Kamis, 9 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12928

MAN Tanjungpinang Sabet Empat Gelar

Putut A
-
0
MAN Tanjungpinang Sabet Empat Gelar
Personel Pramuka MAN Tanjungpinang meraih empat gelar saat menjadi tuan rumah tingkat Rating Bukit Bestari

batampos.co.id – Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungpinang menyabet empat gelar pada ajang Pramuka bertajuk Bukit Bestari Scout Competion (BBSC) se Kwartir Ranting (Kwaran) Bukit Bestari. Selain itu, sekolah yang fokus pada pembinaan akhlak itu, juga sukses menjadi tuan rumah.

Kegiatan yang mengusung tema “menciptakan generasi pramuka yang berbakat dengan semangat kejujuran dan sejuta kreasi” tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, Minggu (17/9) lalu di Lapangan MAN Tanjungpinang.

Kegiatan untuk mengembangkan bakat dan kreatifitas pramuka Siaga, Penggalang, dan Penegak ini diikuti sebanyak 432 peserta, terdiri dari pramuka siaga dari 14 pangkalan dengan 224 peserta, pramuka penggalang dari 7 pangkalan sebanyak 112 peserta, dan pramuka Penegak 6 pangkalan sebanyak 96 peserta.

“Kegiatan ini, memang merupakan program kerja Gerakan Pramuka Kwartir Ranting, Bukit Bestari,” ujar Pembina Pramuka MAN Tanjungpinang, Yuliana.

Masih kata Yuliana, iven ini juga menjadi media silaturahmi bagi keluarga besar Pramuka yang ada dalam ranah kerja Kwartir Pramuka Bukit Bestari. Apalagi sasarannya bukan hanya penggerak Pramuka tingkat SMA/MA/SMK saja, tetapi juga untuk kelompok SMP/MTs dan SD/Mi.

Disela-sela kegiatan, panitia juga memberikan warna melalui perlombaan reportase BBSC dan Lomba Tapak Kemah. Sebagai tuan rumah, MAN Tanjungpinang meraih empat gelar dari kegiatan tersebut. Yakni juara tiga putra dan putri BBSC Competition. Dua gelar lainnya adalah juara tiga putra dan putri dalam lomba tapak kemah.

“Kegiatan ini tentunya memberikan edukasi yang positif bagi penggerak pramuka. Karena menjadi media untuk mereka berkreativitas,” papar Yuliana.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Pramuka Tanjungpinang, Syahrul yang juga Wakil Walikota Tanjungpinang ini mengapresiasi kwartir Bukit Bestari dalam menggairahkan kembali kegiatan kepramukaan di Kota Tanjungpinang.
Kegiatan Bukit Bestari Scout Competion ini merupakan realisasi dari amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010.

“Saya bangga sekaligus berterimakasih atas inisiatif kwartir Bukit Bestari dalam mengembangkan kegiatan pramuka. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi kwartir lainnya,” ujarnya.

Menurut kandidat Walikota Tanjungpinang priode 2018-2023 tersebut, kegiatan Bukit Bestari Scout Competion ini sangat penting untuk mengembalikan kejayaan pramuka, yang selalu berkaitan dengan kegiatan positif. Dijelaskannya, kompetisi ini tak hanya mengembangkan bakat dan kreativitas peserta didik, tetapi membentuk karakter generasi muda yang handal dan memiliki integritas moral yang tinggi sebagaimana yang terkandung dalam isi Dasa Dharma Pramuka.

“Apa yang terpenting adalah pembinaan harus terus berjalan. Sehingga bisa membentuk karaktristik pramuka yang disiplin dan tangguh,” papar Syahrul.(jpg)

Kabinet Kerja Nurdin Hujan Kritik

Putut A
-
0
Kabinet Kerja Nurdin Hujan Kritik

batampos.co.id – Meski seluruh Fraksi di DPRD Kepri menyetujui Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp 3,49 triliun. Akan tetapi, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kabinet Gubernur Nurdin tetap menjadi sorotan dalam pandangan setiap Fraksi.

