Sabtu, 4 April 2026
Beranda blog Halaman 13621

Akibat Mafia Lapak, BUMD Alami Kerugian Rp 30 M Pertahun

0
Dirut BUMD, Asep Nana Suryana. Foto: Yusnadi/batampos.

batampos.co.id – Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMD) Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana mengatakan Perusahaan Daerah (Perusda) mengalami kerugian besar akibat banyaknya mafia pasar yang memperjual belikan lapak dan kios dagangan di atas harga yang ditetapkan. Akibat ulah oknum itu Perusda mengalami kerugian antara Rp 25 sampai 30 miliar pertahun.

“Banyak mafia pasar yang menjual belikan lapak dan kios dagang di atas harga yang sudah ditentukan. Akibatnya kami rugi besar, karena setoran pedagang lebih besar ke mafia dibandingkan ke BUMD,” ujar Asep di Tanjungpinang, Selasa (21/2).

Dari pendataan kata Asep, jumlah lapak dan kios dagangan yang dikelola BUMD diseluruh pasar tradisional Tanjungpinang sekitar 5 ribu unit. Di antaranya untuk lapak sayur dan ikan sebanyak 3 ribu unit dan kios sebanyak 2 ribu unit.

Sedangkan harga sewa yang ditetapkan lanjut Asep, memiliki kisaran yang berbeda-beda. Dari Rp 200 ribu sampai Rp 350 ribu perbulan, untuk lapak ikan dan sayuran Rp 220 ribu sampai Rp 300 ribu perbulan. Dari total lapak dan kios yang disewakan, BUMD hanya mendapatkan pemasukan sebesar Rp 3,8 miliar pertahun.

“Harga dari kami Rp 200 ribu sampai Rp 350 ribu perbulan. Tapi mafia pasar itu menyewakan Rp 5 juta sampai Rp 12 juta perbulan. Selisihnya sangat besar sekali dan tak masuk akal. Makanya kerugiannya antara Rp 25 sampai Rp 35 miliar pertahun,” ungkapnya.

Asep menambahkan, hasil survei yang dilakukannya mafia pasar memiliki lebih dari satu lapak dan kios. Bahkan ada yang menguasai 5 sampai 7 unit sekaligus. Mirisnya mereka menganggap permainan jual beli lapak dan kios hanya bersifat normatif saja.

Padahal permainan itu sama saja menjual belikan aset daerah. Karena dalam aturannya sangat dilarang bagi seseorang ataupun lembaga yang menjual belikan ataupun menyewakan selain BUMD.

“Lapak dan kios itu aset daerah. Jadi tindakan mafia pasar itu sudah termasuk unsur pidana. Kami minta kepolisian mengusutnya,” ungkapnya.

BUMD Kota Tanjungpinang sambung Asep, akan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Tanjungpinang secepatnya. Tujuannya untuk memberantas praktik jual beli lapak dan kios sekaligus meminimalisir kerugian daerah.

“Kami harap polisi bisa bekerjasama dengan BUMD. Mengawasi dan membenahi pengelolaan aset daerah ini. Dengan begitu tak ada lagi yang berani jualbelikan lapak dan kios secara ilegal,” pungkasnya. (ary)

Pengadaan Kabel Bawah Laut untuk Kebutuhan Listrik Hinterland

0

batampos.co.id – Pemkab Bintan terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat daerah hinterland Bintan. Khususnya untuk Pulau Numbing dan Mantang.

Pemkab Bintan masih terus mengusahakan untuk pengadaan kabel bawah laut agar bisa mengalirkan listrik kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat Pulau Numbing, Pulau Mantang dan Pulau Tambelan sampai saat ini belum menikmati aliran listrik selama 24 jam.

“Kami (Pemkab) terus berupaya memperjuangkan pengadaan kabel laut untuk memenuhi listrik subsidi kepada masyarakat. Terutama untuk Pulau Numbing dan Mantang,” terang Pelaksana Tugas Plt Sekda Kabupaten Bintan Adi Prihantara, Selasa (21/2).

Adi menuturkan, hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat pulau Numbing dan Mantang, namun di Kecamatan Tambelan juga masih banyak yang belum mendapatkan listrik subsidi.

“Bahkan sampai sekarang masyarakat daerah pulau-pulau masih banyak belum menikmati listrik selama 24 jam. Untuk itu, pemerintah akan terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,” jelasnya.

