batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Hendri Arulan membantah adanya rencana penghapusan insentif guru sekolah swasta yang sudah bergaji di atas UMK yang akan diimplementasikan tahun ini.
Bantahan tersebut terkait usulan yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus yang berencana menghapus insentif guru sekolah swasta yang sudah bergaji di atas UMK.
“Rencana penghapusan insentif guru sekolah swasta itu tidak benar adanya. Justru sebaliknya akan dilakukan penguatan, dalam artian yang sebelumnya tak mendapatkan insentif, bisa jadi tahun ini akan diberikan insentif. Namun hal itu tergantung kondisi kekuatan anggaran atau keuangan daerah, dalam hal ini Pemko Batam,” ujar Hendri Arulan kepada Batam Pos, Kamis (17/1/2019) siang.
Sampai saat ini Hendri kembali menegaskan, belum ada sedikitpun pembahasan dari Disdik Batam terkait rencana penghapusan insentif guru sekolah swasta.
“Mungkin kalaupun ada yang mengatakan akan ada rencana penghapusan, itu sifatnya hanya usulan saja,” terangnya.
Sedangkan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengaku masih ada beberapa sekolah swasta di Batam yang guru-gurunya masih bergaji di bawah UMK.
“Guru sekolah swasta yang bergaji di bawah UMK ini, mereka sangat berharap ada peran dari Pemko Batam untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru sekolah swasta melalui pemberian insentif itulah,” ujarnya.
Kalaupun dikurangi atau dihapus insentifnya, Udin minta yang dikurangi insentifnya itu untuk guru sekolah swasta yang bertaraf plus, yang mengenakan uang sekolah ke siswa di atas nominal Rp 3 juta.
“Kalau guru sekolah swasta plus yang sudah bergaji jauh sudah di atas UMK, kami masih bisa lah mempertimbangkan untuk dikurangi pemberian insentifnya. Tapi kalau insentif itu dihapus secara global ke semua guru sekolah swasta, itu kami yang tak akan sepakat,” terangnya.
Karena sampai saat ini, lanjut Udin, banyak guru sekolah swasta yang masih berharap kepada peranan pemerintah, khususnya guru bergaji d bawah UMK dalam mensejahterakan kehidupan guru melalui pemberian insentif.
Udin mengakui sampai saat ini dari Komisi IV DPRD Batam sendiri belum ada mengusulkan penghapusan insentif guru sekolah swasta di Batam.
Diberitakan sebelumnya, satuan pendidikan yang terdiri dari perwakilan komite sekolah swasta, guru sekolah swasta, perwakilan Disdik Batam dan DPRD Batam dari Komisi IV menggelar rapat pansus ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 di ruang serbaguna DPRD Batam, Rabu (16/1) sore.
ilustrasi
Rapat pembahasan ini dipimpin oleh anggota Komisi IV DPRD Batam M Yunus. Pada rapat pansus kali ini, ada beberapa poin penting yang dibahas. Salah satunya adalah pemberian insentif untuk guru SD/SMP swasta.
Terkait pemberian insentif guru swasta kali ini, Yunus yang mewakili Komisi IV DPRD Batam meminta agar guru penerima insentif itu dikhususkan pada guru sekolah swasta yang gajinya masih di bawah UMK.
batampos.co.id – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja di Kepri hingga Agustus 2018 dibanding periode yang sama pada 2017. Pada Agustus 2018, ada 901.019 penduduk yang bekerja, meningkat dari periode sebelumnya di 2017 yang hanya 896.931 penduduk.
Namun, data tersebut tidak serta merta mewakili kondisi ketenagakerjaan di kawasan industri yang ada di Batam. Di kawasan industri terbesar di Batam seperti Batamindo, justru jumlah tenaga kerja rekrutan menurun drastis hingga 60 persen.
”Ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi di 2017 dan juga di 2018,” kata Mana-ger General Affair Batamindo, Tjaw Hoeing, Rabu (16/1/2019).
Berdasarkan data yang dihimpun Batamindo, jumlah tenaga kerja yang direkrut pada 2017 mencapai 12.967 orang. Sedangkan pada tahun lalu, jumlahnya turun menjadi 4.891 orang.
Tjaw mengatakan ketika awal 2017, perusahaan banyak melakukan perekrutan karena tren ekonomi Kepri dan Batam pada 2016 masih cukup baik. Namun memasuki triwulan kedua 2017, ternyata pertumbuhan ekonomi Kepri anjlok hingga menyentuh angka 1,06 persen.
”Itu karena dampak ekonomi global yang anjlok pada tahun 2017 lalu. Efeknya masih terasa hingga 2018,” kata Tjaw lagi.