“Gubernur sebagai pimpinan harus berani memberikan sanksi kepada OPD yang kinerjanya tidak baik. Apalagi lambat dalam penyerapan anggaran,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Raja Bakhtiar saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan APBD P Kepri lewat sidang paripurna di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (18/9).

Menurut Legislator utusan Kabupaten Karimun tersebut, OPD harus mempunyai program yang jelas, kinerja yang jelas dan pencapaian yang jelas untuk memajukan Provinsi Kepri. Karena ketika hasil yang tidak baik, pihak yang dituntut tanggung jawab adalah Gubernur.
Ditegaskannya, seluruh OPD harus mempunyai target sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pimpinan OPD harus mempunyai tanggung jawab lebih. Berangkat persoalan tersebut, fraksi Golkar memandang perlu adanya evalusi setiap tiga atau empat bulan sekali.

“Cara ini diharapkan dapat memacu kinerja masing-masing OPD. Dengan demikian tidak ada lagi program yang tidak terlaksana, program yang terlambat, dan persoalan lain,” paparnya.

Kritik juga diberikan dari Fraksi PDI Perjuangan. Juru bicara fraksi Sahat Sianturi mengatakan bahwa dalam APBD tahun lalu terdapat silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena pencapaian pendapat yang besar atau karena kegiatan yang tidak terealisasi.

“Oleh sebab itu, kami Fraksi PDIP meminta penjelasan kepada pemerintah. Karena penyerapan anggaran harus maksimal, dibarengi dengan hasil yang optimal,” ujar Sahat.

Fraksi Demokrat juga meminta kepada Pemprov Kepri untuk lebih serius lagi bekerja mencari pendapatan baru. Pendapatan yang ada saat ini, bisa ditingkatkan lebih banyak jika OPD penghasil dapat mencari potensi-potensi pendapatan baru. Jika memang tidak bisa, Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Hotman Hutapea mendorong Pemerintah mengganti kepala OPD.

“Tanggungjawab anggaran tidak boleh ditimpakan hanya kepada Sekda yang kami nilai sudah bekerja keras. Kepala OPD yang tidak mampu harus dievaluasi,” kata Hotman.
Sementara itu, Fraksi Hanura Plus, lewat juru bicaranya, Sahmadin Sinaga menyoroti tidak optimalnya aset-aset yang dimiliki Pemprov Kepri. Seharusnya, aset strategis punya peran untuk memberikan suntikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selain itu, kami juga melihat belum optimalnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Kepri,” paparnya.

Sedangkan Fraksi PKS-PPP melalui jubirnya, Irwansyah mengharapkan peningkatan nilai APBD Perubahan bisa memberikan kontribusi bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat. Pihaknya berharap penyerapan anggaran terus digesa. Sehingga bisa dirasakan masyarakat.

“Di tengah kelesuan ekonomi Kepri sekarang ini. Peran anggaran daerah sangat diharapkan. Maka dari itu, penyerapan anggaran harus maksimal,” ujarnya. (jpg)

Ketua PKS Dapat Dukungan Maju Pilkada

Putut A
-
0
Pilwako Pinang

batampos.co.id – Nama Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tanjungpinang, Alfin mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat Kota Tanjungpinang untuk maju pada Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tanjungpinang 2018 mendatang. Namun sampai saat ini PKS belum memutuskan siapa kader yang diusung pada pesta demokrasi itu nanti.

Dukungan tersebut disampaikan lewat polling yang digelar  . Adapun keinginan masyarakat tersebut adalah menjagokan Alfin sebagai Calon Wakil Wali kota (Cawawako) Tanjungpinang. Terkait dukungan tersebut, Alfin menyambut positif. Menurutnya itu adalah keinginan masyarakat.

