Jumat, 22 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11624

Perbanyak Titik Jemput Taksi Online

Putut A
-
0
Perbanyak Titik Jemput Taksi Online

batampos.co.id – Pengusaha yang berkecimpung di dunia pariwisata menyambut baik kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang telah menetapkan 41 titik penjemputan untuk pengguna jasa taksi daring (online). Namun, mereka berharap titik jemput diperbanyak mengingat mobilitas wisatawan maupun masyarakat umum tersebar di banyak titik.

“Ini merupakan terobosan yang bagus dan dapat menggairahkan lagi pariwisata Batam yang lesu ini,” ujar Muhammad Mansur, ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Batam, Selasa (29/1/2019).

Ia juga berharap, dengan ditetapkannya 41 titik jemput, maka tidak ada lagi persekusi terhadap taksi online yang menjemput wisatawan di titik jemput yang telah disepakati.

Juga jangan sampai ada turis asing maupun domestik dicegat di jalan lalu dipersekusi saat menuju titik penjem-putan. “Dulu kan sering bentrok, banyak turis yang tak merasa nyaman. Ada juga yang malah diusir dari dalam taksi.

Dengan adanya titik jemput ini, kami berharap bisa meredakan konflik,” ucapnya.

Mansur juga menyarankan pengelola taksi konvensional segera beralih ke taksi online. Menurutnya, zaman sudah semakin maju dan serba digital yang memudahkan akses orang dalam memenuhi kebutuhan transportasinya.

“Konsumen itu punya kebebasan untuk memilih apa yang disukainya. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya supaya kegiatan pariwisata di Batam bisa terus tumbuh,” ujarnya.

Hal senada dikatakan ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kepri, Denni Rade Situmeang. Menurutnya, kebijakan tersebut mereka dukung karena bagus untuk perkembangan dunia pariwisata di Batam.

“Kalau dari kacamata pariwisata, ini suatu kebijakan yang sangat bagus. Kami dukung,” katanya.

Ia juga sepakat jika titik jem-put diperbanyak lagi. Juga berharap taksi konvensional beralih ke online, mengingat zaman sudah berubah. Apalagi Batam yang merupakan salah satu pintu utama masuknya wisatawan asing ke Indonesia, sehingga sudah saatnya sistem transportasi semua berbasis teknologi.

Denni juga meminta tidak ada lagi pertikaian antara taksi konvensional dan taksi online, sebab sangat membahayakan keselamatan para turis.

Selain itu, pertikaian yang terjadi selama ini begitu cepat beredar ke berbagai negara, sehingga turis asing yang merencanakan perjalanan ke Batam menjadi khawatir menjadi korban persekusi. Efeknya tak hanya tingkat hnian hotel menurun, tapi semua sektor terkait dengan kepariwisataan juga menurun karena banyak rencana kunjungan ke Batam dibatalkan.

Masih Trauma

Meskipun sejumlah pengemudi taksi online di Batam sudah mengetahui 41 titik jemput penumpang yang telah disepakati, namun masih banyak yang enggan mangkal di titik kawasan Batam Center. Mereka masih trauma dengan tindakan anarkis sejumlah oknum pengemudi taksi pangkalan beberapa waktu lalu di sekitar Pelabuhan Batam Center.

Puluhan taksi online mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, Selasa (1/8/2017).
F Cecep Mulyana/Batam Pos

“Masih cari aman. Ada sih teman yang ajak ke sana, namun saya masih cari aman,” ujar Ruli, pengemudi taksi online yang tinggal di Batam Center, kemarin.

Menurut dia, kawasan Batam Center dan Bandara merupakan wilayah yang paling banyak dihindari. Sebab, sering muncul keributan antara sopir taksi online dengan sopir taksi konvensional.

Hal senada dikatakan Gusti, pengemudi taksi online lainnya. Ia masih berani menjemput ke kawasan Nagoya daripada kawasan Pelabuhan Batam Center.

“Kalau ada orderan masuk dekat pelabuhan jarang saya ambil, masih berisiko,” kata Gusti.

Ia berharap dengan ditetapkannya 41 titik penjemputan itu bisa dipahami semua pihak, terutama sopir taksi pangkalan, supaya tak ada persekusi di titik jemput.

“Kalau memang itu telah diterapkan, saya harap semuanya dapat paham dan tidak ada ribut-ribut lagi,” tuturnya.

Pantauan Batam Pos di sekitar Kantor Pos, Simpang BTN, dan Sumatera Expo, tidak terlihat ada taksi online mangkal. Namun jika dilihat dari aplikasi, banyak taksi online yang berseliweran di sekitaran Batam Center. Berbeda dengan ojek online yang memang banyak mangkal di Engku Putri.

Sementara itu, pantauan Batam Pos di depan gerbang masuk Bandara Hang Nadim Batam yang merupakan salah satu titik jemput penumpang yang akan menggunakan jasa taksi online, juga belum tampak ada aktivitas penjemputan di titik itu.

Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim, Suwarso, mengatakan, masih banyak pengguna angkutan udara yang turun di Hang Nadim belum tahu titik penjemputan tersebut. Kalaupun ada yang tahu, terlalu jauh berjalan kaki dari pintu kedatangan ke titik jemput.

Selain itu, masih ada juga pengemudi taksi pangkalan di Hang Nadim yang belum tahu kalau ada titik penjemputan taksi online di depan gerbang masuk bandara tersebut.

Untuk itu, ia berharap Dishub Batam segera mengirimkan surat resmi ke pihaknya agar bisa segera mensosialisasikan ke masyarakat yang datang ke Batam maupun ke penge-lola taksi di bandara. Hal ini penting untuk menghindari bentrokan sopir taksi online dengan taksi pangkalan di titik penjemputan.

“Kami belum dapat surat resminya. Kami baru baca di media. Sopir taksi pun begitu, ada yang tahu ada yang tak tahu,” ujarnya, Selasa (29/1/2019).

Suwarso juga menegaskan, selama ini tak ada larangan bagi taksi online mengantar penumpang ke Bandara Hang Nadim. Yang dilarang menjemput penumpang. Juga tak ada larangan bagi masyarakat mengantar atau menjemput keluarganya di Bandara Hang Nadim, sepanjang tidak dalam kapasitas sebagai taksi online.

“Kami memang berharap regulasi yang pasti, termasuk titik jemput itu supaya bisa kami informasikan titik pasti penjemputan di sekitaran bandara,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Rustam Efendi mengatakan sosialisasi titik jemput taksi online ini akan terus dilakukan. Termasuk mengirimkan surat ke berbagai pihak terkait.

Ia menegaskan, kesepakatan titik jemput taksi online ini tujuan utamanya menjaga Batam agar tetap kondusif. Tidak ada lagi bentrokan atau persekusi pihak taksi pangkalan dengan taksi online.

“Kesepakatan ini kearifan lokal, bukan ada aturan dari pemerintah, kami hanya menfasilitasi pertemuan sehingga Batam kondusif,” ucap dia.

Rustam berharap semua pihak bisa memahami dan menaati kesepakatan ini. Terutama para sopir taksi pangkalan dan taksi online. Juga masyarakat pengguna jasa transportasi.

“Jangan sampai sudah ditetapkan titik jemputnya, tapi minta dijemput di luar titik jemput. Tolong masyarakat perhatikan titik jemput ini,” pintanya.

Menurutnya, sejumlah pertemuan telah digelar guna membahas titik tersebut, sehingga lahir kesepahaman bersama antarpihak taksi online dan taksi konvesional. Pertemuan itu disaksikan dishub dan kepolisian.

“Ada 47 titik, tapi yang baru disepakati 41 titik. Enam masih mereka dirembukkan lagi,” kata dia.

Sebelumnya, sekretaris Forum Taksi Konvensional Batam Afdial membenarkan dalam rapat itu memang ada kesepakatan titik penjemputan penumpang taksi online di beberapa hotel, pelabuhan, dan lainnya.

Khusus titik penjemputan yang akan kembali dibahas di antaranya titik penjemputan di Pelabuhan Punggur, KTM Resort, Amir Hotel Harbourbay, Nagoya Hill Hotel, dan beberapa titik lainnya.

“Tapi Pak Kadis (Perhubungan Kota Batam Rustam Efendi, red) katanya, udahlah, yang sudah aja dulu. Nanti yang belum disepakati lagi di luar. Jadi yang belum akan rapat ulang antara forum dan taksi online,” katanya.

Kapan pertemuan lanjutan itu akan digelar, Afdial belum bisa memastikannya. Ia hanya menyebut pertemuan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Rustam menambahkan, kesepakatan ini merupakan keputusan jangka pendek, sembari menunggu pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

“PM 118 penerapannya diperkirakan Juni mendatang,” kata dia. (leo/ she/ iza)

Ngesti Tinjau SMP Satu Atap Desa Terluar

Dhiyanto
-
0
Ngesti Tinjau SMP Satu Atap Desa Terluar
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti bersalaman dengan warga saat berkunjung ke Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan. (Aulia Rahman/Batam Pos)

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprap-ti mengunjungi Pulau Batu Berian, Kecamatan Serasan, Ming-gu (27/1). Menggunakan pompong warga, Ngesti meninjau masyarakat terluar untuk mempererat silaturahmi. Sekaligus memenuhi janji politik saat berkampanye sebelumnya.

“Sekaligus untuk menyampaikan program pemerintah,” ujarnya.

Ngesti mengaku, kunjungan ke Pulau Batu Berian penuh tantangan. Karena ombak laut untuk menyeberang dari Pulau Serasan jarang bersahabat.