Dampak penurunan ekonomi global pada tahun 2017 membuat banyak perusahaan di Batamindo menjadi berhati-hati dalam proses produksi. Penurunan ekonomi global membuat negara-negara yang mengimpor barang jadi dari Batam menurunkan jumlah pesanannya. Sehingga berdampak pada pemutusan kerja pada tahun itu.
Pada 2018, situasi ekonomi di Kepri mulai beranjak pulih. Perusahaan-perusahaan industri juga ikut mengambil langkah aman untuk mengontrol biaya operasionalnya, sehingga tidak banyak me-rekrut tenaga kerja. Belum lagi jika bicara mengenai dampak dari pembahasan Upah Minimum Kerja (UMK) di akhir tahun. Tak peduli, situasi ekonomi tengah naik atau anjlok sekalipun, UMK terus dipaksakan naik tiap tahunnya.
Perekrutan tenaga kerja 2018 terbanyak di Batamindo terjadi pada Mei dengan 962 rekrutan. Sementara perekrutan tenaga kerja paling sedikit terjadi pada Oktober dengan 92 tenaga kerja.
Pada data milik BPS, memang terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di Kepri seperti yang dipaparkan di paragraf awal. Namun untuk porsi buruh, karyawan dan pegawai justru mengalami penurunan.
”Agustus 2018, jumlahnya 574.604 orang. Turun dari Agustus 2017 yang berjumlah 585.197 orang,” kata Kabid Statistik Sosial, Satriana Yasmuarto.
Meskipun dari segi jumlah buruh menurun, sebenarnya jumlah pekerja di industri pengolahan meningkat. Di Agustus 2017 ada 194.507 tenaga kerja. Meningkat menjadi 210.563 tenaga kerja pada Agustus 2018.
Jumlah tersebut disumbang dari peningkatan tenaga kerja yang sifatnya pekerja keluarga yang tak dibayar dari 33.777 di Agustus 2017 menjadi 52.510 di Agustus 2018. Kemudian pengusaha yang dibantu buruh tetap dari 49.091 di Agustus 2017 menjadi 66.173 di Agustus 2018.
Kemudian ada juga pengusaha yang dibantu buruh tidak tetap. Jumlahnya meningkat dari 29.302 di Agustus 2017 menjadi 41.593 di Agustus 2018. Sedangkan di kawasan industri, rata-rata pekerja sifatnya adalah buruh bayaran.
”Dampaknya adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri pada Agustus 2018 mencapai 7,12 persen. Turun jika dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yakni sebesar 7,16 persen,” ucapnya.
foto: batampos.co.id / cr1
Pencaker Serbu Batamindo
Sementara itu, mengawali tahun 2019 ini, para pencari kerja (pencaker) menyerbu kawasan industri Batam. Seperti terlihat Rabu (16/1), ada ratusan pencaker memadati Community Center (CC) Batamindo. Mereka rela antre sejak pagi untuk menyerahkan berkas persyaratan lamaran pekerjaan. Para pencaker itu tak hanya warga Batam, tapi juga banyak dari luar daerah seperti Padang, Aceh, dan Medan.
”Informasinya awal tahun ini banyak buka lowongan pekerjaan,” kata Andes, pencaker asal Padang kemarin.
Meskipun dari informasi yang disebarkan lowongan dibuka hanya untuk pria. Namun tidak sedikit pelamar perempuan ikut mengantre mengantar lamaran. Mereka berharap ada keberuntungan, serta tersedia lowongan untuk mereka.
”Tadi ada buka (lowongan pekerjaan, red) PT Patlit Mukakuning. Itupun hanya untuk pria. Kalau perempuan kata-nya belum. Memang sedikit kecewa, karena sudah mutar-mutar, malah yang dicari pencaker pria,” ujar Melinda, sembari menenteng map berisi berkas lamaran.
Ia sendiri mengaku sudah dua bulan di Batam. Wanita tamatan SMK ini mengaku sengaja datang ke Batam karena menurut teman-temannya yang sudah bekerja, lowongan pekerjaan banyak dibuka awal tahun.
”Katanya awal tahun banyak yang buka. Tapi sampai sekarang belum ada panggilan,” ucapnya. Di PT Patlit Mukakuning, dari ratusan pelamar tak sedikit pelamar yang langsung dinyatakan gugur dalam proses penerimaan. Mereka gugur karena masalah administrasi, sebab persyaratan tinggi dibutuhkan minimal 163 sentimeter (cm).
Proses penerimaan dilakukan melalui pengukuran tinggi badan, jika pelamar tidak memenuhi syarat seperti yang dibutuhkan, pelamar langsung dinyatakan gugur. Selain itu usia juga ditentukan minimal 18 tahun sampai 24 tahun dan memiliki pengalaman maintenance dan pengetahuan tentang elektronika.
”Gagal mas, karena tak punya pengalaman,” kata Andes kecewa.
