Rabu, 13 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11747

Usaha Kecil Sulit Berkembang

batampos
-
0

batampos.co.id – Anggaran pembinaan dan pengembangan usaha mikro di Kota Batam masih sangat minim. Akibatnya, pelaku usaha mikro di Kota Industri ini sangat sulit untuk berkembang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Mukriyadi menyebutkan keberpihakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terhadap para pelaku industri kecil menengah (IKM) semakin jauh.

Mukriyadi menyebutkan, rendahnya keberpihakan Pemko Batam terhadap pelaku usaha kecil sangat terlihat dari tidak adanya penganggaran untuk pengembangan maupun pembinaan industri kecil dan menengah di Kota Batam.

Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam sendiri hanya menganggarkan untuk operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Batam.

”Padahal saat ini masyarakat masih besar harapannya untuk mendapatkan bantuan dalam pengembangan industris kecil menengah yang tengah dirintis,” kata Mukriyadi, Jumat (16/11).

Selain itu, ia juga melihat minimnya anggaran kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dimana tidak adanya program kegiatan pelatihan maupun pembinaan bagi koperasi dan usaha mikro. Padahal, selain fasilitas promosi bagi koperasi dan usaha mikro, para pelaku usaha kecil ini juga memerlukan perhatian dari pemerintah berupa pelatihan maupun pendampingan.

”Kita lihat anggaran Rp 508,2 juta itu masih, sangat minim. Pelaku usaha kecil menengah kita akan sulit berkembang, khususnya dalam meningkatkan kualitas produk mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Batam, Mesrawati Tambubolon mengatakan, banyak pelaku usaha kecil menengah di Batam berjuang sendiri tanpa bantuan pemerintah. Akibatnya, tidak sedikit juga yang mengalami kesulitan terutama di dalam mempromosikan produk mereka.

”Di Bengkong misalnya, banyak produk-produk UKM. Mereka mengeluh minimnya pembinaan, bantuan pendanaan hingga promosi oleh pemerintah,” tutur Mesrawati.

Terkait minimnya anggaran di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Mesrawati melihat bukan sepenuhnya kesalahan dinas. Mengingat sebelum mengajukan anggaran setiap dinas sudah dipatok dan dipagu anggarannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam.

”Mereka (dinas) juga tak bisa berbuat banyak, karena sudah ada pagunya.

Makanya ini jadi tugas kepala dinas terkait, khususnya menarik anggaran dari pemerintah pusat,” jelas Mesrawati lagi. (rengga)

Kesal Sering Dihina Penyebab Haris Bunuh Diperum Sekeluarga

batampos
-
0

batampos.co.id – Polisi menetapkan Haris Simamora (HS), 23, sebagai pelaku pembunuhan satu keluarga di Jalan Bojong Nangka 2, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku nekat menghabisi para korbannya karena gelap mata lantaran sering dihina oleh korban yang merupakan supupunya Diperum Nainggolan, 38 dan Maya Boru Ambarita, 37.

Tersangka yang dihadirkan ke depan media, Jumat (16/11), hanya diam seribu bahasa. Beberapa lebam terlihat di muka pria pengangguran tersebut.

Rilis pengungkapan kasus tersebut langsung dipimpin Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Wahyu Hadiningrat. Menurut dia, aksi pembunuhan sudah direncanakan oleh pelaku. “Dia sudah susun rencana. Itu karena dia mengaku sering dihina oleh korban,” kata dia di Mapolda Metro Jaya, kemarin.

Tersangka memang biasa tinggal di rumah kosan korban. Pada hari kejadian,  Haris malah sempat mengobrol dengan korban Diperum. Kedatangannya hari Senin (12/11), pada pukul 21.00, sebetulnya atas keinginan ke dua korban yang ingin mengajak pelaku berbelanja keperluan natal.

Tetapi, rasa kesal sudah membuncah di benak Haris, tersangka sudah tidak lagi luluh dengan kebaikan apapun yang dilakukan ke dua korban. “Dia susun rencana beberapa hari dan mengeksekusi pada hari kejadian,” terang dia.

Haris menunggu hingga ke dua korban, Diperum dan Ambarita tidur. Tepat pada pukul 23.00, kedua korban bersama anak mereka terlelap tidur. Haris yang sudah hafal dengan kondisi rumah kemudian mengambil linggis yang biasa disimpan korban di dapur. Dengan linggis itu, tersangka membunuh korban.

“Jadi, kedua korban ini tertidur di ruang tamu. Mereka dibunuh dengan linggis dan alat bukti tersebut masih kita cari hingga saat ini,” terang dia.

