batampos.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Unit Tindak Pidana Korupsi Polda Kepri sedang mendalami dokumen kapal yang ada di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sambu serta PT Garuda Mahakam Pratama. Selain memeriksa dokumen, penyidik juga telah meminta keterangan dari lima orang saksi.
”Saksi itu dari pihak KSOP (Sambu) serta PT Garuda Mahakam Pratama,” kata Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ponco Indrio, Rabu (7/11).
Pemeriksaan terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Sambu, Totok Suranto dan pihak PT Garuda Mahakam Pratama, Elimansyah Hia yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) hingga kini masih terus berlanjut. Keduanya kini dititipkan di rutan Mapolda Kepri.
Pemeriksaan dilakukan penyidik untuk mencocokkan keterangan kedua tersangka dengan bukti-bukti yang ada. ”Kami melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Ponco menambahkan dari pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik dalam beberapa hari ini, masih belum ada temuan baru. ”Fokus kami itu, ke dugaan pungli,” sebutnya.
Wakil Gubernur Kepri, Isdianto menyayangkan kembali terjadi OTT, dimana kali ini terkait suap di Pelabuhan Batam. Ia berharap pelaku OTT dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku, karena perbuataanya tak dapat ditolerir.
”Ini sangat disayangkan. Di saat banyak berita penangkapan suap, ternyata masih ada yang berani seperti itu. Pelaku tak dapat ditolerir,” tegas Isdianto kepada wartawan di Hotel Golden View, Bengkong, kemarin. (she/ska)
Pemuda berada di terminal tipe A yang dibangun di jalan akses Suramadu, tepatnya di Desa Masaran, Kecamatan Tragah. (DAFIR/RadarMadura.id)
batampos.co.id – Pembangunan terminal tipe A di jalan akses Suramadu mangkrak. Sejumlah fasilitas mulai rusak. Padahal, terminal itu sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Pada 2013, kucuran dana yang digelontorkan untuk pembangunan terminal tipe A tersebut sebesar Rp 6 miliar. Kemudian, Rp 12 miliar di 2014 dan Rp 27 miliar pada 2015. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Terminal yang berada di Desa Masaran, Kecamatan Tragah itu direncanakan beroperasi 2016 lalu. Namun, sampai sekarang tidak jelas pengoperasiannya.
Pantauan RadarMadura.id (grup batampos.co.id) Rabu (7/11), sebagian plafon terminal sudah lepas. Sejumlah rolling door rusak. Juga, sarana tempat penerangan nyaris copot. Tidak hanya itu, lokasinya kumuh dan banyak ditumbuhi rumput liar.
Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Bangkalan Zainal Arifin mengutarakan, terminal tipe A di jalan akses Suramadu itu milik Kementerian Perhubungan. Dulu, pemkab hanya menyiapkan lokasi. ”Bukan kewenangan daerah. Daerah hanya menyiapkan lahan. Karena itu terminal tipe A,” kata dia Rabu (7/11).
Menurut Zainal, sesuai hasil rapat bersama Kementerian Perhubungan beberapa tahun lalu, terminal tersebut akan dioperasikan dengan standar minimal. Artinya, meskipun belum lengkap sarana prasarananya, tetap akan dioperasikan. ”Meskipun tidak memenuhi standar, target akan dioperasikan tahun depan. Tapi tidak tahu juga kepastiannya,” ujarnya.
Dia menegaskan, pembangunan terminal tipe A merupakan proyek multiyears. Namun, untuk 2017 dan 2018 memang tidak dianggarkan. ”Nggak tahu apakah di 2019 dianggarkan lagi atau tidak,” tuturnya.
