Kamis, 25 Juni 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11851

ACT Bagi Seragam Sekolah untuk Korban Tsunami di Lampung Selatan

Putut A
-
0
ACT Bagi Seragam Sekolah untuk Korban Tsunami di Lampung Selatan

Tsunami yang menerjang kawasan pesisir Lampung Selatan lebih dari dua pekan lalu masih menyisakan duka. Ratusan infrastruktur luluh lantak tersapu ombak. Anak-anak terdampak tsunami juga kehilangan seragam sekolah mereka yang hanyut terbawa tsunami. Sejak masuk sekolah pada Senin (7/1/2019), mereka terpaksa menggunakan pakaian seadanya.

Untuk mereka, Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) bergerak membagikan seragam sekolah agar pengungsi anak dapat kembali bersekolah dengan seragam yang layak. Selama dua hari dari Selasa (7/1/2019) hingga Rabu (8/1/2019), tim membagikan seragam di dua desa terdampak yaitu Desa Sukaraja dan Desa Rajabasa. Terlihat kebahagiaan di wajah mereka saat menerima paket seragam tersebut.

“Saya sempat bingung mau sekolah karena sudah tidak ada seragam. Tapi, kakak-kakak dari ACT ngasih seragam, kita jadi senang,” ucap Wahyu (12), seorang siswa kelas 5 SD dari Desa Sukaraja.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Laura Safara pelajar dari Desa Rajabasa. “Seneng dapat seragam. Jadi tidak bingung mikirin seragam. Terima kasih ACT,” tutur Safara.

Penyaluran bantuan seragam ke Desa Rajabasa sendiri dilakukan pada Rabu (8/1) sehari setelah pendistribusian logistik di Desa Sukaraja. Bantuan didistribusikan langsung dari Posko Unit ACT di Desa Sukaraja. Gelar selaku Komandan Posko Unit Sukaraja menuturkan, pendistribusian ini sebagai bentuk kepedulian ACT untuk membantu semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan anak-anak. Baginya, jangan sampai anak-anak menjadi tidak konsentrasi dalam belajar karena tidak memiliki seragam sekolah.

Gelar sendiri ikut senang merasakan kebahagiaan anak-anak penerima bantuan. “Pastinya kita turut bahagia bisa membantu mereka. Terima kasih untuk para donatur. Semoga ke depan kita dapat terus membersamai para penyintas Lampung Selatan,” ungkap Gelar.

Hingga saat ini, Tim ACT terus membersamai masyarakat terdampak tsunami. Berbagai program telah diluncurkan untuk membantu masyarakat Lampung bangkit dari trauma. Program-program unggulan sudah diimplementasikan seperti Dapur Umum yang menyuplai kebutuhan makanan korban tsunami, psiko sosial untuk menghilangkan trauma, pelayanan medis, distribusi logistik, dan bantuan lainnya. Hingga saat ini, posko-posko ACT di Way Urang, Maja, Sukaraja, Way Muli, dan Kunjir terus aktif menyalurkan bantuan. [*]

Kenaikan Harga Cabai, Ikan, dan Ayam Segar Masih Dianggap Wajar

batampos
-
0
Kenaikan Harga Cabai, Ikan, dan Ayam Segar Masih Dianggap Wajar
Yuliana seorang warga saat memilih cabai di pasar Mega Legenda. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.co.id – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaga-ngan (Disperindag) Kota Batam Zarefriadi menganggap kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok, seperti cabai, ikan dan ayam potong segar, masih wajar. Termasuk harga cabai merah yang sudah menembus Rp 85 ribu per kilogram (kg)

Menurutnya perubahan atau fluktuasi harga di pasaran hal lumrah. Bahkan, ia mengatakan tingginya harga suatu komoditas pangan di salah satu pasar bukanlah sebagai patokan. ”Biasa, misal hari Selasa turun lalu Kamisnya naik,” kata Zaref, Kamis (10/1).

Dia juga mengklaim saat ini tidak ada kenaikan harga yang cukup signifikan. ”Sekarang enggak ada (kenaikan harga kebutuhan pokok, red) yang luar biasa. Biasa saja,” ucapnya.