“Dukungan yang diberikan tentu harus kita respon dengan baik. Karena itu adalah murni keinginan dari masyarakat,” ujar Alfin, Senin (18/9) di Tanjungpinang.
Menurut Alfin, menatap Pilwako Tanjungpinang priode 2018-2022, PKS Tanjungpinang memang tengah mempersiapkan dua nama. Yakni dirinya dan Iskandarsyah yang merupakan Ketua Fraksi PKS di DPRD Provinsi Kepri. Nama-nama tersebut saat ini masih dalam tahap diskusi ditingkat DPP PKS.

“Sebagai kader, kami tentunya harus memberikan yang terbaik. Artinya apa yang diputuskan oleh DPP nanti, harus kita ikuti,” paparnya.

Disebutkannya, sejauh ini, di internal PKS, dirinya masih sebagai calon Wali kota. Tetapi, berubah atau tidaknya terpulang kepada putusan partai. Dirinya yakin, nama terpilih yang akan dipersiapkan bertarung di Pilkada Tanjungpinang nanti akan diputuskan dalam waktu dekat ini.

“Kita ketahui, bahwa tahapan-tahapan Pilwako sudah dimulai. Tentu PKS sebagai salah satu partai yang terlibat pada pesta demokrasi itu nanti, sudah mulai mempersiapkan diri,” paparnya lagi.

Ditambahkannya, terpusat PKS-Gerindra sudah terikat dalam koalisi Setara. Bagaimana, di Pilwako Tanjungpinang tentu akan ada diskusi lagi. Karena memang secara hitungan, PKS-Gerindra cukup untuk mengusung calon pada Pilwako Tanjungpinang nanti.

“Politik itu sifatnya dinamis, artinya semua kemungkinan bisa terjadi. Meskipun ditingkat pusat sudah membentuk koalisi yang baik. Artinya tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi dalam koalisi,” tutup Alfin.(jpg)

Panlih Minta Petunjuk KPU

Putut A
-
0

batampos.co.id – Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri batal mengundang dua Cawagub Kepri, Isdianto dan Agus Wibowo, kemarin. Ketua Panlih, Hotman Hutapea menjelaskan, penundaan tersebut disebabkan ada beberapa syarat tata tertib (tatib) Wagub yang membutuhkan penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Teknisnya hanya masalah surat pertanyaanya saja. Karena ada beberapa pertanyataan, apakah cukup dengan satu lembar atau per item,” ujar Hotman menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Senin (18/9).

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, hari ini (kemarin,red) pihaknya sudah mengutus tim untuk berkomunikasi dengan KPU Provinsi Kepri. Masih kata Hotman, apabila sudah dapat penjelasan, pihaknya akan menjadwalkan kembali untuk mengundang masing-masing calon.

“Deadline waktu mulai berjalan, ketika Panlih sudah mengundang calon. Sebelum itu terjadi, argonya masih belum berlaku,” paparnya.

Disinggung mengenai “ilegalnya” pengusulan nama Agus Wibowo sebagai Cawagub Kepri, tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut menegeskan, Demokrat sudah memberikan rekomendasi kepada nama yang bersangkutan. Sedangkan untuk partai lainnya, bukan kapasitasnya untuk berbicara.

“Didalam tatib juga sudah dibuat aturan mainnya. Ketika memang hasil verifikasi kita tidak lengkap, kita kembalikan kepada partai pengusung melalui Gubernur,” paparnya lagi.

Masih kata Hotman, sebagai kader partai demokrat, dirinya sudah mendapatkan penjelasan baik dari Ketua Partai Demokrat Kepri maupun Sekretaris. Poinnya adalah, masuknya nama Agus Wibowo adalah merupakan sebuah kesepakatan.

“Kesepakatan itu ada dalam notulen rapat yang ditulis oleh Asisten I Pemprov Kepri, Raja Ariza. Jika memang diperlukan, kita akan undang pejabata terkait untuk menjelaskan,” tegas Hotman.

Ditanya mengenai adanya gugatan dari partai pengusung Sanur, terkait usulan yang disampaikan Gubernur ke DPRD Kepri. Legislator Dapil, Batam tersebut itu adalah hak setiap partai. Meskipun demikian, Panlih tetap akan bekerja sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat.

