batampos.co.id – Setelah ramai soal lokasi ibu kota negara (IKN) baru oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, para menteri kabinet kerja sepertinya mulai melakukan aksi tutup mulut berjemaah.
Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro misalnya.
Ketika ditemui usai rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, kemarin, mantan Menteri Keuangan itu enggan menanggapi apapun pertanyaan wartawan terkait IKN.
Bambang hanya melontarkan satu kalimat untuk menjawab segala pertanyaan tersebut.
“Tunggu pengumuman presiden, tanya sekali lagi, saya ulang lagi,” ujarnya tegas.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, pun sama. Tak mau membahas soal lokasi pemindahan IKN.
Meski begitu, ia mengaku, jika pihaknya sudah mulai merancang konsep transportasi untuk IKN baru.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Jawa Pos
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Moeldoko, mengatakan, jika melihat kondisi saat ini, pemindahan IKN memang terlihat belum mendesak.
Namun, bila ditilik lebih jauh, pemindahan dibutuhkan melihat beban yang ditanggung Jakarta, dan Jawa pada umumnya di masa depan akan berat.
“Kita melihat, memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Hal itu, merujuk pada studi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Selain kemacetan dan banjir, Jakarta dihantui penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Ditambah lagi, 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat yang berdampak terhadap sanitasi.
Moeldoko menambahkan, jika tidak dimulai sekarang, maka pemindahan ibukota yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu tidak akan pernah terealisasikan.
“Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan,” imbuhnya.
Disinggung soal usulan Gerindra dan Sandiaga Uno yang menghendaki referendum dalam penentuan perpindahan ibukota, mantan Panglima TNI itu menyebut negara sudah memiliki aturan.
Di mana suara publik diwakilkan oleh anggota DPR.(mia/far/rin/jpg)
batampos.co.id – Bursa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 semakin mengerucut.
Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK mengumumkan 20 nama yang berhasil lolos seleksi profile assessment, Jumat (23/8/2019).
Selanjutnya, nama-nama tersebut akan menjalani rangkaian tes kesehatan dan wawancara pada 26-29 Agustus mendatang.
Dari 20 nama yang lolos, incumbent hanya menyisakan satu, yakni Alexander Marwata. Sedangkan Laode Muhammad Syarif harus menyusul koleganya, Basaria Panjaitan, yang kandas di tes tahap sebelumnya.
Namun, KPK masih menyumbang satu nama tambahan dari unsur pegawai, yakni Sujanarko yang saat ini menjabat Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK.
Dari unsur kepolisian dan jaksa, komposisinya masih cukup dominan. Untuk kepolisian, ada empat nama yang lolos.
Yakni, Irjen Firli Bahuri, Irjen Antam Novambar, Brigjen Bambang Sri Herwanto, dan Brigjen Sri Handayani.
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih saat jumpa pers pengumuman 40 nama peserta yang lolos untuk masuk tes berikutnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019) lalu. Foto: Ridwan/JawaPos.com
Sementara itu, perwakilan jaksa menyumbang tiga nama. Yakni Johanis Tanak, Sugeng Purnomo, dan Supardi.
Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, mengatakan, 20 nama yang lolos sepenuhnya didasarkan pada hasil profile assessment.
Pada tes tersebut, para capim KPK diuji berbagai aspek seperti kepemimpinan, independensi, kemampuan kerja sama, hingga rekam jejak.
Termasuk di dalamnya catatan dari masyarakat dan delapan lembaga yang bekerja sama dengan pansel.
Yakni, Polri, KPK, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Ditjen Pajak.
“Kalau ada masukan signifikan pasti kita gunakan juga,” ujarnya di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
Namun, Yenti enggan membeberkan catatan apa saja yang ditemukan dan mengakibatkan capim tidak lolos.
Menurutnya, hal itu tidak etis dipublikasikan. Ditanya soal masih dominannya nama-nama dari unsur Polri dan Kejaksaan, Yenti menegaskan tidak ada kekhususan.
