batampos.co.id – Tenaga honorer yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Batam, tampaknya harus bersabar, pasalnya memasuki bulan kedua di 2017 ini, gaji mereka belum kunjung dibayarkan.
Salah seorang guru hononer, Iq mengatakan belum menerima informasi kapan gaji mereka akan dibayarkan. Menurut informasi yang diterimanya, gaji dibayarkan menunggu pengesahan dari APBD 2017.
“Kemarin katanya seperti itu, namun hingga sekarang belum cair juga, padahal APBD sudah disahkan beberapa waktu lalu.
Dia menuturkan macetnya pembayaran gaji adalah masalah karena kebutuhan tetap dipenuhi, namun haknya lambat dibayarkan.
“Gimana rasanya ga gajian sebulan, pasti berharap sekali cepat dicairkan,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan gaji tenaga honorer sudah aman. Namun untuk waktu dibayarkan dia mengaku masih menunggu. “Gaji aman, tapi harap bersabar,” kata dia.
Tidak saja tenaga honorer yang merindukan gajia, PNS di lingkungan Pemko Batam juga tengah menunggu kepastian pencairan tunjangan mereka. Mskipun beberapa waktu lalu temah menerima gaji, namun tidak dengan tunjangan.
“Tunjangan belum cair, katanya ada kenaikan tahun ini. Kami tunggu saja,” kata salah seorang PNS, Sy di Sekupang.(cr17)
atampos.co.id – Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2017 telah diketok, ternyata belum bisa langsung digunakan. Akibatnya, tak hanya proyek-proyek fisik tertunda, gaji pegawai honorer di Batam juga tersendat.
Di Dinas Pendidikan, semua guru honorer belum gajian. Padahal, sudah masuk bulan kedua 2017.
“Kemarin katanya seperti nunggu APBD disahkan, namun hingga sekarang belum cair juga, padahal APBD sudah disahkan beberapa waktu lalu,” ujar Iq, salah seorang guru honorer yang ditemui Batam Pos, Senin (6/2).
Dia menuturkan macetnya pembayaran gaji benar-benar menjadi masalah serius bagi honorer. Apalagi yang telah berkeluarga. Berbagai kebutuhan keluarga dan anak-anak mereka tak bisa ditunda, sementara gaji tertunda.
“Gimana rasanya ga gajian sebulan, pasti berharap sekali cepat dicairkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin membenarkan gaji tenaga honorer belum bisa dicairkan, meski sudah aman, namun ia tak bisa menjanjikan kapan pencairan. “Harap bersabar,” kata dia.
Tidak saja tenaga honorer yang merindukan gajian, PNS di lingkungan Pemko Batam juga tengah menunggu kepastian pencairan tunjangan mereka.
“Ada kenaikan tunjangan tahun ini. Kami tunggu saja,” kata salah seorang PNS, Sy, di Sekupang.
Tak hanya di Disdik Batam, ratusan honorer di RSUD Embung Fatimah juga belum menerima gaji penuh. Tidak tanggung-tanggung, gaji mereka dipotong setengah atau 50 persen dari gaji pokok.
“Sudah tiga bulan gaji kami hanya separuh saja. Padahal kerja kami disoroti terus oleh semua orang,” ujar Ns, salah seorang pegawai honorer RSUD.
Meskipun gaji yang diterima hanya separuh saja, namun pelayanan medis di RSUD tetap dituntut untuk maksimal.
Sejauh ini memang belum ada kendala berarti apapun dengan tugas dan tanggung jawab mereka, namun Ns dan rekan-rekannya sangat berharap gaji mereka dibayarkan penuh.
“Kami harus fokus kerja. Tapi kalau begini terus kondisinya bisa berpengaruh nanti. Bagaimana mau kerja maksimal sementara gaji kami dibayar separuh saja,” tutur Ns.
Humas RSUD Embung Fatimah Batam, Ellin Sumarni, membenarkan adanya persoalan tersebut. Memang sudah hampir tiga bulan belakangan ini ratusan pegawai honorer di RSUD belum bisa menikmati gaji utuh.
“Cukup banyak tenaga honorer di sini. Dari total 235 pegawai, 60 persen pegawai honorer,” ujarnya.
Sejauh ini sambung Ellin memang ada keluhan atas ketersendatan gaji tersebut, namun tak berpengaruh dengan pelayanan medis di RSUD.
