batampos.co.id – DKI Jakarta menembus rekor tertinggi kasus harian Covid-19 selama ini, yakni menembus 1.954 orang. Jumlah itu ikut menyumbang angka kasus baru Covid-19 secara nasional dalam sehari mencapai 7.514 orang pada Rabu (23/12). Kini total sudah 685.639 orang terinfeksi Covid-19.
Selain DKI Jakarta yang menjadi provinsi tertinggi harian, sebaran kasus positif tertinggi lainnya juga terjadi di Jawa Tengah 912 kasus. Jawa Barat 903 kasus. Jawa Timur 834 kasus. Sulawesi Selatan 524 kasus.
Angka tersebut terdeteksi dari tes sebanyak 52.672 spesimen harian. Masih ada 66.914 orang berstatus suspek.
Sementara itu, angka kematian bertambah 151 jiwa dalam sehari. Paling banyak angka kematian harian terjadi di Jawa Timur sebanyak 50 jiwa. Kini total sudah 20.408 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19.
Sedangkan pasien sembuh bertambah 5.981 orang dalam sehari. Paling banyak pasien sembuh terjadi di DKI Jakarta sebanyak 1.450 orang. Kini total sudah 558.703 orang sembuh dari Covid-19.
Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Hanya 1 provinsi dengan 10 kasus harian. Dan tak ada satupun provinsi dengan nol kasus harian.(jpg)
batampos.co.id – Puluhan Nelayan Kepulauan Anambas yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) menyampaikan pernyataan sikap atas keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 59 tahun 2020. Aksi itu dilakukan di halaman kantor Satwas SDKP daerah ini.
Puluhan Nelayan Kepulauan Anambas yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) lakukan aksi penyampaian pernyataan sikap, di Tarempa, Rabu (23/12/2020). (Foto: Faidilllah/batampos.co.id)
Permen Nomor 59 tahun 2020 terkait diizinkannya kapal pukat menangkap ikan menggunakan alat cantrang dan trawl di wilayah jalur penangkapan ikan III di zona ekonomi ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara (Natuna-Kepulauan Anambas).
HSNI Anambas menolak atas peraturan menteri itu, sebab penangkapan alat cantrang dan trawl ini dapat merusak sumber daya ikan dan tidak ramah lingkungan serta mengancam hasil tangkapan nelayan lokal dan kelangsungan hidup mata pencaharian nelayan.
“Keberaadaan kapal yang menggunakan alat cantrang dan trawl di luar daerah yang berukuran 30 GT itu tidak ramah lingkungan, melakukan aktivitas di perairan laut Natuna dan Kepulauan Anambas,” ucap Dedi Syahputra, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (23/12/2020).(fai)
batampos.co.id – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) terpilih menjadi Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat pada Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan di Makasar, Minggu (20/12/2020).
Bamsoet menggantikan Sadikin Aksa yang memimpim IMI. Dari rilis yang diterima batampos.co.id, penetapan Bamsoet sebagai Ketua IMI Pusat ditandai dengan penyerahan pataka dari Pimpinan Sidang, James Sumendap yang merupakan Ketua IMI Sulawesi Utara.
Bamsoet lantas menyatakan tekad bulatnya menjadikan IMI lebih solid, mandiri, berdaya guna, dan berkelanjutan. Yang pasti, ia ingin IMI bisa terus bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“Kira-kira ada sekitar 7.398 klub otomotif yang merepresentasikan kurang lebih 110.000 road users di 34 provinsi tergabung dalam keluarga besar IMI. Dalam tataran organisasi, IMI memiliki 5.210 sport klub, 838 mobility klub, dan 1.350 sport and mobility klub. Karenanya IMI harus menyongsong era digitalisasi, baik dalam pengembangan klub maupun keanggotaan,” kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan, pentingnya olahraga otomotif sebagai industri dan hiburan yang mendukung program pemerintah di sektor pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
Setiap tahun lanjutnya, IMI harus mampu menggelar 680 kegiatan klub events, 510 kegiatan IMI Provinsi events, 189 kegiatan national championship, dan 32 kegiatan national series.
“Mengingat di skala internasional IMI berafiliasi kepada Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) dan Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), karenanya setiap tahun IMI harus mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan motorsport berskala dunia. Minimal 4 kegiatan international series dan 4 kegiatan international championship. Salah satu peluang yang bisa diambil yakni FIA Electric and New Energy Championship,” tutur Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Motor Besar Indonesia (MBI) ini menegaskan, IMI juga harus mendukung pemerintah dalam mengedukasi keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
IMI akan menggencarkan standarisasi tata cara berkendara berkelompok sebagai panduan komunitas otomotif dalam melakukan berbagai aktivitasnya.
