batampos.co.id – Para pecinta dangdut patut berbangga, musik dangdut semakin diterima. Setidaknya musik dangdunt telah berkembang sedemikian rupa sehingga tak ada alasan untuk tak menikmatinya.
Sebut saja Via Vallen yang mampu membuat publik ikut bergoyang. Musiknya kekinian, penampilan Via pun diterima publik. Sebelum,nya nama Cita Citata menjadi buah bibir.
Ssstt… tahukah Anda di Amerika sana, dangdut pun sudah berkumandang. Orang Amerika telah menyanyikan lagu dangdut.
Ada nama Farees Kaleemah yang suka banget dangdut. Ia mengaku mengidolakan Rhoma Irama.
Farees sejatinya penyanyi RnB sekaligus sebagai Music Engineer.
Mau tahu bagaimana dangdut berkembang di negeri paman Trump, silakan ikuti di TVRI melalui acara Dangdut in America. (ptt)
batampos.co.id – Polisi gabungan kembali mengamankan kawasan galangan yang bertuliskan PT Cahaya Maritim Indonesia di Tanjunguncang, Senin (21/1/2019). Dua kubu yang memperebutkan kepemilikan galangan kapal tersebut kembali bersiteru.
Pihak dari PT Sintai Industri Shipyard yang mengaku sebagai pemilik resmi kawasan galangan itu kembali datang untuk menggantikan plang perusahaan dari PT Cahaya Maritim jadi PT Sintai Shipyard.
Kedatangan pihak dari PT Sintai Shipyard ini sempat dihadang oleh kelompok yang menempati kawasan galangan yakni PT Cahaya Maritim. Namun setelah melalui perbincangan yang diawasi pihak kepolisian, pihak PT Sintai Shipyard akhirnya berhasil memasang plang bertulisakan nama perusahaan mereka. Perusahaan itupun diduduki pihak PT Sintai Shipyard.
Kapolsek Batuaji Kompol Syafruddin Dalimunthe di lokasi kejadian belum bisa memberikan keterangan pasti tentang siapa yang berhak atas perusahaan itu. Pihaknya hadir disana hanya untuk pengamanan dan jika masih ada konflik sebaiknya diselesaikan secara baik-baik atau melalui jalur hukum. (eja)
batampos.co.id – Rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung fatimah mencatat selama tahun 2018 Penderita penyakit yang ditularkan oleh bakteri Mycrobacterium Tuberculosis ini mencapai 2.117 orang.
“Angka 2.117 penderita hanya khusus ditangai oleh RSUD,” ujar Humas RSUD Novita, Senin (21/1/2019).
Novita menjelaskan, data pasien yang ditangani itu bukan sebuah rujukan bahwa penyakit TB mewabah di Kota Batam. Menurut Novi tingginya penderita TB yang berobat di RSUD bisa saja karena pelayanan medis dasar seperti puskesmas, klinik ataupun rumah sakit tipe C lainnya yang tak mampu menangani sehingga di rujuk kesini.
“Karena ini rumah sakit rujukan makanya banyak, tetapi angkanya menurun dari tahun lalu RSUD menangani 3.335 pasien,” sebutnya.
Ia mengatakan Tidak semua TB itu infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), Meskipun infeksi saluran pernapasan atas dapat terjadi kapan saja, tapi penyakit ini paling sering terjadi selama musim penghujan, dari bulan September sampai Maret. Yang terjangkit rata-rata anak 6 sampai 18 tahun dan dewasa 18- 35 tahun. (cr1)
batampos.co.id – Jelang pelaksanaan Milenial Road Safety Festival yang akan dilaksanakan dari 2 Februari hingga 31 Maret mendatang, personel Sat Lantas Polresta Barelang terus giat melakukan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas.
Sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas yang dilakukan oleh personel Sat lantas Polresta Barelang tersebut, tidak hanya kepada para generasi Milenial, tetapi juga kepada para orang tua.
Wakil Kasat Lantas Polresta Barelang AKP Kartijo mengatakan, dalam sosialisasi tersebut memaparkan kepada masyarakat khususnya generasi Milenial tentang gerakan Milenial sebagai pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, guna mewujudkan generasi Milenial Cinta Lalu Lintas.