Bahkan, ketika disinggung soal rencana kerja sama de-ngan daerah lain, seperti Jambi dan Padang, Sumatera Barat guna mendatangkan bahan pokok, diakuinya belum ada perkembangan berarti hingga kini. ”Masalahnya satu, transportasi,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Batam Adisthy menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei harga yang dirilis pada Selasa (8/1) lalu, harga cabai merah menyentuh di angka Rp 85 ribu per kg. Demikian juga cabai rawit merah dijual Rp 70 ribu serta cabai merah keriting Rp 44 ribu per kg.

Dikatakan Adisthy, daftar rilis survei harga sembako tersebut sudah diserahkan ke Satgas Pangan. Selanjutnya, Satgas Pangan yang akan memberikan penindakan jika terjadi permainan harga. ”Kalau dari pedagang sudah kita kontrol, sekaligus kita minta tulis harga di tokonya,” kata Adisthy.

Sementara itu, pantauan di sejumlah pasar kemarin, harga cabai merah, ikan segar maupun ayam potong segar masih tinggi. Andre, pedagang di Pasar Fanindo, Batuaji menyebutkan harga cabai merah masih berkisar Rp 65 ribu sampai Rp 70 ribu per kg. Bahkan sempat menembus Rp 80 ribu per kg. ”Kini sudah berangsur turun tetapi belum normal,” katanya.

Untuk persediaan, kata dia, hanya 15 sampai 20 kg. Diakui-nya, melambungnya harga cabai merah membuat sejumlah pedagang tidak berani memasok dengan jumlah ba-nyak. Sebab, tingkat konsumsi masyarakat juga menurun. ”Rata-rata pembeli mengurangi jumlahnya. Hanya membeli seperempat sampai sete-ngah kilogram saja,” jelasnya.

Selain cabai, harga ayam potong segar juga mengalami kenaikan. Di Pasar Sagulung misalnya. Pedagang menjual ayam potong segar di kisaran Rp 36 ribu hingga Rp 37 ribu per kg. Dampaknya, pembeli juga menurun. ”Yang beli hanya sedikit, kalau ba-nyak untuk rumah makan dan katering,” sebut Hendra, pe-dagang ayam di Pasar Sagulung, kemarin.

Hendra menyebutkan, dalam sepekan ini harga ayam potong segar mengalmi beberapa kali kenaikan. Mulai dari Rp 28 ribu, Rp 29 ribu, Rp 34 ribu, dan terakhir naik jadi Rp 37 ribu per kg. ”Biasanya mampu memotong 500 sampai 600 ekor per hari, sekarang hanya 300-an ekor saja,” sebutnya.

Sedangkan Herman, pedagang cabai di Pasar Mega Legenda mengatakan, harga cabai merah terus naik sejak pekan lalu. Saat ini ia menjual di kisaran Rp 75 ribu per kg. ”Cabai merah naik. Tadinya Rp 50 ribu sampai Rp 55 ribu, tapi sekarang sudah Rp 75 ribu per kilogram,” ungkapnya.

Kemarin, harga ikan segar juga terpantau masih tinggi. Misalnya, ikan selar biasanya dijual Rp 35 ribu sampai Rp 38 ribu per kg, kemarin sudah Rp 45 ribu per kg. Begitu juga ikan tongkol dijual Rp 32 ribu per kg. Sedangkan sayur-sayuran seperti bayam dan kangkung cenderung stabil. Biasanya bayam dijual Rp 10 ribu per kg, kini hanya Rp 7 ribu per kg. Begitu juga sayur kangkung, Rp 7 ribu per kg.

Sementara itu, harga ikan di Pasar Tiban Center dijual bervariasi, seperti ikan tongkol dijual Rp 37 ribu per kg, kembung Rp 45 ribu per kg, dan lebam Rp 45 ribu per kg.(cr1/rengga/yul)

Sederet Capaian BP Batam Dibawah Lukita D Tuwo

Putut A
-
0
Sederet Capaian BP Batam Dibawah Lukita D Tuwo

batampos.co.id – Sederet perubahan telah dibawa Kepala BP Batam periode 2017-2018, Lukita Dinarsyah Tuwo untuk Batam. Perubahan utama yakni di sektor perizinan dan pengembangan pariwisata di Batam.