“Namanya gaji tak bayar penuh pasti tanya-tanya juga mereka. Tapi itu tadi, karena ini BULD (Badan Layanan Umum Daerah) masih bisalah kita talangi seperti dana Remonisasi (Bonus tambahan),” ujar Ellin. (cr17/eja)
Seorang karyawan toko menunjukan sepatu Adidas Gilde Boost yang diskon 50 persen. Foto: Rezza Herdiyanto
batampos.co.id – Sepatu Adidas Gilde Boost yang ditawarkan di Adidas Store Nagoya Hill promo diskon hingga 50 persen. Sepatu dari perusahaan Jerman ini memiliki kualitas unggulan yang dilengkapi dengan bantalan busa Boost.
“Ini sepatu yang sangat laris karena keunggulannya. Kita berikan diskon hingga akhir bulan ini,” ujar Sales Asisiten Adidas Store Nagoya Hill, Nazwir Pandiangan di lokasi, Senin (6/2).
Teknologi bantalan Adidas Boost ini memberikan tambahan energi bagi para penggunanya atau pelari. Boost ini juga memberikan rasa empuk dan menghilangkan rasa panas pada telapak kaki.
“Teknologi boost ini juga meredam getaran pada kaki. Jadi getaran itu tidak akan langsung ke badan pelari,” tuturnya.
Bagian atas dari Energy Boost menampilkan Adidas Techfit. Teknologi ini elastis dan penuh ketahanan. Pada Boost ini erdapat material kasa yang memberikan sirkulasi udara dan cocok dengan kaus kaki.
“Pada sepatu ini terdapat gelang tenaga yang memberikan kestabilan ketika berdiri ataupun berlari,” terangnya.
Sepatu Adidas Gilde Boost ini ditawar dengan harga Rp 899 ribu. Selain sepatu ini, Adidas Store Nagoya Hill juga memberikan promo diskon untuk sepatu tipe running lainnya. Seperti Adidas Crazy Move Bounce diskon 25 persen, Adidas Adizero Boston diskon 50 persen.
Selanjutnya ada sepatu Adidas ZG Boost Trainer yang diskon 30 persen. Sepatu ini juga memiliki teknologi Boost dengan bagian out sole yang empuk.
“Sepatu ini sangat cocok digunakan untuk lari jauh. Karena pada luar tapaknya yang lembut dan bobot sepatunya sangat ringan,” katanya. (opi)
batampos.co.id – Kinerja pemerintah daerah kabupaten kepulauan Anambas meski diperbaiki. Pasalnya, berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) untuk kinerja tahun 2015 yang disampaikan pada tahun 2016 kemarin, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan nilai C.
Zuhkrin Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengatakan hasilnya baru diperoleh pada tahun 2017 ini dan disampaikan di bandung langsung oleh Menpan RB Bapak Asman Abnur.
Lebih jauh Zuhkrin mengemukakan, banyak hal yang mesti ditingkatkan oleh pemerintah daerah agar penilaian terus meningkat, diantarannya yakni Publikasi dokumen RPJMD dan dokemen renstra SKPD melalui Website Pemerintah.
“Selain itu kinerja pemerintah daerah harus didadasari pertimbangan yang terukur dan memiliki Standard Operasional Prosedure (SOP) tekhnik pengumpulan data yang dapat diandalkan,” jelasnya.
Langkah yang diambil pemerintah daerah adalah dengan meminimalisir kelemahan-kelemahan pada tahun 2015 silam diantaranya yakni kesesuaian RPJM dan Renstra Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Renja SKPD. “Setelah itu harus mengoptimalkan website dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.
Dasar hukum laporan hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah adalah peraturan pemerintah daerah no 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah daerah dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2015 tentang SAKIP.
“Sedangkan yang melakukan pelaksanaan adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, atas nama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata zukhrin.
Penilaian yang dilakukan tersebut untuk menunjukan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran yang masih banyak memerlukan perbaikan jika dihubungkan dengan capaian kinerja kualitas pembangunan, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Anambas. “Diharapkan kedepan penilaiannnya terus membaik dan mendapatkan angka maksimal,” tutupnya.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, sebelumnya juga pernah menyampaikan hal yang sama. Kata haris selama ini Anambas masih
mendapatkan nilai C, sehingga kinerja aparatur pemerintah daerah harus diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kinerja. *
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi, mengukuhkan unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Bintan yang diketuai Wakapolres Bintan, Kompol Dandung Putut Wibowo di Aula kantor Bupati Bintan, Senin (6/2).
