batampos.co.id – Selain mengusung konsep Benelux di Eropa menjadi Sijori (Singapura-Johor-Riau), Habibie juga mengenalkan Teori Balon BJ Habibie dalam membangun ekonomi Batam.

Yakni sebuah teori yang menggambarkan kondisi perekonomian di sebuah kawasan sebagai suatu sistem balon yang dihubungkan oleh satu dengan yang lain.

Dalam hal ini, Habibie membagi Batam menjadi tiga zona balon, yak-ni Balon I Batam, Balon II Rempang, Balon III Galang.

Teori Balon pertama kali dipaparkan di hadapan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, pada saat kunjungan resmi perdananya ke Batam, Maret 1979.

Teori Balon merupakan sebuah teori yang menggambarkan kondisi perekonomian di sebuah kawasan sebagai suatu sistem balon yang lain dengan katup/pentil.

Ketika Balon I semakin besar dan terkena tekanan, anginnya akan tertiup ke Balon II. dan begitu selanjutnya.

Jika tidak ada katup/pentil, angin itu tidak akan sampai ke balon lainnya. Teori ini menjadi acuan BJ Habibie membangun Batam.

Penerapan teori balon inilah yang membuka kesempatan bagi Singapura untuk mengembangkan Pulau Batam sebagai Balon II.

Balon II ini berfungsi sebagai pencegah agar tidak terjadi letusan pada Balon I ketika terdapat tekanan yang berlebihan.

Balon II dengan sendirinya dapat membesar tanpa menyebabkan Balon I kempes. Balon II akan terus membesar hingga mencapai tekanan kritis.

Pada saat itulah, udara yang berlebihan itu akan mengalir ke Balon III dan seterusnya, kepada balon yang lain.

Misalnya, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Batam merupakan sebuah pulau yang terletak di gugusan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta berada di jalur pelayaran internasional yang strategis Selat Malaka.

Perencanaan Batam dibangun oleh Presiden pertama RI Soekarno setelah era konfrontasi, yang pada awalnya sebagai basis militer.

“Pada era konfrontasi Jenderal Soeharto diutus ke Batam,” kata Habibie saat bertemu dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam di Harris Hotel Batam, Jumat (28/4/2017) lalu.

Habibie bercerita, saat itu, Soeharto pertama kali ke Batam untuk memantau Selat Singapura.

“Batam kala itu masih berupa pulau kosong tak berpenghuni, hanya ada kancil, ular piton serta binatang lainnya,” ungkapnya.

Singkat cerita, Habibie kemudian diutus Presiden Soe-harto untuk menyusun lang­kah-langkah strategis dalam menata dan me­ngembangkan Batam. Habibie kala itu baru pulang dari Jerman.

“Saat dipanggil, saya tidak tahu Batam itu di mana,” ujar Habibie.
Habibie mengatakan, kala itu ada sekitar 6.000 orang masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang kebanyakan dari mereka adalah nelayan.

Batam kemudian menjadi wilayah industri yang diharapkan bisa berkontribusi pada perekonomian nasional.

Belakangan, Habibie pernah mengusulkan agar Batam jadi provinsi khusus ekonomi. Usulan itu, menurut dia, sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya tidak tahu apakah Presiden Jokowi tahu,” katanya.

Pesan Terakhir untuk Batam

Setelah tak lagi menjadi ketua Otorita Batam, Habibie kerap berkunjung ke Batam. Kamis 27 April 2019 lalu menjadi kunjungan terakhirnya ke Batam sebelum akhirnya ia wafat pada Rabu (10/9) petang.

Dalam kunjungan terakhir itu, Habibie menilai Batam sudah mengalami banyak perkembangan. Batam sudah lebih maju.

Hanya saja, ia menyayangkan masih banyak-nya perdebatan antarpemangku kebijakan di Batam. Menurut dia, situasi ini justru akan merugikan iklim investasi di Batam.

Kata Habibie, semua pihak, khususnya Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam, harus sama-sama memikirkan bagaimana Batam semakin maju.

