batampos.co.id – Sebanyak empat bakal calon gubernur (cagub) Kepri dan lima bakal calon wali kota Batam resmi mendaftar melalui DPW Partai NasDem. Sebagian bakal calon sudah mengembalikan formulir pendaftaran, sementara sisanya berencana mengembalikan formulir pada hari terakhir pendaftaran, yakni Rabu (6/11/2019) mendatang.
Ketua tim penjaringan DPW Partai NasDem, Wan El Kenz, mengatakan keempat bakal calon gubernur yang mendaftar ke NasDem itu antara lain mantan bupati Bintan Huzrin Hood, ketua Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana, anggota DPR RI Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Huzrin, Makruf, dan Ansar sudah mengembalikan formulir pendaftaran.
“Sedangkan Pak Muhammad Rudi direncanakan menyerahankan berkasnya pada Rabu (6/11) nanti,” ungkap Wan, Senin (4/11/2019).
Tak hanya bakal calon gubernur, DPW NasDem Kepri juga telah menerima pengembalian formulir pendaftaran bakal calon wakil gubenrur Kepri. Yakni mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, Berto Izaak Doko, Apri Sujadi, dan Marlin Agustina.
Selain itu, DPW NasDem juga telah menerima pengembalian fomulir pendaftaran bakal calon wali kota Batam. Yakni wakil wali kota Batam Amsakar Achmad, Jadi Rajagukguk, Asnah, Yuhendri, dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Iman Setiawan.
Sedangkan untuk bakal calon wakil wali kota Batam, ada nama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Candra Ibrahim, M. Icsan, Harris Lambey, Johannes Tarigan, Budi Sudarmawan, dan Marlin Agustina.
Untuk bakal calon Bupati Karimun ada nama Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim. Kemudian untuk bakal calon Bupati Lingga ada Riki Syolihin dan M. Nizar. Sementara bakal calon wakil bupati Lingga yang mendaftar lewat NasDem ada Erwan Bachrani.
Usai pengembalian fomulir, tahapan selanjutnya adalah para pendaftar akan melewati uji survei politik. Wan menyebutkan, ada delapan lembaga survei yang akan menilai. Para calon yang memiliki popularitas tinggi dalam survei akan diusung untuk menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bakal calon wali kota, wakil wali kota, bakal calon bupati dan wakil bupati.
“Lembaga survei ini akan mulai kerja pada 7 sampai 25 November. Lalu 27 November ke-8 lembaga survei akan menyerahkan laporan ke kami dan kami bawa ke DPP Partai NasDem untuk pleno,” paparnya.
Wan menambahkan, ada beberapa parameter ini dalam lembaga survei ini. Yakni disukai masyarakat, dan seperti apa basis di masyarakat.
“Kami tidak mau membeli kucing dalam karung. Mereka yang dipilih harus yang terbaik. Untuk kader dan nonkader punya kesempatan yang sama,” pungkasnya. (rng)
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Lingga kembali memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik pada 2018 lalu. Piagam penghargaan ini langsung diberikan oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri, Teguh Dwi Nugroho, beserta rombongan saat mengunjungi Kantor Bupati Lingga, Daik, beberapa waktu lalu.
Wakil Bupati Lingga, M Nizar, yang menyambut sekaligus menerima piagam penghargaan, mengucapkan terima kasih.
“Kami juga merasa bangga karena dapat memperoleh predikat WTP dua kali dalam pemerintahan saat ini,” katanya.
Nizar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Lingga, karena telah bekerja keras dan baik dalam meng-olah keuangan daerah. Sehingga Pemkab Lingga kembali menerima predikat WTP. Hal ini juga tidak lepas dari kekompakan serta kerja sama yang baik antarlintas OPD.
Wakil Bupati Lingga M Nizar (dua kanan) menerima piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu.
Atas capaian tersebut, di tahun pertama WTP, Pemkab Lingga memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 14 miliar.
Untuk itu, Nizar juga berharap kucuran dana dari pemerintah pusat ditambah, seiring meningkatnya penge-lolaan keuangan dan laporan keuangan yang baik.
“Tentunya kebijakan tersebut akan menjadi motivasi kepada Pemkab Lingga untuk terus memperbaiki sistem keuangan di daerah,” katanya.
Sementara Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri, Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan bahwa WTP bukan menjadi tujuan akhir bagi setiap pemerintahan, namun hendaknya memiliki korelasi positif terhadap kinerja daerah.
