batampos.co.id – Meskipun belum ada keputusan jadi atau tidaknya Jembatan Batam-Bintan (Babin) dibangun dengan sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah Provinsi Kepri memutuskan untuk menunda sejumlah proyek strategis tahun anggaran (TA) 2021 ini. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk menuntaskan pekerjaan pendukung yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan dilakukannya rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan strategis tahun 2021 ini. Pertama untuk menyiasati terjadinya defisit anggaran yang disebabkan berkurangnya dana transfer pusat.
Kedua adalah untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) sejumlah kegiatan termasuk pembabasan lahan bagi pembangunan Jembatan Babin.
“Belum bisa dipastikan berapa banyak kegiatan strategis yang masuk dalam daftar rasionalisasi. Pastinya akan diputuskan dalam pembahasan APBD Perubahan TA 2021 mendatang,” ujar Arif Fadillah, Jumat (11/6) lalu di Masjid Raya Dompak, Tanjungpinang.
Pria yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, DED yang dirancang lewat APBD Perubahan TA 2021 nanti adalah untuk mendukung rencana-rencana pembangunan pada TA 2022 nanti. Karena ada kegiatan-kegiatan yang akan didukung oleh Pemerintah Pusat. Namun DED-nya dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Ditanya apakah ada kemungkinan penyelesaian mega proyek G12 Tanjungpinang dilanjutkan pada tahun ini? Mengenai hal itu, Sekda belum bisa memastikan karena masih dalam tahapan pembahasan. Menurutnya, pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemegang proyek strategis akan disampaikan ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Karena gubernur sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
“Memang untuk kelanjutan pembangunan G12 tinggal pengaspalan jalannya saja. Sekarang ini memang belum bisa kita simpulkan berapa banyak kegiatan strategis yang dirasionalisasi. Namun sebagian kegiatan sudah mulai berjalan dan ada juga yang dalam proses lelang,” tutup Arif Fadillah.(*/jpg)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes Dalduk KB) Kota Tanjungpinang, dr. Nugraheni Purwaningsih menjelaskan sebelum Ramadan 2021, dari 800 Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil penyisiran timnya terdapat 500 orang yang belum divaksin.
”Ada ASN yang menolak, banyak juga. Ada 500-an yang belum. Tapi seiring berjalan waktu jumlahnya mungkin sudah berkurang,” kata Nugraheni, Sabtu (12/6).
Untuk itu, Organisasi Perangkat Dinas (OPD) akan disurati untuk mendata ASN yang belum divaksin sehingga diketahui jumlah yang belum mengikuti program itu.
Sebagai ASN kata Nugrageni juga harus menjadi contoh bukan malah sebaliknya tidak mendukung program pemerintah. ”Sebagai ASN kita harus menjadi contoh, bukan tidak mendukung kebijakan,” ujarnya.
Dijelaskannya karena saat ini untuk disiplin protokol kesehatan masih sulit dan banyak pelanggaran sehingga pihaknya terus mengejar vaksinasi agar terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok di Kota Tanjungpinang.
”Kita tujuannya bukan menghabiskan vaksin atau mengejar prestasi yang dicanangkan Gubernur tapi kita ingin di Tanjungpinang terbentuk herd immunity,”jelasnya.
Menurutnya tidak boleh ada penolakan karena menurut hitungan usia 18-59 yang harus divaskin di Tanjungpinang sebanyak 157 ribu. Saat ini masih ada keraguan karena mendengar pendapat orang lain.
”Nanti Lurah, Camat, RT dan RW harus menggerakkan warganya. Kita tidak memaksa tapi sebagai bentuk tanggungjawab bersama,” ujarnya.
Jika herd immunity lama terbentuk di Tanjungpinang dan angka covid-19 terus bertambah maka aktivitas ekonomi akan berhenti.
