batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku kaget mendengar PT. Pembangunan Kepri (PK) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri terbelit utang sampai Rp10 miliar. Nurdin berjanji akan membenahi manajemen BUMD tersebut menjadi lebih baik lagi.
“Miris juga rasanya, mendengar BUMD kita terbelit utang sampai Rp10 miliar. Tentu ada yang salah dengan manajemen yang ada,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan Batam Pos. Jumat (17/2) lalu di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Ditegaskan Nurdin, untuk mengetahui apa penyebabnya, sampai timbulnya utang tersebut. Pihaknya akan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak BUMD Kepri. Apalagi PT Pembangunan Kepri merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemprov Kepri.
“Memang seharusnya, BUMD adalah tulang punggung pemerintah daerah dalam mendorong berkembangnya pembangunan daerah,” papar Nurdin.
Menurut Nurdin, untuk membentuk BUMD yang mapan, memang membutuhkan manajemen yang profesional. Lahirnya BUMD tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah sendiri. Atas dasar itu, pihaknya akan sedaya upaya untuk membantu PT Pembangunan Kepri bangkit kembali.
“Apabila BUMD kita sehat, maka lapangan pekerjaan akan tercipta. Persoalan yang ada harus kita carikan jalan keluarnya. Sehingga peran BUMD menjadi penting dalam mengisi pembangunan daerah,” tutup Nurdin.
Direktur PT. Pembangunan Kepri (PK), Rudianto Ruben mengatakan kondisi perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kepri yang dipimpinnya semakin memprihatinkan. Jangankan untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemprov Kepri, untuk bertahan saja susah. Apalagi sejak dilantik, dirinya sudah harus menanggung utang sebesar Rp10 miliar dari pimpinan sebelumnya.
Dikatakannya, sejak dirinya dilantik menggantikan Muhammad Syahrial pada 7 Maret 2014, kondisi keuangan BUMD dalam keadaan morat-marit. Karena dirinya harus menanggung beban utang yang ditinggalkan. Pihaknya sudah berupaya untuk bangkit dengan berbagai cara. Tetap saja belum bisa menstabilkan kondisi keuangan PT. Pembangunan Kepri.
Disebutkannya juga, dengan kondisi keuangan yang semakin memprihatinkan, pihaknya juga terpaksa melakukan efesiensi tenaga kerja. Dari awalnya yang jumlahnya hampir 20 pekerja, kini yang tersisa hanya tinggal 4 orang pekerja. Masa baktinya akan berakhir pada 2019 mendatang. Sebelum tiba waktu tersebut, dirinya masih terus berupaya berbuat. Sehingga ada hasil yang signifikan dibawah kepimimpinannya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menilai kinerja BUMD sekarang ini jauh lebih baik, apabila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, tanggungjawab untuk memproteksi atau menjaga kesehatan keuangan BUMD.
“Terpuruknya kondisi BUMD, tidak bisa disalahkan dengan manajemen BUMD sepenuhnya. Karena persoalan yang terjadi, penyebabnya adalah kegagalan masa lalu,” ujar Iskandarsyah.(jpg)
batampos.co.id – PT Pionika Auto Mobil atau Honda Nagoya, selaku dialer resmi mobil Honda di Batam, menawarkan promo spesial hadiah langsung satu unit sepeda motor setiap pembelian unit mobil New Honda Mobilio. “Kami berikan hadiah langsung motor Honda New Beat Pop CW on the road,” ujar Supervisor Honda Nagoya, Yelly, Minggu (19/2).
Yelly mengatakan pembelian unit ini bisa didapatkan di cabang dealer Honda terdekat. Seperti cabang Honda Nagoya di Batamcenter, Honda Nagoya cabang Kepri Mall, dan Honda Nagoya di jalan Pionika Nagoya. “Unit ready stock, sehingga konsumen bebas memilih warna sesuai keinginan,” katanya.
Mobilio dirancang sebagai kendaraan multipurpose yang bisa digunakan sebagai kendaraan yang cocok di perkotaan maupun perjalanan jauh diluar kota. Mobilio hadir di kelas MPV, bagi mereka yang menginginkan sensasi berkendara berbeda. Desain semakin modern, kabin luas, didukung performa prima dan konsumsi bahan bakar yang hemat, serta dilengkapi fitur keselamatan lengkap. “Hadirnya mobil ini menawarkan sebuah pengalaman berkendara yang sensational bagi Anda dan keluarga,” terangnya.
Tak hanya itu, mobil ini dibekali dengan performa mesin bertenaga besar dan handal yang juga hemat konsumsi bahan bakar, serta mampu memberikan pengalaman berkendara MPV yang penuh sensasi. Sektor dapur pacu mobil ini mengandalkan mesin 1,4 liter SOHC empat silinder, berteknologi i-VTEC dan DBW. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 88 Kw, pada putaran 6.600 rpm, dengan torsi maksimum 145 Nm pada putaran 4,600 rpm. “Mobilio ini juga sudah dilengkapi fitur ECO indicator yang mendukung gaya berkendara hemat bahan bakar dan sudah setara dengan standar Euro IV,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yelly mengatakan beralih ke sistem transmisi penggerak, mobil ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sistem transmisi otomatis CVT, dan 5-speed bertransmisi manual. Sedangkan menunjang keselamatan dan kenyaman pengemudi, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbags, untuk melindungi penumpang ketika terjadi benturan keras dari depan. Di sisi lain, hadir juga fitur pengereman ABS dan EBD agar mempermudah dalam mengontrol laju. “Mobil ini juga dibekali dengan penunjang kebutuhan hiburan dan multimedia, seperti sistem audio,USB port dan lainnya,” imbuhnya.
