Sabtu, 16 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12650

Kajati: Jalankan Amanah dengan Transparan

0
Kajati Kepri Yunan Harjaka bersama Kajari Natuna Juli Isnur dan Bupati Natuna berkunjung ke Sedanau di sela kunjungan kerja Kajati di Natuna. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Yunan Harjaka melakukan kunjungan kerja di Natuna. Dan menggelar malam ramah tamah bersama pemerintah daerah, di restoran Basisir Ranai, Senin (/2) malam.

Kajati menginginkan kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dapat bersinergi mencegah potensi berakibat hukum dikemudian hari.

“Jika ditemukan persoalan hendaknya sedini mungkin diselesaikan dengan TP4D. Dengan harapan jangan sampai terjadi lagi di Natuna, seperti kemarin-kemarin,” harapnya.

Anambas dan Natuna, selama ini mendapat perhatian kita semua. Pemda, FKPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat, bersinergi dan kerjasama dengan baik.

Kajati mengatakan, mulai saat ini pemerintah daerah harus menjalankan amanah dari rakyat dengan transparan. Agar rakyat dapat menikmati dengan baik hasil pembangunan.

“Jangan sampai seperti jaman dulu, ada kerajaan Singosari. Ada pengganti pemimpin daerah dijatuhkan lagi, saling menjatuhkan. Rakyat jadi korban. Pemimpin juga jangan bersikap seperti dua mata uang. Bersikaplah seperti cermin,” pesan Kajati pada malam temu ramah yang dihadiri Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati, DPRD, FKPD, tokoh masyarakat, agama, tokoh adat dan sejumlah pejabat OPD.

Kajati menegaskan, khususnya Natuna mulai di tahun 2018 ini sudah tidak ada lagi akibat kegiatan pemerintahan yang berurusan dengan hukum.

Kajati menambah, Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menerima jika ada investor yang masuk ke daerah dengan niat baik dan berkemampuan bekerja ikut membangun daerah. Agar lebih mempercepat pembangunan daerah.

Pemerintah daerah jangan mempersulit investasi. Natuna ada Alif stone park dan ada pulau Kambing, alamnya cukup menarik. Investor sudah pasti tertuju ke sana untuk melirik. Tetapi harus di permudah. Kajari Natuna, sudah diamanahkan mendukung percepatan pembangunan, membantu kemudahan investasi didaerah.

“Bupati dan wakil, seadaninya ada investor penuhi persyaratan, benar-benar ikut kerja bangun sejahterakan rakyat , terima dengan baik, jangan dipersulit. Saya sudah perintahkan Kajari, bantu Pemda Natuna, jangan dipersulit,” ujar Kajati.

Disamping itu lanjut Kajati, Natuna mendapat perhatian pemerintah pusat. Proyek setregis nasional di pusatkan di Natuna dalam jumlah besar. Agar sama-sama diawasi, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda,masyarakat dan pers. Supaya menghindari potensi pembangunan yang salah di Natuna.

Sementara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, pemerintah daerah sejak tahun 2017 lalu sudah melakukan perjanjian kerjasama antara TP4D dalam pendampingan setiap kegiatan pembangunan. Dan tahun 2018 ini, MOU kerjasama diperpanjang.

“Perkembangan dan perubahan aturan hukum sangat cepat. Bersinergi pemerintah daerah, Kejaksaan dan FKPD, pembangunan akan lebih baik. Bahkan pemerintah daerah sudah membuat dan menjalankan sistem tranparansi pengelolaan keuangan, melalui e planing dan e budgeting dalam aplikasi Infis,” sebut Hamid Rizal.(arn)

Pengelolaan Sampah di Batam Libatkan KemenPUPR

0

batampos.co.id – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan bahwa DPRD mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di Batam. DPRD, dalam hal ini akan menyelesaikan Perda terkait Teeping Fee, karena diperlukan untuk jaminan investor yang akan masuk.

“Pada prinsipnya DPRD mendukung pelaksanaan terkait dengan infrastruktur pembangunan dan persiapan pengelolaan sampah di Batam. Sepanjang hal itu jelas dan proses prosedur transparan kami dukung,” kata Nuryanto saat rapat kordinasi pengelolaan sampah di Kota Batam bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Deputi 4 BP Batam, Senin (5/2).

Menurutnya, pembahasan ini, melanjutkan Memorandum of Understanding (MoU) pada Desember 2014 silam.

