Rabu, 20 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9348

Vaksinasi Covid-19 di Batam Berlanjut

0

batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, saat ini vaksinasi Covid-19 masih terus digencarkan. Namun diakuinya, pelaksanaan vaksinasi sedikit terkendala karena stok vaksin menipis.

Setiap hari rata-rata kebutuhan vaksin mencapai 16 ribu dengan total stok tiga atau satu minggu.

”Sekarang kami lagi menggencarkan vaksinasi untuk pelajar. Kalau vaksin tak ada nanti masalah lagi. Saat ini minat masyarakat tinggi, namun tidak dibarengi ketersediaan vaksin,” ujarnya.

Pihaknya sudah meminta provinsi untuk menyanggupi permintaan Batam. Saat stok vaksin di Batam hanya 2.500 vial atau hanya mampu untuk vaksin 25 ribu orang. Vaksin yang dikirim merupakan sisa stok vaksin yang tidak terpakai di Bintan dan Karimun.

Menurut informasi dari provinsi, hari ini akan dikiriman vaksin dari pusat. Pihaknya berharap agar pendistribusian vaksin ke Batam cepat dilakukan, agar pelaksanaan vaksinasi terus dilanjutkan dalam mempercepat vaksinasi. (*/jpg)

Masyarakat Hanya Boleh Keluar Rumah Jika Mendesak

0

batampos.co.id – Pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dengan kebijakan itu bukan berarti masyarakat dengan kebutuhan mendesak tidak boleh melakukan perjalanan. Masyarakat masih bisa melakukan perjalanan namun dengan sejumlah persyaratan ketat untuk mencegah penularan semakin meluas.

“Peraturan ini mewadahi masyarakat yang terdesak untuk melakukan perjalanan. Jika tidak (mendesak), baiknya tetap dirumah untuk menekan peluang penularan semaksimal mungkin,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat secara daring baru-baru ini.

Persyaratan bagi pelaku perjalanan ini diatur Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19. Sementara bagi pelaku perjalan dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, diatur melalui SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Cobvid-19 dan Adendumnya.

Untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi udara wajib menyiapkan hasil PCR maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk transportasi moda laut, penyeberangan laut, kendaraan pribadi maupun umum melalui perjalanan darat, sepeda motor, kendaraan logistik maupun kereta api antar kota wajib menyiapkan dokumen hasil negatif Covid-19 baik dengan PCR maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, ataupun rapid antigen maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Bagi pelaku perjalanan dalam wilayah aglomerasi tidak diwajibkan menunjukkan surat negatif, namun masyarakat perlu tetap berhati-hati karena risiko penularan tetap ada baik selama perjalanan maupun sesampainya di tempat tujuan. Dalam mencegah penularan, upaya yang dapat dilakukan ialah karantina mandiri selama 5 x 24 jam di tempat tujuan.

Di samping itu sejak 3 Juli 2021, pelaku perjalanan berusia kurang kurang dari 18 tahun wajib menunjukkan hasil negatif Covid-19 dengan dengan menyesuaikan opsi moda yang dipilih. Sedangkan bagi pelaku perjalanan dari dan ke pulau Jawa, terdapat tambahan dokumen prasyarat perjalan yaitu sertifikat vaksinasi setidaknya dosis pertama vaksin.

“Keputusan ini menimbang sedang meningkatnya eskalasi kasus khususnya di Pulau Jawa-Bali sehingga perlu proteksi lebih,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, perlu disampaikan peraturan terbaru untuk pelaku perjalanan dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia. Skrining yang dilakukan semakin ketat dengan menambah syarat dokumen perjalanan internasional. Yaitu dengan menambah dokumen sertifikat vaksinasi, dokumen eHac, dan perpanjangan durasi karantina wajib menjadi 8 hari.

Sedangkan bagi WNI yang belum sempat menerima vaksinasi sebelum kedatangan di Indonesia, akan difasilitasi melalui vaksinasinasi skema program atau gratis. Namun setelah dinyatakan negatif melalui tes ulang PCR pertama maupun kedua setibanya di Indonesia.

