Kamis, 2 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12228

BP Kawasan Karimun Lobi Trader Kapal

Putut A
-
0
BP Kawasan Karimun Lobi Trader Kapal

batampos.co.id – BP Kawasan FTZ Karimun sedang melakukan pembicaraan terhadap salah satu trader company atau perusahaan dagang yang ada di Malaysia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan arus masuknya kapal-kapal ke salah satu perusahaan di kawasan FTZ Karimun.

”Saat ini kami memang sedang melakukan lobi-lobi terhadap salah satu trader kapal yang ada di Malaysia. Sebelumnya kita pernah melakukan pertemuan dan membahas masalah kapal-kapal yang masuk di FTZ Karimun. Dan, trader tersebut cukup tertarik dengan penjelasan yang kami sampaikan,” ujar Ketua BP Kawasan FTZ Karimun, Cendra Nawazir, Rabu (28/3).

Selain itu, katanya, dia melihat trader Malaysia yang biasa membawa kapal-kapal masuk ke Malaysia cukup banyak. Dalam satu bulan pengurusan kapal yang masuk ke Malaysia bisa mencapai 20 sampai 30 kapal. Untuk itu, jika memang lobi yang dilakukan pihaknya berhasil, maka tidak menutup kemungkinan kapal-kapal yang biasa masuk ke Malaysia akan berpindah ke Karimun.

Kapal-kapal yang dimaksud merupakan kapal-kapal yang biasa membawa muatan minyak ke Malaysia. Sehingga, jika trader tersebut jadi memindahkan kapal-kapal yang biasa diuruskan masuk ke Malaysia pindah ke Karimun, maka sedikit banyak akan mempengaruhi posisi Karimun di mata internasional. “Untuk itu, salah satu tugas dari kita bagaimana meningkatkan investasi di kawasan FTZ. Sehingga dapat memberikan dampak positif di Karimun. Khususnya, untuk pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. (san)

56 Tim Siap Jelajahi Hutan Bintan

Putut A
-
0
56 Tim Siap Jelajahi Hutan Bintan
Kadispar Bintan Luki Zaiman Prawira memimpin rapat persiapan Trakking Bintan Camteras di kantor Bupati Bintan, Rabu (28/3). F Slamet Nofasusanto/Batam Pos

batampos.co.id – Untuk ke-4 kalinya Trakking Bintan Camteras, event olahraga wisata akan digelar 7 hingga 8 April mendatang. “Sudah ada 56 tim yang mendaftar,” ujar Ketua Panitia Trakking Bintan Camteras, Fauzi Fahmi saat dihubungi, Rabu (28/3).

56 tim itu berasal dari Tanjunguban, Kijang, Seri Kuala Lobam, Tanjungpinang, dan Lingga. Pendaftaran peserta akan berakhir 6 April.

Dijelaskan Fauzi, peserta Trakking Bintan Camteras dibagi dalam dua kategori yaitu pelajar dan umum. Kedua kategori akan melalui 13 pos dan 1 pos game dengan keseluruhan jarak sekitar 9,24 kilometer.

Di masing-masing pos kata Fauzi, disiapkan tantangan permainan tradisional yang sudah lama tak dimainkan, seperti permainan lempar kayu dan dompu atau lempar batu dan lompat batu yang merupakan permainan tradisional dari Pulau Nias.

Ada pula permainan tradisional Melayu yaitu lempar tangkap bola atau disebut gebok. Hanya permainan tradisional ini dimodifikasi. “Bukan digebok atau dilempar keras tapi ditangkap, jadi peserta yang memainkan tak merasakan sakit,” katanya.

Dijelaskan dia, maksud kegiatan ini untuk membangun jiwa sportifitas dan mempererat tali persaudaraan diantara peserta. Selain itu untuk menanamkan rasa cinta dan peduli terhadap alam dan tanah air, serta lingkungan.

Kadis Pariwisata Kabupaten Bintan, Luki Zaiman Prawira usai rapat persiapan event Trakking Bintan Camteras di Kantor Bupati Bintan, Rabu (28/3) menyampaikan, antusias tim peserta sangat tinggi.