”Tidak perlu dipaksa tutup dengan surat edaran, karena kalau sudah terkena covid-19 akan berhenti sendiri,” tambahnya.(*/jpg)
batampos.co.id – Menteri Agama Malaysia Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al Bakri menyatakan pembatalan pemberangkatan jamaah haji 2021. Hal itu menyusul pernyataan pemerintah Arab Saudi yang mengatakan bahwa Ibadah Haji 1442 H hanya diperuntukkan oleh warga lokal dan ekspatriat yang berada dalam negara tersebut.
“Tadi saya menerima panggilan telepon dari Dr Abdelfattah Sulaiman Mashat, Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi berkaitan keputusan Kerajaan Arab Saudi bagi penglibatan jamaah haji daripada negara luar bagi Musim Haji 1442 H itu,” terang dia dikutip dari Bernama.com, Minggu (13/6).
“Mewakili Kerajaan Malaysia, saya ingin menyatakan bahwa Malaysia tidak akan mengantar jamaah haji bagi Musim Haji 1442 H. (Malaysia) menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi yang hanya memperbolehkan ibadah haji dijalankan bagi warga negara Saudi dan penduduk negara Iain yang telah berada dalam negara tersebut,” sambung dia.
Adapun, informasi terkait kebijakan dari Saudi, ia mendapatkannya melalui Menteri Luar Negeri Hishammuddin Hussein yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Putera Faisal Farhan AI Saud. Sementara untuk warga yang ada di Saudi, ia mengatakan akan memproses perizinannya.
“Lembaga Tabung Haji akan memproses segala urusan rakyat Malaysia yang telah berada di sana dan terpilih untuk menunaikan ibadah haji, selaras dengan prosedur operasi standard (SOP) yang ditetapkan oleh Arab Saudi,” jelasnya.
Zulkifli juga memohon maaf kepada semua jamaah haji yang terpaksa menangguhkan ibadah hajinya pada tahun ini. Keputusan ini berat untuk diambil, namun demi kemaslahatan masyarakat, hal ini perlu dilakukan.
“Sesungguhnya hifz al-nafs (memelihara nyawa) adalah salah satu daripada prinsip Maqasid Syariah yang sentiasa dijunjung oleh kerajaan Malaysia dalam mengambil keputusan,” pungkas dia.
Sebagai informasi, sebelumnya Indonesia sudah terlebih dahulu memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji 2021. Hal tersebut lantaran Pemerintah Arab Saudi yang belum memberikan kuota dan masih menangguhkan Indonesia dalam penerbangan internasional.
“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (3/6).(jpg)
batampos.co.id – Grafik kasus Covid-19 pasca-Idul Fitri semakin tinggi. Kemarin (13/6) kenaikannya bahkan mencapai 9.868 kasus positif dalam sehari. Itu adalah angka tertinggi sejak puncak kasus Covid-19 pada Februari lalu. Kenaikan tertinggi terjadi di empat provinsi di Pulau Jawa. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Di Jakarta, kenaikan kasus positif mencapai lebih dari 300 persen. Pada 1 Juni, kasus harian hanya 519. Lalu naik mencapai 2.455 kasus pada 12 Juni. Kemudian, Jateng mengalami kenaikan kasus 80 persen dalam 10 hari terakhir. Jabar naik 49 persen dan Jatim 89 persen.
Peningkatan kasus tambahan baru itu mengakibatkan meningkatnya bed occupancy ratio (BOR), terutama di Jakarta, Jateng, dan Jabar. BOR per 12 Juni, DKI Jakarta tercatat 68 persen, Jateng 67 persen, dan Jabar 65 persen. Jauh lebih tinggi daripada BOR nasional 49,64 persen.
Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di berbagai rumah sakit di Indonesia juga mengalami tren peningkatan. Sejak 21 Mei tercatat 23.221 pasien dan meningkat menjadi 41.073 pasien pada 12 Juni. Kapasitas tempat tidur (TT) isolasi sebanyak 75.116 TT. Saat ini terpakai 37.276 TT atau 49,62 persen. Sementara itu, TT ICU berkapasitas 8.139 TT dan terpakai 3.797 TT atau 46,65 persen.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito memerintahkan daerah untuk menambah kapasitas tempat tidur (TT) di rumah sakit. Tambahannya 30–40 persen. Penambahan itu diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan yang terjadi pada hari-hari mendatang. ”Pemerintah telah berkoordinasi dengan gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas TT di rumah sakit dan memobilisasi tenaga kesehatan maupun relawan medis,” kata Ganip kemarin (13/6).
Peningkatan kasus positif tergambar pada Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, kemarin. Komandan Lapangan (Danlap) Observasi RSDC Wisma Atlet Muhammad Arifin menyatakan, dalam beberapa hari terakhir, arus pasien yang menuju ke wisma atlet mencapai 400–500 orang per hari.
Data wisma atlet menunjukkan, pada Jumat lalu (11/6) ada 98 pasien yang masuk. Kemudian, jumlah tersebut meloncat tajam menjadi 661 orang pada Sabtu (12/6). Lalu sempat menurun 537 pasien pada Minggu (13/6).
Untuk mengatasi aliran pasien Covid-19 di DKI Jakarta dan daerah-daerah penyangga, pengelola bakal membuka tower 8 di Wisma Atlet Pademangan untuk ditempati pasien dengan kategori orang tanpa gejala (OTG).
Sebelumnya, tower tersebut ditempati tenaga kesehatan yang bertugas. ”Para nakes nanti dipindahkan ke hotel-hotel terdekat,” kata Ganip. Dia memperkirakan langkah tersebut membantu menambah 1.572 tempat tidur.(jpg)
batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyerahkan PP KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital Park saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Batam, Sabtu (12/6).
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemertaan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa.
KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri-industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, bangga karena Menko Airlangga cepat tanggap dan selalu merespons dengan cepat berbagai persoalan percepatan perekonomian Provinsi Kepri khususnya Batam. Penyerahan PP KEK di Batam semakin memberi peluang besar dalam membuka lapangan pekerjaan yang luas serta nilai investasi besar yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini suatu terobosan yang patut kita apresiasi. Ini merupakan awal yang baik dalam meningkatkan semangat kita untuk dapat mencapai angka optimis pertumbuhan ekonomi,” kata Ansar.
Sementara itu, CEO Lion Group, Edward Sirait, mengaku bangga, dan perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan fasilitas KEK untuk BAT. Ia berharap, dengan adanya fasilitas KEK itu dapat mendorong BAT untuk terus mengembangkan pusat perawatan pesawat, termasuk mempermudah dalam penawaran jasa BAT ke perusahaan penerbangan di luar negeri.
”Karena kami yakin, dengan ini menjadi kawasan KEK, maka tidak ada lagi hambatan proses dokumentasi masuknya pesawat ke sini, keluarnya pesawat dari sini. Karena sudah diberikan cara yang paling mudah oleh pemerintah. Itu suatu benefit yang luar biasa sebenarnya untuk menjadi kawasan KEK,” ujarnya. (*/jpg)
batampos.co.id – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menanggapi penyelenggaraan sosialisasi RKUHP oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia menilai, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham hanya searah, karena penyusunan RKUHP minim melibatkan partisipasi publik.
“Pemerintah tetap tidak melibatkan baik dari masyarakat sipil ataupun akademisi dari bidang ilmu dan perspektif berbeda untuk memberikan masukan pada RKUHP pada porsi yang berimbang dengan Pemerintah dan DPR. Acara diskusi ini lebih pada sosialisasi searah dari pada diskusi substansi yang lebih genting untuk dilakukan agar RKUHP tidak lagi mendapatkan penolakan dari masyarakat,” kata Erasmus dalam keterangannya, Senin (14/6).
