batampos.co.id – Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM) sedang dalam proses membawa pulang 23 dari 51 warga Malaysia yang ditahan di Suriah karena dugaan keterlibatan mereka dalam terorisme.
Divisi Anti-Teroris Malaysia Ayob Khan Mydin Pitchay mengatakan, dari 23 orang warganya yang terlibat jaringan ISIS di Suriah, 11 orang di antaranya dewasa, sisanya anak-anak.
”Semua dari mereka telah menghubungi keluarga masing-masing, yang kemudian, para keluarganya tersebut meminta bantuan PDRM untuk membawa mereka pulang,” ujar Ayob Khan kepada sejumlah wartawan di Kuala Lumpur, Sabtu (16/3/2019).
Dilansir dari Bernama, Ayob mengatakan, proses pemulangan ini, 23 warga-nya tersebut akan diinterogasi dan diberi konseling. Tentu saja, setelah mereka kembali ke Malaysia.
”Para pria akan ditangkap dan diinterogasi. Adapun para wanita dan anak-anak, itu akan tergantung pada kasus mereka. Apakah mereka turut pergi karena mengikuti suami atau niat mereka sendiri. Proses hukumnya berbeda nanti,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, selama proses interogasi nanti, para warganya yang sudah terpapar ISIS terseut, akan didampingi konselor, psikolog dan ustaz (guru agama Islam) untuk memberikan konseling, saran dan mengevaluasi mereka sehingga mereka tidak akan terlibat dalam terorisme lagi.
Pada proses membawa mereka pulang, Ayob Khan mengatakan, belum dapat diselesaikan karena masalah ini juga melibatkan diskusi dengan berbagai pihak.
”Ini melibatkan diskusi dengan banyak pihak di Suriah karena beberapa dari mereka ditahan di kamp Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, dan ada juga yang ditahan oleh pihak berwenang Suriah. Kami ingin menentukan di mana mere-ka berada, apakah di kamp PBB atau Al-Qaeda atau di tempat lain. Hanya dengan begitu kami dapat mengatur kepulangan mereka dan itu membutuhkan waktu lama,” tutupnya. (*)
batampos.co.id – Sampah yang dibuang masyarakat sebesar 900 ton setiap harinya. Di mana sampah paling banyak adalah sampah kertas 9,42 ton, sampah plastik 6,37 ton, sampah aluminium 2,4 ton, dan sampah kardus 12,8 ton. Pemko berharap agar bank sampah di masyarakat diaktifkan dan diperbanyak.
“Pemerintah tetap mendorong untuk mengembangkan bank sampah ini. Dan kepada bank sampah yang sudah ada untuk mengajak teman dan warga lainnya. Jangan hanya ambil untung sendiri,” kata Asisten Administrasi Umum Setdako Batam Zarefriadi, Sabtu (16/3)
Menurut Zaref, keberadaan bank sampah ini sangat membantu mengurangi tumpukan sampah di Batam.
“Pemerintah mengapresiasi apa yang dilakukan warga. Karena sampah ini, kalau tak bisa dikelola atau diolah dengan baik, maka kota ini akan berubah jadi gunung sampah. Padahal kebijakan pemerintah untuk menjadikan sampah nol, atau zero waste,” ucap dia.
Ia juga berharap kepada masyarakat untuk tetap sadar kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi saat ini sudah ada perda sampah yang mengatur tata cara pengelolaan sampah dan sanksi bagi setiap masyarakat yang membuang sampah.
Seperti halnya di daerah Bengkong. Banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan.
Bahkan sering ditemukan ada tumpukan sampah di pinggir jalan. Misalnya di pinggir jalan baru Sungai Nayon Bengkong.Hal itu diduga karena belum adanya lahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Camat Bengkong M Tahir mengatakan, lahan TPS sampah yang dipinjamkan PT Harmoni Mas masih dalam tahap proses. Pihaknya tengah membuat jalan baru menuju lokasi TPS.
“Lokasinya itu hanya beberapa meter dari jalan, namun akses jalan tak mungkin pakai milik perusahaan itu.Jadi kami bikin akses jalan baru,” ujar Tahir.