Dia juga meminta masyarakat tidak terlalu alergi dengan unsur penegak hukum. Sebab, pihaknya mensyaratkan independensi sebagai salah satu syarat utama.
Sehingga, saat bekerja nanti bisa meninggalkan kepentingan apapun.
“Komisioner KPK pertama kali ada Pak Indriyanto, Polri juga, ada jaksa juga, dan berhasil,” imbuhnya.
Lantas, apa yang akan digali dalam tes wawancara pekan depan? Anggota Pansel Capim KPK Hendardi me-ngatakan, pihaknya masih merumuskan poin-poinnya.
“Kami akan rapat dulu karena masukan masyarakat (di-tunggu) sampai tanggal 26,” ujarnya.
Untuk desainnya, dia menyebut, nantinya setiap capim menjalani tes wawancara dengan durasi satu jam.
Selain anggota pansel, yang menyam-paikan pertanyaan berasal dari kalangan ahli.
“Mereka (ahli) gali ilmu, kami (pansel) gali track record,” ujarnya. Di situ, publik bisa melihat secara langsung.
Setelah tes wawancara, pansel akan menentukan 10 nama untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Rencananya, 10 nama tersebut sudah bisa disetorkan pada 2 September 2019 mendatang.
Presiden nantinya mengajukan 10 nama itu ke DPR untuk dilakukan fit and proper test dan dipilih lima orang.
Sementara itu, koalisi masyarakat sipil menilai nama-nama capim yang lolos seleksi profile assessment tidak menggambarkan masa depan yang cerah bagi KPK.
Sebab, di antara 20 capim, masih ada nama yang tidak patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ada juga yang mempunyai catatan kelam masa lalu.(tyo/oni/jpg)
batampos.co.id – Indah, unik, lucu dan cantik. Inilah kesan pertama saat batampos.co.id melihat gambar yang diberikan warga Perumahan Buana Vista Indah 1, Batam Kota.
Bagaimana tidak, ruas jalan di jalan perumahan tersebut disulap menjadi canvas raksasa. Ruas jalan itu pun dilukis berbagai macam tokoh kartun. Di antaranya Tweety, Doraemon Anggry Bird dan Hello Kitty.
Tidak hanya itu, di beberapa ruas jalan lainnya tampak lukisan 3 dimensi yang membuat gambar seolah-olah nyata.
Lukisan 3 Dimensi berupa karpet terbang yang berada di Perumahan Buana Vista Indah 1 Kota Batam. Foto: Koleksi warga Perumahan Buana Vista 1 untuk batampos.co.id
Uniknya lukisan tokoh-tokoh kartun dan 3 dimensi itu dibuat sendiri oleh warga Perumahan Buana Vista Indah 1.
Ketua RT 02 RW 26 Perumahan Buana Vista Indah 1, Ratno Yulis, mengatakan, ide tersebut datang warganya.
Lukisan 3 Dimensi kubik dan Hello Kitty, di ruas jalan Perumahan Buana Vista Indah 1 Kota Batam. Foto: Koleksi warga Perumahan Buana Vista 1 untuk batampos.co.id
“Semoga dengan adanya ide-ide kreatif ini bisa meningkatkan kekompakan antar sesama warga sekalian silahturahmi,” katanya kepada batampos.co.id, Sabtu (24/8/2019).
Kata dia, hal itu dilakukan dalam rangka HUT RI ke 74. “Mudah-mudahan ini bisa berlanjut setiap tahunnya dengan gambar-gambar yang lebih variasi dan kreatif,” jelasnya.
Gambar Tweety tokoh kartun burung berwarna kuning menghiasi ruas jalan Perumahan Buana Vista Indah 1. Foto: Koleksi warga Perumahan Buana Vista 1 untuk batampos.co.id
Kata dia, selain pembuatan lukisan 3 dimensi, warga juga bergotong royong membuat Gapura di setiap gerbang perumahan Buana Vista Indah I.(gga)
Empat siswi SMA itu tepekur di depan gambar yang tertempel di balik kaca bening. Mereka lalu mesam-mesem sendiri. Mengulum senyum, kemudian tertawa lepas.