Jika tiga kali pelaksanaan event ini diikuti tim peserta dalam daerah, untuk event ke-4 ini akan diikuti tim peserta dari luar daerah.

“Untuk tahun ini dibuka kesempatan bagi peserta dari luar daerah, dan pendaftaran diperpanjang sampai 6 April mendatang,” tukasnya.(met)

Usulan Pemekaran Tiga Kecamatan Ini Sudah Dibahas

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengusulkan pemekaran tiga kecamatan yakni kecamatan Kute Siantan, Siantan Utara dan kecamatan Jemaja Barat. Usulan tersebut sudah digagas tim pemekaran Kecamatan sejak beberapa tahun yang lalu.

Namun dari tiga yang diusulkan, dikabarkan hanya dua kecamatan yang dibahas oleh Menteri Dalam Negeri yakni kecamatan Siantan Utara dan kecamatan Jemaja Barat. Sementara itu kecamatan Kute Siantan belum dibahas. Surat tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas Dhanun, mengatakan, surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepri Kepri Nuridin Basirun.

“Dua kecamatan yang diusulkan untuk dimekarkan sudah dibahas oleh Menteri Dalam Negeri yakni Kecamatan Jemaja Barat dan Kecamatan Siantan Utara, sedangkan Kecamatan Kute Siantan belum dibahas, bukan tidak disetujui,” ungkap Dhanun, ketika dihubungi wartawan, Selasa (27/3).

Kecamatan Kute Siantan yang belum dibahas tersebut mengalami beberapa faktor kendala yakni terkait persoalan rentang kendali. “Mestinya Kecamatan Kute Siantan dibahas juga oleh pihak Kementerian Dalam Negeri,” terang Dhanun.

Persetujuan tentang rentang kendali dan letak geografis, Pemda mesti dapat persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebab mereka yang mengeluarkan kebijakan untuk itu. Jika itu disetujui oleh KKP maka sudah tentu ada dasar hukum Kementerian Dalam Negeri melakukan pembahasan. “Kami tetap menunggu hasil dari rapat yang dilakukan oleh Pemda nantinya. Mudah-mudahan solusi yang terbaik dapat diputuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD KKA Imran, membenarkan hal itu. Oleh karena itu dalam waktu dekat DPRD dan Pemda KKA akan menggelar rapat untuk mencari solusi yang terbaik. “Benar, ada dua kecamatan saja yang dibahas oleh Menteri, sedangkan Kecamatan Kute Siantan belum dibahas,” ungkapnya.

Tambahnya, untuk dua kecamatan yang sudah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri selanjutnya dipastikan bisa dimekarkan. Sehingga setelah dua kecamatan tersebut dimekarkan, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tujuh menjadi sembilan kecamatan. (sya)

Proyek Multiyears Tunggu Amdal

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan pelaksanaan proyek multiyears di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang masih dalam proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Amdal tersebut diharapkan sudah keluar April nanti.

“Ketika Amdal sudah terbit, maka proses lelang akan disegerakan,” ujar Arif menjawab pertanyaan media awal pekan lalu di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Rampungnya mega proyek itu nanti, kesan kumuh perkotaan ini akan berganti menjadi kota yang modern. Tanjungpinang akan dibangun menjadi Water front city. Proyek Gurindam XII yang digagas Pemprov Kepri atau sebelumnya disebut Proyek Jalan Lingkar akan dimulai tahun 2018 ini dengan dana awal sekitar Rp 110 miliar.

Pembangunan akan terus berlanjut hingga tiga atau empat tahun ke depan. Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri untuk Proyek Gurindam XII ini sekitar Rp 530 miliar. Di luar anggaran yang melekat di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Pemprov Kepri yang juga mencapai seratusan miliar. Total anggaran untuk Gurindam XII ini bisa mencapai Rp 600 miliar secara bertahap.

Lebih lanjut katanya, pembangun infrastruktur butuh waktu yang lama. Ia yakin, dengan pembangunan itu nanti, sangat banyak perubahan pembangunan di Tanjungpinang yang bermuara pada peningkatan wisata dan ekonomi dengan pembangunan Proyek Gurindam XII ini. Tahun 2018 ini, Pemprov Kepri mulai menimbun kawasan depan Gedung Daerah yang menjorok ke laut sekitar 150 meter.