Menurut dia, setelah pengerjaan jalan, lahan TPS itu bisa segera digunakan. Ia pun berharap tak ada lagi masyarakat yang buang sampah sembarangan atau yang di pinggir jalan.
“Sama-sama minta pengertian dari masyarakat. Janganlah buang sampah sembarangan. TPS kita sudah ada, walau hanya pinjaman,” imbuhnya.
Disisi lain, ia menjelaskan kebutuhan TPS sampah di Bengkong cukup darurat. Mengingat jumlah penduduk Kecamatan Bengkong cukup padat.
Paling tidak, Kecamatan Bengkong harus memiliki 32 TPS.
“Pernah beberapakali mengirim surat permintaan lahan ke BP (Badan Pengusahaan), namun belum ditanggapi, ” pungkasnya.(ian/rng/she)
batampos.co.id – Batam masih menjadi surga bagi para pencari kerja (pencaker). Seperti terlihat pada Jumat (15/3), ada ratusan pencaker memadati Community Center (CC) Batamindo Industrial Park, Mukakuning.
Mereka rela antre sejak pagi untuk menyerahkan berkas persyaratan lamaran pekerjaan. Para pencaker itu tak hanya warga Batam, tapi juga banyak dari luar daerah.
“Informasinya awal tahun ini banyak buka lowongan pekerjaan. Paling ramai Senin lalu antrean sampe ke jalan,” kata Ella, pencaker asal Medan, saat ditemui di CC Batamindo, kemarin.
Ella mengaku meskipun lowongan tidak ada setiap hari, ia tetap optimis bisa mendapatkan rezeki di tengah ekonomi Batam yang sedang lesu.
Namun, ia tetap yakin akan mendapatkan pekerjaan.
Ia menceritakan, sebelumnya ia pernah bekerja di kawasan Batamindo selama dua tahun. Karena perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur itu tak memperpanjang kontraknya, ia memutuskan mencari pekerja lain untuk melangsungkan hidup di perantauan.
“Dulu sempat kerja tapi karena kebijakan perusahaan kontrak saya tidak diperpanjang, ijazah SMK sudah menjadi modal besar bagi saya,” ujarnya.
Pencaker lainnya, Rian juga mengaku sulitnya mendapatkan pekerjaan di Batam.
“Susah dapat kerja sekarang. (Perusahaan) buka lowongan tidak tiap hari, seminggu paling ada dua dan tiga saja. Belum lagi persyaratan yang dibutuhkan semakin ketat,” tuturnya.
Ia sendiri sudah dua bulan di Batam. Selama dua bulan ini, ia sama sekali belum mendapatkan pekerjaan.
“Pernah jadi marketing selama tiga hari, cuman keluar karena gajinya tak sesuai. Tetapi tetap memilih bertahan dulu di sini (Batam),” terang laki-laki asal Jambi ini.
Diakuinya, proses penerimaan dilakukan sangatlah ketat melalui pengukuran tinggi badan. Jika pelamar tidak memenuhi syarat seperti yang dibutuhkan, pelamar langsung dinyatakan gugur.
Selain itu, usia juga ditentukan minimal 18 tahun sampai 24 tahun dan memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang elektronika.
“Kemarin sempat mengajukan namun gagal karena tak punya pengalaman dan persyaratan yang tidak lengkap,” katanya.
batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam tahun ini menyiapkan detail engineering design (DED), untuk peningkatan Puskesmas Kampung Jabi menjadi rumah sakit tahun 2020 mendatang.
“DEDnya sudah tahap lelang. Nanti Puskesmas tersebut akan dijadikan rumah sakit tipe D,” kata Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, Sabtu (16/3).
Ia menyebutkan untuk menjadi rumah sakit tipe D, Puskesmas Jabi harus memiliki minimal 50 bed (tempat tidur, red). Saat ini baru ada sekitar 20 bed yang tersedia di puskesmas tersebut. Untuk itu, tahun ini mulai diajukan pembuatan DED agar ke depan bisa ditingkatkan.
“Nanti kalau sudah ada desain, kami usahakan minta bantuan dari pusat. Yang penting ada dulu desainya. Sebab mereka pasti tanya nantinya. Mudah-mudahan tahun depan bisa terwujud,” ujarnya.
