Kondisi gedung pasar induk jodoh yang terbengkelai dan tidak terawat lagi, Batuampar. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Sejumlah pasar tradisional milik Pemerintah Kota (Pemko) Batam ternyata belum memiliki legalitas yang jelas. Tak hanya belum punya legalitas, Kota Batam juga kekurangan pasar tradisional.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Zarefriadi mengatakan Pemko Batam memiliki enam pasar rakyat, yakni,
Pasar Seroja,
Pasar Hangtuah,
Pasar Jodoh,
Pasar Induk Jodoh,
Pasar Seiharapan,
Pasar Belakangpadang.
Namun, status untuk legalitas ke enam pasar tersebut belum jelas.
“Pasar-pasar itu belum punya sertifikat dan legalitas yang jelas. Karena itu kami sedang mendata dan koordinasi dengan stake holder terkait,” kata Zaref, kemarin.
Menurut dia, koordinasi tengah dilakukan dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanahan, Dinas Aset dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tak hanya soal status legalitas, pihaknya juga melengkapi dokumen pasar yang belum tuntas.
“Ada beberapa pasar yang memang belum clear dokumennya,” ujar Zaref.
Selain itu, Pemko Batam juga berencana meminta lahan baru ke BP Batam untuk pembangunan pasar tipe c. Dimana Kementrian pusat berjanji akan membantu anggaran pembangunan pasar dengan syarat Pemko menyiapkan tlahan untuk pembangunan pasar tipe C.
“Nah karena kami tak punya lahan, maka minta BP mengalokasikan lahan baru untuk pasar tipe C,” terang Zaref
Syarat luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar kurang lebih 3000 meter persegi. Lokasi lahan juga diharapkan dekat dengan pemungkiman warga sehingga mudah dijangkau.
“Kalau pasar ini ada, diharapkan dapat meminimalisir adanya pasar kaget dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Zaref.
Sementara untuk status pasar Pasar induk Jodoh, tengah menunggu keputusan resmi dari Kementrian. Jika sudah ok, maka pasar tersebut bisa segera dibangun dan dikelola.
“Jadi, harus di clearkan semua dulu,” pungkas Zaref. (she)
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. Foto: Cecep Mulyana / batampos
batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo telah menyampaikan rencana restrukturisasi organisasi BP Batam ke Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Hal ini ia sampaikan ke Menpan RB sesaat setelah menunggu kedatangan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian di ruang tunggu VVIP Bandara Hang Nadim.
“Tadi sebentar saja kami bicara. Kami minta waktu kapan bicara soal organisasi BP Batam, katanya akan dijadwalkan,” ungkapnya.
Namun Lukita menampik jika pembicaraan terkhusus Biro Pariwisata.
“Kami bahas soal organisasi, bukan khusus soal Biro Pariwisata tapi suratnya sudah kami kirim,” imbuhnya.
Di tempat yang sama Deputi V BP Batam Bambang Purwanto mengatakana kehadiran biro khusus kepariwisataan tak lain untuk membantu Pemko Batam guna meningkatkan sektor pariwisata. Jadi menurutnya tak salahnya jika BP Batam juga ikut mengembangkan sektor andalan tersebut.
“Mana saja bisa kita lakukan sepanjang mendukung kebijakan pemko dan pemprov,”kata dia.
Bahkan untuk tetap emnajlin komunikasi, setiap acara yang dihelat BP Batam terus mengundang Pemko Batam untuk duduk bersama.
Ia menyampaikan, BP Batam akan juga akan terus mengembangkan destinasi parawisata. Bahakn investor sudah ada yang melirik pengembangan wisata di Batam, namun sayang ia mengaku tak hafal.
Diantaranya yang sedang dikembangkan, Agrowisata di Sekupang. Tak hanya itu, destinasi baru yang akan dikembangkan yakni wisata air di sekitar Dam Tembesi atau dekat Jembatan 1 Barelang.
“Di dekat jembatan I, ada yang mau kita bangun. Di dekat Dam Tembesi ada. Tapi bukan ke Dam-nya. Di kearah laut. Itu nanti untuk wisata air,” pungkasnya. (adi)
batampos.co.id – Kenaikan harga beras yang terjadi beberapa bulan belakangan ini membuat pedagang nasi di Batam menjerit. Pasalnya kenaikan harga beras mencapai Rp 30 ribu per karung. Sebut saja harga beras merek Ramos harganya mencapai Rp 270 ribu padahal sebelumnya, beras ini hanya Rp 240 ribu per 25 kilogram.