Sementara itu Asisten Menager Pelayanan dan Administrasi Area PT PLN Tanjungpinang, Muhamad Anson menuturkan akan mendukung rencana pemerintah daerah dalam menjangkau semua masyarakat memenuhi kebutuhan listrik.

Pihaknya juga siap membantu membangun aliran listrik baru yang diusulkan oleh pemerintah kepada PLN, agar kebutuhan listrik bagi masyarakat dapat terpenuhi.

“Kami siap mendukung pemerintah, apa lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak,” imbuhnya. (cr20)

10 Kecamatan Ikut Jambore PKK 2017

0
Bupati Bintan, Apri Sujadi, didampingi Ketua PKK Bintan, Deby Apri Sujadi, berfoto bersama dengan seluruh anggota PKK Bintan, usai meninjau titik penilaian dalam lomba pra Jambore 2017, di Kantor Kecamatan Toapaya, Senin (21/2). Foto: batampos.

batampos.co.id – Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi didampingi Bupati Bintan Apri Sujadi beserta jajaran pengurus PKK Kabupaten Bintan meninjau titik penilaian di setiap kawasan untuk lomba pra Jambore 2017, Senin (21/2) hingga Selasa (22/2).

“Jambore ini diikuti 10 kecamatan,” kata Ketua PKK Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi, Selasa (22/2).

Deby menuturkan, penilaian lomba meliputi tentang administrasi umum PKK, Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UP2K), serta Halaman Asri Indah dan Nyaman (Hatinya PKK).

Selain itu lanjut Deby, penilaian juga melibatkan dewan juri dari Ketua Pokja PKK Kabupaten Bintan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

“Kami lakukan peninjauan langsung ke desa-desa dan kelurahan. Pemenang nantinya akan diumumkan pada Hari Jambore PKK tingkat Kabupaten Bintan April 2017 ini,” bebernya.

Deby juga merasa sangat antusias setelah turun ke lokasi penilaian. Ia melihat kemajuan yang sangat signifikan untuk PKK tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Dimana beberapa penilaian memenuhi kategori yang sangat memuaskan.

“Hari ini kami turun dan berkeliling. Terlihat kemajuan yang sangat memuaskan. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota PKK Kabupaten Bintan,” ungkapnya.

“Semoga ini sebagai bentuk perhatian. Saya minta jangan jalan ditempat, karena ini merupakan wujud untuk membentuk kader wanita-wanita hebat,” tegas Deby penuh semangat.

Tak hanya itu, Deby juga kagum setelah melihat hasil kreatifitas PKK kelurahan dan desa, seperti lokasi pembibitan tanaman cabai rawit, sayur bayam, jahe, terung, jeruk nipis, jambu air, ada juga pembuatan keripik ubi, keripik pisang, dan yang lebih membuatnya kagum setelah mengunjungi kader PKK Kelurahan Toapaya, KWT Rosela milik ibu Cacuk Nigrum, yang telah berhasil membuat abon ikan lele.

“Tetaplah semangat. Terus berkreasi dalam menciptakan peluang-peluang demi peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Di tempat yang sama Bupati Bintan Apri Sujadi, yang menyempatkan diri hadir dan melihat hasil kerajinan dan kreatifitas PKK kelurahan/desa menyambut baik lomba Jambore PKK ini.

Menurutnya, hal ini akan bersinergi dengan apa yang ingin dicapai oleh Pemkab Bintan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Luar biasa program PKK Kabupaten Bintan. Pada prinsipnya Pemkab Bintan selalu mendukung segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Teruslah berkreasi dan berinovasi,” ungkap Apri bangga. (cr20)

 

33 OPD Dapat DPA, Anggaran Untuk 244 Program

0
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyerahkan DPA 2017 ke OPD di Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (20/2) malam. F. batampos.

batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyerahkan secara langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada 33 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Lantai III, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (20/2) sekitar pukul 21.00 WIB.

“Mulai besok saya banyak agenda di luar daerah. Jadi penyerahaan DPA terpaksa dilakukan malam hari,” ujar Lis.