Tragisnya, aksi pembunuhan itu didengar oleh anak mereka, yakni Sarah Nainggolan, 9. Anak pertama kedua korban tersebut menanyakan kepada tersangka apa yang terjadi. Tersangka yang sedikit panik lalu menjawab tidak terjadi apa-apa. Bahkan, dia sempat kembali menidurkan anak korban.

“Dia (tersangka) sempat menyatakan kepada Sarah dan Arya, jika Ambarita yang merupakan ibunya itu sedang sakit. Dia lalu menidurkan mereka dan membunuh mereka dengan cara mencekik,” ungkap dia.

Korban sempat mengalami luka di bagian jari tangan kanan karena aksi pembunuhan tersebut. Dia bahkan berobat ke klinik yang ada di Cikarang. “Dia berobat menggunakan mobil korban yang dia curi. Setelah itu pergi untuk naik gunung menenangkan diri,” ucap dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menerangkan, Haris merupakan penjaga kosan sebelum korban. Dia tidak lagi menjaga kosan setelah korban mengambil alihnya. “Memang pelaku juga ada perasaan sakit hati karena tidak lagi menjaga kosan,” ungkap dia.

Kini, polisi tengah melakukan pengembangan kasus tersebut. Mereka belum dapat memastikan apakah Haris pelaku tunggal atau ada tersangka lain. “Kami kembangkan kalau untuk ada tersangka lainnya. Untuk saat ini hanya satu tersangka,” kata dia.

Korban Diperum Nainggolan, 38, dan Maya Boru Ambarita, 37, yang merupakan suami dan istri ditemukan meninggal dengan luka gorok dan luka sayat serta luka tumpul. Sedangkan Sarah Boru Nainggolan, 9 dan Arya Nainggolan, 7 ke dua anak mereka meninggal karena kehabisan nafas.

Mereka diketahui merupakan korban pembunuhan yang dilakukan Haris Simamora yang tidak lain masih keluarga korban.

Tersangka diancam hukuman pidana mati atas perbuatannya itu. Dia disangkan dengan pasal berlapis yaitu, Pasal 365 ayat (3) KUHP dan atau Pasal 340 Subsider Pasal 338 KUHP.

“Dia terancam hukuman pidana mati, dia melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan ya,” ungkap Argo.(bry/jpg)

Ketika Beijing Berubah Jadi Begging

batampos
-
0

Di judul berita itu tertulis ‘Begging’. Artinya mengemis. Padahal si penulis bermaksud menulis kata Beijing, ibu kota Tiongkok.

Kesalahan itu menjadi sa­ngat sensitif ketika dilihat media mana yang menulis dan ada kejadian apa saat itu.

Yang menulis adalah media Pakistan. Tepat saat Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, lagi berkunjung ke Beijing.

Pemred televisi pemerintah Pakistan itu langsung diberhentikan lantaran memberi kesan pimpinan negaranya lagi ke Begging untuk mengemis. Imran Khan pada dasarnya memang lagi minta bantuan. Tapi kata ‘begging’ adalah penghinaan.

Imran, mantan kapten juara dunia kriket itu, memang lagi di simpang tiga: harus memilih ke arah mana agar ekonomi negaranya tidak bangkrut: ke Saudi Arabia, ke IMF, atau ke Tiongkok.

Imran ternyata ke Saudi dulu: dapat janji USD 6 miliar. Lalu ke IMF minta USD 12 miliar. Tapi IMF masih minta banyak syarat.

Dan minggu lalu Imran ke Tiongkok. Berhari-hari. Selama lima hari!

Praktis semua air liur yang pernah Imran ludahkan sudah dijilat kembali.

Imran begitu benci IMF yang dianggap menyengsarakan rakyat Pakistan. Kini menyerah ke IMF.

Imran awalnya juga tidak suka Saudi yang memberi perlindungan kepada lawan politiknya: Nawaz Sharif. Kini Imran minta bantuan Saudi.

Ia juga begitu anti Tiongkok. Lantaran pemerintah sebelumnya sangat pro-Tiongkok. Bahkan sudah tergantung pada proyek-proyek besar One Belt One Roadnya Xi Jinping.

Tapi saat ke Beijing minggu lalu Imran kelihatan sangat asyik menikmati kunjungannya itu. Ke Beijing dan Shanghai. Bertemu Perdana Menteri Li Kejiang dan Presiden Xi Jinping.

Setidaknya 15 kontrak baru dibuat. Bahkan hubungan Pakistan-Tiongkok lebih baik lagi. Sudah dianggap sangat khusus: teman segala musim.