Untuk pendatang WNI dan WNA yang diizinkan masuk Indonesia dihimbau untuk melakukan karantina lanjutan selama 14 hari setelah dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes PCR kedua. Hal ini demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pemerintah sangat berharap dukungan melalui kedisiplinan dari semua pihak. Baik aparat yang sedang melaksanakan tugas di lapangan maupun masyarakat dengan menjalankan peraturan secara bertanggun jawab.

“Ini adalah tugas kita sebagai bangsa yang besar untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara dan masyarakat luas,” kata Prof Wiku.(jpg)

Para Wali Murid Berharap Ada Tambahan Kuota

0

batampos.co.id – Ribuan orangtua yang anaknya tidak lolos di PPDB SMA dan SMK beberapa waktu yang lalu, masih berjuang untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri.

Mereka tak henti mencari informasi terkait kemungkinan adanya kebijakan terbaru dari pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Mereka berharap ada tambahan kuota daya tampung sehingga anaknya diterima. Orangtua siswa di Batuaji dan Sagulung, sejak awal pekan kemarin terus aktif mendatangi lokasi sekolah yang dituju.

Meskipun belum ada keputusan apapun dari pihak sekolah mereka tak patah semangat.
Mencari informasi melalui kerabat ataupun kenalan hingga mengisi formulir

pengaduan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah semuanya dilakukan dengan penuh semangat.

Mereka mengaku tak punya banyak pilihan sebab untuk ke sekolah swasta sangat memberatkan di tengah terpaan wabah Covid-19.

Keadaan ekonomi yang carut marut menjadi alasan mereka untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri.

”Bapaknya sudah tak punya kerjaan tetap sejak setahun yang lalu. Keuangan tak cukup untuk masuk sekolah swasta makanya sejak pengumuman (PPDB) kemarin, saya selalu datang ke sekolah memohon agar anak saya diterima di SMAN 5 ini,” ujar Narti, orangtua
yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 5 Batam di Sagulung.

Begitu juga Indra, orangtua lainnya yang mendaftarkan anaknya di SMKN 5 Batam terus berusaha mendapatkan kesempatan agar anaknya kembali diterima di SMK Perkapalan itu.

Dia juga sudah mengirim pesan singkat ke sejumlah anggota dewan di Batam hingga mengisi formulir pengaduan PPDB namun belum ada tanggapan.

Dia sangat berharap agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, segera menginstruksikan pihak sekolah kembali menampung siswa yang tidak lolos PPDB online.

”Berat pak kalau ke sekolah swasta. Di atas Rp 5 juta biaya masuknya. Keadaan ekonomi kurang baik sekarang karena wabah ini. Bisa-bisa tak sekolah anak kami ini kalau tetap tak mau diterima di sekolah negeri,” keluh Indra.

Pihak sekolah pada umumnya belum bisa mengambil keputusan apapun terkait masalah ini. Mereka masih berpatok pada kuota awal PPDB sebab belum ada keputusan ataupun kebijakan dari Gubernur Kepri.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang mengaku belum mendapat arahan dari gubernur.(jpg)

Ini Solusi Bagi Calon Siswa di Batam yang Tidak Lolos di SMA Negeri

0

batampos.co.id – Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Mochamat Mustofa, menegaskan, negara wajib memberikan hak pendidikan selama 12 tahun kepada
seluruh masyarakat.

Sebab, saat ini sudah ada wacana wajib belajar selama 12 tahun bukan lagi 9 tahun.

”Kemudian bagi yang tak tertampung di SMA negeri maka wajib dicarikan solusinya. Ini tugas negara melalui pemerintah provinsi untuk mencarikan solusinya,” tegasnya.

Ia melanjutkan, sebelumnya dia telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri mempertanyakan solusi bagi calon siswa SMA yang tak tertampung di sekolah negeri.