Mengenai informasi lebih detail mengenai mobil New Honda Mobilio, kunjungi showroom Honda Nagoya di Komplek Pionika, jalan Teuku umar Nomor 1-9 Pelita VI, Pelita. (cr12)
batampos.co.id – Model Rusia, Viktoria Odintsova, melakukan aksi yang membahayakan nyawanya sendiri.
Dalam sebuah foto, model berusia 22 tahun ini terlihat terjuntai di tepi sebuah gedung pencakar langit di Dubai tanpa memakai alat keamanan apa pun. Ia hanya berpegangan tangan dengan seorang pria, asistennya.
Postingan pertama video dan gambar aksi nekatnya di Instagram pada Januari dilihat lebih dari satu juta netizen. Seorang netizen menuliskan: “Kecantikan pudar, kebodohan berlangsung selamanya.”
Seorang lagi memarahinya: “Kamu benar-benar gila. Mana bisa kau bermain dengan nyawa. Banyak orang sakit dan mereka ingin memiliki satu lagi peluang.”
Video itu diambil di Menara Cayan, yang setinggi 306 meter dan 75 lantai, serta merupakan gedung tertinggi di dunia pada 2013.
Akun Instagram Odintsova juga memuat gambarnya sedang melakukan beberapa olahraga ekstrem, seperti bungee jumping di Rusia, ziplining (seperti flying fox, atau terbang kelelawar) di Dubai, dan terjun udara di tempat tertutup di Bahrain. (jpgrup)
Karyawati Mitra 10 Batamcenter Ria menunjukan tanki air Dos yang ditawarkan dengan harga promo 10 persen kepada pelanggan, Minggu (19/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Supermarket bahan bagunan, Mitra10 memperkenalkan produk baru, yakni tangki (tandon) air Dos Life. Tandon air ini memiliki teknologi Silver Nano Titanium dengan keunggulan anti bakteri.
“Tandon ini telah disertifikasi oleh lembaga internasional. Dengan inovasi terbaru yang melindungi tangki air dari sinar UV dengan UV20 tertinggi di kelas nya,” ujar Senior Seles Konsultan Mitra10, Wahyu, Minggu (19/2).
Silver Nano tipe Titanium yang memiliki tingkat efisiensi 99,99 persen dalam mencegah dan membunuh bakteri sehingga aman dipakai untuk mencuci berbagai macam sayur dan buah, serta aman dikonsumsi oleh setiap mahluk hidup. “Dengan inovasi terbaru, produk Dos Life dipercaya memiliki kualitas air yang lebih baik dan lebih bersih dari produk-produk tangki pada umumnya,” ungkap Wahyu.
Tandon air ini dibuat dari material khusus dengan jaminan 100 persen cahaya tidak dapat tembus ke dalam tangki sehingga dapat mencegah pembentukan lumut. Dan juga lebihan kuat serta tahan lama. “Dilengkapi juga dengan UV Stabilisator berfungsi untuk mencegah warna memudar dan kerusakan pada bagian luar tangki. Sehingga kualitas bahan tetap terjaga dengan baik dalam jangka waktu yang lama,” ucap Wahyu.
Wahyu mengatakan, Mitra10 menyediakan dua tipe dari produk tandon air Dos Life, ada tipe Chaba dan Jungle Bird. Untuk tipe Dos Life Chaba memiliki dua ukuran 5.20 liter, ukuran ini ditawar dengan harga Rp 1.314.500 dan ukuran 1.050 ditawarkan dengan hara Rp 2.172.500. Kemudian untuk tipe Dos Life Jungle Bird tersedia ukuran 5.20 liter dengan harga yang ditawarkan Rp 1.177.000 dan ukuran 1.050 liter ditawarkan dengan harga Rp 1.853.500.
“Saat ini untuk tipe Dos Life Jungle Bird ukuran 1.050 liter kami beri diskon 10 persen,” kata Wahyu.
Sementara untuk tipe Chaba ini memiliki desain tangki bergambar pola bunga sepatu, sedangkan untuk tipe Jungle Bird terinspirasi dari pola hutan tropis yang indah. Sehingga keduanya mampu memberikan keindahan bagi lingkungan pemiliknya. “Dos Life Chaba kami berikan garansi selama 25 tahun dan Dos Life Jungle Bird garansi 20 tahun,” tutupnya. (cr14)
Bupati Bintan Apri Sujadi, memimpin rapat evaluasi kinerja bersama seluruh OPD di ruang kantor Bupati Bintan, Jumat 17/2. Foto: batampos.
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi, menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk mengedepankan sosialisasi yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan pemerintah Kabupaten Bintan, serta mengutamakan aturan yang berlaku.
“Lakukan sesering mungkin sosialisasi program, karena sebaik apapun program yang dibuat tanpa adanya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Maka program itu tidak akan dapat memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat,” terangnya dalam rapat evaluasi kinerja bersama seluruh OPD membahas tentang mekanisme progam yang sudah berjalan dan akan dijalankan pada tahun 2017, di ruang kantor Bupati Bintan, Jumat (17/2).