Demikian juga untuk harga beras merek Rambutan, Anak Ajaib Platinum, Arum Super, Badak Putih, BSM Putih. Sebelumnya harganya Rp 270 ribu kini sudah naik menjadi Rp 300 ribu per 25 kilo.
Setyaningsih, seorang pedagang warung nasi di Batuaji menilai kenaikan harga semakin menyusahkan masyarakat menengah ke bawah. Sebab beras merupakan kebutuhan pokok, mahal atau murahnya masyarakat akan tetap harus membeli.
“Apalagi penjual nasi seperti saya, hampir setiap hari harus membeli beras, jadi terasa sekali kalau harga beras naik,” ujar Setyaningsih, Minggu (11/2).
Oleh karena itu, ia sangat mengeluhkan tingginya harga beras yang dijual di pasar. Ia mengaku penghasilannya sangat terbatas, sementara harga kebutuhan pokok seperti beras cukup mahal.
“Mau naikin harga nasi takut gak laku. Jadi serba salah,” katanya.
Bukan hanya beras, Kenaikan cabai pun sangat di rasakan olehnya. Ia kadang mengurangi kadar kepedasan di sambalnya, hal tersebut dilakukan agar tidak rugi dalam usahanya.
“Cabai masih mahal. Terpaksa saya haru kurangi sambalnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achamad mengatakan kenaikkan harga beras belakangan ini disebabkan tidak seimbangnya antara permintaan dengan persediaan yang ada saat ini.
Selain itu, besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mendatangkan beras membuat pedagang kesulitan menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Mana ada pedagang yang mau rugi, jadi mereka pun terpaksa menaikkan harga,” kata Amsakar.
Ia menilai impor beras menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan harga pasar. Sebelumnya, pria lulusan UNRI ini menyebutkan sudah bertemu anggota DPR RI, Nyat Kadir. Bahwasanya sudah ada kesepakatan dengan Menteri Perdagangan terkait impor beras termasuk daerah perbatasan.
“Kalau tidak salah ada sekitar 360 ribu ton yang sudah disepakati, dan Batam termasuk salah satu daerah perbatasan yang akan mendapatkan jatah. Namun untuk jumlahnya belum diketahui,” beber Amsakar.
Menurutnya, Bulog yang lebih mengerti dan paham terkait urusan impor ini. Berapa kebutuhan di Batam dan lain sebagainya bisa dilanjutnya ke mereka. “Biar jelas, apakah Batam yang mengusulkan atau tinggal terima saja,” tutupnya.
Ibu Rumahtangga Elus Dada
Masih tingginya harga beras membuat sejumlah ibu rumah tangga harus urut dada. Pasalnya, selain harus membeli beras dengan harga tinggi, IRT juga harus pandai membagi uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Seperti yang dirasakan Hasnah, warga Bengkong Sadai. Perempuan yang telah memiliki tiga orang anak dan mengandalkan belanja dari suami itu kesal bukan main. Sebab, ia harus pandai membagi uang belanja yang diberikan suaminya tiap bulan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.
“Harga sembako, terutama beras pada naik. Padahal uang belanja yang diberikan suami pas-pasan,” terang wanita berusia 37 tahun ini, kemarin.
Dikatakannya, harga perkilo beras rata-rata naik Rp 1000, dari yang harga Rp 12500 sekarang sudah menjadi Rp 13500 perkilonya. Dan jika beli perkarung isi 25 kilo, harga beras Rp 305.000, padahal sebelumnya hanya Rp 270.000.
“Naiknya saja tidak tangung-tanggung, sebulan untuk makan keluarga bisa habis lebih dari sekarung. Bayangkan berapa biaya tambahan hanya untuk beli beras,” imbuh Husnah.
Menurut dia, karena harga beras naik, ia pun harus merelakan sebagian uang tabungannya untuk tambahan membeli beras. Karena jika minta kepada suami, dipastikan suaminya tak memiliki tambahan uang lagi karena merupakan seorang pekerja.
“Jatah belanja dari suami itu tiap bulan dan saya tahu gajinya berapa. Tak mungkin saya merengek ke dia untuk minta tambahan belanja, tanggunganya juga sudah banya untuk kami,” jelas Husnah.