“IMI berkomitmen menjadikan kegiatan touring klub otomotif tak hanya sekadar sarana melepas lelah dan penat. Tapi juga harus memberikan nilai tambah ekonomi,” katanya.
“Antara lain dengan mempromosikan destinasi wisata yang dilalui selama touring, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan bantuan sosial ke berbagai lapisan masyarakat,” tegas Bamsoet lagi.
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Bamsoet (kiri) berfoto bersama Ketua IMI Kepri, Usep RS. Foto: Usep untuk batampos.co.id
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong IMI bisa mewujudkan legalitas olahraga dan industri modifikasi otomotif, yang saat ini sedang berkembang di berbagai penjuru daerah.
Sehingga meningkatkan nilai tambah ekonomi UMKM di sektor otomotif sebagai salah satu penyelamat perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.
“Indonesia juga memiliki peluang besar dalam digital motorsport. IMI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga telah bekerja sama mengembangkan Akademi Digital Motorsport Indonesia (ADMI). Trend perkembangan digital motorsport di dunia terus melesat. Bahkan telah masuk dalam salah satu cabang FIA, dan telah disertifikasi oleh FIA pada 2018. Karenanya, Indonesia tak boleh tertinggal,” tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengapresiasi berbagai capaian IMI dibawah kepemimpinan Sadikin Aksa selama periode 2016-2020.
Selain telah memajukan industri dan olahraga otomotif, IMI juga menjadi organisasi pertama yang memasukan paham kebangsaan Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Setelah terpilih Bamsoet dan formatur akan segera menentukan pengurus lengkap untuk bisa membantunya dalam menjalankan roda organisasi IMI ke depan.
Usep RS salah satu formatur mengatakan, kepengurusan IMI yang akan datang lebih dinamis. Serta akan mengakomodir yang berbasiskan kinerja dan prestasi.
Kemungkinan kata dia, sebagian masih mengakomodir kepengurusan di masa Sadikin Aksa. Namun terkait pemilihan Sekjen dan Bendahara menjadi kewenangan Ketua Umum terpilih.
“Tetapi untuk Roda Dua, Roda Empat, Mobility dipilih harus yang tepat diposisinya untuk menyemarakan olah raga tersebut di daerah, nasional dan international. Terutama untuk roda dua yg paling banyak peminatnya di setiap pengpop yang di masa Sadikin Aksa cukup bagus dan berprestasi,” jelasnya.
Ketua IMI Provinsi Kepri itu mengatakan, setelah tersusun kepengurusan IMI Pusat, maka IMI Kepri akan Segera mengajukan penyelenggaraan Musprop IMI Kepri ke V.
Pihaknya berharap kepada club-club yang terdaftar di IMI Kepri untuk segera berkordinasi dengan sekretariat IMI Kepri di Graha Pena Batam.
Usep mengatakan, tidak akan maju lagi sebagai Ketua IMI Kepri 2021-2024, dikarenakan saat ini menjabat Ketua Umum KONI Kepri.
Ia berharap nanti calon ketua IMI Kepri yang akan datang tetap menjalin komunikasi dengan intansi terkait dan merangkul semua komunitas otomotif di Kepri.
“Semoga pandemi Covid-19 akan segera berakhir sehingga kegiatan otomotif 2021 akan diselenggarakan lagi dengan normal,” jelasnya.
Karena lanjutnya, selama 2020 tidak ada kejuaraan. Padahal IMI Kepri dipercaya oleh IMI pusat untuk menyelnggarakan 4 Kejurnas dan satu Sumatra Motorprix.
“Ia berharap insan otomotif di Kepri sabar dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah,” tuturnya.(*/nto)
batampos.co.id – Pengumuman enam menteri baru di jajaran kabinet Indonesia Maju yang disampaikan Presiden Jokowi pada Selasa sore (22/12), seakan memberi harapan besar bagi dunia usaha.
Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menuturkan, reshuffle adalah terobosan yang sudah lama ditunggu pelaku usaha. Kondisinya sudah mendesak. Pasalnya dua kursi menteri mengalami kekosongan karena pejabat sebelumnya terjerat kasus korupsi.