Untuk itu, Apri juga meminta kepada seluruh camat untuk segera merencanakan agenda sosialisasi terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi program unggulan pemerintah kabupaten Bintan.
Menurutnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, juga tidak harus dilakukan secara kaku, namun harus mengedepankan aturan-aturan yang berlaku.
“Camat sebagai perangkat pemerintah yang selalu berinteraksi kepada masyarakat harus aktif melakukan sosialisasi, agar apa yang menjadi program-program unggulan pemerintah dapat sampai kepada masyarakat,” imbaunya.
Apri juga meminta agar dalam waktu dekat ini segera dilakukan evaluasi terhadap penilaian Adipura, serta pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan pada bulan April, untuk segera dilakukan rapat pembahasan kegiatan, waktu, dan teknis pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik.
“Karena Bintan telah mendapatkan piala adipura ditahun sebelumnya, untuk itu prestasi ini wajib dipertahankan,” imbunya.
Rapat ini juga turut dihadiri Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Adi Prihantara. (cr20)
Ribuan pelamar kerja memenuhi jalan di depan PT. Sumitomo Wiring System, Batamindo Indurty Park, Batam, Jum’at (5/2). Antusias pelamar yang tinggi untuk dapat bekerja di perusahaan asing tersebut. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Batam masih tetap menjadi mangnet pagi pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara, lowongan kerja makin terbatas. Belum lagi serbuan tenaga kerja asing. Pengangguran kini hantui Batam.
Elvi tampak lelah. Sesekali jemarinya merapikan lembaran berkas di map merah dalam tas hitam miliknya. Di dalam map berisi persyaratan melamar pekerjaan.
“Baru keliling kami, tadi dari Cammo (Kawasan Industri Cammo Batamcenter, red),” kata wanita 23 tahun itu di Multi Purphose Hall (MPH) Kawasan Industri Batamindo (KIB), Kamis (16/2) pekan lalu.
Di MPH atau yang lazim dikenal Pujasera Batamindo itu, Elvi tak sendirian, ratusan pencari kerja (pencaker) berjubel menunggu informasi lowongan pekerjaan. Empat papan lowongan di MPH, selalu jadi fokus perhatian mereka. Begitu ada yang menempel kertas, dipastikan mereka bangkit dari duduknya mengerumuni papan itu.
“Diminta pengalaman pula,” gerutu seorang diantaranya setelah membaca lowongan satpam. Ia memilih duduk kembali.
Ya, hari itu kebetulan PT Tunaskarya Indoswasta (Tunaskarya), sebuahperusahaan penempatan tenaga kerja menjaring lowongan untuk dua perusahaan di KIB, yakni PT Ciba Vision dan PT Wohlrab Indonesia.
Suara staf di balik megaphone menggiring pencaker berkumpul. Hanya hitungan detik, para pencaker itu membentuk persegi mengelilingi staf PT Tunaskarya Indoswasta. Jika tidak dibatasi tali rafia dan diatur satpam, bisa jadi mereka berebut.
“Yang diambil sekitar 50 orang saja,” kata Heru, seorang staff PT Tunaskarya Indoswasta.
Seleksi pekerja dilakukan di tempat. Kali ini untuk posisi operator, batas minimal umur harus 21 tahun dan lulusan SMA. Lulusan SD, SMP, SMK atau Madrasyah Aliyah dipastikan tereliminasi di tempat.
Proses seleksi diawali mengukur tinggi badan. Pria minimal 163 centimeter, sementar wanita 153 centimeter. Kurang satu centimeter saja dipastikan gugur, seperti yang dialami Ade, 21.
“Tidak ada toleransinya, satu centi pun,” keluh pria asal Medan Sumatera Utara ini.
Namun Ade masih bisa mengerti, pasalnya dia belum genap dua pekan tiba di Batam, tepatnya Minggu (5/2) lalu ini. Berbeda dengan temannya yang baru beberapa hari dikenalnya yakni Fajar yang sudah menggangur delapan bulan.
“Datang ke Batam ajakan teman. Sekarang masih nyari, sesekali jadi buruh bangunan,” kata Fajar, pencaker asal Pekanbaru.
Pencaker lain, Narap Untung, mengaku kaget mencari kerja di Batam sangat sulit. Dia ke Batam karena mendapat kabar ‘freshgraduate’ sepertinya akan mudah dapat kerja.
“Sulit juga rupanya,” kata pria yang datang ke Batam pertengahan Desember 2016 lalu itu.
“Kakak ku ada setahun dia (menganggur). Padahal mantap sekolahnya perhotelan, lamarannya tak ada yang nyangkut,” ucapnya.
***
Sulitnya mendapat pekerjaan di daerah asal dan kabar Batam memiliki upah tinggi dan mudah mendapatkan kerja, membuat lulusan SD, SMP, SMA sederajat, hingga perguruan tinggi berduyun-duyun ke Batam.
Hal ini tercermin dari permintaan form Ak1 atau lebih dikenal kartu kuning atau kartu pencari kerja (pencaker) meningkat di semua kecamatan di Batam.
Data dari Kecamatan Sekupang menyebutkan selama tahun 2016 sedikitnya terdapat 1.841 AK1 yang dikeluarkan bagi pencari kerja. Sebanyak 500 di antaranya laki-laki dan perempuan sebanyak 1.341 orang.
