Kamis, 9 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12367

Perkuat Pengamanan Laut Aanambas dan Natuna

Putut A
-
0
Perkuat Pengamanan Laut Aanambas dan Natuna

batampos.co.id – Untuk memperkuat patroli keamanan di wilayah laut Kabupaten Kepulauan Anambas dan sekitar perairan Natuna, Pangkalan Laut Tarempa mendapat penambahan armada Kapal Patroli. Kapal tersebut berukuran sedang dengan panjang sekitar 28 meter yang terbuat dari aluminium yang dilengkapi dengan sistem persenjataan yang memadai.

Kapal yang dapat melaju dengan kecepatan hingga 24 knot dengan kapasitas 15 personel tersebut diproduksi oleh PT. Texco Bekasi, Jawa Barat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tarempa, Letkol Laut (T) Arie Cahyo Nugroho mengatakan, kapal dengan panjang 28 meter itu masih menjalani beberapa tahapan sebelum sampai di Tarempa.

“Alhamdulillah tahun ini kita dapat satu kapal patroli keamanan laut (Patkamla, red). Saat ini kapal tersebut masih di Bekasi, Jawa Barat karena masih ada beberapa tahapan termasuk pengecekan laik jalan. Kalau sudah selesai pasti dikirim ke sini,” kata Arie di Mako Lanal Tarempa Rabu(28/2).

Arie, menambahkan, dengan adanya penambahan kapal patroli itu, secara otomatis akan meningkatkan pengamanan laut Anambas. “Kalau ditambah dengan kapal patroli ini, kapal kita menjadi empat. Adanya kapal baru ini membantu personel TNI AL dalam melaksanakan pengamanan laut,” ujarnya.

Selain kapal patroli, kata Arie, Pos Angkatan Laut (Posal, red) juga dilengkapi dengan kapal karet. Untuk wilayah Lanal Tarempa ada empat perahu karet yang disiapkan di Posal Pulau Mangkai (Jemaja), Posal Palmatak, Posal Mengakit dan Posal Memperuk.

Keempat kapal karet tersebut selama ini beroperasi untuk menjaga kemanan laut yang dianggap rawan terhadap keamanan laut. “Setiap Posal bergerak sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Apalagi jika ada laporan dari masyarakat pasti langsung kita tindaklanjuti,”ujarnya.

Menurut Danlanal, untuk melaksanakan pengamanan laut selain TNI AL, masyarakat juga punya hak untuk mengamankan wilayah perairan. Bahkan Lanal Tarempa juga sering mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menjaga kemanan laut termasuk para nelayan. Karena menurutnya, yang bisa bersinergi itu bukan hanya TNI Polri saja tapi masyarakat juga bisa bersinergi.

“Kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga laut, termasuk para nelayan. Kami ini hanya alat yang mempunyai keterbatasan, namun dengan bantuan dari masyarakat baik nelayan tentu sangat berarti bagi kami,” katanya. (sya)

Pemkab Tak Bisa Tarik Pajak Burung Walet

Putut A
-
0
Pemkab Tak Bisa Tarik Pajak Burung Walet

batampos.co.id – Kepala Bidang Pendapatan Badan Pegelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemkab Natuna Wan Andriko mengatakan, tahun 2018 ini target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Natuna mencapai RP 74 miliar. Target tersebut tidak terlalu jauh dari tahun2017 lalu.

Dikatakan Andriko, pendapatan daerah tahun ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan yang sah. Namun masih terdapat pendapatan pajak daerah belum dikelola, sehingga belum menyumbang PDA. Salah satunya pajak penangkaran sarang walet.

Padahal kata Andriko, pajak penangkaran sarang walet memiliki potensi cukup besar di Natuna. Yang sekarang sudah beberapa titik dikelola masyarakat. Seperti di Kecamatan Bunguran Batubi saja tercatat terdapat enam titik usaha pengkaran sarang walet. “Tapi kami tidak bisa menarik pajak daerah sebesar 10 persen dari penjualan. Karena belum dikeluarkan izin dari dinas perizinan,” kata Andriko, Rabu (28/2).

