batampos.co.id – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 untuk 275 Desa di Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 2,93 persen atau lebih kurang Rp6,6 miliar dari tahun 2017 sebesar Rp228 miliar.
“Jika dibandingkan dengan dana desa tahun 2017 yang nilainya Rp 228 miliar. Maka tahun 2018 dana desa untuk Kepri adalah Rp 221 miliar atau berkurang sekitar Rp 7 miliar,” ujar Heru, kemarin.
Dijelaskan Heru, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya transfer dana desa ke daerah. Seperti kinerja pemerintahan desa, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, kondisi geografis, dan lainnya. Selain itu adalah hasil evaluasi penggunaan dana desa TA 2017.
“Pergesaran ini terjadi, bukan hanya di Kepri. Tetapi di daerah lain juga sama. Ada yang naik dan ada turun jumlahnya,” papar Heru.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri, Sardison mengatakan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Menurutnya, jika di 2017 penerimaan dana desa dibawah Rp1 miliar.
“Tetapi pada 2018 nanti, ada Desa di Kepri yang mendapatkan diatas Rp 1 miliar. Teknis untuk 2018 kita masih menunggu dari pusat,” ujar Sardison.
Dijelaskannya, ada berbagai persoalan yang menyebabkan penurunan dana desa untuk wilayah Kepri. Salah satu, disebabkan adanya penambahan indikator perhitungan olehpemerintah pusat terhadap penerimaan dana desa. Pihaknya juga menemukan ada beberapa persoalan dalam pelaksanaan dana desa 2017 ini.
“Kita sudah melakukan evaluasi. Makanya untuk dana desa 2018 nanti, kita minta semua daerah memperkuat regulasi penggunaan dana desa dengan menyesuaikan peraturan Menteri Desa, Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri,” papar Sardison.
Ditanya apakah adanya sejumlah kasus penyimpangan dana desa di Karimun dan Bintan, menjadi penyebab menurunnya penerimaan dana desa di Kepri ? Mengenai hal itu, Mantan Kepala Biro Pembangunan Kepri tersebut tak menampiknya. Menurutnya, perosalan tersebut turut mempengaruhi.
“Kedepan pengawasan akan lebih diperketat. Selain itu pendampingan tenaga desa juga akan mengarahkan tentang penggunaan dana desa sesuai pada tempatnya,” jelas Sardison.(jpg)
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun berpesan agar umat Islam mengaktualisasikan diri dalam konsep rahmatan lil alamin. Dengan posisi dan peran masing-masing, sudah semestinya memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
“Jangan sampai kita merugi kemudian hari, karena tak ada bekal untuk hari akhir dan tak memberi manfaat bagi lingkungan kita. Apalagi untuk mereka yang diamanahkan di lingkungan pemerintahan,” kata Nurdin saat Safari Subuh di Masjid At Taqwa, Pulau Belakangpadang, Kota Batam, Jumat (8/12).
Di penghujung pekan awal Desember ini, Nurdin melakukan serangkaian aktivitas di sejumlah masjid di berbagai pulau di Kepri. Kunjungan ini juga diserangkaikan dengan aktivitas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Jumat (7/12) malam, setelah kembali dari Jakarta guna pertemuan konsultatif soal RUU Daerah Kepulauan, Nurdin sudah ditunggu jamaah Masjid Al Kiram, Tiban, Kota Batam. Di Al Kiram, Ustad Ari Sahlan menyampaikan ceramah tentang Hikmah Memperingati Maulid Nabi. Sementara pengurus masjid menyampaikan mimpi mereka untuk menjadikan masjid ini sebagai yang termegah di kawasan Tiban.
Gubernur sangat mendukung keinginan itu. Selain pemerintah ke depan ikut membantu, Nurdin menyampaikan kesempatan membangun masjid tersebut hendaknya ikut dijadikan ladang amal masyarakat dengan memberikan bantuan. “Tapi jangan lupa untuk terus memakmurkan masjid ini. Juga masjid-masjid di seluruh Kepri,” kata Nurdin.
Di Masjid At Taqwa Pulau Belakangpadang, Batam, saat Safari Subuh, Nurdin mengajak masyarakat untuk memulai aktvitas dengan segala niat baik. Ada kenikmatan besar jika umat beraktivitas dengan memulai salat subuh berjamaah. “Majelis ilmu dan perbanyak silaturahmi akan membawa keberkahan,” kata Nurdin.