“Ini penyegaran menghadapi ekonomi tahun 2021 yang kian menantang,” ujar Sarman Simanjorang, Selasa (22/12).
Menurut Sarman, dari enam wajah baru yang masuk Kabinet Indonesia Maju itu, empat di antaranya berlatar profesional. Mereka diharapkan mampu menggairahkan pasar ekonomi sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Presiden Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin saat mengumumkan enam menteri baru dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. (dok Setpres)
Sebut saja Muhammad Lutfi yang kini diamanahkan menjabat menteri perdagangan. Dia sudah berpengalaman di pemerintahan. Jabatan serupa pernah diemban sebelumnya. Dia pernah menjabat Kepala BKPM. Saat ini bertugas sebagai Dubes di Amerika. Sarat pengalaman itu diyakini Muhammad Lutfi memumpuni masuk dalam kabinet.
“Ketika menjabat Menteri Perdagangan era SBY mampu mengendalikan harga pokok pangan di saat lebaran. Diharapkan Mendag M. Luthfi dapat meningkatkan pasar ekspor, meningkatkan pemakaian produk dalam negeri, bersama kementerian pertanian mengendalikan harga pokok pangan, mengurangi ketergantungan impor dan pelayanan izin ekspor dan impor yang lebih baik serta revitalisasi pasar rakyat,” ungkapnya.
Begitu juga dengan Sandiaga Uno yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf). Dia adalah seorang pengusaha muda sukses dan mantan Wagub DKI Jakarta. Pernah menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019 lalu, tapi tidak terpilih.
Dia diharapkan mampu menyusun strategi industri pariwisata di tengah pandemi. Pasca pandemi bisa mendatangkan wisatawan mancanegara agar dapat meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata.
Lebih menarik lagi sosok Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk sebagai menteri kesehatan. Dia lebih dikenal sebagai figur yang lama di dunia usaha. Pernah menjadi dirut Inalum, dirut Bank Mandiri, dan terakhir Wakil Menteri BUMN. Belakangan ini Budi juga ditugaskan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah terpaan pandemi covid-19.
“Vaksinasi akan dimulai tahun depan sangat strategis. Semua itu harus dipersiapkan secara cermat dan profesional dengan koordinasi lintas kementerian dan Pemerintah Daerah,” tutur Sarman.
Wahyu Sakti Trenggono yang ditugaskan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam penataan potensi kelautan dalam negeri. Beberapa waktu lalu banyak yang menuding kebijakan pemerintah merugian nelayan.
“Sektor Kelautan dan Perikanan harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan,” ungkap Sarman.(jpg)
batampos.co.id – Pemko Batam memutuskan belajar tatap muka akan mulai dilaksanakan pada 4 Januari 2021 mendatang.
Sekda Kota Batam, Jefridin, mengatakan, penerapan sekolah tatap muka tersebut akan dilakukan dua bulan tahap pertama dan jika berhasil, maka akan dilakukan seterusnya.
“Ini akan menjadi percontohan bagi sekolah yang ada di mainland. Kalau di hinterland berhasil, bisa diterapkan di mainland,” ujarnya, Rabu (23/12/2020).
Kata dia, untuk belajar tatap muka ini, tidak ada waktu istirahat. Kemudian setiap kelas bagi TK atau PAUD hanya 5 murid, serta jenjang SD dan SMP hanya 18 siswa saja.
Selain itu, setiap sekolah membuat jarak tempat duduk siswa 1,5 meter.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar, Achmad, Sekda Kota Batam, Jefridin, berfoto bersama dengan para guru hinterland setelah penandatanganan surat kesepakatan terkait belajar tatap muka. Foto: Pemko batam untuk batampos.co.id
“Guru juga dilarang mondar mandir, saat mengajar cukup di depan saja. Selanjutnya, olahraga yang sifatnya bersentuhan tidak diperbolehkan,” kata Jefridin.
Ia menekankan, pihak sekolah harus menjalankan semua protokol yang sudah disusun Disdik Batam.
Ia tak ingin sekolah justru jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Ia juga meminta pihak sekolah nantinya segera membentuk gugus tugas di masing-masing sekolah.
“Ada delapan protokol kesehatan yang disusun Disdik. Ini harus dijalankan semua,” ujar Sekda.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Hendri Arulan, menyampaikan pihaknya menyusun 8 protokol.
