Jumat, 17 April 2026
Beranda blog Halaman 12689

Pemko Turun Tangan Atur Lalu Lintas

0

batampos.co.id – Sekolah swasta Pelita Nusantara (Pelnusa) yang berada di Jalan Basuki Rahmat, diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dalam menertibkan kendaraan para wali muridnya.

Pasalnya, hampir setiap hari, bagian jalan yang berhadapan dengan sekolah yang banyak mengentaskan siswa berprestasi ini selalu mengalami kemacetan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang, sampai ikut turun tangan mengurusi penertiban jalan tersebut. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah bahkan telah beberapa kali ikut mengingatkan pihak sekolah. Untuk tegas dalam menertibkan kendaraan wali murid para siswa Pelnusa.

“Masalahnya memang mereka tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Akhirnya jam berangkat dan pulang sekolah, sampai harus berhenti di tengah jalan,” tutur Lis pada media kemarin.

Lis mengakui adanya perasaan tak nyaman dan dirugikannya masyarakat, terhadap kemacetan yang ditimbulkan. Dikarenakan komplain masyarakat inilah, Lis mengatakan, untuk tidak mengizinkan pintu bagian depan sekolah dibuka.

“Sekolah minta waktu sampai selesai ujian. Kalau masih tidak bisa bekerja sama juga, pintu depan tidak kami izinkan untuk dibuka. Bantailah mau lewat mana,” sambung Lis lagi.

Ia juga menuturkan, satu-satunya solusi terbaik yang dimiliki yakni memindahkan salah satu peringkat sekolah ke lokasi yang memadai. “Terserah SMP atau SMA nya. Harusnya pindah, karena di lokasi sekarang tidak memadai lagi,” lanjut Lis lagi.

Kendati demikian, ia mengakui adanya penyesalan akan pemberian izin kepada pihak Pelnusa dalam mengembangkan sekolahnya. Lis menilai, sebelum memberikan izin, sekolah diberikan catatan untuk menyediakan lahan parkir yang memadai jika memungkin tetap berada di lokasi saat ini.

“Yang pasti kami mengharapkan kerja sama, pihak sekolah, wali murid dan juga pemko tentunya. Agar seluruhnya merasa nyaman,” tutup Lis. (aya)

Praperadilan Kasus Korupsi BAJ Ditunda

0
M Syafei, mantan Kasi Datun, Kejari Batam yang juga tersangka kasus dugaan korupsi dana asuransi Jaminan Hari Tua, PNS, Honorer Pemko Batam di PT Bumi Asih Jaya (BAJ) berusaha mengindar saat diambil gambarnya usai diperiksa di Kantor Kejati Kepri, Rabu (11/10). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Sidang perdana Praperadilan yang dilayangkan M Syafei terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri ditunda hingga Jumat (15/12) mendatang. Penundaan ini dikarenakan pihak termohon Kejati Kepri, tidak bisa hadir dengan alasan belum mempersiapkan materi praperadilan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Jumat (8/12).

“Sidangnya ditunda, karena yang hadir hanya kuasa hukum termohon M Syafei. Sedangkan pihak termohon Kejati Kepri tak datang,” jelas Humas PN Tanjungpinang, Santonius Tambunan.

Ia menuturkan, meskipun tak hadir dalam persidangan tersebut, pihak Kejati melayangkan surat permohonan penundaan sidang. “Permohonan penundaan mereka (Kejati, red) ini ditujukan untuk mempersiapkan materi praperadilan. Mulai dari saksi, berkoordinasi dengan ahli, serta mempersiapkan barang bukti yang akan mendukung dalam sidang tersebut,” terangnya.

Santonius menegaskan, meskipun berkas perkara yang menimpa pemohon, M Syafei telah dilimpahkan ke PN Tanjungpinang, namun dapat dipastikan praperadilan yang sudah dilayangkan Syafei tetap akan berjalan sesuai jadwal.

“Gugur atau tidaknya praperadilan tersebut, tentunya hakim yang menyidangkan yang akan menentukan. Biar, dia (hakim, red) yang menilai kapan kasus pokok tersebut dinyatakan telah diperiksa oleh PN. Sehingga dianggap layak untuk digugurkan atau tidak,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri melimpahkan kasus dugaan korupsi dana Asuransi Kesehatan (Askes) PT Bumi Asih Jaya (BAJ) yang dilakukan M Syafei, ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (7/12) kemarin.