“Tapi tidak mengganggu alur pelayaran karena sudah dilakukan survei lapangan,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri, Abu Bakar menambahkan, laut akan ditimbun dengan lebar sekitar 50 meter. Di pinggir lokasi penimbunan akan dipasang pemecah ombak. Sehingga tanah timbunan tidak longsor saat ombak. Di atas timbunan ini akan dibangun jalan dengan lebar sekitar 30 meter dengan tiga lajur.

Panjang penimbunan tahun ini sekitar 800 meter dari Pelabuhan Sribintan Pura (SBP) hingga depan Jembatan Penyebarangan Tanjungbuntung. Dengan penimbunan ini, maka tepilaut akan berubah menjadi daratan dengan luas sekitar 4,8 hektare.

“Ini akan kita jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menambah yang sudah dibangun Pemko saat ini,” jelasnya, kemarin.

Di ruang terbuka hijau ini, akan dibangun berbagai fasilitas lainnya baik untuk permainan masyarakat, parkir, termasuk perluasan taman. Dengan demikian, ke depan akan semakin luas tempat singgah yang bisa dilalui turis, wisnus maupun masyarakat Tanjungpinang sendiri.

Kemudian, sekitar pertengahan Gedung Gonggong dengan Gedung Daerah, akan dibangun jalan untuk menyatukan jalan yang sudah ada saat ini dengan jalan baru yang dibangun di atas tanah timbunan tersebut.

Jalan ini menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus mengurai kemacetan di daerah Tepilaut dan pasar. Pekerjaan penimbunan akan berlanjut dari Jembatan Penyeberangan Tanjungbuntung ke depan SMAN 5 Tanjungpinang. Kemudian, disiapkan juga kawasan untuk pembangunan Gedung Tunjuk Langit sesuai adat Melayu. Di gedung ini masyarakat bisa menggelar acara besar-besaran.

“Karena di lokasi ini juga, akan kita sediakan lahan parkir yang sangat luas. Motor dan mobil bisa muat ribuan unit. Untuk parkirnya saja, kita siapkan lahan sekitar 1,62 hektare,”bebernya lagi.

Untuk penimbunan dari depan Jembatan Penyeberangan hingga depan SMAN 5 Tanjungpinang, akan menyisakan laut menjadi area darat dengan luas sekitar 21,84 hektare. Pembangunan akan berlanjut lagi untuk tahap berikutnya dari depan SMAN 5 Tanjungpinang hongga Batu Hitam. Namun, untuk pembangunan di daerah ini tidak menggunakan timbunan. Yakni akan dibangun jembatan sekitar 1.205 meter baik itu jembatan beton maupun jembatan kaki seribu.

“Dari Batu Hitam, pembangunan berlanjut lagi ke Pantai Impian yang sudah menjorok ke darat dengan panjang sekitar 865 meter,” jelasnya.

Selanjutnya, dari Pantai Impian akan dilakukan pembangunan jembatan dengan panjang sekitar 1.800 meter. Dari arah Pelabuhan Sri Bintan Pura, pembangunan berlanjut hingga Pelantar I-II dan Pinang Maryna dengan panjang sekitar 1.900 meter.
Jika ditotal, maka panjang jembatan dan tanah timbunan nanti bisa mencapai 6 kilometer.

Kemudian, akan dibangun rest area sebanyak 7 unit sesuai jumlah kabupaten/kota di Kepri. Sepanjang jalan yang akan ditimbun dan tanah darat yang muncul akibat penimbunan laut itu, akan dibangun berbagai wahana. Sehingga, ketika pengunjung datang ke Tanjungpinang, mereka tidak ada bosannya untuk menelusuri jalan sepanjang 6 kilometer tersebut. Konsep ini sudah sangat matang dipikirkan gubernur mengubah wajah Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri.

“Yang terpenting dari proyek ini selain mengubah Tanjungpinang menjadi kota yang modern, maka akan penguatan ekonomi dan wisata,” tutupnya.(jpg)

Bayi Terbuang Jadi Rebutan tapi ….