Dengan demikian: yang sudah pasti barulah komitmen Tiongkok yang sudah berjanji akan membantu apapun kesulitan Pakistan.

Maka begitu tiba kembali di negaranya Imran memanggil sidang kabinet. Menjelaskan secara khusus hasil kunjungannya ke Beijing yang ia anggap sebagai kunjungan paling berhasil.

Apakah permintaannya ke IMF tetap dilanjutkan?

Pembicaraan masih terus berlangsung. Tapi Pakistan sudah menegaskan: tidak mau menjual BUMN strategis seperti yang diminta IMF.
Rakyat juga sudah mulai mengecam Imran: saat Imran nyerah ke IMF itu. Yang ditafsirkan harga-harga akan segera naik. Karena IMF pasti minta subsidi dicabut.

Perubahan juga terjadi di Srilanka. Pemerintah yang anti Tiongkok sudah digulingkan.

Partai kecil yang berkoalisi dengan Wicremeshinghe memisahkan diri. Pindah haluan ke kelompok oposisi: menjadi mayoritas baru. Memecat perdana menteri Wecremeshinghe yang pro-Amerika.

Ini berarti dua negara di Asia selatan sudah menjadi sahabat Tiongkok kembali.

Lalu yang ini….

Tim besar dari Argentina minggu lalu juga lagi di Beijing: minta bantuan penyelamatan ekonomi yang dilanda inflasi 40 persen.

Argentina minta jaminan USD 6 miliar dolar agar ekonominya selamat.

Xi Jinping sendiri akan ke Buenos Aires untuk menghadiri KTT G-20. Presiden Donald Trump juga akan hadir. Insha Allah bertemu Xi Jinping untuk pertama kalinya setelah terjadi perang dagang sejak Juli lalu.

Mungkin suasana kebatinan Trump masih gundah. Di dalam negerinya lagi kalah pemilu. Di Argentina harus nonton kemenangan Tiongkok.

Satu per satu negara Amerika Latin menjadi pro-Beijing. Meninggalkan dukungannya ke Taiwan. Seperti yang baru saja dilakukan El Salvador. Yang bikin Amerika sewot.

Kesimpulannya: ekonomi akhirnya mendikte politik. Di manapun. Kapanpun.(dis)

Bareskrim Tangkap Hacker Nigeria-Indonesia

batampos
-
0

batampos.co.id – Hacker internasional yang beroperasi di Indonesia tertangkap. Jumat (16/11) kemarin Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri mengungkap penangkapan tiga anggota kelompok hacker Nigeria-Indonesia. Saking licinnya, penyidik baru bisa menangkap setelah pengejaran selama 1,5 tahun.

Tak tanggung-tanggung, transaksi keuangan kelompok ini mencapai Rp 75 miliar. Tiga orang yang tertangkap itu yakni, Ndubuke Gilber Ukpogu, warga negara Nigeria, Dina Febriyanti warga negara Indonesia dan saudaranya Puput Bambang. Ketiganya bekerjasama dalam melakukan peretasan dan menampung hasil kejahatan tersebut.

Kasubdit II Dittipid Siber Kombes Rickynaldo menjelaskan bahwa peretasan dimulai dengan mengetahui username dan password dari dua perusahaan yang memiliki tran-saksi. History email dipelajari dan ditunggu momentumnya saat bertransaksi.

”Kan jual belinya berkomunikasi melalui email bisnis,” kata Rickynaldo saat ekspos pengungkapan kasus tersebut di Mabes Polri, Jumat (16/11).

Saat transaksi itu, peretas mengirimkan email yang sangat mirip dengan email perusahaan yang menagih pembayaran. Namun, email itu memberikan informasi perubahan nomor rekening. Untuk meyakinkan perusahaan yang berkewajiban membayar, disertakan invoice atau tagihan dengan jumlah yang sama. ”Invoice ini didapat dari email perusahaan yang menagih,” tuturnya.

Perusahaan yang berkewajiban membayar tertipu dan akhirnya mengirimkan uang ke rekening peretas. Saat itulah perusahaan tersebut tertipu. ”Perusahaan biasanya baru sadar setelah beberapa bulan, karena perusahaan yang menagih merasa belum menerima pembayaran,” ungkapnya.

Untuk kasus ini memang baru memiliki satu pelapor, berinisial PL yang memiliki toko di Ternate dan bertransaksi dengan rekannya di Karawang. Keduanya jual beli besi baja, tapi uang pembayaran Rp 217 juta dibelokkan ke rekening peretas. ”Setelah tertangkap, kami lakukan analisa terhadap transaksi keuangannya. Kami kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ujarnya.