Namun berkas perkara yang dilimpahkan tersebut belum diregister oleh Panitera Tipikor, sehingga belum bisa ditunjuk siapa majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada berkas yang harus segera dilengkapi Kejati Kepri.(cr20)

TP PKK Bintan Ingin Berkolaborasi dengan PMI

0
KETUA TP PKK Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi menyerahkan bantuan ke salah seorang masyarakat binaan PMI Kabupaten Bintan saat berkunjung ke kantor PMI Kabupaten Bintan di Kilometer 20, Bintan, Kamis (7/12). F. Kominfo untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi mengapresiasi kinerja, semangat dan eksistensi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bintan.

“PMI memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat. Karenanya semangat PMI harus diajarkan ke generasi muda, bila perlu kita ajak anggota Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah dalam segala kegiatan PMI,” ujar Deby saat melakukan kunjungan ke kantor PMI Kabupaten Bintan di Kilometer 20, Kamis (7/12).

Deby mengharapkan pengurus PMI Kabupaten Bintan selalu bersinergi dalam kegiatan sosial bersama PKK Kabupaten Bintan. Deby juga mengimbau agar pengurus PMI Kabupaten Bintan ikut memainkan peranan dengan melibatkan PMR di sekolah sekolah di Kabupaten Bintan.

Ketua PMI Kabupaten Bintan, Untung menyambut baik kedatangan Ketua TP PKK Kabupaten Bintan. Menurutnya, kolaborasi dan sinergi PMI dan PKK ke depan akan membuat kegiatan sosial di masyarakat. “Kita sangat mengapresiasi inisiatif dan motivasi dari Ketua TP PKKKabupaten Bintan yang nantinya akan membuat PMI dan PKKKabupaten Bintan lebih maju,” ungkapnya. (cr21)

Bantuan untuk Korban Kebakaran Daik Terus Mengalir

0
Teddy Jun Askara. F. RPG

batampos.co.id – Anggota DPRD Provinsi Kepri Tedy Jun Askara turut membantu warga Kampung Cina, Daik, Kabupaten Lingga, yang tertimpa musibah kebakaran belum lama ini. Melalui rekannya, Aziz Martindas yang ada di Daik Lingga, TJA memberikan sejumlah selimut dengan tujuan membantu meringankan penderitaan warga yang tertimpa musibah.

“Meski kecil, namun selimut saat ini dibutuhkan para lorban bencana kebakaran agar dapat tidur dengan hangat. Dipilihnya selimut ini, berdasarkan permintaan langsung dari para korban kebakaran,” kata Aziz usai menyamoaikan bantuan dari TJA.

Aziz menyampaikan keprihatinan TJA dan Keluarga besar terhadap warga yang tertimpa musibah. Dia mendesak Pemerintah Provinsi serta Pemkab Lingga untuk segera melakukan tindakan yang nyata untuk membantu korban bencana kebakaran tersebut.

“Khususnya Pemerintah Kabupaten Lingga agar segara dapat melakukan satu diantaranya pembangunan pengadaan pasar agar tidak terjadi kelumpuhan perekonomian masyarakat Daik, ” kata Aziz.

Selain memberikan solusi agar korban bencana kebakaran mendapat perhatian dan bantuan cepat, Aziz juga menuarankan agar Pemkab Lingga dapat segera menambah sarana dan fasilitas pemadam kebakaran. Kondisi sekarang ini di Kabupaten Lingga sarana dan prasarana pemadam kebakaran terbilang sangat sangat minim.

“Kedepannya kami berharap untuk Pemkab Lingga menambah saranan dan prasarana penanggulangan bencanan kebakaran di Lingga. Saat ini sarana tersebut sangat minim,”ujar Aziz. (wsa)

Warga Sepempang Minta Pujasera Ditutup

0
Pertemuan masyarakat Desa Sepempang di kantor desa setempat yang menyepakati ditutupnya Pujasera 36, Jumat (8/12). F, Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Sekda Pemkab Natuna Wan Siswandi menyatakan, tempat hiburan pujasera di Desa Sepempang akan ditutup. Menyusul permintaan masyarakat setempat pasca pemukulan terhadap seorang warga oleh oknum aparat.

