Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 12225

TMMD Percepat Pembangunan Fisik Pedesaan

0
Gubernur Kepri Murdin Basirun menyerahkan peralatan kerja kepada anggota TNI dan masyarakat usai membuka program TMMD ke 101 di kecamatan Kundur Senin 4/4 kemarin

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun, secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 101 yang dilaksanakan di stadion mini Kelurahan Tanjungbatu, Kecataman Kundur, Rabu (4/4) kemarin.

Pembukaan TMMD ditandai dengan penyerahan peralatan kerja seperti cangkul, dan skop oleh gubernur, dan diterima dari utusan masyarakat serta anggota TNI. Kegiatan TMMD dipusatkan di Kelurahan Tanjungbatu Barat, dengan pembangunan fisik yakni semenisasi jalan panjang 1.670 meter lebar 6 meter tembus Desa Lubuk Kecamatan Kundur.

Nurdin menegaskan, TMMD merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan fisik maupun non fisik bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, melalui program TMMD merupakan sinergitas pembangunan yang dilakukan TNI dapat dirasakan langsung masyarakat. Baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Dengan terselenggaranya program TMMD ini, sangat membantu pemerintah dalam membangun karakter, dan kemandirian warga masyarakat.

“Sesuai tema TMMD ke 101 tahun ini yakni TNI Manunggal Rakyat Membangun Karakter dan Kemandirian Bangsa. Untuk di Provinsi Kepulauan Riau, TNI sangat dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan tersebut, tentunya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat,” tegas Nurdin.

Ditambahkan program TMMD merupakan kegiatan yang membantu program pemerintah, sekaligus guna memupuk dan memberikan pemahaman terhadap ideologi bangsa kepada generasi muda. Tidak dapat dipungkiri, karena generasi muda saat ini banyak tidak memahami sejarah, sehingga mudahnya terpengaruh dengan budaya luar.
“Ini juga menjadi salah satu sarana untuk memberikan pemahaman tentang ideologi bangsa kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara Dandim 0317/TBK, Letkol Arm Rizal Analdie SH MTr sebagai Komandan Upacara melaporkan jika program TMMD ke 101 di Kundur dilaksanakan dari tanggal 4 April hingga 3 Mei mendatang. Sasaran kegiatan fisik semenisasi jalan, pembuatan satu unit jembatan, pembuatan satu unit wiker. Selain itu, sasaran non fisik yang dilakukan wisata bela negara matematika, penyuluhan tentang pemahaman radikalisme dan terorisme, penyuluhan tentang hukum, dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, serta penyuluhan tentang kebangsaan.

Selain itu, masih ada kegiatan olahraga bersama, pentas seni dna budaya, sosialisasi perekrutan prajurit TNI AD Kodim 017/TBK. Serta TNI KB kesehatan, penyuluhan bekerjsama dengan dinas kesehatan.

“Program TMMD ke 101 melibatkan personil 340 orang terdiri dari TNI, Polri mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini didukung dengan dana dari Mabes TNI sebesar Rp360 juta serta bantuan dari APBD pemerintah kabupaten Karimun sebesar Rp2,3 miliar,” tegas Letkol Arm Rizal Analdie. (ims)

Disiplin Pegawai Meningkat 90 Persen

0

batampos.co.id – Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengklaim, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun hingga saat ini kedisiplinan pegawai terjadi peningkatan 90 persen. Hal tersebut, bisa dibuktikan dari kehadiran maupun apel pagi dan sore.

Alhamdulillah, ada perubahan setelah tiga bulan ini. Kesadaran, tugas dan fungsi dari seorang ASN maupun honorer sudah dipahami,” kata orang nomor dua di kabupaten Karimun ini, kemarin (4/4).

Terjadinya perubahan terhadap kehadiran para ASN maupun honorer, tidak hanya di atas kertas saja melainkan dengan bukti riil melalui pengawasan dimasing-masing OPD yang dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kalau dibandingkan pada tahun 2017, dengan tahun ini tidak berbeda jauh dalam kedisiplinan pegawai. Artinya, waktu dulu ada pegawai yang malas masuk kantor maupun telat namun sekarang sudah kembali seperti semula kayak pegawai baru diangkat.

