Sabtu, 16 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12137

Plisss… Hentikan Kebiasaan Menggigit Kuku

0
ilustrasi

Pembaca batampos.co.id kebiasaan menggigit memang tak baik bagi kesehatan karena bisa mengantarkan bakteri masuk ke tubuh. Tapi selain itu, menggigiti kuku juga bisa mempengaruhi bentuk gigi.

Seperti dilansir dari Instyle, Senin (9/7), ada lima pengaruh buruk dari kebiasaan menggigit kuku tangan. Apa saja?

1. Bisa Sebabkan Infeksi Kulit

Kebiasaan menggigit kuku ternyata bisa menyebabkan infeksi kulit. Dokter kulit yang berbasis di New York City, Debra Jaliman, MD mengatakan kepada Health bahwa menggigit kuku meningkatkan risiko infeksi bakteri di bawah kuku, seperti paronychia yang dapat menyebabkan kemerahan, bengkak, dan kuku yang penuh nanah.

2. Bahkan Bisa Sebabkan Radang Sendi

Menggigit kuku bisa terinfeksi paronychia. Jika paronychia atau infeksi bakteri lainnya berkembang di luar kendali, bukan tidak mungkin bisa menginfeksi sendi tangan.

Menurut dr. David Katz, MD, direktur Pusat Penelitian Pencegahan Universitas Yale, keadaan ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut septic arthritis, yang sulit disembuhkan dan mungkin memerlukan pembedahan. Namun, peradangan sangat jarang terjadi tapi bukan berarti tidak mungkin.

“Ini juga dapat menyebabkan cacat permanen, atau bahkan infeksi sistemik yang dapat mengancam jiwa,” kata dr. Katz.

3. Kelainan Bentuk Kuku

“Dari gigitan kuku yang parah, Anda dapat merusak matriks kuku (jaringan di bawah kuku yang sebenarnya) dan dapat memiliki kelainan bentuk kuku permanen seperti bubungan,” jelas dr. Jaliman.

4. Bisa Tularkan Herpes ke Jari Tangan dari Mulut

BUkan tidak mungkin kebiasaan menggigit kuku bisa menularkan bakteri yang ada dalam mulut. Seperti menularkan infeksi herpes ke jari-jari Anda.

5. Menggigit Dapat Merusak Gigi

Gigi Meinecke, DMD, seorang dokter gigi mengatakan kepada Health bahwa gigi depan yang retak dan patah adalah masalah paling umum yang dia lihat pada pasien yang sering menggigit kuku mereka. Menggigit kuku kronis bisa memecah gigi, menciptakan retakan yang meninggalkan noda gelap. Akan semakin jelek dari waktu ke waktu dan akhirnya membusuk.

6. Menggigit Kuku Bisa Pengaruhi Kekuatan Gigitan Gigi

Pengigit biasanya menggunakan gigi yang sama ketika menggerogoti kuku mereka. Tekanan berulang ini dapat bertindak seperti alat ortodontik, menggerakkan, dan memutar gigi. Sehingga, akan dapat mengubah ‘gigitan’.

(ana/JPC)

Belum Disemen, Akses Jalan ke Enam Perumahan Bagikan Kubangan

0
Becak motor melintas di jalan tanah yang berlumpur menuju Perumahan Bagaman, Tanjunguncang, Batuaji, Sabtu (7/7). Jalan ini sudah ebrtahun-tahun tidak diaspal-aspal. Warga kesusahan bila melintas jalan ini. Bila hujan banjir, becek,berlumpur dan bila kemarau berdebu. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Jalan masuk menuju perumahan Sumberindo, Bagaman, Center Park, Marina Green, Marina Garden dan Glori Cahaya Permai di kelurahan Tanjunguncang, Batuaji sunggu memprihatinkan. Selama musim hujan ini jalan yang belum tersentuh semenisasi bagaikan kubangan. Becek dan lumpur benar-benar merepotkan warga dari enam perumahan itu.