“Batam itu punya potensi yang bagi saya bisa katakan akan berkembang lebih maju lagi. Jadi ketika ada kesempatan ke Batam, saya betul-betul ingin jadi bagian dari Batam melalui BP Batam untuk bisa beri kontribusi sebagai Kepala BP agar bisa buat Batam lebih baik lagi,” katanya saat memberikan salam terakhir pada rekan-rekan media di Gedung BP Batam, Rabu (9/1/2019).

Memang setelah menjalani rutinitas sebagai Kepala BP di Batam, ternyata bukan hal yang mudah untuk membawa perubahan. Karena banyak tantangan yang harus diselesaikan.

“Namun bersama teman-teman, kami bisa lakukan sesuatu. Perbaiki apa yang kurang, mulai dari organisasi dan terutama di pelayanan, kami memulainya,” paparnya.

Fokus BP memang memperbaiki perizinan yang banyak dikeluhkan seperti Izin Peralihan Hak (IPH), Fatwa Planologi dan lain-lain. Sekarang, IPH bisa diperoleh dalam rentang waktu yang cepat, hanya empat hari. Sedangkan fatwa dalam 10 hari.

“Ini membuat saya gembira, karena bisa berikan pelayanan baik buat masyarakat. Ini sangat menenangkan kami,” ucapnya.

Di zaman Lukita, Batam ramai akan sejumlah even. Even paling mutakhir adalah Batam International Culture Carnaval (BICC) yang digelar tiap Desember. Dan saat ini sudah masuk dalam 100 agenda Kementerian Pariwisata setiap tahunnya.

Ditambah lagi, even-even lainnya seperti Batam Menari, Duta BP Batam dan lainnya. Pariwisata memang dianggap dapat menyumbang kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Buktinya tingkat pertumbuhan ekonomi Kepri yang sempat jeblok di angka 1,06 pada triwulan kedua 2017, kini sudah naik menjadi 4,5 pada triwulan pertama 2018.

Investasi juga terus berkembang. Beberapa rencana investasi baru ke Batam di antaranya PT Pegatron. Pabrik yang relokasi dari Tiongkok ini akan memproduksi komponen untuk iPhone.

“Kami harus terus yakinkan yang bersangkutan untuk menjadikan Batam sebagai tempat lokasinya,” harap dia.

Sejumlah rencana lain yakni ekspansi PT Satnusa Persada Tbk. Lalu ada proyek properti seperti Nusava Bay yang sudah melakukan groundbreaking November lalu dan akan memulai konstruksi pada 2019 mendatang.

Kemudian pengembangan akses jalan menuju ke Tanjungpiayu, khususnya ke kawasan wisata terpadu yang akan dibangun konsorsium dari investor Tiongkok dan pemodal dalam negeri.

“Juga pengembangan wisata Pulau Tonton oleh Korea, angkanya sangat besar. Mereka serius membangun tempat wisata ini mejadi tempat wisata yang besar. Mereka sedang menunggu bagaimana kelanjutan situasi di Kota Batam,” paparnya.
Kepala BP Batam Lukita Dinasyah Tuwo bersama Deputi dan jajaran memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung BP Batam, Rabu (26/12/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Lukita menjelaskan, rencana kerja BP Batam tahun depan akan lebih fokus pada pengembangan pariwisata dan peningkatan investasi masuk ke Batam.

Di bidang investasi, BP Batam belum bisa menayangkan data hingga akhir tahun. Penyebabnya karena BP Batam belum bisa mengakses data investasi yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) sejak Juli lalu.

“Hingga Juli kemarin, realisasi sudah mencapai 391,8 juta dolar Amerika dari target 2018 sebanyak 500 juta dolar Amerika. Namun sejak OSS berlaku, kami kesulitan mengakses data di sentral OSS. Kami berharap ada kenaikan hingga akhir tahun ini,” katanya.

Sedangkan dari segi pendapatan, capaian BP lewat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) meningkat meskipun ada penurunan tarif di sektor lahan dan pelabuhan.

“Tahun 2017, PNBP kami Rp 974 miliar. Dan tahun ini naik 25,97 persen menjadi Rp 1,227 triliun. Nilai ini juga melebihi target sebanyak Rp 1,217 triliun atau tercapai 100,84 persen,” ucapnya. (leo)

Properti Batam makin Ramai

Putut A
-
0
Properti Batam makin Ramai

batampos.co.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM PTSP) Kota Batam memastikan tiga bangunan vertikal, yakni hotel
dan apartemen telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
artinya proses pembangunan akan dilakukan segera.