“Lucu banget, ya,’’ seru Violla Almira, 16, seorang di antara mereka. Tiga rekannya tak henti-henti tergelak.
Gambar yang mereka lihat itu bertajuk 17 Agustus 2045. Dilukis di kertas HVS ukuran 80 gram.
Dalam gambar tersebut, tampak anak-anak mengikuti perayaan lomba khas Agustusan. Misalnya, makan kerupuk, panjat pinang, gebuk bantal, balap karung, dan balap kelereng.
Yang mengundang tawa dan terasa tidak biasa, lomba tersebut memanfaatkan teknologi. Sama sekali belum ada pada era sekarang.
Lomba panjat pinang, contohnya. Lomba itu tidak lagi diikuti hiruk-pikuk manusia yang berebut naik batang pinang yang licin.
Peserta lomba panjat pinang itu adalah para robot. Mereka berlomba naik ke atas tiang untuk berebut hadiah yang tergantung di atas tiang.
Robot-robot itu dikendalikan anak-anak melalui remote control.
’’Kira-kira, beginilah gambaran lomba Agustusan tahun 2045,’’ kata Deni Rodendo pada Senin (19/8/2019) lalu.
Pria 44 tersebut merupakan penggagas acara yang berlangsung di lantai 1 Museum Basoeki Abdullah, Cilandak, Jakarta Selatan.
Pameran bertajuk Reka Rupa Nusantara (Rupantara) 2045 itu digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Indonesia.
Lomba makan kerupuk juga di luar mainstream. Pada 2045 nanti, kerupuk yang dimakan digantung di atas drone.
Lalu, dengan teknologi tertentu, anak-anak melayang-layang di udara berebut makan kerupuk yang tergantung di drone.
’’Tidak kebayang kan bagaimana serunya,’’ ujar Deni.
Lomba balap karung pun demikian. Bakal berlangsung di udara. Anak-anak peserta lomba beterbangan di dalam karung mirip karpet terbang versi film Aladdin.
Pendiri komunitas Graphic Recorder Indonesia (GRID), Deni Rodendo berpose saat ditemui di Museum Basoeki Abdullah, Jakarta, Kamis (15/8/2019) lalu. Foto: Salman Toyibi/JAWA POS
Sementara lomba gebuk bantal akan digelar dalam versi teknologi virtual. Peserta cukup menempelkan kacamata ’’ajaib’’.
Teknologi tersebut akan membawa anak-anak berinteraksi dalam dunia maya layaknya sedang bermain gebuk bantal di dunia nyata.
’’Sekarang rasanya mustahil. Tapi, masih 26 tahun lagi. Teknologi akan terus berkembang,’’ imbuh alumnus jurusan seni rupa Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Gambar bertema 17 Agutus 2045 adalah satu di antara 27 karya yang dipamerkan untuk memperingati hari kemerdekaan.
Penggagas kegiatan seni tersebut adalah Graphic Recorder Indonesia (GRID), sebuah komunitas yang berisi pegiat seni, khususnya seni lukis.
Menurut Deni, gambar yang dipamerkan bukan sekadar hasil imajinasi. Namun bersumber dari rekaan yang disesuaikan dengan Visi Indonesia 2045.
Dokumen itu dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
’’Dokumen dari Bappenas itu kami rekam menjadi bentuk gambar,’’ jelasnya.
Setiap gambar memiliki tema. Salah satunya ekonomi kreatif. Dilukiskan, tahun 2045 disebut zaman zero unskilled worker.
Semua orang menjadi tenaga terampil. Semua orang mengoneksikan aktivitas fisik dengan teknologi virtual.
Pada tahun itu juga mulai merebak agile working. Yaitu, sebuah konsep kerja yang mengacu pada fleksibilitas ruang, waktu, serta cara kerja.
Bekerja bisa di mana pun dan kapan pun. Menekankan pada kreativitas dan produktivitas. Agile working lebih berorientasi pada target kerja yang optimal.
Sama juga dengan proses belajar-mengajar. GRID membayangkan fun learning. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja.