Menurutnya, setelah dilakukan analisa terhadap 25 buku tabungan milik kelompok tersebut, diketahui nilai transaksinya selama ini mencapai Rp 75 miliar. Jumlah tersebut diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan selama ini. ”Ini nilai yang besar sekali,” terangnya.

Sementara Kanit 2 Subdit II Dittipid Siber AKBP Idam Wasiadi menjelaskan, pengejaran terhadap kelompok ini begitu pelik. Penyidik membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun dalam mendeteksi keberadaan kelompok ini. ”Akhirnya tertangkap setelah diketahui identitas sebenarnya,” ujarnya.

Ketiga orang ini sulit tertangkap karena rekening yang digunakan itu berdasarkan KTP palsu. Ada banyak KTP palsu yang digunakan oleh Dina. ”Mereka ini bisa dibilang kelompok lama,” terangnya ditemui di kantor Dittipid Siber kemarin.

Rekening itu dibuat sudah bertahun-tahun, sebelum bank memiliki kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendeteksi KTP palsu. ”Itu yang membuat penyelidikan lama,” paparnya.

Menurutnya, masih ada peretas yang dikejar karena berada di Nigeria. Bareskrim akan bekerja sama dengan Interpol untuk bisa menangkap mereka.(dri/JPG)

Keluarga Besar RSIA Mutiara Aini Ikut Serta

batampos
-
0
Keluarga Besar RSIA Mutiara Aini Ikut Serta

batampos.co.id – Sehat dan berpeluang membawa pulang hadiah utama satu unit mobil. Itulah alasan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Aini, dr Elvi Sukma, mengajak keluarga besar RSIA Mutiara Insani untuk ikut serta acara jalan santai Batam Pos-BP Batam pada Minggu (25/11) mendatang.

DIREKTUR RSIA Mutiara Aini dr Elvi Sukma (kiri) didampingi Manajer Umum RSIA Mutiara Aini Alif Syarifuddin berpose mengenakan kaos funwalk Batam Pos, Jumat (16/11). (Dokumentasi Pribadi)

“Jelas ikut karena manfaatnya kan banyak, terutama baik untuk kesehatan,” ujar dr Elvi, Jumat (16/11).

Ia berpendapat, kegiatan jalan santai tentu berdampak positif bagi kesehatan. Apala-gi dilakukan secara beramai-ramai, jalan santai atau funwalk akan memberikan efek penyegaran fisik dan psikis para peserta setelah menjalankan rutinitas sehari-hari.

“Dengan tertawa, bercengkrama sembari berjalan, itu membuat semua fungsi dalam tubuh kita bekerja dengan baik,” terangnya.

Selain itu, sehatnya funwalk dapat dirasakan lebih ketika ikut membawa pulang hadiah. “Dengan Rp 25 ribu, bisa bawa pulang mobil. Siapa yang nggak mau, kan jadi tambah sehat,” ucap dr Elvi bersemangat.

Selain mengajak sekitar 100 orang karyawan RSIA Mutiara Insani, direktur yang menjabat sejak 2016 ini bakal membawa peserta lebih banyak lagi dari keluarga karyawan. “Sebelum pendaftaran tutup, pasti akan ada penambahan peserta dari kami. Semangat untuk dapat sehat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, funwalk Batam Pos-BP Batam akan digelar Minggu (25/11) pagi di Batam Center. Panitia menyiapkan hadiah utama berupa mobil.(nji)

Dilarang ke SEA Games, Atlet Utama Marah

batampos
-
0
Dilarang ke SEA Games, Atlet Utama Marah

batampos.co.id – Kemenpora sudah merancang strategi untuk menerjunkan atlet-atlet pelapis di SEA Games 2019 Filipina. Tujuannya adalah untuk mempercepat regenerasi. Juga agar atlet-atlet utama bisa berfokus untuk persiapan Olimpiade 2020 Tokyo. Namun, rencana mulia itu terancam tidak mulus. Ada yang menentang. Yakni atlet-atlet top sendiri.

Ada dua alasan penolakan yang mereka kemukakan. Pertama, khawatir prestasi Indonesia makin jeblok di SEA Games. Kedua, terjun di SEA Games justru mereka butuhkan untuk pemanasan ke Olimpiade. Itu, salah satunya, diutarakan oleh lifter top Eko Yuli Irawan. Dia geram dengan rencana pemerintah. ”Kami juga butuh kompetisi. SEA Games salah satu untuk memacu kami,” ujarnya.

