Dia beralasan, kedua pimpinan parpol memilih membahas tema yang lebih luas.
Soal parpol, kedua pimpinan parpol sepakat memperbaiki citra parpol. Caranya, dengan meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lainnya.
Juga menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan. Kemudian, keduanya sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme.
Terakhir, Paloh dan Prabowo sepakat bahwa amandemen UUD 1945 harus dilakukan secara menyeluruh.
Yakni, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara. Dikaitkan dnegan tantangan yuang ada saat ini dan proyeksi kehidupan bangsa di masa depan.
Sementara itu, jawaban Prabowo juga berputar-putar ketika disinggung kepastian masuk tidaknya Gerindra dalam koalisi pemerintah.
Menurut dia, Gerindra mengutamakan kepentingan nasional.
’’Apa saja yang bisa memperkuat, mendukung Indonesia yang kuat, kepentingan nasional yang baik untuk rakyat, kita akan dukung,’’ ujarnya.(byu/mar/jpg)
batampos.co.id – Politikus Partai Nasdem yang juga wali kota Batam, Muhammad Rudi, menunjukkan keseriusannya maju dalam pemilihan gubernur (Pilgup) Kepri 2020 mendatang.
Rudi menyatakan, jika persyaratan memungkinkan, ia bersedia berpasangan dengan Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul.
“Posisi kami hari ini sama-sama wali kota. Wali kota habis masanya, kan tentu lebih naik lagi, kan gak boleh ke bawah,” ujar Rudi menjawab pertanyaan wartawan, Minggu (13/10/2019) di Tanjungpinang.
Rudi mengatakan, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Karena tujuan politik adalah untuk mencari kekuasaan yang positif, bukan negatif.
Apalagi, saat ini, dirinya dan Syahrul merupakan pemimpin di masing-masing kota dan Syahrul merupakan Ketua DPD Gerindra Kepri dan dirinya Sekretaris Nasdem Kepri.
Rudi menjelaskan, hingga saat ini memang belum ada pembicaraan khusus terkait rencananya berpasangan dengan Syahrul pada Pilgub Kepri tahun depan.
Salah seorang masyarakat Kota Batam, memasukkan kertas suara seusai memilih pada Pemilu 17 April 2019 lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Selain itu, keputusan siapa yang yang akan maju dan berpasangan dalam Pilgub Kepri 2020 nanti akan ditentukan masing-masing partai.
“Jika nanti menurut survei bagus antara kami berdua, semua boleh saja terjadi tergantung dari pilihan masyarakat yang memilih,” katanya.
“Yang penting niat saya menjadi pemimpin untuk membangun Kepri lebih baik,” tutup Rudi.
Keseriusan Rudi maju dalam Pilgub Kepri 2020 juga ditandai dengan kian aktifnya Rudi dalam beberapa kegiatan di Tanjungpinang.
Dalam dua hari ini, ia menghadiri dua acara yang berbeda di Tanjungpinang. Pada Sabtu (12/10) lalu, ia membuka membuka event balap motor Melayu Raya Cup Prix 2019 di sirkuit non permanen, Dompak, Tanjungpinang.
Kemudian pada Minggu (13/10) kemarin, ia turut menghadiri cara Paguyuban Jawa Mandiri Serantau (Pajamas) Tanjungpinang, di Jalan RRI, Tanjungpinang.
Sementara Sekretaris Gerindra Kepri, Onward Siahaan, mengatakan belum ada komunikasi politik lebih lanjut antara Gerindra dengan Nasdem.
Menurutnya, sampai saat ini Partai Gerindra belum ada memutuskan untuk mendukung kandidat atau mengusulkan kandidat yang akan maju dalam Pilgub Kepri 2020.
“Pekan depan kami minta petunjuk DPP. Sehingga bisa menentukan sikap politik pada Pilkada Kepri 2020 mendatang,” jelasnya.