Zainal mengetahui hanya sebatas itu. Kelanjutan ke depan seperti apa, biasanya ada rapat koordinasi. ”Lagi-lagi itu memang kewenangan pemerintah pusat. Di sini hanya menerima manfaat saja,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, dishub harus segera koordinasi lagi. Sebab, sudah lama terminal tersebut mangkrak. ”Mau dilanjutkan atau tidak, supaya jelas,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Menurut Fatkurrahman, jika terminal tipe A tersebut dioperasikan, tentu sangat mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu juga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).
”Terminal itu kan nantinya dikelola pusat. Misalnya, nanti bagi-bagi pemasukan dengan daerah, kan bisa,” ucapnya.
Untuk itu, Dishub Bangkalan harus segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya, agar ada kepastian. ”Lagi pula, kalau dibiarkan lama, tingkat kerusakannya bisa tambah parah,” pungkasnya. (mr/daf/onk/bas/JPR)
batampos.co.id – Kelangkaan pasokan gas elpiji 3 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, membuat warga menyerbu pangkalan begitu pasokan datang. Seperti yang terjadi di bebe-rapa pangkalan di wilayah Sagulung dan Batuaji, kemarin. Pemilik pangkalan pun dibuat kewalahan melayani permintaan masyarakat.
Supandi, pemilik pangkalan gas di Tembesi menuturkan permintaan gas 3 kg melonjak drastis sejak beberapa hari ini. Pembeli gas tidak saja warga sekitar tapi juga dari Tanjungpiayu, Seibeduk. ”Sudah dua hari ini kawan-kawan yang dari Piayu beli di sini. Kata mereka di Piayu gasnya langka,” ujar Supandi, Rabu (7/11).
Senada disampaikan Candra, pemilik pangkalan gas lainnya di Sagulung Kota. Dia menyebutkan, permintaan gas melon meningkat drastis sejak sepekan terakhir ini. Pembeli dari kecamatan lain dan juga pelaku usaha kecil seperti warung ayam penyet atau penjual gorengan menyebabkan stok gas di pangkalan cepat habis. ”Padahal pasokannya stabil, 200 tabung sekali diantar,” sebutnya.
Sayangnya, pasokan gas 3 kg yang mulai stabil dimanfaatkan sejumlah pedagang eceran untuk mendapatkan keuntungan lebih. Beberapa pemilik kios menampung banyak gas 3 kg yang dibeli dari pangkalan dengan harga normal. Lalu mereka jual kembali dengan harga Rp 22 ribu hingga Rp 25 ribu per tabung.
Seperti terlihat di deretan kios di sepanjang jalan Seilangkai hingga Dapur 12, Sagulung. Meskipun pangkalan kehabisan stok, namun kios-kios pinggir jalan itu tetap memiliki stok gas melon itu. Ini dikeluhkan masyarakat sebab pendistribusian gas melon sepertinya belum diawasi dengan baik. Warga berharap agar instansi pemerintah terkait segera turun menertibkan pedagang gas eceran tersebut.
Pihak Pertamina mengklaim ketersediaan elpiji 3 kg di Batam aman. Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto menyebutkan penyaluran elpiji 3 kg untuk Batam sebesar 35.850 tabung atau 107.550 MT per hari.
Namun klaim tersebut bertentangan dengan yang terjadi di lapangan. Kenyataannya masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut. Masyarakat sudah berupaya mencari dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya, tapi selalu habis.
”Masuk ke pangkalan normal, tapi satu jam setelahnya langsung habis, sebagian warga tak kebagian,” ujar Rahma, warga Puri Agung II, Mangsang, kemarin.
Rahma mengatakan sudah mencari ke pangkalan terdekat di perumahannya, namun tak satupun pangkalan punya persediaan gas melon. Akhirnya, mau tak mau ia harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli gas melon di warung kecil di pinggir jalan. ”Dari pada tak masak, terpaksalah beli (di pedagang eceran, red),” tuturnya.
Hal yang sama juga dialami sebagian warga di Batuaji. Mereka mengklaim gas 3 kg bukan saja diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu, namun pengusaha rumah makan juga menggunakan gas bersubsidi tersebut. ”Satu warung makan itu punya tabung sampai empat biji. Pastilah kita tak kebagian,” jelas Nuril, warga Batuaji.