“Keberhasilan ini, diakibatkan meningkatan pengawasan disetiap OPD termasuk sanksi sesuai dengan Perbup 2018,” ujarnya.

Sedangkan, sangsi bagi pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, masuk setengah hari dan sebagainya sudah ada di dalam Perbup 2018. Sehingga, tinggal tergantung para pegawai itu sendiri apakah serius mau bekerja atau tidak. Semua terpulang kepada individu masing-masing, untuk bekerja sebagai ASN yang dahulunya sudah bersumpah saat diangkat menjadi ASN. Pengawasan itu diantaranya penggunaan fingerprint disetiap OPD. (tri)

Tanam Ganja, Dua Pemuda Dibekuk

0

batampos.co.id – Dua orang pemuda, Adi dan Junaidi ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, setelah kedapatan menanam ganja, Rabu (4/4).

Ganja di dalam hutan, tidak jauh dari salah satu perusahaan pertambangan batu granit RT 003 RW 001. Penangkapan keduanya berawal dari informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas keduanya. Kemudian polisi melakukan penyelidikan Rabu dini hari kemarin.

“Kami masuk ke dalam hutan yang jaraknya dari jalan besar sekitar 250 meter. Dan, memang dari jalan besar tidak akan terlihat apa-apa, hanya hutan saja,” ujar Kasat Res Narkoba Polres Karimun, AKP Rayendra usai penangkapan.

Saat anggota Sat Res Narkoba masuk ke dalam hutan, katanya, di dalamnya terdapat satu gubuk. Lantas, gubuk ini langsung dikepung. Kemudian, diperintahkan untuk dibuka. Dari dalam gubuk terdapat satu orang pemuda bernama Adi.

Ketika diinterogasi pengakuannya ia hanya sendirian dan bekerja menambang pasir. Memang, tidak jauh dari gubuk tersebut ada pertambangan pasirnya. ”Namun, kami tidak begitu saja percaya,” kata Rayendra.

Karena saat penggeledahan ditemukan alat hisap sabu dan juga botol yang dijadikan alat untuk menghisap ganja. Serta ada potongan-potongan kertas pembungkus yang biasa dugunakan untuk membungkus ganja. Dengan temuan ini, tersangka Adi akhirnya mengaku bahwa dia tidak sendirian. Melainkan, bersama rekannya bernama Junaidi,” paparnya.

Rabu dini hari langsung mendatangi rumah Junaidi. Awalnya, memang tidak mengaku. Bahkan, sampai di bawa ke gubuk juga tidak mengaku. Setelah dipertemukan keduanya baru mengaku memang ada menanam pokok ganja. Penanaman juga terpisah dan disembunyikan diantara pohon-pohon hutan. Tujuannya agar tidak dapat terdeteksi. Yang sudah jadi pohonnya ada tiga yang ditanam di tiga lokasi berbeda yang tidak jauh dari gubuk.

Kemudian, ada satu tempat di dalam hutan juga yang memang sengaja dibentuk seperti rimbunan hutan. Namun, setelah rimbunan tersebut dibuka, maka ada jalan dan sedikit tanah lapang 2x 2 yang dijadikan tempat menanam dan menyemai bibit ganja. “Total barang bukti yang ditemukan terdiri dari tiga batang pohon ganja dan dua puluh bibit ganja yang masih kecil di dalam gelas-gelas bekas air mineral,” ungkapnya.

Menyinggung tentang asal bibit ganja, Rayendra menyatakan, berdasarkan pengakuan dari tersangka Junaidi bahwa bibit ganja yang ditanam ini berasal dari biji-biji ganja yang dibelinya. ”Kemudian, dilakukan uji coba dan berhasil sudah jadi pohon ganja yang bisa dipanen dengan ketinggian sekitar 35 centi meter. Dari tiga batang pohon ganja tersebut kita lihat memang sudah ada dahannya yang di gunting untuk dikonsumsi sendiri. Untuk tiga batang pohgon ini sudah berusia 2 sampai 3 bulan,” jelasnya.

