batampos.co.id – Kalangan legislatif Batam meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Batam mempertimbangkan lagi rencana sistem penggajian juru parkir (jukir). Dewan menilai perlu persiapan yang matang baik itu pengawasan, sumber daya manusia serta sosialisasi bagi masyarakat Batam.

“Kita dukung, tapi peralatannya harus dipersiapkan. Jangan sampai anggaran Rp 23 miliar ini malah menjadi beban di APBD kita,” kata anggota Komisi III Rohaizat, Kamis (18/10).

Lewat sistem ini, lanjutnya juga harus bisa memastikan tidak terjadi double bugenting. Jukir yang digaji dari APBD juga dipastikan tidak mengutil dari setoran yang dibayar manual oleh masyarakat. “Karena kita tau belum semua titik memakai e-parkir. Makanya potensi cukup besar,” tuturnya.

Anggota Komisi III DPRD Batam Werton Pangabean menilai, sistem penggajian bulanan jukir akan menjadi masalah ketika Unit Pelaksana Teknis (UPT) parkir tidak mampu memaksimalkan pengawasannya di lapangan. Ia pesimis target ini tercapai, mengingat masih adanya raja-raja kecil perparkiran.

“Selama ini masih ada akan sulit. Tidak tutup kemungkinan akan terjadi benturan,” kata Werton.

Politikus Gerindra itu lebih menyarankan agar Pemko Batam mengratiskan retribusi parkir selama enam bulan. Selama waktu itu semua pihak dilarang menarik retribusi parkir, jika itu terjadi dan masyarakat bisa melaporkan, selama waktu ini juga dishub melakukan penataan ulang area parkir.

“Kita tata dan sekaligus menghilangkan raja-raja kecil ini. Kalau ada berani berbuat tangkap, kita pertegas di perwako. Bila perlu kita libatkan aparat TNI dan kepolisian,” kata Werton.

Ia menghitung, dengan dibebaskan biaya parkir selama enam bulan, pemerintah hanya kehilangan Rp 2,5 miliar. Angka ini tidak menjadi masalah jika ke depan pemko bisa hilangkan raja-raja kecil ini.

Hal senada juga diutarakan Nono Hadi Siswanto, anggota Komisi III lainnya. Ia sepakat satu tahun parkir di Batam harus dinolkan. Semua masyarakat digratiskan biaya parkir di ruang milik jalan. Hal ini bisa diatur di perwako, sementara di sisi lain dishub mempersiapkan altrnatif retribusi parkir.

“Apakah nantinya kita gandeng pihak ketika karena di perda parkir itu dibolehkan. Namun setelah kita nolkan biaya retribusi parkir ini,” ungkap Nono.

Ia optimis bila ini dikerjakan selama satu tahun, raja-raja kecil parkir di Batam akan hilang dengan sendirinya. Karena begitu orang parkir ia diminta membayar ia bisa langsung ditangkap. “Saya yakin tahun berikutnya retribusi parkir kita bisa Rp 30 miliar sampai Rp 50 miliar,” tuturnya.

terkait sistem e-parkir dengan T-Cash diakuinya Nono, belum bisa maksimal selagi masih ada raja-raja parkir dan kasus jual beli lahan parkir. Apalagi, katanya, dishub baru mampu mengkover enam titik parkir menggunakan sistem ini. Sisanya 600 titik parkir lainnya masih ditarik secara manual.

“Makanya ini yang sulit, kalau belum ditata ulang,” tegasnya.

Sebelumnya, Dishub Batam menargetkan pendapatan jukir menggunakan sistem penggajian bulanan. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang diusulkan untuk menggaji 600 jukir mencapai Rp 23 miliar. Anggaran ini diusulkan pada Rancangan KUAPPAS APBD 2019. “Tahun depan kita rencanakan memakai sistem ini (gaji per bulan),” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi, Rabu (17/10).

Rustam mengakui, setiap bulan nantinya jukir digaji Rp 3,2 juta per bulan. Selain itu pihaknya juga memberikan gaji kepada 20 orang kordinator parkir. Dalam pengawasan, dishub juga akan mengajak pihak keamanan seperti TNI, polri dan kejaksaan. “Pengawasan tetap kita. Sistemnya saja dirubah,” jelasnya. (rng)

batampos.co.id – Pelabuhan Ferry Internasional Batam mulai memberlakulan drop off selama 15 menit pertama bagi kendaraan yang masuk ke pelabuhan.

“Sudah kami terapkan. Jadi pengunjung yang ke pelabuhan 15 menit awal tak dikenakan biaya parkir,” kata Pengelola Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang, Jumarly, Kamis (18/10).

Ia menyebutkan saat uji coba drop off dilakukan selama empat jam, penghasilan jauh merosot dari biasanya. “Empat jam itu bisa dapat Rp 100 ribu, pas mulai jalankan drop off pendapatan jadi Rp 7 ribu, ujarnya.

