Akhir pekan itu, ratusan gamers se Kepri pun ‘tumpah’ di Mall Botania 2, Batamcentre. Mereka saling “kill”. Begitulah suasana di salah satu map atau arena tanding Players Unknowns Battle Grounds (PUBG) mobile yang diselenggarakan oleh creative event OneJunceng akhir. Penonton pun riuh. Terbawa suasana saat squad atau tim jagoan mereka tampil live di channel youtube di layar kaca LED.
Tak kalah seru juga, aksi player di meja tandingnya. Lengkap dengan peralatan “perang” yaitu cas-an dan power bank sebagai penyambung ‘nyawa’ si smartphone, serta bedak yang dipakai untuk pelicin jari di layar HP nya. Dari sekian squad yang berlaga di tiga map hingga babak penyisihan, tim dari LolylyPOP dan Frank JR berhasil meraih Kings Map of Erangel dan Better Luck Next Time.
Sementara Kings Map of Miramar diraih Shadow Of Death dan Better Luck Next Time oleh Lolylypop.
Kemudian Kings Map of Sanhok oleh Saviour dan Better Luck Next Time oleh Lolylypop.
Para penghobi olahraga digital alias eSport ini, memperebutkan total hadiah hingga puluhan juta rupiah. Squad Lolylypop lah yang menguasai tiga map tersebut.
Promotion Event OneJunceng, Icank menyebut, kegiatan ini sengaja digelar mengingat saat ini eSport sudah diakui sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event resmi baik skala lokal, nasional hingga internasional.
Hal ini terlihat dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari luar negeri, Thailand dan Singapura dan beberapa daerah di Indonesia seperti Kepri, Medan, Palembang dan daerah lainnya.
“Player tidak saja didominasi muda-mudi tapi ada juga yang berusia diatas 35 tahun dan tergabung dalam beberapa squad,” ulas Icank dalam rilisnya usai kegiatan.
Tujuan pihaknya menyukseskan event ini diantaranya menyalurkan hobi para gamers serta menjaring bibit-bibit gamers di Kepri, khususnya Batam. “Kita berusaha merubah stigma negatif bermain game ini dengan kegiatan positif. Karena mereka (Gamers) ini adalah atlit eSport yang tak tutup kemungkinan bisa mewakili Kepri khususnya Batam diajang Asian Games mendatang,” harapnya.
Icank menyebut, eSport banyak manfaatnya semisal melatih kekompakan dan kerjasama tim. Selain itu, ini juga bisa jadi profesi karena banyak juga gamers yang tiap bulan berpenghasilan hingga puluhan juta dari channel youtube mereka. “Untuk itu, tunggu event kita selanjutnya,” tutup Icank. Acara terselenggara berkat kerjasama dengan First Media, sponsor jaringan internet dan media partner lainnya.
Sejumlah peserta pun mengakui, kegiatan ini sangat positif dan berharap bisa digelar secara rutin. “OneJunceng Tournament PUBG ini even bagus dan keren. Squad yang ikut pun banyak dan mayoritas professional. Kalau sering diadakan pasti lebih bagus,” ucap Ivon, salah satu player.
Diramaikan Cosplayer
Selain event game untuk pertama kalinya, lokasi atrium Mall MB2 Batamcentre dua hari itu benar-benar “disulap” jadi arena perang dengan latar mural serta penampilan cosplayer dari berbagai komunitas. Selain lomba kostum cosplayer, pengunjung juga terhibur dengan penampilan DJ Odieng.
Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disparbud) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan, eSport ini adalah salah satu produk kreatif Badan Ekonomi Kreatif (BEF) dari 16 bidang lainnya. Ardi menyebut, produk ekonomi kreatif itu harusnya menghasilkan atau menjadi nilai uang. “Untuk itu kita mendorong anak-anak millenial memanfaatkan ini,” ujar Ardi.
Ardi yakin, ke depan eSport akan menjadi pilihan profesi terutama untuk millenial Batam. Pihaknya mendorong, agar masyarakat bisa memanfaatkan perkembangan zaman dengan Informasi Teknologi (IT) kini.
“Ini (eSport) sangat kita dukung dan menjadi tugas pokok dan perhatian kita,” tegas mantan Kabag Humas Pemko Batam yang membuka dan menutup event OneJunceng. (*)
Eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/19). . FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
batampos.co.id – Pengakuan mengejutkan eks Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz memantik perhatian banyak pihak. Sebagai institusi yang menaungi, Polri bersikap hati-hati. Mereka sudah meminta Polda Jawa Barat untuk membuka kebenaran informasi terkait keterangan yang disampaikan oleh Sulman di Jakarta. Mekanisme internal melalui Propam Polda Jawa Barat ditempuh untuk menindak-lanjuti keterangan Sulman.
Kemarin, sehari setelah memberi pernyataan di Jakarta, AKP Sulman mencabut pernyataannya yang menyebutkan bahwa dirinya dan kapolsek-kapolsek lain di Garut mendapat perintah dari Kapolres Garut menggalang dukungan untuk calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Sulman mencabut pernyataannya ini di Markas Polda Jawa Barat di Bandung.
Sulman mengaku mengeluarkan pernyataan karena masih emosi usai dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
“Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya waktu itu emosi, saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek,” ujar Sulman, Senin (1/4).
Sulman mengaku telah melakukan kesalahan terkait netralitas Polri di kancah perpolitikan tahun ini. “Saya sudah melakukan suatu kesalahan, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini,” kata Sulman.