Sebelum ke Pulau Jaga, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Nurdin terlebih dahulu menerima tim dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Graha Kepri. Gubernur juga membuka Pembentukan CSR Provinsi Kepri di Graha Kepri.
Di Pulau Jaga, setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Al Muttaqin, Nurdin membuka turnamen Porah Cup dan menyerahkan bantuan untuk nelayan. Pada kesempatan itu, Nurdin kembali menegaskan kepada abdi negara bahwa dirinya dan mereka adalah pelayan rakyat. Apapun yang dibuat, mulai perencanaan hingga penganggaran dan implementasi, semuanya harus memudahkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan.
“Dengan kemampuan yang ada, buatlah masyarakat menjadi semakin baik. Mereka pasti mendoakan kita. Rakyat harus tidur nyenyak. Apa guna pangkat jabatan kalau tidak memberi manfaat untuk rakyat,” kata Nurdin lagi.
Saat menyerahkan bantuan untuk nelayan, Nurdin mengingatkan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan. Setelah bantuan ini diberikan, akan ada evaluasi, apakah setelah ini dapat mengubah kehidupan masyarakat untuk jangka panjang. “Setelah dibantu, tak akan kita lepaskan begitu saja. Kita tetap awasi dan evaluasi,” kata Nurdin.
Karena itu, kepada OPD terkait, ketika hendak memberi bantuan, jangan asal beri karena mengejar proyek. Ditanya dulu kepada masyarakat apa kebutuhan dan perlengkapan yang bisa membantu meningkatkan kehidupan mereka.
“Kalau ingin bantu tanya dulu, kalau mereka minta garpu jangan dikasih sendok. Pemerintah secara pelan-pelan terus memberikan bantuan, semua itu akan pasti, untuk perlengkapan dan kebutuhan masyarakat,” kata Nurdin.
Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis, Nurdin kembali menguji coba sampan dengan mesin ketinting itu. Nurdin beraksi di laut dengan memainkan mesin dan mencoba keseimbangan sampan terhadap gelombang.
Setelah dari Pulau Jaga, Nurdin ke Pulau Moro ubtuk meresmikan PLTD Moro 2 x 500 MW. Secara perlahan-lahan, sejumlah pulau di Kepri akan mendapat mesin listrik. Nurdin menegaskan bahwa PLN berkomitmen kuat agar elektrifikasi di Kepri mencapai tingkat maksimal. Nurdin mengaku senang dengan peresmian listrik. Ke pelosok manapun dia akan mendampingi. Yang penting tiap pulau selalu terang. “PLN ingin menerangi seluruh pulau, kami akan mendoakannya, semakin cepat terlaksana,” kata Nurdin.
Menurut Nurdin, ini merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo. Selain itu ada juga infrastruktur jalan, embung dan lainnya. Nurdin selalu menyampaikan jangan ada lagi daerah yang tak menikmati listrik. “Pemerintah harus hadir untuk pelayanan dasar termasuk listrik. Kalau ada listrik, semua berjalan, ekonomi bergerak,” kata Nurdin.
Dalam peresmian itu, hadir GM PLN Wilayah Riau Kepulauan Riau, Irwan Saputra, Kadis ESDM Kepri Amjon, Kadis Keluatan dan Perikanan Edy Sofyan, Karo Humaspro dan Penghubung Nilwan. Dari Moro, Nurdin sempat singgah ke Pulau Buru untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Kundur. Di Kundur, Nurdin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. (bni)
Pekerja dari pihak kontraktor melakukan pemancangan tiang di lokasi pembangunan pelabuhan bongkar muat multifungsi Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Jumat (8/12). F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Tahun 2018 nanti. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan lanjutan pelabuhan bongkar muat multifungsi di Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.
Pekerjaan awal pelabuhan yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar akan rampung pada tanggal 13 Desember 2017. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Jamhur Ismail yang dihubungi, Jumat (8/12) siang mengatakan, alokasi tersebut untuk
penimbunan dan pematangan lahan serta membuka akses jalan.
