Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 11718

LAM Lingga Cetak Mak Inang dan Mak Andam

0
Pelatihan andam.

batampos.co.id – Melestarikan prosesi pernikahan dalam kebudayaan Melayu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Kabupaten Lingga menggelar pelatihan Mak Inang dan Mak Andam kepada 69 peserta. Mereka berasal dari pengurus LAM tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Pelatihan dilaksanakan di Sekretariat LAM, Daik Lingga selama dua hari.

Mak Inang dan Mak Andam adalah salah satu profesi yang sangat menentukan dalam prosesi pernikahan secara adat Melayu di Kabupaten Lingga. Mak Inang yang juga dapat dibilang sebagai perias pengantin sedangkan Mak Andam adalah seorang yang bertugas memberikan inai dan ritual lainnya kepada kedua mempelai dengan adat Melayu.

“Tanpa Mak Inang dan Mak Andam yang baik dan cekatan, prosesi adat perkawinan sesuai adat Melayu akan berjalan tidak tertib dan tidak sakral,” ujar Ketua LAM dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga M Ishak kepada Batam Pos, Selasa (4/9) pagi.

Untuk itu, Ishak mengharapkan kepada seluruh peserta pelatihan agar memanfaatkan pelajaran yang didapat dengan baik. Sehingga setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi ini langsung menyandang dan melakukan tugas Mak Inang dan Mak Andam di kampung masing-masing.

Sementara itu, Koordinator kegiatan Datuk Hj Nurmadiah mengatakan, belum semua tingkat Kelurahan dan Desa di Kabupaten Lingga sudah memiliki kepengurusan LAM. Sehingga dari 69 peserta ada enam orang peserta menggunakan biaya sendiri karena belum termasuk dalam kepengurusan LAM.

“Selain itu, masih ada tingkat desa dan keluarhaan yang telah memiliki kepengurusan LAM namun belum dapat diundang untuk mengikuti pelatihan kali ini. Tapi ke depan akan diprooritaskan untuk menjadi peserta,” ujar Nurmadiah.

Pada kegiatan itu sejumlah tokoh Melayu menjadi narasumber yakni Datuk Lazuardi, Datuk H. Nadar, Datuk Ramlan Hitam dan Datuk Faridah. Panitia juga berkesempatan menghadirkan Mak Inang dan Mak Andam yang selama ini telah berpengalaman dan mengurus pernikahan.

Tidak hanya itu, LAM juga mengundang salah seorang tukang yang dikenal ahli dalam membuat pelaminan pengantin dengan khasanah budaya Melayu. Setelah pembukaan seluruh peserta juga dikembalikan dan diberi pengarahan terkait pembuatan pelaminan pengantin dengan gaya Melayu. (wsa)

Walikota Batam Rencanakan Pertukaran Guru dan Siswa ke Singapura

0
Seorang guru SD 002 Batam kota mengabsen murid kelas I saat masuk pada hari kedua masuk sekolah, selasa (17/7). Selama tiga hari murid baru ini belum ada proses belajar mengajar masih proses pengenalan sekolah. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi merencanakan pertukaran guru dan murid Batam dengan negara tetangga Singapura. Ia menilai standar guru di Batam masih perlu ditingkatkan agar bisa menjadikan dunia pendidikan di Batam lebih maju.

“Untuk pertukaran ilmu. Saya rasa itu penting. Karena kalau melihat Batam dengan Singapura masih jauh,” kata dia usai membuka Seminar Guru di Hotel Vista, Senin (3/9).

Menurutnya melalui pertukaran ini, guru maupu siswa-siswa yang ada di Batam bisa belajar dari negara yang sudah memiliki standar pendidikan baik di dunia.

“Saya minta PGRI dan Dinas Pendidikan bersama-sama merancang rencana ini,” sebutnya.

Saat ini Batam sudah berada di atas standar pendidikan Privinsi Kepulauan Riau namun masih jauh dari tingkat nasional. Keberadaan Batam dengan negara tetangga menurutnya bisa menjadi peluang Batam untuk mendulang ilmu dar negara Singapura.