Erasmus tak memungkiri, beberapa anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP memang diundang dalam sosialisasi 14 Juni 2021 ini. Tetapi porsi masukan hanya dialokasikan satu jam, itupun hanya sesi tanya jawab, tidak seimbang dengan materi substansi yang melibatkan enam pembicara dari tim perumus pemerintah dan DPR dengan alokasi waktu selama tiga jam lebih.
“Hal lain, tidak semua kalangan masyarakat sipil yang berpotensi terdampak diundang oleh Pemerintah, seperti dari kelompok penyandang disabilitas, kelompok advokasi Kesehatan reproduksi, kelompok rentan dan lain sebagainya,” papar Erasmus.
Dia memandang, ketidakjelasan proses dan draf RKUHP yang akan dibahas. Baik Pemerintah dan DPR tidak secara jelas memberikan ketegasan apakah draf yang diedarkan pada acara sosialisasi RKUHP di Manado, merupakan draf terbaru atau hanya sosialisasi draf lama yang ditolak masyarakat pada September 2019.
“Apabila ini adalah draf terbaru, Aliansi tidak melihat adanya perubahan sedikitpun dalam draf tersebut, draf yang diedarkan masih merupakan draf versi September 2019 yang ditolak oleh masyarakat. Publik nampaknya perlu mengetahui proses kajian dan pembaruan RKUHP selama hampir dua tahun ini paska penolakan September 2019 yang sudah dilakukan oleh Pemerintah,” papar Erasmus.
“Apabila tidak ada perubahan, maka sosialisasi ini bukan mendengarkan masukan publik paska penolakan RKUHP September 2019 yang bahkan sampai memakan korban jiwa dan munculnya pernyataan Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang RKUHP,” imbuhnya.
Dia menegaskan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP jelas mendukung upaya-upaya pembaruan KUHP. Dia mengaku memang sejalan dengan DPR dan Pemerintah yang ingin menciptakan KUHP baru, tetapi harus jauh dari sifat kolonial, KUHP baru yang modern dan sesuai dengan konstitusi.
“Untuk itu, Pemerintah dan DPR nampaknya perlu diingatkan lagi bahwa dasar penundaan RKUHP adalah substansial, terkait dengan materi muatan RKUHP. Presiden sendiri yang menyatakan hal ini,” tegas Erasmus.
Dia menegaskan, RKUHP butuh dibahas secara substansial dengan keterbukaan pemerintah dan DPR untuk adanya perubahan rumusan, penghapusan pasal atau bahkan koreksi pola pembahasan yang harusnya lebih inklusif melibatkan ahli tidak hanya ahli hukum pidana, bukan hanya sosialisasi searah terus menurus seakan masyarakat tidak paham masalah RKUHP.
“Apabila Pemerintah dan DPR masih ingkar, nampaknya penolakan masyarakat akan sulit untuk dibendung,” tandas Erasmus.(jpg)
batampos.co.id – Respon positif yang ditunjukkan masyarakat terhadap diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen membuat pemerintah mengambil langkah memperpanjang pemberian insentif tersebut. Semula, PPnBM DTP 100 persen berakhir di bulan Mei 2021. Namun insentif tersebut diperpanjang hingga bulan Agustus 2021.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa sejak 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM DTP terhadap pembelian mobil baru. Program itu dimulai untuk mobil penumpang 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu. Skemanya, per tiga bulan diberlakukan perubahan potongan pajak, yakni Maret-Mei diskon 100 persen, Juli-Agustus 50 persen, dan Oktober-Desember 25 persen.
”Seiring perkembangan implementasi kebijakan tersebut, kinerja industri otomotif dan penjualan mobil di tanah air menunjukkan tren yang positif,” ujar Agus, Minggu (13/6).
