Pelanggan ATB saat mendapat pelayanan di Customer Service ATB kantor Sukajadi belum lama ini. ATB memfasilitasi pelanggan untuk melakukan balik nama pelanggan dengan mudah.
batampos.co.id – Masa konsesi pengelolaan air ATB akan segera berakhir pada tahun 2020. Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera melelang tender pengelolaan air untuk mencari pemenang baru.
ATB tetap akan mengikutinya. Namun meskipun ada kemungkinan ATB akan kalah, ternyata perusahaan air minum ini telah memiliki lini usaha baru di Jawa Timur dan Lampung.
“2020, ATB akan ikut lagi. Kita tentu harus ikut untuk melakukan yang terbaik bagi Batam. Bukan semata-mata cari keuntungan,” ujar Presiden Direktur ATB Benny Andrianto belum lama ini.
Di saat menjelang akhir konsesi ini, ATB membentuk Corporate Secretary sebagai upaya untuk ekspansi usahanya di Jawa Timur dan Lampung.
“Kami punya perusahaan baru di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo serta di Bandar Lampung,” katanya.
Namun ia belum bisa menjelaskan perusahaan apa yang menjadi lini baru usaha ATB ini.
“Jika bukan kami, mudah-mudahan Batam dapat operator yang sebaik atau lebih baik dari kami,” ungkapnya.
Menatap tender pengelolaan air untuk 2020 nanti, ATB sudah sangat siap meskipun ada 14 perusahaan yang akan siap menjegal langkah mereka.
“Kan katanya BP mau masukkan 14 investor. Siapa sih yang tak tertarik kelola air di Batam. Tinggal pijit-pijit tombol saja. Cuma tak akan semudah itu karena ada kami,” tegasnya.
Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya tidak akan memperpanjang kontrak ATB lagi.
“Tapi kami buka proses baru, dimana ATB boleh ikut lagi. Kami berharap pelayanan dari siapapun yang menang nanti bisa sebaik ATB atau lebih baik lagi,” katanya.
BP katanya tak bisa berkonsentrasi menangani pengelolaan air makanya diserahkan kepada swasta.
“Karena kami harus bangun jalan dan infrastruktur lainnya,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi melirik potensi zakat profesi pegawai di lingkungan Pemerintah kota batam. Ia mengajak PNS Batam untuk dapat membayar zakat ini, yang jika dikumpulkan potensi bernilai miliaran rupiah dan dapat dipakai untuk membantu sesama.
“Kita bisa berbagi dengan saudara kita yang kurang mampu dan saya rasa ini bisa dilakukan,” kata Rudi, Kamis (7/6) siang.
Ia menilai, di Batam bukan tanpa masyarakat tak mampu. Bahkan, 1/4 atau sekitar 37 ribu Kepala Keluarga dari 1,3 juta masyarakat Batam masuk kategori tidak mampu.
“Berbuat untuk sesama bukan hanya tugas saya saja, kita semua bisa berbagi,” ucapnya.
Untuk diketahui, nisab atau batasan wajib atau tidaknya zakat profesi yakni sebesar 85 gram (artinya batasan nisab jika dihitung dari gaji ditentukan dengan harga emas terkini atau saat zakat dibayarkan).
Merujuk hal ini sebagaian besar pegawai di Pemko Batam sudah memenuhi nisab tersebut, ia memperkirakan dari total belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan Rp 600 miliar, sekitar Rp 400 miliar memiliki potensi untuk dipungut zakat profesinya.
“Sekitar Rp 200 miliar tak kena yakni dana untuk honorer. Honorer kan, gaji taruhlah Rp 3 juta perbulan kali 12 kan Rp 36 juta, artinya tak bisa kena zakat ini,” terangnya.
Ia mengaku tidak hafal potensi dari jumlah 400 miliar, namun sebelumnya jika dihitung dari total Rp 600 miliar, potensi zakat profesi yang akan terkumpul mencapai Rp 14 sampai Rp 15 miliar.
“Yang honor kalau ada yang mau bayar, bolehlah. Jatuhnya nanti zakat atau sedekah, jadilah,” ucapnya.