Ngesti sempat meninjau SMP satu atap yang sudah difungsikan. Menurutnya, sekolah tersebut menjawab tuntutan masa depan, karena selama ini di Pulau Berian tidak memiliki SMP. Siswa harus menyeberang pulau jika ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi yakni ke Pulau Serasan.

“Alhamdulillah, siswa tidak lagi menyeberang pulau setiap hari. SMP satu atap sudah difungsikan. Anak-anak di Batu Berian sudah sekolah semua, saya berharap banyak generasi Batu Berian melahirkan sarjana,” harap Ngesti.

Desa Batu Berian adalah pulau yang masuk pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga selain Pulau Laut. Kepada semua pihak, Ngesti mengajak untuk tetap menjalin kerja sama memba-ngun desa, agar Natuna bebas dari kesenjangan sosial dan ekonomi di perbatasan. Peme-rintah melalui Kementerian Desa sudah memilah kategori wilayah berdasarkan letak dan kondisinya.

“Desa Batu Berian ini masuk dalam kategori desa memba-ngun. Perlu diingat, tujuan dana desa harus mewujudkan desa mandiri secara ekonomi, termasuk Desa Batu Berian,” ujarnya. (aulia rahman)

243 Honorer K2 Diusulkan Jadi P3K

Putut A
-
0
243 Honorer K2 Diusulkan Jadi P3K

batampos.co.id – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap satu yang akan digelar Februari mendatang diperuntukkan bagi honorer K2.

“Arah hasil Rakornas kemarin, yang akan direkrut tahap pertama adalah sisa K2,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) M Sahir di Kantor Wali Kota Batam, Senin (28/1/2019) .

Ia menyampaikan, jumlah K2 akan sisa seleksi CPNS 2013 sebanyak 253 orang. Namun belakangan, 5 orang diantaranya lulus seleksi CPNS 2018, dua orang meninggal, dan tiga orang mengundurkan diri.

“Jadi sekarang yang tersisa 243 orang. Jumlah ini akan kami usulkan,” kata dia.

Menurut dia, kebetulan seluruh K2 yang tersisa merupakan guru yang tersebar di SD dan SMP Batam. Lalu bagaimana dengan kebutuhan lain seperti tenaga kesehatan, karena sebelumnya Menpan RB Syarifuddin menyebutkan tahap satu seleksi P3K selain guru juga diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat. Soal ini, Pemko Batam menunggu informasi dari Kemenpan RB.

“Tunggu informasi pusat, formasi untuk Batam belum kami terima juga,” imbuhnya.

Merujuk pada pernyataan Menteri Syafruddin, tahun ini sebanyak 150 ribu P3K. Tahap satu 75 ribu orang, dan tahap dua 75 orang untuk umum.

Sahir menambahkan, seleksi P3K sama dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), termasuk tes berbasis komputer. Yang membedakan yakni batas umur 35 tahun tidak ada di seleksi P3K.

“Setahun sebelum pensiun bisa ikut (P3K), artinya sampai umur 55 bisa, kalau guru sampai umur 59 tahun,” terangnya.

Sebelumnya, Menpan RB Syafruddin mengatakan, rekruitmen P3K merupakan salah satu jalan yang disiapkan oleh pemerintah agar para honorer maupun umum yang terkendala umur agar dapat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Banyak yang telah mencurahkan tenaga bagi bangsa dan bercita-cita tinggi jadi ASN. Mereka tak bisa dilupakan begitu saja,” imbuhnya.

Ia menilai, mempersiapkan ASN yang mumpuni adalah keharusan guna menyongsong visi indonesia 2045, yang diprediksi akan menjadi lima besar negara dunia dari semua aspek. Rekruitmen ASN merupakan momentum penting membangun ASN yang berkualitas yang tangguh penyangga birokrasi pemerintahan.

“Dalam birokrasi, aset utama adalah ASN. Mereka yang akan memutar roda birokrasi, yang berpikir dan melahirkan ide. Organ vital pemerintahan dan bahkan kemajuan bangsa,” imbuhnya. (iza)

“Kami Tak Ingin Istri jadi Janda Pak”

Putut A
-
0
“Kami Tak Ingin Istri jadi Janda Pak”
ilustrasi

batampos.co.id – Wilayah perairan Batam sedang dilanda musim utara. Gelombang dan arus laut cukup kencang. Nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Nelayan di wilayah Sagulung misalkan, sudah tak melaut selama dua pekan ini. Mereka memilih tinggal di rumah sebab kondisi laut sedang tak bersahabat.

“Kami tak ingin istri jadi janda Pak. Arus laut lagi kencang-kencangnya ini. Terlalu berbahaya kalau melaut,” ujar Sanidin, nelayan Dapur 12, Sagulung.

Dikatakan Sanidin, meskipun wilayah periaran Sagulung diapiti oleh berbagai pulau kecil tetap saja berisiko jika dipaksakan berlayar atau melaut di puncak musim utara ini. Ini karena arus laut bergerak dengan cepat apalagi saat air laut pasang.