Laporan keuangan yang telah disusun baik, hendaklah menjadi feedback untuk ke depan yang lebih baik lagi.
“Pemerintah daerah juga hendaknya meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintah daerah, terutama terkait keuangan,” kata Teguh. (wsa)
batampos.co.id – Panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terus berupaya memberi kemudahan bagi para pelamar. Khusus bagi pelamar yang tahun lalu mendaftar dan lolos nilai ambang batas untuk tes seleksi kompetensi dasar (SKD), bisa langsung ikut tes seleksi kompetensi bidang (SKB) tanpa ikut tes SKD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 23 Tahun 2019, peserta kategori P1/TL berpeluang menggunakan nilai terbaik SKD 2018 dan SKD 2019 untuk mengikuti SKB. Asalkan, peserta memasukkan data dan memilih formasi yang sama seperti saat seleksi CPNS tahun 2018.
“Artinya, boleh memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN,” kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen, di kantornya, Senin (4/11).
Yang dimaksud pelamar P1/TL adalah peserta tes CPNS Tahun 2018 yang memenuhi nilai ambang batas SKD, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. Pihaknya sudah memiliki data peserta tersebut yang tersimpan dalam sisten SSCASN BKN. Data tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD 2018, status masuk atau gagal pada formasi yang dilamar, dan status lolos atau tidak sampai dengan tahap akhir tahun lalu.
PESERTA melihat hasil tes SKB CPNS Pemko Batam di Kantor Bersama Pemko Batam, Jumat (7/12/2018), lalu. (Adiansyah/Batam Pos)
Suherman menuturkan, secara sistem, nilai SKD 2018 sah digunakan pelamar jika nilai di atas ambang batas. Kemudian, kualifikasi pendidikan harus sama dengan tahun 2018.
“Juga, menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran tes CPNS 2018 dokumen yang diunggah di SSCASN,” jelasnya.
BKN juga memberikan pilihan kepada pelamar untuk mengikuti atau tidak SKD 2019. Bagi pelamar yang memilih ikut tes SKD, kalau kemudian tidak hadir dinyatakan gugur.
“Nah, kalau hadir dan nilai SKD 2019 memenuhi ambang batas, maka nilai terbaik antara SKD 2018 dan 2019 yang digunakan,” terang Suherman. Tapi, jika ternyata tidak memenuhi, maka nilai SKD 2018 yang digunakan.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja, menuturkan pemerintah memberikan kesempatan kepada peserta tes CPNS protes, bertanya maupun menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi administrasi. Masa sanggahan diberikan selama tiga hari, yakni mulai dari 16 sampai 19 Desember mendatang. Nantinya, keputusan apakah sanggahan tersebut diterima atau ditolak akan diumumkan pada 26 Desember.
“Kami ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan CPNS. BKN akan membuka pos pengaduannya online maupun hotline dari BKN. Dan administrasi itu yang menyeleksi instansi tujuan pelamar,” tutur Setiawan. (han)
batampos.co.id – Satuan Lantas Polresta Barelang bersama Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kepri melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di kawasan Harbourbay, Senin (4/11/2019).
Kecelakaan itu bermula dari mobil Nissan Juke BP 1916 AM yang dikendarai FP yang menyeruduk wanita paruh baya, Aju, 50, saat sedang lari pagi.
Olah TKP dengan menggunakan Traffic Accident Analysis (TAA). Dari alat tersebut nantinya diketahui proses sebelum kecelakaan lalu lintas, sesaat dan sesudah kejadian kecelakaan dalam bentuk gambar animasi.
”Alat ini mengukur kecepatan dan nanti kita akan mengetahui dari alat ini, sebab apa yang terjadi dari kecelakaan tersebut,” ujar Kasat Lantas Polresta Barelang, AKP Muchlis Nadjar, di lokasi kejadian.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki dan meminta keterangan dari pengendara mobil berinisial FP, setelah terjadinya kecelakaan.
Dari pemeriksaan urine FP, diketahui bahwa pengemudi saat itu tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat terlarang.
”Kita sudah cek di pihak kesehatan, cek urine dan hasilnya negatif,” kata dia.