“Tidak muluk-muluk. Saya hanya ingin pendidikan di Batam lebih baik dari sekarang ini,” harapnya.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) ini ke depan tentu akan melahirkan orang-orang yang pintar. Ia mengakui untuk meningkatkan SDM membutuhkan biaya.

“Makanya saya berharap ekonomi terus membaik agar standar guru juga bisa ditingkatkan,” imbuh mantan anggota DPRD Batam ini.

Disinggung mengenai insentif guru, Rudi mengakui belum bisa berbuat banyak karena keterbatasan anggaran yang ada saat ini. Menurutnya kesejahteraan guru salah satu yang menjadi tugas dari Pemko.

“Untuk dana, tidak usah khawatir. Pasti kami naikkan,” ucapnya. (yui)

Keresahan Warga terhadap Warnet

0
ilustrasi

batampos.co.id – Keluhan warga atas keberadaan warnet yang bandel belum semuanya mendapat perhatian dari instansi pemerintah terkait.

Padahal keberadaan warnet itu sangat meresahkan warga sebab jam operasional warnet yang tidak dibatasi memberikan dampak buruk bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Anak- anak akan menghabiskan waktunya di warnet ketimbang harus ke sekolah.

Tidak itu saja yang lebih parah lagi, warnet yang menampung anak-anak hingga larut malam kerap mempengaruhi anak-anak untuk berbuat kriminal seperti kelompok geng motor kriminal, jambret, pencurian dan lain sebagainya.

Belakangan ini masyarakat sering mengeluhkan aksi kriminalitas anak-anak yang masih di bawah umur. Anak-anak tersebut nekat berbuat kriminal demi mendapatkan uang untuk bermain warnet.

Polsek Batuaji dan Sagulung misalnya baru-baru ini meringkus empat orang anak yang terbukti merampas dan memalak karena butuh uang untuk bermain warnet. Mereka adalah Ma, 16, Erdin, 21, yang diringkus Polsek Batuaji sedangkan Rf, 16 dan Hmk, 14, yang ditangkap Polsek Sagulung.

Kapolsek Sagulung AKP Yudha Surya mengatakan keberadaan warnet selama ini cukup berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat sekitar. Akibat dari beroperasi sampai larut malam dan tidak membatasi usia pengunjung, anak-anak usia sekolah jadi kecanduan bermain warnet. Jika itu terjadi maka anak-anak tersebut akan nekat berbuat apa saja untuk bisa bermain di warnet.

“Itu yang mau kita cegah,” kata Yudha.

Untuk itu kedepannya pihaknya secara bertahap akan terus melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang kerap mendatangi warnet hingga larut malam.

“Padahal setiap malam anggota sering turun patroli dan operasi cipta kondisi (cipkon), himbauan kepada orangtua untuk mengawasi anak-anak, tapi tetap saja polisi masih mendapatkan anak-anak yang melakukan aksi kriminal karena kecanduan game online,” jelas Yudha.

Sementara pihak kecamatan Sagulung berjanji akan menindak pemilik warnet yang membandel. Namun demikian sampai saat ini warnet-warnet yang selama ini sudah sering dirazia tetap saja beroperasi. Padahal warnet-warnet tersebut sudah kedapatan melakukan pelanggaran bahkan berulang kali beroperasi sampai larut malam dan tidak membatasi usia pengunjung. (une)

Rancangan KUA-PPAS APBD P Kota Batam Turun Rp 92 Miliar

0

batampos.co.id – APBD Kota Batam yang semula ditargetkan di APBD Murni tahun 2018 sebesar Rp 2,8 triliun (Rp 2.629.396.713.455) turun menjadi Rp 2,5 triliun (Rp 2.537.306.459.521) pada rancangan KUA-PPAS Perubahan. Terjadi pengurangan sebesar Rp 92 miliar atau sebesar 3,5 persen.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, asumsi yang mendasari penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD 2018 diantaranya terjadinya perubahan di komponen pendapatan. PAD yang awalnya diproyeksi Rp 1,25 triliun (Rp 1.258.164.857.350) menjadi Rp 1,23 triliun (Rp 1.235.323.069.020). Begitu juga dengan dana perimbangan dari awalnya Rp 934,6 miliar menjadi Rp 926,4 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah dari Rp 348,2 miliar jadi Rp 309,6 miliar.

“Perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD kota Batam 2018 diakibatkan oleh terjadinya perubahan asumsi dan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam APBD kota Batam 2018,” kata Rudi dalam paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Batam tahun 2018, Senin (3/9).

Berkenaan dengan terjadinya perubahan penerimaan, lanjut dia, belanja pada perubahan APBD Kota Batam 2018 dilaksanakan melalui kebijakan. Salah satunya mengevaluasi dan rasionalisasi kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dalam hal daya serap, identifikasi permasalahan yang dihadapi dilapangan, proses pengadaan barang/ jasa serta memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pihaknya juga melakukan revisi dokumen pelaksanaan anggaran yakni revisi sasaran dan target, dengan melakukan pergesaran anggaran dan rekening belanja. Menggunakan alokasi belanja dari hasil evaluasi dan rasionalisasi kegiatan, serta hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran belanja dalam dan antar SKPD.

“Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk pos-pos dana yang merupakan ketentuan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” sebut Rudi.

Selanjutnya prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Batam 2018. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, muatan yang disampaikan dalam PPAS perubahan berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD.

Disamping itu juga disampaikan rencana perubahan pendapatan daerah dan PPAS
perubahan masing-masing urusan, perangkat daerah, program, kegiatan dan belanja tidak langsung.

Plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan rancangan KUA perubahan. Hal-hal yang disampaikan pada PPAS perubahan adalah program yang mengalami perubahan baik pergeseran dan pengurangan anggaran.

“Secara rinci alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang mengalami perubahan telah kami tuangkan secara deskriftif dan dalam bentuk tabulasi pada buku Rancangan APBD 2018,” jelas Rudi.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2018 ini selanjutnya akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Batam, untuk disepakati dalam suatu nota
kesepakatan.

“Yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan nantinya dalam penyusunan RAPBD Perubahan Batam tahun 2018,” kata Nuryanto di paripurna. (rng)

Rencana Aksi GSI di Batam Terancam Batal

0
Kapolda Kepri saat menyalami Polwan.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Polda Kepulauan Riau (Kepri) tak mengizinkan aksi Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) yang dijadwalkan digelar di Batam, Kamis (6/9/2018) mendatang.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga mengatakan, faktor stabilitas keamanan menjadi alasan ditolaknya aksi GSI. Hal itu sesuai dengan arahan Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto.

“Agenda itu berkaitan dengan aspek legalitas. Ada pertimbangan lain seperti HAM dan hak mengeluarkan pendapat. Kami tahu Kepri bagaimana, jadi ini demi keamanan. Kami berharap Kepri aman sehingga mendukung pembangunan nasional,” kata Erlangga ketika dihubungi, Selasa (4/9).

GSI sendiri merupakan aksi yang akan dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Pembicara yang dijadwalkan ikut dalam roadshow di antaranya, Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung, Yudie Latif, Ahmad Dhani, dan beberapa tokoh lainnya.

Sebelumnya, agenda serupa juga mendapat penolakan di Bangka Belitung dan Palembang. Sehingga kegiatan diskusi GSI tidak jadi dilaksanakan.

Erlangga mengaku belum diketahui apakah sudah ada panitia yang melakukan pengurusan perizinan atas pelaksanaan agenda GSI di Batam.

“Nanti saya cek dulu, sudah ada atau belum pengajuannya,” ucap Erlangga.

