Anggota polisi mengatur arus lalu lintas di simpang Fanindo Tanjunguncang Batuaji karena jatuhnya pelat baja dari trailer. foto: batampos.co.id / dalil harahap
batampos.co.id – Arus lalulintas di simpang tiga depan komplek pasar Fanindo, Batuaji lumpuh total, Rabu (9/1/2019) siang.
20 lembar plat baja melorot dari sebuah truk gandeng BP 9xx2 DE persis di persimpangan jalan Brigjen Katamso tersebut sekitar pukul 14.00 WIB.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu hanya saja polisi harus turun tangan untuk mengatur kelancaran arus lalulintas.
Informasi yang didapat di lapangan, jatuhnya plat-plat baja karena R Purba sopir truk gandeng tadi yang nekad melewati jalan tanjakan bergelombang di lokasi kejadian. Truk tersebut bergerak dari arah Tanjunguncang hendak belok ke arah Seibinti namun saat mendaki tanjakan di persimpangan tadi, bak truknya goyang sehingga 20 plat baja diatas bak truk meluncur turun ke belakang.
“Biasanya lewat u turn sana (depan mako Satpol PP) tapi hari ini mungkin sudah sialnya saya. Entah kenapa tadi tiba-tiba mau coba lewat simpang ini,” kata R Purba di lokasi kejadian.
Meskipun apes, R Purba mengaku, tetap bersyukur sebab saat plat baja jatuh di belakang truknya tidak ada pengendara lain.
“Kalau sempat ada motor atau mobil di belakang pasti tak selamat. Syukurlah tak ada yang terluka,” ujarnya.
Hadi, seorang warga menyesalkan sikap nekad R Purba itu. Kecelakaan ini dinilai murni karena kecerobohan R Purba karena jarang truk bermuatan berat melintas lokasi jalan tersebut selama ini.
“Kalau sopir lama dan berpengelaman dia harus lurus dan mutar di U Turn depan mako Satpol PP. Kalau motong lewat sini ya pasti jatuh atau terbalik,” kata Hadi. (eja)
batampos.co.id – Langkah DPRD Kota Batam menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam untuk mengelola sembako dinilai akan sulit. Alasannya, keterbatasan modal oleh PT Pembangunan Batam selaku pengelola BUMD, menyebabkan akan kalah bersaing dengan pengusaha atau distributor lokal.
”Ndak bisa. Kalau digerakkan ke sana (kelola sembako, red) BUMD akan kalah dengan pengusaha yang ada. Baik dari segi modal dan fasilitas tetap kalah. Jadi, (BUMD kelola sembako) memang sulit,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, Selasa (8/1).
Diakuinya, sejauh ini BUMD masih sulit bersaing dengan para pemasok sembako di Batam. Sebab distributor yang sudah eksis saat ini cukup banyak dan memiliki modal besar. Bahkan mereka punya gudang sembako sendiri.
”Saya belum melihat rencana bisnis BUMD ke depan seperti apa. Kalau sekarang BUMD kita bergerak di gas, dan prospeknya cukup bagus. Modal Rp 2 miliar, BUMD bisa menyumbangkan deviden ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 1 miliar setiap tahunnya,” jelasnya.
Sebelumnya, guna mengantisipasi inflasi khususnya yang disebabkan kenaikan harga sembako, DPRD Kota Batam mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk melakukan penguatan pada BUMD. Selain untuk menambah pendapatan, BUMD harus difungsikan untuk mengelola bisnis yang langsung manfaatnya dirasakan masyarakat.
”Jangan dibilang BUMD sudah kapok bisnis sembako! BUMD bisa sukses kelola sembako kalau memang ada kemauan. Bisnis sembako itu sangat menjajikan,” kata anggota Komisi II DPRD Batam, Mulia Rindo Purba.
ilustrasi toko sembako. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Seharusnya, lanjut Rindo, BUMD bisa mengumpulkan semua sembako yang datang dari luar untuk menyalurkannya di pasaran Batam. Dengan begitu, selain keuntungan juga dapat mengontrol harga pasar. ”Jadi jelas arahnya. Modal harus diperkuat untuk bisnis sembako ini. Bahkan menurut saya, ini sangat menguntungkan,” sebutnya.
