Jumat, 22 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11519

Persoalan Pangan Batam adalah Komoditi Holtikultura

Putut A
-
0
Persoalan Pangan Batam adalah Komoditi Holtikultura
ilustrasi

batampos.co.id – Walau bukan daerah penghasil, stok pangan di Batam disebutkan cukup hingga Idul Fitri mendatang. Hal ini bahkan sudah dibicarakan dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, belum lama ini.

“Soal stok tidak ada masalah, over stok hingga lebaran nanti,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kamis (21/3).

Hanya saja, Amsakar mengatakan walau kini stok aman produk holtikultura memang kerap mengalami persoalan. Hal ini karena komoditi ini cukup rentan akan keadaan alam. Dan ini tak hanya di Batam namun di seluruh Indonesia malah. Bahkan waktu ke Bandung kemarin, ada salah satu perwakilan daerah sampaikan karena banjir dan perlu mendatangkan komoditi tertentu dari daerah lain.

“Di Batam, persoalan lebih pada holtikultura, seperti cabe dan sayur sayuran,” ucapnya.

Pertemuan di Bandung merupakan rapat koordinasi Nasional yang membahas ketersediaan bahan pokok se Indonesia. Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan untuk menekan gejolak harga dan stok bahan pokok, Pemko Batam punya program khusus untuk sembako.

“Pertama saya sampaikan langsung stok di Batam tak ada masalah. Batam juga punya program Sembako Murah dan Bazar Sembako,” kata dia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam, Mardanis mengatakan, untuk holtikultura perlu keteraturan pola tanam. Hal ini ia ungkapkan saat bejibunnya bayam dan mengakibatkan para petani membuang hasil panen sebagian, belum lama ini.

Untuk diketahui keadaan ini membuat harga bayam anjlok, dan petani di Tembesi, Sagulung membuang bayam hasil pertaniannya.

Agar lebih teratur, para petani diarahkan untuk bergabung di koperasi.

“Koperasi ini supaya diatur, petani si A tanam komoditi tertentu, dan si B tanam yang lain. Kalau begini petani dapat untung dan masyarakat tak berat juga kan,” imbuhnya. (*)

Uang Pungli di SMPN 10 Batam Dikembalikan

Putut A
-
0
Uang Pungli di SMPN 10 Batam Dikembalikan
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menyerahkan uang hasil pu-ngutan liar (pungli) eks Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Batam Rahib kepada 476 wali murid, di gedung Kejari Batam, Kamis (21/3).

Pengembalian barang bukti hasil pungli terpidana Rahib cs yang berjumlah Rp 473.930.000 tersebut, diserah-kan langsung Kepala Kejaksaan (Kajari) Batam Dedie Tri Haryadi bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Hendri Arulan.

“Hari ini (kemarin, red) uang hasil putusan tipikor (tindak pidana korupsi) sebesar Rp 473 juta kita kembalikan kepada masing-masing wali murid,” ujar Dedie.

Dedie mengatakan, jumlah uang yang dikembalikan ke masing-masing wali murid bervariasi, mulai Rp 600 ribu hingga Rp 2 juta. Para terpidana memungut sejumlah uang tanpa ada perintah dari dinas terkait saat penerimaan murid baru tahun lalu.

“Kami ucapkan pada orang tua siswa karena berani mengungkap kasus ini. Jika tidak ada informasi dari wali murid, kasus ini tidak akan terungkap,” katanya.

Sedangkan Hendri Arulan mengatakan kelima terpidana tersebut telah menerima hukumannya. Ia pun berharap kejadian tersebut sebagai pelajaran, sehingga pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan datang kasus serupa tidak terulang lagi.

“Terimakasih juga pada Kejaksaan Negeri Batam hingga penetapan mereka sebagai terpidana. Pemko Batam sendiri tidak pernah menginstruksikan adanya pungutan seperti kejadian ini,” ungkapnya.

Seperti diketahui pungli di SMPN 10 Batam terjadi pada saat PPDB tahun lalu. Lima orang tersandung kasus itu, yaitu Kepala SMPN 10 Batam Rahib dan Wakil Kepala Sekolah Antonius Yudi Noviyanto, Ketua Komite SMPN 10 Baharuddin, seorang guru honorer bernama Ratu Rora Aishara, dan staf administrasi SMPN 10 Mismarita.