Padahal pihak Pertamina mengatakan elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi rakyat miskin dengan penghasilan kurang dari Rp 1,5 jt per bulan atau usaha mikro. Bagi warga mampu, Pertamina menye-diakan elpiji non subsidi seperti Bright Gas 5,5 kg, Bright gas 12 kg dan elpiji tabung biru 12 kg serta 50 kg untuk usaha komersial.
”Masyarakat mampu dan restoran serta usaha komersial lainnya diimbau menggunakan elpiji non subsidi, sehingga elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran,” jelas Rudi.(yul/eja)
batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam menggelar rapat guna membahas sektor unggulan yang akan diajukan pada Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2019 mendatang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan sebelum pembahasan UMSK, DPK harus menyepakati terlebih dahulu sektor apa saja yang menjadi unggulan di Batam.
Ia menyebutkan selama ini, sektor galangan merupakan unggulan dan masul kategori pertama disusul industri hingga pariwisata. “Ya, tahun lalu itu yang unggulan, kalau untuk tahun depan belum tahu. Menunggu rapat besok (hari ini, red),” kata dia, Rabu (7/11).
Pria yang pernah mengepalai Dinas Perindutrian dan Perdagangan Batam ini mengungkapkan saat pertemuan pertam diagendakan penjelasan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Batam.
“Nanti akan ada pemaparan. Karena mereka punya data yang lengkap. Setelah itu baru kita bisa tahu apa saja sektor unggulan di Batam saat ini,” ujarnya.
Ia tidak memungkiri ada beberapa masukan dari anggota DPK Batam lainnya untuk menetapkan sektor yang sama dengan tahun 2018 seperti industri galangan dan lainnya. Namun tetap harus menunggu hasil rapat bersama sebelum ditetapkan.
“Kami bahas sektor dulu. Belum masuk ke angka,” sebut pria lulusan UNAND ini.
Hasil pemaparan dari BPS akan menentukan apa saja sektor unggulan yang akan ditetapkan di tahun 2019 mendatang.
“Yah liat hasil besok. Semoga ada kesepatakan sehingga bisa dilanjutkan ke pembahasan angka,” imbuhnya.
Untuk angka UMSK dibahas secara bipartet antara pengusaha dan pekerja. Hasil tersebut akan diteruskan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk ditetapkan.
“Kami hanya fasilitator saja. Soal besaran angka terserah mereka,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – Ketua Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan Batam, Amsakar Achmad masih menunggu hasil verifikasi penerima bantuan dari Kementerian Sosial tahun 2019 mendatang.
“Saya belum terima datanya, lagi proses verifikasi,” kata dia, Rabu (7/11).
Ia menjelaskan tahun depan kuota bantuan untuk Batam masih sama dengan tahun ini yaitu 32.493 ribu penerima. Tim saat ini tengah turun ke lapangan dan mendata keadaan terbaru penerima bantuan tersebut.
“Mereka masih door to door memastikan penerima masih ada di Batam atau sudah pindah,” sebutnya.
Amsakar menyebutkan perhitungan penerima bantuan ini dinilai dari penghasilan perbulan, jumlah anak, kondisi rumah, serta pendidikan anak di satu keluarga. “Jadi itu kira-kira aspek yang menjadi indikator kemiskinan,” jungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam ini mengungkapkan hasil verifikasi akan dilaporkan ke pusat paling lambat akhir November ini.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku dinas yang membawahi bantuan orang miskin ini masih bekerja. “Mereka yang sudah terverifikasi akan didaftarkan sebagai penerima di tahun 2019 mendatang.
“Ya, mudah-mudahan proses berjalan dengan baik. Sehingga kami bisa usulkan sebelum batas waktu berakhir,” tambahnya.