Lis mengakui jika penyerahan DPA tahun ini sedikit terlambat dibandingkan tahun lalu. Sebab banyak kendala yang dihadapinya dalam mensinkronkan anggaran dengan program yang dilaksanakan. Namun diharapkan pencairan dananya bisa lebih cepat sehingga program-program yang berada di 33 OPD juga bisa berjalan dan selesai sesuai jadwal yang ditentukan.

“DPA yang kami serahkan sebesar RP 921,5 miliar. Dana itu terbagi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 372,01 miliar dan belanja langsung Rp 549,48 miliar,” katanya.

Program tersebut, kata Lis, yaitu optimalisasi sektor pendidikan dan kesehatan, pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah, pertumbuhan ekonomi regional berbasis komoditi lokal dan pengembangan ekonomi andalan sebagai Kota perdagangan dan pariwisata.

Berikutnya, penanganan persampahan secara terpadu serta pengurangan potensi ancaman bencana, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang good goverment dan peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan budaya lokal dan pengembangan sektor wisata.

“Kami minta OPD tidak hanya sekedar mensukseskan program sesuai alokasi dana. Tapi juga mampu berkontribusi besar ke PAD,” jelasnya.

Besar harapan Lis 33 OPD bisa mengevaluasi kelemahan dan kekurangan kinerja di tahun lalu. Kemudian mampu bekerja lebih kreatif, inovatif dan tidak bermasalah dengan hukum. Sehingga 646 kegiatan yang berada dalam 244 program dapat diselesaikan dengan baik.

“Kami minta 646 kegiatan selesai tahun ini. Jadi OPD harus bekerja keras dengan kecerdasan dan keikhlasan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang, Darmanto mengatakan penyerahaan DPA ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD 2017. Dengan subtansi peralihan tanggungjawab dari pengelola keuangan daerah kepada seluruh OPD selaku pengguna anggaran.

“Kami harapkan pelaksanaan kegiatan sesuai DPA. Jadi lakukanlah dengan tertib administrasi, tepat sasaran dan percepatan.

DPA yang diserahkan kepada 33 OPD, kata Darmanto, memiliki 244 program. Didalamnya ada 646 kegiatan dengan total alokasi dana sebesar Rp 549,48 milar.

Dengan rincian itu, lanjut Darmanto, OPD bisa bertanggungjawab atas isi pelaksanaan DPA. Dari formil maupun material sehingga dapat membawa dampak positif pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“OPD diminta bisa satukan langkah dan laksanakanlah sistem keuangan dengan pertanggunjawabkan penuh. Tapi ingat, jangan sampai pekerjaan menumpuk diakhir tahun,” pungkasnya. (ary)

Dialog BPES – EDC, Jajaki Kerjasama yang Bisa Dibina

0
foto: yopi / batampos

batampos.co.id – Pusat Pembangunan Usahawan Negeri Johor atau Entrepreneur Development Centre Of Johor ( EDC ) Johor Bahru, Malaysia, berkunjung ke Graha Pena, Batam, Rabu (22/2/2017).

Kunjungannya ini untuk berdialog dengan Batampos Entrepreneur School (BPES). Pagi ini dialog akan mengarah pada penjajakan kerja sama yang bisa dilakoni oleh kedua lembaga.

EDC ialah sebuah lembaga yang memainkan peranan memberdayakan wirausaha di Negeri Johor, Malaysia.

Fungsi utama EDC juga sebagai penyelaras program dan kursus keusahawan oleh jabatan dan agensi kerajaan di Negeri Johor.

Selain itu, EDC diberi fokus sebagai pusat rujukan usahawan, aspek dan bantuan dari segi pembiayaan dana, sertat promosi UKM di Johor.

Adapun BPES ialah sebuah lembaga yang dibentuk Batam Pos untuk menumbuh kembangkan iklim wirausaha di batam dan kepri pada umumnya. (ptt)

Pariwisata Digalakan, Infrastruktur Belum Memadai

0
Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki. Foto: batampos.

batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki mengingatkan, agar percepatan pembangunan Natuna harus memiliki konsep yang terarah. Dan semua SKPD punya program strategi yang sama.

Marzuki mengharapkan, saat ini dan seterusnya tidak terdapat ego dimasing-masing SKPD dengan kepentingan masing-masing. Dan akhirnya pembangunan dan kembangnya Natuna tidak sesuai harapan.

“Konsep pembangunan Natuna harus sinkron antara SKPD, sekarang ini saya nilai belum maksimal,” kata Marzuki.