“Gerindra juga punya sederet nama potensial, salah satunya adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kepri, Syahrul yang juga merupakan wali kota Tanjungpinang,” ujar Onwar.(jpg)
batampos.co.id – PT Adhya Tirta Batam (ATB) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam kini tengah sibuk.
Mereka sedang menginventarisir aset-aset yang dimiliki ATB jelang pengakhiran perjanjian konsesi pengelolaan air bersih di Batam, 2020 mendatang.
Beberapa aset yang tengah didata itu antara lain water treatment plant (WTP), pipa, dam, dan lainnya.
“Ini juga lagi berlangsung. Tengah dikerjakan. Butuh waktu setahun,” kata Kepala Kantor dan Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan.
Setelah semua terdata dan dihitung nilainya, aset-aset tersebut akan ditetapkan menjadi barang milik negara (BMN).
Selanjutnya, aset tersebut bisa dikerjasamakan lagi dengan pihak pemegang konsesi air bersih di Batam berikutnya.
Dalam melakukan pendataan aset, BP Batam membentuk tim dengan PT ATB. Selain itu, BP Batam juga menggandeng konsultan.
“Aset-aset yang disewakan ke ATB sejak 1995 lalu yang nilainya hampir Rp 100 miliar itu diinventarisasi lagi,” katanya lagi.
Setelah semua beres, baru bisa dilakukan lelang konsesi air bersih di Batam. Lelang akan dilakukan pada tahun 2020 nanti.
Sebelum konsesi berakhir, Binsar memastikan pihaknya sudah mendapatkan nama pemenang tender.
Selama masa transisi dalam proses lelang itu, ATB tetap akan bertanggung jawab dalam menyediakan pengelolaan dan pendistribusian air bersih Batam sampai 2021 mendatang.
“Sesuai dengan klausul yang tertera dalam perjanjian konsesi, enam bulan dari berakhirnya konsesi, ATB masih akan menjalankan operasional. Masa tersebut disebut masa transisi,” ujar Binsar.
Selama masa transisi itu pula, pemenang lelang yang baru akan mempelajari terlebih dahulu terkait distribusi air bersih di Batam.
Sehingga meski sudah memenangkan tender, mereka tidak bisa langsung menjalankan konsesi.
“Kita juga mengutamakan agar tidak mengganggu pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat dan bisa terus terpenuhi,” tambah Binsar.
Perbincangan publik terkait siapa yang akan memegang konsesi air bersih di Batam nanti sudah kerap mengemuka.
Sejumlah pejabat dan wakli rakyat pernah menyamapaikan opsi dan pendapat masing-masing terkait siapa yang layak mengelola air bersih di Batam.
Anggota DPRD Batam, Ruslan M Ali Wasyim, pernah mengatakan mestinya pengelolaan air bersih Batam diambil alih pemerintah daerah.
Setidaknya, kata dia, pemerintah daerah baik Pemko Batam maupun Pemprov Kepri dilibatkan dalam konsesi air bersih.
“Kita mendorong pemerintah daerah agar mengambil peran dalam hal pengelolaan berkelanjutan itu,” ujarnya.
Warga mengunjungi kantor Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mukakuning yang dikelola ATB, belum lama ini. ATB dan BP Batam saat ini tengah melakukan pendataan aset jelang berakhirnya perjanjian konsesi pengelolaan air bersih. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Kalaupun tidak di pengelolaan pelaksanaan operasional atau hal lainnya, pemerintah harus ambil bagian dalam konsensi perpanjangan ke depan,” kata politikus Golkar itu lagi.
Baru-baru ini, Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengisyaratkan konsesi air bersih di Batam kemungkinan akan kembali diserahkan ke PT ATB.
Dengan catatan, bagi untung dari ATB ke BP Batam harus lebih besar dari selama ini.
“Karena dalam perjanjian kalau tak salah saya, kalau kontrak habis, semua aset ATB jadi aset BP. Nah (selanjutnya) maka aset kami banyak kan, tentu hitungannya beda,” kata Rudi, Jumat (4/10/2019) lalu.