Untuk itu, daripada sibuk berdebat, Habibie mengajak semua pihak memperbanyak peran dan sumbangsihnya untuk pembangunan Batam di semua sektor.(leo/ska)

batampos.co.id – Banyak kenangan ketika beberapa kali saya meliput Ketua Otorita Batam Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie di Batam. Paling tidak di era 90-an.

Suatu ketika, dalam tugas peliputan Presiden ke-3 Republik Indonesia itu di Bandara Hang Nadim di Batam, saya bersama wartawan Kompas mendiang, Abun Sanda, dan wartawan Tempo, Bambang Setyadi, melontarkan pertanyaan mendadak, ketika beliau bersama rombongan berjalan di Apron Bandara Hang Nadim ke arah pesawat nonkomersil yang akan membawanya.

Pada saat berjalan menapaki jarak ke pesawat dari ruang VVIP, kami bertiga mendekatinya lalu mengajukan pertanyaan.

Beliaupun masih menyisakan waktu untuk menjawab di sisi wak­tu yang me­pet, di tengah suara bising me­sin pesawat yang standby untuk take off.

Dengan gayanya yang khas dan tatapan bola mata melotot tajam, beliau langsung menjawab cepat kebenaran ekspor dari Batam yang kami tanyakan.

Mungkin karena tidak hafal angka ekspor dari Batam, dengan suara khas dan tegas beliau meminta data tentang ekspor yang baru dirilis dalam pidatonya beberapa saat sebelumnya di Gedung Otorita Batam (sekarang gedung BP Batam) di Batam Center.

“Anda bilang barang yang ke luar dari Batam bukan ekspor?” ujarnya dengan suara agak serak.

Dalam posisi doorstop, di tengah deru mesin pesawat di kejauhan 25 meter, ditemani sekitar lima stafnya, tanya jawab antara beliau dengan kami semakin seru.

Ya, itu tadi, mengenai definisi ekspor atas barang rakitan elektronik yang akan direekspor.
Bukan hanya materi wawancara reekspor itu yang kami ajukan ke mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.

Juga masalah keamanan Batam yang semakin hari kualitas kriminalitasnya semakin tinggi.

Ada dua kasus pembunuhan terbaru ketika itu. Keduanya warga Singapura dalam interval waktu yang berlainan.

BJ Habibie memang sangat peduli soal faktor keamanan di Batam. Begitu pertanyaan angka kriminalitas itu kami ajukan, masih dalam posisi yang sama, tiba-tiba almarhumah Ainun Habibie yang dari tadi sudah duluan masuk ke pesawat, turun kembali ke apron.

Dengan derap langkah agak cepat, Ibu Ainun mendekat ke BJ Habibie dan spontan menarik lengan suami tercintanya itu sambil mengajak, “Ayo, Pak, pesawat sudah menunggu.”

Memang Ainun dan BJ Habibie seperti biasanya, setiap kali ke Batam selalu bersama rombongan dari bermacam institusi negara.

Ajakan Ibu Ainun tadi tak sertamerta diiyakan. BJ Habibie masih asyik menjawab kami.

Mantan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun langsung memanggil Kapolda Riau (ketika itu Batam masuk wilayah hukum Polda Riau) yang tengah dalam posisi berbaris bersama unsur Muspida Batam, di kejauhan sekitar 50 meter.

Begitu berdialog sebentar, diapun langsung menghubungi Kapolri by phone dan meminta agar Kapolres Batam (saat itu) diganti dengan Kapolres terbaik se-Indonesia, untuk bisa menjamin aspek keamanan di Batam.

Sejurus kemudian, Habibie pun memasuki pesawat buatan Nurtanio N21 itu untuk bertolak ke Jakarta.

Deretan para pejabat yang sedang sikap berdiri di apron keberangkatan VVIP, menjadi gusar. Baik Wali Kota Batam Abdul Azis, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatkak) Otorita Batam Sudjatmiko, Kapolres dan yang lain menjadi gusar seketika tak tentu arah.

Mereka tidak tahu persis apa materi yang dibahas wartawan dengan BJ Habibie karena posisi mereka agak berjauhan dengan posisi doorstop wawancara itu.