Selain itu, kepada orang tua juga diberikan pengarahan agar para orang tua selalu memberikan pengertian kepada anak-anaknya untuk selalu mematuhi tata tertib berlalu lintas.
“Orang tua hendaknya lebih peduli lagi. Anak-anak yang belum berumur 17 tahun sebaiknya jangan dibiarkan mengendarai sepeda motor sendiri. Karena usia anak dibawah 17 tahun masih labil dan cenderung selalu ugal-ugalan sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain,” kata Kartijo.
Sebagai patokan, tahun 2018 lalu jumlah angka kasus kecelakaan lalu lintas menurun. Meski jumlah kasus menurun, korban laka lantas yang meninggal dunia maupun luka ringan mengalami peningkatan. Di tahun lalu, korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Batam 86 orang. Korban mengalami luka berat sebanyak 103 orang. Dan korban luka ringan sebanyak 743 orang. (egi)
Mulai tempat duduk mempelai, kursi para tamu, sampai kotak angpau terbuat dari anyaman bambu. Pakaian mempelai perempuan pun dibuat khusus agar menyatu dengan alam.
FARISAL, Polman
DI tengah hutan bambu pasangan pengantin itu bersanding. Di bawah kelindan kembang dekorasi. Berhadapan dengan kursi bambu untuk para tamu yang dianyam rapi. Hanya beratap kain kuning dan putih.
”Saya bukan keturunan raja, tetapi niat melestarikan budaya besar,” kata Dardi Affaunnai yang memperistri Hasrawati kepada Fajar (grup Batam Pos).
Budaya warga di Dusun Tiga Alu, Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tempat hutan bambu itu berada, memang mewajibkan menjaga keseimbangan dengan alam.
F. FARIZAL/FAJAR-JPG PROSESI penyerahan mahar dengan rakit dalam pernikahan Dardi Affunnai dan Hasrawati di Polewali Mandar.
Menghelat hajatan nikah di hutan bambu seluas 20 hektare, Kamis (17/1) lalu itu, bagi Dardi dan Hasrawati, menjadikan adat lebih membumi. Dan, anak-anak muda zaman sekarang juga jadi bisa lebih mengenal kekayaan budaya. Sekaligus menumbuhkan unsur romantisme natural.
Sehari-hari Dardi adalah penyuluh pertanian. Dia lahir di Alu, desa yang masuk wilayah Kecamatan Alu, pada 10 Januari 1986. Sementara itu, Hasrawati lahir 5 Februari 1993.
Busana yang dikenakan keluarga mempelai perempuan, misalnya, juga mencerminkan keserasian dengan alam. Berupa baju bodo, pakaian khas perempuan Sulawesi Barat, berwarna hijau.
Selaras dengan warna bambu. Kesan alam makin menyatu. Mereka memadukan baju bodo dengan sarung tenun motif kotak, kuning, dan hijau pula.
Sebuah keranjang, juga dari anyaman bambu, diletakkan di depan kedua mempelai. Fungsinya sebagai pengganti kotak passolo (tempat memasukkan angpau) yang sering dipakai pada pesta Bugis-Makassar umumnya. Sementara itu, pintu masuknya diberi hiasan bunga dan tulisan dari susunan bambu.
Untuk menghelat resepsi di tempat tidak lazim itu, persiapannya terbilang singkat. Hanya 15 hari. Desain area dikerjakan dengan gotong royong oleh keluarga Dardi.
Singkat, tetapi konsepnya sangat matang. Itu juga terlihat dari penganan tradisional yang disuguhkan. Ada undo, lawar, dan jepa.
Sementara untuk hiburan, ditandai dengan adanya suara gendang bertalu-talu. Lalu, dua pesilat beradu jurus.
Bahkan, sebelumnya, ritual penyerahan mahar pun dilakukan dengan konsep atau tradisi Maccanring dan Mattanda Jari. Dengan menggunakan rakit di Sungai Mandar.
Hasrawati pun mengaku bahagia sekali lantaran hari bersejarah dalam hidupnya dirayakan dengan cara yang menurutnya istimewa.
”Kebahagiaan apa lagi yang saya dustakan,” katanya, lalu tersenyum agak tertawa.
”Saya bahagia,” sambungnya.