Dikatakan Marzuki, saat ini potensi pariwisata digalakkan. Namun infrastruktur dan fasilitas belum disiapkan. Salah satunya jalan yang memadai. Tentu penyiapan infrastruktur sangat penting.

“Misalnya saja wisata pantai Marus di Sedanau. Pantainya bagus, sering dikunjungi. Tapi jalannya rusak, tidak ada MCK dan lainnya,” ungkap Marzuki kemarin.

Belum maksimalnya sinkronisasi ini kata Marzuki, DPRD bisa memaklumi karena keterbatasan anggaran daerah. Karena harus menyiapkan jalan poros masih banyak yang belum rampung.

Namun sinkronisasi konsep pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur jalan pariwisata. Disektor lain, seperti pertanian dan perkebunan juga memerlukan infrastruktur jalan.

Saat ini menurutnya, belum sepenuhnya jalan menuju kawasan perkebunan dan pertanian warga memiliki akses yang memadai. Paling tidak, kendaraan untuk mendiatribusikan hasil tanam bisa diangkut dari lokasi pertanian.

“Infrastruktur perkèbunan dan pertanian juga sangat penting. Mudahkan petani distribusikan hasil pertanian, supaya tidak lagi diangkut gunakan sepeda atau gerobak,” ujar Marzuki.

Menurut Marzuki, saat ini Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat tengah menyiapkan konsep percepatan pembangunan melalui berbagai sektor. Saat ini ada beberapa sudah mengarah untuk sinkronisasi. Namun belum maksimal.

“Saya nilai, khusus sektor perikanan. Nelayan tangkap, budidaya maupun masyarakat nelayan perlu mendapat sentuhan dana supaya kedepannya lebih berkembang,” sebut Marzuki.(arn)

Pemda Akan Optimalkan Produksi Sagu

0

batampos.co.id – Setahun terakhir harga sagu Lingga terus terpuruk. Dampaknya perekonomian ribuan petani sagu Lingga menurun drastis. Perkilogram sagu kotor hanya tembus Rp 1.100. Artinya 1 Ton sagu masyarakat hanya Rp 1,1 juta.

Pantauan di lapangan, produksi sagu Lingga terus merugi. Produksi semakin lesu karena pasar yang belum dapat diakomodir pemerintah daerah. Sehingga produk ketahanan pangan Lingga tersebut belum juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Sagu kotor sekarang cuma Rp 1,1 juta perton. Tidak pernah stabil. Produksipun menurun karena tidak menjanjikan lagi,” ungkap Atan salah seorang pekerja sagu Lingga, Selasa (21/2).

Hal tersebut juga diakui kades Panggak Laut, Ahmad. Sebagai wilayah yang miliki lahan pertanian sagu cukup luas lebih dari 50 Hektare, harga tertinggi sagu hanya Rp 1.600 perkilogram. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Saat harga sagu terpuruk, produksi sagu yang dikelola oleh industri rumah tangga terbebani biaya produksi.

“Awal tahun kemarin harga cuma Rp 1.300 perkilogram. Bulan ini belum saya cek. Tapi kalau diambil langsung oleh pengumpul perkilogram hanya Rp 1.200. Kami berhararap harga bisa kembali Rp 1.600. Paling tidak produksi masyarakat aman. Kalau sagu bersih, warga disini tidak mampu melakukan karena biaya produksinya lebih mahal,” jelasnya.

Sementara itu dalam pemaparan kegiatan ekpose 1 Tahun kinerja Awe-Nizar, Bupati Lingga Alias Wello akui hutang untuk mengoptimalkan hasil pertanian sagu Lingga. Meskipun gencar dalam program ketahanan pangan, namun sagu Lingga belum mendapat perhatian serius hingga 1 tahun sudah menjabat sebagai orang nomor satu di Lingga.

“Ini salah satu hutang kerja Awe-Nizar di tahun pertama. Untuk mengoptimalkan potensi sagu yang jumlahnya ribuan hektar di Lingga,” beber Awe, Sabtu (18/2) malam kemarin.

Saat pilkada 2015 lalu, sagu Lingga menjadi salah satu program yang diusung Awe-Nizar dalam kampanye. Namun di lapangan kata Awe sapaan akrab bupati Lingga ini ada sejumlah kendala yang menghambat potensi pertanian sagu rakyat.