Meski sudah mengaku salah dan menarik pernyataannya, Propam Polda Jawa Barat tidak menghentikan pemeriksaan yang sudah mereka mulai.
”Kami masih dalami. Di situ (Polda Jawa Barat) juga kami sampaikan, kami masih dalami,” ungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ketika diwawancarai Jawa Pos (grup Batam Pos) Senin (1/4) malam. Menurut dia, setiap tindakan yang dilakukan personel Polri harus dipertanggungjawabkan.
”Dalam hal ini kami juga tentunya akan mengklarifikasi, meminta keterangan,” ungkap Trunoyudo.
Prosesnya sesuai dengan aturan maupun ketentuan yang ada, yakni lewat Propam Polda Jawa Barat. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Trunoyudo menjelaskan, Polri juga punya ketentuan internal yang mengikat.
”Terkait dengan masalah kode etik dan disiplin,” imbuhnya.
Itu yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh setiap personel Polri, tidak terkecuali Sulman. Sebab, sampai saat ini yang bersangkutan masih tercatat menduduki posisi Kanit I Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jawa Barat.
Namun demikian, Truno-yudo tidak menjawab secara terperinci ketika ditanya kapan pemeriksaan Sulman oleh Propam Polda Jawa Barat akan dilaksanakan.
Trunoyudo hanya memastikan instansinya bakal me-ngumumkan kepada publik jika proses tersebut sudah selesai.
”Untuk keterangannya seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti akan kami sampaikan perkembangannya,” katanya.
Terkait mutasi yang dianggap politis oleh Sulman, Truno-yudo menegaskan bahwa mutasi merupakan hal biasa di tubuh Polri.
Mengingat organisasi juga butuh penyegaran, sambung Trunoyudo, mutasi dilakukan bersamaan dengan mutasi perwira menengah lain yang bertugas di bawah koordinasi Polda Jawa Barat. Jabatan yang sekarang diduduki oleh yang bersangkutan juga sama levelnya dengan jabatan sebelumnya. Tidak berbeda sama sekali.
”Artinya eselon dan golongan yang sama,” ujarnya.
Selain itu, penempatan Sulman di Ditlantas Polda Jawa Barat juga menyesuaikan dengan latar belakang serta kompetensi.
”Karena yang bersangkutan background-nya, kompetensinya adalah orang lalu lintas,” beber Trunoyudo.
Lantas, apakah Sulman akan mendapat sanksi? Menurut dia, semua bergantung hasil pemeriksaan.
”Kalau belum ada hasil masa saya mau mendahului,” imbuhnya.
Di samping Sulman, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna juga diperiksa oleh Propam Polda Jawa Barat. Pemeriksaan itu dilaksanakan Minggu (31/3) malam.
”Materinya tentu klarifikasi. Apa yang diklarifikasi? Terkait dengan statement (Sulman),” jelasnya.
Melalui pemeriksaan tersebut, kapolres Garut menyampaikan bahwa yang dia sampaikan tidak sama dengan keterangan Sulman.
Menurut Trunoyudo, Kapolres Garut sudah menjelaskan secara terperinci perintah yang dikeluarkan kepada seluruh jajaran kapolsek di tempat dia bertugas.
”Melakukan pemetaan atau mapping,” tutur dia.
Tujuannya guna menekan potensi kerawanan sehingga tidak sampai pecah. Memang di antara arahan yang diberikan ada perintah melihat peta dukungan masyarakat kepada setiap kontestan pemilu.
Namun demikian, sama sekali tidak ada perintah Kapolres Garut untuk menggalang dukungan.
”Itu maksudnya supaya mereka jangan sampai berbenturan,” terang Trunoyudo.
Polri, sambung dia, tegas memegang teguh netralitas mereka dalam setiap pemilu. Undang-Undang Polri mengatur jelas. Belum lagi telegram terkait netralitas yang sudah dibuat dan disebar oleh Kapolri.
”Kami netral dan tidak melakukan politik praktis,” tegasnya.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Syafruddin menegaskan TNI, Polri, dan PNS harus netral. Dilarang terlibat poltik praktis dalam bentuk apapun.
Lebih lanjut, mantan Wakapolri itu enggan berkomentar banyak. Dia mengaku, belum seutuhnya tahu mengenai kasus isu netralitas yang menggoyang tubuh Korps Bhayangkara.
”Di era saya tidak ada kejadian semacam ini. Lebih lanjut tanya ke pimpinan Polri,” ujar Syafruddin saat ditemui pada rapat harian Dewan Masjid Indonesia, kemarin.
Lantas, apakah Kemen PAN RB akan membantu sebagai mediator? Syafruddin menye-rahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada Propam Polda Jabar.
”Di sana sudah ada jalur (hukum) sendiri. Polri ada propam, Irwasum dan TNI ada POM,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyampaikan, desas-desus adanya ketidaknetralan aparat sudah berjalan lama. Sebelum kasus di Polsek Pasirwangi, isu serupa juga banyak beredar di lini masa sosial media.
Kaka menilai, indikasi-indikasi tersebut harus disikapi dan dituntaskan secara serius. Jika tidak, isunya akan terus menjadi bola liar di masyarakat.
”Perlu segera diklarifikasi, sekaligus menindak tegas jika ada oknum penyelenggara negara yang dinilai tidak netral,” ujarnya, kemarin.
Oleh karena itu, kepada Bawaslu, pihaknya mendesak untuk melakukan pengawasan secara profesional terhadap potensi dan fakta ketidaknet-ralan aparatur negara dalam Pemilu 2019.