Kepala Bidang Sosial, Dinsos-PM Batam, Rayanis Aminah mengatakan saat ini masih proses pendataan. Dari kuota yang diberikan yaitu 32.493 yang berhasil melengkapi berkas sebagai penerima bantuan hanya 23.502 penerima.
“Itu yang bisa memenuhi persyaratan. Kalau yang lain tidak ada melampirkan syarat jadi tidak bisa mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Ia menargertkan proses verifikasi selesai 20 November mendatang dan segera diusulkan untuk menjadi penerima tahun 2019 mendatang. (yui)
batampos.co.id – Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama di bidang pemagangan di Jepang dengan International Manpower Development Organization (IM) Japan.
“Kerjasama pemagangan antara IM dengan Kemnaker telah berlangsung sejak 1993. Hingga september 2018, peserta pemagangan yang telah ditempatkan IM Japan di perusahaan Jepang sebanyak 41.438 orang,” kata Direktur Bina Pemagangan Kemnaker, Asep Gunawan, saat mendampingi Kunjungan Kerja Tim Pengawas Pekerja Migran Indonesia DPR RI ke training center IM Japan, Kasukabe, Jepang, Selasa, (6/11/2018).
Asep menjelaskan, seleksi penerimaan pemagangan ke Jepang diselenggarakan sepanjang tahun oleh dinas tenaga kerja provinsi.
Tim yang menyeleksi peserta magang merupakan gabungan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan IM Jepang.
“Setelah lolos seleksi, peserta pemagangan mendapatkan pelatihan bahasa dua bulan di daerah asal seleksi. Setelah menyelesaikan pelatihan di daerah, para peserta akan mengikuti pelatihan terpusat yang diselenggarakan di BBPPK & PKK Lembang. Setelah itu pemantapan di IM Japan selama sebulan sebelum magang di perusahaan,” terang Asep.
Saat ini, ujar Asep, sebanyak 142 orang peserta asal Indonesia, bersama-sama dengan peserta asal negara lain (total 246 orang) sedang mengikuti pelatihan bahasa dan budaya di training center IM Japan. Setelah mengikuti pelatihan bahasa dan budaya selama sebulan, peserta akan mulai mengikuti program pemagangan di masing-masing perusahaan penerima.
Peserta magang, lanjut Asep, mendapatkan uang saku setidaknya 100 ribu yen atau setara 13 juta setiap bulannya. Setelah program magang selesai peserta juga mendapatkan tunjangan usaha mandiri 600 ribu- 1 juta yen (78,5 juta s.d 130 juta) yang dapat digunakan sebagai modal wirausaha.
“Selain mendapatkan uang saku, peserta pemagangan juga mendapatkan akomodasi (tempat tinggal), perlindungan asuransi, tiket Jakarta-Jepang pulang dan pergi, pelatihan prapemberangkatan dan orientasi di Jepang, Alat pelindung diri (APD) dan pendukung K3 lainnya,” terang Asep.
Sejalan dengan itu, Ketua Delegasi Timwas PMI DPR RI, Fahri Hamzah, menjelaskan sistem pemagangan seperti ini hanya ada di Jepang. Oleh karenanya ini merupakan peluang yang sangat bagus dan harus dimanfaatkan.
“Kami siap mendukung kerjasama (pemagangan) untuk pemenuhan pasar yang ada agar dapat berjalan dengan baik. Kami sepakat bahwa Jepang adalah negara terbaik dalam pemenuhan hak-hak pekerja,” tegas Fahri.
Peserta pemagangan dapat menimba pengetahuan serta kompetensi mereka di 75 bidang kejuruan. Beberapa kejuruan yang menjadi favorit adalah manufaktur, konstruksi, perkapalan, pertanian, perikanan, perawatan mobil dan asisten perawat lansia.