Apri menyebutkan terbentuknya unit satuan tugas saber pungli ini merupakan amanat langsung Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.
Menurutnya dengan terbentuknya tim Saber Pungli ini akan lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindakan pungli di Bintan.
“Tujuan utama dari pembentukan tim Saber ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Tapi harus didukung dengan membangun komitmen bersama dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unsur lainnya,” kata Apri dalam sambutannya.
Selain itu lanjut Apri, dalam menjalankan tugas dan fungsinya kedepan perlu koordinasi yang baik dari semua sektoral dan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Apri menuturkan dengan melibatkan seluruh elemen dari berbagai unsur penegak hukum, tim ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, serta sarana dan prasarana diruang lingkup Pemkab Bintan, dalam memberantas tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Masyarakat diharapkan bisa berperan aktif dalam pemberantasan pungli ini. Tentunya dengan memberitahukan langsung apabila melihat praktik pungli dalam pelayanan publik,” imbaunya.
Apri juga mengingatkan seluruh ASN mulai Kepala Desa, Lurah, Camat, hingga pejabat tinggi lainnya untuk mengutamakan disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tunduk terhadap peraturan yang berlaku.
“Semoga dengan terbentuknya tim saber ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.
Ditempat yang sama Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Bintan Kompol Dandung Putut Wibowo, mengatakan langkah awal tugasnya ia akan melakukan sosialisasi terhadap semua instansi di Pemkab Bintan.
“Dalam waktu dekat ini kami akan sosialisasi berupa pemberitahuan terkait dengan larangan pungli kesemua instansi yang ada di sini,” terangnya.
Putut berharap media juga bisa ikut berperan aktif, bekerjasama dalam mensosialisasikan larangan pungli.
“Kita berharap media ikut membantu dalam menjalankan program dari tim saber, sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat dengan mudah diketahui masyarakat Bintan,” pungkasnya. (cr20)
Kepala Kantor Imigrasi Tanjungbalai Karimun, Arie Yuliansa (pakai dasi) menujnukkan paspor milik WNA yang diamankan. Ada14 WNA yang diamankan. foto : Sandi/batampos.
batampos.co.id – Petugas dari Kantor Imigrasi Tanjungbalai Karimun berhasil mengamankan 14 orang warga negara asing (WNA). Terdiri dari 8 orang WN Thailand yang menyalahi izin kunjungan ke Karimun dan 6 orang dari Bangladesh. Bahkan, dari salah seorang WN Bangladesh ada yang memiliki indentitas Indonesia, yakni KTP Batam.
”WN Bangladesh yang memiliki KTP Batam jika berdasarkan KTP namanya Muhammad Umar Farur yang beralamat di Sungai tering II, RT 002 RW 005, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu ampar. Selain itu, tempat tanggal lahir berasal dari Aceh Pidie Jaya. Sementara itu, berdasarkan identitas paspor dengan nomor BE0108645 yang asli namanya Mohammad Omar Faruk. Yang sama hanya tanggal lahirnya saja, yakni 20 februari 1979,” ujar Kepala kantor Imigrasi Tanjungbakai Karimun, Mas Arie Yuliansa kepada Batam Pos, Senin (6/2).
Dikatakannya, WN Bangladesh ini ditangkap pada akhir bulan lalu ketika berada di Tanjungbalai Karimun secara bersamaan pada Selasa (31/1). Selain Omar Faruk, Imigrasi juga mengamankan Md Saiful Islam Sani, Karim Abdul, Md Rubel Hosen, Md Kamaruzzaman dan Kabir. Untuk kelima WN Bangladesh ini merupakan korban. Sebab, berdasarakan penyidikan yang dilakukan pihaknya diketahui bahwa Omar Faruk datang dari Malaysia untuk menjemput kelima orang warga asal satu negaranya yang baru tiba dari Bangladesh melalui Jakarta dan kemudian melalui Batam untuk masuk ke Karimun.