Diakuinya, sangat sulit bagi mereka yang baru lulus SMK diminta memiliki pengalaman pekerjaan. Andes yang sudah lima bulan di Batam mengaku selalu terkendala persyaratan yang diberikan perusahaan. ”Harus lulusan SMK lah, pe-ngalaman lah, baru lulus saya punya pengalaman dari mana,” sesalnya.
Prioritaskan Pencaker Bersertifikat
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam akan berkoordinasi dengan perusahaan jika membutuhkan tenaga kerja. Disnaker memprioritaskan untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan tenaga kerja. Disnaker juga akan fasilitasi perusahaan tersebut jika memang membutuhkan bantuan untuk rekomendasi karyawan.
Kepala Disnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti mengatakan tingginya animo masyarakat mengikuti seleksi untuk pelatihan keterampilan beberapa hari lalu, karena peluang diterima bekerja setelahnya menjadi lebih besar. Apalagi, para peserta nantinya akan diberikan minimal dua sertifikat, yakni dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun pihak Disnaker. ”Minimal dua, ditambah sertifikat jenis pelatihan yang mereka ikuiti,” kata Rudi, Rabu (16/1).
Dikatakannya, pelatihan keterampilan yang diadakan Disnaker tidak hanya mengejar sertifikat keahlian, namun ketika seseorang telah selasai dalam pelatihan diharapkan juga bisa mendiri, berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan, yang mampu menyerap pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.
”Seperti menjahit buat ibu-ibu, bertanam hydroponik memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam atau keterampilan pendinginan mereka bisa buka tempat servis AC di rumahnya, serta keterampilan lain,” sebutnya.
Rudi mengatakan peluang bagi peserta pelatihan untuk mendapatkan perkerjaan tergantung dengan bidang pelatihan yang diikutinya. Jika ingin cepat mendapatkan pekerjaan maka ikuti pelatihan yang banyak dibutuhkan industri. ”Jika dia mengikuti pelatihan HRD akan sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain, sebab semua perusahaan membutuhkan HRD,” jelasnya.
Namun untuk pelatihan saat ini lebih terfokus pada dua sektor, yakni industri dan pariwisata. Karena Batam merupakan kota industri dan membantu Wali Kota dalam mewujudkan Batam sebagai kota pariwisata. ”Berimbang antara keduanya, sebab pariwisata penting untuk mendatangkan turis mancanegara,” sebut Rudi lagi.(leo/rng/cr2/)
batampos.co.id – Guru sekolah swasta terancam kehilangan insentif dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Sebab, dalam rapat panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, yang digelar Komisi IV DPRD Batam, Rabu (16/1/2019) diusulkan guru swasta yang memiliki gaji di atas upah minimum kota (UMK) tidak mendapatkan insentif.
Dalam rapat yang dipimpin anggota Komisi IV DPRD Batam M Yunus itu, dihadiri satuan pendidikan seperti perwakilan komite sekolah swasta, guru sekolah swasta, dan perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. Di pembahasan itu, insentif untuk guru swasta baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) diusulkan hanya diberikan pada guru yang gajinya masih di bawah UMK.
”Keinginan kami itu, insentif hanya untuk guru swasta bergaji di bawah UMK. Sedangkan guru yang gajinya sudah tinggi atau di atas UMK, sebaiknya tak lagi diberi insentif. Insentif bisa dialihkan atau dikhususkan untuk diberikan kepada guru yang gajinya masih kecil,” ujar Yunus yang mewakili Komisi IV DPRD Batam.
Menurut Yunus, usulan tersebut sebagai bentuk untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan guru swasta. Kemudian, ke depan pemberian insentif juga dikhususkan untuk sekolah swasta yang sudah berizin, bukan sekolah swasta yang belum mengantongi izin.
Selain itu, lanjutnya, ke depan untuk mendapatkan insentif juga ada persyaratan tambahan bagi sekolah yang wajib dijalankan. Apa saja persyaratan itu? Setiap hari Senin murid sekolah swasta wajib mengenakan seragam nasional dan melaksanakan upacara bendera. Lalu, di hari Jumat wajib mengenakan pakaian Melayu.
”Kalau sekolah tak mau melaksanakan persyaratan itu, kami dipastikan tak akan mendapatkan insentif,” terangnya.
Namun, usulan Komisi IV tersebut langsung mendapat penolakan dari sejumlah perwakilan guru swasta yang ikut rapat kemarin. Menurut mereka untuk menghentikan pemberian insentif guru swasta yang selama ini tiap bulan diterima tak akan mudah dan berpotensi menimbulkan permasalahan atau gejolak.