Ia meminta Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Abdul Malik untuk menyiapkan draft aturan terkait rencana tersebut. Ia menyampaikan, kelak pemotongan sebelum pegawai menerima. Namuns ebelum jauh ke arah tersebut, kelak harus ada dulu surat kuasa dari para pegawai.
“Jadi setelahnya saya tinggal umumkan lagi, sudah ada surat kuasa kan,” katanya.
Lalu bagaiman jika pegawai tidak mau? ia mengatakan, rencana ini khusus untuk pegawai yang beragama islam. Dan, pegawai yang paham akan zakat terbut ia yakini akan menyetujui langkah ini.
“Daripada mereka capek bayar sendiri, lebih bagus langsung saat terima gaji,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejatinya, pemotongan zakat profesi telah dilakoni di masing-masing Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak dulu. namun ia tak menampik tidak berjalan maksimal, lagipula sistem yang dipakai masih tunai.
Kepala PSDKP Batam, Slamet menunjukkan kapal tangkapan yang diamankan oleh PSDKP di Jembatan II Barelang, Sagulung, Kamis (7/6). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam memastikan 59 kapal ikan asing (KIA) tangkapan tahun 2017 lalu akan segera ditenggelamkan. Kapal-kapal tersebut terbukti berlayar tanpa izin dan dipergunakan oleh nelayan asing untuk mencuri ikan di wilayah periaran Kepri.
“Sudah inkrah (putusan pengadilan). Ada 59 KIA yang harus ditenggelamkan,” ujar Kepala Pangkalan PSDKP Batam Slamet, Kamis (7/6).
Untuk teknis penenggelaman, kata Slamet pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Kelautan Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi. Pudjiastuti.
“Akan segera ditenggelamkan. Masih nunggu arahan dari bu Menteri,” ujarnya.
Selain menenggalamkan kapal, penanganan kasus illegal fishing yang dilakukan nelayan asing selama tahun 2017 lalu, penyidik PSDKP juga menetapkan 118 tersangka yakni nahkoda dan kepala kamar mesin kapal (KKM) dari masing-masing kapal yang akan ditenggelamkan itu.
“Putusan para tersangka juga sudah inkrah. Sudah menjalani pidana mereka,” ujarnya.
Selama tahun 2017 lalu, kata Slamet pihaknya menangani 59 kasus illegal fishing dari nelayan asing. Nelayan asing itu umumnya dari Vietnam dan Malaysia yang mencuri ikan di periaran Natuna.
“Untuk awak kapal lain yang masuk kategori ABK non justisia sudah dipulangkan ke negara asal mereka,” tuturnya.
Sementara sepanjang tahun 2018 ini PSDKP Batam juga sudah mengamankan 20 kasus illegal fishing yang melibatkan 18 KIA dan dua kapal nelayan lokal.
“Tersangkanya ada sekitar 40 an orang. Lagi dalam proses (penyelidikan). Yang ditangani di sinihanya 10 kapal dan 10 lain di PSDKP Pontianak,” tutur Slamet.
Dengan adanya angka perbandingan tersebut, Slamet memastikan bahwa wilayah periaran Kepri masih sangat rawan dengan aktifitas illegal fishing. Untuk itu dia berharap peran aktif semua pihak untuk sama-sama mengawasi wilayah periaran Kepri ini. (eja)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi memastikan rencana absennya penerimaan siswa baru di SDN 007 Lubuk Baja belum final dan perlu peninjauan kembali.
“Belum diputuskan, saya akan tinjau kembali. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat,” kata dia, Kamis (7/6) siang.
Sebelum keputusan diambil, ia meminta kecamatan dan warga kembali berunding. sehingga ke depan tidaka da pihaknya yang merasa kepentingan atau masukannya tidak terakomodir.
“Jangan setelah ditutup atau tak terima kelas satu (murid baru), ada yang protes,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya akan melihat perkembangan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang ada di sekitar wilayah tersebut. Menurutnya, di wilayah tersebut sekolah dasarnnya cukup banyak sementara SMP hanya satu yakni SMP 41 Batam yang satu komplek dengan SDN 007 Lubuk Baja.