’’Peran guru ke depan harus lebih banyak membimbing sekaligus menginspirasi sehingga anak harus mengenal potensi sejak dini,’’ sambung Karlina Octaviany, anggota GRID yang lain.
’’Dan yang pasti, anak-anak harus menguasai bahasa gambar,’’ tambahnya.
Indonesia bakal membuat banyak lompatan pada 2045. Tahun itu adalah satu abad kemerdekaan.
Semua menjadi masyarakat Android. Termasuk pengurus karang taruna sekalipun. Dua puluh enam tahun sejak sekarang, karang taruna akan melompat menggunakan teknologi 6.0.
Semua Visi Indonesia 2045 tersebut tersuguh dengan apik dalam bahasa gambar. Memang, tidak mudah untuk menangkap maksud rangkaian dalam gambar itu.
Dari pemantauan koran ini, tidak sedikit pengunjung yang mengernyitkan dahi. Mereka berhenti beberapa menit sebelum melanjutkan ke bagian gambar yang lain.
Namun, justru di situlah asyiknya. Menebak-nebak dan merasa puas begitu memahami maksudnya.
Memang, dalam tiap bingkai gambar, ada sedikit keterangan tulisan. Namun, itu hanya sisipan.
Semua penjelasan didominasi gambar dan simbol. Jawa Pos (grup Batam Pos) merasakan bagaimana asyiknya membaca Visi Indonesia 2045 dalam bahasa visual.
’’Kami ingin membiasakan masyarakat untuk membaca dan berkomunikasi lewat bahasa gambar,’’ tutur Rina Kusuma, anggota GRID yang lain.
Graphic recorder, jelas dia, pada dasarnya sama dengan membuat catatan dalam bentuk tulisan.
Hanya, perbedaannya, catatan lebih banyak dalam bentuk gambar. Sisipan tulisan hanya menjadi pelengkap keterangan gambar visual.
Deni Rodendo mengisahkan, graphic recorder mulai dikenal di Indonesia pada 2011. Itu berawal saat dirinya kerap diminta sejumlah LSM untuk membuat rekaman dalam bentuk gambar.
Metode tersebut dinilai efektif menyampaikan edukasi kepada peserta pelatihan atau masyarakat.
’’Terutama di pedesaan. Akan mudah menangkap pesan dalam gambar daripada membaca buku,’’ katanya.
Pada tahun itu pula GRID terbentuk. Komunitas tersebut kerap diminta kementerian dan lembaga pemerintah untuk membuat rekaman dalam gambar.
Mereka diminta membuat notulensi grafis hasil pertemuan atau rapat-rapat kementerian. Meski pandai menggambar, tidak berarti anggota komunitas selalu lancar jaya saat menggoreskan pena di atas kertas.
Mereka sering kali mengalami kesulitan untuk menuangkan gambar yang sesuai dengan isi pembicaraan.
Apalagi saat pejabat utama berpidato. Namun, isi pidatonya sekadar basa-basi. Tanpa isi. Di situlah Deni cs kesulitan untuk membuat notulensi gambar.
’’Kalau mentok begitu, kami terpaksa menggambar orangnya saja. Di sampingnya ada sisipan kata terima kasih. Sudah, itu saja,’’ ujarnya, lalu tertawa.
Kini GRID aktif berkampanye ke berbagai pelosok Indonesia. Sasarannya lebih banyak sekolah.
Tujuannya, guru dan siswa menggalakkan pelajaran menggambar di sekolah.
’’Kami punya visi agar bahasa gambar dimasukkan sebagai kurikulum tahun 2045,’’ kata pria yang dikenal humoris itu.(UMAR WIRAHADI/JPG)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam segera menata ulang pemasangan sejumlah reklame di Batam yang merusak estetika kota.
Hal ini ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih, indah dan hijau.
“Tim gabungan penertiban reklame, baik digital atau konvensional sudah ditandatangani oleh Deputi IV BP Batam,” kata Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana Purnomo Andiantono usai sosialisasi penertiban reklame di Gedung Pusat PDSI BP Batam, Jumat (23/8/2019).