Rahip divonis 14 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (11/3) lalu. Sedangkan empat terdakwa lainnya, yakni Antonius Yudi Novianto, Baharudin, Ratu Rora Aishara, dan Mismarita, masing-masing divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara.

Ada Pungli PPDB, Laporkan Tim Saber!

Kepala Disdik Kota Batam Hendri Arulan mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah (kepsek) negeri di Batam agar pada PPDB tahun ini tak main-main, apalagi sampai berani melakukan praktik pungli atau jual beli kursi sekolah.

“Kami sudah mengumpulkan seluruh kepsek. Dari situ kami sampaikan bahwa sekarang ini PPDB itu dipantau semua pihak, baik masyarakat bahkan aparat penegak hukum seperti tim saber pungli. Sudah ada contohnya, yakni di SMPN 10 Seipanas, baik kepsek maupun empat lainnya seperti komite sudah ditahan dan diproses secara hukum,” ujar Hendri kemarin pagi.

Apalagi, lanjutnya, Pemko Batam sendiri tak akan mau ikut campur atau intervensi hukum apabila didapati kepsek negeri terbukti melakukan praktik pungli PPDB seperti kasus SMPN 10 Batam.

“Ikutilah ketentuan PPDB yang berlaku. PPDB sudah menggunakan sistem online yang mudah dipantau. Jadi jangan coba bermain pungli. Kalau nekat kepsek melakukan praktik pungli, itu jadi pertaruhan masa depan dan karienya sebagai ASN (aparatur sipil negara),” terangnya.

Hendri juga meminta kepada seluruh kepsek untuk berani mengatakan tidak ataupun menolak apabila ada oknum pejabat maupun oknum DPRD Batam yang memaksakan menitipkan anak untuk masuk sekolah negeri meski nilainya pas-pasan ataupun kuota sudah penuh.

“Ini yang jadi tantangan kepsek. Kalau sampai ada oknum pejabat ataupun oknum anggota DPRD Batam yang yang main titip di PPDB, laporkan ke Disdik Batam, kami akan tindaklanjuti bersama tim saber pungli,” tegasnya.

Disdik Batam sendiri sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) bersama tim saber pungli yang terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan, dimana poin kesepakatan tersebut intinya bersama-sama mengawasi proses PPDB agar berjalan lancar tanpa adanya unsur pungli.

“Apabila ada yang bermain, apakah dari internal sekolah atau dari luar, nanti tim saber pungli bergerak menindak dan memproses hukum,” terangnya.

Hendri menyampaikan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, PPDB hanya diberikan waktu seminggu saja, tapi tahun ini akan dibuka jauh-jauh hari PPDB sistem online.

“Ini untuk memudahkan pemetaan mana sekolah belum penuh kuotanya dan mana yang sudah penuh,” ujar Hendri.

Sekadar diketahui, daya tampung sekolah negeri di Batam sendiri hanya mampu menampung sebanyak 45 persen anak sekolah di Batam. Selebihnya berada di sekolah swasta. (une/gas)

Suara TKI di Malaysia Diperjualbelikan untuk Pemilu 2019

Putut A
-
0
Suara TKI di Malaysia Diperjualbelikan untuk Pemilu 2019

batampos.co.id – Masa pemungutan suara Pemilu 2019 masih 26 hari lagi. Namun, calo suara diduga mulai beroperasi dengan menawarkan jasa kepada sejumlah calon anggota legislatif (caleg) DPR. Salah satunya adalah tawaran suara tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia untuk mendongkrak perolehan suara dapil luar negeri yang masuk DKI 2 (Jakarta Pusat dan Selatan).

Founder Komunitas Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal, mengadukan dugaan adanya calo suara di Malaysia ke kantor Bawaslu, Rabu (20/3) malam. Mantan wakil menteri luar negeri itu langsung menemui Ketua Bawaslu Abhan. ’’Yang paling rawan adalah (coblosan) di Malaysia,’’ kata Dino.

Kerawanan disebabkan kondisi medan di pelosok Malaysia yang relatif susah dijangkau jika dibandingkan dengan wilayah di negara lain.