Hutan Bambu Alu Tiga yang berada di kawasan Delta Alu belakangan kian dikenal namanya. Itu tak lepas dari dihelatnya Festival Sungai Mandar.
Tahun lalu festival tersebut memasuki edisi kelima dan dihelat pada Juli. Mengutip mandarnesia.com, Festival Mandar 2018 itu berlangsung selama tiga hari dengan penutupan berbagai pertunjukan tari, musik tradisi, dan pembacaan puisi.
Sungai Mandar merupakan salah satu sungai yang memiliki peran penting dalam tinggalan budaya dan peradaban sejak ratusan tahun lampau di Mandar. Sungai itu berhulu di Pegunungan Ulumanda
Pesta pernikahan di hutan bambu itu pun mengundang perhatian luas warga sekitar.
”Baru ini ada seperti ini. Bukan keluarga, tapi saya mau lihat,” ujar Sadaria, 35, salah seorang warga kampung.
Irma, 40, warga lainnya, mengaku kagum. ”Iya, kita hanya dengar bilang mau menikah Dardi di hutan bambu. Betul-betul indah,” katanya. (*/rif-zuk/c10/ttg)
batampos.co.id – Sejak dipercaya memimpin Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai 19 Oktober 2017 lalu, Lukita Dinarsyah Tuwo membuat sejumlah gebrakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Batam. Bersama para deputinya, ia kemudian memperkenalkan program BBM-27 atau Batam Bersatu untuk Maju dalam dua tahun ekonomi tumbuh 7 persen.
Sesuai dengan nama program itu, target 7 persen itu mestinya akan terwujud pada 2019 ini. Atau dua tahun sejak 2017. Namun Lukita keburu diganti dengan kepala BP Batam yang baru, Edy Putra Irawadi, sejak 7 Januari 2019 lalu.
Banyak pihak yang sebenarnya sudah kurang yakin dengan target 7 persen itu. Sebab pada kenyataanya, ekonomi Batam memang terus merosot sejak 2013 lalu.
Saat itu, ekonomi Batam memang tumbuh mencapai 7,18 persen. Namun sejak saat itu angkanya terus menurun. Tahun 2014 ekonomi Batam tumbuh 7,16 persen. Lalu turun menjadi 6,87 persen pada 2015, 5,43 persen pada 2016, dan 2,19 persen pada 2017.
Namun sejak pada 2018, ekonomi Batam kembali naik menjadi 4,5 persen. Naiknya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didorong oleh masuknya investasi baru ke Batam.
Selama setahun dipimpin Lukita, BP Batam memang mencatatkan realisasi investasi yang cukup besar. Pada semester I 2018 saja, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sudah mencapai 391 juta dolar AS. Angka tersebut sudah mencapai 78,3 persen dari target PMA BP Batam sepanjang 2018 sebesar 500 juta dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi Batam di 2018 secara keseluruhan dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirilis BP Batam, dibanding 2017, meningkat menjadi 4,5 persen.
“Saya makin optimistis, 2019 bisa mencapai 7 persen dari yang sebelumnya 4,5 persen,” ujar Lukita kepada Batam Pos di ruangannya, akhir tahun lalu.
Selain capaian investasi, BP Batam juga membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,227 triliun dan Rp 420 miliar berasal dari Kantor Lahan BP Batam. PNBP ini naik cukup signifikan dibanding 2017 lalu, dimana penerimaan BP Batam tahun sebelumnya hanya Rp 1,349 triliun.
foto: batampos.co.id / dalil harahap
Kemudian Rupiah Murni (RM) 2018 yang telah disetujui Komisi VI DPR RI sebanyak Rp 138 miliar. Selanjutnya ada Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebanyak Rp 102 miliar dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) PHLN sebanyak Rp 16 miliar. Jadi total penerimaan BP menjadi Rp 1,485 triliun.
Sedangkan belanja BP dari anggaran sebesar Rp 1,485 triliun itu sudah dianggarkan sebanyak Rp 1,216 triliun, dimana pendapatan dari PNBP masih menyisakan surplus karena sudah dianggarkan Rp 959 miliar.
“Surplus sebesar Rp 268,97 miliar, sehingga saldo kas BP hingga 25 Desember adalah Rp 711 miliar atau terdapat peningkatan sebesar 60,86 persen dari saldo kas awal tahun 2018 sebesar Rp 442 miliar,” ucapnya.