Mantan pramugari Lion Air Laura Lazarus menceritakan pengalamannya di Jakarta, Selasa (6/11). FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Terluka parah dan kehilangan mimpi sebagai pramugari, Laura Lazarus menemukan jalan kesuksesan lewat menulis. Inspirasi kebangkitannya terus dia bagikan dalam berbagai forum. Mulai di sekolah hingga perusahaan.
FOLLY AKBAR, Jakarta
SEMUA sudah mengiranya meninggal. Sekujur tubuhnya penuh luka: pipi di bagian kanan remuk dan cuwil, daging betis di kaki kanan habis, serta tulangnya patah tak beraturan. ”Pokoknya ngeri lah,” kata Laura Lazarus mengenang yang dia alami 14 tahun silam.
Laura bekerja sebagai pramugari di Lion Air ketika itu. Pada 30 November 2004 itu, pesawat tempatnya bertugas tergelincir ke pemakaman umum di Bandara Adi Soemarmo Solo, Jawa tengah. Sebanyak 26 orang tewas dalam musibah tersebut.
Itu bukan kecelakaan pertama yang dialami Laura dalam tugasnya sebagai pramugari Lion Air. Empat bulan sebelumnya, pesawat tempat dia bertugas juga tergelincir di Bandara Mahmud Badaruddin II Palembang. Tapi tak separah di Solo. Tak ada korban kala itu.
Untung, berkat kegigihan tim medis di Singapura dan pemberian tulang kaki warga Filipina, kondisi Laura setelah kecelakaan di Solo membaik. Perempuan kelahiran Jakarta, 25 Maret 1985, tersebut bisa berjalan meski harus dibantu kruk di kedua sisinya. Sampai kini. ”Semoga bisa jalan normal lagi,” harap dia saat memperlihatkan kondisi tubuhnya sambil berdiri ketika ditemui Jawa Pos di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan Selasa lalu (6/11).
Kecelakaan di Solo itu benar-benar meruntuhkan mimpinya. Apalagi ketika kemudian dia mendapati sikap perusahaan yang tidak bisa diandalkan. Mimpi sebagai pramugari memang tidak berlanjut. Tapi, jiwa petarungnya muncul. Sebagai tulang punggung keluarga, dia melakukan segalanya. Berjualan makanan hingga kosmetik pun dia lakoni. Semua yang ada diupayakan.
Di sela-sela masa pencarian itulah, terlintas dalam benak Laura keinginan untuk memulai aktivitas baru: menulis. Dengan kemampuan seadanya, dia nekat menulis. Kisahnya yang selamat dari peristiwa mengerikan dia goreskan kalimat per kalimat. Tak disangka, satu buku berhasil dirampungkan dan terbit pada 2008.
Yang lebih mengejutkan, buku berjudul Unbroken Wings itu mendapat tanggapan positif. Banyak orang yang memburunya. Kisahnya dibaca banyak khalayak. Terlebih mereka yang tengah mencari inspirasi atau jalan keluar atas persoalan yang dialami. Pundi-pundi rupiah mulai masuk ke kantongnya.
Seiring berjalannya waktu, beberapa pembaca mulai memberikan respons balik. Rata-rata melalui surat. Di antara sekian banyak tanggapan, ada satu yang paling menyayat hatinya. Saat ada pembaca yang mengaku batal bunuh diri setelah membaca kisahnya. ”Saya merasa dari buku ini saya bisa memberikan kesempatan ke banyak orang di luar sana,” imbuhnya.
Tak pelak, upayanya untuk berbagi semangat semakin kuat. Laura mulai sering mengisi forum. Keberhasilannya bangkit dari kondisi mengenaskan dirasa cocok untuk membangkitkan antusiasme.
Forum kecil di sekolah-sekolah hingga perusahaan memintanya berbagi kunci kebangkitan. Menjadi motivator. ”Mereka harapkan kasih semangat. Ingin orang di sekeliling saya bisa belajar dari saya,” kata dia.