“Kami akan lihat situasinya. SD di situ banyak, kalau SD-SD sekitarnya tak mampu nampung, kita buka lagilah SD 007 itu. Kalau SD lain mampu menerima, tak masalh tidak terima kan,” imbuhnya.
Ia membantah jika rencana tidak terimanya murid SD karena kekurangan lokal. Sejatinya rencana absennya penerimaan tersebut berawal dari masukan masyarakat pasca rapat dengan pihak kecamatan Lubuk Baja. Masalah utama yang dikeluhkan para wali murid SDN 007 yakni bergabungnya SD dan SMP tidak cukup baik bagi perkembangan anak-anak SD.
“Bukan karena lokal, tiga lokal pun tak masalah terima. Tapi, kasihan anak SD yang masih kecil, terbawa-bawa dengan anak SMP yang sudah remaja. Makanya permintaan mereka kalau bisa jangan terima murid dulu,” paparnya.
Soal penolakan rencana tidak terima murid baru, ia mengaku tak mengetahui persoalan tersebut. Justru yang ia ketahui ada penolakan warga terkait rencana relokasi SDN 007 Lubuk Baja, ia pun menegaskan memang tidak ada rencan relokasi karena tidak ada lahan.
“Maunya kami memang bangun satu sekolah lagi, tapi ini persoalan lahan tidak ada. Makanya saya waktu turun ke sana, sampaikan harus ada tanah itu,” sebut dia.
Menurutnya, SDN 007 dilokasi tersebut memiliki gedung sendiri dan bahkan lebih dulu ada dari SMPN 41 Batam. Dulu, ia mengungkapkan kehadiran SMP N 41 ini karena SMP di bilangan Tanjung Uma tidak cukup menampung murid. Lalu kemudian, lokasi sekitar 5 ribu meter dibagi dua untuk SD sebagian dan SMP sebagian.
“Bagi dua dalam satu lokasi. SD itu bukan numpang,” terangnya.
Dan kini, SMP 41 Batam menjadi satu-satunya sekolah di antara beberapa SD di wilayah tersebut. Terkait ini, Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, melihat kondisi ini lebih baik gedung difungsikan menajdi SMP saja. “SD kan cukup banyak di wilayah ini,s edangkan SMP hanya satu. jadi rencananya seutuhnya menjadi SMP N 41,” ujarnya.
Sementara siswa-siswa SDN 007 Lubuk Baja akan dirujhuk dibeberapa sekolah dasar di wilayah tersebut. (iza)
batampos.co.id – Sekolah Dasar (SD) Negeri 007, Lubukbaja direncanakan tahun ini tidak melaksanakan PPDB 2018. Hal ini, dikarenakan bangunan sekolah tersebut, lebih baik dimanfaatkan untuk SMPN 41.
Hal ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Kota Batam, karena daerah Lubukbaja, selama ini selalu bermasalah pada PPDB tingkat SMP Negeri. Sementara untuk SD bisa dilebutkan ke sekolah terdekat.
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari mengatakan, ruangan SMPN 41 dipakai untuk SDN 007. Padahal di daerah tersebut, kebutuhan SMPN lebih besar ketimbang SDN. Bahkan setiap tahun selalu terjadi permasalahan PPDB SMPN, yang mengakibatkan banyak siswa yang berada di lokasi Tanjunguma, Baloi Indah dan sekitarnya harus melompat ke kecamatan lain, dengan tujuan bisa diterima di sekolah lain.
“Dua tahun saya amati, PPDB SD nyaris tak ada masalah. Sementara SMPN ribut, terlebih di lokasi itu hanya ada satu SMPN,” tuturnya.
Riky mengakui, kebutuhan SMP jauh lebih besar. Oleh sebab itulah ia termasuk salah satu yang merekomendasikan agar sekolah satu atap tersebut difokuskan untuk SMPN 41. Sementara untuk SD 007 ditiadakan.
“Saya kurang hafal jumlah kelasnmya berapa. Tapi kalau ini difokuskan untuk SMPN, tentu akan mampu mengatasi persoalan PPDB SMPN di lokasi Lubukbaja, Tanjunguma dan sekitarnya,” jelas Riky lagi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto, berpendapat lebih baik SDN 007 tak menerima siswa baru tahun ini. Mengingat, sekolah tersebut tak memenuhi standar pelayanan minimal yang diatur Permendiknas 24 tahun 2007.