Ia mengaku belum membicarakan tentang kelanjutan konsesi pengelolaan air di Batam beserta mekanismenya.
Akan tetapi, ia menegaskan, perihal keuntungan BP Batam harus mendapat porsi yang lebih.
“Yang penting keuntungan BP Batam minta juga, ini kalaupun, saya ulangi ya kalaupun ATB dilanjutkan konsesinya, kalaupun, maka berapa bagian untuk BP Batam,” imbuhnya.
Seperti diketahui, selama ini BP Batam menerima sejumlah pendapatan dari pengelolaan air bersih oleh ATB.
Di antaranya pembayaran air baku dari waduk-waduk yang dikelola ATB. BP Batam juga menerima royalti sebesar 15 persen dari total deviden yang dibagikan kepada pemegang saham.
Selain itu, BP Batam juga mendapatkan pembayaran sewa tetap atas penggunaan fasilitas oleh ATB.
Namun, pendapatan itu tidak seluruhnya dinikmati BP Batam. Berdasarkan surat perjanjian kerja sama Nomor 05/PERJ-KA/III/2017 dan 01/PKS/HK/III/2017, BP Batam harus berbagi pendapatan itu dengan Pemko Batam.
Komposisinya, Pemko Batam mendapat 30 persen dari total hasil penjualan air baku. Sementara dari pendapatan royalti, BP Batam harus merelakan 30 persennya untuk diberikan ke Pemko Batam.
Tak hanya itu, Pemko Batam juga mendapatkan bagian sebesar 5 persen dari pendapatan sewa aset.
Menanggapi dinamika ini, Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus, mengatakan, pada prinsipnya pihaknya akan patuh atas apa yang tertera dalam kontrak konsesi.
“Nah, kami sudah pada posisi bahwa mari berdiskusi dalam hal yang perlu didiskusikan. Baik masalah aset, teknologi, sumber daya manusia dan sebagainya,” kata Maria.
Maria juga mengatakan, pihaknya sudah mempresentasikan bagaimana langkah-langkah untuk mengakhiri masa konsesi itu.
“Seperti apa saja hal-hal, khususnya sisi administrasi, melakukan kajian dan survei ke lapangan seperti apa, hingga hal-hal yang menuju mufakat,” jelasnya.
“Kalaupun tidak menemukan kata mufakat, tentunya akan kita bahas juga seperti apa berikutnya,” terang Maria lagi.
Mengenai penghitungan aset yang dimiliki oleh ATB hingga saat ini, Maria mengatakan tentunya ada perhitungan dan kajian lebih mendalam dari berbagai sisi, khususnya dari sisi finansial.
ATB juga memiliki tim pengakhiran konsesi yang memang turut membantu BP Batam dalam menghitung aset lama dari BP Batam dan aset-aset baru yang dibangun oleh ATB.
ATB juga dalam menghitung aset, juga melakukannya dengan hati-hati. Mengingat ada aset lama dan aset baru.
Dan sesuai perjanjian konsesi, ATB baru dapat memberikan informasi aset enam bulan sebelum konsesi berakhir.
“Jadi ngapain kita berikan terburu-buru, sementara hasilnya nggak afirmatif dan maksimal. Lebih baik kita lakukan secara pelan namun pasti,” terangnya.
Maria mengatakan, ATB saat ini memiliki 238 ribu pelanggan. Jadi ketika mau serahkan aset berupa meteran dari 238 ribu pelanggan, maka harus validasi dan verifikasi.
Ini butuh waktu berapa lama, apalagi jika ada meteran yang aksesnya tertutup pagar atau tertimbun tanah.
Di tempat terpisah, akademisi yang juga pengamat dari Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zaenuddin, mengemukakan bahwa proses kerja jelang berakhirnya konsesi ATB ini jangan sampai mempengaruhi pelayanan air bersih kepada ratusan ribu pelanggan yang ada di Batam.