Pajak penangkaran sarang walet ini kata Andriko, salah satu penerimaan pajak yang berpotensi. Karena nilai jualnya cukup menjanjikan, ditambah populasi burung walet di Natuna cukup tinggi dan tersebar di pulau Natuna.

Menurut Andriko, belum adanya legalitas pungutan pajak penangkaran sarang walet disebabkan adanya regulasi aturan yang mesti dipatuhi. Karena tempat penangkaran berada dilingkungan masyarakat. Dan hal ini sudah dibahas bersama dinas teknis, baik dinas lingkungan hidup maupun dinas perizinan.”Pajak walet ini bisa saja dikeluarkan izinnya, tetapi ada semacam pernyataan dari Pemerintah Kecamatan setempat yang menyatakan tidak mengganggu lingkungan masyarakat,” ujar Andriko.(arn)

Perlu Kesamaan Memahami Konsep Data Kemiskinan

Putut A
-
0
Perlu Kesamaan Memahami Konsep Data Kemiskinan

batampos.co.id – Perdebatan angka kemiskinan di Natuna terus bergulir, sejak diberitakan sebelumnya angka warga miskin di Natuna mengalami penambahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna Bustami mengatakan, topik kemiskinan memang selalu menjadi primadona di tengah-tengah masyarakat. Namun perlu diketahui, terdapat dua ruang lingkup kemiskinan, yakni kemiskinan makro dan kemiskinan mikro.

Kemiskinan makro adalah angka kemiskinan yang dihitung sebagai tolak ukur dan digunakan untuk perencanaan secara nasional. Angka ini berupa angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS dalam bentuk indikator kemiskinan. Sedangkan kemiskinan mikro adalah angka kemiskinan yang hasilnya berupa daftar penduduk miskin by name by address, yang artinya terdapat nama dan alamat rumah tangga sasaran.

Angka kemiskinan mikro ini bukan merupakan kewenangan BPS, akan tetapi menjadi ranahnya Kementerian Sosial, khususnya TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Dikatakan Bustami, perdebatan yang kerap muncul terjadi di kalangan masyarakat adalah terkait perbedaan pandangan atas konsep kemiskinan tersebut.

Angka kemiskinan makro yang dihitung oleh BPS akan menghasilkan beberapa indikator, yaitu persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

“Indikator inilah dijadikan sebagai alat petunjuk bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan sebagai upaya pengendalian dan pemberantasan kemiskinan,” kata Bustami, Rabu (28/2).

Dalam survei data kemiskinan katanya, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran rumah tangga. “BPS memiliki konsep khusus dalam menggolongkan seseorang termasuk dalam penduduk miskin atau tidak,” jelas Bustami.

Konsep ini sambungnya, sesuai dengan yang disepakati oleh PBB, yang nantinya tetap akan disesuaikan kembali dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berdasarkan konsep tersebut, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

BPS lebih memilih menggunakan pendekatan pengeluaran dibandingkan pendekatan pendapatan dalam menghitung angka kemiskinan dikarenakan sulitnya memperoleh informasi terkait pendapatan seseorang.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan garis batas yang memisahkan antara penduduk miskin dengan penduduk tidak miskin. (arn)

UU ASN Tidak Mendukung Kesejahteraan Guru

Putut A
-
0
Hardi S Hood. F. Dokumentasi batampos.co.id

batampos.co.id – Senator daerah pemilihan (Dapil) Kepri, Hardi Selamat Hood mengatakan, regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak mendukung bagi kesejahteraan para guru. Harusnya para guru honorer ataupun Guru Tidak Tetap (GTT) mendapatkan prioritas untuk menjadi ASN.

“Menyikapi nasib guru honorer ini, kami sudah melakukan segala cara. Bahkan sampai ikut berdemonstrasi dengan guru honorer,” ujar Hardi melalui sambungan telepon, Rabu (28/2).