Khususnya para WNI yang tinggal di perkebunan dan kawasan industri.

Alhasil, para panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Malaysia harus berpikir lebih panjang.

Dino menambahkan, dari medan yang susah dijangkau itulah kecurangan-kecurangan rawan terjadi. Dia tidak yakin seluruh surat suara tersebut benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak memilih. Belum lagi ide untuk menempatkan kotak-kotak pemilihan di sebuah wilayah tertentu selama beberapa hari.

’’Sedangkan pengawas di Malaysia ini sangat kurang, padahal wilayah di Malaysia ini luas sekali dan banyak perkebunannya,’’ ucap Dino.

Nah, dari situlah kecurangan muncul. Dino mengakui telah menerima laporan dari beberapa caleg di DKI 2 soal potensi kecurangan tersebut. Menurut dia, ada calo suara yang menawarkan untuk memenangkan caleg saat coblosan di Malaysia. Syaratnya, membayar RM 15–50 (setara Rp 52.500 hingga Rp 175 ribu) per satu suara.

’’Ini kami kutip dari pengaduan caleg yang masuk,’’ tegas pria kelahiran Beograd, Yugoslavia, tersebut.

Dino menyatakan sudah membeberkan potensi kecurangan tersebut. Bawaslu merespons positif pengaduan itu.

’’Bawaslu sudah memastikan untuk segera melakukan double check. Juga memberikan guidance arahan yang jelas kepada pelaksana pemilu di sana,’’ jelasnya.

Dino juga akan mengajak para caleg terkait untuk melakukan survei di Malaysia. Namun, yang berangkat memang diseleksi secara serius. Mereka akan melalui tahap wawancara terlebih dahulu.

Pertanyaannya menyangkut isu-isu kesejahteraan para WNI di luar negeri. Misalnya, dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan keturunan para diaspora.

’’Kami sudah menghubungi 100 caleg. Ada yang ngotot ingin ikut. Ada pula yang sudah ragu begitu mengetahui pertanyaan yang diajukan,’’ ungkap Dino.

Sayang, laporan yang diajukan pada Rabu malam itu tidak diregistrasi ke Bawaslu. Dino menjelaskan, dirinya hanya memberikan penjelasan kepada ketua Bawaslu atas temuan tersebut. Ketika ditanya tentang kemungkinan memasukkan laporan, Dino belum berpikir sejauh itu.(bin/agm)

Selandia Baru Resmi Larang Peredaran Senjata Serbu

Putut A
-
0
Selandia Baru Resmi Larang Peredaran Senjata Serbu

batampos.co.id – Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern memenuhi janjinya. Yaitu, mengubah aturan kepemilikan senjata api di negaranya.

Kamis (21/3) kemarin, ibu satu anak itu memaparkan bahwa senjata serbu dan senjata semi otomatis bergaya militer (MSSA) dilarang. Kebijakan itu diambil setelah penembakan di dua masjid di Christchurch Jumat (15/3) lalu yang merenggut 50 nyawa dan melukai puluhan lainnya.

”Pada 15 Maret lalu sejarah kita berubah selamanya. Kini aturan hukum kita juga berubah,” ujarnya mengumumkan tentang larangan kepemilikan senjata serbu dan MSSA seperti dikutip Reuters.

Ardern mengungkapkan bahwa kebijakan itu dilakukan untuk membuat negaranya lebih aman. Aturan baru tersebut diterapkan mulai 11 April. Semua alat yang bisa mengubah senjata menjadi jenis MSSA juga dilarang. Pun demikian magasin berkapasitas besar.

Pemerintah akan memakai skema membeli kembali senjata yang dilarang itu dari penduduk. Diperkirakan butuh anggaran sebesar NZD 200 juta atau setara dengan Rp 1,9 triliun.

Berdasar aturan perundang-undangan yang lama, senjata semiotomatis masih diizinkan. Tapi, batasnya adalah senjata yang memiliki maksimal kapasitas 7 tembakan. Nah, senjata yang dipakai pelaku penembakan di Christchurch sudah dimodifikasi dengan menggunakan magasin berkapasitas besar sehingga bisa membantai dengan mudah.