“Contohnya, tak ada sarana olahraga. Sarana upacara bendera, dan sarana aktivitas siswa lainnya. Kalau memang seperti itu, lebih baik tak ada PPDB,” ungkapnya.
Sudirman menambahkan, sembari meniadakan PPDB, pihak-pihak terkait diminta mengevaluasi ulang SDN 007. Apakah siswa harus dilebur, atau seperti apa.
“Kita evaluasi menyeluruh sambil berjalan. Sekarang, cukup PPDB-nya saja dulu yang tak terima. Jadi ada waktu sampaikan ke masyarakat. Kalau dipaksakan, khawatir timbul masalah. Mau direlokasi silahkan, tapi harus arif dan bijaksana,” tegas Sudirman. (rng)
batampos.co.id – Ratusan orang berkumpul di depan Kantor Walikota Batam sejak Jumat (8/6) pagi. Rata-rata kedatangan mereka berharap dapat tunjangan hari raya (THR) dari Walikota Batam.
Setelah beberapa jam menunggu, sebagian dipanggil masuk untuk mendapat THR titipan dari Walikota Batam. Sebagian lagi pulang dengan wajah kecewa dan marah karena tak mendapat bagian.
“Saya menunggu dari pagi jam 7, sekarang malah disuruh balik. Kata pegawainya uang dari Walikota sudah habis dibagikan tadi,” imbuh Asnah warga Batuaji.
Berbeda dengan Asnah, Elvina warga Batamcenter mengaku dapat titipan amplop dari Walikota. Namun ia enggan menyebut berapa nilai yang diberi.
“Alhamdulillah dapat juga. Tahun kemarin saya juga datang dan dapat Rp 300 ribu. Sekarang saya belum buka, nanti aja buka di rumah,” imbuh wanita berusia 61 tahun ini.
Elvina mengaku tak punya kerjaan tetap dan hanya berharap uang belanja dari anak. Suaminya sudah 20 tahun lalu meninggal dan sejak itu ia hidup menjanda.
“Ini uang untuk berlebaran nanti, saya belum ada bikin kue karena tak punya uang,” jelasnya lagi.
Sementara, Siti Fatimah warga Tanjunguncang harus mengurungkan niatnya bertemu langsung dari Walikota Batam. Dimana ia berharap bisa bertemu dengan Muhammad Rudi untuk meminta uang pulang kampung.
“Saya ingin pulang kampung, orang tua saya di sakit parah di Magelang. Rencana mau pulang habis, soalnya disini tak ada lagi harapan untuk hidup,” ujar wanita yang juga menjanda ini.
Meski tak bertemu langsung dengan Walikota, ia cukup berterimakasih bisa mendapat bantuan uang hari raya.
“Paling tidak tambahan ongkos naik kapal, nanti sisanya mau cari ke yang lain,’ imbuh wanita berusia 54 tahun ini. (she)
batampos.co.id – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akhirnya bisa bernapas lega. Sebab Pemko Batam memastikan akan melunasi tunjangan hari raya (THR) plus tunjangan kinerja pada hari ini, Jumat (8/6).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik menyebutkan, kepastian pelunasan THR plus tunjangan kinerja daerah (TKD) ini diperoleh setelah Pemko Batam menerima dana tunda salur triwulan IV 2017 dari Pemprov Kepri. Jumlahnya Rp 30 miliar.
Selain itu, Pemrov Kepri juga menyalurkan dana bagi hasil (DBH) untuk triwulan pertama 2018 sebesar Rp 30 miliar. Sehingga total dana tunda salur dan DBH yang diterima Pemko Batam sebanyak Rp 60 miliar.
“Komponen TKD tertutupi dana tunda salur (tahun 2017). Kami bayarkan ke PNS hari ini (kemarin, red) dan besok (hari ini, red),” terang Abdul Malik, Kamis (7/6) siang.
Dengan demikian, ia mengatakan k dua komponen THR baik dari gaji pokok dan TKD tuntas terbayarkan. Ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2018 terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS, serta anggota TNI dan Polri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 30 Mei 2018 dengan nomor 903/3387/SJ.