Mantan Ketua Dewan Pendidikan, Kota Batam tersebut menjelaskan, pihaknya juga menyampaikan aspirasi ke Komisi V DPR. Harusnya kata Hardi, guru honorer otomatik menjadi ASN. Kenyataanya adalah, regulasi yang mengganjal hal itu. “Kita sangat sepakat, jika guru honorer yang mendapat prioritas untuk diangkat menjadi ASN. Apalagi sudah mengalaman dan punya basik yang dibutuhkan,” paparnya.

Dikatakannya juga, Kepri adalah daerah-daerah yang rentang kendalinya dibatasi oleh laut. Saat ini, tentu banyak guru-guru honorer yang mengabdi digaris terdepan. Ia berharap, Pemprov Kepri juga memberikan perhatian yang serius bagi guru.

“Kepri adalah salah satu daerah yang mengajukan penerimaan CPNS di 2018 ini. Kita berharap, nasib guru honorer diperjuangkan. Lebih baik memberikan ruang bagi guru untuk berkompetisi. Ketimbang membuka jalur baru yang mengancam peluang bagi para guru,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Arifin Nasir mengatakan, saat ini ada sekitar 2.500 guru honorer yang tadinya ada di bawah naungan pemda kabupaten/kota beralih tanggungjawab ke Pemprov Kepri. Termasuk guru-guru yang ditugaskan mengajar di daerah-daerah terdepan. “Tanggungjawab Pemprov tentu semakin besar dengan adanya penambahan GTT tersebut. Belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengangkat langsung GTT menjadi ASN,” tegas Arifin Nasir.(jpg)

Ketika TPA Punggur Terbakar

Putut A
-
0
Ketika TPA Punggur Terbakar

batampos.co.id – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Punggur, Batam, terbakar pada Rabu (28/2) sore. Hingga berita ini ditulis pada pukul 23.30 WIB tadi malam, api belum bisa dipadamkan meski enam unit mobil pemadam kebakaran telah diturunkan.

Kapolsek Nongsa Kompol Albertus Sihite mengatakan, peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui oleh seorang pemulung sekira pukul 16.05 WIB. Kebakaran terjadi di area sampah kering.

“Saksi langsung melaporkan kebakaran ini kepada para sekuriti TPA,” kata Albert, tadi malam.

Albert melanjutkan, petugas sekuriti TPA segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung mencoba menjinakkan di jago merah.

Namun banyaknya tumpukan sampah kering serta kondisi angin kencang membuat proses pemadaman api cukup sulit. Hingga pukul 23.30 WIB tadi malam, petugas pemadam kebakaran Pemko Batam masih berjibaku dengan api.

“Ini masih berusaha dipadamkan. Api masih cukup besar,” kata Albert.

Selain itu, pemadaman sulit dilakukan karena lokasi kebakaran yang sulit dijangkau petugas. Sehingga meski ada enam mobil kebakaran yang dikerahkan, api tak kunjung bisa dijinakkan.

Albert menduga, kebakaran terjadi akibat putung rokok yang dibuang warga di lokasi. Sehingga Albert menyimpulkan, kebakaran terjadi bukan karena ada unsur kesengajaan.

Ia menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran juga tidak berdampak ke permukiman warga di sekitar TPA.

“Untuk kerugian nihil. Korban jiwa juga tak ada,” katanya.

Peristiwa kebakaran ini menyita perhatian warga sekitar. Selain itu, Plt Kadis Lingkungan Hidup Pemko Batam Herman Rozie juga melihat langsung kebakaran tersebut ke lokasi, tadi malam. (gas)

Pesawat Komersil Akan Layani Anambas

Putut A
-
0
Pesawat Komersil Akan Layani Anambas
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, (dua dari kanan) didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Amat Yani dan Kasatpel Bandara Letung Ariadi Widyawan saat berada di tower Lion Jakarta, Rabu (28/2).

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Amat Yani didampingi Kasatpel Bandara Letung Ariadi Widyawan menyambangi kantor penerbangan Wings Air dan Lion Air di Jakarta, belum lama ini.