Bukan Daerah Penghasil, Wajar Inflasi Tinggi
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Desember 2018 mengalami inflasi. IHK Kepri per Desember 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,15 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,43 persen. Lebih tinggi dibanding IHK nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,62 persen.
Selain tarif angkutan udara, kelompok lain yang andil dalam tingginya inflasi yakni komoditas bawang merah dan bayam. Catatan ini berdasarkan rilis yang dikeluarkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri. Bawang merah mencatatkan inflasi 28,43 persen, sementara bayam menyumbang sebesar 17,27 persen.
Peningkatan harga komoditas bawang merah disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari wilayah sentra penghasil seiring dengan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil pantauan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan harga melanjutkan tren sejak bulan lalu sebagai dampak dari musim hujan dengan intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan kegagalan panen dan keterbatasan pasokan.
Sekda Kota Batam yang juga Ketua Harian TPID Kota Batam, Jefridin mengatakan Batam menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kepri. Menurutnya, inflasi yang disebabkan kenaikan bawang dan bayam wajar terjadi. Sebab, Batam bukan daerah penghasil. Hal ini juga ditambah dengan wacana menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk memenuhi komoditas pangan di Batam sampai sekarang belum terealisasi, seperti kerja sama dengan Jambi dengan alasan jarak.
”Belum (kerja sama dengan Jambi, red), sebabnya tranportasinya. Kita minta rute khusus dari Jambi ke Batam ke pusat tapi sampai detik ini belum. Daerah hanya mendorong. Sekarang dari Jambi-Natuna, busuklah bayam itu,” kata Jefridin.
Sedangkan jika dikirim melalui tranportasi udara tentunya biaya yang dikeluarkan sangat mahal. TIPD Batam, sambungnya, sering menyampaikan hal tersebut saat rapat bersama TIPD Provinsi, agar kebutuhan komoditas pangan dan lainnya bisa masuk Batam dengan cepat.
”Setiap rapat kita sampaikan. Tapi Provinsi mohon dibangun kerja sama dengan daerah lain. Sekarang, Lingga atau Natuna tak bisa menggirim karena gelombang besar. Inilah menjadi salah satu kendalanya,” jelas mantan Kadispenda Batam itu.(iza)
Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Letjen Doni Monardo usai melantiknya sebagai Kepala BNPB, di Istana Negara, Jakarta, Rab (9/1/2019) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)
batampos.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo resmi menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019) pagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantiknya, demikian seperti dilansir dari setkab.go.id.
Doni Monardo yang menggantikan Kepala BNPB Willem Rampangilei dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Letjen Doni Monardo, kelahiran Cimahi 10 Mei 1963, merupakan alumnus Akademi Militer 1985.
Ia pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres (2012-2014), Danjen Kopassus (2014-2015), Pangdam Patimura (2015-2017), Pangdam Siliwangi (2017-2018), dan terakhir Sekjen Wantanas (2018-2019). (*)
Warga Tanjunguncang, Batuaji berobat di Puskesmas Tanjunguncang yang baru dibuka, Senin (12/2/2018). F. Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Puskesmas Tanjunguncang yang baru setahun beroperasi terus berbenah. Layanan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan meskipun masih banyak kekurangan.
Upaya pembenahan yang dilakukan saat ini adalah akreditasi. Untuk akreditasi, puskesmas dengan bangunan yang cukup megah itu telah melakukan registrasi ke Kementerian Kesehatan.
“Persiapan tentu ada. Registrasi ke pusat sudah tinggal pembenahan persayaratan lain,” ujar Plt Kepala Puskesmas Tanjunguncang Eko Priyitno.
Meskipun belum bisa membeberkan secara detail kesiapan puskesmas untuk akreditasi, Eko tetap optimis bahwa akreditasi dapat berjalan terlaksana dengan baik.
“Untuk kesiapan persyaratan nanti Kapus (Kepala Puskemas) tetap yang bisa beberkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan kota Batam Didi Kusmajardi sebelumnya juga menuturkan hal yang sama. Pembenahan puskesmas terus dilakukan termasuk untuk memenuhi wacana peningkatan status sebagai rumah sakit tipe D.
Untuk akreditasi, pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi khusus sebesar Rp 1 miliar. Anggaran tersebut untuk proses akreditasi lima puskesmas di Batam termasuk puskesmas Tanjunguncang.