Ia mengakui, bahwasannya masih ada kendala teknis di lapangan yang jadi permasalahan sehingga waktu itu belum bisa dilaksanakan. “Persoalan waktu itu belum ada payung hukum dan sekarang sudah ada di prolegda. Intinya DPRD dukung berharap lebih cepat lebih bagus,” tuturnya.

Ditambahkan Nuryanto, lantaran ruang DPRD hanya kebijakan sementara pelaksanaan ada di eksekutif, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota dan kementerian PUPR. “Bagaimana teknisnya beliau-beliau inilah yang akan memaparkan,” terang dia.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie, mengatakan bahwa saat ini Pemko Batam sedang menghitung biaya dan teeping fee yang ideal sebelum dilakukannya lelang tender pengelolaan sampah. Perhitungan data ini, dilakukan agar keluar rumus yang diperlukan untuk mengelola sampah di sana.

“Kemarin sempat juga kita kaji dengan Bapenas, keluarlah angka Rp 300 ribu. Ini menurut kami masih memberatkan APBD. Kita juga ada kajian sendiri, tapi perdanya belum ada,” kata Herman.

Nilai teeping fee, lanjutnya, bisa naik bisa turun. Hal ini tergantung pada rumusan yang akan dibahas. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang menentukan, seperti nilai investasi, dan bantuan dari pusat.

“Makanya kita buat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Jadi kerjasama swasta, dan ada penjamin dari Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII),” ungkapnya.

Ia mengakui, jika beban ini ditanggung APBD, Pemko tidak akan kuat. Pasalnya, nilai investasi awal yang harus dikeluarkan, sekitar Rp 1 triliun. Oleh karena itu, opsi yang digunakan yakni KPBU, ataupun bantuan dana dari APBN.

“Dengan masuknya kementerian PUPR membangun kontruksi nilai investasi bisa berkurang. Misalnya membangun bak lindih 3 biji tapi PUPR masuk membangun bak lindih nilai investasi berkurang dan itu juga mempengaruhi besaran nilai tipping fee itu sendiri,” papar dia.

“Kita tunggulah komitemen kementerian PUPR dalam membantu proyek ini,” tambah Herman.

Sementara itu Senior Vice President COO Office Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), Susatyo Kuncahyono mengatakan, PII adalah kepanjangan tangan dari kementerian keuangan. Tugasnya menjamin proyek KPBU. Dengan adanya jaminan inidiharapkan pihak swasta menjadi nyaman untuk bekrjasama dengan pemerintah.

“Syaratnya ada ketersediaan lahan dan tepat waktu,” sebutnya.

Dua orang petugas kebersihan sedang membersih sampah di TPS Legenda Batamcenter.
Foto Cecep Mulyana/Batam Pos

Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya BP Batam akhirnya ditempati Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto, mengatakan bahwa lahan yang diminta Pemko sebesar 46,8 hektar sudah diproses. Namun ia mengakui, penyerahan aset ini tidak serta-merta dilakukan antara BP dan Pemko, melainkan harus ada persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Presiden, Djoko Widodo.

“Ini persoalan panjang, pimpinan BP sangat konsen karena masalah sampah sangat krusial dan harus diselesaikan,” kata Eko.

Menurutnya, proses hibah ke pemko saat ini sudah sampai di kementerian keuangan, dan akan dilanjutkan ke Presiden. “Sambil menunggu dokumen definitif Presiden, Pemko bisa memanfaatkan. Proses hibah tetap berjalan. MoUnya hibah 50 tahun,” lanjutnya.

Di tempat yang sama perwakilan dari Kementerian PUPR, Yolanda Indah Permata Sari, mengatakan bahwa Batam yang pernah gagal dalam tender pengelolaan sampah, harus belajar dari masa lalu. Oleh karena itu, Perda Teeping Fee harus segera diselesaikan, agar bisa segera dilakukan proses selanjutnya. Selanjutnya, perwakilan dari KemenPUPR ini akan melanjutkan di tingkat pusat.

“Kalau KPBU, kita ada kajian juga Value for Money. Apa untung ruginya. Di Jakarta sudah dilaksanakan dan bisa sukses. Harapan kita Batam juga sukses,” kata Yolanda. (rng)

Harga Daging Ayam Kampung Naik

0

batampos.co.id – Sepuluh hari menjelang Imlek, ditandai dengan naiknya harga daging ayam kampung dipasaran. Harga daging ayam kampung yang sebelumnya berkisar Rp45 ribu sampai Rp50 ribu rupiah per kilogram, kini mencapai Rp 60 ribu sampai Rp 65 ribu per kilogram. Salah satu alasanya dikarenakan jumlah peternak ayam kampung berkurang.