Sementara, Onang penjual sembako di pasar Bengkong Harapan mengaku hingga kini harga beras belum turun. Ia pun tak bisa menurunkan harga beras, karena dari distributor harga beras memang tinggi.
“Belum ada turun, harga beras tetap sama. Rata-rata diatas Rp 13 ribu, tergantung jenisnya,” imbuh Onang.
Hal senada juga dikatakan Koko penjual sembako di pasar Cahaya Garden Bengkong. Menurutnya, harga beras memang masih tinggi. Bahkan menurutnya, rata-rata ibu rumah tangga yang belanja beras pasti mengeluh sebelum membeli.
“Pada mengeluh dulu, katanya kok tinggi lalu saya jelaskan kalau harga beras memang pada naik. Dan mereka tetap beli sambil mengeluh,” pungkas Koko. (she/une)
Seorang pekerja toko kelontongan Multi Sukses di Pasar Mega Legenda sedang melayani warga yang akan membeli beras, Rabu (7/20. Harga beras ditoko tersebut berkisar 13.500 perkilo. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Badan pusat Statistk (BPS) Kepri, Panusunan Siregar mengukapkan, tingginya harga kebutuhan pokok di awal tahun 2018 ini bukan disebabkan UMK baru. Melainkan lebih disebabkan oleh masalah suplai atau pasokan yang tak mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat Batam saat ini.
“Dulu fenomena kenaikan gaji PNS, TNI dan polri ataupun kenaikan UMK memang bisa mendorong naiknya harga-harga. Tapi dalam 10 tahun terakhir tidak lagi,” ujar Panusunan, Minggu (11/2).
Ia mengakui, dibanding tahun lalu pergerakan harga-harga kebutuhan awal tahun ini mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan inflasi.
Di Kepri sendiri, inflasi diawali dengan angka yang relatif tinggi dimana pada bulan Januari 2018 inflasi Batam mencapai 0,99 persen.
Sementara itu inflasi pada kota Tanjungpinang relatif terkendali dengan angka 0,18 persen.
Dengan demikian inflasi Kepri bertengger di angka 0,88 persen pada bulan Januari 2018. Angka ini merupakan paling tinggi dalam enam tahun terakhir.
“Dengan melihat inflasi yang relatif tinggi itu, dibutuhkan kerja keras dan cerdas untuk mengawal inflasi pada bulan-bulan selanjutnya agar target Kepri sebesar 3,5 persen tidak terlampaui,” sebut dia.
Panusunan menambahkan, ada 20 komoditi yang BPS soroti untuk dijaga kestabilan harganya.Pada umumnya adalah komiditi hasil pertanian seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, bayam, kangkung, kacang panjang, cabai rawit, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan ikan seperti cumi, sotong, belanak.
“Seperti yang saya sampaikan pada rapat TPID lalu, 20 komiditi ini penyumbang inflasi,” tuturnya.
Salah satu penyebab kenaikan komoditi ini ialah suplay tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena memang belum ada perhatian serius dari stakeholders untuk mengawal stabilitas harga. Tetapi ada juga kelangkaan barang karena faktor alam seperti gelombang besar yang menjadikan para nelayan tidak berani melaut dan demikian juga kapal pengangkut sembako tidak berani melakukan pelayaran.
“Jadi mengenai harga ikan yang tinggi, lebih disebabkan oleh nelayan-nelayan yang tidak berani melaut sehingga stock terbatas dan dampaknya harga meroket,” paparnya.
Tapi diakuinya, jika pemerintah konsen dengan persoalan ini, maka bisa diatasi dengan cold storage. Pada saat terjadi hasil tangkapan yang melimpah, perusahaan daerah bisa membeli dan menyimpannya di cool storage itu. Ketika para nelayan tidak berani melaut maka ikan yg di cool storage bisa dilepas ke pasar.
“Sehingga harga yang dijual tetap terkendali,” lanjut Panusunan.
Dari pergerakan harga-harga itu, BPS memprediksikan inflasi triwulan
pertama akan tetap tinggi. Apalagi melihat inflasi Januari 2018 yang relatif sudah tinggi. “Mengenai prediksi, itu ranahnya BI. BPS hanya juru potret merekam fenomena yang ada. Yang jelas dengan inflasi awal tahun relatif tinggi,” terang dia.
Melihat kondisi ini sudah seharusnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera duduk mendiskusikan tindakan-tindakan aksi dalam meredam inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Ia mengakui, bila melihat pertumbuhan triwulan IV tahun lalu yang sudah membaik ada sinyal pertumbuhan 2018 akan lebih baik lagi.