“Sebelum ada keputusan hukumnya, Panlih tetap jalan. Artinya, kita tetap akan menghormati, bagaimana keputusan hukum atas gugatan yang sudah dilakukan,” tutup Hotman. (jpg)

Hanya Isdianto Disepakati

Putut A
-
0
Isdianto. F. Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Polemik pengusulan nama Isdianto dan Agus Wibowo sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri terus menjadi pergunjingan. Belakangan terungkap, dalam notulen rapat bersama partai pengusung Sani-Nurdin (Sanur) hanya menyepakati nama Isdianto. Sementara itu, Agus Wibowo tidak masuk dalam kesepakatan tersebut.

Lewat rapat yang digelar pada 27 Desember 2016 lalu, yang dihadiri seluruh pimpinan Partai pengusung Sanur bersama Gubernur, masing-masing Ketua Partai memberikan menyampaikan pendapatnya. Ketua Partai Demokrat Kepri, Apri Sujadi mengatakan, harapan masyarakat adalah segera melakukan pemilihan Wakil Gubernur.

“Saudara Isdianto diusulkan sebagai representatif Partai Demokrat. Karena itu diusulkan sebagai kandidat,” kata Apri seperti yang tertuang dalam notulen yang dibuat oleh Asisten I Pemprov Kepri, Raja Ariza tersebut.

Masih penjelasan Apri, kemudian telah dilakukan komunikasi politik kepada pimpinan pusat. Pusat mengharapkan kader murni Partai Demokrat. Menurut Apri dalam notulen tersebut, pertemuan ini dilakukan sebelum penetapan nama-nama calon.

“Akan tetapi, demi kebersamaan kita duduk satu meja. Kami berharap satu nama dari koalisi, dan satu nama dari kader murni partai Demokrat. Karena ini amanah dari Partai,” papar Bupati Bintan tersebut.

Berikutnya adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Basyid Has mengatakan, PKB juga mempunyai pendapat. Ditegaskannya, sebagai Partai pertama yang mengeluarkan rekomendasi, pertimbangannya adalah kedua calon memiliki pengalaman birokrasi yang cukup tinggi.

“Karena itulah mencalonkan saudara Isdianto dan Mustafa Widjaja. Walaupun pertemuan ini terlambat, kita mencari solusi dengan pertimbangan memajukan Kepri,” jelas Basyid.

Kemudian, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri, Syarafuddin Aluan juga mengemukan pendapatnya. Menurut Aluan, PPP menyerahkan rekomendasi yang pertama atas nama Isdianto dan Mustafa Widjaja. Kemudian terbit lagi rekomendasi dari pusat atas nama Fauzi Bahar.

“Ketiga nama inilah yang kami serahkan kepada Gubernur. Karena bervariasi, sepenuhnya kami serahkan kepada Gubernur, karena Gubernur adalah pemakainya,” ujar Aluan.

Sementara itu, Ketua Gerindra Kepri, Iman Sutiawan turut mengutarakan pendapatnya, Gerindra mengusulkan dua nama, yakni Isdianto dan Fauzi Bahar. Adapun pertimbangan dengan memberikan rekomendasi kepada Isdianto adalah faktor pengalamannya.

Setelah mendengarkan pemaparan masing-masing Ketua Partai, Apri Sujadi membuat kesimpulan, bahwa keinginan Gubernur adalah yang paling penting. Yakni saudara Isdianto, sehingga tinggal menentukan pendampingnya saja. Harapannya tetap sama, yakni kader murni Partai Demokrat.

“Yang penting bagaimana kita memenangkan Saudara Isdianto. Kita berikan juga waktu kepada Gubernur untuk memikirkannya lagi,” tambah Apri.

Sedangkan Ketua PKB Kepri, Abdul Basyid Has juga memberikan statemen tambahan. “Kita mencari calon baik diantara yang terbaik,” ucap Basyid.