“Sebelum itu, kami melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha dan asosiasi,” kata dia lagi.
Andi menjelaskan, penertiban reklame diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 7 Tahun 2017, dimana penertiban terhadap setiap penyelenggara reklame dilakukan dalam sejumlah kondisi.
Yakni tidak memiliki izin penempatan reklame atau telah dicabut izinnya, masa berlaku izin reklame telah habis dan tidak diperpanjang.
Dimensi konstruksi reklame tidak sesuai izin, penempatan reklame tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam penetapan lokasi reklame hingga.
Kemudian konstruksi tidak dirawat dengan baik sehingga berbahaya bagi pengguna jalan.
“Perkiraan bulan depan bisa terlaksana penertibannya,” ungkapnya.
Ia pun mengimbau agar seluruh pelaku usaha di bidang periklanan untuk menaati peraturan yang berlaku.
Satpol PP membongkar baliho di Simpang Frengki, Batam Centre, Minggu (1/7/2018) lalu. Badan Pengusahaan (BP) Batam segera menata ulang pemasangan sejumlah reklame di Batam yang merusak estetika kota. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Kami meminta dukungan dari semua pihak, khususnya kepada pengusaha advertising,” jelasnya.
“Dalam hal ini masih banyak papan reklame yang bermasalah dengan perizinannya dan faktor keselamatannya agar menjadi perhatian bersama,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Periklanan Batam Hendri Rahman mendukung penuh program pemerintah dalam menertibkan kegiatan usaha yang menyalahi aturan.
“Satu atau dua tahun terakhir penataan sudah mulai bagus, aturan sudah mulai dilaksanakan dan masterplan yang dibuat sesuai dengan aturan,” jelasnya.
“Bila ke depan sinkronisasi berjalan dengan baik, pengusaha bisa nyaman berusaha, pemberi regulasi bisa memberikan regulasi yang tepat, maka kami asosiasi mendukung program ini,” ujarnya setelah menghadiri sosialisasi oleh BP Batam.
Hendri Rahman pun menegaskan agar program yang telah disusun dan yang akan dilaksanakan oleh BP Batam dapat dilaksanakan dengan baik.
“Beberapa poin yang kami sampaikan salah satunya masterplan dibuat dan ditelaah dengan baik,” paparnya.
“Saya rasa harus dijalankan dengan baik karena di lapangan banyak masterplan yang telah dibuat itu tidak sesuai dengan aturan,” ungkapnya.(leo)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam masih melakukan pembahasan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikat lahan warga Batam yang berstatus sertifikat hak milik (SHM).
Beberapa waktu yang lalu ada keluhan dari masya-rakat pemilik SHM yang kesulitan menjual rumah karena adanya penundaan pelayanan terkait SHM dari BPN Batam.
Kepala BPN Batam Askani mengatakan, penundaan tersebut terkait dengan surat yang diterima BPN dari BP Batam untuk menunda pelayanan SHM.
”Surat yang kami terima dari BP memang seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kami bahas terlebih dahulu,” katanya, beberapa waktu lalu.
Askani mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan BP Batam. Diperkirakan minggu depan, keputusan akan dikeluarkan.
Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan BPN Batam secara intensif.
”Kami tengah berupaya mencari solusi untuk permasalahan ini,” jelasnya.
Suyono, 71, menunjukkan sertifikat tanah Kavelingnya yang baru diambilnya dari BPN Kota Batam di Mall Top 100 Batuaji, beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Sebenarnya pembahasan mengenai SHM sudah lama mengemuka. Pada era 1990-an akhir, BPN memproses pengu-rusan SHM berlandaskan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian SHM untuk rumah tempat tinggal di atas lahan dengan luas 600 meter persegi ke bawah.
Dengan kata lain, lahan di Batam yang selama ini berstatus HGB boleh ditingkatkan jadi SHM.