“Tentunya dengan cara pertumbuhan triwulan I harus digenjot,” imbuhnya.
Panusunan mengakui jika pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi semua jenis komoditas dan cenderung mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok itu ditentukan oleh
pasar. Namun untuk komoditas-komoditas yang diatur pemerintah seperti sembako yang sejatinya tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengontrol.
Tujuannya, agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak korban inflasi. Itulah sebabnya TPID dibentuk. “Makanya ketika harga beras bergejolak, Bulog harus segera bergegas meredamnya melalui operasi pasar.
Kemudian, intervensi itu jangan diartikan sempit seperti halnya yang diperankan oleh Bulog. Tetapi dalam hal kebijakan dan program aksi guna untuk menstabilkan harga, adalah bagian dari intervensi,” ucapnya.
Panusunan mencontohkan, ketika kita sudah tau saat musim angin utara, para nelayan tidak berani melaut karena ombak tinggi yang berujung terbatasnya pasokan ikan dan harga pun pasti meroket. Agar ini tidak boleh lagi terulang setiap musim angin utara, pemerintah melalui BUMD bisa menyediakan gudang pendingin untuk penyimpanan ikan pada saat terjadi panen raya tangkapan ikan. Lalu pada saat musim utara, stock ikan tersebut bisa dikeluarkan untuk intervensi pasar agar tidak terjadi lonjakan harga.
“BPS sifatnya menyediakan kompas dan pelita bagi pemerintah daerah agar mereka terbantu dalam melihat persoalan yang ada dan kemudian dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (rng)
Alat berat escavator melakukan normalisasi parit di Jalan S . Suparman, Seibeduk, Senin (22/1/2018), lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menganggarkan Rp 32,6 miliar untuk program pengendalian banjir dan perbaikan jaringan pengairan pada tahun 2018 ini. Program tersebut dibagi di sejumlah titik di kota Batam.
“Dari pembahasan dengan dinas kemarin, jumlahnya Rp 32,6 miliar,” kata anggota Komisi III DPRD Batam, Rohaizat.
Menurut dia, program pengendalian banjir ini terdiri dari pembangunan drinase sebesar Rp 27 miliar, pemeliharaan rutin drainase Rp 1,9 miliar serta pengamanan tebing pantai kota Batam yang dianggarkan sebesar Rp 2,9 miliar.
“Kalau tahun lalu sekitar Rp 27 miliaran, jadi tahun ini ada peningkatan,” tuturnya.
Selain drainase, pemko juga menmfokuskan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah hinterland. Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 10,5 miliar, yang terdiri dari peningkatan jalan hinterland Rp 3,5 miliar, pembangunan jembatan dan pelantar Rp 5,1 miliar, penerangan dan pemeliharaan lampu PJU sebesar Rp 1,8 miliar.
Sementara untuk pembangunan lampu PJU mainland masuk di anggaran peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Anggarannya Rp 13 miliar, yang terdiri dari pembangunan lampu PJU sebesar Rp 5 miliar, pembangunan lampu high mast Rp 1,2 miliar, pembangunan lampu hias Rp 1,9 miliar serta pemeliharaan lampu PJU sebesar Rp 5,2 miliar.
“Harapan kita dengan anggaran sebesar ini permasalah banjir dan daearah yang belum memiliki lampu penerangan jalan umum segera teratasi. Begitu juga dengan titik banjir prioritas harus diutamakan,” jelas Rohaizat. (rng)
Pegawai RSUD Embung Fatimah, Batuaji menyusun kotak kardus yang berisi obat bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Rabu (24/1). F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Obat bantuan Pemerintah Provinsi Kepri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji mulai menipis. Sebanyak 26 koli obat yang diserahkan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Rabu (24/1) lalu, sebagian besar sudah terpakai.
Rumah sakit bertipe B itu kembali dilanda krisis obat-obatan. Pengadaan obat-obatan dari pihak rumah sakit sendiri belum berjalan maksimal sebab terkendala dengan utang pada vendor-vendor penyuplai obat sebelumnya yang belum bisa dibayar hingga saat ini.
Situasi yang kurang baik itu kembali dikeluhkan pasien berobat ke rumah sakit berpelat merah itu, beberapa hari belakangan ini. Pasien kembali merogok kocek lebih dalam lagi sebab harus membeli obat di luar sekalipun terdaftar sebagai pasien BPJS. Seperti yang diutarakan oleh Nining, warga Tembesi yang menjalani terapi syaraf di poli klinik syaraf, Jumat (9/2) pagi.