Adapun protokol kesehatan itu yakni:
1. Protokol Kesehatan Umum di Sekolah
2. Protokol Sarana dan Prasarana Pendidikan
3. Protokol Kesehatan Tenaga Pendidik
4. Protokol Kesehatan Pendidikan Setelah di Rumah
5. Protokol Kesehatan saat Berangkat Sekolah
6. Protokol Kesehatan Siswa di Sekolah
7. Protokol Kesehatan Proses Belajar
8. Protokol Kesehatan saat Mengajar di Sekolah.
“Dalam ketentuan ini, kantin juga tidak diperbolehkan buka dalam kurun dua bulan pertama,” ujarnya.(*/esa)
batampos.co.id – Mulai 4 Januari 2021 pembelajaran tatap muka akan dimulai di Kota Batam untuk tingkat TK hingga SMP.
Namun belajar tatap muka diutamakan di Pulau Penyangga atau di hinterland dan selama proses belajar mengajar wajib menjalankan protokol kesehatan.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kebijakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, tersebut sudah mendapat persetujuan dari 100 kepala sekolah yang ada di hinterland beserta guru di masing-masing sekolah.
Ia berharap, keputusan tersebut mampu menjawab kerinduan para siswa untuk belajar di kelas.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyaksikan langsung penandatangan kesepakatan terkait belajar tatap muka yang diwakili tiga kepala sekolah hinterland. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
“Tentu ada syarat yang wajib dijalankan. Kita tak ingin sekolah justru jadi klaster baru penyebaran Covid-19,” ujarnya usai memimpin pertemuan dengan kepala sekolah dan guru hinterland di panggung utama Dataran Engku Putri, Batam Center, Rabu (23/12/2020).
Ia menjelaskan, adapun syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah. Yakni harus menyediakan sarana sanitasi bersih, memiliki tempat cuci tangan atau hand sanitizer.
Kemudian pihak sekolah mampu mengakses layanan kesehatan, wajib memakai masker, punya alat pengecek suhu badan, memiliki data riwayat kesehatan siswa dan guru dan mendapat persetujuan dari komite atau orang tua.
“Dari semua syarat ini, pihak sekolah sudah siap, tinggal menunggu surat pernyataan dari orang tua,” ujarnya.
Amsakar mengungkapkan, surat pernyataan tersebut sifatnya wajib.
Bagi orang tua yang keberatan untuk menjalankan sekolah tatap muka masih diperbolehkan menjalankan proses belajar secara daring atau belajar dari rumah.
“Kalau sudah siap semua, 4 Januari kita mulai belajar di kelas untuk Kecamatan Belakang Padang, Bulang, dan Galang. Kemudian ada dua pulau yakni Seraya di Sekupang dan Ngenang di Nongsa yang juga dibuka,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amsakar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, menyaksikan langsung penandatangan kesepakatan yang diwakili tiga kepala sekolah hinterland.(*/esa)
batampos.co.id – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad menyampaikan ucapan selamat kepada 6 menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut, ia yakini sudah melalui pertimbangan yang matang untuk kebaikan Indonesia.
“Menteri yang diangkat adalah kewenangan Presiden siapapun yang diangkat berdasarkan pertimbangan yang matang untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, kepada semua menteri yang baru kami mengucapkan selamat semoga amanah dan sukses membawa kebaikan bagi kita semua,” jelas dia, Rabu (23/12).
Atas penunjukan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama (Menag) menggantikan Fachrul Rozi, ia berharap dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dapat berkomunikasi dengan baik bersama para organisasi masyarakat (ormas).
“Sehubungan dengan menag baru, kami berharap sukses dalam tugas, dan beliau bisa menjadi menteri semua pemeluk agama di Republik Indonesia dan semua kelompok dan golongan atau ormas agama manapun, untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Menteri Agama (Menag) Periode 2019-2020 Fachrul Rozi dan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam serah terima jabatan di Kantor Kemenag. (istimewa)
Sementara itu, Yaqut Cholil Qoumas dalam serah terima jabatan pun mengatakan salah satu prioritas Kemenag dibawah kepemimpinannya. Salah satunya adalah agama sebagai jalan damai semua konflik.
“Agama kita kembalikan kepada fungsinya yang mendamaikan, agama kita kembalikan fungsinya sebagai jalan untuk resolusi konflik semua persoalan, kita akan menolak agama sebagai sumber konflik dan perpecahan, semua harus dimulai dari Kementrian ini,” terangnya dalam telekonferensi pers Serah Terima Jabatan Menteri Agama RI, Rabu (23/12).