Dari komunikasi itu, dia mendapat informasi bahwa Pemprov Kepri telah mengeluarkan
aturan, bahwa sekolah tidak boleh menambah ruang kelas baru.

”Terus kalau dilarang di aturan itu, pemerintah daerah harus mencari solusi. Makanya kemarin kami dari Komisi IV itu, ada audiensi dengan peneliti untuk menyusun naskah akademik terkait dengan Perda BOSDA supaya tepat sasaran,” katanya.

Ilustrasi. Para wali murid menunggu di depan pintu masuk SMA Negeri 3 Kota Batam. Mereka menunggu kedatangan panitia PPDB SMA Negeri 3 untuk mencari solusi bagi anak-anaknya yang tidak lolos seleksi di sekolah tersebut. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Ia mengatakan, Perda Bosda itu menjadi solusi bagi calon siswa yang tak tertampung di sekolah negeri kemudian masuk ke sekolah swasta.

Dengan catatan, pemerintah daerah membantu pembiayaan siswa tidak mampu yang tak tertampung di sekolah negeri untuk masuk ke sekolah swasta.

Dimana, Perda BOSDA itu sasarannya bukan berikan bantuan ke sekolah, melainkan memberikan bantuan langsung kepada orangtua siswa tak mampu.

”Jadi, dia sekolah di mana pun, akan meringankan biaya dia,” tuturnya.

Ia berharap dalam PPDB yang masih carut-marut, pemerintah bisa menerima seluruh siswa yang tak tertampung di sekolah negeri.

Salah satunya, Mustofa mencontohkan beberapa calon siswa yang tak tertampung dari Dapilnya yang diminta untuk menunggu keputusannya hingga Jumat (9/7/2021) besok.

Sebab, sekolah akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk menentukan, siswa yang tak tertampung diterima semua atau tidak.

”Harapan kami, sebagai wakil rakyat di Batam seyogianya bisa diterima semua. Karena SD sampai SMP sudah selesai, Wali kota Batam sudah memutuskan untuk diterima semua,” katanya.

Sementara jika Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tidak bisa memutuskan tidak bisa menampung semua siswa karena keterbatasan ruang kelas baru, maka bisa memanfaatkan sekolah swasta.

Dengan bantuan dan BOSDA agar dapat tertampung semua.

”Jangan tidak boleh menambah ruang kelas belajar, tapi juga tidak mau membantu masyarakat mencarikan solusinya untuk masuk di sekolah swasta,” katanya.(jpg)

5 Negara Ini Mulai Berdamai dengan Covid-19, Indonesia Kapan?

0

batampos.co.id – Indonesia saat ini sedang darurat Covid-19 dengan total kasus aktif lebih dari 300 ribu. Total kematian pada Rabu (7/7) mencapai 1.040 jiwa dalam sehari menyusul menyebarnya varian Delta yang kali pertama ditemukan di India. Di saat Indonesia krisis, justru sejumlah negara sedang mencoba berdamai dan hidup normal berdampingan dengan Covid-19.

Dirangkum Jawapos.com, ada beberapa negara yang mulai menghapus pembatasan Covid-19 dan berharap bisa berdampingan dengan pandemi. Berikut negara-negara yang dimaksud.

1. Singapura
Ketika negara-negara di sekitar kawasan Asia-Pasifik memperketat pembatasan untuk mengekang potensi wabah varian Covid-19 Delta, Singapura justru menetapkan visi baru agar kehidupan kembali normal.

Peta jalan yang diusulkan oleh tiga anggota gugus tugas Covid-19 Singapura, akan menghapus penguncian dan pelacakan kontak massal dan memungkinkan untuk kembali ke perjalanan bebas karantina. Bahkan Singapura akan berhenti menghitung kasus Covid-19 harian.