”Saya yakin tak semudah membalik telapak tangan. Logikanya guru yang sudah tiap bulan menerima insetif, mendadak dihapus atau di-stop, pastinya mereka akan protes. Dan itu bukan satu dua guru, tapi jumlahnya bisa ratusan bahkan seribuan guru. Jadi rencana pemberian insentif hanya pada guru swasta yang gajinya di bawah UMK dikaji ulang agar tak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar beberapa perwakilan guru swasta.
Seperti disampaikan Weti Suprapti, salah satu guru swasta yang ikut dalam rapat itu. Ia berharap untuk guru swasta yang sudah terlanjur mendapatkan insentif tiap bulannya, meski gaji yang diterimanya sudah melebihi UMK, tetap mendapatkan insentif seperti biasa.
”Kami mau yang sudah dapat, insentif itu tetap ada. Karena memang mendapatkan insentif itu butuh proses. Kalau mau dihapus, seharusnya terlebih dahulu disosialisasikan,” ujarnya.
ilustrasi
Dikatakannya, jika tak disosialisasikan, ditakutkan akan berimbas kepada dedikasi dan loyalitas serta pengabdiannya sebagai guru.
”Yang aturan lama sudah bagus, kenapa mesti harus diotak-atik lagi, bahkan dihilangkan,” terangnya.
Harusnya, sambung Weti, insentif ditambah dan bagi guru swasta yang belum dapat, seharusnya tahun bisa diberikan insentif.
”Intinya kami mau insentif tetap dipertahankan untuk guru yang sudah menerima tiap bulannya,” terangnya.
Bagi Weti, berapapun insentif yang didapat dari Pemko Batam, sangat bermanfaat untuk menyambung hidup ratusan guru swasta di Batam.
Sementara itu, perwakilan Disdik Batam, Kurniadi Tasrief mengusulkan sekolah swasta yang berhak mendapatkan insentif sebaiknya sekolah yang sudah memiliki grade atau akreditasi A. Namun, usulan tersebut juga langsung dimentahkan perwakilan guru. Sebab, hingga kini masih banyak sekolah swasta yang belum terakreditasi A, khususnya sekolah swasta yang berada di daerah hinterland.
Karena rapat masih belum menemukan kesepakatan, pembahasan mengenai pemberian insentif guru swasta akan dilanjutkan pada Jumat (18/1/2019).
Untuk diketahui, selama ini insentif diberikan kepada guru sekolah swasta yang sudah mengajar selama dua tahun lebih hingga lima tahun sebesar Rp 650 ribu per bulan. Sedangkan mereka yang sudah mengajar lebih dari lima tahun, mendapatkan insentifnya sebesar Rp 1 juta per bulan.
Pada 2019 ini, Pemko Batam melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 39 miliar untuk pembayaran insentif guru swasta.(gas)
batampos.co.id – Penyelidikan terhadap Ethiopian Cargo oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kemenhub yang melakukan penyelidikan telah kelar. Siang ini, Kamis (17/1/2019) pesawat itu diperbolehkan terbang.
Pesawat dengan nomor registrasi ET-AVN ini telah mendapatkan flight clearance yang diterbitkan oleh Kemenhan, Kemenhub dan pihak Bandara Internasional Hang Nadim.
“Rencananya jam 14.00 ini berangkatnya,” kata Direktur Badan Usaha Bandara Udara Hang Nadim, Suwarso.
Ia mengatakan keputusan ini diambil setelah rapat yang diadakan oleh pihak Bandara Hang Nadim, perwakilan tim investigasi otban ll medan, tni-au, GM Airnav, Imigrasi, karantina, bais, Kohanudnas Medan, perwakilan Ethiopia, dan ground handling.
Fokus utama penyelidikan pada penyebab pesawat itu memasuki wilayah Indonesia dan melenceng dari rute seharusnya.
Seperti diberitakan pesawat itu terbang dari Adis Ababa menuju Hong Kong. Harusnya ia hanya melewati India, Bangladesh, Singapura dan Vietnam. Indonesia tidak masuk dalam flight plan. Kenapa melenceng dan masuk wilayah Indonesia?
batampos.co.id – Jajaran Polri dan TNI di wilayah kecamatan Sagulung bersinergi dengan masyarakat untuk meningkatkan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Melalui Babinsa dan Babinkamtibmas, pihak kepolisian dan TNI di wilayah berpenduduk padat itu gencar menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Siskamling dipercayai mampu menjaga keamanan lingkungan secara efektif sebab dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. “Ini konsep lama dan sangat efektif untuk menjaga keamanan lingkungan. Siskamling ini dari masyarakat untuk masyarakat. Mereka yang amankan sendiri lingkungannya jadi lebih tahu keadaan dan warga yang ada di dalam lingkungan mereka,” ujar Kanit Binmas Polsek Sagulung Ipda Partono, Kamis (17/1).