(bbi/JPC)

Setelah Asian Games, Indonesia Menjadi Tuan Rumah Asian Para Games

0

batampos.co.id – Setelah ASIAN Games, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar olahraga untuk disabilitas terbesar se-Asia, yakni Asian Para Games.

Sebelum gelaran berlangsung, sejumlah rangkaian untuk penyambutan akan dilakukan.

Salah satunya yakni torch relay api abadi dari Merapen yang akan dilakukan, Rabu (5/9). Sama halnya dengan torch relay saat Asian Games beberapa waktu lalu, nantinya torch relay Asian Para Games juga akan ada kirab obor.

Tetapi untuk desain obor yang akan digunakan saat torch relay tanggal 9 September mendatang di Ternate berbeda dengan Asian Para Games. Perbedaan ini jelas terlihat baik dari warna maupun lambang yang ada pada obor tersebut.

Ageng Nugroho selaku Divisi Ceremonies INAPGOC, menjelaskan bahwa desain obor yang nantinya akan digunakan memiliki filosofi yang sangat tinggi. Seperti motif parang yang ada pada obor. Motif tersebut menggambarkan mengenai Indonesia.

Ini menjadi sebuah gambaran bahwa pelaksanaan Asian Para Games digelar di Indonesia. Kemudian di bagian tengah dari motif parang tersebut terdapat lambang paralympic.

“Kemudian di bagian tengah ada kunci yang bisa digunakan untuk menyetel besar kecil api obor,” terangnya saat Media Gathering di Hotel Best Western, Solo, Selasa (4/9/2018).

Ageng menambahkan, obor juga mempunyai tiga tingkatan yang didesain seperti cincin. Selain itu, ada juga huruf braille, sehingga bagi penyandang tuna netra bisa membacanya.

“Untuk beratnya 1,9 kilogram, meski bahan yang digunakan adalah konduktor tetapi ini aman saat dibawa,” ungkapnya.

Sebelumnya, lanjut Ageng, obor sudah diuji coba dibawa keliling ke Kemenpora. Api yang dibawa menggunakan obor juga aman meski ada angin dan hujan.

Untuk pengambilan api di Merapen akan dilakukan Rabu (5/9) mulai pukul 10.00 WIB. Api akan dimasukkan ke dalam lentera dan dibawa ke Solo. Prosesi selanjutnya adalah membawa lentera ke kantor National Paralympic Commite (NPC) Indonesia di Jalan Ir Sutami. Dari kantor NPC lentera akan dibawa ke Balai Kota Solo.

“Prosesi ini menggunakan empat rangkaian kereta, dan salah satunya adalah kereta kencana,” katanya. Setelah itu, lentera akan menginap di Solo sehari baru diteruskan ke Ternate dan baru dilakukan penyalaan obor.

(apl/JPC)

Karimun Targetkan PAD Naik 12,84 Persen

0

batampos.co.id – Target pendapatan asli daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,84 persen. Pada APBD mur­ni target PAD Rp 1,27 trili­un, kini menjadi Rp 1,44 trili­un di APBD-P. Sedangkan un­tuk belanja daerah diproyeksikan dari APBD murni Rp 1,45 triliun menjadi Rp 1,53 triliun.

”Target pendapatan naik 12,84 persen, sedangkan target belanja juga naik 5,58 persen,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq pada Sidang Paripurna di DPRD Karimun dengan agenda Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD-P 2018, Selasa (3/9).

Kenaikan tersebut dipengaruhi tambahan penghasilan pegawai sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 18 tahun 2018 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke-13. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR dalam tahun anggaran 2018 kepada pegawai negeri sipil, prajurit TNI, kepolisian RI, pejabat negara, penerima pensiunan dan penerima tunjangan.

”Kita juga mengakomodir dana bantuan operasional (BOS) untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta utang kegiatan infrastruktur di tahun 2017 yang tidak dapat dibayarkan APBD murni 2018 yang sudah diaudit BPK. Makanya terjadi kenaikan anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan nanti,’’ ungkapnya.