“Kabar buruknya adalah bahwa Covid-19 mungkin tidak akan pernah hilang. Kabar baiknya adalah mungkin hidup normal dengannya di tengah-tengah kita,” kata Menteri Perdagangan Singapura Gan Kim Yong, Menteri Keuangan Lawrence Wong, dan Menteri Kesehatan Ong Ye Kung kepada Straits Times minggu lalu.

“Kita dapat mengubah pandemi menjadi sesuatu yang tidak terlalu mengancam, seperti influenza, penyakit tangan, kaki dan mulut, atau cacar air, dan melanjutkan hidup kita,” ujarnya.

2. Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan bahwa sebagian besar pembatasan terkait penyebaran Covid-19 akan berakhir pada 19 Juli. Hari itu dijuluki Hari Kebebasan sebagai bagian dari tahap keempat dan terakhir dari peta jalan keluar dari penguncian.

Pembatasan awalnya ditetapkan untuk dihapus pada 21 Juni tetapi keputusan itu ditunda empat minggu karena pemerintah berharap untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dalam menghadapi varian Delta yang lebih menular. Lebih dari 86 persen orang dewasa Inggris telah menerima setidaknya satu dosis vaksin dan 64 persen telah diimunisasi penuh, tetapi variannya masih menyebar. Keputusan akhir untuk mengakhiri pembatasan Covid-19 akan dibuat pada 12 Juli.

“Kita harus menemukan cara baru untuk hidup dengan virus,” kata Johnson. “Pandemi ini masih jauh dari selesai dan pasti tidak akan berakhir pada tanggal 19 Juli,” jelasnya.

3. Thailand
Pada akhir 2020, Thailand memperkenalkan karantina golf dan visa jangka panjang untuk memulai kembali pariwisata internasional, tetapi gelombang kedua dengan cepat menghentikan upaya itu. Namun, sekarang tidak bisa menunggu lagi. Mulai 1 Juli, destinasi wisata pantai Thailand di Phuket mulai menyambut wisatawan yang divaksinasi untuk liburan bebas karantina, bahkan saat negara itu terus berjuang melawan gelombang ketiga Covid-19.

“Saya tahu ada beberapa risiko, tetapi ini adalah arah yang benar untuk Thailand,” kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. “Sehingga orang dapat kembali mencari nafkah,” ungkapnya.

Menurut Bank of Thailand, otoritas moneter negara itu, turis asing biasanya menyumbang 11 persen dari PDB. Industri secara keseluruhan memberikan kontribusi untuk 20 persen dari pekerjaan Thailand. Kunjungan wisatawan yang telah mencapai hampir 40 juta pada 2019, hanya mencapai 26.000 dari Januari-April tahun ini.

4. Italia
“Sudah waktunya bagi Anda untuk memesan liburan Anda di Italia,” kata Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada pengunjung internasional pada Mei.

Draghi berharap untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang menyumbang 13 persen dari PDB Italia. Pada 2020, ketika pandemi Covid-19 mengakhiri sebagian besar perjalanan internasional, pendapatan pariwisata negara itu turun sekitar USD 113 miliar, dan keadaan masih jauh dari normal.

“Orang Italia pergi ke pantai atau gunung selama musim panas, dan di daerah itu, keadaan menjadi sedikit lebih baik,” kata pemilik hotel di Roma dan presiden cabang lokal lobi hotel Federalberghi, Giuseppe Roscioli.

5. Australia
Ketika jutaan warga Australia mengalami penguncian ketat minggu ini, Scott Morrison mengumumkan bahwa pemerintah masih mengerjakan rencana untuk transisi ke masa depan pasca-vaksinasi. Setelah target vaksinasi tercapai, para menteri berharap untuk menjaga agar virus Korona tetap terkendali dengan pengujian dan pengawasan.

Australia sedang mempertimbangkan empat fase. Namun tidak seperti Singapura, banyak detail tentang apa yang akan berubah di tahap selanjutnya masih dalam pengerjaan. Fase satu akan mencakup uji coba karantina rumah untuk pelancong yang divaksinasi, sementara fase dua akan mengurangi pembatasan termasuk kontrol perbatasan untuk warga Australia yang divaksinasi dan menggunakan penguncian hanya sebagai upaya terakhir.