“Dulu pernah ada investor dari India melirik hasil produksi sagu masyarakat Lingga. Mereka bahkan hampir tak percaya, sagu Lingga yang berkualitas baik itu hanya diolah secara tradisional,” katanya.

Pihak investor yang tertarik membeli hasil produksi sagu masyarakat tersebut, minta diantarkan langsung ke India.

“Disitu masalahnya. Sarana pengangkutan kita tidak memadai. Harus melalui pintu Singapura. Itu harus dalam jumlah besar. Sementara kuota produksi sagu Lingga ini masih skala kecil,” terangnya.

Selain itu kata Awe, persoalan BUMD yang pernah ikut membantu pengelolaan sagu di Lingga juga akan kembali dioptimalkan. Lebih lanjut, Awe minta petani bersabar.

Peluang lain, kata Alias, juga datang dari penampung lama, yang pernah menjalin kerjasama dengan BUMD Lingga.

“Insyaallah ini kita kaji kembali supaya lebih tertata dengan baik. Bagi saudara-saudara yang punya dusun sagu, saya minta besabar. Saya tetap memperjuangkan itu,” janji Awe lagi. (mhb)

Wujudkan Bintan Bersih dari Sampah

0
Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam (kiri) menyerahkan alat
kebersihan secara simbolis disaksikan Bupati Bintan Apri Sujadi
(kedua kiri) di lapangan Relief Antam Kijang, Selasa (21/2).

batampos.co.id – Pemkab Bintan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2017, lewat aksi budaya lingkungan sehat dan bersih dengan menggelar apel pagi di Lapangan Relief Antam Kijang, serta gotong royong (goro) bersama di tiga titik lokasi, yakni di Kampung Keke, Sei Nam, dan Pantai Indah, Selasa pagi (21/2).

Dalam kesempatan itu Bupati Bintan, Apri Sujadi bersama Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bintan Adi Prihantara menyerahkan secara simbolis peralatan kebersihan kepada SatuanPetugas (Satgas) serta melepaskan balon simbol Peringatan Hari Sampah Nasional.

Apri Sujadi mengatakan, goro massal ini tidak hanya dipusatkan di tiga lokasi saja, tapi dilakukan juga disemua daerah di Kabupaten Bintan, dengan diakomidir oleh masing-masing kecamatan. “Ini menjadi hal wajib bagi warga untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya,” kata Apri.

Pemerintah kata Apri, juga mengajak seluruh masyarakat untuk menciptakan budaya lingkungan yang sehat dan bersih, karena untuk tercapainya hal ini memerlukan sebuah budaya bersih. “Sekaligus untuk mempertahankan piala adipura yang beberapa waktu lalu kita raih,” terangnya.

Pada peringatan HPSN ini, Pemkab Bintan akan lebih fokus melakukan pembersihan di tepi pantai, khususnya di pemukiman pesisir pantai. Politisi Demokrat ini juga meminta agar kegiatan goro ini dapat dijadikan agenda rutin yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Tak hanya goro lanjut Apri, Pemkab Bintan juga terus berupaya melakukan perbaikan, serta menambah fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan budaya bersih di masyarakat. Ini dilakukan sebagai upaya untuk bisa lebih fokus menggerakkan kesadaran masyarakat.

“Perlu diciptakan budaya akan kebersihan. Dalam menggerakan ini memerlukan suatu kesadaran bersama tentang arti pentingnya budaya yang sehat dan bersih,” imbaunya. (cr20)

 

Polres Bagi-bagi Helm Kepada Masyarakat

0
Wakapolres Anambas Kompol Karnoto memakaikan helm kepada salah seorang pengendara yang melintas di depan Mapolres Anambas kemarin. Foto: Sya/batampos.

batampos.co.id – Polres Anambas membagikan helm kepada masyarakat Selasa (21/2). Ini merupakan bentuk tahap awal sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menggunakan helm dalam berkendaraan. Pasalnya selama ini dari mulai Anambas sebelum dimekarkan hingga berdiri kurang lebih hampir 9 tahun, masyarakat Anambas tidak ada yang mengenakan helm saat mengendarai motor.

