batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengklaim bahwa penerbitan Izin Peralihan Hak (IPH) dan Surat Keputusan (Skep) serta Surat Perjanjian (Spj) berjalan lancar.

”Secara umum rata-rata empat hari sudah selesai,” kata Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo, Selasa (6/11).

Berdasarkan data yang dihimpun BP Batam sejak Januari hingga Oktober ini, IPH yang sudah diterbitkan mencapai 11.528 berkas. Mulai dari Januari mencapai 865 berkas.

Februari ada 881 berkas. Maret ada 936 berkas. April 1.869 berkas. Mei 1.628 berkas.
Untuk bulan Juni menurun menjadi 539 berkas karena hari libur Idul Fitri. Pada Juli kembali meningkat menjadi 1.184 berkas. Lalu Agustus 1.237 berkas. September 1.196 berkas dan terakhir Oktober ada 1.193 berkas.

BP menyadari bahwa IPH menjadi instrumen penting dalam transaksi jual beli properti. Sehingga BP mempermudah persyaratannya. Jika sebelumnya ada 17 syarat, maka saat ini menjadi empat syarat.

Sebelumnya, ada begitu banyak syarat untuk mengurus IPH. Antara lain, pemohon harus mengisi formulir permohonan.

Kemudian menyertakan fotokopi KTP pemohon, fotokopi bayar lunas Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) selama 30 tahun, fotokopi Surat Perjanjian (SPJ), fotokopi Surat Keputusan (SK), fotokopi Akta Jual Beli, fotokopi persetujuan peralihan hak, fotokopi bukti pembayaran faktur peralihan hak, fotokopi gambar PL (gambar PL asli diserahkan untuk di-endorse), dan sertifikasi Hak Atas Tanah.

Sedangkan saat ini hanya ada empat syarat yakni

1. formulir permohonan,
2. identitas pembeli,
3. identitas subjek
4. bukti permohonan pecah penetapan lokasi (PL).

Sedangkan untuk Skep serta Spj, Dwianto mengaku masih ada kendala. ”Kami masih berusaha kejar penyelesaian yang sempat agak terhambat karena migrasi sistem,” paparnya.

BPHTB Meleset dari Target

Sementara itu, kepala Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tahun 2018 hanya akan tercapai 90 persen.

Untuk diketahui PAD Batam di APBD Perubahan senilai Rp 1,23 triliun, sedangkan di APBD Murni Rp 1,25 triliun. Salah satu sumber pendapatan andalan Batam yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tak lepas dari lesunya ekonomi. Menurut dia, 40 persen PAD Batam ditopang BPHTB.

”Soal BPHTB ini, kontrol kami (Pemko) Batam tak bisa siginifikan, karena berhubungan lembaga lain. Namun dari segi layanan kami tetap tingkatkan,” terangnya. (leo/iza)

batampos.co.id – Sebanyak 20 perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) akan segera menanamkan investasinya di Batam. Total nilai investasinya mencapai Rp 5,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 2,2 triliun merupakan investasi di sektor pariwisata.

“Ada 20 perusahaan yang telah disetujui dalam Rapat Pimpinan (Rapim) BP Batam dan akan se­gera membangun,” kata Deputi 3 Ba­dan Pengusahaan (BP) Batam Dwianto Eko Winaryo di ruang rapat BP Batam, Selasa (6/11).

Dwi mengatakan investasi untuk 20 PMDN ini akan memanfaatkan lahan tidur. Ke-20 perusahaan itu telah disaring dari pemanggilan terhadap ratusan pemilik lahan tidur di Batam sejak terbitnya Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 27/2017 pada November lalu.

Setelah Perka tentang sistem administrasi lahan tersebut keluar, maka BP membatalkan pencabutan izin lahan kepada delapan pemilik lahan tidur. Lima di antaranya menyanggupi untuk memem­ba­ngun lahannya. Proses tersebut berlangsung hingga saat ini sehingga BP menyetujui 20 PMDN untuk membangun lahan tidur.

Dari 20 PMDN ini terbagi lagi kepada tiga kategori. Pertama, ada perusahaan yang menyanggupi untuk melanjutkan pembangunan lahan tidurnya. Kedua, ada perusahaan yang bekerja sama dengan pihak lainnya untuk mengelola lahannya, dan ketiga ada juga lahan tidur yang dicabut izinnya kemudian dialokasikan kepada perusahaan baru.

Dwi kemudian merinci investasi Rp 5,2 triliun tersebut dibagi lagi atas empat sektor usaha. Pertama sektor industri sebanyak Rp 1,3 triliun. Kedua, sektor jasa sebanyak Rp 1,2 triliun. Ketiga sektor pariwisata sebanyak Rp 2,2 triliun dan keempat sektor properti sebanyak Rp 343 miliar.