”Rencananya, kelima WN Bangladesh ini akan dikirim ke Malaysia melalui jalur pengiriman ilegal atau pelabuhan tidak resmi. Dapat dikatakan Omar Fruk ini melakukan perdagangan orang. Dan, Omar Faruk ini bekerja tidak sendirian, melainkan bersama orang yang bernama Sohibul yang diduga berada di Batam. Untuk itu, Omar dalam kasus ini kita jadikan tersangka dan kita juga akan melakukan kerja sama dengan Pemko Batam terkait KTP yang dimilikinya,” katanya.
Kemudian, lanjut Arie, untuk WN Thailand ada 8 orang dilakukan penangkapan secara terpisah dan bukan merupakan satu kelompok. Yakni, 5 orang ditangkap di dalam kapal isap produksi (KIP) timah GT 1 di sekitar perairan Kundur, Kabupaten Karimun yang bekerja sebagai kru di kapal tersebut. Penangkapan dilakukan pada Ahad (5/2) malam ketika Imigrasi melakukan pengawasan ke dalam kapal. Kelimanya adalah Yase Kaheng, Peerapong Suppanam, Napadol Natladarom, Anurak Turan dan Anrut Natladarom.
”Kepada kelima WN Thailand ini menyalahi izin tinggal. Karena, masuk dan bekerja bekerja di wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen resmi, seperti paspor. Dari keterangan kelima orang tersebut tmengaku telah bekerja sejak November tahun lalu. Terhadap kelima orang ini dikenakan pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta maski,” jelasnya.
Sementara itu, lanjutnya, tiga WN Thailand lainnya, yakni Abduraheem Mahyeetae, Suchat Chomsuansawan dan Arhamadsunkiflee Jintra ditangkap dalam bulan ini di salah satu rumah di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun. Mereka mengkontrak sebuah rumah dan bekerja di bawah perusahaan dengan PT SK Sena Mining yang bergerak dbidang pertambangan timah. Ketiganya sering keluar masuk dan bekerja tanpa izin.
”Untuk Abduraheem sudah bekerja di Kairmun selama 6 tahun dan hal ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp101,4 juta. Kemudian, untuk Suchat yang bekerja selama dua tahun teleh menyebabkan kerugian negara sebesar Rp31,2 juta. Sedangkan, satu orang lagi belum lama bekerja,” jelasnya. (san)
Triatlon, salah satu event yang diselenggarakan di Bintan untuk menarik kunjungan wisman datang ke Kepri, khususnya Bintan. Foto : Batampos.
batampos.co.id – Mengejar target wisatawan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Dinas pariwisata Kepri menggencarkan event untuk mendatangkan 2.2 juta wisatawan.
Dijelaskannya event memang tak hanya menjadi satu-satunya upaya meramaiakan Kepri dengan kedatangan wisatawan. Namun event menjadi salah satu alternatif yang dirasa paling cepat mendatangkan wisatawan. Utamanya wisatawan mencanegara.
Tak hanya memberikan respon cepat, mengadakan event, sambung Kadis Pariwisata Kepri, Buralimar, pun merupakan aksi paling efektif untuk dilakukan pemerintah provinsi. Dengan menjalankan event yang turut menggandeng masing-masing kabupaten/kota yang juga telah menyiapkan berbagai event lokal, Buralimar mengaku optimis mampu mendatangkan wisatawan.
Selain even, Buralimar menjelaskan adanya upaya lain yakni dengan melakukan promosi. Namun diakui adanya kendala besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan promosi besar-besaran. Sehingga promosi kecil-kecilan melalui media dan juga komunitas, kian dioptimalkan Buralimar. “Semua media tentunya dan juga Blogger,” sambungnya.
Kendati demikian, mengakali promosi skala besar, dilakukan dengan ikut masuk ke dalam promosi yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Namun dengan mengandalkan promosi, Buralimar berpendapat bukan menjadi salah satu alternatif terceoat mendatangkan wisman. Ia memperhitungkan, setidaknya dibutuhkan waktu selang setahun dari promosi yang digencarkan, barulah wisatawan berdatangan ke Kepri.
“Memang kalau untuk Batam tak pengaruh. Sedikit saja promosi bisa tetap ramai yang datang. Tapi kalau kabupaten lain perlu waktu berhubung branding belum sekuat Batam,” terang Buralimar.