Di Kecamatan Lubukbaja, pada 2016 lalu tercatat 1.276 pencaker mengurus kartu kuning. Mulai dari lulusan SD hingga pencaker lulusan S1.
“Paling bayak lulusan SMA, ada 1.131 orang,” sebut Novi Harmadyastuti, camat Lubukbaja.
Sisanya pencaker lulusan SD 12 orang, SMP 50 orang, D2 dua orang, D3 ada 35 orang dan S1 sebanyak 46 orang.
“Kalau Januari dan Februari belum banyak,” katanya.
Di Kecamatan Batuaji, Januari 2017 sudah 477 form AK1 yang diminta warga Batuaji. Jumlah tersebut diakui pihak kecamatan meningkat dari rata-rata permintaan setiap bulan tahun 2016 lalu yang hanya mencapai 300 permintaan.
“Kalau dilihat rata-rata perbulan, Januari kemarin meningkat cukup signifikan,” ujar Friedkalter, camat Batuaji, Jumat (17/2) pekan lalu.
Sementara tahun 2016 lalu permintaan kartu kuning mencapai angka 3.902 yang didominasi tamatan SMA dan setara. “Yang D3 ada tiga orang, Akta 3 dan Akta 2 sebanyak 69 orang. Jadi memang kebanyakan tingkat SMA yang membutuhkan kartu kuning di sini,” tutur Frid Kalter.
Meningkatnya permintaan kartu kuning itu, diakui Frid Kalter karena memang masih banyak warga Batuaji yang belum memiliki pekerjaan.
“Jumlah pengangguran cukup banyak. Makanya permintaan kartu kuning ini selalu banyak setiap bulan,” ujarnya.
Di Kecamatan Bengkong, permintaan kartu kuning di tahun 2016 juga cukup tinggi, mencapai 3.494 pengurus. Jumlah ini tercatat lebih banyak dari 2015 lalu yakni mencapai 2.587.
Sementara, data terbaru Januari 2017 ini sebanyak 186 orang. Terdiri dari 106 perempuan dan 81 laki-laki. “Yang didominasi oleh pencari kerja lulusan SLTA,” ucap Kasi Pelayanan Umum, Harun, Jumat (17/2) pekan lalu.
Mengenai rata-rata jumlah pendaftar per harinya, Harun menyebutkan Kecamatan Bengkong bisa melayani permintaan formulir tersebut 10-20 orang.
Februari ini, ia mengatakan jumlah pengurusnya sudah meningkat. Karena berhubungan dengan dibukanya penerimaan Polisi.
“Dua minggu lalu, pengurusan kartu kuning mencapai 200 orang per hari,” tutupnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Sagulung. Di Tahun 2016 tercatat 3.975 pencaker mengurus kartu kuning. Sementara Januari 2017 mencapai 435 orang. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan permintaan Januari 2016 lalu yang mencapai 629 orang, yang terdiri dari 274 laki-laki dan 355 perempuan.
“Dalam sebulan, yang datang mengurus sekitar 224 orang, jumlah ini yang paling sedikit,” ujar Camat Sagulung, Reza Khadafy, Sabtu (18/2) pekan lalu.
Dia mengatakan pengurus yang datang didominasi oleh lulusan SLTA yang datang dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau dan lain sebagainya.
“Tapi yang paling dominasi itu dari Sumatera Utara,” katanya.
Sementara Kecamatan Seibeduk mencatat ada sekitar 4.930 orang yang mengurus kartu kuning di 2016. Didominasi lulusan SLTA.
Di Kecamatan Nongsa, juga tercatat 375 orang mengurus kartu pencari kerja dari awal tahun hingga pertengahan Februari 2017. sekitar 80 persen lulusan SMA dan SMK.
“Kebanyakan laki-laki,” kata Kasi Pelayanan, Sony Efrianto.
Sony menjamin kartu pencaker yang dikeluarkan pihaknya, semuanya memiliki KTP berdomisili di Nongsa. “Kalau luar Nongsa, kami tidak terima. Kami sarankan langsung ke Disnaker saja untuk mengurusnya,” tuturnya.
Pada tahun 2016, Sony mengatakan pihaknya mengeluarkan sebanyak 2.177 kartu pencari kerja. “Tahun 2015 juga pada kisaran itu,” pungkasnya.
Bagaimana dengan Batuampar tempat ratusan industri berdomisili? Camat Batuampar Tukijan mengatakan Januari hingga pertengahan Februari pihaknya sudah mendata 398 warga Batuampar yang meminta kartu kuning.
“Tahun ini cukup ramai warga yang datangn meminta kartu kuning. Februari saja rata-rata permohonana 30 sampai 50,” ujar Tukijan.
Menurut Tukijan, ramainya permintaan ini disebebkan karena adanya pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. Pada bulan lalu saja jumlah permohonan pembuatan AK1 hanya sebesar 104 selebihnya pada Februari.
“Februari ini baru pertengahan bulan sudah ramai. Warga mengaku meminta AK1 untuk persyarata mengikuti pelatihan di Disnaker,” ungkapnya.
Sepanjang 2016 lalau, jumlah permintaan Kartu Kuning mencapai angka 1.483 yang didominasi warga dengan golongan pendidikan SMA sebanyak 543, SMK sebanyak 368 orang, MTS sebanyak 2.31, MA sebanyak 1.97, SMP 41, dan beberapa orang DIII dan S1.