Putut A
-
0
Bayi Terbuang Jadi Rebutan tapi ….

batampos.co.id – Bayi perempuan yang ditemukan oleh Ika Yulianni di depan pintu rumahnya di Kaveling Seroja RT04/RW16, kelurahan Seipelenggut, Sagulung, Rabu (28/3) lalu jadi rebutan warga. Banyak warga yang menginginkan bayi yang saat ditemukan memiliki berat badan 3,1 Kg dan panjang 51 Cm itu.

Warga yang berminat mengasuh bayi cantik itu tidak saja dari Kaveling Seroja tempat dia ditemukan tapi juga dari luar. “Banyak yang datang nanya-nanya. Pada penasaran. Mereka pengen tahu prosedur untuk mengadopsi bayi itu,” ujar seorang petugas medis di RSUD tempat bayi mungil tersebut dititipkan sementara.

Ketua RW 16 kelurahan Seipelenggut Junaidi membenarkan hal tersebut. Warga di sekitar kaveling Seroja sendiri sangat menginginkan agar bayi yang belakangan diberi nama Puteri Seroja Indah oleh warga itu dirawat oleh warga di sana. “Banyak yang mau (adopsi). Kata warga biar dirawat mereka dan mereka semua siap jadi orangtua bayi itu, ” ujar Junaidi.

Namun permintaan itu tidak bisa dikabulkan oleh pihak kepolisian dan kecamatan. Untuk mengadpsi bayi tentu harus melalui beberapa tahapan prosedur setelah proses penyelidikan polisi selesai. “Tidak semudah itu. Harus melalui tahapan. Lagian pelaku pembuang bayi belum dapat,” ujar Kapolsek Sagulung AKP Hendrianto.

Sampai Kamis (29/3), jajaran Polsek Sagulung masih terus mendalami siapa pelaku pembuang bayi perempuan itu. “Belum ada pentunjuk yang berarti tapi kami tetap bekerja semeksimal mungkin,” ujar Hendrianto. (eja)

Isdianto Belum Dapat Tugas Berat

Putut A
-
0
Isdianto Belum Dapat Tugas Berat
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah menyambut kedatangan Wakil Gubernur Kepri Isdianto di Bandara Haji Fisabilillah, Rabu (28/3). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Isdianto mengaku belum mendapatkan tugas-tugas strategis dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Menurur Isdianto, ia akan meminta waktu untuk berdiskusi soal tugas dan tanggungjawabnya sebagai Wakil Gubernur.

“Belum ada tugas-tugas strategis. Saya masih minta waktu untuk berdiskusi dengan Pak Gubernur,” ujar Isdianto menjawab Batam Pos disela-sela kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang, Rabu (28/3).

Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri tersebut menjelaskan, hari ini (kemarin,red) dirinya hanya menghadiri dua kegiatan saja. Pertama adalah Musrenbang Kepri dan peringatan hari jadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri. Ditegaskannya, sebagai Wagub ia tentunya akan bersinergi dengan Gubernur.

“Pasca pelantikan kemarin, disela-sela itu sempat berbicara tentang apa yang akan dikerjakan nanti,” papar adik kandung HM Sani tersebut.

Di lokasi yang sama, Gubernur Nurdin Basirun juga mengatakan akan duduk bersama dengan Wagub Kepri. Menurut Gubernur, Isdianto tidak perlu beradaptasi lagi. Karena ia seorang yang lahir dari rahim birokrasi. Ditegaskan Gubernur, dirinya akan bahu membahu dengan Wagub Kepri untuk memberikan yang terbaik bagi Kepri ke depan.

“Sinergi adalah kunci utama, sehingga bisa saling berbuat untuk Kepri,” ujar Gubernur Nurdin.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan dengan lengkapnya struktur organisasi Pemprov Kepri, ia berharap roda pemerintahan Pemprov Kepri kedepan menjadi lebih baik lagi.