“Pujasera di Sepempang positif akan ditutup. Dan itu masyarakat yang minta melalaui rapat Desa bersama masyarakat,” ungkap Sekda, Jumat (8/12).

Diakui Sekda, Pemerintah Daerah sebelumnya sudah memberikan izin beroperasinya tempat hiburan pujasera tersebut. Namun dengan kejadian tersebut, izinnya akan dipertimbangkan dan dicabut maupun tidak diperpanjang.

“Bicara aturan, izin itu dikeluarkan berdasarkan rekomendasi. Hiburan malam Pujasera itu berdasarkan rekomendasi Desa Sepempang sebelum mendapat izin lingkungan. Setelah kejadian itu Desa akan mencabut rekomendasi,” ujar Sekda.

Dikatakan Sekda, tim Pekat Kabupaten masih menunggu surat resmi dari Desa terkait pencabutan rekomendasi izin lingkungan tersebut. Dan selanjutnya akan melakukan pertemuan dengan tim Pekat, sebelumnya memutuskan waktu dan jadwal Pujasera ditutup.

Disatu sisi, selain faktor terjadinya pemukulan juga pertimbangan adanya peredaran minuman beralkohol di pujasera, yang sudah melanggar dari izin.

“Setelah Desa resmi menarik rekomedasi, langkah penutupan akan dilaksanakan. Nanti dilokas bisa dipasangkan garis polisi,” sebut Siswandi.

Pemerintah daerah dan Tim Pekat dalam hal ini sambung Siswandi, tetap melaksanakan kebijakan sesuai prosedur dan aturan. Dan memberikan kesempatan kepada pengelola pujasera mecari lokasi lain untuk pindah. Tetapi harus jauh dari pusat Kabupaten.(arn)

Gubernur Dukung Pemekaran Tiga Kecamatan

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun memberikan dukungan untuk pembentukan tiga kecamatan baru di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepala Biro Pemerintah Provinsi Kepri, Haryono mengatakan, Gubernur sudah mengeluarkan surat rekomendasi beberapa waktu lalu.

“Pada prinsipnya Pak Gubernur sangat mendukung pemekaran tiga kecamatan baru di Anambas. Karena semangatnya adalah untuk mempercepat pembangunan daerah,” ujar Haryono menjawab pertanyaan media di Masjid Raya Dompak, Tanjungpinang, kemarin.

Menurut Haryono, keputusan disetujui atau tidaknya nanti bukan di tingkat Pemerintah Provinsi Kepri. Karena yang memutuskan adalah Kementerian Dalam Negeri. Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya memberikan yang terbaik, atas aspirasi Pemkab Kepulauan Anambas.

“Kita menunggu, jika memang sudah rampung Peraturan Daerah (Perda) untuk pembentukan tiga Kecamatan tersebut, akan kita teruskan ke Kemendagri,” jelas Haryono.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Kecamatan Baru, DPRD Anambas, Danun menjelaskan, urgensinya pembentukan tiga kecamatan baru tersebut, karena disebabkan beberapa hal. Pertama adalah persoalan rentang kendali. Spiritnya utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Apabila musim utara, masyarakat yang diluar kecamatan sulit untuk mengurus keperluan administrasi di tingkat kecamatan,” ujar Danun.

Masih kata Danun, keinginan pemekaran kecamatan tersebut adalah merupakan inisiasi dari Pemkab Anambas. Disebutkannya, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008, memang belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

“Tetapi ada pengecualian, karena Anambas masuk dalam kategori daerah-daerah kepulauan. Kita menggunakan dasar ini, sebagai landasan hukumnya,” papar Danun.

Masih kata Danun, Kecamatan Jemaja akan dimekarkan, yakni Jemaja Barat nantinya. Kemudian Palmatak sebagai kecamatan induk akan memekarkan dua kecamatan baru. Yakni Kecamatan Siantan Utara dan Kute Siantan. Terkait rencana ini, Pansus sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kemendagri menyambut baik. Mereka akan melakukan verifikasi faktual setelah Perda disahkan nanti. Mudah-mudahan ini bisa terwujud,” tutup politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.(jpg)

Daerah Harus Perkuat Regulasi

0
Sardison. F. Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 untuk 275 Desa di Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 2,93 persen atau lebih kurang Rp6,6 miliar dari tahun 2017 sebesar Rp228 miliar.