Selama ini sistem keamanan lingkungan secara umum dititik berat ke aparat kepolisian ataupun TNI. Ini belum begitu efektif sebab tidak setiap saat dan di seluruh tempat aparat pengaman tersebut ada. Keterbatasan personil, luas wilayah dan juga jumlah penduduk yang cukup padat kerap merepotkan petugas. “Kami memang bekerja masikmal tapi ada batasan juga. Untuk benar-benar lebih maksimal lagi masyarakat harus terlibat aktif melalui Kamtibnas tadi,” ujar Partono.
Senada disampaikan Babinsa 14 kelurahan Seilekop Serda T Siburian. Siskamling sudah saatnya untuk kembali diaktifkan di setiap RT. “Apalagi menjelang Pemilu ini, Siskamling sangat dibutuhkan untuk membantu tugas TNI dan Polri. Mereka yang lebih tahu situasi lingkungannya,” ujar Siburian.
Untuk mewajudkan rencana tersebut jajaran kepolisian dan TNI di Sagulung mulai rutin bersinergi dengan masyarakat. Untuk tahap awal mereka akan berbaur dengan masyarakat melalui kegiatan sosial dan gotong royong seperti seperti yang dilakukan bersama perangkat LPM,RT dan RW di kelurahan Seilekop, kemarin. Mereka gotong royong membersihkan lingkungan kantor kelurahan. “Selanjutnya baru masuk tahap pembinaan. Target kita satu RT satu siskamling,” ujar Siburian. (eja)
Jenazah Hj.Raja Hamidah Binti Tengku Abdullah memasuki masjid Agung Batam. foto: batampos,.co.id / cecep mulyana
batampos.co.id – Keluarga besar Walikota Batam. HM Rudi berduka. Hj.Raja Hamidah Binti Tengku Abdullah ibunda istri Pak Wali, Marlin Agustina Rudi wafat di rumah sakit KPJ Johor bahru, malayisa Kamis(17/1/2019) dini hari pukul 02.28 waktu Johor.
Senin (14/1/2019), pagi Raja Hamidah dilarikan ke Johor untuk menjalani perawatan sakit yang ia derita. Hari itu Pak Wali harusnya melantik 5 pejabat eselon 2 menempati posisi baru. Berhubung berhalangan, pelantikan dilakukan oleh Wakil Walikota, Amsakar Achmad.
Saat berita ini diketik, janazah Raja hamidah tengah disalatkan di Masjid Agung Batam di Batam Center. Pegawai Pemko Batam dan warga Batam ikut menyalatkan janazah.
Selanjutnya jenazah akan di kebumikan di pemakaman umum Taman langgeng di Sei Panas.
batampos.co.id – Kebakaran kembali terjadi di wilayah Sagulung. Tiga unit rumah di perumahan Grya Batuaji Asri tahap I blok O RT 04/RW 14, kelurahan Seilangkai terbakar, Kamis (17/1/2019) pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Tidak ada korban jiwa namun rumah-rumah dengan nomor 21,22 dan 23 tersebut rusak berat.
Informasi yang didapat, sumber api kebakaran berasal dari rumah nomor 22 yang ditempati keluarga Winarji. Penyebab kebakaran diduga karena sambungan arus pendek atau korsleting listrik di bagian dapur. Api kemudian dengan cepat membesar sebab langsung merambat ke plafon rumah yang terbuat dari tripleks. Kebakaranpun berlanjut ke atap rumah di samping kiri dan kanannya.
“Tak tahu juga penyebabnya. Kaget lihat api sudah besar di dapur rumah,” kata Winarji.
Saat tiga rumah tersebut dilahap si jago merah, masyarakat sekitar langsung berbondong-bondong mencoba memadamkan api, namun usaha mereka sia-sia. Api sudah terlanjur membesar sehingga ikut menghanguskan peralatan dan perabotan rumah tangga di tiga rumah tersebut.
“Pemadam terlambat karena memang agak sulit masuk ke dalam sini. Jalannya terlalu sempit,” kata Irfan, seorang warga.
Pantauan di lokasi kejadian kerusakan paling parah terjadi di rumah nomor 22. Atap dan plafon rumah jebol semuanya. Begitu juga isi rumah sebagian besar rusak dilahap api. Sementara rumah di samping kiri dan kanan juga rusak namun hanya pada bagian atap dan plafon saja.
Kapolsek Sagulung AKP Dwihatmoko Wiroseno membenarkan kejadian itu. Peristiwa kebakaran itu sedang didalami untuk mencari tahu kepastian penyebab kebakaran. (eja)
Peserta Drag Bike memacu kendaraan meninggalkan garis star saat mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike Regional 1 Sumatera 2 putaran kedua 2018 yang dihelat di Sirkuit Non Permanen Temenggung Abdul Jamal, Batam, Minggu (6/5/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sebanyak 10 putaran Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike Regional 1 Sumatera akan diselenggarakan sepanjang tahun 2019, dimana tiga putaran akan dilangsungkan di Kepri. Sementara, untuk Motoprix akan digelar sebanyak empat putaran.