“Kita berharap keduannya akan menjadi pemimpin super power yang bisa membangkitkan perekonomian Kepri secara menyeluruh,” ujar Jumaga.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, selama ini karena belum lengkapnya struktur pemerintahan Kepri ini, yakni belum adanya Wakil Gubernur, sehingga jelas mempengaruhi jalannya roda pemerintahan yang berakibat kurang maksimalnya dalam segala hal di pemerintahan ini.

“Tanpa wakil, pergerakan Gubernur terlihat timpang,” jelasnya.

Legislator Dapil Batam itu menambahkan, dengan adanya Wagub Kepri yang siap membantu kinerja Gubernur, maka pemerintah ini akan berjalan dengan lebih baik dan dipastikan tidak ada pekerjaan yang tertinggal atau terlambat.

“Banyak pekerjaan besar menanti, tentu untuk hasil yang baik perlu sinergi antara Gubernur dan Wagub,” paparnya lagi.(jpg)

Penanganan Limbah Laut Terkendala Anggaran

Putut A
-
0
Penanganan Limbah Laut Terkendala Anggaran
limbah

batampos.co.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie mengaku instansinya tak memiliki anggaran untuk membersihkan pantai yang tercemar limbah minyak. Dalam hal ini pihaknya berkoodinasi dengan pengelola lokasi terdampak agar dapat membantu pembersihan limbah minyak tersebut.

“Kami tak punya anggaran untuk itu,. Makanya, kami minta bantuan mereka (pengelola lokasi terdampak) ikut membersihkannya,” kata Herman, kemarin.

Ia mengatakan biasanya ganti rugi pembersihan tersebut kelak akan didapatkan jika pelaku pembuang limbah diketahui. Perusahaan atau kapal yang membuang limbah diminta untuk bertanggungjawab.

“Maka klaim biayanya ke yang membuang, pemerintah akan fasilitasi. Ini kalau diketahui. Limbah dikumpulkan dan dibawa ke Kawasan Pengelolaan Limbah Industri,” ucap dia.

Khusus untuk DLH Batam, ia mengungkapkan sejatinya beberapa tahun lalu punya anggaran untuk clean up (pembersiahan) namun anggaran tersebut untuk satu kali kejadian. Sementara di Batam kerap terjadi pencemaran serupa.

“Kejadiannya berulang-ulang, darimana dapat anggarannya. Judulnya, sekarang gotong royong dulu,” imbuhnya.

Ia mengaku fungsi pemerintah memastikan agar tidaka da kapal yang membuang limbah di laut sehingga pencemaran laut terhindarkan. Dalam hal ini karena kewenangan laut ada di Pemerintah Provinsi sejatinya daerah punya tim bersama yang dikoordinir oleh DLH Provinsi Kepri dan juga beranggotakan semua instansi pemerintah yang berkenaan dengan lingkungan hidup serta laut. Namun lagi-lagi, Herman mengaku tugas tim terkendala anggaran.

“Makanya tadi di Musrenbang, tim daerah dalam hal ini DLH Provinsi meminta anggaran untuk pencegahan untuk 2019 mendatang. Untuk biaya operasional rutin, kalau ada anggaran itu provinsi akan bekerjasama dengan kota kabupaten serta instansi lainnya,” kata dia, yang pada kesempatan berkomentar ini menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Kepri di Tanjungpinang.

Ditanya apakah limbah tersebut berasal dari pembersihan limbah kapal, Herman tidak bisa memastikan sebelum ada hasil penyelidikan. “Ini kan limbahnya tiba-tiba nongol, beda kalau ada tabrakan kapal misalnya pasti kita cepat tahu,” paparnya.

Untuk diketahui Maret ini telah terjadi pencemaran limbah minyak, masing-masing terjadi pada tanggal 16 Maret 2018 di sekitar Turi Beach Resort dan tertanggal 22 Maret di Nongsa Village. Terkait kejadian ini, Herman mengaku DLH Batam langsung melapor ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Tim Daerah yang menangani pencemaran laut yang dikoordinir Pemrintah Provinsi guna penyelidikan lebih lanjut. (adi)

Limbah Minyak Menyebar ke Tanjungpinang

Putut A
-
0
Limbah Minyak Menyebar ke Tanjungpinang
Pelantar Satu Tanjungpinang menghitam tercemar limbah minyak hitam, Rabu (28/3). F. Faradilla/batampos.co.id

batampos.co.id –  Limbah minyak hitam atau sludge oil yang mencemari kawasan Bintan meluber hingga ke perairan Tanjungpinang, Rabu (28/3). Kondisi laut yang tengah pasang membuat limbah minyak kian meninggi. Tidak hanya badan kapal yang ikut menghitam, tali-tali penahan menjadi hitam dan lengket setelah terkena limbah minyak.