Sementara untuk melengkapi fasilitas dan tenaga medis khusus untuk puskesmas Tanjunguncang, Dinkes Batam juga sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 3 miliar.
“Usulan anggaran ini sebenarnya sudah dari tahun lalu tapi karena devisit maka diusulkan lagi untuk tahun ini. Masih banyak yang perluh dibenahi,” kata Didi beberapa waktu lalu di Sagulung.
Puskesmas Tanjunguncang yang resmi beroperasi sejak Februari 2018 lalu memiliki dua gedung. Salah satu gedung berlantai dua untuk ruangan rawat inap. Namun karena keterbatasan tenaga dan peralatan medis, puskemas tersebut belum bisa melayani pasien rawat inap. Layanan medis masih terbatas pada layanam rawat jalan yakni di poliklinik umum dan anak.
Dengan adanya rencana akreditasi ataupun peningkatan status sebagai rumah sakit tipe D, masyarakat berharap agar layanan medis di puskesmas tersebut segara dilengkapi. (eja)
batampos.co.id – Program kampanye imunisasi measles (campak) dan rubella (MR) telah selesai pada akhir tahun lalu. Indonesia sendiri telah melakukan kampanye sejak 2017, hasilnya pencapaian secara nasional hanya 87,33 persen. Jumlah tersebut merupakan rekapan dari kampanye di Jawa dan luar Jawa.
”Capaian imunisasi yang ada di luar Jawa mencapai 72,70 persen,” ungkap Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono, Selasa (8/1).
Di luar Jawa ada 256 kabupaten kota yang cakupan imunisasinya di atas 95 persen. Namun, masih ada 71 kabupaten/kota yang cakupan kurang dari 50 persen. Meski demikian, menurut Anung, pekan lalu WHO mengapresiasi totalitas Indonesia dalam capaian kampanye imunisasi MR.
Selama kegiatan kampanye hingga 31 Desember lalu, hanya ada satu kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Kejadian yang terjadi di Papua itu adalah anafilaksis atau alergi berat. Namun, Anung membantah jika penyebab satu-satunya adalah vaksin.
”Adanya komponen lain yang jadi satu kesatuan,” bebernya.
Meski kampanye MR disudahi, Kemenkes tetap menye-diakan layanan imunisasi tersebut melalui fasilitas kesehatan terdekat. Anung menyebut jika setelah ini, nama yang digunakan untuk layanan bukan lagi MR atau measles rubella melainkan campak dan rubella.
Imunisasi ini diklaim dapat menurunkan angka kejadian campak dan rubella. Sebagai contoh pada Januari 2017 mencapai 449 orang, dan rubella mencapai 147 orang. Kejadian mewabah lagi pada Juni 2017 mencapai 98 orang dan rubella mencapai 143 orang.
Namun pada bulan selanjutnya menurun. Pada Agustus, kasus campak mencapai 52 orang dan rubella 34 orang, sementara. Hingga Desember lalu, menurut catatan Kemenkes terdapat enam kasus campak dan orang yang terkena rubella.
Masih adanya daerah yang belum 95 persen berhasil mengimunasi anak-anak, menyebabkan risiko. Pasca kampanye ini, Kemenkes tengah melakukan pemetaan risiko potensi wilayah yang perlu diwaspadai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
”Semua laporan kegiatan kampanye sudah disiapkan untuk diberikan kepada Ibu Menteri (Nila Moeloek, red) dan diberikan juga kepada Presiden, Kemendikbud, Kemendagri, Kemen-PPPA, KemenkoPMK, dan Kominfo. Agar sama-sama mendorong masyarakat melakukan imunisasi,” beber Anung.
“Karena belum semua RS di tingkat kabupaten/kota mempunyai tiga spesialis (spesialis mata, THT, dan jantung, red), inilah yang jadi tantangan kami ke depan dalam mengamati atau meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan karena anak tidak diimunisasi,” katanya. Hal ini harus dicermati karena congenital rubella syndrome memerlukan perhatian setidaknya tiga spesialis tersebut. (lyn)
batampos.co.id – Jalan Ahmad Yani yang menghubungkan Simpang Kabil, hingga Simpang Panbil dipastikan akan dilebarkan mulai tahun 2019 ini. Pelebaran jalan tersebut diyakini bisa mengurai kemacetan yang sering terjadi di ruas jalan tersebut.