“Sudah jadi tradisi ini. Kalau musim utara memang tak melaut kami. Di sekitar sinipun bahaya karena arus laut tak tentu arah,” ujarnya.

Selain nelayan, aktifitas pelayaran antar pulau juga terganggu. Itu karena penambang pancung boat di pelabuhan Sagulung ataupun pelabuhan lain di Barelang enggan melayani pelayaran jarak jauh. Pembang pancung tak mau ambil risiko sebab arus laut cuku kencang.

“Kalau dekat-dekat tak apa. Tapi kalau jauh tak berani. Laut bergelombang,” kata Fauzi, penambang pancung boat di Sagulung.

Senada disampaikan Syafaruddin penambang pancung boat asal pulau Lance, mengaku sudah sepekan ini hanya melayani penumpang ke pulau-pulau yang berdekatan dengan jembatan II. Untuk pulau yang agak jauh atau jauh tidak dilayani karena laut sedang tak bersahabat.

“Paling ke pulau Lance seperti ini. Yang dekat-dekat ja. Yang jauh tak berani kami,” ujarnya.

Imbas dari kondisi cuaca yang kurang bersahabat ini tentu berdampak bagi penghasilan nelayan ataupun penambang pancung. Nelayan jadi tak bisa berpenghasilan karena tak melaut. Begitu juga penambang pancung omset pemasukan menurun dratis sebab tidak setiap saat melayani permintaan penumpang.

“Kalau dalam angka presentase bisa kurang sampai 70 persen. Laut begini macam mana mau melaut,” ujar Syafarudin. (eja)

Rp 2 Miliar Perawatan Jalan Pelantar Sedanau

Dhiyanto
-
0
Rp 2 Miliar Perawatan Jalan Pelantar Sedanau

batampos.co.id – Meski kondisi jalan masih layak digunakan, Pemerintah Kabupaten Natuna tetap melakukan perawatan dan pemeliharaan jalan pelantar Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat tahun ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Natuna Tasrif mengatakan, tahun 2019 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk perawatan dan memperbaiki jalan dua arah pelantar Pulau Sedanau. Menurutnya, jalan tersebut sudah layak untuk segera diperbaiki.

”Tahun lalu sudah diwacanakan perawatan, tapi ditunda karena defisit. Kegiatannya dikucurkan lagi tahun 2019,” kata Tasrif, Selasa (29/1).

Jalan yang diberi nama Jalan Jenderal Sudirman tersebut adalah jalan utama masyarakat di Pelan-tar Sedanau. Segala rutinitas masyarakat sangat bergantung pada kondisi jalan utama yang panjangnya sekitar satu kilometer lebih itu.

”Pemerintah akan memberikan perhatian pada kondisi infrastruktur di kecamatan yang tingkat penduduk dan aktivitasnya ramai,” ujar Tasrif.

Pelaksanaan pekerjaan perawatan jalan akan dilaksanakan setelah selesai proses lelang di bulan Maret mendatang. Menurutnya, Sedanau adalah salah satu kota terapung di Natuna, yang menjadi tujuan wisata masyarakat Natuna.

Selain itu, Sedanau adalah lokasi pembudidayaan ikan termasuk pembesaran ikan napoleon. Masyarakat setempat mayoritas nelayan budidaya. Sedanau hingga saat ini memiliki sumber perekonomian dari sektor perikanan yang menjanjikan. Bahkan menjadi jalur perdagangan ekspor ikan menuju Hongkong. (aulia)

Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Ditanggung Pemda

Putut A
-
0
Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Ditanggung Pemda

batampos.co.id – Rencana pemerintah pusat merekrut honorer kategori dua (K2) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan dimulai Februari mendatang dipastikan gajinya tak ditanggang pusat. Setiap honorer K2 yang diterima menjadi PPPK, beban gajinya ditanggung pemda masing-masing.

“Gaji PPPK harus diambil dari APBD. Yang membutuh-kan PPPK kan daerah-daerah sehingga harus bersedia menanggung gajinya,” ujar Bima Haria Wibisana, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (29/1/2019).

Kesediaan Pemda membayar gaji PPPK itu harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diteken kepala daerah masing-masing.
Bagi daerah yang menolak menanggung gaji PPPK dari honorer K2 ini, tidak akan diberikan formasi.

“Toh, selama ini sebagian besar (APBD) bersumber dari APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil),” ujar Bima.
Bima mengungkapkan, rerata daerah di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil dan tidak mandiri, sehingga banyak yang mengandalkan dana transfer dari pusat. Satu-satunya yang tidak dapat dana transfer cuma DKI Jakarta. Sementara daerah terus meminta tambahan aparatur sipil negara (ASN) tanpa disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

“Sementara ini karena belum ada keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penggajian PPPK dari honorer K1/K2, maka menggunakan DAU daerah yang sekarang ada. Sebetulnya tunjangan guru banyak yang belum terserap tapi karena block grant digunakan, terserah daerah,” papar Bima.