“Yang penting, jangan sampai pasokannya terganggu ke masyarakat. Itu saja,” ujar Zaenuddin di Batam Center, Sabtu (12/10/2019) lalu.
Zaenuddin mengatakan, pengelolaan air bersih di Batam saat ini dijalankan dengan sistem privatisasi oleh PT ATB.
Sistem ini bukanlah hal baru di Indonesia. Proyek privatisasi air pertama terjadi di Serang Utara, Banten pada 1993, kemudian Batam tahun 1996 lalu.
Di Batam, konsesi ini dijalankan oleh Badan Otorita Batam (BP Batam) dan PT ATB sebagai pemegang konsesi.
“Nah, mengenai privatisasi air, kita nggak bisa menafikan di satu sisi mengenai kemanusian, berbicara hajat hidup orang banyak,” paparnya.
“Di satu sisi komersialisasi, bisnis. Ini perlu dikawal dalam pengelolaan dan konsesi baru ke depan,” tegasnya lagi.
Menurutnya, siapapun nantinya yang memenangkan tender pengelolaan air bersih di Batam setelah konsesi berakhir, harus mampu menghadirkan air bersih yang sehat dengan menggunakan teknologi modern dengan meremajakan WTP di berbagai waduk, dan menyegerakan beroperasinya Dam Tembesi.
“Batam ini pulau, manfaatkanlah di sekitarnya, pengelolaan air laut menjadi air bersih. Singapura jadi contoh. Tak sepenuhnya mereka bergantung kepada Johor,” jelasnya.
Lanjutkan Investasi
Meski masa konsesi akan segera berakhir, PT Adhya Tirta Batam (ATB) tetap terus meningkatkan kualitas pelayanan demi menjaga keandalan suplai air bersih kepada pelanggan.
Perseroan tetap menggelontorkan investasi besar untuk peningkatan kualitas jaringan. Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus, mengatakan, pihaknya tetap akan fokus untuk memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan di akhir masa konsesi.
“ATB tak terlalu pusing dengan pengakhiran konsesi, karena setiap kontrak memang harus diakhiri,” jelasnya.
“Yang paling penting adalah, pelayanan tidak boleh turun,” ujarnya lagi.
Tahun ini ATB tetap mengeluarkan biaya investasi miliaran rupiah untuk meningkatkan keandalan suplai.
Tidak hanya itu, perseroan juga terus berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah.
ATB terus melakukan investasi untuk mendukung program pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, dan menunjang peningkatan kualitas suplai dan layanan pelanggan. Foto: ADokumentasi PT ATB untuk batampos.co.id
Pekerjaan relokasi pipa DN 600 mm di Batuaji yang telah rampung dikerjakan akhir Agustus lalu merupakan bagian dari upaya tersebut.
Dengan adanya relokasi pipa, pemerintah bisa melakukan pekerjaan pelebaran jalan di wilayah tersebut tanpa harus khawatir merusak pipa distribusi ATB, yang bisa berimbas pada terkendalanya suplai ke daerah Batuaji dan sekitarnya.
“Kita berkoordinasi aktif dengan pemerintah dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, investasi untuk peningkatan kualitas suplai juga terus dikerjakan.
Di antaranya, relokasi pipa distribusi di Flyover Laluan Madani yang dilakukan pada Juni silam dan paket pekerjaan peningkatan supai ke Tanjunguncang yang akan selesai pada Desember mendatang.
Pekerjaan relokasi pipa 600 mm di Flyover Laluan Madani dikerjakan pada Juni silam, dan selesai pada awal Juli.
Pekerjaan yang memakan biaya ratusan juta rupiah itu membuat suplai ke daerah Baloi One Residence, Baloi Mas, Batu Batam, Anggrek Permai, dan sekitarnya meningkat.
Sementara paket pekerjaan untuk peningkatan suplai Tanjunguncang sudah mulai dikerjakan sejak pertengahan tahun ini.