Begitu cepat tindakan yang diputuskan Habibie saat itu demi kemajuan Batam sebagai kawasan ekonomi strategis yang dimimpikan akan terbesar di Asia Pasifik.

Dua hari kemudian Kapolres Batam pun diganti dengan Kapolres baru.
Habibie memang bisa dikatakan super kuat saat itu. Memerintah Kapolri pun beliau tak segan.

Begitulah BJ Habibie, selain memiliki power pada saat itu, beliau pun super sibuk meng-urus negara. Karena kesibukannya, kadang hanya beberapa jam saja di Batam.

Banyak dokumen yang harus diteken. Karena itulah tak jarang pundak stafnya pun menjadi meja kerja untuk sementara.

Itulah sekelumit kenangan seorang wartawan mengejar Habibie sampai ke apron lapangan udara di Bandara Hang Nadim Batam, yang dia bangun itu.
Bandara yang jauh hari beliau mimpikan menjadi hub di Asia Pasifik.(*)

batampos.co.id – Ada banyak hal penting dan berharga yang dilakukan Habibie selama masa kepemimpinannya di OB. Ia mampu membuat Batam berkembang sangat pesat.

Ia mengubah arah pembangunan Batam tidak hanya sekadar basis logistik Pertamina, Batam berubah jadi proyek nasional yang memberi nilai tambah tinggi sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata.

Habibie menyiapkan pem­bangunan infrastruktur de­ngan material unggul, me­ngadakan pro­mosi dan ker­ja sama luar ne­geri untuk membawa investasi ke Batam.

Selain itu, Habibie juga membangun sa­rana dan prasa­rana untuk mendukung dan menarik investor.

Pada akhirnya, Habibie mampu membawa Batam menjadi kawasan industri yang kompetitif.

Pada masa kepemimpinan Habibie, penerimaan uang wajib tahunan otorita (UWTO) dimanfatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar.

Dan sejak awal, pemerintah telah memberikan hak pengelolaan lahan (HPL) sebagai kewenangan Otorita Batam untuk mengelola lahan di Batam melalui Keppres 41 Tahun 1973.

Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukan, dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas Otorita Batam untuk membangun Batam.

Dalam menjalani kepemimpinannya, Habibie mempunyai gaya yang khas. Ia penganut prinsip bahwa mutu keseluruhan sebuah karya ditentukan oleh mutu setiap detail pelaksanaannya.

Dalam rangka mencetak kader-kader yang terpercaya, ia mempunyai dua prinsip. Pertama: belajar dan mengu-asai teori.

Kedua: keterampilan dengan malakukan spesialisasi. Prinsip inilah yang ia terapkan pada saat pembangunan Jembatan Barelang yang berlangsung selama enam tahun, mulai 1992 hingga 1998.

Ia memberikan kesempatan pada putra-putri bangsa untuk menerapkan pengetahuannya dalam membangun enam jembatan yang menghubungkan antarpulau, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

Satu di antaranya bertipe jembatan kabel (cable stayed bridge) yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton.

Pemilihan tipe jembatan yang berbeda-beda juga dimaksudkan untuk memberikan referensi dan pengalaman kepada putra-putri bangsa dalam hal teknologi pembangunan jembatan, yang sekaligus berfungsi sebagai laboratorium.

Sejak saat itu, sejumlah kawasan industri besar mulai terbangun di Batam. Singapura menjadi salah satu investor terbesar yang kemudian melahirkan Kawasan Industri Batamindo di Mukakuning.

Kawasan industri ini kemudian diisi oleh perusahaan-perusahaan asing berkelas dari berbagai negara, seperti Sumitomo, Thomson, Philips, Western Digital, Sony, dan Toshiba.

Pada tahun 1980-an, BJ Habibie mengusulkan adanya pemerintah daerah yang mengurusi masalah administrasi penduduk dan kemasya-rakatan.

Pada 24 Desember 1983 resmi terbentuk Kotamadya Administratif Batam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983.

Pemerintah juga menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 1984 tentang Kerja Sama antara Otorita Batam dan Pemerintah Kotamadya Batam.

Dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan, Habibie menginginkan penduduk yang masuk ke Batam adalah penduduk yang memiliki keahlian di bidang teknologi yang dibutuhkan industri di Pulau Batam, sebab Pulau Batam memang akan diperuntukkan untuk industri.

Ada pernyataan Habibie yang fenomenal kala itu: Batam bukan tempat merantau warga yang tidak memiliki keahlian atau skill.

“Tidak mungkin kita buka Pulau Batam untuk sembarang penduduk. Mereka membuka lahan, menebang pohon, dan hanya menanam sayur. Pulau Batam bukan untuk kebun sayur.”

Selain membangun enam jembatan, Habibie juga membangun Bandara Hang Nadim pada 1996.

Bandara ini dibangun dengan landasan pacu yang sangat panjang, bahkan disebut-sebut merupakan yang terpanjang di Indonesia dan terpanjang nomor dua di Asia Tenggara setelah Bandara Kuala Lumpur.

Kala itu, Hang Nadim merupakan salah satu bandara yang paling megah di Indonesia.
Selain menekankan industri berteknologi tinggi, Habibie juga ingin agar Batam dibangun sebagai kawasan berbiaya ekonomi rendah.

Konsep itu merupakan salah satu butir kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura waktu itu, Lee Kuan Yew.

Ciri kawasan ekonomi berbiaya rendah adalah sistem birokrasi yang tidak berbelit-belit, tidak terjadi masalah-masalah yang tidak dapat ditentukan atau diselesaikan, tidak terjadi masalah yang tidak kredibel, baik perseorangan maupun pemerintah.

“Intinya, tidak ruwet dan berbelit-belit,” kata Habibie saat berkunjung ke Batam, 2006 silam.

Habibie menginginkan agar prinsip ini dipegang teguh dalam membangun Batam. Sebab hal ini penting dengan harapan agar Batam dapat bersinergi secara positif dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

“Kita tidak mungkin bisa berbisnis satu arah saja, kita butuh partner. Ini bisa kita lakukan jika kita jujur dan terbuka. Apalagi Batam harus menjadi pusat unggulan industri jasa, high-tech, maupun bidang lainnya,” ujarnya.

Meskipun acuan pengem-bangan Batam adalah negara-negara maju di bidang perindustrian, pengembangan Pulau Batam harus selalu sesuai dengan skenario dan filosofi pembangunan Indonesia secara menyeluruh, yang tidak sama dengan skenario pembangunan Singapura atau negara mana pun. Pembangunan Batam tetap bertujuan demi kepentingan nasional.

Hal tersebut disampaikan Habibie saat tatap muka dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah tahun 1985.

“Bukan berarti Pulau Batam nantinya tiba-tiba pada tahun 2020 menjadi independen dari Indonesia, bukan seperti itu. Maksudnya, dengan kata lain, Batam is a part of Indonesia, a small part, just a very small part of Indonesia,” katanya.

Singkatnya, kepemimpinan Habibie di Otorita Batam telah membawa Batam dalam masa kejayaan. Berkat kiprahnya, dunia mulai mengenal Batam sebagai kawasan industri.

Pada tahun 1990-an Batam mencapai perkem­bangan yang sangat pesat di sektor industri dan perdagangan.

Ini ditandai dengan laju pertumbuhan perekonomian Batam yang rata-rata 17 persen per tahun, bahkan pernah mencapai 31,28 persen pada tahun 1991.

Habibie melepaskan jabatannya sebagai Ketua Otorita Batam ketika ia dipilih oleh MPR RI sebagai Wakil Presiden ke-7 melalui Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1998 dan kemudian menjadi presiden.

Pada saat kepemimpinan Habibie berakhir, industri di Pulau Batam sedang mengalami perkembangan yang pesat.

Bahkan, krisis ekonomi yang dialami Indonesia saat itu tidak berpengaruh besar pada kondisi investasi di Pulau Batam.

Namun, sampai akhir kepemimpinannya, industri di Batam belum sampai pada tahapan industri yang berteknologi tinggi.

Itu menjadi tugas pemerintah dan pemimpin Otorita Batam selanjutnya untuk meneruskan usaha yang telah dirintis Habibie(leo/ska)