Masih berdasarkan notulen rapat tersebut, adapun yang menjadi kesimpulan pada pertemuan waktu itu adalah, partai pengusung sepakat menunjuk saudara Isdianto. Poin kedua, yakni memanggil Saudara Isdianto untuk berkomunikasi dengan partai pengusung.

Kemudian adalah menyerahkan sepenuhnya Kepada Partai Demokrat untuk menanyakan kepada Agus Wibowo, mengenai kesiapakannya untuk mendampingi Isdianto. Kesepakatan partai pengusung supaya difasilitasi pertemuan dua calon dengan partai pengusung.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku masih menunggu petunjuk Panitia Pemilihan (Panlih) bagaimana proses selanjutnya. Diakuinya, dua nama Cawagub yang disampaikan ke DPRD Kepri belum didukung dengan syarat-syarat yang dibutuhkan.

“Kita didesak untuk cepat mengusulkan. Hasilnya memang usulan yang disampaikan belum lengkap semuanya,” ujar Gubernur Nurdin belum lama ini. (jpg)

Pengadaan Bus Sekolah, Pemprov Harus Terlibat

Putut A
-
0
Pengadaan Bus Sekolah, Pemprov Harus Terlibat

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir mengatakan pihaknya sudah meminta Pemprov Kepri untuk mengambil alih pengadaan bus sekolah, khususnya tingkat SMA dan SMK pada tahun 2018 mendatang. Ini dilakukan, karena jumlah bus sekolah sebanyak 43 unit yang kini telah beroperasi di Kabupaten Bintan, tidak mampu mengangkut seluruh siswa.

“Kita sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, agar tahun 2018, mereka ikut andil dalam pengadaaan bus. Minimal 50 persen dari jumlah saat ini. Sebab hampir 60 persen dari total keseluruhan siswa yang menikmati fasilitas bus sekolah adalah siswa SMA dan SMK,” jelas Tamsir, Senin (18/9).

Menurutnya, permintaan yang diajukan tersebut, tentunya sesuai dengan kewenangan yang kini sudah beralih ke Provinsi. Khususnya untuk sekolah tingkat SMA dan juga SMK.

“Alhamdullilah, provinsi setuju dengan apa yang sudah kita sampaikan. Mereka mau untuk membantu dalam pengadaan bus, tapi jumlah belum bisa dipastikan. Namun, sudah dimasukkan dalam rancangan kerja untuk tahun mendatang,” terangnya.

Tamsir menjelaskan hingga saat ini bus sekolah yang sudah beroperasi masih belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan seluruh siswa di Bintan. Meskipun sudah ada penambahan bus sebanyak 5 unit yang dipinjam dari tiga kecamatan, namun tetap saja belum bisa memenuhi kebutuhan.

“Yang jelas kebutuhan bus sekolah masih minim saat ini. Apalagi, kita sudah memberlakukan pengurangan untuk kapasitas, sesuai dengan muatan bus yang hanya mampu menampung 35 sampai 40 siswa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya bantuan Pemprov untuk penambahan bus sekolah, tentunya beban APBD Bintan akan berkurang. Sisa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengadaan bus sekolah sebanyak 50 persen, saat ini bisa dipergunakan untuk kebutuhan sekolah lainnya.

“Bantuan dari Provinsi, ini nantinya sangat meringankan beban kita. Karena kondisi APBD yang lagi defisit. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi. Jadi sisa anggaran bisa kita manfaatkan untuk penambahan fasilitas lain yang dibutuhkan,” imbuhnya. (cr20)

Kabupaten Sehat Tingkat Nasional

Putut A
-
0
Kabupaten Sehat Tingkat Nasional
Bupati Bintan, Apri Sujadi didampingi Ketua Umum Kabupaten Sehat, Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi (kiri) menerima penghargaan sebagai kota sehat tahun 2017 yang diserahkan ketua tim verifikasi, Deky Virandola di kantor Bupati Bintan, Senin (18/9). F. Humas Pemkab Bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi menyambut kedatangan tim verifikasi kabupaten/kota sehat tingkat pusat di kantor Bupati Bintan, Senin (18/9). Kali ini Kabupaten Bintan kembali lolos sebagai kota sehat tahun 2017. Bintan masuk dalam 78 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang lolos verifikasi ke tingkat nasional.