Warga tak punya pilihan lain sebab jalan yang baru berupa ratahan tanah itu satu-satunya akses keluar masuk ke perumahan mereka. “Beginilah kondisinya setiap hujan (becek dan berlumpur). Kalau panas berdebuh,” ujar Risna, warga Perumahan Bagaman, Minggu (8/7).

Kepada Batam Pos, Risna menuturkan kondisi jalan yang tak nyaman itu sudah lama berlangsung, namun hingga saat ini belum ada perbaikan ataupun semenisasi. “Tahun 2014 pindah ke sini memang sudah seperti ini. Sampai sekarang tak berubah-ubah. Jadi tak nyaman,” ujarnya.

Jika musim panas, akses jalan masuk itu berubah jadi lautan debuh. Debuh yang diterbangkan oleh lalu lalang kendaraan masuk sampai ke rumah-rumah warga. Situasi jalan yang masih berupa ratahan tanah itu benar-benar tak memberikan pilihan kepada warga di sana. Setiap hari harus berhadapan dengan persoalan yang sama yakni jika tak becek dan berlumpur tentunya berdebuh.

Arnold, toko masyarakat setempat mengaku sudah menyampaikan persoalan itu ke instansi pemerintah mulai dari tingkat kelurahan sampai Pemko Batam, namun belum ada tanggapan sama sekali.

Semenisasi jalan lingkungan yang diharapkan dari program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) juga ada hasil. Padahal setiap kali musrembang masyarakat di sana selalu mengusulkan semeninasi jalan tersebut. “Sudah sering kami usulkan ke musrembang, tapi itu tadi belum ada tindakan apapun,” ujar Arnold.

Situasi jalan yang tak nyaman itu membuat masyarakat di sana merasa dianak tirikan oleh Pemko Batam. Meskipun masih berada di dalam kota yang sama namun perhatian pemko Batam ke wilayah Tanjunguncang umumnya masih minim. “Mungkin kami di wilayah pinggiran jadi tak perlu diperhatikan. Kami juga bayar pajak pak. Kami warga Batam juga,” keluh Arnold.

Siti, warga lainnya menambahkan beberapa waktu lalu, Lurah Tanjunguncang juga sudah turun ke lokasi tersebut saat sedang banjir besar. Menurut Siti, lurah berjanji akan memperbaikinya. Namun hingga saat ini tidak juga terealisasi. “Katanya mau dibouksit dulu. Tapi sampai sekarang mana ada. Masih rusak seperti dulu,” kesalnya. (eja)

1.371 JCH Riau dan Kepri Nasabah Bank Riau Kepri

0
Jamaah Calon Haji nasabah BRK mengikuti silaturrahmi dan bimbingan haji oleh Bank Riau Kepri di Gedung Menara Dang Merdu BRK, Jumat (6/7). f Bank Riau Kepri untuk Batam Pos

batampos.co.id – Keluarga besar Bank Riau Kepri (BRK) menggelar silaturrahmi dan bimbingan haji kepada 219 nasabah BRK khusus yang berada di wilayah Pekanbaru, Jumat (6/7).

Direktur Utama (Dirut) BRK, Irvandi Gustari mengatakan untuk wilayah Riau dan Kepri sebanyak 1.371 jamaah calon haji (JCH) nasabah Bank Riau Kepri yang akan berangkat ke tanah suci Mekkah di tahun 2018.

Dari 6.316 jumlah kuota JCH Riau dan Kepri, sebanyak 1.371 JCH merupakan JCH yang menabung melalui Tabungan Haji iB Dhuha Bank Riau Kepri, dengan jumlah 1.148 atau 22,82 persen JCH dari Provinsi Riau dan 223 atau 17,34 persen JCH dari Kepulauan Riau.

Jumlah nasabah yang menabung di Tabungan Haji iB Dhuha Bank Riau Kepri terus mengalami peningkatan.

“Kalau tahun 2017 jumlah rekening tabungan haji 30.866. Di tahun ini naik jadi 32.974 nomor rekening. Atau tumbuh sekitar 6,83 persen,” jelas Irvandi di Gedung Menara Dang Merdu BRK, Jumat (6/7).