”Sudah dipastikan jalan raya ke Panbil akan dilebarkan dan diperbaiki tahun ini. Ini memang jalur padat, mudah-mudahan kemacetan akan terurai di sana,” kata Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Yudi Admaji, Selasa (8/1).
Ia mengatakan, pelebaran jalan ini selain untuk memperlancar arus orang, juga arus barang. Mengingat jalan tersebut selalu ramai digunakan untuk mengangkut barang dari kawasan industri. ”Di sana ada dua kawasan industri besar, Panbil dan Batamindo. Selain itu dari kawasan Tanjunguncang sering juga menggunakan jalur itu,” jelasnya.
Terkait anggaran, Yudi tidak membeberkan. Tetapi ia me-ngatakan selain pelebaran jalan tersebut masih ada pelebaran jalan lainnya.
”Jadi, untuk perbaikan jalan sih masih tetap melanjutkan yang tahun lalu. Tetapi selain ke Simpang Panbil, ada beberapa ruas yang akan diperbaiki seperti Simpang Tiban Princes ke Cipta Land. Ada juga Simpang Global-Simpang Seruni,” sebutnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean mengapresiasi langkah Pemko Batam yang akan memperbaiki jalan tersebut. Di mana menurutnya jalan itu memang sudah langganan macet.
”Di situ memang sudah macet, apalagi sering dilalui kendaraan dari kawasan industri,” katanya.
Ia berharap semua jalan raya menuju kawasan industri diperbaiki. Ini untuk melancarkan keluar masuk barang ke kawasan industri.
”Ini juga bentuk dukungan untuk meningkatkan investasi di Batam. Misalnya jalan di Kabil dan di kawasan industri lainnya juga harus diperbaiki,” jelasnya. (ian)
Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres, Selasa (8/1/2019). f. Sabik Aji Taufan/JawaPos.com/jpg
batampos.co.id – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, partisan politik memiliki cara pandang tersendiri dalam menyerap informasi tentang kubu yang didukungnya. Mereka akan mencari pembenaran sendiri terhadap informasi yang masuk, bahkan fakta pun bisa dianggap hoaks oleh mereka, begitu juga sebaliknya.
Hal itu dikatakan Burhanuddin sesuai dengan hasil survei terbaru lembaganya yang diberi tema ’Media Sosial, Hoaks, dan Sikap Partisan Dalam Pilpres 2019’.
”Sikap partisan membentuk sikap pemilih terhadap informasi. Bukan sebaliknya. Mereka punya pilihan dulu baru selektif memilih informasi yang sesuai keingingannya atau tidak,” ujar Burhanuddin di kantor Indikator Jalan Cikini V Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
Burhanudin mencontohkan, adanya isu orangtua Presiden Joko Widodo (Jokowi) beragama kristen bagi basis pendukungnya hanya 6 persen yang percaya isu tersebut. Sedangkan 84 persen tidak percaya.
Namun, bagi pendukung Prabowo Subianto mencapai 30 persen yang percaya isu tersebut benar, dan yang tidak mempercayainya 39 persen. Sedangkan 10 persen pendukung Jokowi dan 31 persen pendukung Prabowo memilih tidak menjawab.
Begitu pula dengan isu Jokowi keturunan Tionghoa. Di basis pendukungnya hanya 7 persen yang mempercayai itu, sedang-kan 82 persennya percaya itu hanya hoaks. Sementara sebanyak 11 persen memilih tidak menjawab.
Tapi, 39 persen pendukung Prabowo percaya jika Jokowi keturunan Tionghoa, sedangkan yang tidak percaya 35 persen. Dan 26 persen lainnya tidak menjawab.
Pun demikian ketika Prabowo dihadapkan dengan isu pelanggaran HAM berat pada 1998. Basis pendukungnya hanya 21 persen yang percaya dengan kabar itu. Sedangkan 63 persen tidak percaya, dan 17 persen tidak menjawab.
Berbanding terbalik dengan pendukung Jokowi. Sebanyak 65 persen dari mereka percaya bahwa Prabowo terlibat penculikan 1998. Hanya 16 persen dari mereka yang tidak percaya dan 19 persen lainnya tidak menjawab.