Fase itu akan tergantung pada persentase populasi yang divaksinasi yang belum ditentukan. Tidak seperti tingkat vaksinasi Singapura yang tinggi, baru 7,92 persen penduduk Australia yang divaksinasi lengkap. Fase ketiga, Covid-19 dianggap seperti halnya flu musiman, lebih mirip dengan pendekatan Singapura. Fase terakhir adalah kembalinya perjalanan seperti kehidupan sebelum pandemi.(jpg)

RSKI Galang Nyaris Penuh

0

batampos.co.id – Daya tampung RSKI Galang nyaris terisi penuh. Jumlah pasien Covid-19 yang menjalani perawatan isolasi setiap harinya terus bertambah.

Tidak hanya pasien tanpa gejala, pasien gejala ringan hingga berat juga sudah menjalani perawatan disana. Tercatat, kemarin (7/7) ada tambahan 33 kasus yang masuk RSKI.

Kepala Penerangan Kogabwilhan-I, Kolonel Marinir Aris Mudian, dalam keterangannya mengatakan, pasien di RSKI mengalami penambahan. Akibatnya, daya tampung RSKI pun mulai terbatas. ”Iya, hari ini (kemarin, red) ada penambahan 33 orang pasien baru masuk. Mereka akan menjalani masa isolasi karantina Covid-19,” ujarnya.

Artinya, dengan penambahan 33 orang pasien kemarin, RSKI kini merawat 335 pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Dan dengan adanya peningkatan itu, RSKI saat ini hanya dapat menampung 25 orang lagi. Dari total 335 pasien rawat, 227 pria dan 108 wanita.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Batam, dr Didi Kusmarjadi, SPoG, menyatakan pertumbuhan kasus Covid-19 harian di Batam masuk level membahayakan.

Ia mencontohkan, kasus per 7 Juli 2021 kemarin, angka positif kembali memuncak. Sesuai data Tim Gugus Tugas Covid-19, terjadi penambahan 367 kasus dengan jumlah kematian 7 orang. Secara kumulatif, masyarakat Batam yang terpapar virus Covid-19 telah mencapai 15.515 orang.(*/jpg)

Di Batam, Pedagang yang Terdampak PPKM Bisa Mengajukan Keringanan Pembayaran Pajak

0

batampos.co.id – Adanya pengetatan yang dilakukan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang.

Sehingga, dengan pengetatan itu berdampak bagi pedagang untuk membayar pajak dan retribusi.

Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando, mengatakan, sebelumnya presiden telah mengeluarkan imbauan kepada usaha yang terdampak Covid-19 tidak memutuskan
hubungan kerja karyawannya karena banyaknya pengeluaran, di antaranya pajak dan retribusi kepada pemerintah.

Sebab, jika ada sektor usaha yang tidak bisa membayar retribusi maupun pajak akibat
pandemi, maka tempat usaha tersebut bisa mengajukan keringanan dalam pembayaran pajak maupun retribusi.

”Memang sudah ada aturannya seperti itu. Masalah pajak dan retribusi ini mengikuti. Ada pendapatan, ada retribusi dan ada pajak. Turun pendapatan, turun juga retribusi dan pajak,” katanya.

Ia menjelaskan, pajak dan retribusi tidak bisa ditetapkan besarannya setiap bulan. Sebab, pajak dan retribusi akan mengikuti pada omzet suatu usaha.

Sehingga, jika omzet di suatu usaha turun, maka retribusi dan pajak juga akan ikut turun. Begitu juga jika omzet suatu usaha naik, maka retribusi dan pajak juga akan ikut naik.