Meskipun terdaftar sebagai pasien BPJS dia harus membeli satu jenis obat seharga Rp 140 ribu di apotek luar. Itu karena di apotek rumah sakit itu hanya tersedia satu jenis obat yang dibutuhkannya sesai resep dokter.
“Ada dua jenis obat, tapi yang ada cuma satu. Satunya beli diluar sekitar Rp 140 ribu,” ujarnya saat dijumpai di depan RSUD, kemarin.
Petugas medis di rumah sakit tersebut menuturkan hal yang sama. Stok obat bantuan dari Pemprov beberapa waktu lalu memang sudah banyak yang terpakai dan saat ini sudah mulai menipis.
“Sisanya tak sampai setengah lagi. Sudah mau habis. Sejak obat itu datang permintaan (obat) pasien sangat banyak makanya cepat habis,” ujar seorang petugas di bagian apotek.
Stok obat yang kembali kosong diakui petugas medis itu, tidak saja obat paten atau penyakit langkah tapi juga obat generik untuk penyakit umum lainnya. Menipisnya stok obat tersebut karena memang stok obat yang didatangkan tidak sebanding dengan permintaan atau jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit tersebut.
“Permintaan (obat) pasien jauh lebih banyak dengan stok obat yang didatangkan. Satu penyakit saja bisa sampai lima jenis obat. Pasien yang datang perhari rata-rata diatas angka 100 jadi memang agak susah mau mengakomodir semua kebutuhan obat pasien ini,” ujar petugas itu lagi.
Sementara pihak manajemen menuturkan hal yang berbeda. Menurut Direktur RSUD Embung Fatimah Batam drg Ani Dewiyana stok obat masih tersedia dengan baik. Itu karena bantuan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Kepri tahap kedua juga sudah tiba.
“Masih ada kok, karena ada bantuan lagi (tahap kedua). Sudah datang,” ujar Ani.
Keluhan pasien terkait kekosongan obat yang masih berlanjut itu kata Ani mungkin saja jenis obat-obat tertentu yang kebetulan tidak memang tidak ada dalam bantuan pihak pemprov itu.
“Satu penyakit ada banyak jenis obat. Mungkin saja salah satu jenis yang kebetulan tak ada,” ujarnya.
Ani bahkan menyebutkan, pelayanan medis di rumah sakit yang dipimpinnya itu sudah mulai membaik. Untuk stok obat-obatan, selain dibantu Pemprov pihaknya juga sudah mulai menemukan kesepakatan dengan beberapa vendor penyulai obat untuk menjamin ketersediaan obat-obatan di rumah sakit tersebut.
“Dari e catalog yang kita buka, sudah ada beberapa mulai menyupalai obat. Saya lupa jumlah pastinya. Ada puluhan itu,” kata Ani, kemarin.
Sebelumnya Ani menyebutkan ada sekitar 400 vendor baru yang merespon e Katalog penawaran kerja sama menyuplai obat ke RSUD. Dia berharap agar semua vendor tersebut bersedia kerja sama untuk saling mengisi permintaan obat-obatan yang dibutuhkan RSUD. (eja)
Gedung SMKN 8 di Sagulung sudah selesai pembangunnya, Jumat (22/12). Gedung ini sudah digunakan oleh siswa dan siswi untuk kegiatan belajar. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk melanjutkan pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Batam di Dapur 12, Sagulung belum terealiasasi. Sekolah Farmasi yang baru diresmikan oleh gubernur Kepri Nurdin Basirun pada tanggal 24 Januari lalu itu, kembali menemui persoalan sebab belum ada lokal untuk menampung siswa pada tahun ajaran baru nanti.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala SMKN 8 Rafio menuturkan, saat ini gedung sekolah tersebut baru memiliki dua lokal dan dua lokal itu sudah terisi semua oleh 80 siswa yang sudah ada. Jika dalam waktu dekat, Pemprov tak segara melanjutkan pembangunan tahap kedua untuk melanjutkan pembangunan tiga lokal yang ada di lantai dua, maka pihaknya akan kewalahan menghadapi PPDB di tahun ajaran baru nanti. “Pembangunan tahap awal ini baru tiga ruangan yang tersedia. Satu untuk ruangan guru, dua untuk ruangan belajar (lokal). Lantai dua masih kosong makanya kalau tak segera dilanjutkan (pembangunan) agar repot memang menghadapi PPDB nanti,” ujar Rafio, Minggu (11/9).