Rencananya, akses jalan yang dibuka mulai dari lokasi pekerjaan pelabuhan sampai
dengan jalan sebelah lapangan bola Kampung Mentigi Tanjunguban. Selain hal itu, ia menyebutkan, dua minggu nanti, pihaknya akan melakukan ganti rugi lahan warga yang terkena pembangunan pelabuhan bongkar muat multifungsi Tanjunguban. Sekitar lima pemilik lahan akan mendapatkan ganti rugi dari alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar.
“Dana ganti rugi ini dialokasikan dari apbd perubahan tahun 2017,” katanya.
Sejauh ini, pihaknya masih menunggu dari pihak badan pertanahan nasional dan tim apresial yang bekerja menghitung ganti rugi kepada lima pemilik lahan tersebut. Diakuinya, sekurangnya terdapat 20 kavlingan yang juga akan diganti rugi. “kalau anggaran Rp 2 miliar itu tak cukup, kita anggarkan tahun depan untuk ganti rugi lahan yang belum,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan pelabuhan bongkar muat multifungsi Tanjunguban selesai pada tahun 2019 mendatang. Sehingga melancarkan aktivitas bongkar muat di Tanjunguban karena aktivitas bongkar muat barang masih tergantung pelabuhan rakyat dan menumpang di pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan Tanjunguban. “Total anggaran untuk pelabuhan bongkar muat sekitar Rp 40 hingga Rp 50 miliar,” ucapnya.
Tak hanya itu, fasilitas yang akan dibangun seperti pergudangan, parkir, musalah
dan perkantoran, harapnya juga membuka lapangan pekerjaan. Terpisah pengawas lapangan PT Dila Permata Azman mengatakan, pekerjaan pemancangan ditargetkan selesai pada tanggal 13 Desember mendatang. “Mudah mudahan tiga hari ini selesai,” harapnya.
Ia mengatakan, anggaran Rp 3,7 miliar yang dialokasikan pemerintah tahun ini buat pemancangan tiang sepanjang 165 meter atau 166 keping sheet fail. Sampai hari ini (kemarin) menurutnya, sudah 116 meter yang dipancang. “Sebenarnya total bidang yang harus dipancang sekitar 194 meter, tetapi sesuai kontrak kita sampai dengan 165 meter atau 166 keping sheet fail saja. Tahun depan lah, kontraktor yang menang lelang
yang akan melanjutkannya,” tukasnya. (cr21)
batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2018 mendatang. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sasaran penerima program bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun dari pihak swasta.
Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah (Balitbangpeda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kustiorini, menjelaskan jika selama ini dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat miskin masih berpatokan dengan data lama. Dikhawatirkan bantuan tersebut berpotensi kurang tepat sasaran.
“Selama ini pemerintah daerah masih menggunakan basis data terpadu tahun 2012,” ungkapnya ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya Jumat (8/12).
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah melaksanakan verifikasi dan validasi berdasarkan basis data terpadu (BDT) tahun 2015 pada Perubahan APBD tahun ini. “Untuk Anambas, verifikasi dan validasi baru akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang,” ungkapnya lagi.
Verifikasi dan validasi tersebut sesuai dengan surat edaran Kemensos No. 1 tahun 2017 tentang verifikasi dan validasi data terpadu yang ditujukan kepada walikota/bupati seIndonesia. Validasi dan verifikasi menggunakan data terbaru yakni Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015. “Ini sangat penting dan diharuskan karena sudah ada surat edaran Kementerian Sosial No. 1 tahun 2017,” tukasnya.
Pantauan di lapangan, pada pembagian beras sejahtera (Rastra) beberapa tahun terakhir ini masih terlihat kurang tepat sasaran. Pasalnya, masih banyak warga yang terhitung mampu tapi dapat juga beras tersebut.
Sehingga sangat tepat jika dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan supaya pembagian Rastra bisa tepat sasaran. Selain itu data kemiskinan juga akan lebih up date. Hal ini akan memudahkan pihak mana saja yang akan memberikan bantuan termasuk pihak swasta sekalipun. (sya)
batampos.co.id – Petugas Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam memperingatkan kepada masyarakat yang berada di Anambas dan Natuna, bahwa ada peningkatan kecepatan angin. Sehingga menyebabkan gelombang tinggi diperairan kedua wilayah itu.