“Mereka baru melakukan perundingan supaya maskapai tersebut dapat melayani penerbangan di Bandara Letung,” ungkap Kasatpel Bandara Letung Ariadi Widyawan kepada wartawan Rabu (28/2).

Dikatakannya, pesawat kedua maskapai tersebut sudah berada di Batam. Jika semuanya urusan sudah selesai, maka akan segera beroperasi dengan rute Letung-Tanjungpinang, Tanjungpinang Letung dan Letung-Batam, Batam-Letung.

Ditanya keberadaan pesawat perintis Susi Air, menurutnya sudah ada pesawat komersial melayani suatu bandara, maka pesawat perintis akan ditarik. “Kalau sudah ada pesawat komersial, pesawat perintis akan di tarik,” ungkapnya.

Menurut Ariadi tiket penerbangan kedua maskapai tersebut tidak boleh melebihi batas atas yang ditentukan Kementerian berdasarkan jam terbang pesawat dalam perjalanan.

“Meski pesawat komersial itu tidak disubsidi, diperkirakan lebih murah dari penerbangan di Bandara Khusus Matak. Kemungkinan sekitar Rp 800 ribuan,” ungkapnya lagi.

Dirinya menambahkan, saat ini transportasi lanjutan penumpang yang turun dari bandara Letung masih dipikirkan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengadakan kapal angkutan khusus yang akan dibuat tahun ini.

“Karena kapal tersebut belum jadi, maka sementara waktu, penumpang asal Tarempa maupun dari Kecamatan Palmatak masih mengandalkan ferry dari Tanjupinang-Anambas yang mampir ke Letung,” tandasnya. (sya)

Investor Tianjin Lirik Jembatan Babin

Putut A
-
0
Investor Tianjin Lirik Jembatan Babin

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri berencana menggandeng investor asal Tianjin, Tiongkok, untuk merealisasikan sejumlah proyek raksasa di provinsi ini. Bahkan sejumlah pemodal dari Negeri Tirai Bambu itu sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam beberapa proyek.

Penasihat Ekonomi Gubernur Kepri, Johanes Kennedy, mengatakan dirinya langsung bertolak ke Tiongkok untuk bertemu sejumlah calon investor, Rabu (28/2). “Ini untuk menindaklanjuti rencana kerja sama pembangunan proyek-proyek di Kepri yang sudah direstui Presiden Jokowi,” kata Johanes, kemarin.

Menurut dia, dalam waktu dekat akan kembali ke Tiongkok Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Menurut Johanes, Nurdin akan ke Tiongkok pada Maret ini atau bulan April mendatang.

“Suratnya sudah dikirimkan Gubernur ke Tiongkok. Kami bersama Pak Gubernur ke sana atas undangan pemerintah Tianjin” katanya.

Pria yang akrab disapa John ini mengatakan, agenda utama kunjungan Gubernur nanti bertemu dengan para calon investor asal Tianjin yang berminat dengan tujuh proyek di Kepri. Yakni pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pengembangan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan, KEK Pulau Asam di Karimun, pengembangan Pelabuhan Batuampar di Batam, pengembangan dan modernisasi Bandara Internasional Hang Nadim Batam, dan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Batam.

Ketujuh proyek tersebut sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Restu tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu Nurdin Basirun di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2) lalu.

John menambahkan, saat ini suda ada beberapa perusahaan yang menyatakan tertarik dengan ketujuh proyek tersebut. Terutama proyek Jembatan Babin dan Pelabuhan Tanjungsauh. Di antaranta TDC Company, ZPMC Company, dan CCCC Company.

“Kami mendorong supaya secepatnya digelar penandatangan MoU antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan Pemerintah Provinsi Kepri,” katanya.

Menurutnya, proyek-proyek yang sudah direstui Presiden tersebut harus digesa karena mampu menggerakkan perekonomian di Kepri. Terutama Jembatan Batam-Bintan yang bisa menggerakkan ekonomi kedua daerah tersebut.