Bupati juga menyampaikan, ke depan pihaknya akan melakukan peningkatan dan pemerataan infrastruktur, pengem-bangan SDM dan optimalisasi SDA berbasis maritim menuju Karimun yang terdepan. Dengan skala prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan sarana, dan prasarana sanitasi untuk mengurangi titik banjir.

Selain itu, peningkatan aksesibilitas terhadap layanan air bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudian peningkatan sektor pariwisata dan pertanian untuk mendukung ekonomi kerakyatan berbasis kemaritiman.

”Lima prioritas pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri,’’ jelas Rafiq.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi menuturkan, sesuai dengan hasil kesepakatan sidang bahwa dalam penyampaian pandangan fraksi terhadapi KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2018 akan disampaikan secara tertulis.

”Nanti akan disampaikan oleh masing-masing fraksi,” ungkapnya. ***

 

Wartawan, Arahkan Pandangan pada Koperasi, Ikuti Lombanya

0

Yakinlah, potensi dan kekuatan koperasi yang bersumber dari anggota-anggotanya bisa menjadikan koperasi kokoh dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Jiwa gotong-royong yang ada di tubuh koperasi menjadi motor utama penggerak usaha. Didukung social capital, manajemen yang profesional, serta inovasi di era digital akan membuat koperasi menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi.

Demikian disampaikan Tedy Agustiansjah, Chairman Multi Inti Sarana Group (MIS Group), pada acara Peluncuran Pracico Journalistic Award (PRAJA) 2018 di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Minggu (2/9).

“Dalam pengamatan kami, perlu kegotongroyongan dari semua pihak untuk membuat koperasi eksis di negeri ini. Mulai dari membangun persepsi dan pemahaman masyarakat luas tentang koperasi zaman now yang bukan badan usaha dengan low image,” kata Tedy.

Media massa, menurutnya, adalah stakeholder penting yang memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat luas. PRAJA 2018 diinisiasi MIS Group sebagai program Media Engagement MIS Financial Services. Bisnis MIS Financial Services meliputi usaha pembiayaan, fintech, dan Kospin Pracico.

“Kami berharap ajang apresiasi PRAJA 2018 bisa menghadirkan potret kemajuan koperasi dan kisah-kisah inspiratif kewirausahaan di Tanah Air. Semoga ini menjadi langkah bersama yang akan menyuburkan semangat bergotong-royong membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Tedy.

Senada dengan Tedy, Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani mengatakan, kita mengenal koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang digaungkan sejak lama. Namun pada kenyataannya media-media, baik nasional maupun lokal, seringkali memposisikan koperasi sebagai pengisi halaman belakang.

“Ini sebenarnya bisa kita ubah. Koperasi dalam konteks kekinian bukan lagi badan usaha kelas bawah. Koperasi di dunia seperti Fonterra, Ace Hardware, dan FC Barcelona, membuktikan bahwa koperasi bisa besar. PRAJA bisa menjadi trigger buat jurnalis menulis dan memberitakan bahwa koperasi adalah masa depan ekonomi Indonesia,” ujar Asnil yang duduk sebagai salah satu Dewan Juri PRAJA 2018.

Redaktur Pelaksana Republika Subroto yang juga menjadi Dewan Juri PRAJA 2018 mengamini pernyataan Asnil. Adalah penting bagi jurnalis, kata dia, untuk meningkatkan mutu liputan dan memberi ruang yang lebih besar pada pemberitaan koperasi dan wirausaha.

“Media perlu memberi dukungan kepada para pelaku koperasi dan wirausaha,” tandasnya.

Selain Asnil Bambani dan Subroto, Dewan Juri PRAJA 2018 adalah Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Staf Khusus Menkop UKM Agus Muharram, Kadiv Foto & Artistik Media Indonesia Hariyanto Boejl, Head of Corporate & Marketing Communication MIS Group Ita Luthfia, dan Redaktur Foto Kontan Hendra Suhara.