Kenaikan harga daging ayam kampung dibenarkan Sudirman, salah satu pedagang ayam. Menurut dia, kenaikan daging ayam kampung terjadi dalam sepekan terakhir ini. Kenaikan disebabkan harga beli dari pertenak ayam sudah tinggi, sehingga harga jual juga terpaksa dinaikan pula.

”Memang ada sebagian pelanggan yang kaget dengan kenaikan harga daging ayam kampung ini karena harga belinya dari peternak sudah tinggi,” katanya, Selasa (6/2) kemarin.

Kenaikan harga daging ayam kampung ini juga dirasakan sejumlah pengusaha rumah makan padang di Kundur. Naiknya harga daging ayam kampung ini sudah biasa dan terjadi menjelang perayaan Imlek maupun hari raya idul fitri. (ims)

HUT ke-10 Gerindra Berlangsung Sederhana, Tanpa Dihadiri Anggota Fraksi DPRD

0
Ketua DPC Gerindra Karimun M Yunus memberikan tumpeng kepada tamu kehormatan pada syukuran ke 10 Gerindra, kemarin. F. Ichwanul Fazmi/Batam Pos.

batampos.co.id – Peringatan HUT ke-10 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) oleh DPC Kabupaten Karimun, Selasa (6/2) kemarin, berlangsung sederhana. Mengambil tempat di Sekretariat DPC Gerindra Jalan Telaga Mas, syukuran diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng.

Ironisnya, pada acara syukuran tidak terlihat tiga anggota DPRD Karimun dari Fraksi Gerindra pada syukuran tersebut. “Satu diantaranya sudah minta izin tak bisa hadir, karena mengikuti rapat pansus di DPRD,” kata Ketua ODPC Gerindra Karimun, Muhammad Yunus menjawab Batam Pos.

Meski tanpa kehadiran anggota Fraksi Gerindra, syukuran tetap berlangsung khidmat. Sebagai Ketua DPC, M.Yunus didaulat untuk pertama yang memotong tumpeng, dan diberikan kepada salah seorang tamu kehormatan. Selanjutnya pemotongan diikuti seluruh anggota pengurus DPC Gerindra. Suasana keakraban penuh kekeluargaan pun mewarnai sekretariat berlantai dua tersebut.

Menyongsong pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden mendatang, Yunus hanya menyampaikan apa yang telah diamanatkan DPP Gerindra Pusat. Yakni merebut kembali Indonesia Raya, dengan memenangkan pemilihan sekaligus mengusung Prabowo sebagai presiden.

“Pemilu lalu, Gerindra sejatinya sudah menjadi pemenang. Dan kemenangan harus kembali direbut pada pemilu serentak mendatang. Artinya, Gerindra menang, Prabowo presiden,” tegas Yunus didampingi Sekretaris, Jamal.

Sementara untuk di Kabupaten Karimun, Gerindra mematok target meraih kursi pucuk pimpinan DPRD. Atau minimal, mendapatkan jatah untuk unsur pimpinan.
“Untuk mencapai target ini, kami minta kepada seluruh bakal calon untuk bekerja keras. Jangan pernah gentar. Seluruh kekuatan harus dikerahkan untuk meraih kemenangan,” kata Yunus memotivasi kepada calon yang siap menghadapi pemilu. (enl)

 

Lahan 250 Hektare untuk Pertanian

0
Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengecek beras yang dihasilkan dari tanaman padi di lahan milik pemerintah. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki lahan seluas 250 hektare di Pulau Kundur. Lahan tersebut diperuntukkan pengembangan usaha pertanian. Salahnya digunakan untuk menanam padi. Meski demikian, masyarakat yang menggunakan lahan milik pemerintah tersebut tidak dikenakan sewa atau pungutan apa pun.

”Karena sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kita Kundur dijadikan sentra pengembangan pertanian,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Selasa (6/2).