Aturan yang baru nanti punya pengecualian. Para petani masih boleh memiliki senjata semi otomatis untuk mengontrol ladang mereka dari binatang. Pengecualian juga berlaku untuk petugas kesejahteraan hewan. Tentu, pengecualian itu disertai dengan pengawasan ketat.

”Saya sangat yakin bahwa mayoritas pemilik senjata di Selandia Baru akan memahami bahwa langkah ini diambil demi kepentingan nasional,” tegasnya. Setelah penembakan, banyak penduduk yang menyerahkan senjatanya dengan sukarela.

Diperkirakan ada 1,2–1,5 juta senjata di Selandia Baru. Sekitar 13.500 di antaranya adalah jenis MSSA. Mayoritas petani memiliki senjata jenis itu untuk memburu babi dan rusa. Klub menembak juga banyak dijumpai di negara berpenduduk sekitar 5 juta jiwa tersebut.

”Kebijakan ini bakal tidak disukai beberapa anggota kami. Tapi, kami yakin ini adalah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan,” tegas Miles Anderson, juru bicara organisasi Federated Farmers. National Party yang merupakan kubu oposisi juga mendukung keputusan pemerintah.(sha/c25/sof)

Menpora Disebut Terima Rp 1,5 Miliar

Putut A
-
0
Menpora Disebut Terima Rp 1,5 Miliar

batampos.co.id – Nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi kembali mencuat dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Hal itu terungkap dari keterangan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi yang menjadi saksi untuk terdakwa Ending Fuad Hamidy (Sekjen KONI), Kamis (21/3).

Keterangan Suradi terangkum dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam BAP itu terungkap adanya kode yang mengarah pada nama-nama penerima fee dana hibah untuk pengawasan dan pendampingan (wasping) KONI tahun 2018. Kode yang diungkap dalam BAP itu antara lain “M” dan “UL”. M menerima jatah Rp 1,5 miliar dan UL mendapat Rp 500 juta.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Titto Jaelani pun mengklarifikasi kode-kode itu ke Suradi yang notabene pernah diarahkan Ending Fuad untuk membuat alternatif pembiaya-an kegiatan hibah KONI sebesar Rp 17,9 miliar. Nah, saat klarifikasi itulah Suradi me-ngungkapkan bahwa kode M mengarah pada menteri dan UL adalah Miftahul Ulum, asisten pribadi Imam Nahrawi.

”Mungkin untuk menteri (Menpora Imam Nahrawi, red). Asumsi saya untuk Pak Menteri. Tapi saya tidak tahu sudah diberikan atau belum,” ungkap Suradi menjawab pertanyaan jaksa KPK terkait kode inisial M dalam catatan penerima fee dana hibah KONI.

Terkait munculnya nama tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan catatan berisi kode itu memang sempat disita dalam penyidikan suap dana hibah KONI.

Kala itu, pihaknya menetapkan Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana serta dua staf Kemenpora, Adhi Purno-mo dan Eko Triyanto sebagai tersangka penerima suap.

Dalam penyidikan terungkap bahwa ada komitmen fee yang dijanjikan pihak KONI untuk sejumlah pejabat di Kemenpora. Total komitmen fee dari dana hibah Rp 17,9 miliar itu adalah Rp 3,4 miliar. Pada saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan, KPK mengamankan sejumlah uang dari tangan Mulyana dan pengurus KONI yang diduga bagian dari komitmen fee tersebut.

”Tentu proses (kasus suap dana hibah KONI, red) ini masih berlanjut, nanti lebih lanjut bisa dilihat bagaimana fakta-fakta persidangan tersebut,” kata Febri saat dikonfirmasi.

Apakah uang Rp 1,5 miliar sudah diterima Imam Nahrawi? Febri belum bisa menjawab. Dia menyebut pertanyaan itu nanti akan terjawab dalam persidangan. ”Kita lihat di persidangan,” tuturnya.

Febri menambahkan, persidangan terdakwa Ending baru berjalan beberapa kali. Karena itu, dia meminta publik untuk mengawal proses persidangan dan mencermati keterangan para saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

”Apakah catatan (penerima fee) itu sudah terealisasikan atau masih sebagai catatan nanti dilihat di persidangan,” paparnya.