Pada kesempatan yang sama Sesmenkop UKM Meliadi Sembiring menyebutkan, jumlah wirausaha di Indonesia kini tercatat sekitar 3,1% dari total penduduk atau sekitar 8,06 juta jiwa, sementara kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sebesar 4,48%.

Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penyelenggaraan PRAJA 2018 sebagai ajang untuk mendorong pertumbuhan koperasi dan wirausaha di Indonesia.

“Diharapkan PRAJA bisa menjadi suatu sinergi yang efektif antara kementerian dengan pelaku ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara merata,” kata Meliadi.

Sementara itu menurut Asisten Deputi Penyuluhan Kemenkop UKM Bagus Rachman, pada era revolusi industri 4.0 tidak ada yang berubah dalam nilai-nilai yang dijalankan oleh koperasi. Sejak dahulu hingga saat ini, koperasi zaman now adalah koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diyakini secara konsisten antar anggotanya atau dapat disebut sebagai genuine co-operative.

Teknologi digital dan Internet of Things (IoT) yang ditawarkan kepada dunia usaha saat ini dapat dimanfaatkan oleh koperasi sebagai alat untuk efisiensi pelayanan koperasi kepada anggota. “Koperasi zaman now adalah koperasi yang dapat menggunakan sarana teknologi informasi tersebut dengan bijak dan semata-mata untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada anggota koperasi,” katanya.

Christina Agustin, Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Kemenkop UKM menambahkan, dalam mendukung kebijakan pengembangan kewirausahaan, Kemenkop UKM pada tahun 2018 melaksanakan program prioritas utama dengan fokus kegiatannya seperti: pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pemula, memberikan fasilitas permodalan bagi wirausaha pemula melalui Kredit Usaha Rakyat, fasilitas pinjaman dana bergulir bagi wirausaha muda melalui LPDB KUMKM, fasilitas promosi dan pameran untuk produk yang dihasilkan pelaku usaha dan wirausaha pemula berbasis IT, dan fasilitasi hak cipta dan hak merek serta IUMK bagi wirausaha pemula.

Pada ajang kompetisi PRAJA 2018 ada dua kategori yang dilombakan yaitu

  • Karya Tulis (berupa berita, feature, atau in depth reporting)
  • Karya Foto (berupa foto berita atau feature).

Penerimaan karya dimulai 3 September hingga 3 Oktober 2018.

Karya tersebut harus sudah dipublikasikan di media massa dan/atau social media peserta selama periode 1 Januari 2017 hingga 2 Oktober 2018.

Pemenang akan diumumkan pada 16 November 2018 melalui social media @kospinpracico pada Instagram dan Kospin Pracico pada Facebook, serta website www.pracico.com. Sedangkan Malam Penganugerahan PRAJA 2018 akan diselenggarakan pada 16 November 2018 di Jakarta. (*)

Billboard Harus Sejalan Program Penataan Kota Batam

0
ilustrasi reklame. foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Pengelola Komplek Graha Sulaiman mendukung setiap program penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, termasuk penataan jalan yang dilakukan Pemko Batam.

“Kami pribadi sangat mendukung program pemerintah ini, sekarang kami lihat Pemko Batam sedang fokus lakukan ini,” ucap Direktur PT Sulaiman Mitra Propertindo, R Endy Junaidy Sastra, belum lama ini.

Untuk itu, semua pihaknya hendaknya memberi kesempatan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Seperti pemasangan reklame yang hendaknya mempertimbangkan penataan jalan agar selesai terlebih dahulu.

“Program pemerintah untuk keindahan kota juga,” terangnya.

Di depan komplek Graha Sulaiman ada satu papan billboard yang akan berakhir 15 September 2018 berdasarkan izin titik yang diberikan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Namun demikian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan pihaknya tidak memberikan izin mendirikan bangunan untuk billboard di lokasi depan komplek Graha Sulaiman.

“Estetika kota “tidak masuk” di sana,” kata Gustian.

Ia menegaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian bangunan harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemko Batam. Ia meminta semua pihak memahami kebijakan penataan kota ini.