”Namun apabila masih tetap ada omzet namun omzet itu kecil, ada kendala pembayaran. Maka ada dua pilihan. Memutuskan hubungan kerja atau mengajukan ke pemerintah untuk meminta keringanan,” ujarnya.

Dengan diberikannya keringanan, tentu berdampak pada pemerintah yang tidak bisa mendapatkan pemasukan dari pajak dan retribusi tempat usaha.

Namun di sisi lain, pemerintah tetap mendapatkan keuntungan dari perputaran ekonomi masyarakat. Sebab, jika ekonomi masyarakat berjalan, maka akan memberikan sumbangsih kepada daerah untuk menekan laju inflasi.

”Cuma kami tak mau dibenturkan memilih ekonomi atau kesehatan. Kita sepakat penanganan kesehatan tetap serius namun ekonomi juga tidak bisa dimatikan. Saya
pikir kita harus sepakat baik DPRD, Pemko maupun dari pemangku kebijakan semuanya, kita sepakat menegakkan PPKM itu namun ekonomi juga tetap berjalan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Komisi II DPRD Kota Batam siap memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk diberikan keringanan pajak dan retribusi.

”Tentunya ini bukan mengaku saja. Kalau memang kondisinya membutuhkan keringanan itu, kita akan bantu. Bantu dalam arti kata, usaha tetap berjalan, masyarakat juga bisa bekerja. Tapi dalam konteks bantuan juga bukan membantu orang yang salah,” imbuhnya.(jpg)

Di Singapura Disuntik Sinovac Dianggap Belum Vaksin

0

batampos.co.id – Singapura memperlakukan berbeda masyarakatnya berdasarkan suntikan vaksin Covid-19. Singapura tidak menghitung orang yang menggunakan vaksin Sinova dalam hitungan program vaksinasi nasional.

“Hanya orang-orang yang telah disuntik Moderna dan Pfizer saja yang tercermin dalam jumlah vaksinasi secara keseluruhan,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan Singapura.

Penerima vaksin Sinovac termasuk dalam daftar imunisasi nasional yang tercatat oleh klinik. Hampir 2,2 juta orang telah secara resmi menyelesaikan rejimen vaksinasi mereka dan 3,6 juta telah menerima setidaknya satu dosis suntikan Moderna atau Pfizer menurut situs web kementerian.

“Sekitar 17 ribu telah menerima vaksin Sinovac,” imbuh juru bicara itu.

Singapura mulai mengizinkan beberapa klinik swasta untuk mengelola Sinovac pada 18 Juni, meski vaksin tersebut belum disetujui oleh regulator. Dua laporan efek samping yang tidak serius telah diterima pada 29 Juni.

Singapura melihat bukti bahwa vaksin mRNA seperti Pfizer dan Moderna lebih efektif dalam mencegah penyakit serius dan kematian, dan mereka juga dapat mengekang penularan.

Suntikan non-mRNA seperti Sinovac mampu mencegah penyakit akut atau kematian, tetapi dinilai mungkin kurang mampu menghentikan penyebaran virus. Beberapa orang yang memiliki reaksi alergi terhadap suntikan mRNA pertama mereka dapat memilih Sinovac melalui Rute Akses Khusus.(jpg)

Tanjungpinang dan Bintan Terancam Kekurangan Sembako, Penyebabnya….

0

batampos.co.id – Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua mengatakan, dirinya mendapatkan laporan dari sejumlah pengusaha sembako di Batam terkait adanya penegasan bahwa sembako di Batam dilarang dikirim ke Bintan dan Tanjungpinang.

Padahal menurut Rudy, sebagian sembako di Pulau Bintan ini disuplai lewat Batam.

“Apabila ini benar dilakukan, maka akan mengganggu stabilitas sembako dan harga-
harga sembako yang tersedia sekarang ini,” ujar Rudy Chua, Rabu (7/7/2021) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut menjelaskan, kebutuhan sembako di Tanjungpinang dan Bintan sebagian disuplai langsung dari Jakarta.