Sebelum diganti, Lukita juga sudah memaparkan beberapa target kerjanya untuk tahun ini. Target pertama adalah perencanaan investasi 2019, dimana BP Batam akan mengawal pelaksanaan komitmen rencana bisnis dari 20 perusahaan PMA dan PMDN yang sudah mendapatkan alokasi lahan.
Kemudian, investasi Pegatron yang merupakan perusahaan elektronik Taiwan kedua terbesar setelah Foxconn pada awal tahun ini, dengan nilai penjualan produk dari pabrik ini diperkirakan senilai 1 miliar dolar Amerika.
Selanjutnya adalah rencana ekspansi produksi di PT Sat Nusapersada Tbk yang akan memproduksi telepon seluler Xiaomi dari 1 juta per unit naik menjadi 2 juta unit per bulan. Serta pembangunan proyek properti Nuvasa Bay seluas 230 hektare yang telah ground breaking pada 1 November 2018.
Tak hanya itu, pengembangan Hang Nadim dengan skema PPP/KPBU dengan nilai investasi Rp 4 triliun dan Pengembangan Water Treatment Plant (WTP) Tembesi dengan skema KPBU dengan nilai investasi Rp 300 miliar turut menjadi targetnya.
Kemudian, pengembangan kawasan wisata Tembesi seluas 90 hektare. Investornya dari Tiongkok dengan nilai investasi 1 miliar dolar AS untuk delapan tahun, dan terakhir pengembangan kawasan wisata Pulau Tonton seluas 28 hektare. Investornya dari Korea patungan dengan investor lokal dengan nilai investasi Rp 4 triliun untuk lima tahun.
Lalu, bagaimana pandangan kalangan pengusaha soal target 7 persen itu? Akankah target ini akan tetap berjalan mulus, terutama setelah Lukita tak lagi memimpin BP Batam?
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, keputusan pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepala BP Batam kepada Muhammad Rudi, Wali Kota Batam yang akan segera menjadi ex officio kelapa BP Batam mulai Mei mendatang akan turut mempengaruhi pencapaian 7 persen target perekonomian kota ini.
Pelantikan Edy Putra Irawady (2 dari kiri) sebagai Kepala BP Batam, Dewan Kawasan juga mengangkat Purwiyanto (3 dari kiri) sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam dan Dwianto Eko Winaryo (paling kanan) sebagai Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Senin (7/1/2019)
“Karena SK pengangkatan pimpinan baru mempersiapkan transisi kewenangan BP Batam, kami di Kadin memprediksi ke depan, selama empat bulan ini, saya kira masih fokus pada tugas transisi tersebut,” ujar Jadi di Batam Center, Rabu (16/1/2019) lalu.
Jadi menjelaskan, fokus masa transisi selama empat bulan ini otomatis akan membuat pertumbuhan ekonomi 2019 melambat.
“Artinya, selama empat bulan ini tidak akan mengambil keputusan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Ketua DK-PBPB sudah sampaikan itu dalam pelantikannya kan. Maka bisa dipastikan investasi yang ditangani BP Batam selama empat bulan ke depan tidak ada,” ungkapnya.
Status Batam memang selalu menjadi perhatian. Baik soal status FTZ, KEK, dan bahkan dualisme kepemimpinan antara BP dan Pemerintah Kota Batam selaku produk otonomi daerah. Karut-marut penentuan status ini telah membuat Batam, yang notabene sudah 41 tahun berdiri sebagai kawasan industri berskala internasional, kini jauh semakin tertinggal dibandingkan kawasan industri baru lainnya di negara tetangga, seperti Johor dan Vietnam.
Di sela-sela acara perpisahannya pada Selasa (8/1) lalu, Lukita meminta kepada pimpinan baru BP Batam agar tetap mempertahankan status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zon (FTZ).
Menurut Jadi, peliknya persoalan di Batam ini akan mempengaruhi potensi ekspor, impor, dan juga properti di 2019. Pertumbuhannya tidak terlalu signifikan.
“Berkaca dari pengalaman 2018, kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih, ditambah pelayanan dan kepastian hukum dalam berusaha ya pasti turut mempengaruhi juga,” jelasnya.