Dikatakan Apri, prestasi ini menjadi gerakan moral bagi masyarakat Kabupaten Bintan untuk bersama-sama melakukan pembangunan yang berorientasi pada kesehatan. Terlebih posisi strategis Bintan berbatasan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia.

“Kita sangat gembira menyambut kunjungan tim verifikasi. Karena tidak mudah untuk bisa lolos dan masuk ke dalam 78 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ketua Umum Kabupaten Sehat, Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi mengatakan tim verifikasi pusat akan melakukan penilaian selama 2 hari di beberapa lokasi sesuai dengan tatanan yang diajukan.

Untuk tahun ini kata Deby, ada 9 kecamatan, 14 kelurahan, dan 29 desa yang diikutsertakan dalam penilaian verifikasi. Ditambah lokasi perkantoran, kawasan sarana dan prasarana umum, kawasan industri dan pariwisata, sekolah-sekolah, serta tempat pembuangan akhir (TPA) yang menjadi fokus objek penilaian.

Deby lebih rinci menjelaskan, lokasi yang menjadi penilaian akan disesuaikan dengan pengajuan tatanan yang diajukan. Ada 4 tatanan penilaian, yaitu kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, kawasan industri, perkantoran sehat, dan kawasan pariwisata sehat.

“Saya optimis, tahun ini Kabupaten Bintan akan kembali meraih penghargaan swastisaba kategori wiwerda,” kata Deby.

Di tempat yang sama ketua tim verifikasi kabupaten/kota tingkat nasional, Deky Virandola mengucapkan selamat kepada Kabupaten Bintan yang kembali terpilih dalam penilaian penghargaan kabupaten/kota sehat tingkat nasional untuk kategori Wiwerda.

Deky mengapresiasi karena Kabupaten Bintan berhasil meraih penghargaan tersebut sejak tahun 2015 dengan kategori Padapa, dan tahun 2017 ini meningkatkan ke kategori Wiwerda. Deky menjelaskan, program kabupaten/kota sehat ini bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, namun menjadi tanggung jawab lintas sektoral dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

“Kami apresiasi atas apa yang telah dilakukan Kabupaten Bintan. Dimana tahun ini meningkatkan dari kategori Padapa ke kategori Wiwerda,” pungkasnya. (cca)

 

Tarif SWRO Menunggu Hasil Kajian

Putut A
-
0
Tarif SWRO Menunggu Hasil Kajian
Pipa dan tabung air yang terpasang di Gedung Operasional SWRO Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Sembari menanti kajian tarif SWRO yang bakal diberlakukan, Pemko Tanjungpinang telah memperkirakan rencana peluncuran SWRO.

”Harapan kami tepat di Hari Jadi Tanjungpinang pada Januari mendatang, SWRO juga dapat kami launching. Ini bisa terealisasi jika kajiannya bisa kami terima tepat waktu,” ujar Sekda Tanjungpinang, Riono, Senin (18/9).

Belum adanya kajian penetapan tarif SWRO, tak hanya menjadi satu-satunya kendala. Riono mengungkapkan belum adanya perwako yang mengatur proses pendaftaran, penetapan tarif, dan beberapa mekanisme lainnya, juga menjadi kendala lain. “Dan terakhir pemenuhan syarat yang mengharuskan adanya KUPT. Dan KUPT ini dari kalangan pejabat,” sambung Riono.

Sementara untuk melantik KUPT, Pemko masih harus menanti restu Mendagri. Namun dipastikan Riono, meski belum melangsungkan pelantikan tersebut, seluruh SDM yang dibutuhkan untuk mengusi UPTD telah disiapkan dan telah melalui pelatihan.