Tim Traffic Accident Analysis Polda Kepri dan Polresta Barelang melakukan olah TKP kecelakaan mobil yang menabrak orang joging di kawasan Harbourbay, Batuampar, Senin (4/11/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Ini karena terlalu pagi dan pengemudi orangnya selalu kagetan. Jadi pada saat kendaraan jalan, dia kaget melihat ibu-ibu yang joging pagi, bukannya dia mengerem tapi lepas kontrol akhirnya menginjak gas,” jelasnya.
Dipaparkan Muchlis, sehari sebelum kejadian, FP bersama dengan teman-temannya sedang kumpul di Harbourbay.
Kemudian, karena banyak teman pada saat itu, FP bersama pemilik mobil berinsial LS, diajak gabung ke mobil temannya yang lain.
Sementara, mobil Nisaan Juke tersebut ditinggalkan di kawasan Harbourbay.
”Jadi gabung sama temannya yang lain dan pergi ke rumah di Sukajadi,” paparnya.
“Di sana mereka buat arisan. Setelah itu paginya, pengendara dan temannya pemilik mobil datang pagi ke Harbourbay untuk mengambil mobil,” jelasnya.
Keduanya kta dia, menuju Harbour Bay dengan menggunakan taksi online. Namun, karena LS mengantuk, LS meminta FP untuk mengendarai kendaraannya. Dari hasil pemeriksaan FP diketahui tidak memiliki SIM.
”Kalau untuk kondisi korban, bernama Aju usia 50 tahun saat ini ada di Malaysia dalam proses perawatan,” jelasnya.
“Sementara dokter masih melakukan pemeriksaan dan operasi karena benturannya cukup keras,” imbuhnya lagi.
Kejadian laka lantas ini viral di media sosial setelah rekaman CCTv detik-detik terjadinya laka lantas itu tersebar luas.
Dalam video CCTv tersebut terlihat korban sedang lari kecil di dalam kawasan Harbourbay.
Saat lari itu, tiba-tiba satu unit mobil Nisaan Juke Hitam menghantam median jalan dan menabrak korban.
Usai menghantam korban, mobil tersebut masih melaju dan baru berhenti setelah menabrak sebuah pohon di tepi jalan dan mengalami rusak pada bagian depan.
Setelah itu, terlihat dua wanita keluar dari dalam mobil dan menghampiri korban yang sudah tergeletak di jalan.
Korban kemudian dibawa oleh warga di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan mobil.(gie)
batampos.co.id – Pergantian pucuk pimpinan di Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat arah kebijakan BP soal lahan berubah. BP Batam tak lagi fokus pada pencabutan izin alokasi lahan tidur, melainkan lebih berkonsentrasi memangkas birokrasi perizinan lahan guna mempercepat proses investasi.
“Saya datang untuk percepat investasi, bukan untuk selesaikan soal lahan. BP tak boleh terjebak soal itu. BP harus ambil posisi dalam mempercepat investasi,” kata Deputi III BP Batam Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, di Gedung BP Batam, Senin (4/11/2019).
Sudirman menjelaskan, pemangkasan perizinan lahan akan dilakukan dengan mengurangi jumlah perizinan. Perizinan dirampingkan dari sebelas izin jadi dua saja.
Dua perizinan itu yakni perjanjian pemanfaatan lahan (PPL) dan surat keputusan pengalokasian lahan (SKPL). Selebihnya nanti akan dimuat dalam perjanjian pengalokasian lahan (PPL).
Dalam PPL tersebut juga akan dimuat perjanjian mengenai tenggat waktu untuk batas waktu mengurus Hak Guna Bangunan (HGB).
BP Batam memasangkan papan pemberitahuan bahwa lahan tersebut sedang dievaluasi. Foto: dalil harahap/ batampos.co.id
“PPL-nya nanti dikasih tenggat waktu enam bulan atau satu tahun untuk urus HGB. Di luar dari itu, ada sanksi administrasi seperti Penetapan Lahan (PL) di-cut,” tegasnya.
Ia menegaskan, tak boleh lagi ada alokasi lahan yang sudah disetujui, namun pembangunan menunggu kenaikan harga. Semacam spekulasi. Tak boleh ada pengalokasian lagi, kemudian disimpan untuk menunggu harga naik.
“Tak ada lagi ruang untuk spekulasi,” paparnya.
Jika rencana ini disetujui oleh Kepala BP dan pimpinan lainnya, maka sebagai tambahan dalam PPL nanti ada beberapa hal yang sebelumnya disyaratkan tidak akan lagi menjadi syarat.