Selain itu, tambah Rayendra, semua pohon ganja yang diamankan dari lokasi bertujuan untuk digunakan sendiri. Karena, pengakuan Junaidi sudah sejak SMP biasa mengkonsumsi ganja. Bahkan, Junaidi dan Adi biasa memakai ganja dan sabu bersama-sama. Misalnya, sebelum bekerja menambang pasir. (san)

Kasat Lantas Bantah Adanya Pemutihan SIM

0

batampos.co.id – Informasi hoax atau kabar bohong kembali disebarkan oleh pihak tak bertanggungjawab. Sebab, sejak Selasa (3/4) malam beredar informasi tentang adanya pemutihan SIM (Surat Izin Mengemudi) di seluruh Polres masing-masing, tanggal 2 hingga 7 April 2018.

Dalam informasi itu dikatakan bahwa, SIM yang sudah habis masa berlakunya masih bisa diperpanjang tanpa harus melewati tes yang dilakukan selama ini. Baik itu tes secara tertulis atau ujian teori maupun tes praktek kendaraan bermotor.

Terkait dengan beredarnya kabar tersebut, langsung dibantah oleh Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati memastikan informasi itu merupakan informasi hoax yang disebarkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Sebab, jika masyarakat terlambat memperpanjang SIM satu hari saja dari masa berlaku, masyarakat diharuskan membuat SIM baru.

“Tidak ada kebijakan seperti itu. Saya pastikan bahwa informasi itu hoax. Saya juga belum tahu informasi itu dari mana. Yang jelas saya juga mengetahui adanya informasi itu di media sosial,” katanya, Rabu (4/4).

Menurutnya SIM yang sudah mati dan harus buat baru berdasarkan pada peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 tahun 2012 yang tertuang pada pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), tentang perpanjangan SIM. Dijelaskan, bila SIM yang telah lewat masa berlakunya, walau pun satu hari tidak dapat diperpanjang, dan harus membuat SIM baru.

“Perkap itu diperkuat dengan Surat Telegram Kapolri, ST/985/IV/2016, pada 20 April 2016 huruf BBB poin tiga. Jadi, yang telah lewat masa berlakunya satu hari saja sudah tidak dapat diperpanjang kembali,” ujar Putu.

Dua warga tampak serius mengurus perpanjangan SIM di Pelayanan Bus SIM Keliling yang parkir di pusat perbelanjaan Nagoya Hill. Pelayanan SIM Keliling ini sangat membantu masyarakat Batam. F. Immanuel Sebayang/ Batam Pos.

Menurut Putu, selama ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan ini. Putu menjelaskan, sebelumnya SIM yang telah mati selama tiga bulan masih bisa diperpanjang. Namun, saat ini peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan Sat Lantas Polresta Barelang telah mengacu pada Perkap nomor 9 dan Surat Telegram Kapolri tersebut.

“Perkap yang lama memang ada tenggang waktu selama tiga bulan dan saat ini sudah diperbarui kembali. Kalau sudah lewat sehari tidak bisa lagi dan diharuskan untuk mengurus baru,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, secara otomatis masyarakat wajib mengikuti proses ulang, termasuk harus mengikuti teori ujian simulator maupun ujian praktik. Ia berharap, agar seluruh masyarakat yang mempunyai SIM dapat melakukan perpanjangan sebelum masa kedaluwarsa habis. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mempunyai SIM tidak lagi membuat SIM baru.

“SIM bisa diperpanjang sebulan sebelum habis masa berlaku. Masa berlaku SIM itu lima tahun. Jadi jangan sampai lupa untuk perpanjang SIM, atau nanti harus buat SIM baru lagi,” kata Putu. (gie)

Pasar Busamin Tampung Hasil Kebun Petani Lokal

0
Lincol memperlihatkan barang dagangannya yang dijual di Pasar Busamin, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kamarin. F. Wijaya Satria/batampos.co.id

batampos.co.id – Petani di Dabo Singkep dan sekitarnya akhirnya dapat merasa lega, Pasar Buka Sabtu Minggu (Busamin) berlokasi di Jalan Dewa Ruci Dabo Singkep telah beroperasi. Pasar tersebut menampung seluruh hasil dari tanaman petani Lingga.