Mengenai kewajiban kepala daerah membuat SPTJM, Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir mengatakan, usulan formasi PPPK datang secara bottom up.

Kalau daerah sudah mengusulkan harus komit untuk siapkan anggaran dan proses selanjutnya. SPTJM dimaksudkan agar kepala daerah mau menggaji PPPKnya.

Dia menjelaskan, saat usulan kebutuhan PPPK diajukan, kepala daerah wajib menyertakan SPTJM. Setelah itu baru diproses untuk penetapan formasi dan mengikuti mekanisme tes calon PPPK.

“Tanpa SPTJM, usulan kebutuhan rekrutmen PPPK dari honorer K2 tidak akan diproses karena daerah harus bertanggung jawab penuh,” ucap Mudzakir.

Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara di Dataran Engku Putri Batamcenter
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Terancam Molor

Sementara itu, jadwal pendaftaran PPPK dari honorer K2 yang sedianya dibuka awal Februari dipastikan molor. Pasalnya, hingga 29 Januari belum satupun daerah yang mengajukan usulan kebutuhan PPPK.

Padahal, sebelum pendaftaran ada tahapan yang harus dilalui. Di antaranya pengajuan kebutuhan yang diperkuat SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dan penetapan formasi. Dua tahapan tersebut sampai hari ini belum dilaksanakan.

“Belum ada daerah yang mengajukan usulan kebutuhan PPPK dari honorer K2. Mau ditunda atau tidak pendaftarannya saya belum tahu,” kata Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, Selasa (29/1/2019).

Saat ini, lanjut Ridwan, BKN masih wait and see. BKN belum bisa mengambil keputusan terkait rekrutmen PPPK.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan formasi 150 ribu PPPK dari honorer K2. Rekrutmennya dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama digelar Februari dengan 75 ribu formasi yang dibatasi pada guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Tahap kedua, 75 ribu formasi untuk honorer K2 tenaga teknis dan lainnya yang digelar pascapilpres.

(esy/jpgroup)

Polresta Barelang Gelar Apel Konsolidasi dan Simulasi Pemilu

Putut A
-
0
Polresta Barelang Gelar Apel Konsolidasi dan Simulasi Pemilu

batampos.co.id – Dalam mengamankan pesta demokrasi, 17 April 2019 mendatang, Polresta Barelang bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu maupun instansi terkait melaksanakan apel konsolidasi bersama dan simulasi pengamanan di TPS dengan Linmas se-Kota Batam di halaman Polresta Barelang, Selasa (29/1/2019).

Dalam apel itu, Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengecek seluruh persiapan Linmas dalam membantu tugas kepolisian nantinya. Baik itu, kesiapan logistik, kesiapan sarana pra sarana, persiapan personel Linmas maupun Polri yang akan melakukan pengamanan 17 April 2019 lalu.

“Dimana, anggota Linmas di seluruh Kota Batam ini kita perlukan dan kita butuhkan dalam pengamanan pada tanggal 17 April 2019 nanti. Terutama, pada saat pengamanan di TPS,” ujarnya.

Dikatakannya, ribuan personel dari Polri, TNI, Linmas maupun dari instansi lainnya itu akan turut mengamankan sebanyak 2.923 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Batam. Dimana, dalam penga-manan itu Polresta Barelang mengerahkan personel sebanyak 1.029 orang dan dibantu dengan Polda Kepri.

“Semakin hari, persiapan sudah semakin baik. Baik itu dari penyelenggara, KPU, Bawaslu, termasuk dari Polresta Barelang. Semua sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Selain apel konsolidasi, juga dilaksanakan simulasi pengamanan di TPS yang akan dilakukan oleh petugas Linmas dan Polri. Simulasi itu, mulai dari masuk ke dalam TPS, melakukan pemilihan suara, sampai keluar dari TPS. Selain itu juga, Hengki bersama dengan KPU maupun Bawaslu juga memberikan pemahaman tugas Linmas maupun tugas Polri dalam pemungutan suara itu.

“Artinya, kita selenggarakan simulasi pemilihan di TPS itu tadi, agar segala permasalahan yang muncul di TPS saat pemu-ngutan suara nanti bisa diatasi dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. (egi)

KPK: Jangan Pilih Caleg Pernah Korupsi

Putut A
-
0
KPK: Jangan Pilih Caleg Pernah Korupsi

batampos.co.id – Identitas para eks koruptor yang bertarung di pemilu 2019 dipastikan bakal diumumkan KPU. rencananya, publikasi identitas itu akan dilangsungkan hari ini. KPU tidak hanya mengumumkan identitas eks koruptor. Para mantan terpidana kasus kejahatan lain juga akan dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan.
Sedianya publikasi itu hendak dilakukan, Selasa kemarin (29/1/2019).