“Jadi semuanya besok (hari ini) semua sudah terbayarkan ke PNS,” ucapnya.
Dengan terbayarnya komponen TKD, ia merinci total jumlah THR yang dibayarkan untuk 5.623 PNS di lingkungan Pemko Batam sebanyak Rp 56 miliar. Rinciannya, sebesar Rp 25 miliar ditanggung pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Rp 31 miliar ditanggung pemerintah daerah.
“Persedian dana di kas cukup untuk bayar ini,” sebut dia.
Ia mengaku, sebelumnya ada staf dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang datang ke kantornya. Kedatangan staf Kemendagri ini untuk memastikan semua PNS Pemko Batam mendapatkan THR berikut semua tunjangannya. “Mereka evaluasi dan pantau pelaksanaan THR di masing-masing daerah. Perwakilan mereka datang,” ungkapnya.
Malik mengklaim, penggunaan dana tunda salur untuk membayar THR ini tidak akan mengganggu anggaran dan kegiatan di APBD Kota Batam.
ilustrasi foto: putut ariyotejo / batampos.co.id
Semua Daerah Bayar THR
Sementara itu Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan pembayaran THR di sejumlah daerah. Dia memaparkan, hingga kemarin (7/6) pukul 17.00 WIB, sebanyak 431 daerah dari total 542 daerah, telah membayarkan THR kepada PNS, serta pejabat daerah, termasuk anggota DPRD.
“Update progress pembayaran THR daerah tersebut dari hasil konfirmasi kami ke seluruh DPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah) atau BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” jelas Boediarso, Kamis (7/6).
Boediarso memerinci, sebanyak 27 provinsi telah menyelesaikam kewajibannya membayarkan THR daerah. Kemudian 76 kota juga tercatat telah mencairkan THR bagi para PNS di daerahnya. Sisanya sebanyak 328 Kabupaten telah menyalurkan THR pada PNS di wilayahnya.
Sementara sisanya, lanjut Boediarso, sebanyak 111 daerah, telah menjadwalkan pembayaran THR pada hari ini, tanggal 8 Juni 2018. Yakni terdiri dari tujuh provinsi, 17 kota dan 87 kabupaten. “Ini berarti semua daerah besok pagi (hari ini) sudah akan membayarkan THR sesuai yang diharapkan pemerintah,” imbuhnya. (iza/ken/JPG)
Turis Korea menggunakan payung berjalan menuju Jembatan I Barelang, Sagulung, Kamis,(7/6). Menjelang lebaran turis dari luar negeri meningkat mengunjungi Batam untuk berwisata. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Sepanjang bulan puasa, terdapat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Meskipun begitu, pemerintah optimis mampu mengejar target kunjungan wisman tahun ini sebanyak 17 juta orang.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menuturkan, tingkat penurunan wisman maupun wisnus di bulan Ramadan bisa sampai 50 persen. “Khususnya dari negara-negara mayoritas muslim, seperti Malaysia,” katanya di Jakarta, Rabu (6/6) malam.
Dia berharap, setiap bulan puasa, hotel-hotel di kota besar di Indonesia, membuat semacam promo hot deal. Sehingga bisa memaksimalkan kunjungan wisatawan meskipun di bulan puasa.
Menurut Arief, khusus untuk wisnus, meskipun di bulan puasa turun, akan melonjak drastis ketika Lebaran. Dia menjelaskan, tingkat kunjungan wisnus di bulan puasa anjlok 50 persen, dari 20 jutaan jiwa menjadi 10 juta jiwa.
Tapi, khusus saat momentum Lebaran, ada 20 juta pergerakan wisnus di seluruh Indonesia. “Tanpa digerakkan, saat Lebaran aktivitas wisatawan nusantara tinggi. Sekalian mudik, sambil berwisata,” katanya.
Untuk menyemarakkan dan menggerakkan pariwisata pada momentum Lebaran, Kemenpar akan menyuguhkan destinasi-destinasi favorit. Selain itu, juga tempat-tempat kuliner yang khas di masing-masing daerah. Dia berharap wisatawan bisa saling berbagi informasi destinasi wisata serta tempat kuliner khas di daerah masing-masing.