Tapi banyak yang menyebut keputusan tersebut keliru, karena Batam meru-pakan tanah yang dikelola oleh negara, dalam hal ini BP Batam dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Sehingga, BP berhak memu-ngut uang wajib tahunan (UWT) kepada warga yang bermukim di Batam.
Di sisi lain, status tertinggi yang bisa diberikan kepada warga Batam adalah hak guna bangunan (HGB) dalam jangka waktu 30 tahun.
Sehingga untuk meluruskan tata kelola lahan, maka BP pernah berencana menurunkan status SHM menjadi HGB ketika si pemilik SHM akan menjual rumahnya atau untuk kepentingan pembangunan.
Wacana ini yang masih dibahas oleh BP Batam bersama dengan BPN Batam.
”Semoga dalam waktu dekat sudah ada keputusannya,” ujarnya.(leo)
batampos.co.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) berhasil meraih penghargaan sebagai TOP GRC 2019 #4 Stars, dan Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Soewarto dinobatkan sebagai The Most Committed GRC Leaders 2019 di ajang Top Governance Risk & Compliance Summit 2019 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/8) lalu.
Penghargaan TOP GRC 2019 mengusung tema ”Sustaining Through Integrated GRC” dan melibatkan 500 perusahaan di Indonesia.
Penilaian dilakukan oleh tim independen yang berlangsung sejak Februari-Juli 2019.
”Kami bersyukur dan bangga atas penghargaan yang berhasil diraih PGN dalam ajang Top GRC 2019,” jelas Gigih Prakoso di Jakarta, Kamis (22/8/2019).
“Ini merupakan hasil kerja sama dan bukti komitmen seluruh insan PGN untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik di setiap proses bisnis perusahaan,” kata dia lagi.
TOP GRC 2019 merupakan ajang penilaian untuk Governance, Risk & Compliance terintegrasi yang diimplementasikan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
Sekretaris Perusahaan PT PGN Rahmat Hutama (tengah) menunjukkan piala TOP GRC 2019, Kamis (22/8) lalu. Foto: PGN untuk Batam Pos
Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, mengatakan, dalam upaya mencapai tujuan sebagai perusahaan energi kelas dunia, PGN senantiasa menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh proses bisnis.
Hal ini juga berlaku terhadap entitas anak perusahaan PGN.
”Prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus menjadi DNA bagi setiap insan PGN di semua level manajemen,” jelasnya.
“Komitmen inilah yang semakin memperkuat posisi PGN sebagai pionir pemaanfaatan gas bumi selama lebih dari setengah abad ini,” kata Rachmat lagi.
Lebih lanjut Rachmat menegaskan, PGN secara rutin setiap minggu melakukan pemantauan dan assessment kinerja seluruh pekerja, baik di operasional kantor pusat, area serta perwakilan luar negeri terkait dengan ki-nerja pekerja tersebut.
Seluruh pekerja wajib melakukan assessment ini dengan menjawab kuisioner yang dikirimkan melalui media elektronik.
Dalam prosesnya, setiap kepala bagian bidang masing-masing wajib mengetahui kinerja SDM nya.
Dengan penilaian ini, kinerja setiap pekerja dapat dipantau, sehingga pemenuhan terhadap Key Performance Indicators (KPI) dapat dimonitor.
”Assessment ini akan mendorong setiap pekerja untuk terus mencapai level terbaiknya. Perusahaan juga memberikan reward and punishment sesuai dengan kinerja yang terukur,” ujarnya.(*)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mendapat mobil dinas baru. Merek dan tipenya sama dengan mobil sebelumnya, yakni Mercedes-Benz Maybach S600 Guard yang harganya ditaksir mencapai Rp 8 miliar.
“Sesuai dengan anggaran yang tersedia, pada 2019 Kemensetneg mengadakan kendaraan VVIP Kepresidenan sebanyak dua unit, melalui Sistem Penunjukan Langsung. Mengingat, diperuntukkan bagi pengamanan presiden dan wakil presiden,” ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Jumat (23/8/2019).
Budi mengatakan, pengadaan kendaraan dinas baru tersebut dilakukan karena mobil dinas lama Presiden kerap mengalami kendala.