Dari data tersebut, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa pendukung dua kubu ini akan selalu mencari pembenaran terhadap isu yang diarahkan kepada kubu yang didukungnya. Informasi yang masuk akan diserap sesuai idealisme mereka dengan identitas kelompoknya.
”Kesimpulannya, pendukung Jokowi dan Prabowo hidup di dua dunia yang berbeda,” pungkasnya.
Sebagai informasi, survei Indikator dilakukan pada rentang waktu 16-26 Desember 2018. Menggunakan metode multistage random sampling, melibatkan 1.220 responden pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan margin of error pada angka 2,9 persen. (JPG)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyambut baik keputusan pemerintah pusat melantik Edy Putra Irawady sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam di masa transisi. Meski masa tugasnya sementara, Rudi berharap Edy bisa melakukan reformasi untuk menyederhanakan birokrasi perizinan di BP Batam.
Bersama BP Batam di bawah kepemimpinan Edy, Rudi mengaku bersedia memperbaiki sistem perizinan di kota ini. Salah satu langkah kongkretnya dengan menyatukan layanan perizinan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saat ini baik BP Batam maupun Pemko Batam masing-masing memiliki PTSP. Rudi ingin kelak kedua PTSP itu disatukan.
“Tidak ada lagi (PTSP) BP Batam, satu saja. Walau untuk sementara bertugas masing-masing. Besok itu tugas awal, yang kami ajukan,” kata Rudi di kompleks Masjid Agung Batam, Selasa (8/1/2019).
Menurut dia, hal ini harus dilakukan guna mempermudah investor yang akan menanamkan modalnya di Batam.
Selanjutnya, Pemko Batam akan mengajukan koordinator tetap pada lembaga yang disatukan tersebut.
“Sehingga perizinan tak lagi hitungan hari, baik itu izin lahan maupun izin lain, hitungan jam selesai,” imbuh dia.
Tidak hanya itu, ia juga meminta potensi Pelabuhan Batuampar dikembangkan dan dimaksimalkan. Sebab potensi pelabuhan itu sangat besar karena berada di dekat jalur perdagangan dan jalur pelayaran dunia.
Seorang warga sedang melakukan pengurusan perizinan di dinas Penanaman Modal Kota Batam di Mall Pelayanan Pubik. | Cecep Mulyana/Batam Pos
“Singapura itu kota dagang, banyak barang produksi sini lewat Singapura. Maka bongkar muat harus dipercepat,” ucap dia.
Namun saat disinggung mengenai posisinya sebagai ex officio kepala BP Batam, Rudi enggan berkomentar. Ia hanya berharap keputusan pemerintah pusat untuk Batam bisa membawa kota ini lebih baik lagi.
Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad tetap berkeyakinan Rudi akan tetap menjadi ex officio kepala BP Batam. Ia berpendapat penunjukan Edy Putra Irawady sebagai kepala BP Batam hanya sementara di masa transisi.
“Ex officio itu arahan Presiden,” kata Amsakar di Kantor Wali Kota Batam, kemarin.
Ia menyampaikan, masya-rakat tidak perlu bingung dengan kondisi ini karena pada prinsipnya dua instansi, baik BP Batam maupun Pemko Batam, tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah pusat merupakan upaya meningkatkan daya pikat Batam.
“Kita butuh investasi masuk, pertumbuhan ekonomi baik. Dan kebijakan ini buat bukan untuk membuat Batam semakin parah tapi sebaliknya untuk membuat Batam lebih baik,” ujarnya.
Berada dalam satu kendali kepemimpinan, ia sebut selain membawa kebaikan untuk Batam, kebijakan juga akan terarah.
“Jika satu kendali oleh wali kota, wali kota putuskan A maka BP akan sepakat dengan itu, ketika kepala BP Batam boleh dilakukan, maka Pemko akan ikut. Ini memudahkan koordinasi,” ucap dia.
Ia menyampaikan, selama ini ada faktor kepentingan yang membuat keadaan ‘jungkir balik’. Namun ia tak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kepentingan tersebut.
“Ada yang ketakutan berpikir kepentingan begini,” kata dia.