Menurut mantan Direktur RSUP Bintan ini, melihat kondisi masyarakat saat ini dibutuhkan minimal dua hingga tiga rumah sakit tipe D. Saat ini untuk rumah sakit pemerintah baru ada RSUD Embung Fatimah di Batuaji. Wali Kota menginginkan ada rumah sakit pemerintah lainnya di daerah Nongsa tersebut.
“Makanya kami usulkan Jabi untuk jadi rumah sakit tipe D,” imbuhnya.
Jika disetujui, sesuai dengan aturan, Pemko harus membangun puskesmas baru sebagai pengganti. Hal ini karena puskesmas yang lama ditingkatkan menjadi rumah sakit.
“Harus diganti. Jadi walaupun sudah ada rumah sakit. Puskesmas harus diganti dengan yang baru,” sebut Didi.
Lanjutnya, rumah sakit tipe D minimal memiliki pelayanan anak, kebidanan, bedah, penyakit dalam hingga labour. Minimal ada enam spesialis yang ada di rumah sakit tipe D tersebut. “Nanti kami akan usulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun depan,” ucap pria yang juga spesialis kandungan ini.
Ia berharap keberadaan rumah sakit kecil ini, bisa memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga terus mengusulkan pembangunan puskesmas. Tahun ini Dinkes berencana membangun satu unit puskesmas di Mentarau, Sekupang.
Pusat menyiapkan anggaran Rp 5 miliar untuk pembangunan puskesmas yang ke 21 ini. Sebelumnya sebanyak 20 puskesmas telah melayani kesehatan warga Batam.
Didi menyebutkan Batam masih membutuhkan banyak puskesmas. Maksimalnya ada 40 lebih puskemas di Batam. Angka tersebut dihitung berdasarkan kemampuan ideal pelayanan puskesmas. “Jadi bertahap ini semua akan dipenuhi. Kalau bisa yang lama juga ada peningkatan terutama dari saran dan prasarana,” tutupnya. (yui)
batampos.co.id – Dampak harga tiket pesawat mahal, penumpang di Bandara Hang Nadim sejak Januari hingga kini, turun dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.
Minggu lalu, salah satu tenant di Hang Nadim mengajukan permohonan menutup usahanya. Dengan alasan, makin berkurangnya pembeli.
Hal ini dibenarkan Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Suwarso.
“Iya, minggu kemarin. Mereka mengajukan untuk tutup permanen, tapi kami memberikan opsi lain,” katanya.
Opsi yang diberikan, kata Suwarso, yakni memberikan waktu selama 3 bulan ke tenant tersebut. Selama 3 bulan, tenant itu boleh tidak menempati konternya dan tidak perlu membayar sewa ke Hang Nadim.
“Karena alasan sepi, kami memberikan jangka waktu. Jadi, Juni, dia boleh buka dan aktif kembali. Karena diprediksi, Juni penumpang kembali ramai. Selama Maret, April, dan Mei, tenant tidak perlu membayar sewa,” tuturnya.
Suwarso mengatakan hingga kini baru satu tenant menyatakan niat menutup usahanya di Hang Nadim. Namun, terkait keluhan turunnya pendapatan, Suwarso menga-takan hampir sebagian besar tenant mengaku pendapatannya turun signifikan.
Karenanya beberapa tenant mengajukan supaya MOB (minimal omzet bruto) di Hang Nadim diturunkan.
Selama ini, kata dia, MOB ditarik 10 persen dari hasil pendapatan tenant per bulan.
“Memang ada mengajukan agar MOB diturunkan. Tapi pengaturan MOB ini sesuai Perka (Peraturan Kepala BP Batam). Lagipula yang ditarik itu 10 persen dari pendapatan. Tapi, apabila banyak yang mengajukan keberatan, silakan mengajukan surat. Tentunya ini bisa jadi landasan untuk pengajuan perubahan tarif MOB,” jelasnya.
Sedangkan terkait penurunan penumpang ini, Suwarso mengatakan pihak bandara tidak bisa berbuat banyak. Penyebab penurunan penumpang ini karena mahalnya harga tiket, sehingga menurunkan animo masyarakat menggunakan transportasi udara.