Soal regenerasi atlet pelapis, menurut Eko, seharusnya pemerintah memberikan wadah tersendiri bagi mereka. Namun, untuk turun di SEA Games, sebaiknya Indonesia tetap menerjunkan skuad terbaik. ”Biar prestasi kita tetap maksimal,” imbuh liter yang merupakan juara dunia di kelas 61 kg tersebut.

Hal senada diucapkan perenang I Gede Siman Sudartawa. ”Semua itu kan ada tahapannya. Tim utama saja masih kesulitan bersaing. Kok ini sok-sokan mau menurunkan atlet pelapis,” tukas dia emosional. Siman ada benarnya. Tahun lalu, di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Indonesia terseok di peringkat kelima klasemen medali. Di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura.

Sprinter asal Bali itu menyebut, atlet utama harus tetap terjun di berbagai kompetisi. Yang level dan gengsinya sebesar SEA Games. ”Kalaupun kami nggak turun (di SEA Games), tentu harus ada pengganti lomba di turnamen besar,” paparnya. ”Dan tentunya apresiasi juga kalau kami juara,” imbuh kolektor 8 emas SEA Games itu.

Rencana Kemenpora menerjunkan atlet lapis kedua di SEA Games sudah lama digaungkan. Hanya beberapa hari setelah Asian Games 2018. Kini tinggal menunggu ketok palu via Peraturan Menpora. ”Paling lambat Desember sudah keluar,” ucap Sesemenpora, Gatot S. Dewa Broto, ketika ditemui di kawasan GBK kemarin (15/11).

Gatot menyebutkan, regulasi menerjunkan atlet lapis kedua itu akan berlaku di semua cabang olahraga. Namun, tetap ada pengecualian. Misalnya jika ada cabor yang atlet juniornya sama sekali belum bisa bersaing. ”Kami akan mengambil opsi terbaik,” kata Gatot. Opsi yang bisa diambil adalah menggabungkan skuad pelatnas utama dengan lapis kedua.

Pilihan itu, salah satunya, akan diambil oleh PP PBSI. Induk bulu tangkis Indonesia akan menerjunkan pemain kombinasi. Ada nomor-nomor yang diisi pemain pelatnas pratama. Tapi pada ganda campuran, jatahnya akan diberikan kepada pasangan penerus Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. SEA Games dijadikan ajang ujian sebelum mereka bertarung di Olimpiade 2020. (nap/na/jpg)

Bangun PLTN Mini pada 2021

batampos
-
0

batampos.co.id – Mimpi Indonesia untuk segera memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) semakin dekat. Meski bersifat PLTN mini atau prototipe, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) secara resmi sudah mengajukan izin dokumen detail desainnya ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan pihaknya berharap izin desain dari Bapeten sudah bisa keluar pada 2020 nanti. ’’Dan di tahun 2021 diharapkan izin konstruksi sudah didapat,’’ katanya di kompleks Batan, Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan kemarin (16/11).

Djarot mengatakan sesuai dengan izin tapak yang sudah dipegang oleh Batan, batas pembangunan konstruksi harus dilakukan pada 2021. Dia optimis pada 2021 PLTN mini atau bernama resmi reaktor daya esperimental (RDE) bisa mulai dibangun.

Menurut dia, detail desain reaktor PLTN mini dibuat sendiri oleh tenaga di Batan. Mereka bekerjasama dengan sejumlah PTN, BUMN, dan beberapa perusahaan swasta di Indonesia. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) PLTN mini tersebut nantinya bisa berkisar 60 persen hingga 70 persen.

Djarot optimistis rencana pembangunan PLTN bisa terwujud. Sebab sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dia menceritakan awalnya pemerintah ingin membeli teknologi PLTN mini yang sudah jadi. Alternatifnya dari Amerika Serikat atau Prancis.

Tetapi ternyata harganya terlalu mahal. Saat ditawarkan dahulu, untuk PLTN yang bisa menghasilkan setrum 10 MW dibandrol USD 300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun. Tetapi ternyata setelah detail desain selesai dibangun, Batan memperkirakan biaya pembuatan PLTN mini tidak sampai Rp 1 triliun.

Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN) Batan Geni Rina Sunaryo menuturkan ada sejumlah alasan kenapa estimasi harga pembangunan PLTN dari desain Batan lebih murah dibandingkan paket serupa buatan asing. Dia menegaskan meskipun harganya lebih murah, tetapi aspek keamanan tetap menjadi pertimbangan utama. Aspek keamanan juga bakal menjadi pertimbangan dari Bapeten untuk menerbitkan izin desain.