Selain itu, John juga berencana bertemu dengan pengusaha besar di Tianjin mengenai wacana relokasi industri dari negeri Tirai Bambu tersebut ke Batam. “Relokasi industri dari sana juga akan kami bicarakan. Kami berjuang agar investasi di Batam ini terus tumbuh,” katanya.

Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk menyambut baik kunjungan yang dilakukan Johanes Keneddy ke Tianjin, Tiongkok. Ia yakin dari kunjungan tersebut akan ada hasil yang baik untuk iklim investasi di Kepri dan Batam.

“Kami bersyukur Pak Jhon sangat cepat merespon sikap Jokowi yang merestui beberapa proyek di Kepri. Kitaberharap akan lebih banyak investor dari Tiongkok untuk investasi di Kepri,” katanya.

Realisasikan Tanjungsauh

Sementara Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung komitmen Pemprov Kepri membangun Pelabuhan tanjungsauh. BP Batam berjanji akan mendukung dan bersama-sama pemerintah daerah untuk merealisasikan pelabuhan kontainer tersebut.

“Tanjungsauh itu harus bersama-sama dengan Gubernur dan Wali Kota dikembangkan jadi pelabuhan besar,” jelas Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Rabu (28/2).

Namun, tampaknya keinginan itu harus menunggu rampungnya pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin). Karena jembatan Babin merupakan konektivitas penting antara kedua pulau yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekspor impor lewat Tanjungsauh nanti.

Bentuk pelabuhan apa yang diinginkan untuk dibangun di Tanjungsauh nanti, Lukita mengatakan masih belum tahu. Tapi ia berjanji akan memperjuangkan pembangunannya.

Disamping itu, penyebab utama mengapa pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh tak kunjung terealisasi adalah terkait statusnya yang berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Sehingga membuat investor yang berminat kabur karena tidak mendapat kepastian.

“Statusnya juga nanti akan diperjuangkan,” jelasnya.

Usulan pembangunan Tanjungsauh ini telah selesai dibuat. Dan dalam waktu dekat akan dipublikasi di depan Presiden Jokowi. Tanjungsauh akan dikembangkan sebagai pelabuhan terpadu, dimana akan dibangun juga kawasan industri dan permukiman.

Potensi Tanjungsauh sebagai pelabuhan kontainer sangat besar. Ada sekitar 80 ribu kapal yang lewat di Selat Malaka dengan mengangkut kontainer 70 juta TEUs per tahun. Potensi besar itu juga ditangkap oleh Singapura yang menaikkan targetnya dari 30 juta TEUs menjadi 70 juta TEUs per tahun.

Luas kawasan yang akan dibangun direncanakan 1.200 hektare dengan 120 hektare khusus untuk kawasan terminal. Target kontainer awal 500 ribu-1 juta TEUs per tahun dan target akan naik seiring perkembangan waktu. Lama pembangunan diperkirakan 10 tahun.

Terpisah, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus digenjot lewat pembangunan infrastruktur sesegera mungkin.

“Kami sudah buat pemetaannya, dimana ekonomi bisa tumbuh jika infrastruktur dikembangkan. Jika bisa dieksekusi secara cepat, maka akan ada dampaknya terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja,” paparnya.

Ia memberikan saran agar usulan pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh segera direalisasikan agar segera bisa mendorong investasi tumbuh.

“Intinya jika ingin melihat capaian ekonomi yang bagus, maka harus segera dieksekusi,” tegasnya. (ian/leo)

Perairan Natuna Bakal Diserbu Nelayan Jawa

Putut A
-
0
Perairan Natuna Bakal Diserbu Nelayan Jawa

batampos.co.id – Rencana Pemerintah Pusat membolehkan nelayan dari pesisir Pulau Jawa menangkap ikan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menimbulkan kegelisahan bagi nelayan di Natuna.