“Yang paling banyak tahun lalu tamatan SMA sederajat,” papar Tukijan.
Tukijan mengatakan, meningkatnya pembuatan kartu kuning ini karena masih banyaknya pengangguran di Batuampar yang belum mendapatkan pekerjaan. Jumlah pengangguran kian meningkat sementara lapangan pekerjaan kian berkurang.
“Pendatang terus saja bertambah dari berbagi daerah,” kata Tukijan.
***
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, membenarkan kalau Batam saat ini dihadapkan pada banyaknya pencaker luar daerah dan dari Batam sendiri. Padangan Batam mudah cari kerja dan upah tinggi menjadi daya tarik.
Ironisnya, tiga tahun terakhir ini, lowongan kerja yang tersedia di Batam tidak sebanding dengan jumlah pencaker.
“Lokal saja tidak bisa diakomodir, sedangkan yang luar Batam masuk terus,” kata Rudi.
Rudi merinci ketersediaan tenaga kerja di Batam tiga tahun belakangan ini memang memprihatinkan. Tahun 2015 sedikikitnya ada 22. 141 pencaker, namun lowongan tersedia hanya 11. 141. Jumlah ini meningkat di 2016 menjadi 24.342 pencaker. Namun lowongan yang tersedia hanya 14.828.
“Berarti ada 10 ribu pencaker yang tidak terserap setiap tahunnya. Itu jumlah berdasarkan AK1, di luar itu pasti lebih banyak dari ini, semua jadi pengangguran,” sebut Rudi.
“Yang dibutuhkan 100 melamar 5 ribu,” ucapnya.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Batam ini juga mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan di Batam kian diperparah dengan banyaknya perusahaan yang tutup setiap tahunnya. Pada 2014 terdapat 37 perusahaan tutup, 2015 ada 54 perusahaan, dan 2016 meningkat menjadi 62 perusahaan.
Tutupnya perusahaan ini meyumbang pengangguran. Belum lagi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Dari tahun 2014 terdapat 170 kasus PHK dengan total karyawan yang di rumahkan mencapai 1.050 pekerja. Kemudian 2015 ada 232 kasus dengan jumlah karyawan yang di-phk mencapai 1.950 orang. Dan, pada 2016 menurun menjadi 162 kasus dengan karyawan diphk mencapai 532 pekerja.
“Dari yang kena PHK saja tiga tahun terakhir sudah 3.532 orang. Itu yang terdata, pasti lebih banyak dari itu,” ujar Rudi.
“Jadi sudah komplit semua permasalahan dunia kerja di Batam ini,” katanya lagi.
Pemerintah sendiri hanya berharap perekonomian Batam membaik. Tumpuan utamanya, berharap banyak investor datang membuka perusahaan di Batam. “Hanya itu yang bisa kita harapkan untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Rudi.
Data dari Disnaker menyebutkan perusahaan yang berinvestasi di Batam memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2014 terdapat 5.700 perusahaan, 2015 terdapat 6.009 perusahaan, dan tahun 2016 terdapat 6.459 perusahaan.
“Namun kebutuhan tenaga kerja tidak banyak, seperti perusahaan di Batuampar, mereka hanya butuh 500 tenaga kerja saja, sedangkan jumlah pencaker mencapai lima ribu lebih,” ucapnya.
Pemko Batam sendiri berusaha untuk mencari solusi. Selain membatasi pekerja antar kota antar daerah (AKAD), dua tahun belakangan ini juga memanfaatkan dana Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk menggelar berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi pencari kerja dan tenaga kerja.
Dia menyebutkan tahun 2016 Disnaker berhasil memberikan pelatihan kepada 720 orang. Tahun tahun 2017 ini 646 pencaker dan 2.370 tenaga kerja dengan total anggaran mencapai Rp 15 miliar.
Namun Rudi tak bisa menjamin setelah mendapat pelatihan semua bisa terserap di pasar kerja. Pasalnya, setiap perusahaan yang membuka lowongan kerja, punya persyaratan tersendiri, yang bisa jadi untuk satu job pekerjaan membutuhkan banyak sertifikasi.
“Tapi kami tetap berharap semoga pelatihan dan peningkatan kopetensi ini benar-benar bermanfaat. Minimal bisa mengurangi jumlah pencaker saat ini, biar tak jadi pengangguran karena tak punya keahlian,” harapnya.
Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi angkatan kerja di Batam. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, pada tahun 2015 terdapat 1.033.070 penduduk Batam, jumlah ini meningkat menjadi 1.055.040 pada tahun 2016.
Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidar mengatakan setiap harinya rata-rata 200 lebih surat pindah yang masuk ke kantor Disdukcapil.
“Dan kebanyakan dari mereka usia produktif yang cari kerja,” kata Said.
Tantangan terbaru dunia kerja di Batam sejak 2016 adalah masuknya tenaga kerja asing (TKA) dalam jumlah besar, sering pemberlakuan masyarakat ekonoki ASEAN (MEA) dan pembebasan visa. Bahkan, sangat mengejutkan karena peningkatannya diluar perkiraan. Jika pada tahun 2015 jumlah TKA di Batam haya 5.996 orang, tahun 2016 meledak. Data Pemko Batam, Januri hingga Juni 2016 saja, jumlah TKA yang bekerja di Batam menembus angka 145.177 orang. Bertambah sekitar 140 ribu TKA hanya dalam 6 bulan.