“Kecepatan angin hingga 36 hingga 54 km/jam,” kata Kasi Datin Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam, Suratman, Jumat (8/12).
Ia mengatakan peningkatan gelombang di wilayah perairan Natuna dan Anambas masuk dalam kategori tinggi. Diperkirakan tingginya gelombang yakni 2,5 hingga 4 meter.
“Masuk kategori Rough Sea,” ucap Suratman.
Tingginya gelombang di dua kabupaten ini, Suratman meminta agar masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berhati-hati. Lalu ia juga memperingatkan kapal-kapal yang melintas di wilayah itu selalu waspada. Apalagi dua daerah ini tak hanya dilalui kapal membawa penumpang atau nelayan saja. Tapi juga kapal-kapal yang digunakan untuk operasional penambangan minyak dan gas. “Tetap waspada dan siaga, kami akan selalu mengupdate informasi cuaca dan gelombang,” ungkapnya.
Berdasarkan pencitraan satelit dan perkiraan forechaster Stamet Hang Nadim Batam. Suratman mengatakan hari ini (9/12) secara keseluruhan wilayah Kepri akan dilanda hujan dengan intensitas sedang. “Perkiraan kami dari pagi hingga siang hujan,” ujarnya.
Penyebab hujan ini, kata Suratman karena adanya pusaran angin di sebelah utara Kalimantan, yang menyebabkan terbentuk daerah belokan angin dan pertemuan angin. Kondisi ini menyebabkan banykanya massa udara yang berkumpul di wilayah Kepri, sehingga potensi pertumbuhan awan-awan cukup besar.
“Karena diprediksi hujan intensitas sedang, masyarakat diharapkan selalui berhati-hati dengan penurunan jarak pandang akibat hujan,” pungkasnya. (ska)
batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani terus melakukan pembenahan pelayanan kesehatan maupun manajemen, untuk meningkatkan kualitas dan status RSUD itu sendiri. Tahap demi tahap selalu terus melakukan pembenahan dan membuat inovasi baru setiap tahunnya.
“Ini sebagai komitmen kami (RSUD M Sani, red) untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Alhamdulillah rumah sakit ini terus menjadi rujukan dari daerah lain seperti Selatpanjang maupun dari pulau-pulau untuk berobat,” jelas Direktur RSUD M Sani dr Zulhadi, Jumat (8/12).
Belum lama ini, RSUD M Sani sudah menjalani penilaian dari tim kas Komisi Akreditasi Rumah Sakit dari Jakarta untuk mendapatkan akreditasi rumah sakit. Dimana, dalam penilaian tersebut ada tiga komponen yaitu manajemen rumah sakit, layanan keperawatan dan layanan medis yang masing-masing komponen tersebut ada lima bab penilaian.
“Mudah-mudahan kami lolos dalam penilaian tersebut. Sebab yang melakukan penilaian selain administrasi langsung terjun ke lapangan apakah benar RSUD M Sani ini sudah melaksanakan semuanya. Juga langsung menanyakan kepada pasien yang sedang berobat,” tuturnya.
Untuk pelayanan kesehatan, pada tahun 2017 ini RSUD M Sani sudah melakukan berbagai terobosan seperti melakukan renovasi ruang rawat inap, menambah peralatan medis terbaru, mempersingkat waktu antrean dan poli. Kemudian dibentuknya komite keperawatan untuk menstrandarisasi pelayanan kesehatan kepada pasien dengan moto cepat, ramah dan senyum.
Selain itu juga sudah melakukan pemilihan komite medik yang baru, untuk meningkatkan profesionalisme bagi dokter-dokter spesialis maupun umum dalam memberikan pelayanan medis. Agar lebih cepat dalam melakukan pengecekan maupun diagnosa penyakit terhadap para pasien, supaya bisa dirasakan langsung oleh pasien itu sendiri.
“Kami menitikberatkan keperawatan dalam memberikan pelayanan. Artinya, para perawat tersebut terus diberikan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Para pasien bisa memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan perawat maupun dokter,” ungkapnya.
Di sisi lain kata Zulhadi lagi, RSUD M Sani juga memperkuat unit aduan masyarakat yang ditempatkan di lobi utama selama 24 jam. Pengaduan bisa diberikan secara langsung maupun melalui pesan singkat. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelayanan medis di RSUD M Sani dapat dirasakan oleh masyarakat dalam berobat.