Pada Maret saat awal diberlakukan diskon PPnBM ini, sudah ada kenaikan penjualan mobil baru hingga 28,85 persen. Bahkan, pada April 2021, lonjakan penjualan mencapai 227 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 lalu (year on year/yoy). Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel, secara akumulatif, Januari–April 2021 naik 5,9 persen yoy menjadi 257.953 unit. Secara bulanan volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan.
Melihat respons dan efek positif tersebut, pemerintah akan melakukan perpanjangan fasilitas PPnBM DTP 100 persen untuk penjualan mobil 4×2 di bawah 1500 cc hingga bulan Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPNBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi bulan Desember 2021.
”Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” tambah Agus.
Perpanjangan pemberian insentif PPnBM DTP diusulkan oleh Menperin dan disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Jumat lalu.
Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menilai bahwa program diskon 100 persen PPnBM DTP berjalan sukses, dimana semua pihak merasa diuntungkan, baik dari segi pelaku usaha otomotif, konsumen dan pemerintah.
”Pemerintah bisa menilai dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir ini, yaitu Maret, April, dan Mei. Kalau kami melihatnya, tepat sasaran, dan semua pihak happy dengan adanya stimulus ini,” ujar Jongkie.(*/jpg)
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyerahkan dokumen PP KEK MRO Batam Aero Technic yang diterima CEO Lion Group, Edward Sirait di Nongsa, Sabtu (12/6).
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo telah menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (BAT) yang tertuang dalam PP Nomor 67 Tahun 2021 dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) yang tertuang di PP Nomor 68 Tahun 2021.
Kedua PP tersebut kemudian diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam kunjungan kerjanya ke Batam, Sabtu (12/6) lalu.
Menko Airlangga datang didampingi Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Sesmenko Perekonomian, Susiwijono Moegiharso; Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Menko Perekonomian, Elen Setiadi; Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier; dan Deputi III Kemenko Perekonomian, Montty Girianna. Hadir juga Anggota DPR RI Dapil Kepri, Cen Sui Lan, dan CEO Lion Group, Edward Sirait.
“Penetapan kedua KEK ini sangat strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang saat ini telah dikembangkan menjadi Free Trade Zone dan telah menarik investor baik asing maupun dalam negeri. Rencana Aksi untuk kedua KEK ini telah disusun. Saya meminta komitmen semua instansi terkait untuk melaksanakannya dengan baik,” tegas Airlangga
Airlangga mengatakan, dengan dikeluarkannya PP untuk dua lokasi KEK itu, maka pemerintah berharap ada langkah perubahan untuk Kota Batam. Investasi yang biasanya jutaan dolar Amerika Serikat (AS), dengan adanya dua KEK itu, nilai investasi meningkat menjadi miliaran dolar AS. Seperti KEK di kawasan Galang Batang yang sudah mencapai sekitar 1,2 billion dolar AS.
”Tentu di sini levelnya harus setara, miliaran dolar untuk dapat bisa diinvestasikan. Nongsa menargetkan 1,5 miliar dolar AS dan realisasinya sudah 300 juta dolar AS yang confirm. Ini prospeknya (saat ini) 1,5 miliar dolar AS. Maka kami minta ini ditingkatkan menjadi 4 miliar dolar AS. Demikian juga untuk di BAT untuk dilipatduakan,” ujar Erlangga.
Ia melanjutkan, KEK BAT mempunyai luas 30 hektare dengan nilai investasi sebesar 7,2 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 9.976 tenaga kerja. Sesuai penetapannya, KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan industri berbasis MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) pesawat penumpang.
Pengembangan KEK BAT bersifat Brown Field Project karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, kawasan tersebut telah dibangun berbagai fasilitas, di antaranya untuk area hanggar maintenance, hanggar painting, hanggar cleaning, apron, taxi way, dan sebagainya. Setelah menjadi KEK, selanjutnya akan dikembangkan beberapa hanggar maintenance baru, component shop, serta workshop untuk tools dan equipment.