Berdasarkan pengelaman PPDB tahun ajaran pertama mereka di tahun 2017 lalu, sambung Rafio, minat masyarakat dengan sekolah Farmasi itu cukup tinggi. Tahun lalu yang merupakan tahun pertama sekolah tersebut berdiri total calon siswa yang mendaftar mencapai angka 200. Jumlah tersebut diluar dugaan sebab pihak sekolah awalnya membatasi hanya satu lokal yang diterima. Itu karena SMKN 8 belum memiliki gedung sendiri dan harus numpang di gedung SMKN 5. Namun karena tingginya peminat itu berdasarkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, SMKN 8 akhirnya menerima 80 siswa untuk dua rombongan belajar (rombel). “Tahun ini kami kuatir seperti itu lagi. Karena memang sangat tinggi peminat SMK Farmasi ini,” ujarnya.
Rafio bahkan memprediksi bahwa tahun ajaran baru nanti calon siswa yang mendaftar bisa lebih diatas angka 200 dan minimal tiga lokal yang harus disediakan lagi oleh pihak sekolah. “Karena sudah banyak yang mulai cari informasi (PPDB) saat ini,” kata Rafio.
Untuk itu Rafio berharap agar wacana Disdik Kepri untuk melanjutkan pembangunan lanjutan gedung SMKN 8 itu segera dilaksanakan agar lokal untuk siswa baru segera tersedia.
Senada disampaikan oleh tokoh masyarakat yang berdiam di sekitar lokasi sekolah tersebut. Mereka berharap agar Pemprov segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi persoalan itu sebelum PPDB tahun ajaran baru nanti tiba. Bagaimanapun minat warga sekitar untuk menyekolahkan anaknya di SMK Farmasi itu cukup tinggi saat ini.”Anak-anak yang di sekitar sekolah ini saja sudah diatas 100 san orang, jadi memang harus dipersiapkan secara matang agar tidak kewalahan nanti,” ujar Armanto, toko masyarakat di kelurahan Seipelenggut.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir saat dikonfirmasi menuturkan, untuk mengantisipasi persoalan itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melanjutkan pembangunan tahap dua gedung SMKN 8 itu. Anggaran yang dikucurkan untuk membangun tiga lokal tambahan di lantau dua gedung sekolah itu sekitar Rp 200 juta. “Anggaran sudah ada, tinggal tunggu pelaksanaa. Semoga secepatnya terealisasi,” ujar Arifin. (eja)
batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang menilai rendahnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mengambarkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Padahal bila berkaca di tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Batam selalu di atas nasional.
“Kalau nasional pertumbuhan ekonomi 5,07 persen, sementara kita 2,01 persen. Artinya daya beli masyarakat belum pulih,” kata Sallon, kemarin.
Padahal, kata Sallon, akhir tahun lalu pemerintah mengatakan perkembangan perekonomian membaik dan daya beli akan naik. Tapi sebenarnya tidak, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan mendasar pada bulan Desember jelang natal tahun baru. Bukan menggambarkan kondisi rill yang sebenarnya.
“Karena itu kebutuhan yang memaksa. Sehingga terjadi pembelian yang bukan kebutuhan keseharian. Tetapi kebutuhan jelang tahun baru,” katanya.
Bahkan ia merasakan sendiri penurunan daya beli masyarakat saat ini. Masyarakat kalangan menengah ke bawah harus melakukan pengiritan lantaran tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja.
“Daya beli untuk sembako saja sangat berkurang karena sudah pasti ada pengiritan,” lanjutnya.
Kepada pemerintah daerah ia berharap duduk bersama bagaimana mencari solusi meningkatkan kembali perekonomian di Batam. Selain itu ia melihat BP Batam harus mampu mendatangkan investor, karena tidak dipungkiri sejak beberapa tahun terakhir banyak perusahaan yang hengkang dan tutup.
“Kita sama-sama berbenah, ini kenapa. jika memang ada regulasi yang dianggap menghambat proses investasi sama-sama direvisi,” tuturnya.
Selain itu ia meminta agar belanja modal pemko Batam bisa dipercepat, baik itu proses pengerjaan fisik dan sebaginya. Sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi daya beli masyarakat.