Dari data Hang Nadim, pada Januari 2018 penumpang yang datang, berangkat maupun transit di Hang Nadim bersejumlah 508.556 orang. Namun pada Januari 2019, jumlahnya turun menjadi 389.492 penumpang. Terdapat penurunan sebesar 119.094.
Sementara pada Februari 2019, juga terjadi penurunan. Februari 2018 terdapat 453.033 penumpang, sedangkan pada Februari 2019 turun menjadi 314.474 penumpang.
“Ada penurunan sebanyak 138.659 orang. Penurunan jumlah penumpang ini, tidak hanya faktor low season saja, tapi juga karena mahalnya harga tiket,” ungkapnya sembari memprediksi penurunan jumlah penumpang akan terjadi hingga awal April nanti.
Gerai Oleh-oleh Tutup Bisa Picu PHK
Sementara itu, penerbangan yang semakin hari semakin sepi akibat tingginya harga tiket dan bagasia berbayar serta kondisi ekonomi yang makin sulit, makin berimbas pada pelaku usaha oleh-oleh di Batam.
Beberapa pusat oleh-oleh yang biasa beroperasi di Bandara Hang Nadim Batam memilih menutup gerai mereka karena omsetnya terjun bebas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam Rudi Sakyakirti mengatakan melihat kondisi seperti itu tentu memberikan dampak yang tidak bagus terhadap penjualan mereka. Selama ini, kata dia, bandara menjadi salah satu sentral dalam meningkatkan omzet mereka.
“Sekarang bagasi sudah bayar, jadi penumpang yang biasa beli jadi mengurungkan niatnya. Hal ini berdampak terhadap pendapatan pelaku usaha oleh-oleh,” kata dia, Jumat (15/3).
Diakuinya, kondisi ini tidak terelakkan. Pelaku usaha berusaha bertahan meskipun mengurangi jumlah karyawan mereka. Beberapa waktu lalu, Rudi menyebutkan memang ada pelaku usaha oleh-oleh yang berkonsultasi terkait hal ini.
“Mereka tanya mekanisme untuk pemutusan hubungan kerja. Karena keadaan saat ini memaksa mereka melakukan pengurangan,” bebernya.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini menjelaskan jika perusahaan memutus hubungan kerja sebelum sisa kontrak berakhir, perusahaan wajib membayar sisa kontrak pekerja.
“Namun kalau kontrak pekerja berakhir sesuai kesepakatan dan perusahaan tidak melanjutkan itu tidak masalah,” ujarnya.
Pengurangan karyawan merupakan solusi agar perusahaan bertahan. Namun, dampaknya jumlah pencari kerja semakin banyak.
“Kalau perusahaan punya 10 karyawan dan diputus lima orang. Maka lima orang tersebut menjadi pengangguran,” sebutnya.
Rudi menambahkan kondisi ini masih baru. Ia berharap ke depan ada perubahan terhadap harga tiket, sehingga penerbangan kembali ramai dan oleh-oleh Batam kembali berjaya dan menyerap tenaga kerja.
“Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan (baru). Semua berdampak baik segi ekonomi maupun angka pencari kerja,” tuturnya.
Disinggung mengenai jumlah perusahaan yang tutup, Rudi mengaku belum mengetahui data terbaru. Untuk usaha yang kecil-kecil belum ada laporan totalnya.
“Belum ada info terbaru,” tutupnya.
Sementara itu, sejumlah pencari kerja tengah mengurus kartu kuning atau AK1 sebagai syarat mencari pekerjaan di Kantor Disnaker Batam. Rata-rata mereka merupakan pendatang dari daerah lain. Zainal, 26, misalnya mengatakan memperpanjang AK 1 miliknya yang sudah habis masa berlakunya.
Pria asal Jawa Tengah ini mengaku sudah hampir tujuh bulan mencari pekerjaan ke perusahaan yang ada di Batam, namun belum ada panggilan.
“Setiap hari saya jalan sama kawan keliling-keliling ke perusahaan tapi belum ada jawaban,” katanya.