”Sentra Gakumdu, harus menghadirkan profil kinerja penegakan hukum pemilu yang adil dan kredibel, untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum,” imbuhnya.
Dia menuturkan, pemilu yang demokratis merupakan tuntutan agar demokrasi di sebuah negara tumbuh dan berkembang menuju negara demokrasi yang dewasa. Kuncinya, keinginan masya-rakat bisa secara jujur tersalurkan tanpa ada rekayasa dalam prosesnya.
“Maka ranah kompetisi dalam pemilu harus adil dan seimbang,” tuturnya. Dan aparat negara selaku komunitas yang memiliki akses sumberdaya negara harus berdiri di atas semua golongan. (far/han)
batampos.co.id – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam memasang penutup drainase di sekitaran Engku Putri.
Tidak adanya penutup drainase dikeluhkan warga karena membahayakan pejalan kaki. Apalagi di lokasi tersebut merupakan salah satu titik keramaian yang dikunjungi warga hingga wisatawan.
“Tim sudah turun melakukan pemasangan,” kata Kepala DBM SDA Kota Batam Yumasnur, Senin (1/4).
Di lokasi, tampak tiga orang petugas dari DBM SDA memasang penutup drainase dari beton pada empat titik. Sebelumnya, penutup drainase yang terpasang dari besi namun raib dan diduga dicuri.
“Dicuri, makanya kami pasang baru,” imbuhnya.
Selain di lokasi ini, Yumasnur mengatakan pihaknya juga sedang mendata titik lain yang mengalami persoalan yang sama. Ia berharap, setelah pemasangan ini agar masyarakat dapat menjaganya.
“Sekarang kita sedang fokus bangun infrastruktur, seperti jalan maupun pedestarian ini. Kami harap kita sama-sama menjaganya,” ajak dia.
Ia menyampaikan, hilangnya penutup drainase akan merugikan masyarakat umum apalagi pada titik tertentu seperti kawasan Engkuputri kerap didatangi turis lokal maupun mancanegara.
“Untuk itu, sama-sama kita menjagalah. Kalau masyarakat mendapati perihal yang mencurigakan, bisa laporkan ke kami,” ucapnya.
Tidak hanya di lokasi ini, sebelumnya DBM SDA sudah mengganti penutup drainase yang hilang di wilayah Nagoya. Sementara titik lain pihaknya sudah menurunkan tim untuk mendata penutup drainase yang sudah tidak ada baik karena rusak maupun hilang.
“Kami sedang melakukan pengecekan di lapangan,” pungkasnya. (*)
batampos.co.id – Seorang ibu rumah tangga berinisial Nj, 47 asal Batam menjadi korban pemerasan dari selingkuhannya, Yohanes Handoko alias Chun, 46.
Saat ini, pria asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur itu sudah diamankan oleh jajaran Polsek Nongsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kapolsek Nongsa Kompol Albert Sihite mengatakan, pemerasan ini bermula dari korban Nj berkenalan dengan Yohanes melalui media sosial Facebook pada tahun 2015. Dari perkenalan itu, kemudian berlanjut hingga sering chatingan melalui aplikasi Facebook.
Menurut pengakuan dari Yohanes yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik Unit Reskrim polsek Nongsa, bahwa memang ada hubungan asmara diantara ia dengan korban. Dan selama ini menjalin hubungan gelap.
“Pelapor (korban Nj) sudah mempunyai suami dan Terlapor (Yohanes, red) juga sudah mempunyai keluarga yang tinggal di Jawa Timur. Sementara, Korban tinggalnya di Kota Batam,” ujar Albert.
Seiring dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu dan korban menjemput tersangka di Bandara Hang Nadim Batam dan Nj kemudian mencarikan hotel untuk tersangka di kawasan Nagoya. Dan menurut Nj, Yohanes sempat memberikannya air putih hingga tidak sadarkan diri.
Usai pertemuan tersebut, Yohanes mengirimkan foto-foto syur mereka berdua. Foto syur itu selanjutnya dijadikan tersangka untuk memeras korban. Jika tidak diberikan uang, Yohanes mengancam akan menyebarkan foto-foto syur itu ke media sosial.
Tidak tahan dengan ancaman tersebut, selanjutnya korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Nongsa. Dimana, pada saat itu Yohanes meminta uang sebesar Rp 380 juta. Karena tidak mempunyai uang, korban hanya mengirimkan uang sebesar Rp 1 juta dari dalam tabungannya melalui ATM kawasan Kabil, Nongsa.
“Dengan adanya komunikasi antara pelapor dengan terlapor ini, terus kemudian akhirnya dari tersangka melakukan upaya pemerasan dan sekaligus akan mengancam melalui media sosial untuk menyebarkan gambar-gambar syur dari mereka,” ujar Albert.
Dari adanya laporan itu, selanjutnya kami lakukan pengembangan dan mengamankan tersangka di kampung halamannya di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Usai diamankan, selanjutnya tersangka dibawa ke Batam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Tersangka kita kenakan Pasal 45 ayat (1) ke-3 undang-undang Ri nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 368 ayat (1) KUH Pidana dengan ancaman enam tahun penjara,” imbuhnya. (egi)
batampos.co.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi melantik Capt. Harpin sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Khusus (DPWK) Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA) Kepri & Asean beserta jajaran pengurus lainnya dengan jumlah 11 orang termasuk sebagai penasehat Capt. Ahmad Jauhari di Ballroom Hotel Ibis Styles Batam, Selasa (2/4).