“Wacananya perairan Natuna akan diserbu oleh nelayan pesisir Pulau Jawa. Hasil pengamatan kami, ternyata nelayan di Natuna belum siap menghadapi itu. Ini akan menimbulkan konflik,” kata petugas pengawas DKP Kepri, Asmardiyanto saat dialog bersama Kelompok Diskusi Nusantara (KDN) terkait peraturan kelautan dan perikanan dalam upaya mencegah konflik di wilayah pesisir.

Kegiatan itu dilaksanakan di aula kantor Camat Bintan Timur, Rabu (28/2) pagi dengan dihadiri perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan dan Lantamal IV Tanjungpinang.

Menurutnya, nelayan di Natuna masih menggunakan alat tangkap tradisional seperti alat pancing dan jaring, sedangkan kapal kapal dari pulau Jawa sudah menggunakan peralatan menangkap ikan yang memadai.

Hal ini, lanjutnya, tentu saja akan membuat nelayan nelayan tradisional di Natuna dan umumnya di Kepri sengsara karena regulasi yang dibuat oleh pemerintah tersebut. “Regulasi yang dibuat itu sulit diterima masyarakat nelayan kita, salah satu misalnya penetapanzona tangkap nelayan,” sebutnya.

Regulasi lainnya yang dinilai memberatkan nelayan sebutnya, yaknipeletakkan labuh jangkar rig pada radiius 0 hingga 2 mile.

Menurut dia, radius tersebut merupakan zona yang dibutuhkan nelayan tradisional dalam menangkap ikan. “Menurut saya ini akan menjadi konflik besar di kemudian hari, karena banyak nelayan kita yang sudah mengadukan masalah masalah ini ke kami,” kata dia.

Senada diungkapkan Ketua KDN Kepri, Billy Jennawi. Ia mengatakan, regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat tidak cocok apabila ditetapkan di Kepri. “Jika sampai ini diterapkan di Kepri, maka nelayan kita akan menjadi korban dari kebijakan yang dibuat pemerintah,” kata dia. Ia berharap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat setidaknya melihat kondisi di lapangan.(met)

2018, Ekonomi Diproyeksikan Tumbuh 3,1 Persen

Putut A
-
0
2018, Ekonomi Diproyeksikan Tumbuh 3,1 Persen

batampos.co.id – Kinerja sektor industri di Kepri mulai bangkit sejak triwulan keempat tahun 2017. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri mencatat, pertumbuhan terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan sebesar 3,99 persen.

“Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan produksi elektronik dan CPO,” kata Kepala BI Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra di Harris Hotel Batamcenter, Rabu (28/2).

Pertumbuhan sektor industri ini turut mendongkrak perekonomian di Kepri. Menurut data BI Perwakilan Kepri, perekonomian di Kepri tumbuh sebesar 2,57 persen year on year (yoy). Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 2,38 persen (yoy)

Gusti kemudian menegaskan, pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan terus mengalami tren positif. Begitu juga dengan pertumbuhan sektor industri di Kepri.

Di antara penyebabnya, kata Gusti, saat ini harga minyak mentar dunia mulai naik dan diperkirakan akan terus menguat. Hal ini dikarenakan adanya perpanjangan kesepakatan pemotongan produksi minyak oleh OPEC serta tekanan geopolitik di Timur Tengah.

Meskipun begitu, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2017 mengalami perlambatan. Ekonomi Kepri hanya tumbuh 2,01 persen dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 5,03 persen. Angka tersebut merupakan yang paling rendah di antara lima tahun terakhir.

Namun, Gusti mengatakan masih ada harapan di Tahun 2018. Harga minyak dunia yang terus menguat diyakini akan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia yang kemudian dapat mendorong permintaan eksternal terhadap produk industri Kepri. Imbasnya lagi adalah bergairahnya kembali sektor konstruksi dan perdagangan.

“Tahun 2017, perdagangan melambat karena penurunan penjualan mobil dan kinerja belanja pemeirntah yang melambat. Tahun 2017 hanya tumbuh 6,27 persen. Berbeda dengan tahun sebelumnya hanya tumbuh 9,54 persen,” katanya.