“Tangan kami pun kena juga. Lengket-lengketlah semua,” ujar Tekong Pompong jurusan Senggarang-Kampung Bugis, Yusuf, Kemarin.

Yusuf Yakin, limbah yang mencemari perairan Tanjungpinang itu berasal dari perairan Bintan. “Kemarin khan hujan angin kuat juga kan. Terbawalah paling,” ujar Tekong Pompong jurusan Senggarang-Kampung Bugis, Yusuf, Kemarin.

Akibat kejadian itu, Nelayan Kampung Bugis dan Senggarang mengurungkan niatnya untuk pergi melaut. “Awalnya dengar dari penambang yang tak jadi turun karena takut limbahnya masuk ke mesin,” tutur Ketua RT 1 RW 1, Senggarang, Dedek, Senin (28/3).

Jejak limbah minyak pun terlihat di tiang-tiang penyangga rumah panggung. David, salah satu pemilik rumah panggung di kawasan Pelantar 1 Tanjungpinang, memastikan seluruh rumah yang berada di atas laut terkena limbah yang sulit hilang ini. “Memang kalau di tiang rumah tidak merusak. Tapi tidak enak dipandang,” ujarnya.

Namun David mengaku kesal. Berhubung ia baru saja menurukan sampan bermesin tiga. Sehingga dikhawatirkan, limbah minyak masuk ke dalam mesin tersebut.”Kalau sempat masuk tak murah buat bersihkannya. Tapi siapa yang mau tanggung jawab kalau kaya gini?” ujarnya kesal.

Sementara itu, dari pantauan Batam Pos, limbah minyak tidak hanya terlihat di sepanjang laut Senggarang. Pada siang hari, masyarakat yang berada di sekitaran laut Teluk Keriting hingga Tepi Laut telah dapat mengetahui adanya pencemaran laut ini.

Belum dapat ditaksir kerugian sebab laut yang tercemar limbah ini. Hanya saja, dikarenakan warna laut yang menjadi keruh dengan titik-titik minyak berwana hitam dan juga dikarenakan bau minyaknya dikhawatirkan merusak ekosistem biota laut yang menjadi tumpuan hidup nelayan di Tanjungpinang. (aya)

Apri Dukung Dibentuknya Satgas Percepatan Berusaha Daerah

Putut A
-
0
Apri Dukung Dibentuknya Satgas Percepatan Berusaha Daerah
Bupati Bintan, Apri Sujadi didampingi Kadis PTSPTK Bintan Hafarizal Handra saat di Jakarta, Rabu (28/3). F. Kominfo Bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi menghadiri rapat kerja pemerintah bersama Presiden RI Joko Widodo, di Jakarta International Expo (JIExpo) Jakarta, Rabu (28/3). Rapat kerja dihadiri bupati/walikota/DPRD kabupaten/kota se-Indonesia ini membahas percepatan pelaksanaan berusaha daerah.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah pusat telah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Selain itu, pemerintah pusat juga akan membentuk Satuan
Tugas (Satgas) Nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pemerintah juga lanjut Presiden Jokowi, berencana akan membentuk satgas di level nasional, kementerian dan lembaga, serta di tingkat daerah. Usai menghadiri rapat kerja, Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan, saat ini, sistem pelayanan investasi dituntut serba singkat, serba cepat, dan online.

Hal tersebut diperlukan guna mendukung percepatan sektor investasi sekaligus menumbuhkan sektor ekonomi di daerah. Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bintan sendiri melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bintan telah membuat beberapa inovasi untuk mempermudah pelayanan dan pengurusan izin suatu usaha.