Menhub dalam amanatnya menyatakan bahwa prospek kegiatan kemaritiman di Kepri dan khususnya perairan Selat Malaka dan Selat Singapura akan semakin padat seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan maupun global. Trafik lalu lintas kapal dengan sendirinya akan semakin meningkat pula. Maka faktor keselamatan bernavigasi di laut dan perairan strategis lainnya baik yang wajib pandu luar biasa atau perairan internasional membutuhkan jasa pemanduan akan semakin tinggi.
“INAMPA goes global with zero accident menjadi modal utama dalam berkilrah dan memberikan pelayanan bagi seluruh Perwira Pandu Maritime Indonesia yang berwadah di INAMPA,” katanya.
Peningkatan kapasitas dan disiplin kerja yang tinggi dan networking organisasi perlu terus dikembangkan untuk mendukung profesionalisme sebagai tuntutan dunia usaha maritim secara khusus di era industri kemaritiman 4.0 dengan berbagai kecanggihan peralatan baik di kapal, pelabuhan, dan perangkat kerja lainnya.
“Saya berharap dengan terbentuknya DPWK ini akan semakin meningkatkan peran dan kontribusi INAMPA sebagai mitra pemerintah dalam keselamatan maritime secara khusis di Kepri dan daerah kawasan regional,” ucap Budi.
Usai pelantikan, Menko Bidang Kemaritiman membuka resmi seminar nasional tentang pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dalam seminar itu menyebutkan bahwa tuntutan akan keselamatan bernavigasi di laut akan terus meningkat. Kerjasama antar negara khususnya Litoral States dalam hal ini Indonesia, Malaysia, dan Singapura perlu terus ditingkatkan. Peran INAMPA sebagai wadah resmi perwira pandu maritim Indonesia bersama stakeholder kemaritiman baik di Kepri dan daerah kawasan harus disinergikan sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada pengguna jasa baik di dalam maupun luar negeri.
Pelantikan dan seminar nasional ini dihadiri lebih dari 250 peserta dari seluruh Indonesia, masyarakat maritim Provinsi Kepri, undangan dari negara tetangga dengan pembicara Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kepala Staf Armada I TNI AL, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun serta Presiden INAMPA Pasoroan Herman Harianja. (rng)
Debat calon presiden (capres) kurang menarik. Menurut saya.
Penampilan Joko Widodo dan Prabowo Subianto keren. Dua putra terbaik bangsa ini menunjukkan performa yang luar biasa. Sudah pasti, kritikan bukan saya alamatkan kepada mereka.
Lagi-lagi saya dibuat jengkel dengan sistem debat yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasca-debat pertama, saya juga sempat menulis kritikan untuk penyelenggara pemilu.
Sistem debat yang membatasi para kontestan untuk mengeluarkan argumen sangat tidak menarik. Banyak pendapat yang disampaikan kedua calon, terpotong saat hendak mendekati klimaks.
Saat menuju poin permasalahan, langsung dipotong moderator Retno Pinasti maupun Zulfikar Naghi. Akhirnya, keseruan debat pun hilang. Hanya sepenggal yang saya dapat. Saya pun menjadi yakin bahwa pilihan untuk tidur di rumah pada 17 April adalah pilihan yang tepat.
Esensi debat tidak terlihat. Hilang oleh waktu. Padahal debat menjadi salah satu momen bagi calon pemilih untuk lebih mengenal visi-misi dan kemampuan calonnya.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Artinya, Jokowi dan Prabowo berhak beradu argumen sampai tuntas.
Masyarakat Indonesia juga punya hak untuk mendapat sajian debat calon pemimpin kita yang berkualitas. Saya pikir, mau dibuat debat selama 6 sampai 7 jam tidak ada masalah. Justru makin baik. Lebih bermutu.
Mungkin sudah banyak yang memberikan masukkan kepada KPU. Sejak awal debat. Namun realisasinya nol. Polanya sama saja. Sistemnya itu-itu saja. Pakai sesi, dibatasi waktu, tidak ada kebebasan berekspresi.
Ini yang menurut saya agak rawan. Waswas angka golput makin tinggi. Anggaran besar yang digelontorkan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi terhambur begitu saja. Sangat sia-sia.
Masih ada debat terakhir yang rencananya digelar 13 April. Kita berharap durasinya makin panjang. Biarkan kedua calon adu argumen. Saling serang satu sama lain. Pamer gagasan dan program.
Toh, apa yang diperdebatkan nantinya untuk kepentingan masyarakat. Demi bangsa dan negara. Sehingga, masyarakat mendapat tontonan cerdas nan berkualitas. Sayang jika momen seperti ini terlewatkan.
Biarkan saja kedua pasangan saling menjatuhkan. “Gontok-gontokkan”. Saling lempar pertanyaan, saling menanggapi. Mau bawa laptop atau contekkan biarkan saja. Ini debat bebas. Demi pemimpin yang berkualitas.
Semoga, KPU dapat mendengarkan aspirasi ini. Kita beri tontonan terbaik sebelum hari pencoblosan. Sebagai pengobat rindu akan pemimpin yang berkualitas.
Jangan sampai antiklimaks. Di saat para kandidat sudah menunjukkan performa terbaik, malah tersandera oleh aturan debat yang menurut saya agak aneh.
Toh, tidak usah khawatir ada yang dipermalukan. Ingat lho, mereka putra-putra terbaik bangsa. Bukan orang biasa. Jadi akan sangat lucu jika ada kekhawatiran saling mempermalukan.