“Rencananya Januari ini mereka akan ground breaking,” kata Kepala DPM
PTSP Gustian Riau, Rabu (9/1).

Hal ini ia pernah rinci belum lama ini, bangunan tersebut di antaranya apartemen 12 lantai di dekat Bundaran Madani, apartemen 16 lantai di dekat Hotel 01 Batamcenter serta pembangunan hotel 11 lantai berikut pusat tongkrongan anak muda di dekat eks pusat pembelanjaan Barata, Batamcenter.

Menurut dia, prinsipnya, para investor akan diberi waktu 360 hari kalender untuk merealisasikan pembangunan usahannya. Jika tidak demikian, Pemko Batam akan meninjau kembali perizinan yang telah diberikan.

“Kalau mereka tidak membangun akan diberi penindakan, mungkin diawali dengan memanggil mereka terlebih dahulu,” imbuhnya.

Ia menyampaikan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi memberi perhatian khusus guna mempermudah perizinan usaha di Batam, salah satunya dengan membentuk tim percepatan ekonomi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin.

“Guna mempercepat ekonomi Batam ini,” imbuh Gustian.

Selain apartemen dan hotel baru, ada juga revitalisasi hotel yang sudah lama atau tutup dan hadir kembali dengan wajah baru dan manajemen yang baru.

“Dulukan Good way Hotel tutup, mereka bangun kembali dengan konsep yang lebih modern,” tambahnya. (iza)

26 SMPN Ikut UNBK Tahun Ini

Putut A
-
0
26 SMPN Ikut UNBK Tahun Ini
Siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Batam saat akan melaksanakan Ujian Nasional berbasis komputer mata pelajaran Bahasa Indonesia , Senin (23/4/2018). f Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 26 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di Batam akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2019 ini. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, tahun ini pelaksanaan UNBK semakin banyak bila dibandingkan 2018 lalu yang hanya diikuti delapan sekolah.

”Alhamdulillah, tahun ini jumlah yang ikut UNBK jauh bertambah. Ada 19 sekolah baru yang akan ikut UNBK untuk pertama kalinya,” kata Hendri, Rabu (9/1/2019).

Ia menjelaskan sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seluruh sekolah harus melaksanakan UNBK pada tahun 2019 ini. Dan, berdasarkan data Disdik Kota Batam, saat ini tercatat total 56 SMPN.

”Jadi, sudah setengahnya kami bisa laksanakan UNBK,” sebutnya.

Hendri menjelasakan pelaksanaan UNBK belum bisa sepenuhnya dilakukan di seluruh sekolah, karena masih terbatasnya sarana dan prasaran untuk mendukung pelaksanaan seperti komputer.

”Minimal sekolah harus punya sepertiga komputer dari total siswa yang akan ikut. Kalau bisa menenuhi langsung bisa UNBK. Ujian bisa digelar beberapa shift jika komputer kurang,” jelasnya.

Disinggung jadwal pelaksanaan UN, Hendri mengaku masih menunggu informasi dari pusat. Tahun lalu pelaksanaan UNBK di laksanakan akhir April 2018 dan pengumuman satu bulan setelahnya.

”Yang tahun ini belum tahu apakah dimajukan atau seperti apa. Sebab dekat puasa dan lebaran. Karena SMP duluan setelah itu baru diikuti USBN SD,” ungkapnya.

Untuk materi soal tingkat SMP itu dikerjakan sepenuhnya oleh pusat. Ada empat mata pelajaran yang akan diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematikan dan IPA. Sedangkan untuk SD disusun oleh guru yang ada di daerah.

”Sekarang mungkin sudah mulai mereka persiapkan. Apa saja materi yang akan dimasukkan dalam soal ujian SD nantinya,” imbuhnya.(yui)

Siapkan Dana Stimulan Rp 631 M Untuk Korban Bencana Alam

Putut A
-
0
Siapkan Dana Stimulan Rp 631 M Untuk Korban Bencana Alam

batampos.co.id – Para korban bencana di Sulawesi Tengah, NTB, Banten, dan Lampung Selatan akan mendapatkan kucuran dana Rp 631,1 miliar pada tahun ini.