Sementara itu, untuk wisman, meskipun memasuki Lebaran, tidak otomatis bakal ada peningkatan kunjungan. Namun, Arief optimis bahwa target kunjungan wisman tahun ini sebanyak 17 juta bisa terpenuhi. Dia mengatakan, selama Januari sampai April tahun ini, kunjungan wisman mencapai 5 jutaan jiwa.
“Kalau setahun berarti 5 juta dikali tiga, minimal dapat 15 juta. Tapi kita optimis kunjungan wisman tahun ini bisa 17 juta,” jelasnya.
Menteri asal Banyuwangi itu mengatakan, berani memasang target 17 juta wisman, karena tingkat kunjungan semester kedua umumnya lebih besar dibanding semester pertama. Perbandingannya bisa 45 persen di semester pertama dan 55 persen semester kedua. Sebagai gambaran, kunjungan wisman 2017 tercatat 14 juta jiwa.
Sementara itu terkait aksi bom gereja di Surabaya beberapa waktu lalu, Arief mengatakan tidak berdampak signifikan pada kunjungan wisman. Sebab, Surabaya bukan jujukan wisman di Indonesia. (wan/ttg)
batampos.co.id – Satu per satu investasi asing masuk ke Batam. Setelah terakhir PT Cipta Adil Industries dari Singapura menanamkan investasinya di Batam, 40 investor asing asal Tiongkok akan masuk ke Batam pada 13 Juli mendatang.
Sebagian besar dari pengusaha asing tersebut akan membangun pabrik di Kawasan Wiraraja Industri milik Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana. Dan sebagian lain akan tersebar di sejumlah kawasan industri lainnya. Contohnya Tunas.
“Mereka sudah memberi uang muka untuk pembangunan pabriknya,” kata Makruf di Wiraraja, Kamis (6/7).
Masuknya perusahaan dari Tiongkok menyusul pembangunan pabrik milik PT Sapac Industries dari Jepang di Wiraraja.
PT Sapac ini bergerak di bidang produksi kaca anti-peluru. Nilai investasinya mencapai 10 juta dolar Amerika dan akan merekrut ratusan tenaga kerja lokal sebagai karyawannya.
Sapac merupakan anggota dari Japan External Trade Organization (Jetro) yang tertarik ke Batam karena statusnya yang merupakan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Bahkan Jetro, kata Makruf, akan membawa delegasinya sebanyak 33 pengusaha untuk menjajaki investasi di Batam pada Agustus mendatang.
Selain dari Benua Asia, perusahaan asal Jerman yang berstatus GmbH dan berproduksi di bidang produksi pengolahan material yang ramah lingkungan.
GmbH adalah singkatan dari frase Jerman Gessellschaft mit Beschrankter Haftung yang berarti perusahaan dengan kewajiban terbatas. GmbH setara dengan singkatan Ltd dalam bahasa Inggris dan merupakan bentuk paling umum dari perusahaan di Jerman.
Perusahaan terbatas ini merupakan sejenis perusahaan di mana kewajiban pemegang saham terbatas pada jumlah dana yang mereka investasikan.
Di perusahaan ini, para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan, sehingga aset pribadi mereka tetap terlindung saat perusahaan mengalami kebangkrutan.
“Jumat ini (8/6) salah satu pemiliknya Mr Ulrich Lehmaan akan berdiskusi dulu mengenai pembukaan perusahannya ke saya. Baru mengurus izin,” paparnya.
Makruf mengatakan, pertumbuhan ekonomi benar-benar akan meningkat jika investasi lancar masuk seperti ini. “Ini juga merupakan dampak dari perang dagang ekonomi antara Amerika dan Cina,” katanya.
Banyak pengusaha dari Asia Timur yang memilih Asia Tenggara sebagai lokasi investasi baru karena tidak terbentur kepentingan dagang antara dua negara adikuasa itu.
“Mereka memang suka dengan daerah-daerah yang ada status perdagangan bebasnya. Di bawah naungan Satnusa dan Kadin Kepri, mereka pasti akan mendapat kepastian hukum,” jelasnya.