Geni mengatakan estimasi biaya PLTN mini hasil desain Batan lebih murah karena ada sejumlah aspek. Diantaranya adalah tidak perlu ada biaya untuk membayar tenaga ahli. Sebab yang membuat adalah para PNS dari Batan dan sudah mendapatkan gaji dari negara. Kemudian juga tidak terkena biaya lisensi pembangunan dari sebuah proyek PLTN. (wan/agm/jpg)

SPBU Kesulitan Tangani Rekomendasi Pemko

batampos
-
0
SPBU Kesulitan Tangani Rekomendasi Pemko

batampos.co.id – Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium semakin langka sejak dua minggu terakhir. Hampir semua SPBU di Batuaji dan Sagulung kehabisan solar. Stok solar habis sejak sore hari sebelumnya, Jumat (16/11). Akibatnya atrean panjang pun terjadi di SPBU di batuaji samping perumahan Airmas.

Petugas SPBU TanjunguUncang menuturkan situasi sepekan terakhir terutama setiap hari stok solar selalu habis. Hal ini terjadi karena stok solar yang dikirim Pertamina tidak sebanding dengan permintaan masyarakat khususnya yang memakai surat rekomendasi dari dinas terkait Pemko Batam. Seperti Dinas Perikanan untuk para operasional nelayan.

“Habis karena stok dengan permintaan surat rekomendasi tidaklah sebanding,” ujar Petugas SPBU.

Untuk jatah pengambilan semua tergantung pada permintaan tentunya diberi jatah waktu selama 15 hari. Apabila melebihi jangka waktu tersebut otomatis surat rekomendasi akan hangus.

“Permintaan ada yang 200 Liter sampai 500 liter, karena kapasitas nelayan itu selalu besar,” Petugas SPBU.

Khusus untuk SPBU Tanjunguncang, jumlah pemilik surat rekomendasi pembelian menggunakan wadah tersebut mencapai 90 an orang. Jatah solar atau premium yang harus dilayani pihak SPBU bervariatif mulai dari 430 liter hingga 2,5 ton untuk setiap pemegang surat rekomendasi. Jangka waktu pembelian jumlah kuata solar tersebut sesuai dengan masa aktif surat rekomendasi yang dipegang yakni mulai 15 hari hingga sebulan.

“Kalau dibawa 430 liter bisa seminggu saja sudah terpenuhi. Tapi kalau yang sampai 2,5 ton itu bisa sebulan. Setelah terpenuhi kuota jatah tersebut, pemegang surat rekomendasi harus urus perpanjang lagi agar bisa digunakan lagi. Kalau tidak diperpanjang tentu kami tak layani,” ujar Petugas SPBU.

Praktek pembelian seperti itu diakui menjadi salah satu pemicu cepat habisnya premium ataupun solar di SPBU karena dalam sekali pembelian menyedot banyak solar ataupun premium. (she/cr1/eja)

Status KEK atau FTZ Batam ialah Urusan Pusat

Putut A
-
0

batampos.co.id – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menghadiri Seminar Nasional Kebangkitan Ekonomi Batam-Kepri yang digelar Kadin Kepri di Hotel Aston, Lubukbaja, Jumat (16/11). Dalam acara tersebut Airlangga meminta pengusaha di Batam untuk tidak terlalu resah dengan isu peralihan Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Masalah FTZ dan KEK tak usah diributkan. Biar saja itu menjadi urusan pusat. Kalau belum ditandatangani maka tetap FTZ,” katanya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah menarik investasi sebanyak mungkin ke Batam. Di mana menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 4,2 persen di Batam memang tidak wajar untuk sebuah kawasan FTZ. Di mana trennya selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bagaimana mendatangkan investasi sebanyak mungkin datang ke Batam. Bagaimana menciptakan iklim investasi baik di Batam. Jadi tak usah heboh-heboh bangat terkait KEK ini,” katanya.

Ia mengatakan di Batam sekitar 30 perseh adalah sektor industri pengolahan.Dan sektor ini menjadi kunci utama ekonomi, kemudian konstruksi kemudian sektor jasa dan sektor lainnya.

“Letak Batam sangat bagus dengan FTZnya. Tetapi kenapa sekarang ke Kendal lebih besar investasi masuk daripada yang Batam. Karena dianggap iklim investasi di Kendal lebih kondusif di Batam. Padahal di Kendal bukan KEK dan FTZ. Jadi jangan terlalu banyak berkeluh kesah,” katanya.