Ayolah, kasih tontonan terbaik. Sajikan debat bebas. Insya Allah hasilnya akan berkualitas. (*)
batampos.co.id – Sebelumnya disebut-sebut harga tiket pesawat terbang akan turun di awal April. Namun kenyatannya, tidak ada penurunan harga tiket. Dari pantauan Batam Pos dilaman penjualan tiket online, harga tiket Batam menuju Jakarta (Soekarno Hatta) Rp 990ribu, Batam ke Jakarta (Halim Perdakusuma) Rp 1,3juta, Batam ke Pontianak Rp 1,3 juta, Batam ke Padang Rp 752ribu, Batam ke Medan Rp 1,24juta dan Batam ke Surabaya Rp 1,4juta.
Tak adanya penurunan harga tiket ini, diamini oleh Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, Suwarso. “Saya sudah cek, belum ada perubahan (penurunan harga tiket),” katanya, Senin (1/4/2019).
Ia berharapa penurunan tiket pesawat ini dapat direalisasikan secapatnya. Karena dampaknya sangat terasa di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim. Tenan-tenan di Hang Nadim makin sering mengeluhkan sepinya penumpang, akibat harga tiket yang melambung.
“Baik tenan kami di lantai satu dan dua, sopir taksi, semuanya mengeluhkan sepinya penumpang,” ucapnya.
Suwarso mengaku tidak dapat berbuat banyak, karena pendapatan Bandara Internasional Hang Nadim juga menurun akibat sepinya penumpang. Tahun lalu, saat peak season penumpang di Hang Nadim rata-rata 7.100 orang yang berangkat. Namun tahun ini, disaat peak season penumpang di Hang Nadim paling tinggi tercatat hanya 6.124 orang.
Hang Nadim kehilangan 1ribu penumpang setiap harinya.
“Coba kita ambil setengahnya saja, dikurangi penumpang yang transit serta anak-anak. 500 orang dikali PSC (Passanger Service Charger) Rp 60ribu, hasilnya sekitar Rp 30juta. Segitulah (Hang Nadim kehilangan pendapatan). Saya harapa, bil ada penurunan, sebaiknya direalisasikan. Agar dapat mendongkrak jumlah penumpang,” ungkapnya.
Ia mengatakan pembatalan penerbangan di Hang Nadim seharinya mulai dari 9 hingga 12 pesawat. Dan itu terjadi sejak awal tahun hingga kini .
Terkait aturan baru mengenai ambang batas atas dan bawah. Suwarso mengaku belum mendapatkan surat resminya dari Kementerian Perhubungan.
“Biasanya ada, tapi hingga kini belum ada. Sosialisai juga,” ucapnya.
Sementara itu Distrik Manager Lion Air Area Batam, M Zaini Bire mengaku masih belum ada penurunan tiket. Ia mengatakan saat ini tarif Lion Air rute Batam, tidak lagi berada diambang batas atas.
“Kami ditengah-tengah. Contohnya ke Jakarta, sebelumnya Rp 1,6 hingga Rp 1,8. Tapi kini kami buka diangka Rp900ribu hingga Rp 1jutaan,” ucapnya.
Ia beralasan harga tiket saat ini dipengaruhi dengan biaya operasional yang cukup tinggi. “Hingga kini belum ada (penurunan),” tuturnya singkat.
DPD RI, Haripinto mengaku sudah beberapa kali koordinasi dengan Kemenhub dan meminta keterangan dari maskapai milik BUMN. “Kami tidak bisa intervensi maskapai milik swasta. Jadi kami sudah meminta ke maskapai pelat merah agar menurunkan tarif. Kemarin sudah turun 20 persen, lalu setelah rapat beberapa waktu lalu. Kembali turun lagi sedikit,” ujarnya.
Ia mengerti maskapai membutuhkan biaya operasional, sehingga harus menaikan harga tiket.
“Naik boleh, tapi jangan setinggi ini. Saya tau mereka butuh keuntungan, agar bisa bertahan. Tapi pikirkan juga kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.
Haripinto mengaku akan memantau terus pergerakan harga tiket ini. Karena harga tiket ini sangat memiliki dampak besar terhadap dunia pariwisata Kepri. Padahal, dari tahun lalu hingga kini, Kepri sedang gencar-gencarnya mempromosikan pariwisatanya ke luar negeri dan daerah lainnya di Indonesia. (ska)
batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam tahun mencatat usia masuk sekolah baik tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) melebih daya tampung yang ada.
Sekretaris Disdik Batam, Andi Agung menyebutkan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) usai 5-7 tahun sebanyak 21 ribu anak, ditambah mereka yang duduk di bangku taman kanak-kanak sebanyak enam ribu anak.
“Jadi total yang siap masuk dan melanjutkan pendidikan ke SD itu ada 27 ribu anak,” kata dia, Senin (1/4).
Sedangkan jumlah anak yang tamat SD tahun ini berjumlah 23.438 siswa. Hal ini artinya terdapat sekitar empat ribu lebih siswa yang belum bisa tertampung.
Lanjutnya begitu juga dengan daya tampung SMP. Saat ini total siswa yang akan menyelesaikan pendidikan mereka di bangku SMP sebanyak 16.901 siswa.
“Ada sekitar lima ribu siswa yang tidak tertampung, jika melihat perbandingan jumlah siswa yang lulus tahun ini,” terangnya.
Andi mengakui permasalahan daya tampung menjadi kendala pertama dalam proses penerimaan siswa baru. Meskipun begitu, pihaknya sudah memikirkan solusi dari permasalahan ini. Dua hal yang dilakukan adalah menambah ruang kelas baru (RKB) dan membangun sekolah baru.