Dana dari Kementerian Sosial itu ditujukan untuk bantuan stimulan pemulihan sosial para korban yang di antaranya dipergunakan untuk pengisian hunian tetap, jatah hidup, dan untuk keluarga ahli waris korban.Data dari Kementerian Sosial dana Rp 631,1 miliar itu dibagi untuk tiga wilayah. Yakni Rp 456,581 miliar untuk NTB, Rp 23,067 untuk Banten dan Lampung, serta Rp 151,5 miliar untuk Sulawesi Tengah. Tiga wilayah tersebut yang tertimpa gempa bumi dan tsunami dengan ratusan korban jiwa.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menuturkan alokasi dana itu memang masih akan diverifikasi lagi untuk menyesuaikan kebutuhan ril di lapangan. Tapi, ada beberapa yang sudah pasti seperti Rp 3 juta untuk tiap rumah hunian tetap yang diberikan sekali.

”Kita kasih Rp 3 juta dan mereka bisa membeli sendiri kebutuhan perlengkapan rumah. Terutama perlengkapan untuk rumah yang rusak berat kan mereka kehilangan  aset,” ujar dia di kantor Wakil Presiden, Rabu (9/1).

Harry menyebutkan dana tersebut biasanya dipergunakan untuk membeli kasur, meubeler, perlengkapan dapur, meja, dan kursi. ”Pengalaman terdahulu itu sangat membantu,” imbuh dia.

Pemberian bantuan stimulan pemulihan sosial itu bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di tiga wilayah itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin langsung rapat yang dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Rapat yang berlangsung dua jam itu juga langsung diikuti Kepala BNPB Doni Monardo yang baru saja dilantik di Istana Negara. Dia masih mengenakan jas yang sama yang dipakai pelantikan.

”Setengah jam (setelah pelantikan, red) langsung rapat,” kata JK meminta Doni untuk merapat ke arahnya saat konferensi pers.Lebih lanjut JK menjelaskan bahwa rapat itu membahas tentang evaluasi dan percepatan penyelesian pasca bencana di NTB, Sulteng, dan tsunami Selat Sunda. Di NTB perlu percepatan dan memperbanyak komponen rumah tanah gempa.

Selain itu juga ada pendampingan oleh fasilitator. ”Dananya sudah tersedia tinggal percepatan saja,” jelas dia.Total anggaran yang dibutuhkan mencapai belasan triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan melalui APBN. Meskipun pemerintah juga membuka opsi untuk menerima pinjaman lunak sampai 30 tahun dari lembaga internasional. Seperti Bank Dunia dan Asia Development Bank.

”Sebagian iya, tapi belum diambil, karena kita masih sanggup tangani sampai dengan relokasi besar-besaran itu karena kita membutuhkan anggaran yang cukup besar,” tegas JK.

Sedangkan di Sulawesi Tengah masalah utama adalah pembangunan hunian sementara (huntara) yang akan dipercepat. JK menyebutkan kebutuhan mencapai 12 ribu unit.

”Baru selesai memang sepertiganya kurang lebih. Jadi berjalan terus,” tambah dia.

Tata ruang untuk daerah-daerah yang dilanda likuifaksi yang dibedakan dalam zona merah dan zona hijau sudah selesai. Penetapan daerah rawan likuifaksi itu melibatkan Badan Geologi, Bappenas, dan pemerintah daerah setempat. Namun, master plan tata ruang tersebut belum diumumkan terlebih dahulu. Karena masih ada tanah yang bermasalah.

”Ada tanah kurang lebih 600 hektar yang harus diselesaikan hak kepemilikannya karena itu tanah terlantar. Oleh karena itu begitu selesai, secara bersamaan PU juga membikin master plannya untuk segera dibangun rumah untuk orang yang direlokasi,” ungkap JK. (jun)

Alasan Anggaran, Dishub Belum Razia Parkir WTB

Putut A
-
0
Alasan Anggaran, Dishub Belum Razia Parkir WTB

batampos.co.id– Dinas Perhubungan (Dishub) Batam memastikan juru parkir resmi di titik parkir depan Welcome To Batam (WTB) hanya empat orang. Diluar itu dipastikan ilegal.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Kota Batam Jeksel Alexander Banik mengatakan, masyarakat berhak tahu apakah jukir yang memungut uang merupakan petugas resmi atau tidak. Dengan cara melihat seragam yang dipakai dan meminta badge jukir yang bersangkutan.