Pada 2013 cobaan sempat kembali menggelayutinya. Kaki kanan hasil operasi mengalami keretakan. Diduga, kaki tersebut tidak bisa menopang tubuhnya.
Sadar kebutuhan untuk menjaga kondisinya tidak mudah, Laura mulai memikirkan cara lain meraih materi. Sebab, tidak mungkin meminta pengobatan kembali ke Lion Air.
Di tengah kondisi itu, keluarlah ide untuk mendirikan penerbitan. Yang dia namai Growing Publishing. Kebetulan, saat itu juga Laura berencana menerbitkan buku baru. Berjudul Unbroken Spirit.
Laura berpikir, dengan menerbitkan sendiri buku itu, keuntungan yang didapat bisa lebih besar jika dibandingkan dengan menitip di penerbitan orang. Selain itu, Laura mulai menerima naskah dari banyak penulis. Rata-rata buku yang dia terbitkan memiliki genre buku motivasi.
Hingga lima tahun berjalan, sudah lebih dari 40 buku dia terbitkan. Selain materi, dia merasa mendapat kepuasan lain: bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. ”Ini lebih dari uang yang saya dapatkan,” tuturnya.
Laura bersyukur atas apa yang diraih. Kalaupun Lion Air tidak lagi menjamin biaya pengobatannya, kini Tuhan menggantinya dengan cara yang lain. Sebab, setiap beberapa bulan, dia masih harus berobat. Bukan lagi ke Singapura, melainkan ke Penang, Malaysia. ”Saya nggak mampu biaya di Singapura,” ucapnya.
Kini, saat kecelakaan pesawat Lion Air kembali terjadi, Laura semakin sibuk. Dia harus mondar-mandir memenuhi wawancara media. Bukan itu saja, kasus kecelakaan yang terjadi di perairan Karawang tersebut juga kembali membawanya ke ingatan masa lalu. ”Setiap ada kecelakaan pesawat, saya selalu teringat. Ikut takut,” ungkapnya. (*/c9/ttg)
batampos.co.id – Rabu (7/11) kemarin, pemilik kendaraan pengguna bahan bakar solar mengeluh karena sulit mendapatkan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Saiful, warga Seibeduk, mengaku sulit mendapatkan bahan bakar solar dua minggu belakangan ini. Solar di SPBU Tanjungpiayu dan lainnya yang ia datangi selalu habis. ”Kalau pun ada harus mengantre berjam-jam,” ujar Saiful, kemarin.
Dia mengatakan, saat pasokan solar di beberapa SPBU di Seibeduk kosong, ia terpaksa harus berkeliling mencari di SPBU lainnya. Namun, beberapa SPBU yang ia datangi juga kerap kehabisan stok solar.
”Paling dekat itu di Tembesi. Nah, di sana juga sering kosong, dan kalau pun ada pasti diserbu warga lainnya,” sebutnya.
Kelangkaan solar juga terjadi di SPBU Codo di Sagulung. Pantauan Batam Pos, sejumlah mobil truk, angkutan umum, dan kendaraan lain yang berbahan bakar solar terlihat mengantre dan menunggu di luar SPBU. SPBU juga memajang tulisan ’BMM Bio Solar Dalam Pengiriman’ akan segera masuk.
”Iya dari pagi (kemarin, red) memang sudah kosong, malamnya ada tapi cepat habis,” kata seorang petugas SPBU tersebut.
Di SPBU Tembesi antrean kendaraan juga mengular. Dewa, sopir lori mengaku terpaksa mengantre karena lelah mencari solar. ”Baru dari SPBU Batuaji, di sana solar juga kosong,” jelasnya.
Sementara itu, Area Manager Communication and Relations Pertamina MOR 1 Sumbagut, Rudi Ariffianto belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi melalui sambungn telepon, tapi sedang tidak aktif. Pesan singkat melalui WhatsApp juga belum mendapat balasan.