“Saat ini baru sekitar 100 helm karena yang lainnya belum tiba di Anambas, helmnya masih di Batam,” ungkap Kapolres Anambas AKBP Junoto kepada wartawan Selasa (21/2) usai penyerahan helm kepada masyarakat.

Menurutnya untuk tahap awal ini pihaknya akan menyerahkan sekitar 1000 helm kepada masyarakat kemudian tahap kedua nanti juga akan ada 1000 helm lagi jadi totalnya ada 2000 helm yang akan dibagikan. “Target kita nanti akan bagikan 2000 helm,” ungkapnya didampingi Wakapolres Anambas Kompol Karnoto.

Setelah helm nantinya dibagikan semuanya, maka berikutnya pihaknya akan melakukan penekanan agar masyarakat wajib mengenakan helm kemana saja perginya. Walaupun hanya berkendara di jalan gang sekalipun harus tetap mengenakan helm. “Begitu keluar rumah harus mengenakan helm,” ungkapnya.

Junoto menargetkan masyarakat akan tertib memakai helm dalam waktu satu tahun. Setelah itu pihaknya akan memberikan penekanan-penekanan lain seperti kelengkapan kendaraan dan sebagainya. “Kita targetkan satu tahun sudah harus rapi, baru kita tingkatkan kepada ketertiban lainnya,” jelasnya.

Dirinya juga menargetkan agar di Anambas ini nantinya bisa disamakan dengan daerah lain yang ada di Kepri ini. Namun diakuinya itu tidak mudah karena pihaknya harus mengedepankan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat secara mandiri sadar akan pentingnya keamanan dalam berkendara. “Untuk ke depan kita tetap akan samakan dengan daerah lain,” jelasnya.

Jika setelah masa sosialisasi selesai namun pelanggaran-pelanggaran juga masih ditemui maka pihaknya tidak segan-segan akan melakukan tindakan kepada pengendara yang bandel. “Sambil jalan, nanti jika seluruh peralatan kita sudah lengkap kemudian masih ada pengendara yang bandel, kita akan berikan tindakan,” tutupnya. (sya)

Satpol PP Cari PNS Bolos Jam Kerja

0
Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten-Lingga Febrizal Taupik saat melakukan sidak di salah satu kedai kopi di Simpang Jam Dabo Singkep Selasa pagi

batampos.co.id – Mendapat instruksi dari Bupati Lingga Alias Wello, Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Lingga, Febrizal Taupik bersama sejumlah anggota Satpol PP merazia seluruh kedai kopi, fasilitas umum, kawasan wisata dan tempat lainnya mencari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos saat jam kerja.

“Kali ini kami masih memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Tapi selanjutnya akan menindak sesuai aturan bagi PNS membolos,” ujar Taupik saat ditemui di salah satu kedai kopi di Simpang Jam, Dabo Singkep, Selasa (21/2) pagi.

Razia kali ini, Taupik mengaku tidak menemukan PNS yang santai-santai keluar kantor saat jam kerja. Namun Taupik akan melakukan terus kegiatan pemantauan itu secara berkala dan waktu yang berubah-ubah dengan tujuan PNS lebih giat bekerja.

Lebih lanjut Taupik mengatakan, razia ini selanjutnya akan menggandeng Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beserta bagian Inspektorat Pemerintahan Kabupaten agar dapat langsung memberikan arahan kepada PNS yang suka membolos disaat jam kerja.

“Sesuai intruksi Bupati tindakan ini untuk meningkatkan kinerja PNS agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal lagi,” ujar Taupik

Selain itu, tidak hanya merazia PNS, Satpol PP juga mendatangi sejumlah warnet dan rental playstation untuk mengecek keberadaan pelajar yang bolos sekolah saat jam belajar. Hal ini juga telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Lingga sejak beberapa pekan baik di Dabo Singkep maupun di Daik Lingga.

Razia anak sekolah, aku Taupik, tentunya Satpol PP telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga agar memberikan efek jera kepada siswa yang suka bolos sekolah. Sementara itu hukuman yang akan diberikan kepada siswa yang kedapatan membolos akan diberikan pengertian serta menyerahkan anak tersebut kepada orang tua mereka.

“Selain itu, kami juga akan melaporkan kepada pihak sekolah dimana siswa itu belajar. Agar memberikan arahan dan teguran kepada siswa bersangkutan,” ujar Taupik. (wsa)