Dari 250 hektar tersebut baru 100 hektare yang dapat digunakan untuk penanaman padi. Dan, sudah berhasil untuk satu kali panen. Terkait hal ini pemerintah tidak ada menetapkan atau mengharuskan petani yang tergabung dalam kelompok usaha penanaman padi harus membayar uang sewa

Sebab, sambung Bupati, salah satu tujuan diadakannya lahan seluas itu memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disana. Dan, keinginan masyarakat yang akan menggunakan lahan itu adalah untuk menanam padi. Sehingga, dalam hal ini pemerintah menyiapkan lahan dan menyiapkan bibit padinya. Sedangkan, untuk pemupukan itu dilakukan oleh kelompok tani.

”Karena lokasinya cocok untuk tanam padi dan ada aliran sungai, maka bisa dijadikan untuk mengairi lahan yang ditanam padi. Artinya, padi yang ditanam di areal tersebut bukan padi tadah hujan. Melainkan, layaknya padi yang ditanam seperti di Pulau Jawa,” jelasnya. Selain itu, di lokasi juga sudah memiliki mesin penggiling padi yang kemampuannya dalam satu jam bisa memisahkan beras dengan gabah sampai 2 ton.

Dikatakan Bupati, untuk kondisi berasnya bagus. Karena berwarna putih. Untuk saat ini beras hasil dari penananman padi di Pulaum Kundur sudah dijual di sekitar Pulau Kundur dengan harga Rp13 ribu per kg.

Dengan hasil panen yang menjanjikan, maka tahun depan akan diperluas lagi sisa lahan 150 hektar yang belum terpakai untuk penanaman padi. Tapi, terlebih dulu dipersiapkan sarana pendukung. Mulai dari pembuatan aliuran pengairan sungai, penampungan air dan juga pematangan lahan. (san)

Master Plan Batam Harus Terintegrasi

0
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.
Foto: Cecep Mulyana

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menetapkan master plan yang dibutuhkan untuk mengembangkan Batam. Batam tetap akan dikembangkan sebagai kota maritim dengan tujuan untuk mengakomodir perkembangan global, regional dan nasional.

“Pengembangan Batam harus terintegrasi dengan pengembangan Rempang, Galang, pulau kecil di sekitarnya dan Pulau Bintan,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (5/2).

Pengembangan Batam juga akan dilakukan dengan melakukan reklamasi di sekitar Pulau Batam. Kemudian ditambah dengan pengembangan jaringan infrastruktur untuk bandara dan pelabuhan laut antar pulau serta melengkapi transportasi darat dengan Light Rail Transit (LRT) dan moda transportasi lainnya.

Disamping itu, pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif yang bernilai tambah tinggi akan dilakukan.

“Bersamaan dengan pengembangan pariwisata maritim dan wisata alam di wilayah Barelang,” katanya.

Untuk itu usulan untuk membangun Pelabuhan Peti Kemas di Tanjungsauh juga akan menjadi usulan prioritas. Begitu juga dengan pembangunan pembangkit energi arus laut di dekatnya. Nantinya arus laut akan dikombinasikan dengan hydrogen untuk menghasilkan arus listrik.

BP Batam juga berencana akan membendung laut berupa waduk. Sedangkan wilayah Rempang dan Galang akan digadang sebagai satu kesatuan konsep perencanaan, indsutri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan infrastrukturnya. (leo)

Dalam Satu Bulan Satlantas Terbitkan 12 Lembar SIM A-Umum Saja

0

batampos.co.id – Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mulai diberlakukan bulan Februari ini. Dalam peraturan itu, seluruh angkutan orang dengan kendaraan bermotor diwajibkan menggunakan SIM A umum.

Hingga hampir sepekan diberlakukan, pelayanan SIM A Umim di Mapolresta Barelang masih berjalan normal dan belum ada lonjakan yang signifikan. Kanit Regiden Sat Lantas Polresta Barelang Ipda Satri Putra mengatakan, dalam satu bulan Sat Lantas Polresta Barelang menerbitkan rata-rata sebanyak 12 lembar SIM A Umum.

“Kalau bulan ini tidak ada kelonjakan yang signifikan. Masih berjalan normal seperti sebelumnya sekitar 12 lembar setiap bulannya. Selagi dia masih menggunakan plat hitam, saya rasa dia masih menggunakan SIM A biasa,” ujar Satri.

Dijelaskan Satri, di tahun 2017 lalu mulai Januari hingga Desember, pengurusan SIM A Umum untuk perpanjangan sebanyak 65 lembar. Sementara, untuk peningkatan dari SIM A biasa ke SIM A Umum sedikit lebih banyak, yakni sebanyak 90 lembar dalam satu tahun.