“Misalnya ketika mau naikkan haknya harus ada rekomendasi. Itu tak perlu dimasukkan. Nanti di PPL diberi kewajiban untuk melapor saja. Tak perlu lagi antre, kita akan pangkas,” jelasnya.
Sebelumnya, ada banyak rangkaian perizinan yang harus dipenuhi sebelum mendapat HGB. Adapun persyaratannya antara lain salinan berita acara penetapan pemenang lelang lahan, surat pemberitahuan, faktur tagihan UWT alokasi lahan, faktur tagihan terkait lainnya, salinan surat keputusan (Skep), perjanjian pengalokasian lahan (PPL), dan gambar penetapan lokasi (PL).
Adapun izin lainnya yakni izin mendirikan bangunan (IMB), surat rekomendasi dari BP Batam ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), fatwa planologi, dan izin lingkungan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Percepatan investasi memang menjadi misi utama BP Batam saat ini. Makanya lahan yang sudah dialokasikan harus sudah dibangun dalam empat hingga satu tahun ke depan.
“Misal dalam empat bulan harus ada realisasi investasi. Itu yang kita prioritaskan, karena target investasi itu bisa Rp 5 hingga Rp 6 triliun. Itulah tugas BP Batam,” ungkapnya.
Sudirman mengatakan, bagi investor yang beritikad serius membangun lahannya, maka BP akan mendorong pembangunan infrastruktur. Kalau ada kelambatan administrasi, maka akan percepat. Kalau butuh dukungan keamanan, BP Batam akan memberi perlindungan.
“Itu prioritas utama, kami tidak mau urai kusut-kusut dulu lah biar berjalan natural,” jelasnya.
Untuk pembatalan pengalokasian lahan, Sudirman menyebut itu menjadi prioritas kedua. Pihaknya masih perlu memperbarui sejumlah data mengenai lahan. Ia mengaku tidak percaya kepada data yang lama, karena tidak membaginya secara tepat berdasarkan persoalan lahan yang terjadi di Batam.
“Saya belum percaya betul data yang lama. Karena tak mengkategorikan lahan yang menyimpang disebabkan peruntukan tata ruang yang tidak sesuai,” paparnya. (leo)
batampos.co.id – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah memasukan data kebutuhan pegawai di Badan Kepagawaian Negara.
Jumlah kebutuhan sebanyak 4.598 orang untuk formasi khusus dan umum. Kepala Lapas kelas II Batam, Surianto, berharap jumlah kebutuhan itu dapat mengakomodir kebutuhan petugas tambahan di tempatnya bertugas.
“Jumlah petugas sipir di Lapas Batam saat ini 135 orang, itu jauh dari angka ideal sebab warga binaan yang harus diawasi mencapai angka 1.306 orang,” jelasnya, Senin, (4/11/2019).
Kata dia, idealnya sipir di Lapas Kelas II Batam harus ditambah 40 sampai 80 orang.
Warga Binaan Rutan Batam saat mengikuti acara Pesta Rakyat menyemarakkan HUT ke-74 RI beberapa waktu lalu. Saat ini Lapas Barelang kekurangan sipir karena membludaknya jumlah warga binaan yang harus diawasi. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Kita berharap dalam formasi ini bisa tercover,” ujar Surianto.
Menurutnya, jumlah petugas sipir yang ada saat ini sudah mencukupi jika saja jumlah warga binaan sesuai dengan daya tampung.
Namun karena jumlah warga binaan jauh melebihi kapasitas maka perlu ada petugas tambahan.
“Tapi itu sebatas harapan. Keputusan tetap di pusat,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejauh ini informasi terkait tambahan petugas ini baru sebatas jumlah kebutuhan pegawai dari Kemenkumham secara umum.
“Detailnya per Lapas berapa belum ada. Masih secara umum,” tutur Surianto.(eja)
batampos.co.id – Pasca penertiban pasar induk Jodoh beberapa hari yang lalu oleh Pemko Batam, tidak ada satupun pedagang yang berjualan di area tersebut.
Area di sekitar pasar kini telah dipagari dan dua escavator dikerahkan untuk membersihkan sisa-sia penggusuran.
Bahkan di lokasi itu juga telah terpasang papan bertuliskan “Dilarang memasuki dan menempati lokasi pasar induk Jodoh tanpa izin Pemerintah Kota Batam”.