Namun sayangnya, ia belum bisa memberitahu nama-nama PMDN tersebut. Ia hanya bisa menyebut nama salah satu PMDN yakni PT Energi Unggul Persada yang memiliki lahan seluas delapan hektare di Kabil. Nilai investasinya mencapai Rp 1 triliun dan bergerak di sektor penyu-lingan minyak kelapa sawit.

“Sekarang progresnya sudah 30 persen dan mereka tengah memasang fondasi tangki. Perusahaan dari Grup Wilmar ini akan menyelesaikannya pada tahun 2019 untuk kemudian langsung produksi,” katanya.

Ia kemudian melanjutkan investasi untuk lahan tidur dari sektor pariwisata kali ini sangat luar biasa. Dengan nilai mencapai Rp 2,2 triliun, maka ini merupakan bantuan besar dalam mengembangkan pariwisata di Batam dan membuat destinasi baru untuk bisa tarik wisatawan asing.

“Untuk pariwisata, ada PMDN yang bekerja sama dengan Mesir, tapi masuknya ke Batam itu sebagai PMDN,” ujarnya.

Ia mengatakan, PMDN tersebut akan menciptakan destinasi baru wisata pantai. Mereka akan membangun terminal yacht, kondotel, jalan pantai, dan patung-patung.

“Sehingga orang-orang akan melihat Batam sebagai suatu tempat yang menarik,” paparnya.

Dwi menjelaskan, proses persetujuan investasi ini berlangsung lama. BP membutuhkan kepastian dari pengusaha karena berkaca dari pengalaman sebelumnya, banyak calon investor yang tidak berkomitmen menjalankan rencana investasinya.

“Dulu ada dikasih lahan, tapi tak dibangun-bangun. Maka kami berkaca dari pengalaman tersebut dan meminta mereka menyampaikan rencana bisnis,” katannya.

Makanya dalam proses pemaparan rencana bisnis, BP Batam mengikutsertakan sejumlah divisi lain untuk menelusuri presentasi dari pengusaha.

Pertama, ada Biro Perencanaan Teknik terkait fatwa planologi. Fatwa ini terkait dengan peruntukan lahan dan proses tata ruang. “Apakah sudah sesuai dengan Perpres 87 atau belum,” ungkapnya.

Lalu ada Direktorat Sarana dan Prasarana untuk penerbitan izin pematangan lahan. Kemudian ada dari Kantor Lahan untuk evaluasi perizinan lahannya. Selanjutnya ada Biro Hukum untuk membahas legalitasnya. Biro Keuangan untuk mengecek kemampuan finansial perusahaan dan terakhir Satuan Pengawas Internal (SPI) di bawah Kepala BP Batam sebagai pengawas.

“Saya tak boleh memihak kepada siapapun. Makanya SPI mengawasi dan memastikan kami bersikap netral,” ungkap Dwi.

Dalam proses pemaparan rencana bisnis, BP mempersilakan pengusaha untuk mengevaluasi rencana bisnisnya. Bagi pemilik alokasi lahan baru, bisa melakukan evaluasai hingga tiga bulan. Sedangkan untuk pemilik lahan yang memilih melanjutkan lahan tidurnya hanya bisa sebulan dalam merevisi rencana bisnisnya.

“Semuanya harus bergerak cepat,” katanya.

Setelah 20 PMDN ini, diperkirakan masih ada lagi perusahaan yang akan ikut menanamkan investasi di lahan tidur berikutnya. BP masih dalam tahap pemanggilan pemilik lahan tidur lainnya.

Di lain sisi, tugas dan pekerjaan rumah BP masih panjang. Karena total luas lahan tidur di Batam mencapai 7.561 hektare dari 2.663 lokasi yang dikuasi oleh sekitar 2.800 pengusaha.

Di tempat yang sama, Direktur PTSP BP Batam Ady Soegiharto mengatakan PT Energi Unggul Persada sudah masuk dalam daftar resmi PMDN yang investasi di Batam berdasarkan sistem Online Single Submission (OSS).

“PMDN yang masuk ada 78 persen dengan nilai investasi Rp 4,3 triliun. Tapi saya masih harus mendata lagi apakah 20 PMDN itu sudah masuk dalam OSS atau belum,” katanya.
Sedangkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang masuk sekitar 21 persen dengan total investasi mencapai Rp 1,1 triliun. Data ini dihitung sejak OSS berlaku dari 12 Juli lalu hingga saat ini. Sehingga total investasi yang masuk mencapai Rp 5,5 triliun ke Batam. (leo)