“Kami membuka pasar ini agar petani lokal dapat menikmati langsung hasil tanaman mereka. Petani juga menjadi pembisnis hasil panen mereka,” kata Lincol Pioner Pasaribu ketika ditemui di lokasi, Rabu (4/4) pagi.

Lincol menambahkan, pasar ini di prakarsai oleh dirinya sebagai ketua Koperasi Sumber Berkah Sejahtera bersama dengan Pemuda Panca Marga Kabupaten Lingga. Pasar yang diresmikan Ketua PKK Kabupaten Lingga Heryulita Alias Wello tiga pekan lalu ini menjual semua barang hasil dari tanaman lokal Kabupaten Lingga.

Pisang, Jagung, sayur mayur, cabai, belimbing juga termasuk produk yang dijajakan di pasar tersebut. Seluruh petani yang ada di Kabupaten Lingga dapat menjajahkan hasil panen mereka di pasar ini. Mereka hanya tinggal membuka lapak masing-masing.

Lincol yang juga sebagai ASN di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan ini juga membuka pasar Koperasi Sumber Berkah Sejahtera. Uniknya, dipasar tersebut setiap anggota yang berbelanja akan mendapat harga di bawah harga umum.

“Bagi yang mau menjadi anggota koperasi tidak ada dipungut biaya apapun. Dan mendapat harga murah kalau belanja di koperasi ini,” kata Lincol. (wsa)

Joko Disambut Pedang Pora

0
Salam komando antara Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho (kiri) yang baru dilantik degan mantan Kapolres Lingga Ucok Lasdin Silalahi. F. Wijaya Satria/batampos.co.id

batampos.co.id – AKBP Joko Adi Nugroho kini resmi menggantikan AKBP Ucok Lasdin Silalahi setelah dilakukan pisah sambut di Mapolres Lingga, Rabu (4/4) pagi. Kedatangan Joko disambut dengan upacara pedang pora. Kemudian dilanjutnya apel yang dipimpin langsung AKBP Ucok Lasdin.

Pada kesempatan itu, Ucok mengucapkan terimakasih kepada seluruh personil Polres Lingga yang selama ini telah berkerja keras untuk melayani masyarakat dan menciptakan keamana ditengah-tengah masyarakat.

“Saya juga berharap kepada seluruh rekan-rekan agar tetap semangat serta terus mendukung program Pemerintah,” kata Ucok.

Selanjutnya, Ucok juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh personil jika ada tindak tanduk yang menyinggung seluruh anggota. Ucok meyakini semua kebijakan yang diambilnya untuk kebaikan bersama.

Selain itu Ucok juga mengharapkan kepada seluruh personil dan anggota polri di Polres Lingga agar tetap mematuhi perintah dan kebijakan yang diberikan oleh Kapolres yang baru. Agar semua dapat berjalan dengan semestinya.

“Saya juga mengharapkan doa dan restu semua agar dimudahkan bagi saya bertugas di tempat yang Baru,” tutup Ucok.

Selanjutnya, Ucok dan Joko saling melakukan salam komando. Diteruskan dengan rapat bersama seluruh anggota di Ruang Rupatama Mapolres Lingga. (wsa)

Pindahkan 37 Napi Terorisme ke Lapas High Risk

0
ilustrasi

batampos.co.id – Lapas khusus untuk memenjarakan napi risiko tinggi atau high risk kasus narkoba dan terorisme telah terisi. Plt Direktur Dirktorat Jenderal Pemasyarakatan Mardjoeki mengungkapkan hingga kemarin sudah lebih dari 18 napi narkoba yang menghuni Lapas Batu. Dan 37 napi lainnya menghuni Lapas Pasir Putih yang juga tergolong high risk.

Dua lapas tersebut ada di pulau Nusa Kambangan itu punya tingkat keamanan yang lebih tinggi dari lapas biasa. Satu sel hanya untuk seorang napi. Pengawasan dengan kamera pengawas juga dilakukan selama 24 jam.

Mardjoeki menuturkan penempatan napi di lapas tersebut mendapatkan penilaian pula dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 Antiteror Polri. Penempatan di lapas tersebut salah satunya agar napi terorisme itu tidak mempengaruhi napi-napi lainya.

”Sekarang ada 170 kasus terorisme yang sudah dipidana itu tidak semuanya masuk dalam high risk,” ujar dia.

