batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) terseret kasus yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy). Sebab, Romy ditangkap Bersama pejabat kantor wilayah Kemenag dan ruang kerja di Kemenag juga ikut disegel KPK. Menag Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan permohonan maaf.

Menag Lukman mengatakan, permintaan maaf itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan dua pejabatnya. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan dua pejabat kantor wilayah Kemenag sebagai tersangka pemberi suap jual beli jabatan kepada Rommy.

Kedua pejabat itu adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur,Haris Hasanuddin (HRS).

“Kemenag menyadari betul kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas peristiwa OTT KPK yang terjadi terhadap diri RMY, HRS, MFQ dan 3 orang lainnya,” ucap Lukman, Sabtu (16/3).

Itulah kenapa, Menag Lukman langsung menyampaikan permohonan maaf.

’’Kemenag menyampaikan pernyesalan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas terjadinya OTT yang melibatkan pejabat Kemenag terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Kemenag,” tambahnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, operasi tangkap tangan tersebut merupakan peristiwa hukum yang bersifat personal. Dia lantas mengakui kalau OTT menjadi cerminan masih adanya kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kemenag. Kelemahan itu menurutnya harus diidentifikasi.

“Peristiwa ini merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan persoalan kelembagaan. Akan kami lakukan perbaikan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang,” imbuh Lukman.

Kementerian Agama akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum maupun pidana atas dua pejabatnya kepada KPK. Lukman juga menegaskan kalau pihaknya siap memberikan dukungan dan akses seluas-luasnya terhadap kebutuhan data, informasi, dan bukti yang relevan.

’’Segala yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan oleh KPK,” tegas Lukman.

Kedua tersangka lain, yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, diduga sebagai pihak pemberi suap ke Rommy.

KPK menyebut Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Romy terkait posisi kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta kepada Rommy diduga terkait posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019.

“Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut,” pungkas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Kementerian Agama (Kemenag) akan memecat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kabupaten Gresik dan Kakanwil Jawa Timur yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Kedua pejabat tersebut ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.

Selain akan memecat, Menteri Agama, Lukman Hakim menegaskan tak akan memberi bantuan hukum kepada kedua pejabat tersebut.

“Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat OTT KPK dan tidak akan memberi bantuan hukum apapun,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di kantornya, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).

Diketahui dua pejabat Kemenag yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Mereka diduga sebagai pihak yang memberi suap kepada Ketum PPP yang juga anggota DPR RI Romahurmuziy (Romy).

Dia menambahkan, akan adanya peristiwa ini Kemenag menjadikan sebuah pembelajaran sekaligus peringatan keras bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Sebab, peristiwa ini akan jadi dasar untuk meningkatkan langkah pencegahan untuk perbaikan sistem dan manajemen kepegawaian.

“Untuk itu Kementerian Agama berkomitmen untuk membangun kolaborasi bersama KPK sebagai langkah preventif agar tak terulang lagi di masa yang akan datang,” tuturnya.

Terkait dukungan dalam menegakan hukum, Lukman menyatakan akan memberikan dukungan dan akses seluas-luasnya dengan memberikan berbagai data, informasi, dan bukti yang relevan dan diperlukan KPK.

Selain itu, Kemenag juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan tata kelola pemerintahan di Kementerian Agama agar benar-benar bisa mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dia juga mengingatkan ASN Kemenag untuk menjaga integritas pribadi dan institusi dengan menolak setiap pengaruh yang dapat menjerumuskan diri dan institusi ke dalam praktik KKN. Lukman juga meminta ASN Kemenag untuk tetap bekerja dengan baik dalam memberi pelayanan kepada semua umat beragama.

“Menegakkan etika, disiplin, dan aturan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk dalam penjatuhan sanksi dan hukuman disiplin,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua pejabat Kemenag ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memberi suap kepada Romahurmuziy. Keduanya diduga memberi suap sebesar Rp 300 juta kepada Romahurmuziy.

Romahurmuziy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpc)

batampos.co.id – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy) memilih mundur setelah kena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Jumat (15/3). Partai tersebut langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Ketua Dewan Pertimbangan PPP Suharso Manoarfa ditunjuk menjadi pengganti Rommy.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Rommy dari jabatan ke‎tua umum.

“Jadi ini ada surat pengunduran diri, dan saya baru baca pengunduran dirinya. Dia mundur dari jam 15.00 WIB,” ujar Arsul di DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3).

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan, datangnya surat tersebut membuat keputusan partai bernuansa hijau itu resmi memberhentikan Rommy secara tetap dari jabatan ketua umum PPP. Hal itu berdasarkan AD/ART PPP yang menegaskan tidak boleh ada kader tersangkut masalah korupsi atau narkoba.

“Maka, keputusan rapat untuk memberhentikan Bapak Muhammad Romahurmuziy. Ini adalah pertimbangan dati para majelis,” katanya.

Untuk menjaga PPP terus berjalan dan tidak ada kekosongan jabatan ketua umum, maka ditunjuk pelaksana tugas. Dia adalah Ketua Dewan Pertimbangan PPP Suharso Manoarfa.

“Atas ketentuan tersebut, majelis syariah mengusulan dan meminta bapak Suharso Manoarfa untuk menjadi Plt ketua umum. Dalam rangka menyelamatkan partai,” katanya.