“Unit aduan ini sebagai acuan kami untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya,” katanya.
Sementara salah seorang pasien Ahad warga Pangke Barat mengungkapkan, untuk pelayanan kesehatan di RSUD M Sani sudah cukup baik dan banyak perubahan. Mulai dari proses pendaftaran, diagnosa penyakit, hingga tindakan operasi oleh dokter cukup cepat.
“Sudah baguslah, aturan benar-benar diberlakukan. Dulu ramai yang nunggu dari pada pasiennya, sekarang terbatas dan jam besuk juga dibatasi,” kataya. (tri)
batampos.co.id – Kenaikan upah minimum kerja (UMK) tiap tahunnya dapat membuat pengusaha di Batam mengambil opsi untuk mulai melakukan robotisasi dalam bidang produksi.
“Tiap tahun ada kenaikan. Pengusaha jadi hati-hati karena belum ada solusinya. Sekarang upah Batam lebih tinggi dari Johor Bahru,” ungkap pengusaha yang juga pemilik PT Satnusa Persada, Abidin Hasibuan di Batamcentre, Kamis (7/12).
Abidin mengatakan kenaikan UMK 2018 ini akan membuat pengusaha menguragi tenaga kerja. Untuk meminimalisir pengurangan tenaga kerja, maka pengusaha akan beralih ke proses robotisasi atau auto motion.
“Itu satu-satunya jalan setelah terpaksa mengurangi karyawan adlah tambah mesin. Kalau tidak, perusahaan akan merugi,” ujarnya.
Lagipula, Abidin mengatakan proses produksi industri saat ini sudah bergerak ke arah robotisasi.”Di China sudah luar biasa. Salah satunya perusahaan smartphone Foxcon mampu membuat smartphone hanya dengan empat orang. Semuanya sudah pakai auto motion,” jelasnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya juga menyikapi persoalan kenaikan UMK ini secara serius.
“Ini merupakan satu masalah. Sistem pengupahan kita benar-benar tak membantu usaha,” katanya usai peresmian motor listrik Magnum di Batamcentre.
Di Asia Tenggara, UMK Indonesia nomor dua tertinggi setelah Singapura. Dan untuk di Asia, Jepang dan Korea diatas Indonesia.
President Direktur PT Sat Nusapersada Abidin Hasibuanbersama Head of Xiaomi South Pacifik Region and Indonesia Country Manager Stepen Shi meninjau pembuatan hp xiomi di PT Sat Nusapersada, Senin (4/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Di Vietnam, Myanmar dan Kamboja masih dibawah Rp 2 juta. Sedangkan Malaysia masih Rp 3,1 juta. Di Beijing, Tiongkok, upah masih Rp 3,2 juta,” paparnya.
Bukan tidak mungkin dalam lima tahun mendatang UMK di Batam bisa mencapai Rp 6 juta.”Jika tiap tahun naik, kita tak akan bisa bersaing,” ungkapnya.
Nilai UMK yang tinggi akan menyebabkan biaya produksi menjadi mahal. Poin ini akan menjadi perhatian utama investor asing.
“Orang akan lihat mau bangun pabrik di Batam dengan yang di Vietnam beda biayanya. Mereka akan pilih yang lebih murah,” paparnya lagi.
Untuk UMK 2018, Cahya mengakui Apindo Kepri terpaksa menerimanya karena takut terjadi demo.
“Apindo terima karena anggap ini buah simalakama. Kalau tak terima, ya pasti didemo. Kami terima dulu sesuai PP 78/2015 tentang pengupahan,” ungkapnya.
Ia kemudian menyatakan jika pemerintah tak ambil langkah tegas, maka kenaikan UMK akan terjadi terus.
“Di kala bisnis tak baik, kami megap-megap. Masalah upah naik jadi kendala,” jelasnya.
Meskipun Badan Pengusahaan (BP) Batam tak punya peran dalam menentukan UMK, namun mereka menganggap situasi seperti ini akan membuat Batam tidak kondusif.
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan mengenai persoalan upah, biasanya perusahaan akan menerapkan efisiensi untuk bisa berproduksi. Salah satunya dengan proses robotisasi.