Namun selama ini, sebagiannya lagi melalui Batam. Seharusnya pihak-pihak terkait melihat secara keseluruhan, bukan hanya tentang stabilitas di Batam saja, sehingga mengorbankan daerah-daerah sekitar yang turut bergantung di sana.

“Terkait laporan ini, saya juga sudah sampaikan langsung ke gubernur. Karena perlu ditelusuri kebijakan penghentian pengiriman sembako tersebut dari pihak mana,” jelas Rudy.

Pembina Ikatan Muda Tionghoa (ITM) Provinsi Kepri mengkhawatirkan, apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan, maka akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi disituasi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung sekarang ini. Seharunya semua pihak bahu-membahu menjaga situasi dan kondisi tetap aman, sehingga bisa saling menguatkan.

“Persoalan ini harus segera disikapi oleh pihak-pihak terkait. Dan harus dibicarakan antardaerah. Karena ini menyangkut kebutuhan banyak orang,” tegas Rudy Chua.

Meskipun demikian, Rudy mengharapkan masyarakat untuk tidak panik. Ia yakin terkait persoalan ini ada jalan keluarnya.

Bahkan ia juga yakin, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad akan merespon persoalan ini secepatnya. Baginya, persoalan ini bukan hanya untuk Tanjungpinang dan Bintan saja.

“Kita harus membahas secara keseluruhan di Provinsi Kepri. Sehingga antardaerah bisa saling membantu untuk menguatkan,” tutup Rudy Chua.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat memasukan sejumlah daerah di Provinsi Kepri dalam daftar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Daerah-daerah tersebut adalah Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Natuna.(jpg)

BMKG Beberkan Penyebab Terasa Lebih Dingin di Malam Hari

0

batampos.co.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan terkait beberapa daerah di Jawa yang memperbincangkan terkait udara dingin saat malam tiba. Masyarakat menghubungkan kondisi ini dengan fenomena aphelion.

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Herizal menuturkan, fenomena suhu udara dingin sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada puncak musim kemarau yakni pada Juli – September. Saat ini wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju periode puncak musim kemarau.

“Periode ini ditandai pergerakan angin dari arah timur, yang berasal dari Benua Australia,” kata Herizal dalam keterangannya, Rabu (7/7).

Herizal juga mengatakan, pada Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Dia menyebut, adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia.

“Angin monsun Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia melewati perairan Samudera Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) terasa juga lebih dingin,” ucap Herizal.

Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer.

Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky), lanjut Herizal, juga akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar.

“Sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari,” ungkapnya.

Mengenai aphelion yang berdampak pada suhu udara saat malam, Herizal mengatakan bahwa posisi matahari memang berada pada titik jarak terjauh dari bumi (aphelion). Tapi, kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak pada fenomena atmosfer permukaan.

Dia menuturkan, aphelion merupakan fenomena astronomis yang terjadi setahun sekali pada kisaran bulan Juli. Sementara itu, pada waktu yang sama, secara umum wilayah Indonesia berada pada periode musim kemarau.

“Hal ini menyebabkan seolah aphelion memiliki dampak yang ekstrem terhadap penurunan suhu di Indonesia,” papar Herizal.

Dia memastikan, fenomena ini merupakan hal yang biasa terjadi tiap tahun, bahkan hal ini pula yang dapat menyebabkan beberapa tempat seperti di Dieng dan dataran tinggi atau wilayah pegunungan lainnya, berpotensi terjadi embun es (embun upas) yang dikira salju oleh sebagian orang.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi Guswanto menyampaikan, berdasarkan pengamatan BMKG di seluruh wilayah Indonesia, saat ini memang rata-rata suhu minimum dan maksimum di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara umumnya lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya yang berada di utara dan di sekitar ekuator.

“Suhu udara minimum berkisar antara 14 – 21 derajat Celsius dengan suhu terendah tercatat di Maumere dan Tretes (Pasuruan),” pungkas Guswanto.(jpg)