Ia mengaku kesulitan mencari pekerjaan dan harus bersaing dengan ribuan pencaker lainnya. Di Batammindo, kata dia, setiap hari ramai pencari kerja.
“Ada kawan baru sesama pencaker tapi sudah banyak juga yang bekerja. Rata-rata kenalan sesama pencaker yang perempuan cepat dapat kerja,” imbuhnya.
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan segera memberlakukan kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) di Kota Batam. Rencananya, kebijakan tersebut diberlakukan April 2019 mendatang. Karena itu, PLN Batam bersama Pemko Batam menggelar sosialisasi penerapan pajak daerah terkait tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah di Hotel Golden View, Jumat (15/3).
”Kegiatan ini bagian dari sosialisasi pemberlakukan terkait perpajakan daerah,” kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah.
Dia mengatakan, selama proses sosialisasi itu, pihaknya menjelaskan beberapa poin perubahan terkait PPJ. Seperti, tarif penggunaan untuk golongan sosial yang besar tarifnya tetap 6 persen, tarif penggunaan rumah tangga jadi 7 persen, dan bisnis meningkat dari 6 persen jadi 8 persen. Kemudian, untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak mengalami kenaikan atau tetap 6 persen.
”Sosialiasinya agar masyarakat lebih paham. Peserta juga banyak bertanya bagaimana pelayanan dan pemanfaatannya, jadi kita jelaskan bahwa PPJ ini digunakan untuk penerangan lampu jalan di kawasan-kawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah,” jelas Azmansyah.
Ia menjelaskan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2019 sebesar Rp 1,35 triliun. Untuk pajak daerah sendiri, targetnya sebesar Rp 1,05 triliun. Diharapkan pajak tersebut dapat dikumpulkan untuk membangun Kota Batam.
”Jadi, pajak ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur Batam. Selain itu, juga membantu pendidikan, kese-hatan, dan lainnya,” sebutnya.
Sebelumnya, kata Azmansyah, kenaikan tarif tersebut memang harus dijalankan karena sudah diundangkan melalui Perda. Jika hal itu tidak dilakukan, pihaknya malah berpotensi melanggar aturan. Perda 7/2017 sendiri mestinya sudah mulai berlaku pada awal 2018 lalu, hanya saja mengingat kondisi ekonomi Batam yang menurun waktu itu Pemko dan DPRD Batam sepakat untuk menunda.
”Artinya, kalau tidak ada persetujuan dari DPRD Batam untuk ditunda lagi, maka April ini akan mulai jalan. Saat ini PLN Batam masih menyiapkan sistemnya untuk disesuaikan,” katanya.
Kebut Pemasangan Tapping Box
Upaya lain untuk meningkatkan PAD adalah pemasangan mesin perekam data transaksi atau tapping box. Alat ini berperan signifikan dalam mening-katkan pendapatan daerah. Sejak dipasang pada akhir 2018 lalu, sebanyak 400 alat perekam transaksi objek pajak tersebut mampu mendongkrak pendapatan daerah hingga dua kali lipat dibandingkan saat belum dipasang.
”Tahun sebelumnya juga ada peningkatan, tetapi jumlah-nya tak signifikan. Setelah terpasang tapping box, dari sektor pariwisata yang sebelumnya Rp 20 miliar, saat ini jadi Rp 40 miliar,” ujarnya.
Saat ini, BP2RD Batam masih menunggu hasil lelang dari Bank Riau Kepri selaku pihak yang bekerja sama dengan Pemko Batam dalam penga-daan alat tapping box.
”Minggu depan saya kira akan dike-tahui jumlah tapping box untuk tahun ini,” terangnya.
Awalnya, kerja sama antara Pemko Batam dan Bank Riau Kepri terkait pemasangan tapping box hingga 2021 sebanyak 1.500. Hanya saja dengan prog-res yang terlihat, Pemko Batam menginginkan agar pemasa-ngan tapping box dikebut.
Terkait permintaan agar pemasangan tapping box dikebut lagi, BP2RD mencoba menyampaikan hal itu ke Bank Riau Kepri agar tahun ini jumlah pemasangan tapping box bisa tembus 1.500 alat.