Upaya mendatangkan wisatawan lainnya yakni dengan menambah destinasi wisata di tujuh kabupaten/kota. “Tapi ini jelas tak bisa dilakukan pemerintahan sendiri,” ucapnya.
Untuk menambah destinasi wisata, diterangkan Buralimar, perlu dilakukan dengan menggandeng pihak swasta. Namun, Dinas Pariwisata tak mentah-mentah tinggal menerima upaya swasta begitu saja. Dinas Pariwisata dalam hal membangun destinasi baru pada wilayah Kepri, berkomitmen untuk terlibat dengan memberikan kemudahan perizinan.
Sehingga, dengan tawaran bantuan ini, dirasa Buralimar mampu meningkatkan gairah berinvestasi di bidang hiburan dan wisata untuk wilayah Kepri. (aya)
batampos.co.id – Kepolisian Resort Natuna akan memasang kamera CCTV di sejumlah titik untuk pengawasan lalu lintas dijalan raya.
Kasat Lantas Polres Natuna AKP Awang Rimba Briyanoko mengatakan, rencana pemasangan kamera CCTV di titik jalan raya Ranai dalam meningkatkan pengawasan berlalu lintas jalan raya. Saat ini di Ranai kata Awang, belum terdapat satu pun kamera CCTV untuk mempermudah pengawasan lalu lintas jalan raya.
Terdapat beberapa titik lokasi yang diusulkan dipasang kamera CCTV di Ranai. Diantaranya Simpang Jamik lampu merah jalan DKW Mohd Benteng, Jalan Sukarno Hatta, pos Polantas Pantai Kencana, dan lampu merah simpang jalan Adam Malik Bandarsyah.
“Satlantas Polres Natuna sudah mengusulkan pemasangan kamera CCTV ini ke Mabes Polri. Karena pengawasan juga penting antisipasi tindak kejahatan di jalan raya,” kata AWang, Senin (6/2).
Terus meningkatnya volume kendaraan di pusat Kabupaten Natuna sambung Awang, sudah selayaknya terpasang alat pengawasan jalan raya dibeberapa titik yang dianggap penting.
Ditambah saat ini masih sering terjadi kecelakaan berlalu lintas. Selain disebabkan faktor minimnya rambu jalan raya. Masih kurangnya pengendara mematuhi dan memahami aturan berkendara di jalan raya.
“Selain kondisi rambu jalan masih kurang, ada juga yang rusak dan hilang. Rambu jalan juga perlu diperhatikan, tentu peran ini di Dinas Perhubungan. Selain itu, penerangan jalan raya juga sangat minim,” kata Awang.(arn)
batampos.co.id – Setelah menetapkan mantan Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin, Kabag keuangan Ivan dan mantan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KM, sebagai tersangka atas dugaan korupsi Aset daerah Pemkab Anambas tahun 2011 hingga tahun 2012. Kejaksaan Tinggi Kepri mencekal ketiganya agar tidak bisa keluar negeri.
Asisten tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferytas mengatakan pencekalan terhadap ketiga orang tersebut dilakukan pihaknya guna mempermudah jika sewaktu-waktu akan memeriksa mereka.
“Tidak bisa ke luar negeri, mereka sudah kami lakukan pencekalan,”ujar Ferytas, Senin (6/1).
Selain itu, kata Ferytas, pihaknya juga telah melayangkan surat panggilan kepada ketiga orang tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka.
“Surat panggilan sudah kami layangkan. Mudah-mudahan mereka kooperatif untuk datang,”kata Ferytas.
Dijelaskan Ferytas, dalam penanganan perkara korupsi ini. Pihaknya tidak mau terburu-buru dan sembarangan. Hal itu demi penanganan yang berkualitas.
“Percayakan ke kami untuk selalu bekerja secara profesional dan proporsional. Bagi kami hasil akhir juga menentukan dalam penanganan kasus korupsi,”ucapnya.
Seperti diketahui, Kejati Kepri menetapkan mantan Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin, Kabag keuangan Ivan dan mantan kacab Bank Mandiri Syariah Tanjungpinang KM, sebagai tersangka atas dugaan korupsi aset daerah di tahun 2011 dan 2012.
Penangkapan terhadap ketiga orang tersebut dilakukan tim penyidik Pidana Khusus melakukan beberapa kali ekspose dan melakukan pendalaman serta menemukan kerugian negara yang timbul senilai Rp 1,2 miliar.