Pengembangan KEK BAT diharapkan dapat menghemat devisa sebesar 65-70 persen dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional yang selama ini ke luar negeri dan menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik dengan nilai bisnis sebesar 100 miliar dolar AS di tahun 2025.
”KEK BAT perlu segera memperluas pasar, tidak hanya untuk pasar maskapai Lion Group, tapi untuk menarik pasar maskapai nasional dan international lainnya dan menjadi success story untuk pengembangan KEK berbasis MRO di Indonesia,” katanya.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyerahkan dokumen PP KEK Nongsa Digital Park yang diterima Owner Citramas Group, Kris Taenar Wiluan di Nongsa Digital Park, Nongsa, Sabtu (12/6).
Sementara, KEK NDP dikembangkan untuk kegiatan berbasis IT-digital dan pariwisata. Pengembangan KEK NDP juga bersifat Brown Field Project, karena sebelum ditetapkan menjadi KEK juga telah dibangun berbagai akomodasi dan atraksi pariwisata bertaraf internasional serta sudah terbangun infrastruktur pendukungnya seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Terminal Bahari, Nongsa Village, dan Infinite Framerwork Studio.
KEK Nongsa Digital Park diharapkan dapat menjadi entry gate bagi pelaku usaha information technology (IT) global ke perekonomian nasional. Menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga 20-30 triliun rupiah per tahun dan transfer teknologi di bidang IT. Sehingga NDP bisa menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia.
Setelah menjadi KEK, ke depannya juga akan dikembangkan Movie Town, IT Office, IT Academi, Data Centre Commersial Area, fasilitas dan infrastruktur serta pengembangan hotel dan resort. ”Provinsi Kepri ini memiliki KEK terbanyak di Indonesia. Kita punya digital hub dari Batam ke berbagai wilayah yang terkoneksi dengan IT. KEK di kawasan ini bisa jadi pilot plan dan mercusuar bagi digital ekonomi di indonesia,” tutur Airlangga.
Pengelola KEK di Pulau Batam diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen pembangunan kawasan dan menghadirkan investasi pelaku usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan bisa dengan lebih cepat. Harapannya, investasi yang dihadirkan adalah investasi yang dapat berkontribusi optimal dalam tujuan pengembangan masing-masing kawasan.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong realisasi investasi, terutama untuk data center, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi digital. Pengembangan ini diyakini akan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
”Digital merupakan satu-satunya kegiatan yang bisa mengakselerasi perekonomian. Bisa meloncat, bukan hanya linier dan saya berharap KEK ini dapat menjadi showcase utama perekonomian Indonesia dan membuat negara kita setara dengan negara maju,” imbuhnya.
Airlangga menambahkan, secara khusus ia meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, agar terus agresif menggesa pertumbuhan beberapa KEK lagi. Jangan hanya puas dengan PP 67 dan 68 saja. Airlangga juga menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi yang sudah mendukung disahkannya PP KEK yang ada di Batam. Menurut Airlangga, KEK ini yang sifatnya brown field project berbeda dengan green field project, dan sekarang di Kepri semuanya sudah menjadi brown field project, baik BAT kemudian NDP, dan KEK Galang Batang.
“Ini harus menjadi prototipe pemulihan ekonomi dan peningkatan investasi,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Airlangga minta kepada Pangkogabwilhan dan Forkopimda Kepri terus mendukung dan bersinergi dalam mencipatakan kawasan yang kondusif, aman, dan tenteram. Pangkogabwilhan I, Laksdya TNI I Nyoman Gede Ariawan, memang langsung hadir dalam penyerahan PP itu.