“Sudah pindah semua kemarin, satu per satu dan dibantu petugas Satpol PP juga,” ucap Yunus salah satu pedagang sekitaran Pasar Jodoh, Senin (4/11/2019).
Personel Satpol PP melihat para pedagang yang membersihkan puing-puing kiosnya yang dirobohkan tim terpadu pada Rabu (30/10/2019). Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Kabid Trantib Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan, pengawasan di area Pasar Induk tetap dilakukan pihaknya.
Ia menegaskan timnya hanya bertugas untuk melakukan pembersihan. Dengan target satu minggu bersih dari pedagang. Sehingga realisasi revitalisasi Pasar Induk segera dilaksanakan.
“Kemarin masih ada penghuni kos di sana, lagi beres-beres. Petugas kita suruh bantu. Ada juga yang minta waktu besok sudah pindah. Jadi sekarang sudah lancar tidak ada masalah lagi,” jelasnya.
Ia juga membenarkan bahwa setiap hari petugasnya ditugaskan untuk mengawasi area pasar.
“Dipastikan kegiatan seluruh sudah tidak ada. Dan pedagang sudah memahami aturan yang diberlakukan Pemko Batam,” pungkasnya.(zis)
batampos.co.id – Wisata medis atau destinasi perjalanan kesehatan, diartikan sebagai perjalanan perawatan kesehatan seseorang ke luar negeri. Bagi masyarakat Indonesia, istilah tersebut tak lagi asing. Tujuan terbanyak yakni ke negara tetangganya, Malaysia. Biaya yang terjangkau, kualitas yang lebih baik, termasuk kemudahan bahasa, disebut-sebut menjadi alasan utamanya.
Namun, di balik itu, ada sebuah lembaga yang berperan aktif untuk menarik wisman melakukan wisata medis ke Malaysia. Adalah Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) atau disingkat Malaysia Healthcare yang didirikan sejak 2005.
MHTC yang semulanya berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan, kini berada di bawah Kementerian Keuangan Malaysia atas inisiatif dari Kementerian Kesehatan.
Pasalnya, organisasi non-profit ini dibentuk sebagai pusat informasi dan fasilitator dalam mempromosikan industri wisata kesehatan Malaysia terutama kepada negara luar, agar menarik wisman yang berujung pada pendapatan Negeri Jiran itu.
CEO MHTC Sherene Azli mengatakan, pihaknya berkewajiban untuk memfasilitasi warga negara lokal maupun asing yang ingin berobat ke Malaysia.
“Kami menyebutnya dengan end-to-end service, tanpa hambatan. Yakni melayani pasien dengan sebaik mungkin, dari mulai tiba sampai akhir pasien kembali ke rumah,” ujar Sherene, dalam media briefing yang digelar di Kuala Lumpur, beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, melalui MHTC, Malaysia berhasil menarik lebih dari 1,2 juta wisatawan kesehatan untuk berobat di 2018, yang terus bertumbuh hingga saat ini. Industri perjalanan kesehatan Malaysia tercatat tumbuh setiap tahunnya dengan Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (CAGR) sebanyak 17 persen, yang total pendapatan rumah sakit mencapai RM 1,5 milliar di 2018.
Fakta menariknya, 80 persen atau sekitar 900 ribu dari 1,2 juta wisatawan kesehatan itu adalah warga negara Indonesia (WNI). Sherene mengaku, Indonesia memang menjadi pasar utama Malaysia Healthcare karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kunjungan WNI untuk wisata medis.
DEPUTI Kementrian Keuangan Malaysia YB Dato Wira Ir. Haji Amiruddin bin Haji Hamzah menyerahkan token kepada CEO MHTC Sherene Azli saat peluncuran MyHT2020 di Hotel Majestic Kuala Lumpur, Kamis (31/10) lalu. foto: batampos.co.id / febby anggieta
“Tertinggi dari Jakarta, Surabaya, dan Medan dengan tujuan paling banyak ke Malaka, Kuala Lumpur, Penang, Selangor, dan Sarawak. Sementara Batam termasuk ramai dengan tujuan Johor Bahru,” terangnya.
Bekerja di bawah pengawasan ketat pemerintahan Malaysia, MHTC telah menyatukan para pemain industri dan penyedia layanan ke dalam sebuah strategi pengembangan yang berfokus untuk meningkatkan profil pariwisata kesehatan Malaysia di kancah dunia. Model kemitraan publik dan swasta atau PPP (public-private partnerships) dipandang sukses dalam menggairahkan sektor pariwisata kesehatan tersebut di Malaysia.