“(Tak pakai seragam resmi) enggak usah kasih, untuk memastikan minta aja badgenya, resmi tidak dia,” ucap Alex, Rabu (9/1/2019).

Aktivitas pungutan retribusi parkir memang tengah jadi sorotan. Hal ini karena ada saja yang diluar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Terbaru, Polda Kepri menangkap dua jukir liar di Jembatan I Barelang, Minggu (6/1) lalu.

Di depan WTB sendiri bukan tanpa pelanggaran. Satu motor dimintai Rp 2 ribu, padahal sesuai aturan hanya Rp 1000. Belum lagi penjaga parkir yang bejibun dan memaksa meminta pembayaran parkir diawal tanpa menyertakan karcis.

Alex mengira, keadaan ini hanya terjadi malam hari. Sebab, area tersebut selalu ramai malam hari, sementara parkir yang dipungut batas waktunya pukul 22.00 WIB. “Makanya kami mau tertibkan,” imbuh dia.

Perkiraan ini kontras dengan keadaan yang ada, bahkan pungutan yang melanggar perda ini pada waktu parkir normal.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan intens merazia pelanggaran retribusi parkir. Namun dalam hal ini, ia mengaku pihaknya menunggu anggaran karena razia melibatkan tim terpadu.

“Akan libatkan TNI dan Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Anggarannya kapan, belum tahu pasti,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dishub Batam Rustam Effendi yang diwawancarai di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (8/1) siang mengaku sepengtahuan dia area depan WTB bukan wilayah yang dikelola Dishub Batam.

“Tapi jelasnya tanya UPT ya,” imbuh dia.

Ungkapan ini terbantahkan, karena Alex memastikan lokasi tersebut merupakan area titik retribusi parkir yang terdaftar di Dishub Batam. (iza)

Tahun Depan Puskesmas Jadi BLUD

Putut A
-
0
Tahun Depan Puskesmas Jadi BLUD
Puskesmas Remang Cate.
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mengubah status 19 puskesmas di Batam menjadi badan layanan usaha umum daerah (BLUD) pada 2020 mendatang. Penilaian langsung dikepalai Sekretaris Daerah Kota (Setdako) Batam Jefridin.

”Semua dinilai. Nanti ada tim penilai dari beberapa OPD yang akan turun. Hasilnya menentukan apakah puskes-mas sanggup menjalankan BLUD tahun depan atau tidak,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam Didi Kusmardjadi, Rabu (9/1/2019).

Ia menjelaskan tujuan dari BLUD adalah meningkatkan pelayanan puskesmas sendiri. Nantinya, puskemas diberi wewenang untuk mengelola keuangan mereka sendiri.

”Jika ada obat yang kosong mereka bisa beli sendiri atau kalau butuh tenaga medis, mereka juga bisa rekrut dan bayar sendiri tanpa harus menunggu dari Pemko,” ujarnya.

Penilaian meliputi kesanggupan menjalankan BLUD, memiliki tata kelola puskesmas, memiliki rencana yang strategis, standar pelayanan minimal, serta laporan hasil audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit.

”Jadi, penilaiannya kami ambil dari sini. Puskesmas yang mendapatkan nilai terbaik akan ditetapkan sebagai BLUD dan mulai beroperasi tahun depan,” bebernya.

Sebanyak 19 puskesmas yang sudah beroperasi di Batam akan menjalani penilaian Maret mendatang. Ia berharap puskesmas bisa mempersiapkan administrasi sebelum penilaian berlangsung.

Dalam operasional BLUD tetap dibantu oleh Pemko Batam hingga puskesmas bisa berdiri sendiri.