Menurutnya, saat ini banyak potensi yang harus dikembangkan di Batam. Saat ini sudah banyak pabrik smartphone di Batam. Dan ini harus terus ditingkatkan. Tetapi bukan meninggalkan perkapalan dan offshore. Tetapi industri Elektronik dan digital di Batam harus didorong.

Ketua Kadin Indonesia Rosan mengatakan, saat ini banyak keluhan dari pengusaha terkait kebijakan dari pemerintah dalam hal berinvestasi.

“Kalau saya bertemu dengan pengusaha asing banyak mengeluhkan antara kebijakan pusat dan daerah yang tidak sinkron,” katanya.

Kemudian adalah kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah Indonesia. Ia berharap pemerintah tetap konsistensi terhadap kebijakan.

“Batam ini sekarang lebih baik. Saya yakin pertumbuhan di Batam ini akan lebih baik lagi. Kebijakannya harus disempurnakan,” katanya.

Saat ini Batam dengan letaknya yang strategis harusnya bisa memanfaatkan perang dagang dari Cina dan USA banyak perusahaan dari Cina yang masuk ke ASEAN. Tetapi sebagian besar adalah di Vietnam, Thailand dan Malaysia. Ia juga meminta perizinan dari pusat terus dipermudah untuk investasi yang ada di Batam.

Sementara itu kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan bahwa memang banyak investor yang tetap menunggu adanya kepastian hukum di Batam. Menurutnya, jika saat ini pertumbuhan ekonomi hanya 4,2 persen maka di 2019 mendatang bisa tujuh persen. Tetapi dengan catatan tetap FTZ.

“Pak Menteri tadi sudah mengatakan, bahwa memang KEK belum ditandatangani. Maka kita yakin dengan tetap FTZ kita yakin bisa sampai 7 persen,” katanya.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati, mengatakan, bahwa seharusnya Batam ini bisa lebih hebat dari daerah lain di Batam. Di mana beberapa kawasan saat ini seperti ShenZen awalnya belajar dari Batam.

“Kami yakin banyak yang menunggu ke Batam. Tetapi memang kepastian yang mereka tunggu,” katanya.

Ia berharap kepada semua pihak untuk tidak terlalu mempermasalahkan atau meributkan masalah FTZ atau KEK di Batam. Tetapi sama-sama menciptakan iklim investasi di Batam.

Menurutnya, untuk masalah investasi di Batam, maka Indonesia harus mengetahui keinginan Investor. Kalau menurut saya, dengan persaingan yang semakin besar, maka FTZ tidak cukup untuk Batam. Kalau perlu adalah daerah otonomi khusus.

“Bukan malah dipisah-pisahkan. Batam ini bisa menjadi basis pertahanan ekonomi dalam negeri kita. Batam ini memang disiapkan untuk daerah otonomi,” katanya.

Ketua Umum Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana menggatakan, acara tersebut digelar untuk untuk mendukung investasi masuk ke Batam. Di mana era 2015-2017 terjadi titik nadir investasi di Batam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hanya sampai 2 persen saat itu akibat kesalahan pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang salah tidak mengerti masalah di Batam.

Tetapi dengan adanya orang-orang baru di BP Batam di bawah kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Walikota Batam pembangunan terus berlanjut.

“Saya mengapreasiasi pak Wali Kota yang sudah sangat bagus dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk promosi investasi yang terus dilakukan oleh BP Batam,” katanya.

Dengan mulai berkembangnya investasi yang dimaksud, Makruf meminta komitmen pusat terhadap investasi di Batam dengan tidak merubah FTZ ke KEK. Di mana saat ini sekitar 70 persen industri ada di luar kawasan industri. Artinya kalau KEK tetap diberlakukan, maka dipastikan ekonomi dan investasi di Batam akan berdampak. (ian)

 

KPU Tuntaskan Perbaikan di 23 Daerah

batampos
-
0
KPU Tuntaskan Perbaikan di 23 Daerah

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih punya pekerjaan menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT) dalam sebulan ke depan. Hingga kemarin (16/11), masih ada 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang belum menuntaskan perbaikan DPT. KPU juga memberikan dispensasi khusus kepada tiga daerah di Sulteng yang terdampak bencana.

Salah satu kendala pemutakhiran itu adalah masih adanya rekomendasi Bawaslu setempat yang harus dikerjakan. Juga masih ada kendala dalam memasukkan data pemilih hasil pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas ke dalam sistem informasi data pemilih. Contoh kendala Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) ada di DKI Jakarta. Enam KPU di DKI sudah menuntaskan DPT. Namun, saat menginput data ke Sidalih, ada kendala sehingga urung ditetapkan.

Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, coklit terbatas dilakukan berdasar basis data yang diterima KPU. Pertama, 31 juta data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Kemendagri. Kemudian, laporan data ganda dari Bawaslu dan parpol, serta laporan masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan melindungi hak pilih (GMHP).

Dari 31 juta data DP4, sudah 75,8 persen atau sekitar 24 juta yang telah dipilah dan diselesaikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,1 juta didapati sudah ada di DPT HP 1. ’’Masih ada sekitar 7 juta atau 24 persen yang masih perlu dipastikan,’’ terangnya di KPU kemarin. Bisa saja di antara 7 juta itu ada yang sudah masuk DPT, belum masuk, atau bahkan tidak memenuhi syarat.

Selain itu, Viryan mengingatkan Kemendagri agar segera membuat dokumen kependudukan bagi 476.928 pemilih hasil coklit sementara. Dari sisi usia, mereka sudah memenuhi syarat untuk memilih. Namun, KPU tidak bisa mencatat di DPT lantaran mereka belum memiliki E-KTP. ’’Di Kabupaten Seram bagian timur misalnya, ada sekitar 1.000 orang,’’ lanjut mantan komisioner KPU Kalbar itu.

Mereka tinggal di salah satu pulau di kabupaten tersebut. Namun, sejak lahir hingga sekarang, mereka belum memiliki dokumen kependudukan apa pun. Bila sampai 15 Desember mendatang belum juga diberi E-KTP, ratusan ribu orang temuan KPU tersebut tidak akan masuk ke DPT. Selanjutnya, mereka akan dimasukkan ke daftar pemilih khusus. Itu pun bila sebelum hari pemungutan suara E-KTP-nya sudah jadi.

Tambahan waktu 30 hari itu sudah disepakati oleh seluruh peserta pleno Kamis menjelang tengah malam lalu (15/11). Sempat ada usul dari Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Lukman Edy agar penambahan waktu diperpanjang menjadi 45 hari atau hingga 31 Desember. Namun, usul tersebut ditolak KPU karena terlalu mepet dengan waktu dimulainya produksi surat suara.

Selama 30 hari itu KPU akan berfokus menyelesaikan pekerjaan rumah di enam provinsi. Namun, tidak berarti provinsi yang lain diam saja. Perubahan masih dimungkinkan bila dalam jangka waktu tersebut ada lagi masyarakat yang melapor bahwa dia belum masuk DPT. ’’Jadi, bisa dimungkinkan KPU kabupaten/kota tersebut melakukan kembali penetapan DPT,’’ tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman memastikan tidak bakal mengikutsertakan tiga kabupaten/kota dalam rekapitulasi DPT Pemilu 2019. Yakni, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Sebab, kondisi tiga daerah tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan coklit lagi. ’’Sampai 30 hari ke depan pun belum bisa,’’ terangnya.

Mantan komisioner KPU Jatim itu beralasan, kondisi psikologis warga belum memungkinkan untuk didata. Meski demikian, KPU setempat tetap akan mengupayakan untuk memperbaiki data DPT di tiga daerah tersebut. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mendata ulang penduduk.

Pertama, jumlah penduduk yang meninggal akibat gempa dan tsunami. Hingga kini, KPU masih mengupayakan data by name by addres setiap pemilih yang meninggal untuk kemudian dihapus dari DPT. Kemudian, data penduduk yang meninggalkan tempat tinggalnya dan pindah ke provinsi lain. ’’Itu kalau tiba-tiba kita tanya siapa saja anggota keluarga yang masih hidup, bisa marah mereka,’’ lanjutnya.

Selain itu, KPU masih harus menata ulang lokasi dan jumlah TPS yang akan didirikan. Jumlah TPS berkaitan dengan logistik yang bakal diproduksi. Karena itulah, ada dispensasi bagi ketiga daerah tersebut untuk menetapkan DPT pada waktunya bila masyarakat sudah siap. KPU akan memproduksi surat suara berdasar DPT terakhir, yakni DPT hasil perbaikan pertama.

Yang jelas, KPU tidak akan membuatkan TPS khusus di provinsi lain sebagaimana saat pilkada Sampang. Para pemilih yang pindah akan dilayani sesuai dengan ketentuan pindah memilih. Mereka dibekali formulir A5 dan diberi surat suara sesuai dengan kondisi kepindahannya. (byu/c4/sof/jpg)

1...11,74611,74711,748...14,307Halaman 11,747 dari 14,307

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000