Pemko Batam belum merilis data TKA hingga akhir 2016, namun diperkirakan bertambah kurang lebih 140 ribu lagi. Dengan kata lain, 2016 saja, TKA bertambah sekitar 280 ribu orang. Jumlah ini diperkirakana akan terus meningkat di 2017 ini. Itu belum termasuk yang bekerja secara ilegal. Apalagi saat ini penerbangan Cina-Tanjungpinang dibuka sejak akhir 2016 lalu dengan estimasi 500-600 WN Cina masuk Kepri setiap harinya. Meski disebut sebagai turis, namun tak ada jaminan mereka menjadi pekerja legal maupun ilegal.
***
Lalu apa solusinya? Wali Kota Batam Muhammad Rudi satu suara dengan Kadisnaker Batam, Rudi Sakyakirti. Pembatasan pekerja antar kota antar daerah (AKAD) dan peningkatan keterampilan pencaker melalui pelatihan dan sertifikasi diakui Rudi tidak bisa berbanding lurus dengan pengurangan pencaker dan pengangguran di Batam, namun paling tidak bisa menekan.
Rudi justeru menaruh harapan besar di investasi. Rudi berharap beberapa tahun ke depan, banyak investasi di Batam yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika tidak, Batam pasti kebanjiran pengangguran.
Selain berharap dari investasi baru, Rudi juga mengatakan pentingnya percepatan Batam sebagai kota MICE (Meeting Incentive, Conference/Convention and Exhibition). Ini menjadi solusi bagi kaum tuna kerja Batam.
“Kenapa saya rencanakan Batam jadi kota MICE itu, supaya yang tak kerja di perusahaan bisa mandiri dengan membuka usaha,” ucap Rudi.
Menuju MICE, Pemko Batam mengawali membangun infrastruktur pendukung dan mempercantik kota. Setelah upaya tersebut selesai, wisatawan lokal maupun luar diharapkan akan berbondong-bondong ke Batam.
“Jalan dibangun, kota jadi indah nanti banyak orang akan datang,” ucap Rudi.
Semakin banyak wisatawan ke Batam semakin membuka kesempatan warga Batam berkreativitas dalam berwirausaha. Tak hanya itu, dengan MICE usaha hotel juga restoran serta usaha lain yang masih terkait wisata akan bergairah, dengan demikian akan semakin banyak pekerja yang akan diserap.
“Kita membangkitkan kreativitas mereka untuk berpikir, sekarang masih diam nih, kalau banyak yang datang, apa yang disuka wisatawan akan siapkan, seperti cinderamata dan lain-lain. (Provinsi) Bali kan begitu,” katanya.
Rudi menuturkan, pembangunan infrastruktur Batam dalam bingkai padat karya juga sengaja dilakukan untuk menyerap banyak tenaga kerja.
“Tak hanya jalan tapi pembangunan hingga ke kecamatan juga, yang tak ada kegiatan bisa ke situ. Kita bikin padat karya untuk memberi ruang pengangguran bekerja,” katanya. (cr17/cr13/leo/cr1/cr12/eja/rng/cr18/cr19/ska/cr14)
batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri bertekad untuk membangunan 300 Ruang Kelas Baru (RKB) di Provinsi Kepri dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Aksesabilitas dan kualitas pendidikan menjadi catatan penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kepri 2016-2021.
“Beralihnya kewenangan SMA/SMK di bawah kendali Pemerintah Provinsi Kepri, tentu memberikan pekerjaan besar yang harus kami selesaikan. Diantaranya adalah terkait aksesabilitas dan mutu pendidikan seperti yang tercatat dalam RPJMD Kepri,” ujar Arifin Nasir menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (19/2) di Tanjungpinang.
Menurut Arifin, meskipun diberikan tanggungjawab besar, pihaknya tetap bekerja keras untuk menuntaskan persoalan yang ada. Disebutkannya, lewat APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 ini, pihaknya sudah menyusun rencana-rencana pembangunan strategis dibidang pendidikan bagi tujuh kabupaten/kota di Kepri.
“Pembangunan yang akan kita lakukan adalah merata sesuai dengan kebutuhan daerah. Sepanjang kita masih mampu, tentu akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” papar Arifin.
Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, tahun ini pihaknya bertekad untuk merampungkan pembangunan 9 sekolah baru. Baik itu SMA, SMK, maupun Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Di Batam kebagian pembangunan SMA Negeri 18,19, 21, dan SMK Belungut. Selain itu ada juga satu unit SLB di Batam,” jelas Arifin.
Masih kata Arifin, khusus untuk Karimun mendapatkan bagian satu SMA dan satu SLB. Selain itu juga melanjutkan kembali pembangunan SMK di Kundur. Kemudian Kabupaten Lingga peruntukannya adalah untuk pembangunan satu SLB.
Sedangkan untuk Tanjungpinang adalah pembangunan lanjutan satu SMA dan SMK. Diungkapkan Arifin, pihaknya sudah berencana membangunan SMA di Anambas, tetapi Bupati menginginkan pembangunan asrama pendidikan disana.