Sedangkan untuk sektor konstruksi juga mengalami kontraksi. Faktor tersebut disebabkan oleh penjualan rumah mengalami penurunan. Hal itu bisa dibuktikan dari konsumsi semen yang terkontraksi sebesar 17,34 persen (yoy).

Sejumlah kapal sedang melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar. | Cecep Mulyana/Batam Pos

Gusti optimistis, pertumbuhan ekonomi Kepri akan menguat pada kisaran 2,7 hingga 3,1 persen (yoy) pada tahun ini. Sedangkan inflasi diprediksi berada pada level 3,5 plus 1 persen.

Selain industri pengolahan, sektor industri shipyard atau galangan kapal ternyata juga mulai bergairah. Menurut BI Perwakilan Kepri, sejumlah perusahaan galangan kapal di Kepri, khususnya Batam, sudah mulai mendapat proyek baru. Sehingga beberapa di antaranya sudah mulai merekrut karyawan dalan jumlah yang cukup banyak.

Kepala Badan Pertumbuhan Statistik (BPS) Kepri Panusunan Siregar mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan empat 2017 melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh masing-masing sebesar 6,61 persen dan 1,85 persen,” jelasnya.

Sedangkan dari sisi produksi, sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Tiga kategori yang memberikan andil pertumbuhan terbesar antara lain kategori administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib 0,47 persen, lalu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,30 persen dan kategori konstruksi sebesar 0,16 persen.

“Secara regional, PDRB Kepri pada triwulan empat memberikan kontribusi sebesar 7,82 persen terhadap PDRB Sumatera,” paparnya. (leo)

Bupati Buka MTQ Kecamatan Kundur Utara

Putut A
-
0
Bupati Buka MTQ Kecamatan Kundur Utara

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran ( MTQ) Kecamatan Kundur Utara, Selasa (27/2). Pembukaan ditandai dengan pukul beduk oleh bupati Aunur Rafiq yang didampingi camat Kundur Utara Eri Novaljadinata dan sejumlah anggota DPRD Karimun. Tahun ini pelaksanaan MTQ di pusatkan di lapangan sepakbola Sungai Nibong B desa Tanjungberlian Barat.

MTQ kecamatan Kundur Utara diikuti kelurahan Tanjungberlian, Desa Sungai Ungar Utara, desa Tanjungberlian Barat, desa Prayun dan desa Teluk.Radang. Sebanyak 130 qori dan qoriah akan bertanding dalam MTQ untuk menampilkan yang terbaik dan memperebutkan piala bergilir. Masyarakat cukup antusias menghadiri pembukaan MTQ yang berlangsung empat hari ke depan.

Dalam sambutanya Rafiq mengatakan pelaksanaan MTQ masyarakat Karimun lebih tawaduk dan meningkatkan hubungan sosial lebih baik. Dan yang terpenting melalui MTQ untuk menghilangkan rasa iri, dengki dan hasut.

“Melalui kegiatan MTQ diharapkan dapat membentengi generasi muda menjadi generasi yang qurani dalam rangka menghadapi tantangan di era globalisasi,” terang Rafiq.

Sementara camat Kundur Utara Eri Novaljadinata menyampaikan terimakasih kepada bupati Karimun, anggota DPRD Karimun atas kehadiran dan membuka secara resmi. Sehingga, bisa memeriahkan MTQ tingkat kecamatan Kundur Utara dengan berbagai kegiatan.

”Walaupun pelaksanaan MTQ diagendakan tiap tahun, tapi MTQ tingkat kecamatan Kundur Utara tetap meriah. Terutama, bisa mendongkrak ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, sebelumnya Bupati Karimun Aunur Rafiq melakukan peninjauan stand-stand bazar yang ada disekitar lokasi aska MTQ kecamatan Kundur Utara yang didampingi Camat Kundur Utara Eri. Dan dilanjutkan dengan acara pembukaan MTQ, dengan diawali pembacaan ayat suci al quran.(ims)

1...12,36612,36712,368...14,119Halaman 12,367 dari 14,119

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000