“Sementara untuk pengurusan SIM A baru yang jumlahnya sampai seribu lebih. Jadi selama tahun 2018 ini masih sama dengan tahun 2017 lalu. Masih biasa saja,” kata dia.

Menurut Satri, belum adanya peningkatan pengurusan SIM A Umum ini dikarenakan seluruh transportasi online di Batam belum mengurus izin sesuai dengan Permenhub 108. Jika nantinya mereka sudah mempunyai izin, Satri memprediksi baru akan ada peningkatan dalam pengurusan SIM A Umum.

“Misalnya kuota yang diberikan untuk transportasi online itu sebanyak seribu. Jadi seribu itu pasti akan mengurus dan menggunakan SIM A Umum,” tuturnya. (gie)

Tausiah Ustaz Somad Dipadati Warga

0
Ustaz Abdul Somad saat memberikan tausiah di Karimun. F. Humas Pemkab Karimun untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Ustad Abdul Somad (UAS) asal Pekanbaru yang saat ini sedang menjadi viral, Senin (5/2) malam lalu menyampaikan tausiah dihadapan ribuan jemaah muslin Karimun di Coastal Area. Diawali penyampaikan kata sambutan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, merasa kagum kepada masyarakat Karimun terhadap antusiasnya datang ke Coastal Area hingga memadai lapangan hingga ke jalan raya.

”Sudah berapa kali kita mengundang ustad untuk menyampaikan ceramah agama. Baru kali ini, umat muslim penuh dan membludak untuk mendengarkan ceramah dan pesan moral oleh ustad Abdul Somad,” ungkapnya.

Yang dilanjutkan langsung penyampaikan tausiah oleh Ustad Abdul Somad, tentang tema Menyongsong Kebangkitan Umat. Dalam tausiahnya yang diselingi dengan gurauan, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mendengarkannya. Sehingga, tidak terasa dalam dua jam memberikan tausiah masyarakat tidak ada satupun yang beranjak dari tempatnya.

”Isi Ceramahnya, semua bisa kita terima dan apa yang disampaikan sangat-sangat bagus buat saya terutama anak-anak saya,” kata Sima salah seorang ibu rumah tangga.

Pantauan di lapangan, masyarakat semua tertuju pada ustad Abdul Somad yang sedang menyampaikan ceramah. Sebelumnya, ustad Abdul Somad memberikan motivasi dakwah kepada mubalig yang ada di kabupaten Karimun di masjid Agung.

Dan pada Selasa (6/2) subuh dilaksanakan shalat subuh secara berjemaah yang dilanjutkan dengan tausiah oleh Abdul Somad. Yang juga ramai dipenuhi oleh para jemaah, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan mendengarkan ceramah langsung dari ustad yang menjadi idaman umat muslim.

”Luar biasa, sambutan masyarakat Karimun. Saya tidak menyangka, terimakasih telah mendengarkan tausiah saya,” kata ustad Somad.(tri)

BP Batam Cari Solusi Atasi Hambatan Industri

0
Kawasan Industri Batamindo, Batam. Foto: rezza/batampos

batampos.co.id – Jajaran pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam bertandang ke Kawasan Industri Batamindo. Tujuan mereka adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh dunia industri di Batam agar segera bisa dicari solusinya.

“Mereka menyampaikan hal-hal terkait tentang hambatan yang perlu jadi perhatian kami. Semua dalam rangka tingkatkan investasi yang sudah ada dan undang yang baru,” papar Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (5/2) di Wisma Batamindo.

Setelah berdialog dengan pelaku industri yang juga tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Wisma Batamindo, maka Lukita dan jajaran Deputi lainnya berkunjung ke PT Infineon Technologies. Mereka meninjau proses produksi sebentar lalu kembali pulang.

“Isu-isu yang kami terima itu terkait biaya logistik. Makanya kami sadar bahwa Pelabuhan Batuampar memang harus diperbaiki,” ujarnya.

Disamping itu, pengusaha kawasan industri juga mengemukakan bahwa implementasi dari peraturan Free Trade Zone (FTZ) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/2017 harus segera dilaksanakan.”Mereka ingin hasil produksi disini segera dikirim ke daerah lainnya di Indonesia. Makanya harus segera diimplementasikan,” paparnya.

Lalu pengusaha kawasan industri juga menanyakan kapan jembatan flyover kedua dibangun. Mereka menganggap pembangunan flyover baru akan semakin mempermudah proses logistik dari bandara dan pelabuhan menuju kawasan industri.