Salah satunya melalui fasilitas penerapan perijinan berbasis online (e-List) dan juga fasilitas mobil keliling.Kepala Dinas DPMPTSPTK Kabupaten Bintan, Hasfarizal Handra mengatakan,beberapa kemudahan pelayanan perizinan usaha telah tersedia di aplikasi.”Tinggal klik di e-List atau bisa juga dengan mengklik http://dpmptsptk.bintankab.go.id
atau http://dpmptsptk.bintankab.go.id/adm-login.html, pelayanan sudah tersedia,” kata dia.

Diketahui bahwa dari sektor investasi, pada tahun 2017, Dinas DPMPTSPTK Bintan mencatat total nilai investasi di Kabupaten Bintan mencapai Rp 14 triliun lebih. Diantaranya sekitar 27 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menanamkan investasi mencapai 921 juta Dollar Amerika atau setara Rp 12,3 triliun lebih.

Sedangkan sekitar delapan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menanamkan investasi Rp 1,7 triliun lebih. Untuk ditahun 2018 ini per 5 Maret 2018, Dinas DPMPTSPTK Kabupaten Bintan mencatat bahwa sudah 36 Perusahaan PMA telah mengajukan Izin Prinsip dengan nilai investasi 147 juta Dollar Amerika atau setara Rp 2 triliun lebih.(met)

 

Tak Buat Laporan, Izin Usaha Dicabut

Putut A
-
0
Tak Buat Laporan, Izin Usaha Dicabut

batampos.co.id – Puluhan perwakilan perusahaan di wilayah FTZ Bintan mengikuti pelatihan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online yang digelar Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Bhadra Resort and Convention Hall, Bintan, Rabu (28/3).

Kasubdit BKPM pusat wilayah kerja Jambi, Riau dan Kepri Yayat Hendrajaya mengatakan, setiap perusahaan wajib menyampaikan LPKM secara berkala. Jika tak disampaikan, maka izin usaha perusahaan bisa dicabut.

Dalam aturan berlaku sanksi jika tidak melaporkan LKPM. Mulai sanksi teguran, tertulis sampai 3 kali, sanksi pembatasan bidang usaha sampai sanksi pencabutan izin prinsip. “Kalau tak lapor lapor juga ya dicabut izin prinsipnya,” katanya.

Untuk Bintan, ia memprediksi kepatuhan penyampaian LPKM secara online meningkat dari tahun ke tahun. “Cukup signifikan dari tahun lalu sekitar 25 persen,” ungkap dia mengaku tidak ingat berapa jumlah perusahaan yang belum menyampaikan LKPM secara online.

Meski demikian, dia memprediksi, 10 hingga 20 persen perusahaan di Bintan belum menunjukkan kepatuhan dalam menyampaikan LKPM. Padahal, penyampaian LKPM sangat penting karena bisa mengetahui data perkembangan usaha di perusahaan,dan tenaga kerja. “Jadi perkembangan investasi di daerah akan diketahui,” tukas dia.

Wakil Ketua BP Kawasan Bintan M. Saleh Umar mengakui, belum semua perusahaan di Bintan patuh dalam menyampaikan LKPM disebabkan karena beberapa hal atau kendala. “Kadang kesibukan, perusahaan kurang aktif dan ketidaktahuan padahal data perkembangan investasi harus dilaporkan berkala,” kata Saleh menyebut jumlah perusahaan di kawasan FTZ sebanyak 200 perusahaan.

Ia berharap setelah mengikuti pelatihan ini, kepatuhan perusahaan dalam penyampaian LKPM bisa meningkat. “Jangan sampai perusahaan tidak memberikan laporan,” ucap dia.

Anggota 4 bidang Pengawasan Radif menyampaikan, perusahaan wajib menyampaikan laporan per triwulan dan hal ini belum sepenuhnya dilakukan di Bintan. Jika tingkat kepatuhan berkurang, ia menyebut akan berdampak ke investasi di daerah, khususnya Bintan. Karena laporan ini disampaikan ke presiden. “Kita berharap perusahaan yang sudah mulai tahap konstruksi wajib melaporkan per tiga bulan. Batasnya 10 April,” tukas dia.(met)

1...12,22712,22812,229...14,086Halaman 12,228 dari 14,086

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000