Selanjutnya, keputusan Suharso Manoarfa menjadi Plt Ketua Umum PPP akan dibawa dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) dalam waktu dekat. Tujuannya, untuk dilakukan pengukuhan.

“Mukernas akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Informasi akan segara diberitahukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif ‎mengatakan pihaknya resmi menetapkan Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy sebagai tersangka. Dia tersandung perkara dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019. Rommy ditetapkan sebagai penerima suap.

Selain Rommy, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Yakni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dalam perkara yang sama. Mereka diduga sebagai pemberi suap.

Dalam perkara suap ini, KPK menduga Rommy bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.‎ (jpc)

batampos.co.id – Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga terlibat dugaan kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara. Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan kepada Kemenag tahun 2018-2019,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (16/3).

Selain Ketum PPP Romahurmuziy (RMY), dua orang lainnya yang menjadi tersangka yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

“Dalam perkara ini diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemang yaitu kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” sambung Syarif.

Terkait OTT ini, tim KPK mengamankan uang total Rp 156.758.000 dari sejumlah orang yang diamankan. Rommy ditangkap bersama lima orang lainnya pada Jumat (15/3) kemarin. Setelah itu Rommy langsung dibawa ke Jakarta untuk kembali diperiksa di gedung KPK.

Rommy keluar dari gedung KPK sekitar pukul 11.45 WIB. Kemudian ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung KPK (K4). Saat itu Rommy membagikan suratnya kepada wartawan.

Rommy dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut isi lengkap surat Rommy:

Surat Terbuka untuk Indonesia

Jakarta 16/3/2019

1. Saya ingin memulai dengan pepatah arab: musibah yang menimpa suatu kaum akan menjadi manfaat dan faidah untuk ke kaum yang lain.

2. Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan. Bahkan firasatpun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobi hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka.

3. Dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan bahkan bulan, sebagaimana disampaikan penyelidik, maka inilah risiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalisme-religius yang moderat.

4. Kejadian ini juga menunjukkan inilah risiko dan sulitnya menjadi salah satu public figure yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah.

5. Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Inilah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mohon doanya.

6. Kepada warga PPP di seluruh pelosok tanah air, rekan-rekan pengurus DPD, DPW, DPC, PAC, dan ranting:

Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh persepsi dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak ini. Jangan kendurkan perjuangan karena waktu menuju pemilu hanya tinggal hitungan hari. Saya sudah keliling nusantara dan meyakini PPP lebih dan mampu untuk melewati ambang batas parlemen. Saya akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi setelah bermusyawarah dengan rekan-rekan fungsionalis DPP dan DPW dalam keterbatasan komunikasi yang saya miliki saat ini.

7. Kepada kakak adik keluarga besar, terkhusus istri dan anakku tercinta, ayah mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kesedihan, kerepotan, dan perasaan yang kalian terima. Dengan seluruh perasaan ayah yang masih tersisa saat ini, dengan segala ketulusan, ayah mohon keyakinan kalian bahwa apa yang sesungguhnya terjadi tidaklah seperti yang tampak di media. Ikhlaskanlah takdir yang menimpa ayah sebagai pemimpin saat ini.

Anakku, permataku, dan pembuat senyumku, engkau harus tetap belajar yang rajin karena UN sudah dekat, tak usah kau pedulikan apa kata orang jika mereka membullymu, karena inilah risiko menjadi pemimpin politik seperti yang selalu ayah bilang. Ayah mendoakan semoga engkau tetap menjadi yang terbaik seperti biasanya di sekolahmu. Peluk cium ayahmu dari jauh yang selau mencitaimu.

Isrtiku, belahan nyawaku, engkaulah kekuatanku, aku yakin kita akan terus saling menguatkan, menghadapi badai ini agar cepat berlalu. Aku merasakan begitu besarnya cinta dan kesungguhan serta pengorbanan mendampingiku. Terima kasih untuk terus mempercayaiku, karenanya izinkan aku untuk terus mencintaimu. Titip ciuman untuk anak kita setiap hari. (*)

batampos.co.id – Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair mengaku kecewa karena lagi-lagi ada kader partai berlogo Kakbah harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mengapa dulu Pak SDA, dulu, dan sekarang terjadi lagi. Saya kecewa tapi ini adalah takdir Allah,” ujar pria yang akrab disapa Mbah Moen di DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3).

Mbah Moen mengatakan, posisi ketua umum tidak boleh dibiarkan kosong menyusul penetapan Rommy sebagai tersangka. Dia meminta, roda partai bernuansa hijau ini harus tetap jalan.

“Tapi kita punya partai harus diselamatkan walau bagaimanapun,” katanya.

Seperti diberitakan, Romahurmuziy (Rommy) menambah deretan ketua umum partai Kakbah yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya Suryadharma Ali yang kala itu sempat menduduki posisi Ketua Umum PPP juga tersandung kasus korupsi.

Mbah Moen menghargai proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus Rommy kepada lembaga antirasuah ini untuk diselesaikan.

“Proses hukum adalah hukum. Hukum adalah suatu kewajiban bagi siapapun sebagai bangsa Indonesia,” pungkasnya. (jpc)