“Ya mereka menunggu rencana flyover kedua dan ini sudah direncanakan Pemko dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” jelasnya.

Dan terakhir pihak BP Batam akan mengidentifikasi persoalan logistik pengiriman barang dari Batam – Singapura. Kondisi ini juga membuat Batam tidak kompetitif. Bahkan sangat menghambat pertumbuhan investasi dan alur ekspor-impor di Batam.

Kontainer berukuran 20 feet dari Batam ke Singapura berbiaya 500 dolar AS. Sedangkan dari Jepang, Korea, dan Cina ke Singapura hanya 280 dolar AS. Padahal jarak Batam-Singapura cuma 18 kilometer,

Penyebab utamanya kapasitas Pelabuhan Batuampar yang sangat kecil, sehingga kapal bertonase besar yang membawa ribuan kontainer tidak bisa sandar di Batuampar.

Kontainer-kontainer tersebut harus turun di Singapura dan kemudian dimuat dalam kapal-kapal kecil lalu berangkat ke Batam.

Setelah sampai di Batam, kontainer yang berisi bahan baku atau barang setengah jadi itu diolah. Setelah selesai, harus dimuat lagi dalam kapal-kapal kecil ke Singapura untuk kemudian dibawa ke Eropa dengan kapal-kapal besar.

Sedangkan General Manager PT Batamindo Investment Cakrawala, Mook Soi Wah mengatakan isu sehari-hari seperti masalah kemacetan dan infrastruktur juga harus menjadi prioritas bagi BP Batam.”Infrastruktur jalan dibangun supaya arus lalu lintas lancar,” jelasnya.

Selanjutnya adalah mengembangkan Pelabuhan Batuampar supaya Batam menjadi semakin kompetitif karena dengan demikian maka ongkos logistik akan berkurang.”Saya apresiasi sekali kepedulian mereka dan percaya pimpinan BP Batam akan meneruskan saran kami ini,” ujarnya

Sedangkan Ketua HKI Kepri, Oka Simatupang mengatakan sangat mengapresiasi sekali kunjungan BP Batam. Saran mereka juga ditampung dengan baik.”Ya lartas salah satunya supaya pendelegasiannya cukup di BP Batam saja,” paparnya.

Selanjutnya adalah infrastruktur jalan dari Mukakuning ke Batamcentre dan Batuampar harus dilebarkan.”Karena pada jam-jam tertentu macet cukup parah,” jelasnya.

Dengan kata lain, untuk pengembangan Batam kedepan, pengusaha kawasan industri meminta poin penting yang jadi perhatian adalah meminimalisir biaya logistik.”Biaya efektif diperlukan agar bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Myanmar, Philipina, Thailand dan sekitarnya,” jelasnya.

Menurut Oka, kepastian lewat jaminan investasi itu diperlukan agar anak perusahaan yang ada di Batam dapat meyakinkan kantor pusat mereka agar mau ekspansi bisnis di Batam.

“Tidak gampang bagi perusahaan-perusahaan yang ada untuk meyakinkan kantor pusatnya. Karena mereka juga harus bersaing dengan anak perusahaan serupa di negara Asean lainnya,” katanya.

Kantor pusatnya pasti menilai pabrik yang mana di Asean yang pantas dikembangkan jika dilihat dari segi produktivitasnya.

“Makanya iklim investasi di Batam harus dijaga baik-baik,” pungkasnya. (leo)

Curi Motor Teman, Resedivis di Ringkus

0

batampos.co.id – Jajaran Polsek Tanjungpinang Timur meringkus Stevanus Tuleng Making,22, tersangka pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Rabu (17/1) lalu.

“Pelaku ditangkap bersama satu unit sepeda motor saat hendak melarikan diri,” kata Kanit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur, Ipda M. Pakpahan.

Penangkapan berawal dari laporan pemilik motor Kawasaki KZ BP 6328 KG warna hitam yang melaporkan motornya hilang dibawa kabur oleh pelaku yang juga resedivis kasus yang sama.

“Korban adalah teman pelaku, ia mencuri saat korban sedang bekerja, dan kebetulan kontak motor tersebut rusak, jadi gampang dibawa kabur pelaku,” ungkapnya di Mapolsek Tanjungpinang Timur, Selasa (6/2).

Atas aksinya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 362 KHUP Tentang Pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. “Pelaku saat ini sudah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” katanya. (odi).

Play sound