Sebelumnya, PT Sat Nusapersada juga kedatangan mitra pabrikan ponsel asal Tiongkok, Xiaomi. Dan dalam waktu dekat, 24 perusahaan rantai pasok Xiaomi juga akan datang ke Batam.
Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk, Abidin, sangat mengapresiasi sekali niat Xiaomi yang membuka peluang pengembangan industri smartphone di Indonesia.
“Dengan begini biayanya bisa lebih kompetitif. Memang saat ini untuk bahan bakunya masih impor. Namun jika buat rantai pasok di sini, biaya bisa lebih murah,” katanya.
Abidin menegaskan targetnya jika kerja sama ini berjalan nanti akan memproduksi 6 juta unit smartphone. “Mengapa harus impor, kalau bisa buat dalam negeri,” katanya. (leo)
batampos.co.id – Sebanyak 94 karyawan PT Hantong Precision Manufacturing di Batuampar, Batam, terancam tak menerima gaji bulan Mei dan tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Sebab bos perusahaan asal Singapura itu, Jannet Lim, kabur dengan membawa semua uang perusahaan.
Karyawan PT Hantong Precision Manufacturing, Adrizal, mengatakan kaburnya Jannet Lim diketahui pada Selasa (5/6) lalu. Sebab, hari itu, merupakan hari dimana para karyawan menerima gaji.
“Biasanya setiap tanggal 5 itu owner yang dari Singapura transfer. Kemudian kami klaim cek ke Bank UOB dan transfer lagi ke BNI. Begitu sistemnya,” ujar Adrizal, Kamis (7/6).
Padahal biasanya, lanjut Adrizal, gaji karyawan sudah masuk rekening sekitar pukul 11.00 WIB.
Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris PUK Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam itu mengatakan, pada tanggal 5 Juni itu mereka melakukan pengecekan di bank, sebab biasanya bosnya melakukan transaksi sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, hingga pukul 13.00 WIB, Jannet Lim tidak kunjung datang.
Karena penasaran, bagian keuangan dan sejumlah staf perusahaan mengecek ke bank. “Kami mau memastikan masih ada apa enggak uangnya, ternyata sudah tidak ada uang itu,” tuturnya.
Pihak keuangan pun mengecek data transaksi ke rekening perusahaan. Ternyata, uang di rekening perusahaan PT Hantong sudah dikuras pada Senin (4/6).
Mendapati fakta tersebut, perwakilan karyawan mencoba menghubungi Jannet Lim. Namun uapaya tersebut tak mendapat respon.
“Ditelepon tidak diangkat, di WA cuma dibaca aja dan tidak dibalas,” kata Adrizal.
Selain menghubungi melalui telepon seluler, karyawan juga mencoba mencari tahu keberadaan Jannet dengan mengontak kantor pusat PT Hantong di Singapura. Juga cabang perusahaan di Malaysia. Namun hasilnya tetap nihil.
“Mereka juga mengaku tak tahu dimana keberadaan Jannet,” katanya.
Adri menjelaskan, saat ini 94 karyawan PT Hantong Precision Manufacturing belum menerima gaji bulan Mei serta tunjangan hari raya (THR). Totalnya mencapai Rp 620 juta.
“Kami sekarang mencari solusi gimana baiknya dan tanggapan dari beberapa customer,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejak ditinggal oleh Jannet Lim, perusahaan yang bergerak di bidang moulding itu sudah tidak ada aktivitas lagi. Saat ini, beberapa karyawan bersama beberapa customer mencoba mendata dan menghitung aset milik perusahaan itu.
“Mudah-mudahan ada solusinya, karena kami sudah kirim surat kepada pihak terkait,” imbuhnya.
PT Hantong Precision Manufacturing yang berada dikawassan Industrial Park Citra Buana II Batuampar terlihat sepi tidak ada aktivitas pekerja, Kamis (7/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Disnaker Cari Solusi
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, mengakui belum menerima pengaduan tertulis terkait nasib yang menimpa 94 karyawan PT Hantong Precision Manufacturing di Batuampar.
“Tertulis belum, namun lisan sudah,” kata dia, Kamis (7/6).