Terpisah, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah memastikan tarif yang sedang dalam proses kajian analisa satker Kementerian PU dan konsultan, tak melebihi angka Rp 16.000. “Yang pasti, semakin banyak yang mendaftar menggunakan SWRO. Semakin murah pula harganya,” papar Lis. Hal ini lantaran biaya produksi akan terus tetap sama. (aya)

766 ASN Tak Miliki Rumah

Putut A
-
0
766 ASN Tak Miliki Rumah
Sejumlah pegawai mengikuti upacara di kantor Walikota Tanjungpinang, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2015, terungkap ada sebanyak 766 Aparatur Sipil Negara (ASN) Tanjungpinang, belum memiliki hunian pribadi. “Untuk 2017 ini kami prediksi perubahan justru terjadi peningkatan meski tak signifikan,” ujar Ketua Bapertarum-PNS, Sugiarto, Senin (18/9) kemarin.

Sugiarto lantas menyatakan, waktu membeli rumah yang terbaik adalah saat ini. Yang mana mengartikan pembelian rumah lebih cepat merupakan langkah yang lebih baik. Dikarenakan harga rumah yang terus meninggi setiap tahun.

Alternatif yang bisa dilakukan yakni mengambil rumah subsidi, yang ditawarkan menjadi solusi bagi kalangan yang belum memiliki hunian. “Sebagai gambaran, untuk tahun ini harga rumah subsidi di Kepri senilai Rp 129 juta. Sementara 2018 nanti, rumah subsidi ini sudah dibanderol Ro 136 juta,” ungkap Sugiarto.

Melihat kondisi kesejahteraan para pegawainya, Lis mengaku tak tutup mata. “Sebagai pimpinan daerah tentu kami tak hanya menuntut. Hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian kami,” tutur Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, kemarin.

Upaya untuk membangun rusunawa bagi para pegawai yang belum memiliki hunian, sebenarnya sempat terlintas menjadi solusi dari pemko. “Tapi terbatas dengan lahan yang tak begitu luas,” imbuhnya.

Maka rumah subsidi bagi para PNS menjadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Selain itu, Lis juga menuturkan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga dapat menjadi solusi lainnya. “Harapannya, dengan teman-teman dari REI misalnya, agar dapat membantu memfasilitasi rumah pertama pegawai ini,” pungkas Lis. (aya)

Saring Calon Pendamping Lis dari Tingkat RT

Putut A
-
0
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Pekerjaan mencarikan pendamping Lis Darmansyah dalam pemilihan kepala daerah tahun depan mulai ditekuni secara serius oleh jajaran internal pengurus PDI Perjuangan Tanjungpinang. Lis menyatakan, bahkan penyaringan nama-nama bakal calon wakilnya dilakukan sejak tingkat RT.

Sekurang-kurangnya, kata Lis, ada 16 nama yang diinginkan mendampinginya. Namun kemudian disaring di pengurus anak ranting menjadi 11 nama. “Lalu di pengurus tingkat kecamatan jadi sembilan nama, dan di DPD sudah sangat mengerucut jadi tiga nama,” kata Lis, Senin (18/9).

Tapi soal tiga nama yang masuk dalam rekomendasi DPD PDI Perjuangan itu belum bisa diungkapkan. Lis hanya menyebutkan, bahwasanya ia dan ketiga nama tersebut akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPP PDI Perjuangan di Jakarta.
“Nanti di fit and proper test itu akan dilihat siapa dari tiga nama ini yang punya komitmen untuk bekerja,” ujar Lis.

Lis mengaku soal nama yang kelak akan direkomendasikan DPP PDI Perjuangan untuk mendampinginya diserahkan sepenuhnya dan ia tidak ingin mengintervensi. “Saya menghormati mekanisme. Siapa pun nama yang nanti keluar, tentu adalah pilihan terbaik untuk bersama,” ujarnya. (aya)

1...12,92712,92812,929...14,119Halaman 12,928 dari 14,119

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000