Tahun 2017 lalu Disdik membangun sedikitnya 60 RKB, tahun 2018 meningkat menjadi 94 RKB serta dua sekolah baru yaitu SMPN 56 dan 57 Batam. Selanjutnya tahun ini terdapat 45 RKB dan SMPN 59 di Kampung Bagan.
“Jadi ini merupakan upaya dalam mengantisipasi membludaknya PPDB nanti, khususnya di sekolah negeri. Ini dipersiapkan untuk menampung siswa baru,” ungkapnya.
Ia mengatakan setiap tahunnya pertumbuhan peserta didik naik sebanyak 20 persen. Sehingga setiap PPDB berlangsung selalu terjadi kekurangan daya tampung.
Solusi lain yang ditawarkan Disdik Batam adalah, bagi siswa yang tidak memenuhi syarat untuk diterima di sekolah negeri bisa melanjutkan ke sekolah swasta. “Ini alternatif lainnya. Kalau semua masuk ke negeri sudah pasti tidak bisa tertampung. Masih ada sekolah swasta,” jelasnya.
Andi menambahkan, saat ini masih terus berusaha agar seluruh anak bisa mendapatkan pendidikan. Jangan sampai karena mereka tidak diterima di negeri mereka memutuskan untuk bersekolah.
Untuk itu, sekolah dua shift hingga saat ini masih menjadi solusi. Siswa harus dibagi menjadi dua sesi yaitu pagi dan siang. “Kalau orangtua tidak keberatan. Kalau hanya satu sesi bisa banyak siswa tak tertampung,” terangnya.
Untuk jumlah sekolah dasar negeri (SDN) rata-rata hampir di seluruh kecamatan ada. Namun ada beberapa yang sekolah yang terletak diperbatasan seperti Batuampar dengan Lubukbaja. Sedangkan untuk SMPN saat ini terdapat 59 sekolah, dua diantaranya masih menumpang karena belum memiliki gedung sekolah.
PPDB mendatang masih akan memberlakukan sistem zonasi. Proses penerimaan siswa 90 persen zonasi termasuk siswa tidak mampu, lima persen akademik dan non akademik serta lima persen untuk siswa pindahan.
“Penerimaan berbasis online. Saat ini masih dipersiapkan aplikasinya,” imbuh Andi.
Lanjutnya, PPDB rencananya akan dibuka paling cepat Mei atau Juni mendatang. Saat ini sebagian sekolah swasta juga sudah membuka pendaftaran sekolah lebih dulu. Bahkan beberapa sekolah swasta ada yang sudah penuh.
“Mereka diperbolehkan membuka lebih dulu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik saat PPDB nanti berlangsung,” harapnya.
Sementara itu, sebelumnya, Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan meminta kepada orangtua untuk bijak saat mendaftarkan anaknya ke negeri.
Ia menyebutkan ada persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa diterima di sekolah negeri. Untuk yang SD harus berusia minimal tujuh tahun dan diprioritaskan yang tinggal di dekat sekolah. Sedangkan untuk SMPN harus melihat nilai siswa atau perangkingan.
“Jadi tidak semua diterima walaupun lokasi dekat dengan sekolah. Ada ketentuannya,” ungkapnya.
Tahun lalu karena tingginya minat ke negeri, Disdik menambah dua sekolah meskipun belum ada gedung. Hal ini terpaksa dilakukan karena banyak orangtua yang kecewa karena anaknya tidak masuk di negeri.
“Tahun kemarin ada SMPN 58 dan 59 Batam yang sekarang lagi dipersiapkan gedungnya. Mudah-mudahan akhir tahun ini selesai dan siswa tidak menumpang lagi,” ujarnya. (yui)
(ki-ka): Wakil Ketua Umum APINDO, Suryadi Sasmita,Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani,Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani,Ketua DPP APINDO kepri, Ir. Cahya,Sekretaris Umum APINDO, Eddy Hussy, Ketua Bidang Properti dan Ekonomi Kawasan, Sanny Iskandar memberikan keterangan di Swiss Bell Hotel, Senin (1/4/2019). Foto: batampos.co.id / Cecep Mulyana
batampos.co.id – Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) akan membuka Rapat Kerja Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-29 sekaligus pelantikan pengurus baru Apindo Kepri 2019-2024 di Swissbell Hotel, Harbour Bay, Batam, Selasa (1/4).
Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan tema dari rakerkonas kali ini adalah Meningkatkan Daya Saing Melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional.
“Rakerkonas merupakan pertemuan tahunan APINDO untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan perkembangan investasi,” katanya saat konferensi pers di Swissbell Hotel, Senin (1/4).
Menurut Hariyadi, pelaku usaha di berbagai sektor industri tengah memasuki era revolusi industri 4.0 sehingga dituntut melakukan penyesuaian sehingga tercapai sasaran efnsiensi bagi kepastian besaran biaya produksi yang menjadi tolak ukur dunia usaha dan industri.
“Penciptaan efisiensi biaya produksi dan hasil produksi yang berlipat dapat diupayakan melalui pengembangan dan penyegaran industri manufaktur Indonesia yang berbasis ekonomi digital dalam memasuki era Industri 4.0,” terang Hariyadi.