Menag yang akrab disapa Gus Yaqut ini menegaskan komitmennya untuk menjadi menteri semua agama. Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi bagi semua agama di Indonesia.
“Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian Agama, titik, tapi Kementerian semua agama. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada diskriminasi bagi semua agama di Indonesia,” tegasnya.
Melalui Kemenag, Menag ingin menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Caranya, dengan menumbuhkan sikap saling menghormati antar pemeluk, antar mereka yang berbeda keyakinan. “Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan,” tuturnya mengutip ungkapan Ali bin Abi Thalib.
“Toleransi tingkat tinggi ini harus diteladankan dari Kementerian Agama. Saya tidak ingin dari Kemenag justru muncul cara-cara diskriminatif antara satu dengan lainnya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Menag meminta kerjasama jajarannya dalam mewujudkan cita-cita ini. Hal itu menurutnya harus dibuktikan dengan kinerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Seperti diketahui, Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Selasa (22/12). Salah satunya adalah Gus Yaqut yang ditunjuk sebagai Menag.
“Yang keempat Pak Yaqut Cholol Qoumas beliau adalah tokoh muslim Ketua GP Ashor dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama,” terang dia.(jpg)
batampos.co.id – Potensi dana zakat di Indonesia begitu besar. Bahkan dana zakat dari masyarakat yang tidak tercatat di organisasi pengelola zakat mencapai Rp 61,25 triliun. Angka itu merupakan hasil kajian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kemenag, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Angka Rp 61 triliun lebih itu adalah pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat yang tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi. Pilihan masyarakat membayar zakat tidak melalui OPZ resmi menyebabkan angka penghimpunan ZIS di Indonesia yang tercatat jauh lebih rendah dari potensi yang ada.
“Menurut studi yang dilakukan oleh Puskas Baznas, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 Triliun,” kata Ketua Baznas Bambang Sudibyo Rabu (23/12).
Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo. (Dok.JawaPos.com)
Untuk diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 triliun. Angka ini masih 5,2 persen dari potensi zakat nasional.
Sementara itu, menurut Charity Aid Foundation World Giving 2018, Indonesia menjadi negara yang paling dermawan di dunia. Pernyataan ini didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki tipikal budaya untuk berbagi yang kuat. Kemudian cenderung lebih suka berdonasi langsung kepada kerabat dekat atau orang yang membutuhkan yang berada didekatnya.
’’Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa penghimpunan ZIS selama ini selain terdistribusi ke OPZ resmi, juga banyak melalui perorangan atau lembaga tidak resmi,’’ jelasnya.
Besarnya semangat berbagi masyarakat ini menjadi tidak tercatat dalam OPZ atau Laporan Zakat Nasional (LZN) yang disusun Baznas. LZN sendiri disusun oleh Baznas setiap tahun untuk mencatat jumlah penghimpunan dan penyaluran dari dana ZIS yang ditunaikan melalui Baznas maupun LAZ. Baik itu di skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.
Direktur Puskas Baznas Moh. Hasbi Zaenal mengatakan, hasil risetnya terdiri dari jumlah zakat sebesar Rp 30,5 triliun dan infak serta sedekah sebesar Rp 30,7 triliun. Berdasarkan wilayahnya, tiga wilayah dengan jumlah pengumpulan ZIS terbesar yaitu wilayah Jawa (55,95 persen) wilayah Sumatera (22,76 persen) dan wilayah Kalimantan (9,54 persen).
Kajian itu dilakukan melalui survei di 34 provinsi di Indonesia dengan responden terbagi menjadi tiga yaitu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), lembaga non-DKM, dan perorangan yang membayarkan zakat langsung ke mustahik.
Dari hasil survei yang dilakukan selama dua bulan pada pertengahan Agustus hingga Oktober 2020, didapatkan bahwa data yang terkumpul sebanyak 3.211 responden yang terdiri dari 667 unit DKM, 477 Lembaga Pengelola ZIS Non DKM, dan 2.067 perorangan. (*/jpg)
batampos.co.id – Sebagai badan yang siap mendukung proses distribusi vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), BPJS Kesehatan telah mempersiapkan beberapa hal.
Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi P-Care Vaksinasi yang akan digunakan untuk mengoptimalkan pemberian vaksin Covid-19.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting pada Kamis (17/12/2020) ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kota Batam, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Puskesmas dan Klinik Pratama dengan total 80 peserta.
Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Batam, Yusrianto, mengatakan bahwa nantinya aplikasi P-Care Vaksinasi akan digunakan untuk proses registrasi sasaran penerima vaksin, screening kasus kesehatan serta mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi Covid-19.
“Selama ini PCare sudah digunakan oleh setiap faskes tingkat pertama dalam melayani peserta JKN-KIS. Pada aplikasi P-Care terdapat data kepesertaan, riwayat pelayanan kesehatan, dan data lainnya yang kiranya akan mendukung proses pemberian vaksin ini,” kata Yusrianto.
Pegawai BPJS Kesehatan Cabang Batam melayani masyarakat yang merupakan peserta JKN-KIS. Pelayanan di kantor Cabang BPJS Kesehatan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id
Dalam pelaksanaan pemberian vaksinasi Covid-19 ini, BPJS Kesehatan akan memberikan akses P-Care kepada dinas kesehatan.
Lalu, dinas kesehatan yang akan melakukan seleksi dan menentukan fasilitas kesehatan mana yang akan melaksanakan vaksinasi.
“Dinkes yang akan melakukan pencatatan terkait data faskes yang akan melaksanakan vaksinasi sekaligus dengan jadwal vaksin dan kapasitasnya per periode,” kata Yusrianto.
Melalui aplikasi P-Care juga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPen) akan mengirimkan data sasaran peserta yang akan menerima vaksin.
Terkait faskes yang akan memberikan vaksinasi ini, Yusrianto mengatakan fasilitas kesehatan yang akan memberikan pelayanan bisa saja tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Asalkan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana vaksinasi.
Ia juga menambahkan, terkait pelaksanaan vaksinasi ini yang mungkin jadi hambatan adalah terkait jaringan internet untuk mengakses P-Care.
Bagi faskes yang jaringan internetnya terbatas, nantinya akan didata oleh Kominfo dan akan dikoordinasikan dengan dinas kesehatan untuk melengkapi fasilitasnya.
“Semoga nantinya pelaksanaan vaksinasi ini akan berjalan dengan lancar,” kata Yusrianto menutup zoom meeting.
Messa Haris salah satu masyarakat Kota Batam mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian vaksin dengan dukungan BPJS Kesehatan sangat tepat karena memiliki data valid terkait data kepesertaan. Terutama yang menjadi peserta JKN-KIS.
“Menurut saya, peserta JKN-KIS harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin Covid-19 karena sudah mau bergotong-royong untuk memberikan dukungan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata Messa.(*)
batampos.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Senin (21/12).
Kepala Kantor BPN Batam, Memby Untung Pratama, mengatakan Kantah Batam telah memenuhi persyaratan kriteria 6 area perubahan.
Yaitu:
Area manajemen perubahan
Area penataan tata laksana
Area penataan manajemen sumber daya manusia
Area penguatan akuntabilitas kinerja
Area penguatan pengawasan
Area peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kantor BPN Batam, Memby Untung Pratama berfoto bersama staf BPN lainnya. BPN Kota Batam meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK). Foto: BPN Kota Batam untuk batampos.co.id
“Alhamdulillah, upaya dan usaha yang kami lakukan selama ini mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ini kebanggaan bagi kami semua. Karena ada 12 Kantah, kami menjadi salah satunya,” kata Memby, Rabu (23/12).
Kantah Kota Batam sejak tahun 2018 sudah mencanangkan Zona Integritas menjadi satuan kerja WBK/WBBM.
Pihaknya membentuk pokja masing-masing area perubahan dan menetapkan agen perubahan yang bertugas menjadi koordinator dalam pelaksanaan perubahan zona integritas.
Selanjutnya, dengan pencapaian ini pihaknya akan membuat inovasi layanan dan peningkatan kualitas layanan seperti Mal Pelayanan Publik, Delivery Service, SMS Notifikasi Penyelesaian Produk, hingga pengurangan tunggakan layanan dan penyelesaian pengaduan secara cepat dan tepat.
“Kedepanya kami terus meningkatkan inovasi dan kualitas layanan menjadi kantor BPN berstandar dunia dgn pengembangan layanan elektronik sehingga dapat meningkatkan peringkat Easy of Doing Bussiness (EODB),” terang Memby.(*)