Terjadinya korupsi aset Pemkab Anambas itu sendiri berawal saat Bank Syariah Mandiri (BSM) menjalin kerjasama dalam bentuk deposito dan giro dengan Pemkab Anambas. Atas dasar itu BSM memberikan 25 unit sepeda motor Honda Mega Pro, satu unit mobil Toyota Fortuner, satu unit minibus. Yang mana barang yang diterima dan harusnya menjadi aset Pemkab dijual untuk kepentingan pribadi.
Sebelumnya Kepala Kejati Kepri mengatakan jumlah dana yang didepositokan Pemkab Anambas dilakukan secara bertahap mencapai Rp 120 miliar.
“Di awal tahun 2011 penempatannya Rp 80 miliar. Nah disitu diberikan apresiasi 25 unit sepeda motor. Kemudian didepositokan kembali sekitar Rp 30 miliar dan diberikan apresiasi satu unit minibus. Terakhir saat mencapai total deposito Rp 120 miliar. BSM memberikan apresiasi mobil Toyota Fortuner,”ujar Yunan. ***
Proses belajar di SMAN 4 Tanjungpinang, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id -Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Arifin Nasir mengatakan, Disdik Kepri sudah merampungkan proses verifikasi guru honorer di empat daerah yang ada di Provinsi Kepri. Proses verifikasi dan seleksi administrasi ditargetkan rampung pada akhir Februari ini. Disdik juga akan melakukan verifikasi terhadap 700 Guru Tidak Tetap (GGT) di lingkungan Pemprov Kepri.
“Selain menggesa proses verifikasi dan seleksi administrasi terhadap guru honorer yang di SK-kan Bupati/Walikota dan komite sekolah. Kami juga akan menggesa hal yang sama bagi 700 GGT yang ada di lingkungan Pemprov Kepri sekarang ini,” ujar Arifin Nasir menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (6/2 ) di Tanjungpinang.
Terkait verifikasi dan seleksi administrasi terhadap guru honorer SMA/SMK yang diputuskan oleh Bupati/Walikota maupun komite sekolah, pihaknya sudah menyelesaikan di Kabupaten Karimun, 387 guru honorer. Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, apabila dibagungkan jumlahnya hampir sama dengan Karimun. Disebutkan Arifin, sejauh ini Batam menjadi daerah terbanyak dengan jumlah 540 orang.
“Di Batam memang ada beberapa yang tidak ikut. Sedangkan yang ikut, secara umum sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah dilakukan,” jelas Mantan Kadis Kebudayaan Pemprov Kepri tersebut.
Ditegaskan Arifin, bagi GTT Provinsi yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, tetap akan diberdayakan. Yakni akan dikembalikan kepada Kabupaten/Kota. Diungkap Arifin, dari hasil evaluasi sejauh ini, guru yang sesuai dengan kompetensi disiplin ilmu memang masih terbatas. Atas dasar itu, pihaknya sudah melakukan pengelompokan sesuai dengan kemampuan akademiknya.
“Memang banyak disiplin limu yang bukan pendidkan, seperti Ekonomi, Akusnasi dan Komputer. Bahkan jumlahnya juga besar. Makanya kita buat pengelompokan-pengelompokan,” papar Arifin.
Dikatakannya juga, bagi GTT Provinsi yang bertugas di daerah-daerah seperti Tembelan, pihaknya tidak akan memberatkan pada GGT. Karena cukup hanya dengan mengirim syarat-syarat yang dibutuhkan melalui email ataupun whats app kepada tim yang sudah dibentuk. Menurut Arifin, proses ini merupakan tahapan sebelum melakukan perpanjang kontrak.
Ditambahkan Arifin, untuk verfikasi dan seleksi administasi bagi guru honorer Kabupaten Lingga akan dilakukan pada 9 Februari mendatang. Selanjutnya daerah yang akan difokus untuk dikejar adalah Natuna dan Anambas. Arifin punya keyakinan, paling lama akhir Februari ini proses ini sudah selesai dilakukan. Sehingga bisa segera dilaporkan kepada Bapak Gubernur.
“Kalau Gubernur setuju, maka Pemprov Kepri akan mengeluarkan SK menjadi GTT Provinsi Kepri sesuai yang menjadi tuntutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” tutup Arifin.(jpg)