Dikatakan Irvandi, jumlah daftar tunggu JCH di Bank Riau Kepri sebanyak 24.429 orang dari jumlah JCH yang mendaftar sebanyak 42.818 orang.

“Dan yang sudah berangkat haji di tahun 2018 ini sebanyak 17.209 orang,” ungkapnya.

Fithriady Syam, salah satu CJH merasa senang bisa mendapatkan bimbingan haji dari Bank Riau Kepri. Ia berharap acara seperti ini rutin dilakukan setiap tahun.

“Senang sih, bisa dapat bimbingan sebelum berangkat,” ujarnya.

Acara serupa akan dilaksanakan di Kabupten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kabupaten Natuna Provinsi Kepri. Turut hadir Direktur Operasional BRK Denny M. Akbar, Pindiv Bisnis Syariah Syahrul, Pindiv Operasional dan Perencanaan Syariah, Pindiv Projas Wahyudi Gustiawan, Pindiv MKM Nusyirwan, Pimpinan Cabang Syariah Pekanbaru Helwin Yunus, beserta Pincapem Syariah Panam Wan Edwin. (*)

Kenaikan Harga Pertamax Tak Perlu Diumumkan kepada Khalayak

0
Operator SPBU simpang Kabil mengisi bahan bakar Pertamax ke dalam tanki mobil
Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menegaskan kenaikan harga BBM jenis Pertamax tak perlu diumumkan kepada khalayak. Kendati begitu, Badan Usaha yang hendak melakukan perubahan harga harus terlebih dulu melaporkan kepada pemerintah.

“Badan penyalur BBM hanya perlu melapor dan tidak perlu lagi meminta persetujuan Pemerintah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM,” jelas Arcandra dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (9/7).

Arcandra menerangkan, meski tak harus meminta persetujuan, namun pemerintah tetap punya kuasa mengintervensi bila harga yang ditetapkan oleh Badan Usaha tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya, harga yang melebihi marjin sebesar 10 persen.

“Kami jamin apa yang kita janjikan sampai akhir tahun bahwa BBM subsidi tetap. Tidak naik,” jelasnya.

Arcandra mengatakan, Pertamax jumlahnya hanya 14 persen dari total kebutuhan BBM di Indonesia. Sehingga kenaikan harga pada awal Juli 2018 tak banyak berengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat.

“Coba kita lihat data, dari 100 persen kebutuhan BBM kita, premium, pertalite, solar dan minyak tanah tidak naik. Ini mewakili 86 persen kebutuhan kita di Indonesia. Ini tidak akan terpengaruh dengan kemampuan konsumsi secara umum,” ungkap Arcandra.

BBM jenis solar maupun minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah harganya tidak mengalami kenaikan. Begitupun dengan premium yang merupakan BBM jenis Penugasan, harganya tetap. Bahkan, Pertalite yang notabene juga merupakan BBM jenis umum yang penetapan harganya menjadi ranah Badan Usaha, harganya pun tidak mengalami kenaikan.

BBM non subsidi yang pada tanggal 1 Juli 2018 harganya naik seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dexlite utamanya dikonsumsi oleh masyarakat mampu yang jumlahnya tidak banyak.

“Persentase 14 persen itu adalah masyarakat yang mengkonsumsi BBM dengan kualitas RON yang lebih baik. Tentu secara ekonomi juga mampu,” imbuh Arcandra.

Harga Pertamax yang ditentukan Badan Usaha tersebut, itu membertimbangkan harga minyak dunia. Terlebih, adanya fluktuasi pergerakan harga minyak dunia yang kian dinamis.

“Kalau yang RON 92 ke atas itu sudah mengikuti dekat-dekat dengan harga keekonomian dunia. Justru yang premium, solar tentu masih jauh di bawah dengan harga yang sekarang cukup tinggi di atas USD 70-an per barel,” jelas Arcandra.