“Jika dibandingkan dengan dana desa tahun 2017 yang nilainya Rp 228 miliar. Maka tahun 2018 dana desa untuk Kepri adalah Rp 221 miliar atau berkurang sekitar Rp 7 miliar,” ujar Heru, kemarin.

Dijelaskan Heru, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya transfer dana desa ke daerah. Seperti kinerja pemerintahan desa, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, kondisi geografis, dan lainnya. Selain itu adalah hasil evaluasi penggunaan dana desa TA 2017.

“Pergesaran ini terjadi, bukan hanya di Kepri. Tetapi di daerah lain juga sama. Ada yang naik dan ada turun jumlahnya,” papar Heru.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri, Sardison mengatakan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Menurutnya, jika di 2017 penerimaan dana desa dibawah Rp1 miliar.

“Tetapi pada 2018 nanti, ada Desa di Kepri yang mendapatkan diatas Rp 1 miliar. Teknis untuk 2018 kita masih menunggu dari pusat,” ujar Sardison.

Dijelaskannya, ada berbagai persoalan yang menyebabkan penurunan dana desa untuk wilayah Kepri. Salah satu, disebabkan adanya penambahan indikator perhitungan olehpemerintah pusat terhadap penerimaan dana desa. Pihaknya juga menemukan ada beberapa persoalan dalam pelaksanaan dana desa 2017 ini.

“Kita sudah melakukan evaluasi. Makanya untuk dana desa 2018 nanti, kita minta semua daerah memperkuat regulasi penggunaan dana desa dengan menyesuaikan peraturan Menteri Desa, Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri,” papar Sardison.

Ditanya apakah adanya sejumlah kasus penyimpangan dana desa di Karimun dan Bintan, menjadi penyebab menurunnya penerimaan dana desa di Kepri ? Mengenai hal itu, Mantan Kepala Biro Pembangunan Kepri tersebut tak menampiknya. Menurutnya, perosalan tersebut turut mempengaruhi.

“Kedepan pengawasan akan lebih diperketat. Selain itu pendampingan tenaga desa juga akan mengarahkan tentang penggunaan dana desa sesuai pada tempatnya,” jelas Sardison.(jpg)

Jangan Merugi di Kemudian Hari

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun berpesan agar umat Islam mengaktualisasikan diri dalam konsep rahmatan lil alamin. Dengan posisi dan peran masing-masing, sudah semestinya memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Jangan sampai kita merugi kemudian hari, karena tak ada bekal untuk hari akhir dan tak memberi manfaat bagi lingkungan kita. Apalagi untuk mereka yang diamanahkan di lingkungan pemerintahan,” kata Nurdin saat Safari Subuh di Masjid At Taqwa, Pulau Belakangpadang, Kota Batam, Jumat (8/12).

Di penghujung pekan awal Desember ini, Nurdin melakukan serangkaian aktivitas di sejumlah masjid di berbagai pulau di Kepri. Kunjungan ini juga diserangkaikan dengan aktivitas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Jumat (7/12) malam, setelah kembali dari Jakarta guna pertemuan konsultatif soal RUU Daerah Kepulauan, Nurdin sudah ditunggu jamaah Masjid Al Kiram, Tiban, Kota Batam. Di Al Kiram, Ustad Ari Sahlan menyampaikan ceramah tentang Hikmah Memperingati Maulid Nabi. Sementara pengurus masjid menyampaikan mimpi mereka untuk menjadikan masjid ini sebagai yang termegah di kawasan Tiban.

Gubernur sangat mendukung keinginan itu. Selain pemerintah ke depan ikut membantu, Nurdin menyampaikan kesempatan membangun masjid tersebut hendaknya ikut dijadikan ladang amal masyarakat dengan memberikan bantuan. “Tapi jangan lupa untuk terus memakmurkan masjid ini. Juga masjid-masjid di seluruh Kepri,” kata Nurdin.