“Itu pasti karena menjadi tren yang terjadi. Kalau tidak akan tutup semua,” ungkapnya.
Lukita juga memahami selain persoalan upah, persoalan kompetensi juga menjadi kendala perusahaan di Batam.”Makanya kami mendorong adanya tempat latihan vokasi yang bisa tingkatkan kapasitas SDM di Batam,” paparnya.
Selain itu BP Batam juga akan mengembangkan industri baru. Karena Lukita sadar Batam tak bisa bergantung lagi pada industri manufaktur dan berat. Jenis industri ini sangat terpengaruh dengan kenaikan upah.
“Contohnya bisnis online yang tak bisa kita lawan arusnya dan pariwisata yang menjadi penyumbang devisa terbanyak kedua setelah kelapa sawit,” jelasnya.
Mengembangkan jenis industri ini diharapkan dapat menutupi persoalan pengurangan tenaga kerja yang kerap terjadi di industri manufaktur.
“Persiapkan industri baru supaya pengurangan tenaga kerja bisa digeser ke industri baru,” jelasnya.
Selain bisnis online dan pariwisata, BP Batam juga berniat membangun Batam sebagai pusat logistik.”Gudang-gudang dibutuhkan karena pesawat akan banyak datang. Apalagi bisnis online membutuhkannya untuk proses pengantaran barang,” jelasnya.
Ia juga mendapat kabar bahwa harga minyak naik lagi. Sehingga membuka peluang industri migas dan shipyard bangkit kembali.”Mereka sudah dapat kontrak lagi. Mudah-mudahan bisa rekrut tenaga kerja lebih banyak lagi,” katanya.
Optimisme itu juga diungkapkan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri. Menurut Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, harga minyak diperkirakan kembali naik.
“Hal ini didorong oleh net demand di pasar dan komitmen pemotongan produksi oleh OPEC dan 10 negara non OPEC,” jelasnya.
Selain itu, harga batubara dan beberapa jenis logam juga meningkat.”Didorong oleh kenaikan impor batu bara Tiongkok karena kebutuhan untuk mengantisipasi musim dingin,” jelasnya.
Sementara kenaikan permintaan logam sejalan dengan perbaikan ekonomi di Tiongkok dan invesrtasi infrastruktur.(leo)
Salah satu proyek yang dikerjakan di PT Saipem Tanjungbalai Karimun. Saat ini proyek yang dikerjakan PT Saipem berkurang, kondisi tersebut berimbas pada PAD Karimun. F: Ichwanul Fazmi/batampos.
batampos.co.id – Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Karimun adalah izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Tahun lalu target IMTA sebesar Rp 8 miliar dan realisasinya melebihi target. Namun pada tahun ini meski target penerimaan IMTA diturunkan hanya Rp 5 miliar, realiasinya baru mencapai 67,83 persen atau Rp 3,3 miliar.
“Memang untuk IMTA masih belum mencapai target, tidak seperti tahun lalu yang melebihi target. Hal ini disebabkan pada tahun lalu kondisi pekerja asing cukup banyak yang masuk ke daerah kita. Khususnya ke PT Saipem Indonesia Karimun Brancah,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Azmi Yuliansyah, Jumat (8/12).
Kebetulan, katanya, tahun lalu di PT Saipem memang sedang banyak pekerjaan. Sehingga tidak hanya membutuhkan banyak tenaga kerja lokal, tapi juga tenaga kerja asing yang ahli dalam berbagai bidang yang dibutuhkan. Sayangnya saat ini di volume pekerjaan PT Saipem sudah jauh berkurang. Bukan hanya pekerja asing yang berkurang, tapi pekerja lokal juga ikut berkurang.
“Jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada di Kabupaten Karimun, PT Saipem pada tahun lalu memang cukup banyak mempekerjakan tenaga kerja asing. Dari situ, daerah bisa menerima hasilnya berupa IMTA yang dihitung dengan kurs dolar AS. Tapi sekarang pekerjaan yang ada di perusahaan asal Itali itu tidak banyak. Hanya mengerjakan satu paket poyek untuk PT Tangguh,” paparnya.