(uji/JPC)

Yuk ke Festival Padang Melang

0

batampos.co.id – Tak lama lagi Festival Padang Melang (FPM) 2018 dihelat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Nah, buat kamu yang merencanakan liburan dan belum tahu hendak ke mana, festival yang diselenggarakan 26-28 Juli 2018 ini bisa jadi pilihan. Sebab FPM 2018 tidak hanya menyajikan pesona budaya Anambas, tetapi juga keindahan alamnya.

Bayangkan saja, festival yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya ini akan berlangsung di tempat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sepanjang Pantai Padang Melang, Kecamatan, Jemaja, yang membentang 7 kilometer. Pantai Padang Melang salah satu dari Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki pemandangan yang elok.

Pada era sekitar tahun 1300-an, pantai ini pertama kali diketemukan oleh para lanon (bajak laut) dengan kapalnya yang bernama Jumaya dan berbendera dua pedang yang bersilang, sehingga kemudian daerah tersebut diberi nama Pulau Pedang Bersilang. Tempat yang juga sangat strategis untuk persinggahan para pedagang kala itu, mempunyai daya tarik alam yang sangat indah dengan pasir putih pantainya yang panjang melingkar (Padang yang artinya hamparan luas) dan daratan pasir yang ditumbuhi karimutu (Melang yang artinya berundak/berbelang).

Dengan latar keelokan pantainya dan mengangkat tradisi budaya masyarakat di pesisir Pantai Padang Melang makanya festival yang bertajuk “Helat Budaya Melayu Pesisir” akan digelar selama 3 hari. Event ini mengkolaborasikan berbagai tradisi upacara, atraksi budaya dan permainan rakyat dengan aktivitas pantai kekinian, pertunjukan musik dan artistik spot selfie serta tak lupa sajian berbagai kuliner tradisional.

Jadi kalau kamu salah satu pengunjung, maka akan dimanjakan dengan pengalaman yang kental khazanah budaya namun tidak meninggalkan sensasi masa kini. Kegiatan yang masuk dalam Calender of Event 2018 Provinsi Kepulauan Riau ini bakal menarik dan berkesan bagi kamu.

Padang Melang
foto: zakaria / genpi anambas

Festival Padang Melang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014 dan 2017. Pada tahun lalu tercapai rekor MURI dan rekor Dunia untuk pelepasan tukik terbanyak dengan jumlah 4.109 ekor anak penyu. Sementara rangkaian FPM 2018 akan memberikan beberapa suguhan baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.Tahun ini penyelenggaraannya melibatkan tiga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari Desa Wisata Batu Berapit, Desa Wisata Mampok Elok dan Desa Wisata Landak.

Nantinya akan diselenggarakan pula Festival Mini di desa-desa wisata tersebut pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian wisatawan dapat menikmati pengalaman touring ke desa wisata dan menjelajahi obyek wisata alam seperti air terjun Neraja, mangrove Genting Pulur, snorkeling di Pantai Kusik, Pulau Ayam, Pulau Duwate maupun wisata sejarah Pulau Kuku (bekas camp pengungsian Vietnam) dan Gunung Datuk (bekas basis pertahanan tentara Jepang).

Untuk informasi selengkapnya, terkait acara, paket wisata, transpostasi dan akomodasi, kamu bisa mengunjungi website padangmelang.anambas.or.id, atau follow instagram @wisata_anambas, @genpianambas. Pastikan kamu mengagendakan dari sekarang liburan ke FPM 2018 dan menjadi bagian dari berbagai rangkaian menarik selama FPM 2018 berlangsung, mengukir kenangan bersama keluarga dan orang tersayang di surga tersembunyi pesisir barat Indonesia. (*)

Jawab Keluhan Investor, Hari Ini, Indonesia Memiliki Online Single Submission

0

batampos.co.id – Pemerintah resmi meluncurkan operasional Online Single Submission (OSS). Sistem kemudahan berinvestasi itu diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) lain.

“Dengan ini sistem OSS kami resmikan,” ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/7).

Nantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan secara langsung memantau pelaksanaan sistem tersebut. “Dengan secara resmi diluncurkan pak Presiden memesankan saya akan datang melihat OSS,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, peluncuran OSS merupakan jawaban bagi keluhan para investor yang selama ini disulitkan oleh regulasi berbelit untuk menanamkan modalnya.

“Saya kira-kira semua memahami bahwa keluhan nomor satu investor domestik maupun internasional adalah regulasi dan perizinan yang berbelit,” tutur Lembong.

Untuk itu, kehadiran OSS merupakan jawaban atas keluhan dan masalah yang menghambat investasinya. Diharapkan, sistem ini benar-benar menjadi solusi bagi investor.

“OSS ini adalah upaya komprehensif dalam menertibkan regulasi yang tidak sinkron. Saya sampaikan berkali-kali, bahwa kita kerap buang-buang waktu, kebanyakan surat perizinan dan tetek bengek lainnya,” tandasnya.

Sekedar informasi, OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Pada dasarnya, sistem ini menginterkoneksikan dan mengintegrasikan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pelayanan perizinan.

Dengan OSS ini, pengusaha cukup memilih salah satu antara PTSP pusat atau daerah. Sebab, dalam sistem ini sudah kesatuan antara PTSP pusat dan daerah.

Peluncuran sistem OSS Untuk kemudahan investasi (Hana Adi/JawaPos.com)

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi bersyukur pemerintah telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS). Melalui sistem tersebut, segala proses perizinan akan semakin dipermudah.

“Banyak investment mundur karena masalah perizinan. Selain untuk mengawasi, kita permudah. Kita ingin membantu menyelesaikan masalah di daerah, parlemen dan masalah lainnya yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7).

Saat ini, sistem yang sepenuhnya dikomandoi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini dilayani sementara waktu di Kementerian Perkonomiaan. BKPM masih perlu melakukan persiapan sebelum dikembalikan.

“Paling lambat 6 bulan akan kembali ke BKPM. Menurut saya sistem ini akan mempermudah perizinan,” tuturnya.

Dengan semakin mudahnya perizinan, pengusaha ini optimis akan semakin menguatkan daya tarik Indonesia bagi para investor. Di sisi lain, investasi yang masuk nantinya disebut akan berperan penting dalam menghadapi gejolak perekonomian global.

“Investment itu sangat penting di tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Juga tentu agar bisa menjadi persaingan kita ditengah persaingan menarik Investment,” pungkasnya.

(hap/JPC)

Sekolah Swasta Yakin Mampu Tampung Limpahan Siswa dari Sekolah Negeri

0
Paris, mencoba seragam sekolah saat membeli di SP Plaza, Sagulung, Minggu (8/7). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Sekolah swasta dipercaya mampu menampung ribuan anak usia sekolah yang tak tertampung di sekolah negeri. Hal ini didasari masih banyak sekolah swasta yag justru kekurangan murid alias kosong.

“Dari data yang ada, pada prinsipnya kami (sekolah swasta) bisa menampung,” kata Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Batam Heri Supriyadi, Minggu (8/7).

Ia mengatakan hanya beberapa sekolah saja yang sudah penuh. Sementara sebagian besar masih kosong. “Misal di Sekolah Harmoni, dya tampung ada persiapan enam kelas, tapi yang terisi baru dua,” ucap dia.

Ia mengaku pihaknya, tak punya angka ril berapa jumlah kemampuan swasta menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun kembali ia menegaskan, dari data jumlah yang ditakutkan tidak tertampung masih bisa dihandle oleh sekolah swasta.

Untuk diketahui, Dari data kelulusan tahun ini untuk tingkat TK mencapai 25 ribu anak. Sedangkan yang lulus sekolah dasar (SD) negeri hanya 15 ribu siswa. Artinya kuota untuk SD negeri hanya 15 ribu anak, sehingga ada sekitar 10 ribu anak tak bisa masuk SD negeri. Kondisi ini juga berdampak pada penerimaan siswa di tingkat SMPN yang daya tampungnya tahun ini hanya 11 ribu. Artinya, jika yang lulus SD ada 15 ribu anak, maka yang tak tertampung di SMPN sekitar 4.000 anak.