Di tempat yang sama, Ketua Apindo Kepri terpilih, Cahya mengatakan akan menjadikan kesempatan ini untuk menyampaikan persoalan yang menghambat investasi di Batam kepada JK yang akan datang bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
“Ini akan menjadi kesempatan untuk bertanya kepada Wapres mengenai status Batam. Dialog ini sangat potensial untuk kepentingan Batam,” ujarnya.
Cahya mengakui bahwa setelah pimpinan BP sebelumnya, Lukita Dinarsyah Tuwo, BP mulai stagnan kinerjanya.
“Kepri ini dilanda berbagai kepentingan. Dari Mustafa ke Hatanto, saat itu ekonomi sekian persen, terburuk kedua dari seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya.
Setelah itu, Hatanto diganti Lukita dan ekonomi tumbuh cukup signifikan hingga mencapai 4,5 persen.
“Kebijakan kontroversial dibenahi sehingga ekonomi meroket kembali,” ujarnya.
Kemudian, Lukita diganti. “Setelah itu saya merasakan ekonomi stagnan lagi. Apapun tak bisa jalan,” ungkapnya.
Ditambah lagi, sesaat menjelang pemilu. Banyak pengusaha lokal dan investor yang menunggu hasil pemilu presiden untuk mengetahui kebijakan yang akan diterapkan untuk pertumbuhan ekonomi.
“Wajar saja banyak tak berani ekspansi karena menunggu pilpres dan kejelasan status Batam. Yang masuk cuma plastik-plastik itu,” tegasnya. (leo)
batampos.co.id – Sebanyak 691 caleg akan bertarung memperebutkan 50 kursi di DPRD Batam dalam Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April nanti. Berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian konstituennya.
Sayang, tak sedikit caleg yang ternyata belum paham soal tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif sehingga janji-janji yang ditebar kepada calon pemilih cenderung menyesatkan. Mayoritas janji yang disampaikan justru merupakan wilayah kerja eksekutif atau pemerintah kota. Misalnya, menurunkan harga bahan pokok, menaikkan upah pekerja, penambahan sarana pendidikan, dan layanan kesehatan gratis.
Jhonson Fidoli Sibuea, calon anggota DPRD Batam dari Partai Demokrat, mengakui saat ini banyak caleg yang tidak paham mengenai lembaga DPRD. Bahkan fungsi dan wewenang DPRD terkadang tidak dimengerti. Ini yang membuat caleg saat bersosialisasi terkadang menyampaikan visi misi tidak sesuai dengan fungsi DPRD.
“Tak usah menyebut nama ya. Yang jelas setahu saya, itu juga banyak. Ada yang berjanji akan memperjuangkan sesuatu, padahal itu kewenangan dari eksekutif,” katanya.
Jhonson mengatakan, seharusnya menjadi caleg DPRD harus mengetahui fungsi DPRD. Yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, dengan ketiga fungsi tersebut, sangat memungkinkan seorang anggota dewan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat atau konstituennya.
Jhonson sendiri mengaku, jika kelak terpilih jadi wakil rakyat, ia akan berjuang melalui Komisi III. Pilihan ini, menurut dia, sejalan dengan pengalamannya sebagai seorang kontraktor.
Jika duduk di komisi yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan lingkungan tersebut, ia yakin akan semakin banyak hal yang bisa ia lakukan untuk masyarakat. Tentunya dengan usulan-usulan yang akan disampaikan kepada eksekutif maupun kepada pihak swasta.
“Jujur saja, seperti masalah air saat ini. Warga sangat menderita karena tidak lancarnya aliran air. Demikian dengan infrastruktur lainnya,” katanya.
Ia berharap akan masuk menjadi anggota badan anggaran DPRD. “Saya ingin mengawal anggaran yang benar-benar sangat mendesak untuk rakyat. Saya akan bersuara untuk itu,” tambahnya.
Menurutnya, dengan masuk di badan anggaran, maka akan memudahkannya untuk berdiskusi dengan anggota DPRD lainnya yang satu visi dan misi dengannya. Sebab selama melakukan sosialisasi, ia mengaku mendapat banyak sekali masukan dan keluhan dari masyarakat.
“Ketika bertemu dengan masyarakat banyak yang mengeluh. Dan saya ingin menyampaikan keluhan tersebut ke eksekutif,” ujarnya.
Hal yang berbeda disampaikan Caleg Perindo dari Dapil Lubukbaja dan Batam Kota, Fandy Iood. Ia mengaku tertarik menjadi anggota DPRD karena melihat banyaknya pengangguran di Batam. Investasi di Batam juga dinilai kurang maksimal. Menurut dia, penanaman modal yang masuk ke Batam selama ini lebih banyak karena limpahan dari negara tetangga.
“Saya 11 tahun jadi karyawan. Jadi yang saya lihat, bukan kegagalan SDM mengenai Batam. Potensi di Batam ini sangat luar biasa. Tapi Batam ini seolah-olah tidak bisa bersaing. Jadi pastinya ada something wrong di sini,” katanya.
Faktor lain yang mendorongnya adalah adanya oknum DPRD yang bekerja bukan untuk Batam secara keseluruhan tetapi lebih ke kepentingan oknum itu sendiri. Apabila ia terpilih nantinya, ia berharap akan duduk di komisi yang membidangi hukum. Tetapi sayang, ketika ditanya komisi yang membidangi hukum, Fandy sempat keliru.
“Kalau tak salah Komisi IV. Oh bukan ya, Komisi I ya,” katanya.
Ia mengaku hendak masuk ke Komisi I karena memang ingin memperjuangkan investasi dan ketenagakerjaan dari sisi hukumnya. Tetapi kemudian, ketika ditanya mengenai jumlah komisi DPRD Kota Batam, Fandy juga tidak bisa menjawab dengan tepat. Seharusnya ada empat komisi, tetapi ia menjawab enam komisi.