Disinggung mengenai persoalan klasik setiap menghadapi tahun ajaran baru, yakni terbatasnya Ruang Kelas Baru (RKB), Arifin mengakui, RKB menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Menyiasati hal itu, Pemprov Kepri sudah merencanakan pembangunan 96 RKB.
“Kita sudah buat penganggaran, kalau Rencana Strategis (Renstra) pendidikan targetnya 50 RKB. Maka 96 RKB melewati dari target tersebut,” ungkap Arifin.
Ditambahkannya, Pemprov Kepri punya target khusus, yakni membangun 300 RKB di tujuh Kabupaten/Kota di Kepri dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Karena pembangunan tersebut merupakan jawaban untuk menyelesaikan persoalan aksesabilitas pendidikan.
“Kita juga sudah memploting anggaran untuk pengadaan 114 meubeler bagi sekolah baru maupun RKB,” tutup Arifin.
Seperti diketahui, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke Dinas Pendidikan Kepri sebesar Rp584,45 miliar. Pendidikan menjadi perhatian khusus Gubernur. Karena keberhasilan pendidikan akan memberikan pengaruh bagi percepatan pembangunan daerah.(jpg)
batampos.co.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto resmi melantik Ketua DPD Golkar Karimun periode 2016-2021, Aunur Rafiq, pada Sabtu (18/2) malam di Karimun. Kepada Rafiq Novanto berpesan agar pengurus Partai Golkar banyak berkarya guna merebut kembali kepercayaan rakyat kepada partai berlambang pohon beringin ini.
“Silakan turun langsung ke lapangan untuk melakukan konsolidasi partai hingga tingkat dasar,” ujar Novanto dalam sambutannya di Hotel Aston Karimun, Sabtu (18/2) malam.
Sebagai kader dan pengurus partai, Rafiq yang juga Bupati Karimun itu diminta banyak turun ke masyarakat. Namun bukan hanya membawa janji, melainkan harus dibarengi dengan kerja nyata membangun dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebab menurut Novanto, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah janji-janji politik, melaikan realisasi kerja.
Novanto menambahkan, mulai tahun ini Golkar memang terus meningkatkan konsolidasi partai mulai dari pusat hingga ke daerah. Seluruh mesin partai diminta bekerja ekstra keras untuk merebut kemenangan pada pemilu pada 2019 mendatang.
“Untuk pemilu mendatang, saya usahakan untuk Dapil Kepri yang mewakili di DPR RI menjadi empat kursi,” katanya.
Selain pengurus, Golkar juga menggerakkan seluruh kader organisasi sayap partai, seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), dan Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG). Tak hanya konsolidasi hingga ke akar rumput, Golkar juga akan menyiapkan kadernya untuk mengawasi TPS saat pemilu 2019 nanti.
Ketua DPD Partai Golkar Provini Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan saat ini kepercayaan masyarakat Kepri kepada Golkar masih cukup baik. Ini terlihat dari banyaknya kader Golkar yang duduk di kursi legislatif tingkat kabupaten dan kota serta provinsi di DPRD.
“Terutama di Kabupaten Karimun, Golkar meraih kursi terbanyak di DPRD Karimun,” katanya.
Meski begitu, Ansar mengajak seluruh pengurus tingkat DPD kabubaten/kota bekerja lebih keras lagi untuk menjadi pemenang pemilu mendatang.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Karimun Aunur Rafiq berkomitmen menjalankan amanat partai untuk membangun bersama rakyat. Sebagai kepala daerah, Rafiq juga berjanji akan terus meningkatkan pembangunan, khususnya di Bumi Berazam itu.
“Saya mohon dukungan dari semua elemen masyarakat. Untuk terus berkarya di Kabupaten Karimun, terutama pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu Rafiq menyinggung rencana pembanggunan Bandara Sei Bati, Pelabuhan Malarko, maupun konektivitas antarpulau. Namun begitu, dia juga berharap dukungan pemerintah pusat, termasuk DPR.
“Sebagai Ketua DPR RI, kami juga berharap kepada bapak Setya Novanto ikut mendukung anggaran untuk Karimun,” pinta Rafiq.
Sebelum pelantikan ketua dan pengurus DPD Partai Golkar Karimun, sudah dilakukan pelantikan pengurus di tingkat kecamatan serta kelurahan se-Kabupaten Karimun. Senada dengan Novanto, dia mengajak seluruh kader yang tegabung dalam IIPG, AMPG, dan KPPG untuk bekerja keras guna merebut kemenangan pada pemilu yang akan datang.
“Mari jadikan pelangi di Karimun dengan hidup berdampingan. Namun warna kuning tetap yang dominan,” ucapnya. (tri)
batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri ikut menyoroti dana bagi hasil (DBH) tahun 2014-2016 senilai Rp 785 miliar yang belum disalurkan Pemprov Kepri ke tujuh kabupaten/kota di provinsi ini. Meski sejauh ini belum ditemukan kerugian negara, Kejati mengendus ada indikasi korupsi dalam kasus tersebut.
“Unsur korupsi tidak semata-mata ada kerugian negara. Melainkan perbuatan untuk kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi bahkan menghambat pembangunan daerah,” kata Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Kepri, Asri Agung Putra, belum lama ini.
Dugaan sementara, dana tersebut tak kunjung disalurkan ke kabupaten/kota karena digunakan untuk keperluan lain. Namun Asri mengatakan, pihaknya masih menelusuri kebenaran dari informasi itu.