Namun urung dilakukan lantaran hingga tadi malam Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Mereka dimintai keterangan terkait laporan kuasa hukum calon anggota DPD Oesman Sapta Odang yang gagal masuk daftar calon tetap (DCT).

Arief menuturkan, publikasi itu merupakan tindak lanjut ketentuan dalam UU Pemilu.
Dalam UU tersebut, caleg yang pernah dipidana dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara diberi persyaratan tambahan. Mereka wajib mengumumkan status mereka sebagai mantan terpidana kepada publik.

’’Maka KPU menegaskan itu sebetulnya,’’ terangnya.

Data caleg tersebut sudah disiapkan KPU. Hanya saja, pihaknya belum akan memastikan medium apa saja yang akan digunakan untuk publikasi. Apakah hanya berupa rilis di media massa atau juga menggunakan website KPU.

Di awal mencuatnya kasus eks koruptor pada Agustus 2018 lalu, KPU sempat didorong untuk mengumumkan status mereka di surat suara. Atau setidaknya, di setiap TPS sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Namun, KPU menolak usulan tersebut dan menyatakan bahwa yang paling mungkin adalah memajang identitas mereka di website KPU.

Yang jelas, lanjut Arief, ini semata-mata untuk mengakomodir kepentingan publik. Menurut dia, publik berhak tahu latar belakang para caleg, termasuk yang pernah dipidana.

’’Ini bagian dari keterbukaan informasi, jadi tidak masalah,’’ lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Lagipula, pihaknya tidak akan mempublikasikan informasi yang dikecualikan dari para caleg itu.

Secara keseluruhan, jumlah mantan terpidana yang wajib publikasi diperkirakan lebih dari 200 orang. Dari jumlah tersebut, eks koruptor ada 46 orang. Terdiri dari 40 caleg dan 6 calon senator.

Untuk caleg, Golkar menjadi juaranya dengan delapan eks koruptor (lihat grafis).
KPU sempat mencantumkan larangan bagi eks koruptor untuk nyaleg atau menjadi calon senator di Peraturan KPU. Namun, sejumlah eks koruptor men-challenge PKPU itu di MAhkamah Agung. Hasilnya, pasal larangan tersebut dianulir oleh MA sehingga para mantan koruptor bisa masuk ke dalam DCT.

Meskipun urung diumumkan kemarin, apresiasi tetap berdatangan untuk KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus turut mengapresiasi langkah KPU yang memilih untuk mengumumkan caleg berlatar belakang eks korupor itu.

”Saya kira bagus kalau KPU akhirnya merealisasikan niat tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK kemarin.

ilustrasi

Menurut Febri, lembaga antirasuah mendukung langkah KPU selama mereka tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pileg yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres, sambung Febri, KPK menilai bahwa masyarakat sebagai pemilih memang harus diberi tahu bagaimana track record calon wakil mereka di parlemen.

”Agar pemilih itu benar-benar tahu latar belakang calon yang akan mereka pilih,” imbuhnya. Sehingga caleg yang pernah berurusan dengan masalah korupsi tidak lagi terpilih menjadi wakil rakyat.

Apalagi mengingat bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang di parlemen tidak sedikit. Febri menyampaikan, instansinya sudah berulang kali menindak pimpinan maupun anggota DPR. Pun demikian dengan pimpinan dan anggota DPRD.

”Jangan sampai kemudian di tahun 2019 terpilih lagi orang-orang yang pernah melakukan korupsi sebelumnya,” terang dia.

Senada, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, pada prinsipnya KPU tidak boleh melarang pemilih untuk memilih seorang kandidat. Hanya karena mereka mantan terpidana kasus kejahatan. Namun, pengumuman itu bisa menjadi referensi efektif bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Bagaimanapun, tutur Adnan, pemilih berhak mengetahui rekam jejak dan latar belakang tokoh yang akan dia pilih mewakili aspirasinya. Termasuk bila tokoh tersebut memiliki rekam jejak sebagai mantan terpidana. Lagipula, jumlah mantan terpidana juga tergolong sedikit dibandingkan keseluruhan caleg.

’’Tapi setidaknya itu sebuah langkah maju,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Kebijakan publikasi semacam itu tidak ada pada periode-periode pemilu sebelumnya.

Karena itu, pihaknya jugas setuju bila KPU mempermanenkan pengumuman itu dengan memajangnya di website KPU. sehingga, masyarakat bisa mengaksesnya kapanpun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendukung upaya KPU untuk yang akhirnya mengumumkan calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Apalagi langkah tersebut menjadi salah satu rencana KPU sejak lama.