Sementara itu, belum ada tanggapan langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait hal ini. Semua pihak seolah tidak berani memberikan pernyataan ketika Jawa Pos (grup Batam Pos) mencoba konfirmasi, Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto mengalihkan panggilan tele-pon. Sedangkan nomor Ulum, asisten pribadi Imam Nahrawi yang turut disebut, juga tidak aktif.(tyo/feb)

Romy Mengeluh Insomnia

Putut A
-
0
Romy Mengeluh Insomnia

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendapat “hambatan” dalam menangani dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Itu setelah tersangka Ro­mahurmuziy alias Romy men­dadak mengeluh sakit saat hendak diperiksa tim penyidik, Kamis (21/3). Pemeriksaan perdana itu pun akhirnya gagal dan dijadwalkan ulang pada hari ini, Jumat (22/3).

Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sejatinya diperiksa sebagai tersangka kemarin. Dua tersangka lain yang ditahan KPK, Haris Hasanuddin dan M. Muafaq Wirahadi juga diagendakan dalam pemeriksaan untuk kasus yang sama.

Namun, beda dengan Romy, Haris dan Muafaq hadir dalam pemeriksaan penyidik.

Hingga siang, Romy yang dijadwalkan diperiksa penyidik pukul 10.00 tak kunjung muncul.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, politisi yang menjabat anggota DPR Komisi XI itu mengeluhkan sakit ketika hendak dibawa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK di Gedung Penunjang K4 menuju ruang pemeriksaan.

Atas keluhan itu, KPK pun memanggil dokter untuk mengecek kondisi Romy yang sebenarnya. Menariknya, dari pengecekan yang selesai sore hari itu ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Romy dalam kondisi normal alias masih sehat. Dokter menyatakan indikator kesehatan cucu eks Menteri Agama Wahib Wahab itu masih dalam angka wajar.

”Tersangka mengeluhkan sulit tidur dalam beberapa hari ini,” jelas Febri, Kamis (21/3).

Meski diketahui bahwa Romy hanya mengeluh insomnia, KPK tetap tidak melakukan pemeriksan terhadap Romy. Tim penyidik memberi kesempatan Romy untuk beristirahat dan meminum obat yang disarankan dokter.

”Semoga besok pagi (hari ini, red) tersangka (Romy) membaik,” imbuh Febri.

Alasan Romy yang mengeluh sakit saat hendak diperiksa tim penyidik mengingatkan pada sosok mantan Ketum Partai Golkar Setnov.

Pada 2017 lalu, Setnov yang akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) beberapa kali beralasan sakit ketika penyidik menjadwalkan pemeriksaan.

Lantas apakah alasan Romy sakit hanya untuk menghindari pemeriksaan penyidik? Febri tidak mau berandai-andai. Namun, keluhan insomnia memang biasanya kerap menyerang para tersangka yang baru ditahan di rutan. Pun, KPK masih memaklumi alasan Romy yang absen dalam pemeriksaan karena keluhan sulit tidur tersebut.

”Biasanya keluhan tersebut (insomnia) terjadi kalau seseorang pindah atau berada di kondisi yang baru,” terang mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.
Terkait dengan pokok perkara, Febri menerangkan pihaknya kemarin mulai memeriksa para tersangka dan saksi untuk pendalaman penyidikan. Khusus untuk dua tersangka, penyidik kemarin mengambil sampel suara untuk bahan penyidikan. Contoh suara itu akan digunakan sebagai dasar pendalaman bukti percakapan yang diduga dilakukan para tersangka.

Sementara untuk pemeriksaan saksi dilakukan di Mapolda Jawa Timur. Total ada 12 orang saksi yang dipe-riksa KPK. Mereka terdiri dari unsur panitia seleksi jabatan di lingkungan kantor wilayah (kanwil) Kemenag di Jawa Timur. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami sejauh mana prosedur seleksi kepala kanwil kemenag.(tyo)

Sekolah Lapang Nelayan untuk Kehidupan Nelayan Lebih Baik

Putut A
-
0
Sekolah Lapang Nelayan untuk Kehidupan Nelayan Lebih Baik

batampos.co.id – Sekolah Lapang Nelayan (SLN) memberikan peluang kehidupan lebih baik untuk nelayan. Selain itu, SLN dinilai juga untuk menjaga keselamatan nelayan dari segala ancaman marabahaya yang berhubungan dengan cuaca.