Jika memang dana tersebut tertunda penyalurannya karena dimanfaatkan untuk hal lain, Asri mengaku pihaknya tetap akan menelisiknya. Apakah secara aturan, kebijakan itu diperbolehkan atau tidak.
Kata dia, penggunaan DBH untuk keperluan lain ini bisa melanggar aturan penggunaan keuangan negara atau kesalahan administrasi.
“Tapi tidak menutup kemungkinan ada pidana atau perdatanya,” kata Asri lagi.
Sesuai aturan, terang Asri, penyaluran DBH provinsi ke kabupaten/kota mestinya dilakukan tujuh hari setelah dana dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan diserahkan ke kas daerah. Namun yang terjadi saat ini, Pemprov Kepri tak kunjung menyalurkan DBH yang telah dipungut sejak tiga tahun lalu.
“Ini menarik dan bisa mengarah ke sana (korupsi, red),” kata Asri.
Asri menegaskan, pihaknya mengusut kasus ini bukan semata-mata karena ingin menjerat pejabat yang koruspi. Namun lebih pada pembelajaran, bahwa kebijakan semacam ini berdampak buruk pada kegiatan pembangunan di daerah.
“Rencana pembangunan menjadi terhambat,” katanya.
Seperti diketahui Pemprov Kepri menunda penyaluran DBH dari tahun anggaran 2014 hingga 2016 sebesar Rp 785 miliar. DBH itu bersumber dari pajak yang dikelola daerah. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P), dan Pajak Tokok (P-Rokok).
Dari total DBH Rp 785 miliar itu, seharusnya diberikan kepada tujuh kabupaten/kota di Kepri. Dengan rincian,
Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp 13,769 miliar dan tahun 2015 Rp 137.609 millar lebih.
Tanjungpinang Rp 45.956 miliar,
Kabupaten Bintan Rp 42.692 miliar lebih,
Kabupaten Karimun Rp 31.448 miliar lebih,
Kabupaten Natuna Rp 29.625 miliar lebih,
Kabupaten Lingga Rp 23.855 miliar lebih,
Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 22.307 miliar lebih.
Jumlah DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) merupakan yang terbesar, yakni Rp 124.129.971.348. Rinciannya, dari PBB-KB
Batam untuk 2014 sebesar Rp 5.378 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp 40.346 miliar.
Kota Tanjungpinang sebesar Rp 18.967 miliar,
Kabupaten Bintan Rp 23.216 miliar,
Kabupaten Karimun Rp 12.087 miliar.
Kabupaten Natuna Rp 13.651 miliar,
Kabupaten Lingga Rp 8.074 miliar,
Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 7.586 miliar.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, Harry Azhar Azis, mengatakan Rp 785 miliar DBH yang ditunda penyalurannya ini menjadi temuan BPK. Temuan ini seharusnya menjadi salah satu catatan sehingga pihaknya memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan .
“Tapi mereka sudah mengakui bahwa itu kewajiban, jadi kami memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Harry, beberapa waktu lalu.
Harry menambahkan, Pemprov Kepri harus segera memenuhi kewajiban menyalurkan DBH tersebut. Jika tidak, maka hal itu akan menjadi temuan BPK dan bisa diproses hukum. (ias)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan penggunaan minyak goreng tidak pada porsinya bisa berakibat fatal. Karena di dalam minyak goreng mengandung zat karsiogenik sebagai pemicu kanker.
“Kita tidak boleh remeh penggunaan minyak goreng. Karena idealnya, hanya untuk sekali pakai. Jika dilakukan berulang-ulang pada minyak goreng yang sudah dipakai, tentu sangat beresiko bagi kesehatan,” ujar Tjetjep menjawab pertanyaan Batam Pos belum lama ini.
Masih kata Tjetjep, pemakaian minyak goreng berulang kali juga dapat menimbulkan kolestrol dan penyakit lainnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat jangan lagi menggunakan minyak penggorengan bekas tersebut, karena berisiko bagi kesehatan tubuh dan rentan terhadap penyakit.
“Maksimal penggunaanya adalah sebanyak dua kali, jangan lagi dipakai dan harus diganti dengan minyak goreng yang baru,” papar Tjetjep
Tjetjep menyebutkan, selama ini banyak ibu rumah tangga menggunakan minyak goreng bekas itu lebih dari dua kali dan baru diganti dengan yang baru. Cara-cara seperti ini adalah salah dan dapat menimbulkan penyakit.
“Minyak bekas penggorengan itu, kelihatan berwarna kuning bercampur hitam dan terdapat sisa-sisa atau serbuk penggorengan. Hal inilah bila digunakan dapat menimbulkan kolestrol tinggi. Dan berujung terbentuknya kanker,” jelas Tjetjep
Dijelaskan Tjetjep, setiap melakukan penggorengan kualitas minyak tersebut akan semakin berkurang. Atas dasar itu, masyarakat Kepri diharapkan tidak lagi menggunakan minyak bekas penggorengan secara berulang-ulang untuk menghindari agar tidak terkena penyakit.
“Kita harus menjadikan hidup sehat sebagai kebutuhan. Untuk itu mari jaga pola makan yang sehat dan seimbang,” tutup Tjetjep.(jpg)
batampos.co.id – Model Rusia, Viktoria Odintsova, melakukan aksi yang membahayakan nyawanya sendiri.