“Walaupun persentasenya tidak signifikan tapi ini mampu meningkatkan daya beli,” jelas dia.
ilustrasi
Ia menambahkan, untuk belanja modal pemko Batam tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun, dimana Rp 800 miliarnya adalah belanja fisik.
“Komponen pemerintah kota, BP Batam, harus sama-sama berbenah dan mecari solusi meningkatkan kembali daya beli masyarakat. Karena bagaimana pun ketika daya beli ini tetap rendah, jangan harap pertumbuhan ekonomi kita bisa membaik,” pungkasnya. (rng)
batampos.co.id – Jalan berlubang yang berada di ruas jalan Raya Soeprapto atau di depan SP Plaza sangat membahaya kan pengendara. Lubang berdiameter tiga centimeter tersebut sudah banyak memakan korban.
“Pengendara yang tidak tahu pasti akan terpelanting,” ujar Syamsidar, warga Sagulung, Minggu (11/2).
Kondisi jalan yang menganga itu pun membuat laju pengendara tidak nyaman. Terlebih saat malam hari. Apalagi, setiap hari jalur tersebut padat.
“Kalau tak segera ditambal, semakin banyak korban,” katanya.
Syamsidar mengatakan kondisi jalan itu sudah terjadi satu bulan belakangan ini. Awalnya, lubang tersebut tidak sebesar seperti saat ini, namun karena musim penghujan kerusakan nya semakin parah.
“Pemerintah cepat tanggap lah. Soalnya lubang itu berada di tengah badan Jalan,” ucapnya.
Kondisi serupa juga terlihat di simpang Putri Hijau, Sagulung. Di lokasi itu kerusakan jalan cukup memprihatikan. Menurut warga sekitar, kerusakan itu umumnya disebabkan air hujan. Sehingga, banyak aspal yang terkelupas dan rusak.
“Jalan ini kerap tergenang air. Makanya aspal cepat rusak,” kata Mardianto. (une)
batampos.co.id – Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam kembali menargetkan 100 pajak online tapping box di di sejumlah perusahaan swasta di Kota Batam. Pemasangan tapping box ini bertujuan untuk memantau pemasukan perusahaan secara rutin melalui sistem online.
“Pemasangan akan dilakukan secara bertahap. Pemasangan kita utamakan di hotel, restoran, dan tempat hiburan termasuk juga pengelola parkir,” kata Ketua BP2RD Batam, Raja Azmansyah, Minggu (11/2/2018).
Di tahun 2017 lalu, BP2RD telah memasang 64 tapping box pada sejumlah wajib pajak. Pemasangan tapping box sendiri melibatkan kerjasama dengan pihak perbankan sebagai penyedia alat. Namun untuk tahun ini selain bekerjasama perbankan, penyediaan tapping box juga dianggarkan dari APBD.
“50 alatnya dianggarkan dari APBD,” terang Raja.
Sistem ini disebut mampu mengurangi perjumpaan antara manusia dan manusia. Setiap masyarakat yang membayar pajak akan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemko Batam. Ketika pembayaran sudah di enter di sistem maka otomatis pajak masuk ke kas daerah. Berapa pajak yang masuk akan terlihat langsung sehingga tak ada lagi lose potensi PAD.
Melalui sistem ini juga mampu meminimalisir pertemuan antara pemungut pajak dengan wajib pajak. Perangkat keras yang sudah siap pakai untuk merekam transaksi penjualan, mendokumentasikan laporan penjualan serta mengirimkan data tersebut ke BP2RD sehingga mempermudah proses pelaporan Pajak atas omset hasil usaha setiap bulannya.
Beberapa wajib pajak yang sudah memasang tapping box ialah, Restoran Ikan Bakar Cianjur, Zia Boutique Hotel,Parkir Adhil Sukses Pratama, Restoran Starbucks Mega Mall, Hotel Haris, Redlink Hotel, Warung Cobain, Parkir PT Sinergi Tharada, Restoran de Sampan dan D’Merlion Hotel. Begitu juga Daviena Spa, Restoran vegas, Celebrity Fitnes, Kalea Spa, Blitz Hotel, JCO Harbour, Warung Up Normal serta JCP City Walk.
“Untuk pemasangan 100 tapping box 2018 kami rencanakan awal Maret ini,” pungkas Raja. (rng)
batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang menilai rendahnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mengambarkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Padahal bila berkaca di tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Batam selalu di atas nasional.