Di Masjid At Taqwa Pulau Belakangpadang, Batam, saat Safari Subuh, Nurdin mengajak masyarakat untuk memulai aktvitas dengan segala niat baik. Ada kenikmatan besar jika umat beraktivitas dengan memulai salat subuh berjamaah. “Majelis ilmu dan perbanyak silaturahmi akan membawa keberkahan,” kata Nurdin.

Sebelum ke Pulau Jaga, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Nurdin terlebih dahulu menerima tim dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Graha Kepri. Gubernur juga membuka Pembentukan CSR Provinsi Kepri di Graha Kepri.

Di Pulau Jaga, setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Al Muttaqin, Nurdin membuka turnamen Porah Cup dan menyerahkan bantuan untuk nelayan. Pada kesempatan itu, Nurdin kembali menegaskan kepada abdi negara bahwa dirinya dan mereka adalah pelayan rakyat. Apapun yang dibuat, mulai perencanaan hingga penganggaran dan implementasi, semuanya harus memudahkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan.

“Dengan kemampuan yang ada, buatlah masyarakat menjadi semakin baik. Mereka pasti mendoakan kita. Rakyat harus tidur nyenyak. Apa guna pangkat jabatan kalau tidak memberi manfaat untuk rakyat,” kata Nurdin lagi.

Saat menyerahkan bantuan untuk nelayan, Nurdin mengingatkan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan. Setelah bantuan ini diberikan, akan ada evaluasi, apakah setelah ini dapat mengubah kehidupan masyarakat untuk jangka panjang. “Setelah dibantu, tak akan kita lepaskan begitu saja. Kita tetap awasi dan evaluasi,” kata Nurdin.

Karena itu, kepada OPD terkait, ketika hendak memberi bantuan, jangan asal beri karena mengejar proyek. Ditanya dulu kepada masyarakat apa kebutuhan dan perlengkapan yang bisa membantu meningkatkan kehidupan mereka.

“Kalau ingin bantu tanya dulu, kalau mereka minta garpu jangan dikasih sendok. Pemerintah secara pelan-pelan terus memberikan bantuan, semua itu akan pasti, untuk perlengkapan dan kebutuhan masyarakat,” kata Nurdin.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis, Nurdin kembali menguji coba sampan dengan mesin ketinting itu. Nurdin beraksi di laut dengan memainkan mesin dan mencoba keseimbangan sampan terhadap gelombang.

Setelah dari Pulau Jaga, Nurdin ke Pulau Moro ubtuk meresmikan PLTD Moro 2 x 500 MW. Secara perlahan-lahan, sejumlah pulau di Kepri akan mendapat mesin listrik. Nurdin menegaskan bahwa PLN berkomitmen kuat agar elektrifikasi di Kepri mencapai tingkat maksimal. Nurdin mengaku senang dengan peresmian listrik. Ke pelosok manapun dia akan mendampingi. Yang penting tiap pulau selalu terang. “PLN ingin menerangi seluruh pulau, kami akan mendoakannya, semakin cepat terlaksana,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, ini merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo. Selain itu ada juga infrastruktur jalan, embung dan lainnya. Nurdin selalu menyampaikan jangan ada lagi daerah yang tak menikmati listrik. “Pemerintah harus hadir untuk pelayanan dasar termasuk listrik. Kalau ada listrik, semua berjalan, ekonomi bergerak,” kata Nurdin.

Dalam peresmian itu, hadir GM PLN Wilayah Riau Kepulauan Riau, Irwan Saputra, Kadis ESDM Kepri Amjon, Kadis Keluatan dan Perikanan Edy Sofyan, Karo Humaspro dan Penghubung Nilwan. Dari Moro, Nurdin sempat singgah ke Pulau Buru untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Kundur. Di Kundur, Nurdin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. (bni)

Lanjut Pembangunan Pelabuhan, Pemprov Anggarkan Rp 15 Miliar

0
Pekerja dari pihak kontraktor melakukan pemancangan tiang di lokasi pembangunan pelabuhan bongkar muat multifungsi Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Jumat (8/12). F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Tahun 2018 nanti. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan lanjutan pelabuhan bongkar muat multifungsi di Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

Pekerjaan awal pelabuhan yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar akan rampung pada tanggal 13 Desember 2017. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Jamhur Ismail yang dihubungi, Jumat (8/12) siang mengatakan, alokasi tersebut untuk
penimbunan dan pematangan lahan serta membuka akses jalan.