Sementara Pemerintah Kota Batam, ia tegaskan, hanya berpikir bagaimana kepentingan pemerintah untuk masyarakat.
Begitu juga dengan pemerintah pusat. Kata Amsakar keputusan menyatukan kepemimpinan BP Batam-Pemko Batam bertujuan untuk mengakhiri dualisme kewenangan dan kepemimpinan di Batam. Sebab kondisi ini dinilai kerap menjadi penghambat laju pertumbuhan investasi dan ekonomi di kota industri ini. (iza)
batampos.co.id – Alfian kembali terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Batam dalam musyawarah kota (muskot) yang digelar di Tea Box Cafe, Komplek Khazanah Plaza, Minggu (6/1/2019).
Sebanyak lima klub mengikuti muskot dengan agenda pertanggungjawaban pengurus demisioner dan pemilihan ketua PBSI Kota Batam periode 2019-2023 ini.
Alfian menjelaskan pemegang hak suara dalam muskot ini adalah klub yang berada di bawah PBSI Kota Batam ditambah satu suara perwakilan pengurus demisioner. Dari enam klub yang berada di bawah PBSI Kota Batam hanya lima yang mengikuti muskot. Kelima klub itu adalah CBN, Banda Baru, Avinza, Archelia, dan Mutiara Rahayu.
”Jadi, sudah mencapai kuorum untuk melaksanakan muskot,” terangnya, Minggu (6/1) malam.
Sesi pertama muskot diawali laporan pertanggung jawaban pengurus demisioner. Di sesi kedua, pemaparan pandangan dan usulan calon ketua PBSI Kota Batam untuk periode selanjutnya.
”Baru dilanjutkan dengan sesi ketiga, pemilihan ketua. Alhamdulillah, lima klub dan satu perwakilan dari pengurus periode 2016-2019 meminta saya untuk kembali melanjutkan kepemimpinan,” ujarnya.
Alfian menjelaskan prioritas program yang akan dilaksanakan di periode 2019-2023 adalah melanjutkan program yang belum terlaksana di periode sebelumnya. Program yang belum terlaksana itu dikarenakan permasalahan dana penye-lenggaraan dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.
Ketua PBSI Kota Batam terpilih, Alfian (dua dari kiri/duduk), Ketua KONI Kota Batam Iskandar Alamsyah, Ketua PBSI Kepri Sukriadi foto bersama seluruh peserta muskot PBSI Batam, di Tea Box Cafe, Batam, Minggu (6/1/2019) malam. F. Ryan Agung/Batam Pos
Yang harus segera terlaksana di 2019 adalah program PBSI Goes to School. Ini adalah prog-ram pengenalan dan pencarian bibit atlet bulu tangkis di sekolah-sekolah di Batam. Selain itu juga nantinya akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menggelar event bulu tangkis.
Selain itu, PBSI juga ingin menciptakan atlet bulu tangkis yang bisa menembus level pelatnas. Menurutnya ini bisa terwujud melalui kerja keras pengurus, klub, dan atlet.
”Ini bentuk kepercayaan dan tanggung jawab dipikul oleh seluruh pengurus PBSI Kota Batam. Semoga kami bisa melaksanakan kepercayaan dengan baik demi kemajuan bulu tangkis. Ini memerlukan kerja keras dan dukungan dari semua pihak,” tuturnya.
Dengan fasilitas bulu tangkis di Kota Batam yang bisa dikatakan lebih baik dibanding kota lainnya di Indonesia, bukan hal sulit untuk menciptakan iklim bulu tangkis di Batam.
”Tentunya untuk menghasilkan atlet yang berkualitas melalui kompetisi yang berkua-litas. Kualitas sarana bulu tangkis di Batam sangat memadai, hanya memerlukan pembinaan yang lebih serius lagi ke depan,” jelas Alfian.
Ketua Umum KONI Kota Batam Iskandar Alamsyah memberikan apresiasi pada pengurus PBSI Kota Batam demi-sioner. Menurutnya banyak sumbangsih yang telah diberikan oleh pengurus atas kemajuan bulu tangkis di Batam.
Tak bisa dipungkiri jika para pengurus telah memberikan sumbangsih nyata dalam perkembangan dan pembinaan prestasi bulu tangkis.