Azmi berharap tahun depan kondisi PT Saipem bisa kembali bergairah dengan mendapatkan proyek-proyek besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain dampak berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tenaga kerja asing, tenaga kerja lokal juga bisa ikut terserap sehingga bisa mengurangi pengangguran di Kabupaten Karimun. (san)
Barang bukti hasil tangkapan BC berupa pakaian bekas, minuman berakohol dan guci keramik yang dimusnahkan, Jumat (8/12). F. Sandi/Batam Pos.
batampos.co.id – Kanwil Khusus DJBC Kepri di Tanjungbalai Karimun, kemarin (8/12) melakukan pemusnahan terhadap berbagai jenis barang yang diimpor secara ilegal menggunakan kapal laut KM Rudi Jaya II. Pemusnahan yang dilakukan ini sebagai bentuk perang terhadap barang selundupan.
“Pemusnahan yang kami lakukan terhadap ratusan guci berbagai bentuk yang dikemas dalam 70 kardus yang diimpor secara ilegal dari Malaysia,” ujar Kepala Kanwil Khusus DJBC Kepri, Rusman Hadi, kemarin.
Barang seludupan menurutnya merugikan keuangan negara, sebab barang-barang yang dimasukkan tanpa izin itu tidak membayar pajak untuk negara. “Selain guci, kami juga memusnahkan 380 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan 360 bal pakaian bekas bersama 51 karung pakaian wanita bekas ilegal,” jelasnya.
Dikatakan Rusman, maraknya impor secara ilegal mulai terjadi ketika Menteri Keuangan bersama dengan pihak TNI dan Polri melaksanakan pengetatan impor. Seperti diketahui impor yang terbesar itu berada di beberapa daerah. Yang terbesar ada di Tanjung Priuk, Jakarta. Kemudian ada Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjungmas dan Belawan. Ketika di pelabuhan-pelabuhan tersebut dilakukan pengetatan, maka pelaku usaha berusaha mengimpor barang secara ilegal melalui daerah lain. “Salah satunya melalui wilayah Pantai Timur dan itu termasuk di wilayah Kepri,” kata Rusman.
BC menurutnya mengetahui bahwa barang-barang-barang yang berhasil ditangkap ketika melaksanakan patroli, tujuannya bukanlah ke Karimun tetapi ke Pekanbaru, Riau. Barang yang diseludupkan dipasok dari Singapura dan Malaysia melalui wilayah perairan Kepri menuju Pekanbaru.
“Setelah sampai di Pekanbaru, maka barang-barang impor ilegal ini akan dibawa ke Jakarta. Seperti barang-barang yang kami musnahkan ini tujuannya ke Riau daratan dan tidak menutup kemungkinan akan sampai ke Pulau Jawa,” jelasnya.
Rusman mengajak seluruh pelaku usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Dengan berusaha secara legal, maka sudah ikut memberikan kontribusi berupa pajak bagi negara. (san)
ASN dan Honorer di lingkungan Pemkab Karimun saat test urine beberapa hari lalu. F. Dokumentasi BNN untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Sebanyak 398 Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun menjalani tes urine yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karimun. Tes urine dijalani secara bertahap di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya, didapati tiga persen dari 398 ASN yang menjalani tes urine, positif menggunakan narkoba.
Pemeriksaan urine ASN dan honorer ini, sesuai Surat Edaran MenPAN RB No 50 tahun 2017. Yakni tentang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan instansi pemerintah.
“Sudah banyak OPD yang mengikuti tes urine,” kata Kepala BNN Karimun Kompol Ahmad Soleh Siregar, Jumat (8/12).
Belum lama ini, BNNK juga kembali melakukan tes urine untuk tiga OPD yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang hasilnya negatif. Baik itu para ASN maupun honorernya.
“Sesuai surat edaran dari Menpan RB, semua instansi pemerintah maupun instansi vertikal wajib mengikuti tes urine, bagi ASN maupun honorer, tahun depan,” tuturnya.
Hingga kini pihak BNN Karimun sudah melakukan tes urine pada sebelas instansi pemerintahan dan vertikal yaitu, Kemenag Karimun, Kodim 0317/Tbk, Lanal Karimun, Polres Karimun, Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun, Stasiun Karantina Pertanian Tanjungbalai Karimun, Rutan Kelas II Tanjungbalai Karimun. Kemudian Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM, Dinas Perpustaan dan Arsip Daerah. (tri)