SLN ini, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG,Nelly Florida Riama sebagai pusat sarana pembelajaran.

“Ke depan, nelayan itu tidak mencari ikan. Tapi menangkap ikan,” katanya, Jumat (21/3/2019).

Fenomena yang sering terjadi, nelayan ke laut untuk mencari ikan. Nelayan membutuhkan biaya operasional yang banyak, untuk mencari dan menangkap ikan. Tapi dengan ada SLN, nelayan sudah mengetahui lokasi dan tempat berkumpulnya ikan.

“Sehingga ini dapat membantu dan memudahkan nelayan yang ada di Batam,” ujarnya.

Nelly mengatakan pembacaan daerah tangkapan ikan ini, bisa dilakukan dengan melihat data-data dikeluarkan BMKG. Pembacaan itu mulai dari suhu laut, gelombang dan beberapa item lainnya.

“Suhu laut menentukan banyak atau tidak plankton di daerah itu. Apabila plankton banyak berkumpul, tentunya memancing ikan ke sana,” tuturnya.

Materi di SLN ini tidak hanya disampaikan oleh BMKG, tapi juga dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Data disajikan BMKG, nantinya dijelaskan pihak perikanan dan kelautan, untuk menentukan daerah tangkapan ikan.

“Jadi ini koordinasi BMKG dengan instansi terkait lainnya,” ucapnya.

Penyampaian data BMKG ini, kata Nelly akan diberikan secara real time. Sehingga, kelompok nelayan dapat memantau melalui ponsel pintarnya.

Selain data daerah tangkapan ikan. BMKG juga menyajikan data terkait cuaca atau kondisi laut terkini. Penyajian data yang selalu diupdate setiap waktunya, dapat membantu menghindarkan nelayan dari marabahaya.

“Misalnya ada badai atau gelombang tinggi, masyarakat bisa melihatnya di laman BMKG atau aplikasi info BMKG. Tentunya, masyarakat yang ingin melaut. Bisa mengurungkan niat mereka, hingga menungg badai mereda atau gelombannya turun,” tutur Nelly.

Pendidikan membaca sajian data BMKG ini, dinilai sangat penting.

“Intinya, kami ingin menysejaterakan nelayan,” ucap Nelly.

SLN periode ini, diikuti sebanyak 25 orang penyuluh perikanan. Nantinya para penyuluh ini akan menyebarkan informasi dan pengetahuan yang didapatnya selama SLN.

“Semoga dengan SLN ini, masyarakat dapat memahami fenomena cuaca. Sehingga meningkatkan taraf hidup dan nelayan Indonesia lebih safety,” tuturnya.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Perikanan Kota Batam, Wan Irham mengatakan program SLN ini dapat mengirit bahan bakar.

“Penghematan biaya, itu keuntungan yang diterima masyarakat. Tak mencari, tapi menangkap. Karena sudah mengetahui wilayah ikan yang banyak,” ucapnya singkat. (ska)

ATB Tingkatkan Kapasitas Dam Mukakuning

Putut A
-
0
ATB Tingkatkan Kapasitas Dam Mukakuning
Dam Mukakuning.
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Untuk menghadapi musim kemarau, ATB akan menambah kapasitas water treatment plant (WTP) Dam Mukakuning dengan memindahkan plant WTP Piayu ke Mukakuning.

“Ini hanya solusi jangka pendek. Keuntungannya adalah kapasitas produksi Mukakuning dapat ditingkatkan,” ujar Humas ATB, Iksa Widjanarko, Jumat (22/3).

Memang hingga saat ini, dampak penyusutan air di lima dam belum berdampak pada suplai air baku dari BP Batam ke ATB.”Tapi dengan kondisi air baku yang ada saat ini, memang sudah waktunya untuk butuh tambahan air baku yang baru,” ucapnya.

Ditambah lagi, cuaca panas juga berperan besar mengakibatkan penggunaan air yang semakin tinggi.”Efeknya pelanggan diujung suplai mengalami gangguan karena konsumsi di pelanggan hulu meningkat,” katanya lagi.