Namun demikian, Kadin tetap mencanangkan tahun 2019 menjadi tahun investasi Batam. Ia juga menyatakan siapapun yang memimpin BP Batam kelak, harus didukung dan didorong untuk terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam. Baik melalui kebijakan yang pro pengusaha, hingga memperbaiki layanan perizinan yang lebih mudah dan cepat.
“Dengan begitu target pertumbuhan ekonomi Batam di tahun ini setidaknya bergerak dan melebihi target 2018,” katanya.
Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7 persen pada 2019 sangat sulit terwujud.
“Melihat situasi sekarang ini, kami agak pesimistis target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7 persen tahun ini bisa tercapai,” ujar Cahya, Jumat (18/1) malam lalu.
Cahya menyebutkan, gonjang-ganjing status ekonomi Batam hingga masalah rangkap jabatan kepala BP Batam oleh wali kota Batam masih dalam perdebatan panjang. Belum lagi tahun 2019 ini merupakan tahun politik di Indonesia.
“Tentu ini akan berpengaruh pada iklim investasi. Investor pasti wait and see. Demikian juga semua pelaku usaha akan menanti kepastian. Otomatis roda pergerakan perekonomian akan stagnan,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan, masyarakat dan pengusaha tidak perlu bingung dengan status rangkap jabatan wali kota Batam sebagai kepala BP Batam secara ex officio. Sebab pada dasarnya struktur di BP Batam tidak akan berubah. Semua akan berjalan sebagaimana tugas, fungsi, dan wewenang seperti semula.
“Kita butuh investasi masuk, pertumbuhan ekonomi baik. Kebijakan ini bukan untuk membuat Batam semakin parah tapi sebaliknya untuk membuat Batam lebih baik, pertumbuhan ekonominya meningkat,” ujarnya.
Menurut dia, dengan dileburnya kepemimpinan BP Batam dan Pemko Batam di bawah kendali Wali Kota Batam, kebijakan juga akan terarah. “Jika Wali Kota putuskan A, maka BP Batam akan sepakat dengan itu. Ini memudahkan koordinasi,” ucap dia.
Pariwisata Jadi Harapan
Selain mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur, Batam juga terus menggenjot pertumbuhan industri sektor pariwisata. Sektor ini bahkan bisa menjadi harapan baru untuk mengongkrak pertumbuhan ekonomi Batam.
“Kami perlu dicari kontributor baru dari sektor lain. Yang bisa dihidupkan, yakni sektor pariwisata,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Sejumlah model peserta carnaval berjalan di jalan Imam Bonjol saat mengikuti Batam Internasional Culture Carnaval, Minggu (9/12/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Menurutnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi telah berkali-kali menyampaikan hal tersebut. Bukan tanpa alasan, Batam hadir dengan berbagai kelebihan, termasuk letak geografis yang strategis. Yakni berdekatan dengan negara tetangga dan merupakan pintu masuk warga negara asing ke Indonesia.
“Kita ini terkoneksi dengan seluruh penerbangan, walaupun sebagian masih transit. Dan, kapal-kapal pun, pintu masuknya di Batam,” terang dia.
Ia menilai, keadaan ini yang dijemput oleh Pemko Batam dengan mengembangkan infrastruktur sebagai pendukung pariwisata Batam. Ia mengklaim, apa yang dilakukan Pemko Batam turut andil meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam, dari tahun 2017 sekitar 1,4 juta kunjungan dan di 2018 sekitar 1,8 juta kunjungan.
“Naik, 350 ribu-an kunjungan,” kata dia
Dalam hal ini, ia mengaitkan dengan pendapatan pajak hotel dan restoran di Batam yang capaiannya melebihi 100 persen. Kenaikan pendapatan dua pendapatan ini tak sepenuhnya dipengaruhi pengembangan infrastruktur namun karena penerapan pajak online dengan pemasangan tapping box.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur telah dimulai sejak awal Rudi- Amsakar memimpin Batam. Selain itu, juga dengan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di Batam seperti pembangunan jalan layang.
“Makanya kami mau terus genjot ini,” ucapnya.