Hadir juga Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, dr Afrizal Dachlan; Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Sekda Kepri, TS Arif Fadillah; Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman; Danrem 033/WP, Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu; Danlantamal IV Tanjungpinang, Laksma TNI Indarto Budiarto; Kepala Zona Kamla Maritim Barat, Laksma TNI Hadi Pranoto; Danlanud RHF, Kolonel Pnb Andi Widjanarko; Kajati Kepri diwakili Kasi Intel Kajari Batam, Wahyu Oktaviandi; Kabinda Kepri diwakili Kabag Operasional, Kolonel Komara Manurung; dan Kadin Kepri, Ma’ruf Maulana. (jpg)
batampos.co.id – PT Adhya Tirta Batam (ATB) merupakan perusahaan yang berkomitmen memberikan kinerja terbaik. Hal ini dibuktikan perusahaan selama diberi kepercayaan untuk mengelola air bersih di pulau Batam sejak tahun 1995 hingga 2020.
ATB mengarahkan seluruh sumber daya terbaiknya agar mampu menghasilkan pelayanan air terbaik. Kinerja optimal ini ternyata mampu membuat Batam mendapat predikat sebagai kota dengan layanan air terbaik di Indonesia.
Lantas, apa saja yang telah dilakukan oleh ATB selama beroperasi di Batam, hingga mampu membawa Batam mendapatkan predikat prestisius tersebut?
Salah satunya adalah keberhasilan ATB menekan angka kehilangan air hingga 14 persen. Hal ini merupakan prestasi tersendiri, mengingat angka kehilangan air masih menjadi momok paling menakutkan yang belum kunjung mampu ditaklukan oleh PDAM di Indonesia.
Tim ATB cepat dan tanggap mengtasi kebocoran. Kombinasi teknologi dan SDM yang tanggal jadi solusi menekan angka kehilangan air di Batam hingga 14 persen. Capaian ini berdampak terhadap efisiensi pengelolaan cadangan air baku Batam yang terbatas. Foto: ATB untuk batampos.co.id
Dari hasil penilaian kinerja PDAM yang dilakukan BPPSPAM tahun 2018 terhadap 374 PDAM, baru sekitar 57 persen atau 223 perusahaan berkinerja sehat. Sisanya 25 persen kurang sehat, 13 persen sakit dan 17 PDAM atau 5 persen belum dinilai kinerjanya.
Salah satu aspek yang sangat memengaruhi adalah tingkat kebocoran air. BPPSPAM merilis, tingkat kebocoran PDAM di seluruh Indonesia pada tahun 2018 rata-rata sebesar 33,16 persen. Padahal tahun 2015, angka kebocoran adalah 32,47 persen. Peningkatan terus terjadi pada 2017 hingga mencapai 32,80 persen.
“Tentu butuh komitmen dan kerja keras yang luar biasa agar ATB mampu mencapai prestasi tersebut,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus.
ATB tak henti-hentinya mendorong inovasi untuk menemukan solusi terhadap masalah kehilangan air bersih tersebut. Salah satu inovasi terbaik perusahaan adalah SPARTA Smart Solution yang telah mendapatkan Paten dari Kementerian hukum dan HAM RI.
Dengan tingkat kebocoran yang sangat rendah, ATB telah membantu menyelamatkan Batam yang seharusnya sudah defisit air sejak tahun 2015. Kita harus bersyukur, karena masih bisa menikmati layanan air yang baik dari ATB hingga hari ini.
Hal ini diakui oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jarot Widyoko. ATB telah membuktikan diri mampu melakukan pengelolaan air bersih secara optimal, terutama di sisi hilir.
Dimana perusahaan mampu menekan angka kebocoran hingga 14 persen, tanpa mengganggu jangkauan area pelayanan dan kontinyuitas suplai.
“Secara faktual, ATB juga terbukti mampu membantu menyelamatkan ketersediaan air di Batam, yang notabene hanya hidup dari curah hujan,” katanya.
Jarot mengungkapkan, semua prestasi tersebut dapat dicapai karena ATB memiliki keunggulan di sisi teknologi. Dimana ATB memiliki SPARTA Smart Solution yang telah mendapat Paten dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dia berharap SPARTA Smart Solution dapat diaplikasikan untuk seluruh perusahaan air minum di Indonesia, sehingga sesuai dengan RPJMN pelayanan air di Indonesia dapat sesuai target 100% pada tahun 2030.
