batampos.co.id – Identitas para eks koruptor yang bertarung di pemilu 2019 dipastikan bakal diumumkan KPU. rencananya, publikasi identitas itu akan dilangsungkan hari ini. KPU tidak hanya mengumumkan identitas eks koruptor. Para mantan terpidana kasus kejahatan lain juga akan dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan.
Sedianya publikasi itu hendak dilakukan, Selasa kemarin (29/1/2019).

Namun urung dilakukan lantaran hingga tadi malam Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Mereka dimintai keterangan terkait laporan kuasa hukum calon anggota DPD Oesman Sapta Odang yang gagal masuk daftar calon tetap (DCT).

Arief menuturkan, publikasi itu merupakan tindak lanjut ketentuan dalam UU Pemilu.
Dalam UU tersebut, caleg yang pernah dipidana dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara diberi persyaratan tambahan. Mereka wajib mengumumkan status mereka sebagai mantan terpidana kepada publik.

’’Maka KPU menegaskan itu sebetulnya,’’ terangnya.

Data caleg tersebut sudah disiapkan KPU. Hanya saja, pihaknya belum akan memastikan medium apa saja yang akan digunakan untuk publikasi. Apakah hanya berupa rilis di media massa atau juga menggunakan website KPU.

Di awal mencuatnya kasus eks koruptor pada Agustus 2018 lalu, KPU sempat didorong untuk mengumumkan status mereka di surat suara. Atau setidaknya, di setiap TPS sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Namun, KPU menolak usulan tersebut dan menyatakan bahwa yang paling mungkin adalah memajang identitas mereka di website KPU.

Yang jelas, lanjut Arief, ini semata-mata untuk mengakomodir kepentingan publik. Menurut dia, publik berhak tahu latar belakang para caleg, termasuk yang pernah dipidana.

’’Ini bagian dari keterbukaan informasi, jadi tidak masalah,’’ lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Lagipula, pihaknya tidak akan mempublikasikan informasi yang dikecualikan dari para caleg itu.

Secara keseluruhan, jumlah mantan terpidana yang wajib publikasi diperkirakan lebih dari 200 orang. Dari jumlah tersebut, eks koruptor ada 46 orang. Terdiri dari 40 caleg dan 6 calon senator.

Untuk caleg, Golkar menjadi juaranya dengan delapan eks koruptor (lihat grafis).
KPU sempat mencantumkan larangan bagi eks koruptor untuk nyaleg atau menjadi calon senator di Peraturan KPU. Namun, sejumlah eks koruptor men-challenge PKPU itu di MAhkamah Agung. Hasilnya, pasal larangan tersebut dianulir oleh MA sehingga para mantan koruptor bisa masuk ke dalam DCT.

Meskipun urung diumumkan kemarin, apresiasi tetap berdatangan untuk KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus turut mengapresiasi langkah KPU yang memilih untuk mengumumkan caleg berlatar belakang eks korupor itu.

”Saya kira bagus kalau KPU akhirnya merealisasikan niat tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK kemarin.

Menurut Febri, lembaga antirasuah mendukung langkah KPU selama mereka tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pileg yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres, sambung Febri, KPK menilai bahwa masyarakat sebagai pemilih memang harus diberi tahu bagaimana track record calon wakil mereka di parlemen.

”Agar pemilih itu benar-benar tahu latar belakang calon yang akan mereka pilih,” imbuhnya. Sehingga caleg yang pernah berurusan dengan masalah korupsi tidak lagi terpilih menjadi wakil rakyat.

Apalagi mengingat bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang di parlemen tidak sedikit. Febri menyampaikan, instansinya sudah berulang kali menindak pimpinan maupun anggota DPR. Pun demikian dengan pimpinan dan anggota DPRD.

”Jangan sampai kemudian di tahun 2019 terpilih lagi orang-orang yang pernah melakukan korupsi sebelumnya,” terang dia.

Senada, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, pada prinsipnya KPU tidak boleh melarang pemilih untuk memilih seorang kandidat. Hanya karena mereka mantan terpidana kasus kejahatan. Namun, pengumuman itu bisa menjadi referensi efektif bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Bagaimanapun, tutur Adnan, pemilih berhak mengetahui rekam jejak dan latar belakang tokoh yang akan dia pilih mewakili aspirasinya. Termasuk bila tokoh tersebut memiliki rekam jejak sebagai mantan terpidana. Lagipula, jumlah mantan terpidana juga tergolong sedikit dibandingkan keseluruhan caleg.

’’Tapi setidaknya itu sebuah langkah maju,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Kebijakan publikasi semacam itu tidak ada pada periode-periode pemilu sebelumnya.

Karena itu, pihaknya jugas setuju bila KPU mempermanenkan pengumuman itu dengan memajangnya di website KPU. sehingga, masyarakat bisa mengaksesnya kapanpun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendukung upaya KPU untuk yang akhirnya mengumumkan calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Apalagi langkah tersebut menjadi salah satu rencana KPU sejak lama.

”Kalau diumumkan ya berarti itu kan janji KPU juga, bahwa akan memberikan tanda (pada caleg napi koruptor, red),” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Selasa (29/1/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, korupsi yang melibatkan pejabat politik memang banyak. Buktinya, KPK berulang kali menangkap bupati, wali kota, gubernur, pimpinan dan anggota dewan di daerah maupun di level pusat. Jumlah totalnya mencapai 337 orang. Padahal, KPK sudah melakukan berbagai upaya agar pejabat politik tidak terseret korupsi.

Sayang, belum semua pejabat politik patuh. Ia mencontohkan, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

”Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia, tidak satu pun melapor LHKPN,” imbuhnya.
Lebih jauh, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan, persoalan korupsi harus diselesaikan dari akarnya.

”Kalau lihat kejadian korupsi masa lalu, adanya negosiasi tatap muka dan adanya perjanjian khusus beberapa pihak akan berujung pada perilaku korupsi,” terang dia.

Ke depan, pemerintah bakal berusaha agar hal itu tidak terjadi lagi. Tahap awal yang dilakukan memuat sistem berbasis elektronik dan online.(byu/syn/jun/lum/bay)