Pekerjaan ini dilakukan agar suplai air ke Tanjunguncang yang selama ini masih belum optimal, bisa dioptimalkan dengan bantuan suplai dari Dam Mukakuning.
Kendati pekerjaan baru selesai pada Desember mendatang, namun dampak dari paket pekerjaan ini sudah mulai dirasakan masyarakat.
“Sekarang waktu air mengalir sudah mulai membaik, walaupun belum 24 jam. Kami berharap, kondisi akan jauh lebih baik setelah pekerjaan selesai,” jelasnya.
Menurut Maria, sejatinya investasi yang dilakukan ATB tidak ekonomis secara bisnis. Karena, modal yang ditanam tidak akan kembali dalam waktu setahun kedepan.
Padahal, tahun depan konsesi ATB akan berakhir. Namun, ATB tidak semata-mata memperhatikan keuntungan bisnis.
Perseroan menilai, keandalan pelayanan adalah yang paling utama. Setelah 24 tahun memberikan yang terbaik bagi Batam, ATB tak ingin kualitas layanannya turun, walaupun di akhir konsesi.
“Pelanggan tidak perlu khawatir, karena kami akan tetap memberikan pelayanan optimal sampai akhir,” tuturnya.
“Bahkan, kami tidak akan ragu-ragu keluar uang, walaupun secara bisnis tidak menguntungkan,” jelasnya lagi.
Selain itu, isu keterbatasan sumber daya air hendaknya juga mendapat perhatian serius. Menurut Maria, cadangan air baku di Batam saat ini sudah tinggal 10 persen, atau 350 liter per detik.
Padahal, pertumbuhan sambung baru terus bergerak cepat setiap bulannya. Dalam satu bulan, ATB menerima 800 permintaan sambung baru. Dengan permintaan setinggi itu, pertumbuhan kebutuhan air di Batam bisa mencapai 200 liter perdetik setiap tahunnya.
Dengan asumsi tersebut, maka cadangan air baku yang ada sekarang hanya bisa bertahan kurang dari dua tahun lagi.
Menurut Maria, komitmen pembangunan ekonomi di Batam harus terus diselaraskan dengan pembangunan ekologi.
Jika tidak daya dukung dan daya tampung Batam berpotensi terus tergerus, sehingga daya saing kawasan juga menurun.
Karena itu, gerakan bersama untuk konservasi daerah tangkapan air dibutuhkan demi ketersediaan air dimasa mendatang.
“Bagi kami, isu ini jauh lebih urgen untuk diperhatikan. Kita harus bersama-sama berpikir mengenai ketersediaan air bersih di Batam untuk jangka panjang,” tutupnya.(cha,leo)
batampos.co.id – Rakernas V Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kuta Mandalika, Lombok Tengah berakhir Minggu (13/10/2019).
Ada sejumlah keputusan yang dikeluarkan. Di antaranya adalah meminta Ma’ruf Amin tetap menjadi ketua umum (ketum) MUI sampai pelaksanaan musyawarah nasional (munas) tahun depan.
Hasil rakernas itu disampaikan Wakil Ketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi kemarin. Ada sejumlah alasan di balik permintaan itu.
’’Untuk kepentingan kesinambungan organisasi. Sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana,’’ kata Zainut.
Untuk itu, dia mengatakan hasil Rakernas V mengamanahkan kepada Dewan Pimpinan untuk menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khudmah, dan kebangkitan serta transformasi MUI di bawah komando ketum yang dihasilkan dari forum Munas tahun depan.
Ma’ruf Amin usai mengikuti Rapim MUI di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (2/7) lalu. Pengurus MUI meminta Ma’ruf Amin tetap menjadi Ketua Umum (Ketum) MUI sampai pelaksanaan musyawarah nasional (munas) tahun depan. Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos
Zainut menuturkan sampai saat ini belum ditetapkan kapan Munas 2020 MUI digelar. Dia berharap melalui transformasi yang berjalan dengan baik, bisa menjaga hubungan MUI dengan pemerintah pusat maupun daerah.