“Pengelolaan air yang efisien merupakan sebuah keharusan,” tuturnya.(*)
batampos.co.id – Tempat Hiburan Malam (THM) di Batam tetap dilarang beroperasi atau membuka usahanya hingga 24 Juni mendatang.
Larangan itu tertulis dalam surat edaran (SE) yang ditandatangani Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, perihal pencegahan penyebaran Covid-19 yang jumlah kasusnya masih cukup tinggi.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, menjelaskan, bahwa SE yang ditandatangani Wali Kota
Batam itu berlaku hingga satu bulan, yakni dari 24 Mei hingga 24 Juni.
Surat itu juga sudah dibagikan dan diketahui oleh sejumlah THM
di Kota Batam.
“Yang boleh buka itu hanya restoran dan tempat makan, waktu bukanya pun terbatas hingga pukul 21.00 WIB. Sedangkan THM, sama sekali tak boleh buka,” terang Ardi.
Dikatakannya, hampir setiap malam tim pengawas melakukan patroli dan pengawasan di berbagai lokasi THM.
Hasilnya, hampir 20 hari sejak SE itu keluar, pihaknya tak menemukan THM yang bandel atau melanggar aturan.
Kecuali, waktu awal SE itu keluar, beberapa THM belum mengetahui dan kemudian ditegur dan diberi peringatan.
“Alhamdulillah, sampai hari ini (kemarin) kami belum ada mengeluarkan surat peringatan atau sanksi,” ujarnya.
Menurut dia, para pengusaha hiburan malam di Batam sudah mengerti larangan tersebut. Apalagi, sanksi yang diberikan untuk THM yang bandel tak main-main, yakni hingga pencabutan izin usaha.
“Sudah siapkan sanksi, mulai peringatan, surat peringatan, hingga pencabutan izin usaha. Dan alhamdulillah mereka mengerti,” jelas Ardi.
Di sisi lain, Ardi berharap agar masyarakat yang berada di luar rumah, terutama yang tengah berwisata ke pantai atau mal, tetap mematuhi protokol kesehatan (protkes).
Jangan sampai kasus Covid-19 kembali naik seperti beberapa waktu lalu.
“Memang ada sedikit penurunan (kasus), namun tetap masih tinggi. Karena itu, kita tetap mematuhi protkes dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, sehingga angka Covid-19 benar-benar tak ada,” imbuh Ardi.
Masih kata Ardi, Kota Batam direncanakan akan menjadi daerah percontohan Travel Bubble wisatawan asing dari Singapura.
Salah satu syaratnya adalah angka Covid-19 harus melandai.
“Nah, angka Covid-19 di Batam menentukan jalur ini dibuka atau tidak. Jika masih tinggi, kecil kemungkinan akan terlaksana. Karena itu, marilah sama-sama menjaga kesehatan kita dan orang lain, dengan mematuhi protkes,” pungkas Ardi.
Pertengahan pekan sebelumnya, Kapolresta Barelang, Kombes Yos Guntur, mengatakan, tempat hiburan dan arena permainan akan ditutup selama sepekan.
Hal itu diharapkan dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi selama sebulan terakhir.
“Jadi tidak ada yang boleh buka, jika ditemukan akan diberi sanksi tegas,” ujar Yos.
Selain arena permainan dan THM, petugas juga menertibkan lokasi kuliner yang beroperasi di atas pukul 21.00 WIB.
Dalam kegiatan ini, petugas juga mengimbau pedagang ataupun restoran untuk tidak menyediakan meja atau kursi.
“Hanya diperbolehkan take away atau bungkus makanan dan drive thru (layanan tanpa turun),” katanya.(jpg)