Begitu pula dengan napi kasus narkoba. Ada penilaian kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap napi-napi yang pernah menjadi bandar besar dan punya jaringan peredaran yang kuat. Selama ini, napi narkoba mencapai 68 persen dari total 232 ribu napi.

”BNN dan Dirjen Pas untuk mengassesment orang-orang yang memang tergolong bandar yang punya kualifikasi high risk. Jaringannya masih kuat dan sebagainya,” ungkap dia.

Kabag Humas Dirjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto menturkan selain lapas Batu dan Pasir Putih, ada tiga lapas lain yang disiapkan untuk napi high risk. Yakni Lapas Kasongan, Kalimantan Tengah; Lapas Langkat Sumatera Utara; dan lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. ”Yang tiga itu belum operasional untuk napi high risk,” kata dia.

Lapas high risk dilengkapi dengan sarana atau teknologi canggih. Selain kamera pengawas, ada pula body scanner, signal jamper, dan metal detector. Petugas yang menjaga pun disiapkan khusus dengan kemampuan diatas rata-rata. Mereka dibekali dengan kemampuan intelejen dan punya kemampuan assesment. ”Kunjungan pun terbatas. Hanya keluarga dan pengacara. Izinnya pun harus sebulan sebelum jenguk,” ujar dia.

Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Irfan Idris menuturkan mereka memang dilibatkan untuk penilaian napi. Penilaian itu didasarkan pada aspek-aspek spesifik untuk melihat seorang napi punya tingkat radikal tinggi atau tidak. Misalnya ada napi yang sampai tidak mau makan makanan dari lapas. Karena meragukan asal muasal makanan tersebut.

”Napi teroris itu dilakukan assesment berdasarkan standart yang berlaku di lapas. Nah high risk yang tidak koorperatif itu disimpan di Lapas Pasir Putih. Kalau ada yang diberi makanan oleh lapas tapi dianggap najis oh itu sangat radikal,” ujar dia.

Meskipun begitu, mereka juga sangat hati-hati dalam penilaian. Misalnya ada napi yang kooperatif mengikuti program lapas. Tapi, ternyata setelah diselidiki hanya untuk mendapatkan pembebasan bersayarat (PB). ”Karena tak bisa sesaat disimpulkan bisa dapat PB. Eh jangan-jangan dia mau berubah karena hanya ingin mendapatkan remisi atau PB,” terang dia. (jun)

Silatnas Forum Indonesia Gemilang 2018 di Batam, Menguatkan Sinergi Pengentasan Kemiskinan

0
Pembukaan Silatnas Forum Indonesia Gemilang 2018 di Batam

batampos.co.id – Silaturahmi Nasional (Silatnas) Forum Indonesia Gemilang (FIG) 2018 diselenggarakan di PIH Batamcenter, Batam, Selasa-Kamis (3-5/4). Kegiatan keempat kalinya ini bertujuan menyatukan serta menguatkan sinegri untuk pengetasan kemiskinan di Indonesia.

Pembukaan Silatnas ditandai dengan pemukulan gong yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Drs. H. Jefridin, M.Pd, Ka Biro SDM BP Batam Asep, Kemenag Kota Batam Dr. H. Erizal Abdullah, Ketua MUI Batam, K.H. Usman Ahmad, Ketua YPI Al Al Azhar, H. Sobirin, Direktur eksekutif LAZNAS AL AZHAR Sigit Iko Sugondo, Direktur LAZ Masjid Raya Batam Syarifuddin beserta seluruh tamu undangan dan 10 LAZ dari berbagai Daerah.

Ketua Panitia Daerah, Syarifuddin mengatakan FIG di launcing oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla pada 2 Maret 2013 lalu. Tujuannya sebagai wadah sinegri antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar dengan mitra jejaring berbasis lembaga zakat, lembaga kemanusiaan dan komunitas relawan di sejumlah daerah. Mitra jejaring tersebut adalah LAZ Masjid Raya Batam, LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang, LAZ Al Irsyad Islamiyyah, Yayasan Klaten Peduli Ummat (YKPU), Sahabat Peduli Makasar (SPM), dan Sahabat Peduli Lombok (SPL), Serasi Alam Indonesia (Riau), Baitulmaal TAZKIA (Bogor).