Koordinator Regional 1 Sumatera H Willy Otra Bismarck menyebutkan Kepri akan menggelar tiga putran seri Kejurnas Drag Bike. Selain Kepri, Kejurnas Drag Bike Region 1 Sumatera juga akan digelar di Bangka Belitung (dua putaran), Lampung, Riau, Jambi, Sumbar, dan Sumut masing-masing satu putaran.
”Sejatinya Kepri hanya mendapatkan dua seri saja. Tetapi Kepri mendapat jatah satu penyelenggaraan lagi karena ada wilayah yang kehilangan hak penyelenggaraannya,” terang Willy, Rabu (16/1/2019).
Wilayah yang kehilangan hak penyelenggaraan itu adalah Bengkulu dan Aceh. ”Dua wilayah ini tidak bisa menyelenggarakan kejurnas drag bike di tahun 2018. Karenanya di tahun 2019 ini mereka mendapat suspend kehilangan hak penye-lenggaraannya,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Willy, hak penyelenggaraan dua wilayah ini diberikan pada wilayah lain. Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) mempercayakan pada IMI Kepri untuk tambahan satu hak penyeleng-garaan lagi.
Sedangkan pelaksanaanya, sesuai kalender resmi yang dikeluarkan PP IMI, tiga kejurnas yang diselenggarakan di Kepri ini akan digelar sepanjang bulan Agustus hingga Oktober. Willy berharap prestasi yang diraih para dragster Kepri bisa dipertahankan di musim 2019.
Musim lalu, dragster Kepri berhasi meraih gelar juara umum dan peringkat lima nasional. Juara umum diraih dragster Adji Gondo Susilo, sementara Rio Jangkrik meraih peringkat lima nasional.
Musim ini, lanjut Willy, dragster Kepri punya tugas berat untuk bisa mempertahankan prestasi.
”Memang bukan hal mudah untuk mempertahankan prestasi. Tapi juga bukan berarti hal yang mustahil,” seru Willy.
Peluang masih terbuka luas, bahkan mungkin bisa meningkatkan peringkatnya. Selain itu juga mungkin akan muncul bibit-bibit baru dragster Kepri.
Terkait dengan regulasi, jika dalam kejurnas di tahun 2018 terdapat aturan wajib untuk menggunakan ban merk Swallow, hal itu diubah di tahun 2019. Willy menegaskan tahun 2019 ini, dragster bebas menggunakan ban merek apapun.
”Asal produk dalam negeri dan telah lulus SNI,” tegasnya.
Sedang untuk Motoprix, Regional 1 Sumatera hanya menggelar sebanyak empat putaran saja. Empat putaran itu akan digelar di Sumut, Riau, Sumbar, dan Sumsel. Kepri tidak mendapat hak penyelenggaraan lantaran sesuai regulasi, Motoprix hanya bisa digelar di sirkuit permanen.
”Karenanya Kepri tidak bisa menggelar kejurnas motoprix,” keluhnya.
Hanya saja, sebagai pengganti, saat ini Kepri berupaya untuk mendapatkan hak penyelenggaraan Kejuaraan Sumatera Cup Prix (SCP) sekelas nasional.
”Ini kejuaraan yang cukup bergengsi, dan sebanyak 16 wilayah termasuk Kepri memperebutkan hak penye-lenggaraan,” jelas Willy.
SCP digelar sebanyak lima putaran dan dilaksanalkan pada April, Juni, Agustus, September, dan Oktober. Saat ini, Kepri sedang berjuang keras untuk bisa mendapatkan hak penyelenggaraan.
”Komunikasi terus dibangun dan kini menunggu keputusan provinsi mana yang berhak menyelenggarakan,” urainya.
Selain itu, satu lagi kejurnas yang akan digelar di Kepri, yakni Kejurnas Grasstrack. Kejurnas ini rencananya akan dilaksanakan di Desember.
”Nah, agenda ini yang akan ditawarkan dalam Muskerprov IMI Kepri untuk menjadi program kerja tahun 2019. Selain itu juga akan ditawarkan pada klub-klub yang berada di bawah IMI Kepri untuk menjadi penye-lenggara,” jelasnya.
Willy berharap klub-klub di Provinsi Kepri mau mengajukan diri sebagai pelaksana kejurnas. Seperti dari Bintan, Karimun, Tanjungpinang, Lingga, dan Batam untuk bisa menjadi penyelenggara.