Seperti misalnya gangguan sistem elektronik. Itu sebabnya, presiden butuh mobil baru.
“Power window-nya enggak jalan, elektriknya enggak jalan. Pernah, semua sound system di dalam mobil bunyi. Radio semua bunyi, kan enggak nyaman,” kata Heru.
Heru mengatakan, mobil presiden dan wapres memiliki desain khusus untuk pengamanan. Sehingga wajar jika harganya mahal.
Teknologi yang digunakan pada mobdin saat ini dinilai sudah melampaui waktu ideal.
“Elektronik itu ada umurnya. Jadi, ada umur 10 tahun ya sudah. Kalau sudah 10 tahun mungkin juga kalau diperbaiki sulit,” ujarnya.
Dia mencontohkan, dalam lawatan ke Bali awal pekan ini, jajaran Istana bersama paspampres berusaha mencari mobil pengganti presiden yang saat itu bermasalah.
Hasilnya, mobil pengganti tidak memenuhi persyaratan standar. Berbagai kendala teknis lainnya juga kerap terjadi.
Salah satu mobil kepresidenan RI yang dinaiki Presiden Joko Widodo, saat tiba di Istana Kepresidenan di jakarta, Mei 2019 lalu. Foto: JPNN
Mulai dari mogok, power windows tidak berfungsi, sistem elektrik tidak jalan, hingga radio menyala sendiri.
Pihaknya mendapatkan rekomendasi dari pabrikan bahwa suku cadang elektronik untuk mobil-mobil tersebut sulit didapatkan.
Untuk diketahui, mobil yang digunakan Jokowi dan Jusuf Kalla saat ini adalah Mercedes-Benz jenis S600 Guard.
Mobil tersebut dibeli pada era kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk keperluan Presiden dan wapres, total ada delapan unit yang dimiliki Istana.
Meski relatif cukup banyak, kondisinya yang sering masuk bengkel membuat mobilitas terhambat.
“Bapak Jokowi selaku presiden yang berkeliling se-Indonesia, itu masih kurang karena kami harus memberangkatkan itu H-3, H-4,” tuturnya.
Selain Presiden, jajaran pembantunya di kabinet kerja jilid II juga akan menggunakan mobil dinas (mobdin) baru.
Mobil dinas yang digunakan saat ini dinilai sudah tidak andal untuk mengimbangi padatnya kegiatan.
Dana yang dikucurkan negara untuk pengadaan mencapai Rp 147 miliar. Pengadaan tersebut dilakukan dengan cara lelang, sesuai yang tercantum dalam daftar Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Keuangan.
Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang, yakni PT Astra International Toyota Sales Operation.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet, mobil yang akan dibagikan ke jajaran menteri adalah Toyota Crown jenis Hybrid.
“PT Astra International dinyatakan sebagai pemenang. Lalu, diperoleh Toyota Crown 2.5 HV G-Executive, sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon,” ujar Asisten Deputi Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto.(jpg)
batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perusahaan asuransi asal Tiongkok, Ping An, bersedia membantu kesulitan keuangan yang saat ini dialami BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Luhut usai menggelar rapat dengan jajaran direksi BPJS Kesehatan di kantornya di Jakarta, Jumat (23/8/2019) sore.
Rapat di kantor Luhut itu juga dihadiri langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.
Dalam rapat itu Luhut memang secara khusus membahas masalah defisit anggaran yang terus membelit BPJS Kesehatan selama beberapa tahun terakhir.
“Kemarin itu Ping An tawarkan mungkin mereka bisa bantu evaluasi sistem IT-nya,” kata dia.
“Karena kemarin Presiden minta kalau BPJS mungkin perlu lakukan perbaikan untuk sistem mereka,” kata Luhut usai rapat.
Selain itu, Luhut juga menjelaskan ada tiga masalah utama yang harus diselesaikan untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS Kesehatan.