“Jumlah sekolah swasta di Batam ini 60 persen bahkan hampir 65 persen dari total keseluruhan sekolah yang ada,”imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan warga yang tidak mampu yang enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta? Heri menyampaikan, sekolah swasta sendiri menyiapakan program dispensasi bagi siswa tidak mampu, bahkan menyiapkan beasiswa. Ia berharap warag tidak mampu tak usah khawatir tentang persoalan biaya kareana akan ditindak lanjuti pihak sekolah, asal yang bersangkutan terbuka menyampaikan keadaan keuangan.

“Semua sekolah swasta berlakukan ini, kamipun (BMPS) sudah mengimbau. Ada yang 2 persen (yang digratiskan) dari total siswa baru, 5 persen hingga 10 persen tergantung keampuan mereka,”imbuhnya.

Komitmen itupun, kata dia, dipertegas dalam pertemuan sekolah swasta belum lama ini. Namun demikian, ia mengaku sekolahs wast mengaku keberatan dengan rencana penurunan iuran sekolah swasta. Ia beralasan, jika salah satu sumber pendapatan diubah, rencana kerja secara keseluruahan sekolah tidak akan tertata kareans etiap sekolah punya rencana kerja anggaran (RKA) masing-masing.

“RKA itu sudah dihitung berdasarkan kebutuhan seperti gaji dan lain-lain. Turunin iuran, mereka (anggota BMPS) bilang berat,”kata dia.

Permintaan penurunan iuran ini pertama kali disampaikan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Mantan polisi ini menyebutkan, sudah saatnya swasta dalam hal iuran memeberikan kontribusi kareans elama ini telah lama dibantu Pemerintah Kota Batam terkait insentif guru. Bahkan ia mengatakan, penurunan ini akan tetap dilakukan dan pemerintah harus pada posisi yang kuat untuk merealisasikan hal tersebut.

“Kami yang putuskan, pemerintah harus kuat dan bisa (turunkan iuran di sekolah swasta, red). Akan dicari dasar hukumnya, pemerintah kan boleh atur. Kan izinnya da” kata dia usai membuka acara pembagian Sembako Murah di Golden Gate Imperium Batamkota, Kamis (10/5) lalu.

Belakangan ia mengaku, usaha ini tak bisa instan dilakukan, perlu melewati berbagai proses. Dan, ia mengimbau kepada seluruh sekolah swasta agar dapat menurunkan iuran di sekolah masing-masing guna mendukung pendidikan wajib belajar 12 tahun.

“Mudah-mudahan tergugahlah hati ketua-ketua yayasan swasta dan mereka bisa membuka diri. Karena anak-anak kita ini butuh sekolah, mencerdaskan masyarakat Batam tidak ada kata lain selain belajar,” paparnya.

Ia menyampaikan, berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan (Dikmen Disdik) Kota Batam Hernowo, soal penyesuaian ini belum diatur dalam peraturan daerah (perda), maka dari itu Rudi meminta DPRD Batam melalui Komisi 4 agar dapat menerbitkan perda inisiatif.

“Mereka bisa inisiasi bikin perda, itu boleh. Kalau tidak kami bersama Sekda Batam ajak Disdik rapat dan bicarakan bisa juga,” imbuhnya. (iza)

Dinkes Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Online

0
Puskesmas Tanjunguncang, Batuaji
F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya dalam hal mengatasi antrian yang panjang di puskesmas, mengingat banyaknya pasien yang berobat sehingga waktu tunggunya lebih lama.

Kepala Dinkes Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, puskesmas yang merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Untuk mengatasi antrian pihaknya mengeluarkan terobosan yakni sistim informasi pelayanan dan pelaporan terpadu dinkes secara online berbasis android.