Meski demikian, Azmansyah menegaskan, permintaan tersebut bisa segera dijalankan, namun juga bisa tertahap, mengingat pemasangan tapping box tak hanya dilakukan di Batam saja.(une/gas)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan penyumbang pendapatan daerah. Tidak hanya membangun infrastruktur dan destinasi pariwisata saja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) juga berupaya untuk mempromosikan pariwisata melalui duta wisata.
Duta wisata ini akan memberikan pemahaman soal seluk beluk pariwisata Batam kepada daerah dan negara. Saat ini Disbudpar sedang menggelar audisi untuk memilih Encik dan Puan Kota Batam 2019.
“Pendaftaran sudah kami buka sejak awal Maret sampai 31 Maret nanti. Kami harapkan banyak yang mendaftar, sehingga makin bagus nantinya,” terang Penanggung Jawab Pemilihan Encik dan Puan Kota Batam 2019, Barbie Sandra, Sabtu (16/3).
Persyaratan:
Putra putri usia 17 – 24 tahun pada bulan Maret 2019.
Pendidikan terakhir minimal SMU/SMK atau sedang sekolah
di SMU/SMK;
Tinggi badan bagi peserta : putri minimal 160cm dan putra 165cm
Mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia,
menguasai bahasa asing menjadi nilai tambah;
Mengetahui potensi budaya, ekonomi kreatif dan pariwisata Batam
dan Provinsi Kepri;
Peserta sanggup menjalankan tugas menjadi Duta Wisata Kota Batam selama 2 (dua) tahun;
Waktu pendaftaran dibuka dari tanggal 1 s/d 31 Maret 2019;
Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Batam, dengan alamat: Gedung Nong Isa,
Lembaga Adat Melayu (LAM), Jl. Raja Isa No.21 Batam, Kota Batam. Tlp. (0778) 470530. Jam 08.00 s/d 16.00 Wib.
Info dapat menghubungi: Barbie 081212811988/ Sri 08117019817.
Formulir dan kelengkapan persyaratan dikumpulkan dalam 1 Map biru untuk Encik dan Map pink untuk Puan, diserahkan ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
Para peserta akan merebutkan uang tunai, trofi, dan sertifikat. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar Rp 5 juta; runner up, Rp 4 juta; juara ketiga, Rp 3 juta; dan pemenang favorit mendapatkan hadiah sebesar Rp 2 juta.
Sejauh ini sudah banyak peserta yang mendaftarkan diri. Event tahunan ini diharapkan bisa menjadi wadah belajar bagi anak-anak muda dan menjadi inspirasi untuk lainnya.
“Tentu mereka juga akan mendapat pengalaman berharga, dan bisa berkontribusi untuk pariwisata Batam,” imbuhnya. (jpc)
batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) terseret kasus yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy). Sebab, Romy ditangkap Bersama pejabat kantor wilayah Kemenag dan ruang kerja di Kemenag juga ikut disegel KPK. Menag Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan permohonan maaf.
Menag Lukman mengatakan, permintaan maaf itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan dua pejabatnya. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan dua pejabat kantor wilayah Kemenag sebagai tersangka pemberi suap jual beli jabatan kepada Rommy.
Kedua pejabat itu adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur,Haris Hasanuddin (HRS).
“Kemenag menyadari betul kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas peristiwa OTT KPK yang terjadi terhadap diri RMY, HRS, MFQ dan 3 orang lainnya,” ucap Lukman, Sabtu (16/3).
Itulah kenapa, Menag Lukman langsung menyampaikan permohonan maaf.
’’Kemenag menyampaikan pernyesalan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas terjadinya OTT yang melibatkan pejabat Kemenag terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Kemenag,” tambahnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, operasi tangkap tangan tersebut merupakan peristiwa hukum yang bersifat personal. Dia lantas mengakui kalau OTT menjadi cerminan masih adanya kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kemenag. Kelemahan itu menurutnya harus diidentifikasi.
“Peristiwa ini merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan persoalan kelembagaan. Akan kami lakukan perbaikan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang,” imbuh Lukman.