Hal inilah yang terjadi pada masyarakat di daerah pesisir seperti di Tanjunguncang dan Sekupang, dimana harus mengalami mati air dari hitungan jam hingga berhari-hari.

ATB kata Iksa menyiagakan tangki air manakala masyarakat dari wilayah tersebut membutuhkannya. (leo)

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 46 Miliar

Putut A
-
0
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 46 Miliar
Danlanal Batam Kolonel Laut (P) Alan Dahlan menunjukan barang bukti benih lobster yang diamankan oleh Satgas Gabungan Koarmada I saat ekspos di Mako Lanal Batam, Kamis (21/3/2019).
F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Penyelundupan benih lobster melalui perairan Batam terus terjadi meski sering digagalkan aparat. Bahkan, para penyelundup kian berani. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah benih lobster yang diselundupkan.

Yang terbaru, Tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI Angkatan Laut (AL) berhasil menggagalkan upaya penye­lundupan 304.354 benih lob­ster jenis pasir dan mutiara di Selat Sulit, Batam, Rabu (20/3) lalu.

Ini merupakan penggagalan penyelundupan benih lobster terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2019 ini.

Ratusan ribu benih lobster itu dikemas dalam 36 kotak styrofoam coolbox tersebut dibawa oleh kapal cepat (speed boat) tanpa nama dengan empat unit mesin berkapasitas masing-masing 200 PK. Namun, saat ditangkap, dua penyelundup yang berada di kapal tersebut langsung kabur menuju hutan bakau di Selat Sulit, tepatnya di antara Pulau Sugi dan Pulau Combol.

Sebelum ditangkap, Tim F1QR Komando Armada (Koarmada) I yang terdiri dari Den Intel Koarmada I, Guskamla Koarmada I, Lantamal IV dan Lanal Batam mendapatkan informasi adanya penyelundupan benih lobster. Berkat informasi yang diperoleh, selanjutnya Tim F1QR bergerak dan melakukan penyekatan dengan membagi sektor.

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Batam Kolonel Laut (P) Alan Dahlan mengatakan, upaya penyekatan yang dilakukan oleh Tim F1QR membuahkan hasil. Tim berhasil menghentikan kapal cepat yang tengah melaju dari perairan Pulau Sugi menuju arah Singapura.

“Pengejaran yang dilakukan dengan menggunakan dua speedboat. Sempat terjadi kejar-kejaran karena mereka menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, kurang lebih 50 knots,” ujar Danlanal saat menggelar konferensi pers di Lanal Batam, Kamis (21/3).

Mendapati dua speedboat F1QR yang berhasil mengepung speedboat penyelundup, akhirnya tekong speedboat tanpa nama itu mengandaskan kapalnya di area daratan hutan bakau dengan posisi koordinat 0° 50’21.7716″ N-103° 48’44.0568″ E. Speedboat itu pun kemudian berhasil diamankan tim F1QR.

“Setelah kami amankan, kami bawa ke Lanal Batam dan berkoordinasi dengan instansi terkait, dari KKP melalui SKIPM Batam dan dilakukan pencacahan,” katanya.

Dari pencacahan yang dilakukan, diketahui dalam satu kotak styrofoam berisikan 43 kantong plastik benih lobster. Dari penghitungan, lobster jenis pasir sebanyak 295.236 ekor yang disimpan ke dalam 33 kotak styrofoam coolbox. Sementara tiga kotak styrofoam sisanya berisikan 57 kantong plastik berisikan benih lobster jenis mutiara sebanyak 9.118 ekor. Jadi, total lobster dari jenis pasir dan mutiara itu sebanyak 304.354 ekor.

“Total estimasi penyelamatan sumber daya alam ini senilai kurang lebih Rp 46,1 miliar,” tuturnya.

Tangkapan tersebut memecahkan rekor sebelumnya. Pada 12 Maret 2019 lalu, TNI AL juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster ke Singapura senilai Rp 37 miliar.