”Intinya BLUD lebih mudah bagi pengelolaan puskesmasnya. Daerah lain sudah ada yang BLUD seperti Bintan itu ada puskesmas yang sudah BLUD. Harusnya Batam juga bisa lebih,” ujarnya.(yui)

Masyarakat Diminta Untuk Laporkan Setiap Kejadian Laka

Putut A
-
0
Masyarakat Diminta Untuk Laporkan Setiap Kejadian Laka
ilustrasi

batampos.co.id – Polisi meminta kepada keluarga korban laka lantas maupun masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di jalan raya. Meski pun, itu hanya kecelakaan yang mengalami luka ringan. Pasalnya, selama ini banyak kasus kecelakaan lalu lintas tidak dilaporkan kepada polisi.

Kanit Laka Lantas Polresta Barelang Iptu Efendi Marpaung mengatakan, bila tidak ada laporan polisi (LP), maka korban kecelakaan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk berobat di rumah sakit. Oleh sebab itu, laporan ke polisi itu diperlukan oleh korban.

“Laporan polisi itu, selain mereka bisa menyelesaikan kasus laka lantas secara cepat, korban juga bisa mendapatkan santunan dari Jasa Raharja,” ujanya.

Ia mengatakan, selama ini korban laka lantas enggan melapor ke Polisi. Korban baru merasa kesulitan setelah muncul tagihan dari rumah sakit. Sebab, korban harus mengeluarkan biaya besar. Karena tidak adanya laporan polisi, keluarga korban pun terkesan mamaksa polisi mengeluarkan LP atas kasus kecelakaan.

“Nanti kejadiannya sudah beberapa bulan yang lalu, baru melapor kepada kita. Kalau laporannya sudah lama, bagaimana kita mau mencari lagi saksi-saksi di lokasi kejadian. Ini yang menjadi persoalan bagi kami selama ini,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya selalu siaga selama 24 jam untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat. Jika kejadian itu segera dilaporkan, anggotanya bisa dengan cepat mengambil langkah penanganan, termasuk mengeluarkan LP yang menjadi salah satu syarat pasien ditangani dan klaim ansuransi Jasa Raharja.

“Selama ini, rata-rata kasus kecelakaan itu baru dilapor setelah pihak keluarga mau mengurus santunan dari Jasa Raharja. Bukan atas dasar kesadaran hukum,” ungkapnya.

Dalam proses pelayanan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, petugas terlebih dulu menerima pengaduan, kemudian memeriksa saksi-saksi dan olah TKP serta mengamankan barang bukti (BB). Untuk itu, ia berharap kepada keluarga korban maupun masyarakat untuk langsung melapor apabila ada kejadian laka lantas.

“Bila laka lantas itu memang ada maka baru dikeluarkan. Hal itu untuk mencegah laporan kecelakaan fiktif. Maka itu, kami harapkan bila ada laka segera lapor secepatnya,” bimbuhnya. (egi)

Batam Terancam Tak Dapat Tambahan Rusun

Putut A
-
0
Batam Terancam Tak Dapat Tambahan Rusun
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terancam tidak mendapat bantuan rumah susun untuk 2019. Padahal, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan) telah mengusulkan tiga twin blok rusun ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala Bidang Perumahan Disperkimtan Kota Batam Bambang Sukirwan menyebutkan informasi yang pihaknya dapatkan, KemenPUPR tengah fokus merehabilitasi sejumlah daerah yang terdampak bencana pada 2018 lalu.

“Di luar dugaan terjadi bencana di sejumlah wilayah Indonesia sehingga Kemen PUPR fokus di daerah bencana dulu, ini informasi yang kami dapat,” terang Bambang, Rabu (9/1/2019).

Menurut dia, dari total ajuan tersebut hanya satu twin blok yang dimungkinkan dapat terealisasi. Namua ia mengaku ragu dan menunggu keputusan lebih lanjut KemenPUPR.

“Kepastiannya Maret nanti,” sebutnya.

Harapan serupa juga disampaikan Kepala Disperkimtan Batam Eryudhi Apriadi. Ia berharap anggaran KemenPUPR ada untuk pembangunan rusun di Batam. “Kami tetap ada harapan itu (tambahan rusun).”

Ia mengungkapkan, satu unit twin blok tersebut bakal dibangun di area Rusunawa Mukaku-ning II di belakang Kawasan Industri Batamindo. (iza)

1...11,85011,85111,852...14,533Halaman 11,851 dari 14,533

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000