Kementerian Agama akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum maupun pidana atas dua pejabatnya kepada KPK. Lukman juga menegaskan kalau pihaknya siap memberikan dukungan dan akses seluas-luasnya terhadap kebutuhan data, informasi, dan bukti yang relevan.
’’Segala yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan oleh KPK,” tegas Lukman.
Kedua tersangka lain, yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, diduga sebagai pihak pemberi suap ke Rommy.
KPK menyebut Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Romy terkait posisi kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta kepada Rommy diduga terkait posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019.
“Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut,” pungkas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin (kiri) dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)
Kementerian Agama (Kemenag) akan memecat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kabupaten Gresik dan Kakanwil Jawa Timur yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Kedua pejabat tersebut ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.
Selain akan memecat, Menteri Agama, Lukman Hakim menegaskan tak akan memberi bantuan hukum kepada kedua pejabat tersebut.
“Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat OTT KPK dan tidak akan memberi bantuan hukum apapun,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di kantornya, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).
Diketahui dua pejabat Kemenag yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Mereka diduga sebagai pihak yang memberi suap kepada Ketum PPP yang juga anggota DPR RI Romahurmuziy (Romy).
Dia menambahkan, akan adanya peristiwa ini Kemenag menjadikan sebuah pembelajaran sekaligus peringatan keras bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Sebab, peristiwa ini akan jadi dasar untuk meningkatkan langkah pencegahan untuk perbaikan sistem dan manajemen kepegawaian.
“Untuk itu Kementerian Agama berkomitmen untuk membangun kolaborasi bersama KPK sebagai langkah preventif agar tak terulang lagi di masa yang akan datang,” tuturnya.
Terkait dukungan dalam menegakan hukum, Lukman menyatakan akan memberikan dukungan dan akses seluas-luasnya dengan memberikan berbagai data, informasi, dan bukti yang relevan dan diperlukan KPK.
Selain itu, Kemenag juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan tata kelola pemerintahan di Kementerian Agama agar benar-benar bisa mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dia juga mengingatkan ASN Kemenag untuk menjaga integritas pribadi dan institusi dengan menolak setiap pengaruh yang dapat menjerumuskan diri dan institusi ke dalam praktik KKN. Lukman juga meminta ASN Kemenag untuk tetap bekerja dengan baik dalam memberi pelayanan kepada semua umat beragama.
“Menegakkan etika, disiplin, dan aturan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk dalam penjatuhan sanksi dan hukuman disiplin,” pungkasnya.
Sebelumnya, dua pejabat Kemenag ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memberi suap kepada Romahurmuziy. Keduanya diduga memberi suap sebesar Rp 300 juta kepada Romahurmuziy.
Romahurmuziy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpc)
Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) (HENDRA EKA/JAWA POS)
batampos.co.id – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy) memilih mundur setelah kena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Jumat (15/3). Partai tersebut langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Ketua Dewan Pertimbangan PPP Suharso Manoarfa ditunjuk menjadi pengganti Rommy.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Rommy dari jabatan ketua umum.
“Jadi ini ada surat pengunduran diri, dan saya baru baca pengunduran dirinya. Dia mundur dari jam 15.00 WIB,” ujar Arsul di DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3).
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan, datangnya surat tersebut membuat keputusan partai bernuansa hijau itu resmi memberhentikan Rommy secara tetap dari jabatan ketua umum PPP. Hal itu berdasarkan AD/ART PPP yang menegaskan tidak boleh ada kader tersangkut masalah korupsi atau narkoba.
“Maka, keputusan rapat untuk memberhentikan Bapak Muhammad Romahurmuziy. Ini adalah pertimbangan dati para majelis,” katanya.
Untuk menjaga PPP terus berjalan dan tidak ada kekosongan jabatan ketua umum, maka ditunjuk pelaksana tugas. Dia adalah Ketua Dewan Pertimbangan PPP Suharso Manoarfa.
“Atas ketentuan tersebut, majelis syariah mengusulan dan meminta bapak Suharso Manoarfa untuk menjadi Plt ketua umum. Dalam rangka menyelamatkan partai,” katanya.
Selanjutnya, keputusan Suharso Manoarfa menjadi Plt Ketua Umum PPP akan dibawa dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) dalam waktu dekat. Tujuannya, untuk dilakukan pengukuhan.