”Kalau diumumkan ya berarti itu kan janji KPU juga, bahwa akan memberikan tanda (pada caleg napi koruptor, red),” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Selasa (29/1/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, korupsi yang melibatkan pejabat politik memang banyak. Buktinya, KPK berulang kali menangkap bupati, wali kota, gubernur, pimpinan dan anggota dewan di daerah maupun di level pusat. Jumlah totalnya mencapai 337 orang. Padahal, KPK sudah melakukan berbagai upaya agar pejabat politik tidak terseret korupsi.

Sayang, belum semua pejabat politik patuh. Ia mencontohkan, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

”Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia, tidak satu pun melapor LHKPN,” imbuhnya.
Lebih jauh, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan, persoalan korupsi harus diselesaikan dari akarnya.

”Kalau lihat kejadian korupsi masa lalu, adanya negosiasi tatap muka dan adanya perjanjian khusus beberapa pihak akan berujung pada perilaku korupsi,” terang dia.

Ke depan, pemerintah bakal berusaha agar hal itu tidak terjadi lagi. Tahap awal yang dilakukan memuat sistem berbasis elektronik dan online.(byu/syn/jun/lum/bay)

Forum TSP Bangun Rest Area di Jembatan Barelang

Putut A
-
0
Forum TSP Bangun Rest Area di Jembatan Barelang

batampos.co.id – Meski ba­ru terbentuk, Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Ba­tam sudah mulai menunjukkan kiprahnya dalam mendukung pembangunan di Kota Batam.Dalam waktu dekat TSP Kota Batam akan membangun dua rest area di sepanjang jembatan satu sampai jembatan enam Barelang.

Rest area ini menjadi program utama TSP Kota Batam karena sudah mendesak dan sangat penting untuk mendukung pariwisata. “Program ini sudah kami bicarakan dengan berbagai pihak,” kata ketua TSP Kota Batam Johanes Kennedy, Senin (28/1/2019).

Pria yang akrab disapa Jhon ini mengatakan, saat ini pihaknya sudah merumuskan beberapa kegiatan yang akan dilakukan TSP Kota Batam. Rest area masuk prioritas utama.

“Rest area ini menurut kami sangat penting. Karena banyak wisatawan yang mengeluhkan kesulitan mencari tempat peristirahatan ketika hendak ke Pulau Abang atau objek wisata lain di sekitar Galang,” ungkapnya.

Dengan adanya rest area ini, para turis tidak akan kesulitan mencari kamar mandi atau tempat bersantai sebelum sampai ke tempat tujuan. Sehingga mereka akan merasa nyaman saat berwisata diBatam, terutama wilayah Rempang dan Galang.

“Kita ingin destinasi wisata di daerah Galang sana menjadi maju. Makin banyak dikunjungi dan akan berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Ia mengatakan, saat ini banyak turis lokal maupun mancanegara yang enggan ke daerah Rempang-Galang dengan berbagai alasan.

“Kita sangat malu, kalau turis terutama turis asing hendak buang air tetapi tidak ada tempatnya,” ujarnya.

Menurutnya, jarak tempuh mulai jembatan satu sampai jembatan enam Barelang sekitar 60 kilometer. Sehingga sudah selayaknya dibangun rest area di sekitar jembatan itu. Rencananya, selain kamar kecil atau toilet, nantinya rest area ini akan dilengkapi dengan musala, tempat makan, tempat bermain anak, dan parkir.

“Jadi kalau lagi jam salat maka bisa langsung ke sana. Kalau mau ke kamar mandi di sana tersedia. Ini akan dibuat seaman dan senyaman mungkin,” katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi beberapa waktu lalu tegas mengatakan akan mendukung program TSP. Program-program TSP ini dinilai sangat mendukung perkembangan Batam sebagai daerah pariwisata.

“Saya sangat mendukung penuh program ini. Kita berharap semua warga di Batam sama-sama memajukan Batam ini,” ujarnya. (ian)

Imlek, Warga Singapura Inden Ikan Dingkis ke Batam

Putut A
-
0
Imlek, Warga Singapura Inden Ikan Dingkis ke Batam
Penjual ikan dingkis di pasar Tiban Center.
foto: batampos.co.id / peri irawan

batampos.co.id – Ikan dingkis salah satu jenis ikan baronang atau dengan nama latin Siganus Canaliculatus. Setiap perayaan Imlek atau perayaan tahun baru Cina, ikan dingkis selalu diburu warga Tionghoa Kepri. Bagi masyarakat Tionghoa, ikan dingkis dipercaya membawa rezeki dan hoki.

Sepekan menjelang perayaan Imlek 2570, pasokan ikan dingkis di pasar-pasar tradisional di Batam langka, hingga memicu naiknya harga ikan tersebut. Pantauan Batam Pos di Pasar Tiban Center, ikan dingkis dijual Rp 180 ribu per kilogram (kg), padahal, biasanya berkisar Rp 50 ribu per kg.