“Kami tidak dibayar oleh pasien melainkan pemerintah yang mengawasi dengan ketat. Keluhan pasien tetap menjadi pantauan, dan penilaian untuk MHTC maupun rumah sakit swasta yang menjadi member kami. Sehingga melalui MHTC dijamin pasien terlayani dengan baik mulai dari konsultasi sebelum keberangkatan, penjemputan, pengantaran ke tujuan hingga kembali pulang (end-to-end service),” ucap Sherene.
Malaysia Healthcare Lounge yang bertempat di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), KLIA2, dan Penang International Airport menyediakan layanan penjemputan di aerobridge, jalur cepat melewati Imigrasi dan Bea Cukai dan bantuan pengambilan bagasi. Layanan penerjemahan juga disediakan sesuai permintaan untuk memudahkan komunikasi bagi pasien yang membutuhkan layanan.
Selain itu, sistem perawatan kesehatan Malaysia diatur oleh Kementerian Kesehatan Malaysia melalui Private Healthcare and Facilities Service Act (1998) yang mengedepankan keselamatan pasien serta biaya perawatan terjangkau. Tak hanya itu, para wisatawan kesehatan juga dapat menikmati beragam layanan kesehatan menarik sambil dikelilingi pemandangan alam khas Malaysia yang menakjubkan.
Mengandalkan kepercayaan tersebut, dari 200an rumah sakit swasta se Malaysia, hanya ada 73 member MHTC. Sebanyak 21 di antaranya merupakan elite members. “Members MHTC adalah yang memiliki akreditasi tinggi sehingga terjamin dari segi kualitas dan pelayanannya,” papar CEO MHTC itu.
Sherene menambahkan, pihaknya menargetkan dalam destinasi perjalanan kesehatan ini RM 1 yang masuk untuk kesehatan sama dengan RM 4 yang masuk untuk pariwisata. Dan di 2020 akan ditingkatkan menjadi RM 2 untuk kesehatan sama dengan RM 6-8 untuk pariwisata, seiring dimulainya Malaysia Year of Healthcare Travel 2020 atau MyHT2020.
Dalam perkembangannya, Malaysia Healthcare telah berkontribusi sebesar RM 6,4 miliar terhadap ekonomi nasional Malaysia. Hingga mendasari diluncurkannya MyHT2020, yang diluncurkan bersamaan dengan kampanye pariwisata Visit Malaysia 2020 (VM2020), di Hotel Majestic Kuala Lumpur, Kamis (31/11) lalu.
Peluncuran itu dihadiri 77 delegasi dari berbagai media, termasuk Batam Pos, dan para blogger yang berasal dari delapan negara. Yaitu Indonesia, Tiongkok, Myanmar, Vietnam,
Kamboja, Bangladesh, India, dan Brunei Darussalam. Kegiatan bernama Media Familiarisation Visit itu dirangkai selama lima hari, dengan kunjungan ke sejumlah members MHTC yang ada di Kuala Lumpur, Malaka, dan Johor Bahru.
“MyHT2020 sebagai perayaan pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan mengajak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan di Malaysia, sekaligus menikmati berbagai atraksi wisata yang ada di Malaysia,” lanjutnya.
Dikenal luas dengan julukan Healthcare Marvel, negara dengan 32,6 juta penduduk itu kian diakui berbagai rekan industri dan pakar kesehatan di seluruh dunia menjadi destinasi perjalanan kesehatan kelas dunia yang sukses dalam waktu singkat.
Malaysia dinobatkan sebagai Best Country in the World for Healthcare dari 2015 hingga 2019 oleh majalah asal AS International Living, dan Destination of the Year untuk perjalanan kesehatan oleh International Medical Travel Journal yang berbasis di Inggris dari 2015 hingga 2017 berdasarkan tiga kriteria utama: kualitas, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga.
“Kami ingin mengundang semua wisatawan medis untuk menikmati pengalaman perjalanan end-to-end bebas hambatan kami yang berkualitas tinggi dan terjangkau selama kampanye MyHT2020 berlangsung,” ungkap Sherene.
Menurutnya, popularitas Malaysia sebagai pilihan destinasi perawatan kesehatan kian dan terus meningkat belakangan ini.