“Jika hanya izin titik atau koordinat dari BP Batam, tidak bisa (mendirikan). Ada undang-undang nya, harus ada IMB,” imbuh dia.

Ia mengatakan kini pihaknya mempersiapkan aturan untuk penataan reklame di Batam, dari jarak antar reklame hingga jarak reklame ke jalan.

“Kami sudah konsep Perwakonya. Nanti semua pembangunan reklame berdasarkan Perwako,” pungkasnya. (iza)

Ketua DPRD Batam: Buat Apa Perda APBD, kalau Rasionaliasi Sepihak

0

batampos.co.id – Rasionaliasi anggaran sepihak oleh Pemko Batam di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menjadi polemik di DPRD Batam. Bahkan kalangan legislatif mengaku telah mengutus anggotanya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna mempertanyakan hal tersebut.

“Itulah yang masih kami persoalkan di DPRD terkait perubahan-perubahan anggaran 2018. Kemarin, saya telah mengutus komisi 1,3 dan 4 ke Kemendagri,” kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Senin (3/9).

Diakuinya, Pemko Batam beralasan mengubah struktur anggaran di setiap OPD berdasarkan perwako. Hanya saja yang menjadi persoalan, perubahan itu sifatnya hanya pemberitahuan pemko ke DPRD. Sementara rasionaliasi di setiap OPD ini dilakukan sepihak oleh eksekutif, tanpa melibatkan pihak legislatif.

“Menurut kami apa yang dilakukan pemko itu bertentangan dengan filosofi kesepakatan perda. Jadi buat apa kita sepakati perda APBD, jika di tengah jalan dilakukan perubahan sepihak,” sesal Nuryanto.

“Ini yang masih belum sepaham antara DPRD dan Pemko Batam,” lanjut dia lagi.

Dari hasil konsultasi kemarin, lanjut dia, memang perubahan APBD tidak serta merta boleh dilakukan sepihak. Karena bagaimana pun Perda APBD adalah kesepakatan bersama antara DPRD dan pemko. Sementara bila dilakukan perubahan ada ruang dan waktunya, yakni melalui pembahasan bersama di APBD perubahan.

“Hasilnya memang harus di perubahan. Kita menyesalkan pembahasan belum masuk ke sana (APBD Perubahan), tapi secara teknis objek dan pelaksanaan perda APBD 2018 telah berubah,” beber Nuryanto.

Ia sendiri meyakini pembahasan APBD perubahan akan semakin alot dengan adanya perubahan sepihak ini. Terkait apakah ada rencana DPRD untuk berkonsultasi ke bagian hukum, Nuryanto menjawab tidak menutup kemungkinan, jika hal tersebut betul-betul terbukti melanggar dan tak sesuai ketentuan yang berlaku.

foto: cecep mulyana / batam pos

“Ini yang masih kita dalami. Karena bagaimana pun perda adalah kesepakatan kita bersama. Bila perlu kita akan konsultasikan ke bagian hukum,” tegas Nuryanto.

Sebelumnya, kalangan legislatif menemukan adanya sejumlah perubahan anggaran di masing-masing OPD Pemko Batam. Di Komisi IV saja misalnya, ada selisih anggaran Rp 4,9 miliar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Batam. Dari awalnya Rp 562 miliar di APBD murni 2018 jadi Rp 557 miliar di APBD penjabaran.

Komisi IV juga menemukan perubahan anggaran Rp 6 miliar di dinas tersebut. Bahkan tidak disitu saja, dinas ini berencana akan merasionaliasi kembali anggaran mereka sebesar Rp 2 miliar. Hal serupa juga terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam kota Batam, ada selisih anggaran Rp 5,9 miliar.

“Kami tidak dilibatkan dalam perubahan anggaran ini. Karena bagaimana pun pengesahan anggaran kesepakatan bersama yakni Pemko dan DPRD Batam,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Batam, Djoko Mulyono. (rng)