”Kita harus manfaatkan semaksimal mungkin peluang bagi pembalap kepri untuk bisa meraih poin maksimal. Tetunya sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambungnya.
Syarat yang dipenuhi sebagai penyelenggara setidaknya satu bulan sebelum kejuaraan digelar harus memiliki rekomendasi dari IMI Kepri dan juga PP IMI.
”Selain itu juga melengkapi persyaratan lainnya seperti biaya rekom, buku perlombaan, dan izin lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan kejurnas,” tegasnya.
Jadi, lanjut Willy, Kepri mendapat kepercayaan untuk menggelar lima kalender kejuraraan nasional. Tiga kejurnas dragbike, satu kejurnas grasstrack, dan satu SCP. Ia berharap dengan semakin maraknya kejuaraan nasional digelar di Kepri, semakin bermunculan bibit-bibit dragster muda berbakat asal Kepri.
”Dengan digelar kejuaraan ecara rutin, akan memancing munculnya dragster-dragster muda berbakat yang akan me-ngharumkan nama Kepri di pentas nasional dan internasional,” harap Willy. (yan)
batampos.co.id – Memasuki awal tahun ini, pengajuan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di kantor Kecamatan Sekupang mencapai enam ribu permohonan yang menunggu untuk dicetak.
Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sekupang Delferi menga-takan pihaknya tidak bisa menahan warga untuk mengajukan permohonan pembuatan e-KTP meskipun ketersedian blangko belum maksimal.
”Kami memastikan layanan ke masyarakat tidak terganggu dan lancar. Jadi semua warga yang ingin mengajukan permohonan e-KTP akan dilayani dengan baik,” kata dia, Rabu (16/1/2019).
Pihaknya baru saja menerima 150 keping blangko dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mencetak penumpukan permohonan yang ada saat ini di Kecamatan Sekupang.
”Kami langsung kerja. Blangko yang ada lang-sung kami gunakan untuk mencetak e-KTP milik warga,” ucap Delferi.
Kepala Disdukcapil Batam Said Khaidar mengatakan baru saja menerima dua ribu keping blangko dari pusat. Semua blangko sudah dibagikan ke sembilan kecamatan yang ada di perkotaan Batam.
”Langsung saya bagikan agar bisa mengurangi penumpukan yang ada saat ini,” sebutnya.
Pihaknya langsung mengajukan permintaan blangko baru untuk menyelesaikan penumpukan yang ada di kecamatan.
”Sudah kami surati lagi. Semoga dalam waktu dekat ini bisa dapat lagi. Makanya kami langsung cetak. Sebab kalau blangko harus dihabiskan dulu baru bisa dapat lagi tambahan,” jelasnya.
Said menegaskan, semua pelayanan pengajuan pembuatan e-KTP harus berjalan dengan baik, meskipun keadaan blangko saat ini belum memenuhi kebutuhan warga Batam.
”Saya tak mau bicara angka. Yang jelas kami terus usahkan agar dapat blangko. Karena semua daerah seperti ini. Kami juga bersaing dengan Disdukcapil daerah lain,” beber mantan camat Batuampar ini.
Menumpuknya pengajuan e-KTP juga terjadi di Kecamatan Batam Kota. Teja, Sek-retaris Kecamatan Batam Kota mengatakan ada 4.913 e-KTP yang belum dicetak. Penumpukan berkas tersebut lantaran kekosongan blangko.
”Jumlah itu tercatat sejak Juni sampai Desember 2018,” ujar Teja, Rabu (16/1).
Petugas merapihkan KTP warga yang sudah jadi. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Akibat kekosongan blangko, pencetakan e-KTP warga tidak bisa diproses. Saat ini, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Disdukcapil. Ia berharap kekosongan tersebut dapat diatasi secepatnya sehingga pencetakan kembali dilakukan.
”Warga diminta untuk bersabar. Mudah-mudahan blanko secepatnya datang,” katanya.
Tahanan Rutan Rekam Serentak
Demi menyukseskan pesta demokrasi tahun ini, pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Batam ikut merekam data untuk pencetakan e-KTP untuk para tahanan di Rutan Batam.
Kepala Rutan Klas II A Batam Robinson Perangin menuturkan, sesuai arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, seluruh tahanan atau narapidana harus wajib memiliki identitas, namun kini masih disortir satu per satu.
Untuk pencetakan dan perekaman ini, pihak Disdukcapil Kota Batam sudah melihat fasilitas di rutan ini. Kemungkinan nantinya, ada dua alat perekam untuk diterjunkan ke rutan ini. Untuk jumlah tahanan dan narapidana yang ikut merekam ada sebanyak 571 orang. Sementara yang sudah memiliki identitas hanya berkisar 100 orang lebih.
”Makanya kita juga berusaha agar mereka mempunyai kartu identitas,” katanya.