“Mukernas akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Informasi akan segara diberitahukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya resmi menetapkan Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy sebagai tersangka. Dia tersandung perkara dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019. Rommy ditetapkan sebagai penerima suap.
Selain Rommy, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Yakni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dalam perkara yang sama. Mereka diduga sebagai pemberi suap.
Dalam perkara suap ini, KPK menduga Rommy bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. (jpc)
batampos.co.id – Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga terlibat dugaan kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.
“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara. Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan kepada Kemenag tahun 2018-2019,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (16/3).
Selain Ketum PPP Romahurmuziy (RMY), dua orang lainnya yang menjadi tersangka yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur, Haris Hasanuddin.
“Dalam perkara ini diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemang yaitu kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” sambung Syarif.
Terkait OTT ini, tim KPK mengamankan uang total Rp 156.758.000 dari sejumlah orang yang diamankan. Rommy ditangkap bersama lima orang lainnya pada Jumat (15/3) kemarin. Setelah itu Rommy langsung dibawa ke Jakarta untuk kembali diperiksa di gedung KPK.
Rommy keluar dari gedung KPK sekitar pukul 11.45 WIB. Kemudian ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung KPK (K4). Saat itu Rommy membagikan suratnya kepada wartawan.
Rommy dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berikut isi lengkap surat Rommy:
Surat Terbuka untuk Indonesia
Jakarta 16/3/2019
1. Saya ingin memulai dengan pepatah arab: musibah yang menimpa suatu kaum akan menjadi manfaat dan faidah untuk ke kaum yang lain.
2. Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan. Bahkan firasatpun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobi hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka.
3. Dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan bahkan bulan, sebagaimana disampaikan penyelidik, maka inilah risiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalisme-religius yang moderat.
4. Kejadian ini juga menunjukkan inilah risiko dan sulitnya menjadi salah satu public figure yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah.
5. Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Inilah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mohon doanya.
6. Kepada warga PPP di seluruh pelosok tanah air, rekan-rekan pengurus DPD, DPW, DPC, PAC, dan ranting:
Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh persepsi dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak ini. Jangan kendurkan perjuangan karena waktu menuju pemilu hanya tinggal hitungan hari. Saya sudah keliling nusantara dan meyakini PPP lebih dan mampu untuk melewati ambang batas parlemen. Saya akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi setelah bermusyawarah dengan rekan-rekan fungsionalis DPP dan DPW dalam keterbatasan komunikasi yang saya miliki saat ini.
7. Kepada kakak adik keluarga besar, terkhusus istri dan anakku tercinta, ayah mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kesedihan, kerepotan, dan perasaan yang kalian terima. Dengan seluruh perasaan ayah yang masih tersisa saat ini, dengan segala ketulusan, ayah mohon keyakinan kalian bahwa apa yang sesungguhnya terjadi tidaklah seperti yang tampak di media. Ikhlaskanlah takdir yang menimpa ayah sebagai pemimpin saat ini.
Anakku, permataku, dan pembuat senyumku, engkau harus tetap belajar yang rajin karena UN sudah dekat, tak usah kau pedulikan apa kata orang jika mereka membullymu, karena inilah risiko menjadi pemimpin politik seperti yang selalu ayah bilang. Ayah mendoakan semoga engkau tetap menjadi yang terbaik seperti biasanya di sekolahmu. Peluk cium ayahmu dari jauh yang selau mencitaimu.
Isrtiku, belahan nyawaku, engkaulah kekuatanku, aku yakin kita akan terus saling menguatkan, menghadapi badai ini agar cepat berlalu. Aku merasakan begitu besarnya cinta dan kesungguhan serta pengorbanan mendampingiku. Terima kasih untuk terus mempercayaiku, karenanya izinkan aku untuk terus mencintaimu. Titip ciuman untuk anak kita setiap hari.(*)
batampos.co.id – Batam masih menjadi surga bagi para pencari kerja (pencaker). Seperti terlihat pada Jumat (15/3), ada ratusan pencaker memadati Community Center (CC) Batamindo Industrial Park, Mukakuning.