“Tujuan bersama-sama mewujudkan kemaslahatan ummat dan pengentasan kemiskinan melalui ikhtiar program pemberdayaan masyarakat berbasis dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya,” kata pria yang akrab disapa Syarif ini di PIH, Rabu (4/4).

Menurut dia, FIG mengambil peran menjadi bagian dari solusi bangsa secara proporsional, khususnya dalam hal kemiskinan desa. LAZ Masjid Raya Batam yang merupakan bagian dari FIG, pada tahun ini menjadi tuan rumah dan penyelenggara Silatnas FIG.

“Secara strategis, Silatnas FIG bertujuan untuk mengkonsolidasikan target dan proyeksi program bersama dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program untuk perbaikan ekonomi keluarga miskin (economic improvement of the poor),” jelas Syarif.

Sementara, Direktur eksekutif LAZNAS AL AZHAR Sigit Iko Sugondo mengatakan FIG sudah bergerak di 35 desa terpencil dan tertinggal yang tersebar di 11 provinsi. Sejak dua tahun terakhir, pihaknya sudah berhasil mengentaskan kemiskinan sekitar 1800 kepala keluarga.

“Untuk tahun ini kami punya target mengentaskan kemiskinan sekitar 400 ribu kepala keluarga. Apalagi melihat jumlah kemiskinan di Indonesia cukup tinggi yakni dari data BPS sekitar 26,58 juta jiwa,” pungkasnya. (she)

Pembangunan Irigasi, Manfaatkan Tenaga Lokal

0
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti memberikan sambutan saat sosialisasi pembangunan daerah irigasi Tapau Kiri di balai Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Selasa (3/4). F. Aulia Rahman/batampos.co.id

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengharapkan, pembangunan fisik yang bersumber dari APBN dapat membantu ekonomi masyarakat, di tengah keterbatasan daerah.

Menurutnya percepatan pembangunan Natuna sangat diharapkan tidak hanya mendapat imbas dari pembangunan, namun dapat menyerap tenaga kerja saat dimulai pembangunan. “Natuna butuh lapangan pekerjaan,” kata Ngesti dalam sosialisasi pekerjaan pembangunan daerah irigasi Tapau kanan dan peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Tapau Kiri di Balai Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah, selasa (3/4) kemarin.

Ngesti mengatakan, potensi sumberdaya alam di Kecamatan Bunguran Batubi dan Bunguran Tengah dikenal memiliki potensi lahan yang subur, didukung pula oleh masyarakat yang sangat mahir dalam mengelola lahan pertanian. Namun untuk mengelola lahan agar menjadi lebih produktif, keberadaan fasilitas pendukung seperti aliran irigasi merupakan suatu keharusan.

“Patut disyukuri dimana pemerintah pusat telah menunjukkan kepeduliannya melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV yang berencana untuk meningkatkan fasilitas daerah irigasi di kecamatan ini,” ujar Ngesti.

Ngesti juga menyampaikan apresiasi kepada pihak BWSS IV yang akan membangun fasilitas pendukung sektor pertanian di Natuna. Namun dalam prosesnya diharapkan agar dapat membangun koordinasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari, seperti masalah pembebasan lahan yang harus dibicarakan dengan aparat setempat dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

“Kepada pihak BWSS IV diharapkan melakukan survei dan perencanaan secara menyeluruh, supaya hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bertahan lama,” tegas Ngesti.

Selain itu, pada proses pembangunan fisiknya nanti, Ngesti juga mengharapkan kepada pihak kontraktor agar melibatkan tenaga kerja setempat. Dan dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaat Air Sumatera IV Kepulauan Riau, Eris Hendrabuana menjelaskan, waduk kanan yang akan dibangun terdiri dari dua paket pekerjaan dengan panjang aliran 25,4 kilometer.

Pada pekerjaan tanggul sebelah kiri terdapat pekerjaan peningkatan, seperti peninggian tanggul dan berbagai perbaikan yang dapat meningkatkan fungsi irigasi menjadi lebih maksimal.