Namun Amsakar menilai, untuk mencapai 7 persen bukanlah hal yang mudah atau sederhana jika merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang pernah hanya 2,5 persen lalu kemudian naik menjadi 4,5 persen. “Artinya kita butuh lagi sekitar 2,5 persen. Kami tidak ingin sekadar berkutat dengan angka, kalau harapan, 10 persen kita pasti mau kan,” ujarnya.
Selain sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi Batam akan banyak bertumpu pada sektor industri galangan kapal dan manufaktur.
Sebelumnya, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Dewan Kawasan (DK) akan meninjau kembali seluruh target yang dibebankan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tahun ini, termasuk target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2019 ini.
“Ini awal tahun, kami bahas kembali target-target 2019 karena ada perubahan kebijakan. Target itu banyak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam,” kata Susiwijono saat di Batam, Selasa (15/1) lalu.
Pertumbuhan ekonomi 7 persen itu memiliki banyak indikator. DK ingin memastikan apakah sejumlah asumsi yang mendorong indikator tersebut masih berjalan atau tidak.
“Target tetap tujuh persen secara formal kami ajukan ke DK. Tapi kami akan ajukan kembali supaya dihitung kembali,” ucapnya. (cha/iza/leo))
Sejumlah Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melihat hasil ujian usai mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Bersama Pemko Batam, Sabtu (3/11/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin mengaku belum bisa memastikan kapan para CPNS tersebut mulai bekerja.
“Tunggu SK (CPNS). Target kapan (CPNS mulai bekerja), saya tak tahu, karena yang keluarkan Menpan RB,” ucap Jefridin.
Sementara itu, haari ini adalah batas terakhir pemberkasan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di lingkungan Pemko Batam. pemberkasan kembali ini merujuk pada arahan Menpan RB, beberapa waktu lalu.
“Pemberkasan itu ada tentang kesehatan dan lain-lain. Tapi kapan SK keluar, kapastian tanggal maupun bulan pusat yang tahu,” lanjutnya.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam ini bahkan tak bisa menyampaikan harapan yang muluk perihal kapan para CPNS tersebut akan bekerja pasca ditetapkan lulus CPNS beberapa waktu lalu.
“Tak usah pakai harapan lagi, tak bisa pula saya desak, kan ada jadwal mereka. Yang jelas kami mau secepatnyalah, pemberkasan (jika) sudah, tinggal kita tunggu saja lagi pusat,” imbuhnya.
Ia menyampaikan, begitu sudah keluar SKnya, pihaknya akan menugaskan sesuai dengan formasi yang telah dipilih dan dinyatakan lulus pada tes CPNS lalu.
“Formasi, baik di sekolah maupun dinas,” imbuhnya.
Yang ia bisa sampaikan, yakni kewajiban Pemko Batam menggelar diklat prajabatan untuk para CPNS, sebelum diangkat menjadi PNS.
“Pada tahun ini, kewajiban kami Pemda harus menggelar prajabatan, pada triwulan ketiga atau ke empat,” pungkasnya. (iza)
batampos.co.id – Pernah menikmati seduhan kopi kawa? Ada sebagaian orang yang menyebutnya teh kawa.
Kopi kawa daun merupakan seduhan daun kopi yang telah dikeringkan melalui proses pengasapan.
Saat ini telah ada yang dijual dalam bentuk sachet, mirip teh celup.
Seduhan minuman hangat ini akan terasa nikmat jika Anda mencecapnya dengan tambahan gula aren.
Pada akhir 2018 lalu, terapat Festival Pesona Budaya Minangkabau yang ditaja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang menyuguhkan minuman hangat ini.
Panitia menyediakan kopi kawa daun sebanyak 4.000 cangkir dari tempurung kelapa yang dinikmati oleh seluruh tamu dan pengunjung di Istano Basa Pagaruyung (18/11/2018), lalu.
Acara minum kopi kawa daun ini pun tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI).
Kalau Anda belum pernah mencicipnya, Anda layak berburu minuman sedap ini. (ptt)
batqampos.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berjanji memulai upaya yang lebih serius dalam menangani mafia pertanahan selama 10 bulan pertama tahun 2019.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang atau disebut juga Dirjen VII, Agus Widjayanto, mengungkapkan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di Tanah Air telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pemberantasan mafia lahan.
Pihak BPN akan menjadi sumber data dan bukti bagi aparat untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus mafia lahan.