“Saya percaya bahwa hal ini merupakan buah dari kepercayaan yang diberikan oleh para wisatawan kesehatan kepada kami,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan MoU antara MHTC dan MAS Airlines, dimana MAS telah berperan besar dalam memastikan pengalaman perjalanan pasien yang bebas hambatan. Dengan penandatanganan MoU ini tentunya akan memperkuat layanan industri perjalanan kesehatan Malaysia. Dalam waktu dekat, para wisatawan kesehatan akan dimanjakan dengan berbagai paket perjalanan kesehatan yang menarik sebagai bagian dari MyHT2020.
Kepala Eksekutif Grup Malaysia Airlines Berhard (MAB), Kapten Izham Ismail, menuturkan pihaknya sangat gembira dapat bermitra dengan MHTC untuk segmen pasar yang penting ini.
“Sebagai maskapai nasional negara Malaysia, kami sepenuhnya mendukung Malaysia sebagai negara tujuan utama untuk perawatan kesehatan dan wisata,” ujar Izham.
Para pengunjung yang memilih Malaysia sebagai tujuan rawatan kesehatan dan wisata, akan berkesempatan untuk mendapatkan manfaat dari para ahli dan fasilitas medis yang sudah dikenal secara internasional, di tengah-tengah rancangan Malaysia yang indah dan tenang sehingga dapat merasakan pengalaman yang terbaik dari Malaysia Healthcare yang telah dikenal.
“Jaringan komprehensif kami yang mencakup lebih dari 1.000 tujuan di seluruh dunia dan di dalam negeri adalah pelengkap yang sempurna untuk hal ini, sebagai cara terbaik untuk terbang ke, dari dan di sekitar Malaysia. Yang paling penting adalah memastikan keramahtamahan yang tanpa batas sepanjang perjalanan pasien dan untuk ini kami juga akan berkolaborasi dalam pelatihan lintas bidang terkait lainnya,” paparnya.
Peluncuran MyHT2020 turut memperkenalkan maskotnya, seekor hornbill cum bernama Dr Enggang. Maskot ini sebagai representasi keramahtamahan Malaysia yang merupakan elemen penting dalam pengalaman perjalanan kesehatan Malaysia Healthcare yang bebas akan hambatan. (*)
Dirilisnya nama-nama “pembantu” Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam gerbong Kabinet Indonesia Maju banyak menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang menolak.
Masuknya mantan lawan Jokowi dalam kabinet menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang dilakukan Jokowi? Strategi apa yang dimainkan? Apakah? Ataukah? Apalah? Jangan-jangan?
Banyak spekulasi bermunculan. Apalagi Gerindra adalah “musuh” bebuyutan Jokowi, sapaan karib Joko Widodo. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Mau kontra atau tidak terima, susunan kabinet sudah diketuk.
Prabowo Subianto didapuk menjadi Menteri Pertahanan, sedangkan Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan. Dua jabatan itu sangat strategis. Diisi oleh rival.
Di Indonesia, hal seperti ini tidak lumrah. Biasanya, pihak yang kalah pemilihan presiden (pilpres) memilih menjadi oposisi. Tidak mau bergabung dengan pihak yang menang menjalankan pemerintahan. Tapi ini beda.
Bagaimanapun juga, Jokowi dan Prabowo adalah putra terbaik bangsa. Bagi saya mereka adalah seorang negarawan. Beda sikap dalam pilpres, satu suara dalam urusan membangun negara.
Saya memiliki keyakinan bahwa Indonesia akan semakin baik. Semua sektor diharapkan makin baik. Mulai dari ekonomi, keamanan, sosial, hingga stabilitas politik. Semoga ini menjadi pertanda bahwa bangsa ini sudah dewasa dalam berpolitik.
Saya pikir, Jokowi tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Prabowo adalah mantan tentara. Punya segudang pengalaman di dunia militer. Beberapa kali debat pilpres, visi-misi Jokowi dan Prabowo soal pertahanan negara sama saja.
Mungkin, kesamaan visi-misi inilah yang melatarbelakangi Jokowi merekrut Prabowo. Perkara ada misi tersembunyi, itu urusan belakang. Yang penting, mereka yang bertarung di pilpres sepakat bahwa bangsa dan negara adalah prioritas utama.