Dia juga mengatakan, untuk saat ini jumlah tahanan di rutan mencapai 985 orang terdiri dari narapidana sebanyak 378 orang dan tahanan 607 orang. Dari jumlah 985 orang tersebut, warga negara asing sebanyak 40 orang di antaranya Malaysia 22, Singa-pura 2, Taiwan 4, Tiongkok 4, Vietnam 7 dan Amerika 1 orang.
Robinson juga menyampaikan, saat pemilu nanti, kemu-ngkinan ada TPS di dalam rutan. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa TPS yang akan ditempatkan di tempat tersebut.
”Kemungkinan 1 TPS saja. Kita juga tidak tahu bahwa ada penambahan nantinya,” katanya.(yui/une/cr1)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk meresmikan Taman Tuah Melayu Batam. Pembangunan taman ini merupakan bentuk tanggungjawab sosial, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) untuk mendirikan taman publik sebagai wahana mempercantik kota serta edukasi.
Taman bernuansa budaya itu mengambil tema “Melayu” sebagai ikon baru Kota Batam. Nama lengkap taman tersebut adalah “Taman Tuah Melayu Batam” yang telah digarap PGN selama beberapa waktu belakangan.
Direktur SDM dan Umum PGN Desima Equalita Siahaan mengungkapkan pembangunan taman tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan pilar tanggungjawab sosial PGN. Hal ini, katanya, termasuk dalam upaya PGN mendukung perkembangan Kota Batam.
Desima mengatakan keberadaan taman yang memiliki luas hampir 1.182 m2 ini, juga diharapkan dapat mewujudkan salah satu visi misi Pemerintah Kota Batam yang ingin memperbanyak Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anah (RPTHRA).
Sejalan dengan hal tersebut, taman tersebut berpotensi sebagai salah satu alternatif destinasi wisata bagi masyarakat Kota Batam. Terlebih lagi, itupun dibangun dengan mengusung nuansa Melayu sebagai warisan budaya yang kental di Kota Batam.
“Selain itu, PGN mencoba untuk menggandengkan nuansa budaya Melayu tersebut dengan konsep Smart City di Kota Batam yang modern dan milenial,” ungkap Desima.
Adapun PGN bersama dengan Pemerintah Kota Batam telah menggelar peresmian Taman Tuah Melayu Batam pada hari ini, Kamis (17/01/2019). Peresmian ini dihadiri oleh Direktur SDM dan Umum Desima E. Siahaan, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, dan jajaran Perangkat Daerah Kota Batam.
Kehadiran Taman Tuah Melayu Batam ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Batam. Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan program Taman Tuah Melayu ini sejalan dengan program pemerintah Kota Batam yang sejalan dengan visi-misi pemerintah untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur.
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad (dua dari kiri) bersama Direktur SDM dan Umum PGN Desima E Siahaan, didampingi Ketua DPRD Batam Nuryanto (paling kanan), dan Sekdako Batam Jefridin (paling kiri) meresmikan Taman Tuah Melayu. foto: batampos.co.id / cecep mulyana
“Kami sungguh berbahagia dan bangga atas support PGN dan mudah-mudahan Taman Tuah Melayu ini bisa menjadi model bagi kawan-kawan badan usaha yang lain karena kami memprioritaskan pembangunan infrastruktur,” kata Amsakar Achmad dalam sambutannya.
Secara konsep, di bagian depan taman terdapat layar-layar terkembang yang menggambarkan Kota Batam sebagai sebuah daerah yang terus bertumbuh, terutama dalam bidang perekonomian. Layar dipilih untuk merepresentasikan Kota Batam yang serupa perahu karena merupakan daerah yang dikelilingi lautan.
Keutuhan bentuk perahu ini semakin terlihat dengan tempat-tempat duduk untuk ruang publik yang ditempatkan di sekitar layar dengan desain kokoh dan modern membentuk badan perahu.
“Ini akan membuat Taman menjadi objek fotografi sehingga dapat menjadi viral di media digital yang menjadi daya tarik wisata dan masyarakat,” tambah Desima.
Tak lupa, sebagai tempat wisata yang bisa dikunjungi kapanpun oleh warga, “Taman Melayu” dilengkapi dengan tempat berteduh yang difasilitasi pengisian daya ponsel maupun laptop.
“Tentunya kelancaran pembangunan Taman ini tidak terlepas dari dukungan dari Pemerintah Kota Batam,” ujar Desima. (*)
batampos.co.id – Guru sekolah swasta terancam kehilangan insentif dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Sebab, dalam rapat panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, yang digelar Komisi IV DPRD Batam, Rabu (16/1/2019) diusulkan guru swasta yang memiliki gaji di atas upah minimum kota (UMK) tidak mendapatkan insentif.