’’Di mana Kiai Ma’ruf Amin akan menjadi Wapres, sehingga dapat memperkuat peran MUI. Khususnya sebagai mitra pemerintah,’’ jelasnya.
Selain itu dalam Munas tahun depan diharapkan bisa meredam polarisasi di tengah umat. Zainut menjelaskan imbas dari pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, mengakibatkan terjadinya polarisasi di kalangan umat.
Yakni antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Zainut menjelaskan dengan selesainya pelaksanaan pemilu, MUI mendorong seluruh elemen untuk kembali memperkokoh ukhuwwah Islamiyah, wathaniyyah, dan insaniyyah.
Khususnya kepada para pimpinan MUI di seluruh jenjang kepengurusan.
Sebagaimana diketahui setelah terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo, posisi Ma’ruf Amin sebagai Ketum MUI menuai polemik.
Sesuai dengan regulasi internal MUI, petinggi MUI yang menjadi pejabat pemerintahan harus mengundurkan diri.(wan/jpg)
batampos.co.id – Keputusan Densus 88 Anti Teror belum menangkap Abu Rara karena tidak memiliki bukti permulaan yang cukup menunjukkan masih adanya kelemahan dalam assessment.
Namun, sebenarnya kondisi itu bisa ditanggulangi dengan mengetahui azam atau kehendak kuat anggota kelompok teroris.
Pengamat Terorisme Al Chaidar menuturkan bahwa sebenarnya Polri, khususnya Densus 88 Anti Teror ini memiliki kelemahan dalam membaca niat dari anggota kelompok teror.
Selama ini Densus 88 Anti Teror hanya melihat apakah anggota kelompok teroris itu berbaiat atau tidak ke ISIS.
”Padahal, ada mekanisme kelompok teror yang bisa mengetahui niatan dari tiap anggotanya,” ujarnya.
Salah satu mekanisme yang bisa digunakan untuk mengetahui niat dan rencana dari anggota teroris adalah azam, kehendak kuat sebelum sesuatu terjadi. Azam biasanya diucapkan setelah orang tersebut berbaiat.
”Kalau baiat itu menyatakan sumpah, azam ini niatan untuk melakukan sesuatu. Biasanya diucapkan sehari setelah baiat,” jelasnya.
Azam, lanjutnya, bukan merupakan niatan yang diketahui sendiri. Namun, azam itu akan diucapkan di depan pemimpinnya atau Amir.
Pengamat Terorisme Al Chaidar (dua kanan) saat menjadi pembicara dalam salah satu diskusi yang digelar di Jakarta, Sabtu (2/2) lalu. Ia menilai Polri memiliki kelemahan dalam membaca niat dari anggota kelompok teror. Foto: Dery Ridwansah/ Jawa Pos
Dalam hal ini amir JAD Bekasi Abu Zee tentu mengetahui azam dari Abu Rara.
”Apakah niatnya pergi ke Suriah, membantu Mujahid Indonesia Timur (MIT) atau melakukan aksi teror secara langsung,” paparnya.
Bahkan, Azam itu diketahui oleh orang-orang dalam kelompok tersebut. Dengan azam ini, maka Densus 88 Anti Teror bisa mendapatkan pertimbangan yang lebih baik dalam melakukan penegakan hukum.
”Apakah terduga teroris itu perlu ditangkap atau tidak, sehingga mencegah terjadinya aksi teror,” ungkapnya.
Azam ini belum begitu dikenal oleh kepolisian. Dia menuturkan bahwa diharapkan kepolisian mulai mendalami soal azam dari setiap anggota kelompok teroris yang tertangkap.
”Dengan begitu diharapkan bisa memperkuat preventive strike,” paparnya.
Walau begitu, azam ini bagi anggota kelompok teroris tidak wajib. Berbeda dengan baiat yang hukumnya menurut mereka wajib.
”Cuma sering kali azam ini diucapkan anggota kelompok teroris,” paparnya kepada Jawa Pos (grup Batam Pos) kemarin.