”Sedangkan untuk penentuan pidana atau perdatanya menjadi kewenangan pihak kepolisian,” kata Agus, Minggu (20/1/2019).
Agus menargetkan, pada bulan Maret nanti, para Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menetapkan kasus yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Agus menjelaskan, saat ini ada 61 target kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Kegiatan pemberantasan harus dimulai oleh seluruh BPN mulai awal tahun ini. Diharapkan, dalam waktu 10 bulan, akan ada hasil signifikan.
“Saya harap pada Agustus nanti, semua kasus yang dijadikan target operasi, sudah kita selesaikan sehingga pada bulan Oktober-November dapat dilakukan monitoring serta evaluasi,” katanya.
Penetapan target kerja seperti ini, menurut Agus, bertujuan agar membuat kerja seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN dapat fokus untuk memberantas praktek mafia lahan di daerahnya.
Adapun beberapa kasus yang kini menjadi prioritas adalah kasus yang sudah mendapat perhatian khusus dari mitra kerja Komisi II DPR RI.
ilustrasi
Direktur Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II, Hary Sudwijanto, mengatakan agar setiap jajaran Kabid di Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan mafia lahan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni para Kabid V harus mempelajari betul kasus yang terjadi di daerah. Para Kabid diharapkan mampu menentukan apakah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyelesaian rutin atau menjadi target operasi mafia tanah.
“Lalu Kabid V juga perlu mempelajari secara benar mengenai target operasi yang telah ditetapkan tadi,” kata Hary.
Hary juga mengingatkan pentingnya persiapan terkait pembentukan tim, perencanaan kegiatan serta pelaksanaannya. Termasuk berkoordinasi dengan kepolisian daerah setempat.
Mafia Lahan di Batam
Di Batam, keberadaan mafia lahan pernah diungkapkan para pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam era Hatanto Reksodipoetro. Saat mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2017 lalu, Hatanto mengungkapkan, ia percaya bahwa di Batam memang ada mafia lahan. Hatanto mengaku pertama kali mendengar istilah itu dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro didampingi para deputi memberikan penjelasan kepada wartawan di Kantor BP Batam, Rabu (18/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Itu identifikasi dari tahun lalu. Mafia lahan katanya ada dan sudah lama diketahui,” kata Hatanto, saat itu, Rabu (18/10/2017).
Salah satu modus mafia lahan di Batam, menurut Hatanto, adalah menunda-nunda membangun lahan yang telah dialokasikan ke mereka. Alasannya sederhana, karena mereka ingin menjual kembali tanah itu dengan harga yang tinggi tanpa diketahui BP Batam sebagai pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Batam.
Data BP Batam menyebutkan, ada 7.719,73 hektare lahan tidur. Lahan-lahan tersebut tersebar di 2.690 titik atau lokasi.
Hatanto cs dikenal getol memerangi mafia lahan di Batam. Di antaranya dengan menarik lahan tidur setelah melalui proses verifikasi. Juga melalui kebijakan-kebijakan yang dinilai mengancam eksistensi para spekulan lahan.
Puncaknya adalah kebijakan administrasi lahan yang dituangkan dalam Perka BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 yang terbit pada Juni 2017 lalu. “Menurut saya, yang menjadi pemicu dari pemberhentian kami adalah keluarnya Perka Nomor 10 Tahun 2017,” ungkapnya.
Hatanto mengatakan, Perka tersebut benar-benar menjadi momok mengerikan bagi mafia lahan. Sebab di dalamnya terdapat aturan yang mewajibkan pemilik lahan minta izin BP Batam sebelum menjaminkan sertifikat lahannya ke bank.
“Untuk apa tanah ini dipegang bertahun-tahun tapi tak dibangun, ternyata ini (Perka 10) yang ditakutkan,” katanya.
Adanya kewajiban tersebut akan membuat mafia lahan kalang kabut ketika ingin mengagunkan sertifikat lahannya di bank. Karena mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada BP Batam. Pasalnya, mafia lahan tidak pernah membangun lahannya. Seperti yang diketahui, HGB merupakan sertifikat terakhir yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentunya setelah melakukan pembangunan lewat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Jika tidak ada HGB, otomatis BP Batam tidak akan memberikan izin bagi si pemilik lahan untuk mengagunkan lahannya ke bank. Kondisi ini akan semakin rumit ketika pemilik lahan sudah menjual lahannya kepada investor yang benar-benar akan membangun lahannya.