Hendri, 38, pedagang ikan di Pasar Tiban Center mengatakan, saat ini ia menjual ikan dingkis Rp 150 per kg. Untuk satu kilogram berisi 6-7 ekor. Dia memperkirakan harga ikan dingkis terus merangkak naik hingga mendekati perayaan Imlek, karena kebutuhannya meningkat.

Sayangnya, kata dia, pasokan ikan dingkis menipis karena saat ini nelayan susah mencari atau melaut karena sedang musim angin utara. ”Harganya masih bisa naik menjelang perayaan Imlek. Harganya tergantung ukurannya juga,” ujarnya, Selasa (29/1/2019).

Dia menyebutkan, jika pasokan makin langka maka harga ikan dingkis bisa mencapai Rp 450 ribu-Rp 500 ribu per kg.

”Terutama saat H-1 Imlek, semakin langka semakin juga makin mahal harganya,” terangnya.

Tidak hanya itu, Hendri menyebut ketersediaan ikan dingkis mulai berkurang, bahkan warga negara Singapura datang langsung ke Batam untuk membeli langsung ke nelayan.

Kata dia, warga Singapura ada yang sudah punya kenalan nelayan Batam, sehingga pasti mendapatkannya.

Ikan dingkis yang ia jual didatangkan dari Pulau Kasu dan Tanjungriau.

”Ada juga sebagian pedagang yang mendatangkan ikan dingkis dari Barelang,” imbuhnya.

Kertas Sembahyang Paling Banyak Diburu

Sejumlah toko pernak-pernik khas Tiongkok mulai diserbu warga Tionghoa untuk membeli kebutuhan menyambut Imlek yang jatuh pada 5 Februari mendatang. Seperti pedagang pernak-pernik Imlek di Pasar Aviari, Batuaji, Pasar Fanindo, dan toko lainnya. Paling banyak diburu adalah lampion, hiasan interior rumah hingga perlengkapan sembahyang atau kertas sembahyang.

Mira, 29, pedagang pernak-pernik Imlek di Pasar Aviari mengaku telah mempersiapkan beragam kebutuhan Imlek dengan jumlah banyak jauh-jauh hari. Untuk harga bervariasi, mulai Rp 15 ribu hingga Rp 45 ribu untuk dupa, tergantung ukurannya.

”Keperluan Imlek paling banyak adalah kue bakul atau keranjang yang khusus dijajakan menjelang tahun baru Cina atau Imlek,” katanya.

Dia mengaku omzet penjualannya tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Pembeli banyak dari daerah lain.

”Mereka umumnya membeli kue bakul dan dupa, serta kertas sembahyang,” ujaranya.

Senada diungkapkan pedagang lainnya, Akiau. Pria 36 tahun ini mengatakan bahwa saat ini paling laris dijual iadalah kertas dupa dan kertas sembahyang serta kue bakul.

Seminggu berjualan sudah mendapatkan omzet lumayan.

”Lumayan lah. Saya juga berharap menjelang Imlek ini semoga tahun baru yang penuh berkah dan pembaharuan untuk Indonesia,” ujarnya singkat.

Kue Keranjang Makan Wajib

Kue keranjang atau dodol menjadi makanan wajib masyarakat Tionghoa saat Imlek. Tak hanya dimakan, kue ini juga digunakan sebagai sesaji pada upacara sembahyang leluhur, terutama tujuh hari menuju Imlek.

Kue bernama asli Nian Gao ini dibuat dari tepung ketan yang punya sifat lengket. Ini punya makna persaudaraan yang begitu erat dan selalu menyatu. Sedangkan bentuk bulat kue keranjang tanpa sudut di semua sisi melambangkan pesan kekeluargaan, tanpa melihat ada yang lebih penting dibanding lainnya dan akan selalu bersama tanpa batas akhir.

Karena itu, tak heran jelang Imlek jumlah kue keranjang mulai banyak dijual pedagang-pedagang Tionghoa. Harga yang ditawarkan pun bervariatif, mulai Rp 8 ribu hingga puluhan ribu rupiah. Tergantung besar dan kecil ukurannya.

Alie, pedagang di Pasar Mitra Raya, Batam Center mengatakan kue keranjang hanya ada jelang perayaan Imlek. Kue tersebut memiliki makna dan harapan besar bagi warga di pergantian Tahun Baru China.

“Harganya macam-macam, tergantung ukuran. Rasanya manis, lengket. Sama seperti dodol,” sebut Alie.

Menyantap kue keranjang, diharapkan sepanjang tahun itu hidup akan berjalan dengan manis penuh keberuntungan. “Ada yang makan, ada juga yang untuk sembahyang,” tuturnya.

Menurut dia, biasanya kue keranjang disusun ke atas makin kecil. Hal itu bermakna peningkatan rezeki atau kemakmuran. “Ya beda-beda orang cara menyajikannya,” pungkas Alie. (cr1/cr2)

1...11,62311,62411,625...14,353Halaman 11,624 dari 14,353

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000