Menko Bidang Perekonomian, Luhut Binsar mengatakan, PanjaitanPerusahaan asuransi asal Tiongkok, Ping An, bersedia membantu kesulitan keuangan yang saat ini dialami BPJS Kesehatan. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Menurutnya, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan menetapkan hukuman atau punishment terhadap peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.
“Kita nanti akan link dengan polisi, tapi ini bukan pidana ya nanti ini perdata kasusnya orang yang menunggak pembayaran itu,” katanya.
Nantinya, kata Luhut, BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan pihak lain, misalnya Imigrasi.
Dalam kerja sama ini, Imigrasi diminta menangguhkan pengajuan visa maupun paspor seseorang yang masih menunggak iuran BPJS Kesehatan.
“Harus ada punishment buat yang nunggak,” tambahnya.
Kemudian, juga harus dilakukan penyesuaian terkait penyakit yang diobati dengan apa yang tertera di undang-undang.
Menurut Luhut, ada beberapa penyakit yang harusnya tidak ditanggung BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang.
Terakhir, soal besaran iuran. Luhut memaparkan BPJS Kesehatan harus melakukan penyesuaian tarif iuran.
Dia juga menyarankan agar masyarakat yang mampu tidak menggunakan BPJS Kesehatan.
“Khususnya pada orang-orang yang kaya misalnya seperti saya, masa pakai begituan (BPJS Kesehatan). Harus adil,” tambahnya.
Sebagai informasi, hingga Agustus 2019 defisit BPJS Kesehatan tercatat sekitar Rp 28 triliun. Rinciannya Rp 9,1 triliun defisit tahun lalu dan Rp 19 triliun defisit di 2019.(jpg)
batampos.co.id – Polda Kepri akan menggelar Operasi Patuh mulai Kamis (29/8/2019) hingga Selasa (11/9/2019) mendatang.
Dirlantas Polda Kepri, Kombes Pol Roy A Candra, mengatakan, operasi tersebut akan dilaksanakan serentak di seluruh Kepri.
“Ada delapan skala prioritas untuk penindakan selama operasi patuh diadakan,” katanya, Rabu (21/8/2019).
Delapan skala prioritas tersebut yakni pengendara sepeda motor tidak menggunaka helm, pengendara kendaraan roda empat tidak menggunaka safety belt, berkendara melebihi batas kecepatan dan mengendarai kendaraan saat dipengaruhi minuman beralkohol.
Kemudian melawan arus, pengendara dibawah umur, menerobos lampu merah serta menggunakan lampu rotator.
“Penindakan yang kami lakukan, apabila (pengendara, red) melanggar skala prioritas yang telah ditetapkan,” ujarnya lagi.
Dua pengendara sepeda motor berpose saat diperiksa kelengkapan SIM dan STNK oleh anggota Satlantas Polresta Barelang razia di Jalan R Suprapto, Sagulung, beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Kami akan menindak penggunaan lampu rotator yang tidak tetap. Sesuai aturan, hanya kendaraan khusus saja yang dapat menggunakan lampu rotator tersebut,” jelasnya.
Pengendara motor yang tidak menggunakan helm, masih tetap menjadi prioritas pihaknya.
Karena kata dia, dari pantauan Ditlantas Polda Kepri, masih banyak pengendara yang tidak menggunakan helm.
Selain itu fatalitas kecelakaan juga meningkat, akibat pengendara motor yang tidak menggunakan helm.
Operasi kali ini, kata Roy, lebih mengkedepankan penindakan. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Ia berharap masyarakat dapat melengkapi diri dengan surat-surat atau dokumen kelengkapan saat mengendarai kendaraannya serta memperhatikan alat keselamatan berlalu-lintas.
Kepada masyarakat, Roy, meminta agar selalu mematuhi aturan berlalu-lintas. Karena aturan tersebut dibuat untuk menyelamatkan masyarakat, dari kecelakaan lalu lintas.
“Cek kelengkapan berkendara dan bagi kendaraan truk dan roda dua, gunakan lajur kiri,” paparnya.
“Lajur kanan untuk mendahului dan orangtua juga jangan biarkan anak dibawah umur membawa kendaraan,” paparnya.(ska)