Di Kabinet Indonesia Maju juga ada nama Mahfud MD. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu batal “jadian” dengan Jokowi. Bahkan dalam sebuah acara televisi swasta, Mahfud membuka “aib” prosesi pemilihan calon wakil presiden.
Tapi lihat apa yang terjadi, Mahfud legowo. Sebagai seorang negarawan, dia menerima tawaran menjadi menteri. Bahkan menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Itulah politik. Tak ada lawan abadi. Begitu juga sebaliknya, tak ada kawan yang abadi. Semua keputusan politis dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tak masalah. Selama punya niatan sama membangun bangsa dan negara.
Oke. Persoalan lawan atau kawan sudah beres. Sekarang kita menunggu kerja-kerja pemerintah. Kita berharap Indonesia semakin baik di bawah gerbong Kabinet Indonesia Maju.
Semoga orang-orang hebat yang duduk di pemerintahan bekerja dengan baik. Segera merumuskan kebijakan yang mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berdaulat. (*)
batampos.co.id – Komisi II DPRD Kota Batam meminta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2R) meningkatkan pendapatan dari pajak kedai Kopi.
Jika dalam APBD 2019 hanya Rp 8 miliar maka, di tahun 2020 mendatang harus bisa mencapai Rp 11,5 miliar. Atau naik sekitar 3,5 persen.
“Jadi memang sudah kita sampaikan dalam RDP beberapa hari lalu bahwa memang pajak kedai kopi ini sudah semestinya naik,” kata anggota komisi II DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, Senin (4/11/2019).
Udin mengatakan, saat ini lebih dari 250 titik kedai kopi yang dipungut pajak oleh Pemko Batam.
Sudah sewajarnya kata dia, jika kenaikan pajak tersebut signifikan. Apalagi sejumlah kedai kopi yang dimaksud beromzet jutaan hilngga puluhan juta sehari.
“Misalnyalah Morning Bakery ada belasan titik dan saya memperkirakan omzet mereka belasan juta dalam sehari,” jelasnya.
Pengunjung menikmati aneka makanan di Alamak Kopitiam di Blok 6 Penuin beberapa waktu lalu. Komisi II DPRD Kota Batam meminta target pajak kedai kopi di 2020 harus bisa mencapai Rp 11,5 miliar atau naik sekitar 3,5 persen. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
“Kalau tidak maka tidak akan sanggup untuk membayar karyawan yang jumlah juga belasan orang. Belum lagi operasional seperti listrik, air dan biaya lainnya,” katanya lagi.
Hal yang sama diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Yunus Muda. Politikus Golkar itu menilai kenaikan pajak kedai kopi adalah hal yang lumrah.
“Coba kita jalan-jalan ke Nagoya sana. Kedai kopi menurut saya tidak ada yang sepi. Semua penuh, jadi sudah wajar naik,”katanya.
Menurut Yunus Muda, BP2RD juga harus terus meningkatkan potensi pendapatan dari kedai kopi dengan melakukan pendataan ke sejumlah lokasi yang biasa dikunjungi warga atau wisatawan.
Misalnya, warung atau kedai kopi di daerah Tanjungpiayu Laut yang juga selalu ramai, terutama akhir pekan.
“Cobalah ke Tanjungpiayu Laut sana, sudah mulai ramai di sana. Potensi ini harus terus dikembangkan. Dan BP2RD menurut saya sanggup untuk merealisasikannya,” katanya.
Sekretaris BP2RD Kota Batam, Aditya Guntur Nugraha, dalam pembahasan APBD beberapa hari lalu meminta agar target tersebut jangan terlalu tinggi naiknya.
Bahkan ia sempat menawar kepada anggota dewan agar naiknya sekitar Rp 2 miliar.
Tetapi karena argumentasi dan desakan dari sejumlah anggota dewan, maka ia menyanggupi target tersebut.
Ia meyebutkan, saat ini ada sekitar 269 kedai kopi di Batam. Beberapa di antaranya sudah menggunakan tapping fee. Ia berharap target tersebut akan bisa direalisasikan.
“Kami akan berusaa untuk merealisasikannya pak. Mudah-mudahan. Kalau melihat dari pencapai 2019, maka kita tetap optimis ini akan bisa tercapai,”katanya.(ian)
“MyHT2020 sebagai perayaan pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan mengajak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan di Malaysia, sekaligus menikmati berbagai atraksi wisata yang ada di Malaysia,” lanjutnya.