Namun, beberapa waktu lalu, Rudi menegaskan pengiriman pasokan solar ke Batam sudah sesuai kebutuhan. Apalagi untuk kuota solar yang dikirim ke masing-masing daerah telah diatur pemerintah karena disubsidi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dijelaskannya, peruntukan solar subsidi juga telah diatur pemerintah, seperti nelayan, petani, angkutan umum dan publik. Perusahaan besar atau industri dilarang membeli solar subsidi. ”Jadi, seharusnya tak ada kekurangan solar, sebab penyalurannya lancar,” kata Rudi. (yul/eja)
Tiga Sukhoi dari Skuadron 11 Makassar saat parkir di Bandara Internasional Hang Nadim, Selasa (30/10). Pesawat Sukhoi yang berada di Bandara Internasional Hang Nadim ini dalam rangka Operasi Tangkis Petir. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) berhasil menghalau pesawat asing dari wilayah udara Kepri selama Operasi Tangkis Petir sejak 30 Oktober lalu. Keenam pesawat asing itu terdiri dari pesawat sipil dan militer.
Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah, Kolonel Pnb M Dadan Gunawan mengatakan, keenam pesawat ini tidak dilengkapi flight clearance saat memasuki wilayah Indonesia. Sehingga harus diusir dari langit NKRI.
“Penyebabnya itu bisa dibilang karena ketidaktahuan, ketidakpahaman atau mereka berpatokan kawasan yang mereka masuki di bawah kontrol Singapura,” kata Dadan, Rabu (7/11).
Dadan menjelaskan, saat dalam kendali otoritas Singapura, pesawat asing itu merasa wilayah yang dilewatinya adalah milik Singapura.
“Jalur yang ditentukan sudah ada, tapi ada juga yang sedikit melenceng dan melanggar jalur. Sehingga memasuki wilayah kedaulatan NKRI,” ungkap Dadan.
Setiap pelanggaran yang dilakukan pesawat asing ini, menurut Dadan, telah dilaporkan ke Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Baik itu karena ketidaktahuan, sengaja melanggar atau melenceng dari jalur, atau karena hal lain.
“Biar Mabes TNI AU yang memutuskan dan memberikan tindakan. Kami hanya menjalani perintah melaksanakan operasi saja,” tuturnya.
Sementara Komandan Skuadron 11 Makassar Letkol PnB Anton Pallaguna menambah-kan, pesawat yang diusir tersebut telah diidentifikasi secara elektronik dan visual. “Elektronik itu melalui radar dan informasi pusat kontrol. Visual itu, kami datangi lalu foto. Dan semua ini kami kirim ke pihak pusat,” ucapnya.
Selama operasi ini, kata Anton, daerah yang paling sering dimasuki pesawat asing tanpa izin di kawasan Anambas. “Kebanyakan dari 6 pesawat yang kami usir itu di kawasan tersebut,” tuturnya.
Anton menjelaskan, selama operasi berlangsung tidak ada upaya perlawanan dari pesawat asing yang diusir.
“Tidak ada yang ngeyel. Saat kami komunikasikan, mereka langsung keluar,” ungkapnya.
Anton menjelaskan, wilayah udara Kepri memang rawan pelanggaran oleh pesawat asing. Ini karena Kepri berbatasan dengan Singapura yang memiliki aktivitas penerbangan sangat sibuk. Apalagi sebagian Flight Information Region (FIR) Kepri saat ini masih dikuasai Singapura.
“Kalau di Makassar itu kebanyakan jalur domestik, jadi jarang ada pelanggaran,” tuturnya.
Dijelaskan, area kontrol penerbangan sipil di Kepri dari ketinggian nol hingga 3 ribu kaki saja. Di atas itu, dikendalikan pihak Singapura. Meski begitu, TNI AU tetap akan mengawasi area FIR Kepri yang dikendalikan Singapura itu.(ska)