Rencananya, akses jalan yang dibuka mulai dari lokasi pekerjaan pelabuhan sampai
dengan jalan sebelah lapangan bola Kampung Mentigi Tanjunguban. Selain hal itu, ia menyebutkan, dua minggu nanti, pihaknya akan melakukan ganti rugi lahan warga yang terkena pembangunan pelabuhan bongkar muat multifungsi Tanjunguban. Sekitar lima pemilik lahan akan mendapatkan ganti rugi dari alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar.
“Dana ganti rugi ini dialokasikan dari apbd perubahan tahun 2017,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya masih menunggu dari pihak badan pertanahan nasional dan tim apresial yang bekerja menghitung ganti rugi kepada lima pemilik lahan tersebut. Diakuinya, sekurangnya terdapat 20 kavlingan yang juga akan diganti rugi. “kalau anggaran Rp 2 miliar itu tak cukup, kita anggarkan tahun depan untuk ganti rugi lahan yang belum,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan pelabuhan bongkar muat multifungsi Tanjunguban selesai pada tahun 2019 mendatang. Sehingga melancarkan aktivitas bongkar muat di Tanjunguban karena aktivitas bongkar muat barang masih tergantung pelabuhan rakyat dan menumpang di pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan Tanjunguban. “Total anggaran untuk pelabuhan bongkar muat sekitar Rp 40 hingga Rp 50 miliar,” ucapnya.

Tak hanya itu, fasilitas yang akan dibangun seperti pergudangan, parkir, musalah
dan perkantoran, harapnya juga membuka lapangan pekerjaan. Terpisah pengawas lapangan PT Dila Permata Azman mengatakan, pekerjaan pemancangan ditargetkan selesai pada tanggal 13 Desember mendatang. “Mudah mudahan tiga hari ini selesai,” harapnya.

Ia mengatakan, anggaran Rp 3,7 miliar yang dialokasikan pemerintah tahun ini buat pemancangan tiang sepanjang 165 meter atau 166 keping sheet fail. Sampai hari ini (kemarin) menurutnya, sudah 116 meter yang dipancang. “Sebenarnya total bidang yang harus dipancang sekitar 194 meter, tetapi sesuai kontrak kita sampai dengan 165 meter atau 166 keping sheet fail saja. Tahun depan lah, kontraktor yang menang lelang
yang akan melanjutkannya,” tukasnya. (cr21)

Pemkab Perbaiki Data Kemiskinan

0

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2018 mendatang. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sasaran penerima program bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun dari pihak swasta.

Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah (Balitbangpeda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kustiorini, menjelaskan jika selama ini dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat miskin masih berpatokan dengan data lama. Dikhawatirkan bantuan tersebut berpotensi kurang tepat sasaran.

“Selama ini pemerintah daerah masih menggunakan basis data terpadu tahun 2012,” ungkapnya ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya Jumat (8/12).

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah melaksanakan verifikasi dan validasi berdasarkan basis data terpadu (BDT) tahun 2015 pada Perubahan APBD tahun ini. “Untuk Anambas, verifikasi dan validasi baru akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang,” ungkapnya lagi.

Verifikasi dan validasi tersebut sesuai dengan surat edaran Kemensos No. 1 tahun 2017 tentang verifikasi dan validasi data terpadu yang ditujukan kepada walikota/bupati seIndonesia. Validasi dan verifikasi menggunakan data terbaru yakni Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015. “Ini sangat penting dan diharuskan karena sudah ada surat edaran Kementerian Sosial No. 1 tahun 2017,” tukasnya.

Pantauan di lapangan, pada pembagian beras sejahtera (Rastra) beberapa tahun terakhir ini masih terlihat kurang tepat sasaran. Pasalnya, masih banyak warga yang terhitung mampu tapi dapat juga beras tersebut.

Sehingga sangat tepat jika dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan supaya pembagian Rastra bisa tepat sasaran. Selain itu data kemiskinan juga akan lebih up date. Hal ini akan memudahkan pihak mana saja yang akan memberikan bantuan termasuk pihak swasta sekalipun. (sya)