Hingga saat ini, Polri memang telah berupaya keras untuk melumpuhkan sel JAD. Namun, seakan tiada habisnya, anggota JAD terus bermunculan.
Bahkan, setelah ISIS runtuh di Suriah dan Iraq. Terkait hal tersebut, Al Chaidar menjelaskan bahwa sebenarnya simpatisan dari ISIS ini masih banyak.
”Karena itulah deradikalisasi perlu terus digalakkan,” terangnya.
Apalagi, salah satu pimpinan kharismatik ISIS, yakni Abu Musab Al Zarkawi pernah membuat pernyataan, jamaah organisasi yang benar itu yang dikejar-kejar pemerintah.
”Pernyataan ini untuk orang yang bersimpati dengan ISIS dianggap mendekati sunah,” tuturnya.
Sebab, Abu Musab Al Zarkawi ini merupakan ulama ISIS. Maka, orang yang bersimpati dengan ISIS ini akan bergabung dengan JAD.
”Organisasi teror yang dilarang pemerintah, ini salah satu penyebab mengapa seakan anggota JAD terus tumbuh. Tentu, masih banyak pernyataan lain dari ulama ISIS,” urainya.
Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, niat seorang anggota teroris itu sulit untuk diketahui.
Apalagi, seperti kasus Abu Rara, diketahui belum ada persiapan untuk melakukan sesuatu.
”Saat di Pandeglang tidak ada persiapan yang mengarah ke aksi teror,” ujarnya.
Namun begitu, Polri akan lebih intens dalam melakukan preventive strike. Selama lebih dari 17 tahun menangani kasus terorisme, Polri memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mencegah terjadinya aksi teror.(idr/jpg)
batampos.co.id – Pertumbuhan ekonomi tahun ini diyakini masih berada di atas 5 persen.
Meski berbagai tantangan dari sentimen eksternal harus terus membayangi ekonomi dalam negeri.
’’Perkiraan kami 5,08 persen. Ya sama dengan pertimbangan kami yang lalu, melihat kondisi ekonomi dunia yang sedang turun,’’ ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara akhir pekan lalu.
Proyeksi itu juga tak jauh dari level yang dipatok Bank Dunia. Menurut laporan East Asia and Pacific Economic Update October 2019: Weathering Growing Risk, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 tetap berada di angka 5 persen.
Level tersebut turun dari proyeksi sebelumnya 5,1 persen. Suahasil melanjutkan, proyeksi itu sejalan dengan aktivitas perdagangan yang mengalami kontraksi. Nilai ekspor disebutnya masih menurun.
’’Penurunan ekspor akan memengaruhi sektor-sektor lain seperti manufaktur. Perkiraan yang dikeluarkan Bank Dunia tidak berbeda jauh dengan angka kami,’’ tambahnya.
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar, Batam, belum lama ini. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sepanjang periode Januari–Agustus 2019 hanya USD 110,07 miliar atau merosot 8,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Padahal, ekspor merupakan salah satu komponen penyokong pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, impor, dan penanaman modal tetap bruto (PMTB).
Perang dagang AS-Tiongkok memang berdampak pada permintaan dan penawaran di pasar global.
Dampaknya, hal itu ikut memukul kinerja ekspor dan impor Indonesia karena Tiongkok merupakan pasar ekspor utama Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan, pihaknya terus mencermati kinerja ekspor.
Terutama dampak kinerja ekspor pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini.
’’Kami menganggap ada beberapa faktor yang masih jadi perhatian, terutama dari sisi ekspor. Kami akan lihat apakah investasi juga bisa distimulasi dari berbagai kebijakan maupun dunia usaha,’’ jelasnya.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, juga optimistis kondisi ekonomi di Indonesia masih bisa tumbuh.
Darmin mengakui, ketidakpastian global berupa perang dagang memang akan menekan ekspor.
Namun, kondisi tersebut disebutnya tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.(dee/c22/oki/jpg)