“Kalau sekarang ini ada 50 orang anggota dewan. Saat ini ada sampai Komisi VI,” katanya.
Sementara itu, caleg petahana dari Fraksi Gerindra Werton Panggabean mengatakan, untuk menjadi anggota DPRD memang harus mengerti mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan. Caleg harus mempelajari lembaga DPRD.
“Jadi ini supaya tidak salah memberikan janji-janji dan perjuangan kepada masyarakat,” katanya.
ilustrasi
Menurutnya, saat ini tidak sedikit caleg yang menyampaikan janji yang bukan menjadi tupoksi DPRD. “Itu pasti ada. Mungkin banyak. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sebagai caleg,” katanya.
Werton mengaku tetap maju menjadi caleg karena memang sudah mencintai politik. Termasuk untuk meneruskan perjuangan yang belum semuanya ia selesaikan.
Pada Pemilu 2019 ini, tak sedikit politikus muda lintas partai bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Batam. Mereka berebut menarik suara lewat janji-janji kepada calon konstituen.
Caleg muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eko Fitriandi, salah satunya. Ia menyebutkan, dunia perpolitikan baginya adalah hal baru. Ia mulai aktif gabung ke partai sejak 2018.
Pria kelahiran Tanjungpinang, 30 tahun lalu ini menyebutkan, ia dulunya bekerja sebagai penyuluh perikanan di Dinas Perikanan Provinsi Kepri. Minimnya perhatian pemerintah terhadap nelayan menjadi salah satu alasan kuat baginya untuk mencoba peruntungan di dunia politik.
“Dengan latar belakang ilmu kelautan dan perikanan di Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan (STP) Jakarta serta pengalaman di lapangan, saya ingin memperjuangkan nelayan,” katanya.
Diakuinya, saat ini minim aspirasi wakil rakyat di DPRD yang memihak nelayan. Padahal, potensi perikanan dan kelautan di Kepri sangat besar. Namun sangat disayangkan, sangat sedikit wakil rakyat yang menaruh perhatian pada potensi itu.
“Keberpihakan terhadap nelayan sangat minim,” ucapnya.
Selain itu, Eko melihat anggaran yang diperuntukkan nelayan baik itu dalam bentuk pembinaan dan bantuan pendanaan masih jauh dari kata cukup. Padahal, kata dia, bila itu dimanfaatkn tentu jadi potensi besar bagi perikanan Kepri.
Bukankah ini tugas eksekutif? Caleg PKS Dapil Kepri 5 ini mengakui banyak keluhan nelayan yang ia dengar selama turun ke konstituen. Mulai dari minimnya bantuan pemerintah untuk alat tangkap, pelantar yang tidak layak, serta konservasi karang dan bakau yang kurang. Begitu juga dengan keluhan minimnya listrik dan air bersih di beberapa pulau hinterland.
“Kondisi ini mereka rasakan bertahun-tahun,” ujarnya.
Ia menyebutkan, keberpihakan aspirasi ini, bukan cuma tugas eksekutif tapi juga legislatif.
“Saat duduk nanti, saya mau di Komisi II yang membawahi bidang perikanan dan UMKM,” ujarnya.
Demikian halnya Joni Angkadjaya. Caleg dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Caleg DPRD Batam dari daerah pemilihan Batam Kota dan Lubukbaja ini mengaku bersosialisasi dengan masyarakat bukan hal yang baru. Bahkan sebelum bergabung dengan partai politik, tepatnya sewaktu masih di Organisasi Barisan Muda Tionghoa Indonesia.
“Jadi kalau kampanye terbuka dari bulan Agustus 2018 lalu. Tapi kalau turun ke masyarakat sudah lama. Dan kita paham betul apa yang dibutuhkan masyarakat Batam umumnya,” kata Joni.
Ia mengakui selama turun ke konstituen, keluhan infrastuktur paling banyak disuarakan masyarakat. Baik itu dalam bentuk pembangunan sekolah baru maupun fasilitas kesehatan. Selain itu, ia melihat pelayanan rumah sakit sangat perlu diperbaiki, khususnya memanusiakan pasien.
“Sekolah, fasilitas kesehatan, serta buruknya pelayanan rumah sakit paling banyak kita dengar dari warga. Kita tahu wali kota sudah mengarah ke sana dan ini perlu didukung dan dimaksimalkan,” kata pria kelahiran Rokan Hilir 1985 itu.
Apa poin janji kampanyenya kepada para konstituen? Joni berjanji akan melanjutkan apa yang telah ia lakukan selama ini dalam keterwakilan di parlemen. Berjuang membantu orang banyak melalui fungsi anggaran di DPRD. Joni juga mengaku akan memprioritaskan keterbukaan informasi yang selama ini dianggap hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang.
“Banyak masyarakat kita yang menengah ke bawah nyaris tak tersentuh karena tidak meratanya keterbukaan informasi ini. Baik itu menyangkut pendidikan maupun kesehatan,” ucap Joni.
Jika dipercaya masyarakat menjadi wakil di DPRD Batam, ia ingin duduk di Komisi IV sesuai latar belakangnya yang aktif di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. (ian/cha/rng)
Promotion Event OneJunceng, Icank menyebut, kegiatan ini sengaja digelar mengingat saat ini eSport sudah diakui sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event resmi baik skala lokal, nasional hingga internasional.