Dalam realisasi program kerja ini, pihaknya bekerjasama dengan semua pihak, terutama  masyarakat yang menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas ini nanti. “Warga dapat melaporkan kepada pihak BWSS agar segera diambil tindakan untuk menjamin mutu fasilitas irigasi,” ujarnya.(arn)

Kaum Penghayat Kepercayaan Punya e-KTP Desain Khusus

0
Pegawai Kecamatan Sagulung, Alafajri dan Rahman menyusun E-KTP dan KK yang sudah siap akan dibagikan ke warga |  Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Desain Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) bagi para penghayat kepercayaan akhirnya mendapat kepastian. Kemarin (4/4), presiden Joko Widodo menyetujui desain E-KTP penghayat yang diusulkan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Nantinya, keterangan yang ada di E-KTP penghayat berbeda dengan pemeluk enam agama di Indonesia. Kolom agama dalam data yang tertera di E-KTP berganti menjadi kepercayaan. Sementara keterangan kepercayaannya diseragamkan menjadi “Tuhan yang Maha Esa”. Berbeda dengan pemeluk agama yang keterangannya berisi Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buhda dan Tionghoa.

Perubahan tersebut merupakan tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PPU-XIV/2016. Sebelum adanya putusan tersebut, penganut kepercayaan harus mengosongkan kolom agama atau memilih salah satu agama yang diakui jika ingin memiliki KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, sebelum memutuskan, pemerintah sudah melakukan komunikasi dan menyerap aspirasi dengan banyak pihak. Mulai dari MK, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, organisasi keagamaan, hingga berbagai aliran kepercayaan.

“Silahkan ditulis Ketuhanan Yang Maha Esa. Fisiknya tidak berubah,” ujarnya di usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Terkait teknis perubahannya, lanjutnya, pemerintah akan mulai menerapkan secara serentak di seluruh tanah air usai pilkada 2018 mendatang. Pertimbangannya, saat ini pemerintah tengah fokus mengkonsolidasi kesiapan data kependudukan untuk data pemilih pilkada.

Saat ini sendiri, lanjutnya, ada sekitar 138 ribu penganut kepercayaan di 13 provinsi di Indonesia. Dan Jawa barat sebagai provinsi dengan jumlah penghayat terbanyak.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, opsi membuat KTP dengan keterangan khusus sebagai pilihan yang moderat. Pasalnya, jika kolom keagamaan diubah menjadi “agama/kepercayaan : ”, maka semua KTP harus diubah.

“Banyangkan, ada 240 juta KTP yang harus dibuat di tengah-tengah masalah yang sebenarnya juga butuh pembiayaan besar,” imbuhnya.

Percepat Pembuatan E-KTP

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kemendagri melakukan percepatan pelayanan E-KTP. Pasalnya, lanjut dia, identitas kependudukan menjadi kunci bagi masyarakat mengakses layanan publik seperti perbankan dan lainnya.

“Mungkin dibuat Permendagri yang langsung dibatasi waktunya selesai E-KTP-nya berapa hari, syukur berapa jam,” tuturnya. Untuk daerah yang aksesnya jauh, presiden juga meminta kemendagri melakukan upaya jemput bola.

Menanggapi hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti instruksi tersebut. Pekan ini, jejarannya akan segera merumuskan permendagri yang mengatur terkait standar pembuatan E-KTP yang cepat dan efisien.

Dia menjelaskan, dari segi teknis, membuat E-KTP dengan cepat sangat memungkinkan. Jika semua peralatan tidak ada kendala, bahkan bisa selesai dalam waktu kurang dari satu jam. Apalagi, stok blangko E-KTP saat ini cukup melimpah. “Kecuali ada permasalahan itu (mesin rusak atau listrik mati). Itu ada pengecualian,” ujarnya.

Untuk itu, yang jadi fokus jajarannya saat ini adalah memangkas lambatnya birokrasi. Dia mengingatkan, di UU Adminduk yang baru, kepala dinas dukcapil daerah diangkat dan diberhentikan oleh mendagri. Untuk itu, Tjahjo bisa saja mencopot kepala dinas yang tidak mau menjalankan instruksinya. “Kalau tidak bener bisa setiap saat kita ganti,” terangnya. (far)