“KONI Batam memberikan apresiasi pada pengurus yang telah menyelesaikan masa jabatannya,” ucapnya.
Iskandar juga memberikan selamat pada Ketua PBSI Batam terpilih dan meminta untuk terus bersemangat dalam melakukan pembinaan. Untuk mempertahankan prestasi bulu tangkis Batam memang perlu banyak pengorbanan.
“Tetapi ini harus menjadi penyemangat untuk berbuat lebih baik,” pesannya.
Sedangkan Ketua Umum PBSI Kepri, Sukriadi selain memberikan semangat juga berpesan agar tidak cepat berpuas diri dalam melakukan pembinaan. Ini memang membutuhkan pengadian dan pengorbanan, baik kita mendapat hasil yang bagus atau sebailknya, pasti banyak yang tidak puas dengan kinerja kita.
“Yang penting jangan berpuas diri,” pintanya.
Sukriadi juga memberikan applause pada pengurus demisioner yang telah banyak membantu Pengprov PBSI Kepri dalam melaksanakan beragam program dan kegiatan. Dibanding dengan pengkab dan pengkot daerah lain yang bisa dikatakan masih membutuhkan bimbingan.
Ia optimis di masa mendatang atlet bulu tangkis Kepri mampu bersaing dengan daerah lain seperti Jawa.
“Dua tahun ke depan kita bisa mematangkan atlet muda kita untuk bersaing dengan klub besar di Jawa. Karenanya mohon support dari pemerintah dan KONI,” pintanya. PR besar ke depan adalah bagaimana mempertahankan atlet Batam yang punya potensi cemerlang di masa mendatang. Karena targetnya mewujudkan mimpi Batam menjadi kota bulu tangkis.
“Dan akan terus memunculkan pemain-pemain bintang dari Batam,” seru Sukriadi. (yan)
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama sejumlah deputi bersalaman dengan karyawan BP Batam saat acara perpisahan di Gedung BP Batam, Selasa (8/1/2019). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Mantan Kepala BP Batam Periode 2017-2018 Lukita Dinarsyah Tuwo beserta tiga deputinya menggelar acara perpisahan dengan karyawan BP Batam di Lantai 3 Balairungsari, Gedung BP Batam, Selasa (8/1).
Dalam kesempatan itu, dia meminta pimpinan baru BP Batam tetap mempertahankan status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ).
“FTZ dipertahankan dari sisi profesionalisme harus berjalan. Kewenangan sudah berada di pengelola FTZ ini akan sangat memudahkan dan sangat menarik investor datang ke Batam. Batam itu kan fokus PMA untuk orientasi ekspor,” ucapnya.
Di kesempatan itu, Lukita juga berharap agar BP dipimpin kalangan profesional.
“Sehingga (BP Batam) tetap berada di garisnya siapa pun yang memimpin, karena BP tidak ikut proses lima tahun sekali (pemilu, red),” kata Lukita.
Ia berharap agar pemerintah pusat mempermudah semua perizinan yang terkait dengan praktik FTZ di Batam.
“Berikanlah semua perizinan atau apapun terkait best practice FTZ di dunia ke sini,” ucapnya lagi.
Untuk pimpinan baru, Edy Putra Irawady, Lukita berharap agar meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan BP Batam di era kepemimpinannya.
“Kita sudah dapat dana besar dari APBN. Segera laksanakan agar bisa terserap semua untuk dukung infrastruktur Batam di bandara dan pelabuhan serta akses jalan ke kawasan industri,” katanya.
Kemudian, menyelesaikan masalah sosial seperti persoalan Seigong, Dam Baloi, kampung tua, termasuk juga program penghijauan di sekitar dam yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan air baku di Batam.
Sedangkan mantan Deputi IV Eko Budi Soepriyanto dan mantan Deputi V Bambang Purwanto enggan berkomentar. Mereka hanya tersenyum saat ditanya awak media.
Sedangkan mantan Deputi II, Yusmar Anggadinata hanya mengingatkan pemerintah bahwa dimanapun FTZ di dunia, selalu dipimpin profesional.
“Tidak ada campur tangan dari pemerintah konvensional,” tutupnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam pengganti Lukita, Eddy Putra Irawady telah tiba di Batam, Selasa (8/1/2019) malam tadi. (leo)