Sehingga ketika investor tersebut ingin mengagunkan sertifikat lahan untuk mendapatan tambahan modal, persoalan ini akan muncul.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjabat tangan dengan mantan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro pada acara serah terima Kepala BP Batam, Senin (23/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Karena penolakan yang bertubi-tubi, Perka itu akhirnya direvisi oleh pengganti Hatanto, Lukita Dinarsyah Tuwo, dengan menerbitkan Perka Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Hatanto mengatakan, sebenarnya sejak awal ia dan koleganya sudah dipesan untuk tidak mengurusi masalah lahan terutama Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Namun menurut dia, untuk mengembangkan ekonomi di Batam, harus dimulai dari pembehanahan tata kelola lahan di Batam.
Agus Tjahajana
Mantan Deputi Kepala BP Batam, Agus Tjahajana, mengatakan keberadaan mafia lahan di Batam memang sangat nyata. Menurut dia, sejak awal mereka sudah mencoba melawan sejumlah kebijakan BP Batam di bawah pimpinan Hatanto.
Agus mencontohkan, saat BP Batam menaikkan tarif UWTO terjadi pemasangan sepanduk penolakan secara masif. Menurut Agus, aksi tersebut didanai oleh para spekulan lahan di Batam.
“Berdasarkan penelusuran dari rekan-rekan intelijen, dana yang diperlukan untuk membuat spanduk-spanduk tersebut mencapai Rp 1,5 miliar,” katanya.
“Kira-kira apakah masyarakat bisa buat seperti itu? Itu hanya bisa dilakukan oleh suatu organisasi yang rapi dan cukup besar. Sehingga menimbulkan dampak besar,” paparnya. (*)
batampos.co.id – Hari ini, Senin (21/1), ML alias Maulia Lestari seorang mantan Finalis Puteri Indonesia 2016 asal Jambi dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Pemanggilan itu merupakan lanjutan penyidikan kasus prostitusi online yang melibatkan artis FTV dan model.
“Senin (21/1), terjadwal ML (Maulia Mulus Lestari, Red) akan diperiksa,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.
Informasinya, Maulia Lestari akan diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam bisnis prostitusi online yang dinaungi oleh para mucikari asal Jakarta, Siska alias Endang Suhartini dan Tantri Novanta. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Nama Maulia Lestari sendiri mencuat setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka mucikari tersebut dan hasil dari pemeriksaan digital forensik dari alat komunikasi milik keduanya.
Dara kelahiran 10 Agustus 1994 itu merupakan sosok mantan finalis Puteri Indonesia 2016 perwakilan Jambi. Publik cukup tercengang saat namanya dan beberapa artis lain disebut Polda Jatim, jika mereka masuk dalam katalog artis dan model yang dijajakan dalam prostitusi online.
Selain Maulia, Senin ini, Vanessa Angel juga dijadwalkan akan diperiksa penyidik sebagai tersangka. Perempuan 27 tahun itu akan menjalani pemeriksaan perdana atas status baru yang disandangnya, yakni sebagai tersangka.
Apabila tidak hadir, polisi sudah tentu akan melakukan pemanggilan ulang. Namun jika sampai pemanggilan tiga kali tak diindahkan, Vanessa terancam akan dijemput paksa.
Sebelumnya, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengungkap prostitusi online yang melibatkan artis Vanessa Angel dan model Avriellya Shaqqila di salah satu hotel berbintang di Surabaya, Sabtu (5/1) lalu.
Dari hasil penyidikan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online. Empat di antaranya adalah mucikari. Mereka adalah Endang Suhartini alias Siska, Tentri Novanta, Fitria, dan Windi.
Sementara Vanessa Angel juga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaran terbukti mengeksplore dirinya melalui konten foto dan video porno yang dikirim ke mucikari untuk kegiatan prostitusi. (sb/rus/jay/JPR)
batampos.co.id – Rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung fatimah mencatat selama tahun 2018 Penderita penyakit yang ditularkan oleh bakteri Mycrobacterium Tuberculosis ini mencapai 2.117 orang.