Terobosan ini juga sejalan dengan tugas akhir Kadinkes melaksanakan Proyek Perubahan dalam mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) II yang diselenggarakan Kemenkes RI Jakarta. Sistim informasi pelayanan dan pelaporan terpadu yang digagas ini akan mendukung terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus merupakan upaya pencapaian misi dua RPJMD Kota Batam.

“Kami harapkan mampu meningkatakan aksebilitas kualitas layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata,” papar Didi dalam rilisnya.

Dengan demikian program ini, Didi berharap mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat serta para pemangku kepentingan, mengingat penggunaan alat komunikasi berbasis android sudah familiar ditengah-tengah masyarakat Kota Batam. (rng)

Sampah Sambut Wisman di Anambas

0
Sampah plastik terlihat mengapung di Perairan Tarempa, beberapa waktu lalu. Kondisi ini dikeluhkan wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas. F. Syahid/batampos.co.id

batampos.co.id – Pariwisata identik dengan kebersihan. Ini yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengandalkan pariwisata bahari. Apalagi daerah ini memiliki banyak pulau yang indah dan memiliki keindahan alam bawah laut yang sudah dikenal dunia.

”Saya sering bertemu wisatawan asing, mereka mengeluhkan banyaknya sampah yang bertebaran di laut,” ungkap salah seorang warga Tarempa, Pandu, kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, Masykur, kemarin.

Dijelaskannya, wisatawan asing itu sangat peka terhadap kebersihan lingkungan. Sehingga sampah dalam bentuk apapun menjadi perhatian. Oleh karena itu dirinya berharap kepada pemerintah daerah lebih peduli terhadap kebersihan laut.

”Mereka sering mengatakan sampah laut sudah lebih dulu menyambut kami sebelum pemerintah Anambas menyambut kami, itu yang mereka katakan,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kepulauan Anambas Masykur, setuju dengan masukan yang telah disampaikan kepadanya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait karena mengenai kebersihan itu menjadi domain Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. “Itu ranah Dinas Perhubungan dan Lingkungan,” ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya tetap berupaya menjaga kebersihan. Salah satu caranya mengadakan lomba kebersihan desa yang akan disejalankan dengan Festival Padang Melang yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 28 Juli mendatang. “Rencananya kita mau adakan lomba kebersihan desa untuk 13 desa dulu, tapi pimpinan minta seluruh desa harus berpartisipasi,” jelasnya.(sya)

Barang Non-SNI Marak di Lingga

0

batampos.co.id – Kabupaten Lingga marak ditemukan barang-barang tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI), mulai dari barang elektronik hingga barang pecah belah.

Kabid Perdagangan Dinas Penanaman Modal, Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga Zulaica mengatakan beredarnya barang yang tanpa label SNI ini merupakan salah satu tindakan kejahatan yang telah melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

“Secepatnya kami akan mendata dan memproses semua temuan barang yang tidak atau diluar dari mutu SNI. Untuk selanjutnya mencari hulu penyebaran barang non-SNI tersebut,” ujar Zulaica, Minggu (8/7) pagi.

Zulaica menjelaskan, tindakan Dinas Perdagangan selanjutnya akan melakukan pendataan barang atau komoditi apa saja yang banyak beredar tanpa memiliki label SNI. Selanjutnya dmencari sumber atau pihak yang memasok barang tersebut. Menurutnya, barang yang masuk ke Kabupaten Lingga bisa dari mana saja, yakni Batam, Tanjungpinang, Jambi bahkan ada juga dari Jakarta.

Sedangkan sanksi yang akan diberikan kepada pengendar barang non SNI ini, seperti surat peringatan agar barang tersebut tidak beredar kembali di tengah-tengah masyarakat. ”Jelas ini sangat merugikan semua konsumen yang ada di Lingga. Mereka tidak mendapat jaminan terhadap barang yang mereka beli.”

Kabupaten Lingga juga termasuk daerah yang rawan terhadap terhadap pelanggaran undang-undang konsumen dikarenakan belum adanya yayasan atau lembaga perlindungan konsumen berdiri untuk mengawasi peredaran barang dan sebagainya. (wsa)

Play sound