Jumarly mengungkapkan rentan waktu mulai dari masuk hingga menurunkan atau menjemput penumpang itu menghabiskan waktu lebih kurang sepuluh menit, sedangkan aturan drop off 15 menit.

“Jadi lost pendapatannya banyak. Apalagi bus yang jemput penumpang. Mereka masuk pas penumpang udah ada di loby. Jadi gak nyampe 15 menit mereka sudah keluar lagi. Dan parkir tak bayar,” ungkap pria yang sudah 14 tahun bertugas di Batam ini.

Ke depan jika pendapatan dari parkir terus merosot pihaknya berencana membebaskan biaya parkir bagi pengunjung khusus yang ke pelabuhan.

“Kami lagi evaluasi. Kalau memang pendapatan turun hingga 50 persen yang mending di kasih free aja. Yang penting masyarakat happy. Kalau free bearti pajak parkir juga gak ada. Apa yang mau dibayarkan kalau pendapatan tak ada,” bebernya.

Menurutnya aturan drop off dinilai terlalu lama. Terutama di pelabuhan Internasional Sekupang yang memiliki rentan jalur yang pendek. “Di bandara Jakarta saja drop off hanya lima menit,” sebutnya.

Disinggung mengenai kerugian. Jumarly menambahkan rugi sudah pasti. Karena setiap bulannya pendapatan dari parkir mencapai Rp 160 juta. Sebanyak 25 persen disetor kepada Pemko Batam.

“Kalau pendapatan tak ada apa yang harus di bayar. Karena drop off cuman Rp 5 juta sebulan buat apa. Sementara kita harus bayar karyawan dan biaya operasional lainnya,” tutur pria berkacamata ini.

Sementara itu di loket pembaran parkir di Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang tertera informasi drop off selama 15 pertama. Petugas juga memberikan informasi kepada pengendara yang hendak keluar dari pelabuhan.

“Iya karena sudah drop off kami minta tiket dulu. Kan biasanya pengendara menyertakan tiket dan uang. Kalau kurang dari 15 menit kami langsung kasih penjelasan,” kata petugas parkir Nanang.

Dia mengaku juga telah menerima informasi salah satu tukang parkir di salah satu mal yang diamankan oleh pihak kepolisian. “Kemarin kan ada yang ditangkap juga karena aturan drop off ini,” sebutnya.

Pengendara Niken,20, menuturkan tidak ada masalah dengan diberlakukannya aturan drop off ini. “Senang- senang saja. Yang penting sesuai dengan aturan saja,” kata dia.

Dia mengaku baru kali ini parkir di bawah 15 menit dan itu tidak bayar. Ini jauh lebih baik dibanding parkir di luar.

“Gerak dikit aja bayar tanpa ada kejelasan. Kalau di parkir khusus kan jelas,” imbuhnya.(yui)

batampos.co.id – Penerapan e parking Batam yang kibni tengah dikembangkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Batam tidak memerlukan peralatan (utilitas) yang banyak.

Kepala UPT Parkir Batam Jeksel Alexander Banik mengungkapkan, pengguna jasa parkir hanya bermodal ponsel pintar. Hanya saja, sementara ini hanya bisa dimanfaatkan oleh pengguna android. Untuk pengguna iPhone Operating System (iOS) kini tengah dikembangkan.

“Tak perlu pakai kartu, cukup ponsel pintarnya,” kata dia.

Kini, pembayaran tarif parkir ini bisa menggunakan aplikasi T-Cash milik Telkomsel yang dihubung ke sistem yang disiapakn Dishub Batam. Yang juga bisa didownload oleh provider lain. Kini pihaknya tengah membangun komunikasi dengan Go-Jek, agar pembayaran parkir pada sistem parkir ini dapat melalui Go Pay.

“Kelebihannya kan ini non tunai. Kami terus mengikuti perkembangan zaman, bahasa ABG zaman now. Non tunai kan sedang digalakkan penerapannya sekarang,” imbuhnya.

Walau demikian, ia mengatakan tidak berarti Dishub Batam menghilangkan cara pembayaran yang konvesiaonal alias tunai. Ia menilai, ke arah non tunai perlu ada tahapan yang harus dilalui sehingga masyarakat dapat menerima seutuhnya inovasi pemerintah.

“Mau bayar manual silahkan, kami tidak hilangkan,” tambahnya.

Ia menerangkan sistem parkir yang membutuhkan utilitas yang banyak yakni parkir meter. Dalam penerapannya, pengguna jasa parkir dibekali kartu dan akan men-scan kartunya pada meter yang disipakan petugas. Lebih mirip penerapan pakir khusus di mal maupun pelabuhan. Pemungutan tarifnya juga berlaku progresif seperti parkir khusus.

“Di kota-kota besar lain ada yang sudah menerapkan, tapi di Batam belum bisalah, karena tarif parkir tepi jalan masih flat (datar), seribu untuk motor dan Rp 2 ribu untuk mobil,” terangnya. (iza)