Terkait nasib gaji dan THR 94 karyawan PT Hantong Precision Manufacturing, pihaknya akan mencoba mencarikan solusi terbaik. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah menemui perusahaan yang menjadi konsumen PT Hantong.
“Jadi kan ada tiga perusahaan yang terkoneksi dengan Hantong ini. Mereka membutuhkan barang yang diproduksi Hantong untuk menunjang produksi perusahaan mereka. Mana tahu barangnya ada di Hantong dan mereka belum bayar, jadi uangnya bisa membayar gaji mereka,” beber Rudi.
Setahun, Dua Perusahaan Kabur
Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam Suprapto menyebutkan, sepanjang tahun 2018 ini sudah ada dua perusahaan ditinggal kabur pemiliknya. Selain PT Hantong Precision Manufacturing, sebelumnya bos PT Kartana di Seipanas juga kabur.
“Dua-duanya perusahaan asal Singapura,” kata Suprapto, Kamis (7/6).
Suprapto mengatakan, kasus ini membuktikan masih lemahnya pengawasan perusahaan asing di Batam. Artinya masih ada pengusaha nakal di Batam. Pemerintah daerah harus tegas terhadap pemilik perusahaan nakal yang selalu merugikan buruh ini.
“Ini yang kami sesalkan. Selalu kami buruh yang jadi korbannya,” sebut Suprapto.
Suprapto mengaku heran, sebab perusahaan kabur pada saat masih produksi. Selain itu, ia mengakui tidak ada permasalahan antara pihak perusahaan dengan karyawan. “Semuanya masih jalan, tak ada unjuk rasa. Tiba-tiba dia kabur tanpa membayar hak-hak karyawan,” bebernya.
Suprapto yakin pemilik ini sengaja melakukan penarikan dana perusahaan untuk menghindari kewajiban gaji dan THR karyawannya. Ia sendiri mengakui sudah mendatangi kantor perwakilan Hantong Precision Manufacturing di Singapura. Ironisnya mereka juga lepas tangan.
“Kantor Singapura juga tidak mau bertanggungjawab dengan apa yang terjadi di Batam. Di mana pemilik perusahaan, kita juga sudah tak tahu, komunikasi terputus,” ucapnya.
Suprapto berharap dengan kondisi ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dalam melindungi rakyatnya. Pengawasan perusahaan asing yang masuk juga harus diperketat, sehingga pemilik perusahaan asing kabur tidak terulang lagi di Batam.
“Jangan terulang lagi, jangan kami buruh yang selalu dikorbankan,” harapnya.
Sebelumnya, PT. Kartana bergerak di bidang aksesoris dashboard mobil juga kabur. Perusahaan asal Singapura ini, kata Suprapto, kabur tanpa membayarkan hak-hak karyawannya.
Belum Pernah Lapor
Badan Pengusahaan (BP) Batam juga mengaku tidak menduga bos PT Hantong akan kabur. Sebab, selama ini, perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan ada masalah.
“Mereka belum ada lapor. Dan jika urusannya terkait THR, maka itu lebih ke Dinas Tenaga Kerja,” kata Direktur PTSP BP Batam Ady Soegiharto, Kamis (6/7).
Jika suatu perusahaan gagal melunasi kewajibannya dalam membayar THR, belum mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan tutup. Bahkan jika melapor sudah tutup sekalipun, perusahaan tersebut harus melunasi kewajibannya kepada para karyawannya.
“Syarat untuk menutup perusahaan adalah mendaftarkan permohonan tutup, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir dan pencatatan pembubaran dari Kementerian Hukum dan HAM,” jelasnya.
Setelah melapor akan tutup, maka perusahaan harus segera menyelesaikan semua urusan administrasi, seperti pesangon karyawan, pajak dan lainnya. Dan dimungkinkan perusahaan tetap beroperasi untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya.
“Tidak ada batas waktu sampai semua urusan selesai,” pungkas Ady (leo/rng/yui/gie/rna)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi melirik potensi zakat profesi pegawai di lingkungan Pemerintah kota batam. Ia mengajak PNS Batam untuk dapat membayar zakat ini, yang jika dikumpulkan potensi bernilai miliaran rupiah dan dapat dipakai untuk membantu sesama.