Dijelaskan Alan, dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, asal benih lobster tersebut diduga sama dengan benih lobster yang diamankan pada 12 Maret lalu. Hal ini dilihat dari koran pembungkus kotak styrofoam yang merupakan koran terbitan Jambi, Bengkulu, dan Banten. Tujuan penyelundupan juga sama, yakni Singapura.

“Sampai saat ini masih kami dalami pelakunya. Tim gabungan dari F1QR akan terus melaksanakan operasi ini,” tegas Alan.

Ia menambahkan, sebanyak 304.354 benih lobster jenis pasir dan mutiara itu selanjutnya akan dilepasliarkan ke kawasan Pulau Senoa, Natuna. Pelepasan akan bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL).

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas I Batam Misuro Anwari mengatakan, benih lobster yang diamankan oleh TNI AL itu rata-rata berukuran 2,3 sampai 2,4 sentimeter dan berat 0,21 sampai 0,23 gram untuk lobster jenis pasir.

Sementara untuk lobster jenis mutiara, rata-rata berukuran 2,5 sampai 2,5 sentimeter dengan berat 0,23 gram sampai 0,25 gram. Sebelum dilepasliarkan, petugas Karantina Batam membuka kembali plastik untuk menambah oksigen. Hal ini dilakukan untuk ratusan ribu benih lobster itu kembali segar.

Anwari mengatakan, harga pasaran baby lobster jenis pasir saat ini sekitar Rp 150 ribu per ekor. Sementara benih lobster mutiara Rp 200.000 per ekornya.

“Barang bukti ini, sesuai dengan arahan Menteri Kela-utan dan Perikanan Ibu Susi, akan dilepasliarkan di Natuna. Kebetulan Bu Susi saat ini sedang berada di Senoa, Natuna,” kata Anwari. (egi)

Polisi dan Pertamina Koordinasi Terkait Antrian Panjang di SPBU

Putut A
-
0
Polisi dan Pertamina Koordinasi Terkait Antrian Panjang di SPBU
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Terkait dengan adanya antrian pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Batam, Satreskrim Polresta Barelang melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina di Polresta Barelang, Kamis (21/3) malam.

Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk mencari tahu penyebab antrian panjang pembelian solar di sejumlah SPBU. Dari pertemuan itu, pihak Pertamina memastikan bahwa pengiriman solar ke sejumlah SPBU masih normal seperti biasanya.

“Pertemuan adalah upaya kami untuk dalam melakukan penyelidikan kenapa sampai adanya antrian panjang di SPBU. Makanya kami panggil pihak pertamina untuk berkoordinasi,” ujarnya.

Untuk memastikan bahwa pasokan solar ke SPBU masih dalam tahap normal, rencananya Satreskrim Polresta Barelang akan melakukan pengecekan secara langsung ke sejumlah SPBU. Pengecekan itu akan dilakukan bersama dengan pihak Pertamina.

“Kita ingin memastikan langsung bagaimana di lapangan. Itu untuk menjawab kegelisahan masyarakat di media sosial,” tuturnya.

Kemudian menurut Andri, pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan terkait pendistribusian solar ini. Jangan sampai ada kegiatan ilegal yang membuat langkanya BBM di kota Batam.

“Kita berharap, BBM bersubsidi ini memang tepat sasaran jangan sampai ada pihak lain yang memanfaatkanya,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Pertamina yang diwakili oleh Sales BBM Pertamina, Arwin Nugraha mengatakan bahwa Pertamina menyalurkan sebanyak 107 sampai 109 KL setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan solar masyarakat Batam. Angka itu, diakui lebih besar dari tahun lalu.

“Tahun lalu kita hanya memberi 105 KL setiap harinya. Tahun ini sudah kita tambah 2 sampai 4 KL perharinya,” katanya.

Menurut dia, adanya antrian panjang di sejumlah SPBU di Kota Batam disebabkan karena khawatir masyarakat yang takut tidak mendapatkan solar. Padahal, minyak yang ada di tangki mobilnya masih tersisa setengah tangki lagi.

“Karena melihat ada antrian panjang pembelian SPBU, dia ikut ngantri karena takut tidak kebagian. Padahal solar masuk setiap hari dan stok solar itu selalu ada,” imbuhnya. (egi)

1...11,51811,51911,520...14,357Halaman 11,519 dari 14,357

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000